Perbup No. 23 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi & Kewenangan Sekretariat Daerah
Transcript of Perbup No. 23 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi & Kewenangan Sekretariat Daerah
BUPATI NGAWI
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
BUPATI NGAWI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Sekretariat Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2008 Nomor 03) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN
KEWENANGAN SEKRETARIAT DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
4
4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
6. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
7. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan
pada Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
dan Kepala Sub Bagian.
8. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian
dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 2
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah.
5
Pasal 4
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga
teknis daerah ;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah ;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan :
a. koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi
pemerintahan ;
b. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data,
merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan ;
c. pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh
Perangkat Daerah ;
d. koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang
menyangkut tugas pokok Pemerintahan Daerah ; dan
e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
6
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a. Sekretaris ;
b. Asisten Pemerintahan ;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ; dan
d. Asisten Administrasi Umum.
(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan
Pasal 7
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
dibidang administrasi pemerintahan, hukum dan hubungan masyarakat.
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis
serta pemantauan penyelenggaraan bidang administrasi
pemerintahan, hukum dan hubungan masyarakat ;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugasnya.
7
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah bidang administrasi pemerintahan, hukum dan hubungan
masyarakat ;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian Administrasi
Pemerintahan, Hukum dan Hubungan Masyarakat ; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9
(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
membawahkan :
a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum ;
b. Bagian Hukum ; dan
c. Bagian Hubungan Masyarakat.
(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan.
Bagian Ketiga
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Pasal 10
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan,
penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan, kerjasama daerah
dan pertanahan.
Pasal 11
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman
penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi bidang
pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban,
kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat,
penanggulangan bencana, pemerintahan desa, kependudukan,
pertanahan, dan kerjasama ;
8
b. perumusan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi
daerah, kerjasama daerah dan pertanahan ;
c. penginventarisasian dan penyiapan kegiatan penerimaan kunjungan
eksekutif dan legislatif ;
d. pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman tata cara
pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati
dan Wakil Bupati ;
e. pengumpulan bahan dan penyiapan materi dalam rangka rapat
paripurna DPRD ;
f. pengumpulan bahan dan penyiapan pelaksanaan LKPJ Kepala
Daerah, LPPD dan ILLPD ; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 12
(1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan ;
b. Sub Bagian Kerjasama Daerah ; dan
c. Sub Bagian Agraria.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum.
Pasal 13
Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan umum.
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan bidang pemerintahan umum, dan
otonomi daerah ;
b. pengumpulan bahan dan penyiapan pelaksanaan LKPJ Kepala
Daerah, LPPD dan ILLPD ;
9
c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pengawasan,
tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa
dan politik, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana,
pemerintahan desa dan kependudukan ;
d. penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pencalonan,
pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil
Bupati ;
e. penyiapan dan pengolahan bahan tentang penyelenggaraan
koordinasi instansi vertikal ;
f. penerimaan dan pengevaluasian laporan tentang penyelenggaraan
pemerintahan Kecamatan ;
g. penyusunan pedoman dan pembinaan penyelenggaraan register
administrasi Kecamatan ; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 15
Sub Bagian Kerjasama Daerah mempunyai tugas mengumpulkan,,
mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan kerjasama daerah dan penataan perkotaan.
Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Sub Bagian Kerjasama Daerah mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan bidang kerjasama daerah yaitu
kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga ;
b. penyiapan bahan koordinasi fasiitasi pelaksanaan dan pembinaan
kerjasama daerah serta penataan perkotaan dan pemantauan
wilayah perbatasan ;
c. penyusunan, pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan
kerjasama daerah ;
d. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penerimaan
kunjungan dan kegiatan eksekutif dan legislatif ;
e. pengumpulan dan pengolahan data pembinaan segala usaha dan
kegiatan yang bersangkutan dengan masalah pengembangan,
perubahan batas, nama dan ibukota ;
f. penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk dalam rangka
pemecahan masalah fisik kota maupun perbatasan daerah ; dan
10
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 17
Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan pertanahan.
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Sub Bagian Pertanahan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan bidang pertanahan ;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan dibidang pertanahan ;
c. penyusunan dan pengolahan data pertanahan ;
d. penyiapan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan ;
e. penyiapan bahan penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan ;
f. penetapan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absente ;
g. pemantauan dan penyelesaian tanah kosong ; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Bagian Hukum
Pasal 19
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti
perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum,
memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan
mendokumentasikan produk hukum.
Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Bagian Hukum mempunyai fungsi :
a. penelitian perumusan produk hukum ;
11
b. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-
undangan ;
c. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pempublikasian
dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan ;
d. pemberian bahan pertimbangan, bantuan hukum dan perlindungan
hukum kepada semua unsur Pemerintah Kabupaten dalam
hubungannya dengan kedinasan ; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 21
(1) Bagian Hukum membawahkan :
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum ; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Hukum.
Pasal 22
Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas meneliti
perumusan rancangan produk hukum, menelaah dan mengevaluasi
pelaksanaannya.
Pasal 23
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pemantauan perkembangan produk hukum yang
menyangkut tugas Pemerintah Kabupaten ;
b. penelitian, pengumpulan dan pengolahan data hukum yang
berhubungan dengan tugas Pemerintah Kabupaten ;
c. penelitian terhadap usulan produk hukum daerah dari instansi ;
d. penyusunan dan pemrosesan produk hukum darah ;
e. penelaahan dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
12
Pasal 24
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan
dalam menyelesaikan masalah hukum dan pelayanan bantuan hukum.
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi :
a. penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang
tugas Pemerintahan Kabupaten ;
b. pemberian bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada
pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tersangkut
perkara dalam hubungan kedinasan ;
c. pengkajian dan pemrosesan terhadap usulan kontrak dan atau
perjanjian kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga ;
dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 26
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan
dokumentasi dan pempublikasian produk-produk hukum, menerbitkan
Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran dokumentasi hukum.
Pasal 27
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai fungsi :
a. pengumpulan serta mendokumentasikan produk-produk hukum ;
b. penerbitan Lembaran Daerah ;
c. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum ;
d. penginformasian, pempublikasian dan penyebarluasan produk
hukum kepada masyarakat ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
13
Bagian Kelima
Bagian Hubungan Masyarakat
Pasal 28
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, kerjasama
informasi dengan mass media serta penyelenggaraan penyebarluasan
informasi melalui media interaktif dan media cetak dan elektronik guna
memperjelas kebijakan Pemerintah Kabupaten.
Pasal 29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. pengembangan komunikasi, informasi dan media massa ;
b. kerjasama informasi dengan mass media ;
c. pengumpulan dan pengolahan data dan berita ;
d. pelayanan kepada wartawan dan masyarakat yang membutuhkan
informasi ;
e. pelaksanaan penghimpunan, dokumentasi dan publikasi kegiatan-
kegiatan Pemerintah Kabupaten ;
f. penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi
melalui media informasi interaktif, radio, televisi dan film ;
g. pelaksanaan pemantauan berita dan penggunaan hak jawab dan
hak koreksi ;
h. penyelenggaraan kegiatan penerbitan ; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 30
(1) Bagian Hubungan Masyarakat membawahkan :
a. Sub Bagian Pengumpulan Data dan Dokumentasi ;
b. Sub Bagian Publikasi Berita ; dan
c. Sub Bagian Media Potensi Informasi.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat.
14
Pasal 31
Sub Bagian Pengumpulan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas
menghimpun, mengolah data dan dokumentasi.
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Sub Bagian Pengumpulan Data dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah ;
b. pengumpulan data dan dokumentasi baik internal maupun eksternal;
c. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi
kegiatan pemerintahan dan pembangunan ;
d. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi/kerjasama dengan
lembaga/organisasi kewartawanan ;
e. melaksanakan pemantauan berita dan penggunaan hak jawab dan
hak koreksi ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 33
Sub Bagian Publikasi Berita mempunyai tugas melaksanakan publikasi,
mengevaluasi berita dan pendapat umum masyarakat.
Pasal 34
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Sub Bagian Publikasi Berita mempunyai fungsi :
a. penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat ;
b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan publikasi melalui media
interaktif ;
c. melakukan observasi, mempelajari dan mendalami serta menilai
pendapat umum ;
d. pelaksanaan usaha pemberitaan kegiatan yang dilakukan
pemerintah maupun masyarakat ; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
15
Pasal 35
Sub Bagian Media Potensi Informasi mempunyai tugas melakukan
pemantauan dan peningkatan penyelenggaraan informasi melalui
media interaktif, pemantauan perkembangan dan peningkatan
penerbitan.
Pasal 36
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,
Sub Bagian Media Potensi Informasi mempunyai fungsi :
a. penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
b. penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan informasi
melalui media radio, televisi dan film ;
c. penyelenggaraan kegiatan penerbitan ; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 37
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan administrasi pembangunan, perekonomian dan
kesejahteraan rakyat.
Pasal 38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk
teknis serta pemantauan penyelenggaraan bidang administrasi
pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat ;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugasnya.
16
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah bidang administrasi pembangunan, perekonomian dan
kesejahteraan rakyat ;
d. pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian Administrasi
Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat ; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 39
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
a. Bagian Administrasi Pembangunan ;
b. Bagian Administrasi Perekonomian ; dan
c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.
Bagian Ketujuh
Bagian Administrasi Pembangunan
Pasal 40
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan, penyelenggaraan
administrasi dibidang prasarana fisik, perhubungan dan potensi wisata,
serta bina program pembangunan dan pelaporan.
Pasal 41
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
a. perumusan bahan kebijakan bidang prasarana fisik, perhubungan
dan potensi wisata, serta bina program pembangunan dan
pelaporan;
b. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman
penyelenggaraan administrasi pembangunan yang meliputi bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata ;
17
c. pengumpulan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan pelaksanaan program tahunan pembangunan
daerah ;
d. pelaksanan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan
dan dana pembangunan lainnya ;
e. pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Propinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga ;
f. pelaksanaan fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa (vocal
point) ;
g. pelaksanaan penilaian, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pembangunan baik yang dilakukan secara swakelola maupun yang
dikerjakan oleh pihak lain/rekanan ; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 42
(3) Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan :
a. Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan ;
b. Sub Bagian Perhubungan dan Potensi Wisata ; dan
c. Sub Bagian Prasarana Fisik.
(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan.
Pasal 43
Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan yang dipergunakan untuk
penyusunan pedoman/petunjuk teknis, pengendalian, pembinaan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
Pasal 44
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
Sub Bagian Bina Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman/petunjuk
teknis pembinaan pelaksanaan program tahunan pembangunan
daerah ;
18
b. penghimpunan bahan-bahan untuk pelaksanaan pengendalian
administrasi pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Propinsi, Pemerintah Pusat, bantuan pihak
ketiga, maupun dana pembangunan lainnya ;
c. pelaksanaan fasilitasi proses pengadaan barang dan jasa (vocal
point) ;
d. pemantauan perkembangan pelaksanaan program pembangunan
daerah ;
e. penyiapan bahan penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan
terhadap pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan
secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh pihak lain/
rekanan ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 45
Sub Bagian Perhubungan dan Potensi Wisata mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan di bidang perhubungan dan potensi wisata.
Pasal 46
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
Sub Bagian Perhubungan dan Potensi Wisata mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan
kegiatan di bidang perhubungan, budaya dan pariwisata ;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
bidang perhubungan, budaya dan pariwisata ;
c. pengumpulan dan pengolahan data segala usaha dan kegiatan
yang berkaitan dengan masalah pengembangan perhubungan,
budaya dan pariwisata ;
d. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan dibidang perhubungan,
budaya dan pariwisata ; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
19
Pasal 47
Sub Bagian Prasarana Fisik mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan program prasarana fisik.
Pasal 48
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Sub Bagian Prasarana Fisik mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan
kegiatan prasarana fisik yang mencakup bidang pekerjaan umum
bina marga, cipta karya, kebersihan, dan pengairan ;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
prasarana fisik yang mencakup bidang pekerjaan umum bina
marga, cipta karya, kebersihan, dan pengairan ;
c. pengumpulan dan pengolahan data segala usaha dan kegiatan yang
berkaitan dengan pengembangan prasarana fisik yang mencakup
bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya, kebersihan, dan
pengairan ;
d. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan tentang prasarana fisik
yang mencakup bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya,
kebersihan, dan pengairan ; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan
Bagian Administrasi Perekonomian
Pasal 49
Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis, pembinaan,
penyelenggaraan administrasi perekonomian meliputi sarana, produksi
dan pemasaran, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta
investasi daerah.
20
Pasal 50
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,
Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman
penyelenggaraan administrasi perekonomian yang meliputi bidang
pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan,
pertambangan dan energi, lingkungan hidup, koperasi dan UKM,
penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha
daerah, perbankan dan lembaga perkreditan rakyat ;
b. pegumpulan, pengolahan data, evaluasi dan laporan di bidang
pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan,
pertambangan dan energi, lingkungan hidup, koperasi dan UKM,
penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha
daerah, perbankan dan lembaga perkreditan rakyat ;
c. perumusan bahan kebijakan bidang pertanian, peternakan,
perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi,
lingkungan hidup, koperasi dan UKM, penanaman modal,
perindustrian dan perdagangan, badan usaha daerah, perbankan
dan lembaga perkreditan rakyat ;
d. pengumpulan bahan pemberian pertimbangan terhadap penerbitan
ijin lingkup bidang perekonomian ; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 51
a. Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan :
a. Sub Bagian Sarana, Produksi dan Pemasaran ;
b. Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ; dan
c. Sub Bagian Investasi Daerah.
b. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Perekonomian.
Pasal 52
Sub Bagian Sarana, Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan sarana, produksi dan
pemasaran.
21
Pasal 53
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
Sub Bagian Sarana, Produksi dan Pemasaran mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan
kegiatan sarana, produksi dan pemasaran yang mencakup bidang
koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan ;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
sarana, produksi dan pemasaran yang mencakup bidang koperasi,
UKM, perindustrian dan perdagangan ;
c. pengumpulan dan pengolahan data segala usaha dan kegiatan yang
berkaitan dengan pengembangan sarana, produksi dan pemasaran
yang mencakup bidang koperasi, UKM, perindustrian dan
perdagangan ;
d. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan dan/atau pertimbangan
terhadap penerbitan ijin tentang sarana, produksi dan pemasaran
yang mencakup bidang koperasi, UKM, perindustrian dan
perdagangan ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 54
Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
Pasal 55
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai
fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan
kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mencakup
bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan,
pertambangan dan energi, lingkungan hidup ;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mencakup bidang
pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan,
pertambangan dan energi, lingkungan hidup ;
22
c. pengumpulan dan pengolahan data segala usaha dan kegiatan
yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang mencakup bidang pertanian, peternakan,
perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi,
lingkungan hidup ;
d. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan dan/atau pertimbangan
terhadap penerbitan ijin tentang sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang mencakup bidang pertanian, peternakan, perikanan,
perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan
hidup ; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 56
Sub Bagian Investasi Daerah mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan investasi daerah.
Pasal 57
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,
Sub Bagian Investasi Daerah mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan
kegiatan investasi daerah yang mencakup bidang penanaman
modal, badan usaha daerah, perbankan dan lembaga perkreditan
rakyat ;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
investasi daerah yang mencakup bidang penanaman modal, badan
usaha daerah, perbankan dan lembaga perkreditan rakyat ;
c. pengumpulan dan pengolahan data segala usaha dan kegiatan
yang berkaitan dengan pengembangan investasi daerah yang
mencakup bidang penanaman modal, badan usaha daerah,
perbankan dan lembaga perkreditan rakyat ;
d. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan dan/atau pertimbangan
terhadap penerbitan ijin tentang investasi daerah yang mencakup
bidang penanaman modal, badan usaha daerah, perbankan dan
lembaga perkreditan rakyat ; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.
23
Bagian Kesembilan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Pasal 58
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat.
Pasal 59
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman
penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat yang meliputi
bidang sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan
transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana,
agama, pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olah raga ;
b. pegumpulan, pengolahan data, evaluasi dan laporan di bidang
sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi,
pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, agama,
pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olah raga ;
c. perumusan bahan kebijakan bidang sosial, pendidikan, kesehatan,
tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga
berencana, agama, pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olah
raga ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 60
(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a. Sub Bagian Sosial ;
b. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan ; dan
c. Sub Bagian Generasi Muda.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
24
Pasal 61
Sub Bagian Sosial mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan sosial.
Pasal 62
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61,
Sub Bagian Sosial mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan
kegiatan yang mencakup bidang sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana,
agama, dan pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
yang mencakup bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,
pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, agama, dan
pemberdayaan masyarakat;
c. Pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan bahan
pertimbangan kebijakan dibidang sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana,
agama, dan pemberdayaan masyarakat;
d. penginventarisasian, penganalisaan, penyaluran, evaluasi dan
pelaporan bantuan kegiatan keagamaan ;
e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
peringatan hari-hari besar nasional, hari jadi kabupaten dan
peringatan hari-hari besar keagamaan ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang
tugasnya.
Pasal 63
Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan
kesehatan.
25
Pasal 64
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,
Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan
kegiatan yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan ;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
yang mencakup bidang pendidikan dan kesehatan ;
c. pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan bahan
pertimbangan kebijakan dibidang pendidikan dan kesehatan ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 65
Sub Bagian Generasi Muda mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan generasi muda.
Pasal 66
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65,
Sub Bagian Generasi Muda mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan
kegiatan yang mencakup bidang pemuda dan olah raga ;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
yang mencakup bidang pemuda dan olah raga ;
c. pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan bahan pertimbangan
kebijakan dibidang pemuda dan olah raga ;
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kesepuluh
Asisten Administrasi Umum
Pasal 67
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan organisasi, umum, protokol, kepegawaian dan
keuangan.
26
Pasal 68
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67,
Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk
teknis organisasi, umum, protokol, ketatalaksanaan, kepegawaian
dan keuangan ;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman organisasi, umum,
protokol, ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan ;
c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan organisasi, umum, protokol,
ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan ; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 69
(1) Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
a. Bagian Organisasi ;
b. Bagian Umum dan Protokol ; dan
c. Bagian Keuangan.
(1) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum.
Bagian Kesebelas
Bagian Organisasi
Pasal 70
Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur negara, analisis dan formasi
pegawai, pengolahan data, akuntabilitas kinerja instansi serta
pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah.
Pasal 71
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan
pembinaan dan penataan kelembagaan ;
27
b. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja,
budaya kerja, metode kerja, prosedur kerja dan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah ;
c. Penyusunan pedoman penggunaan pakaian dinas ;
d. Pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan analisis dan
formasi jabatan ;
e. Pengumpulan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian lingkup
Sekretariat Daerah ;
f. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan penyajian data ; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 72
(1) Bagian Organisasi, membawahkan :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana ;
b. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian ; dan
c. Sub Bagian Pengolah Data.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Organisasi.
Pasal 73
Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan kelembagaan dan
tatalaksana.
Pasal 74
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73,
Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana mempunyai fungsi :
a. pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk
menyempurnakan, pemantapan, dan pengembangan organiasi
satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ;
b. penganalisaan dan evaluasi tugas dan fungsi serta susunan
organisasi satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ;
28
c. penusunan konsep penyempurnaan, pengembangan serta
pemantapan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Daerah ;
d. pemberian bantuan teknis ketatalaksanaan kepada seluruh
perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas dan
fungsi ;
e. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dan hasil pengawasan melekat ;
f. pegumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman da
petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja,
budaya erja, metode dan prosedur kerja ;
g. penyusunan pedoman penggunaan pakaian dinas dan tanda
jabatan ; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 75
Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan analisa jabatan dan
kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah.
Pasal 76
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75,
Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan penyusunan
hasil analisis dan formasi jabatan dan analisis beban kerja ;
b. pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan penusunan
standart kompetensi jabatan ;
c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis formasi jabatan, standat
kompetensi jabatan dan analisis beban kerja pada lembaga
perangkat daerah ;
d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten ;
e. pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk pembinaan
pendayagunaan aparatur negara ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
29
Pasal 77
Sub Bagian Pengolah Data mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan pengolahan data elektronik.
Pasal 78
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,
Sub Bagian Pengolah Data mempunyai fungsi :
a. penyusunan progra kerja bidang pengolahan data ;
b. pembinaan sistem informasi elektronik berdasar kebijakan daerah ;
c. pengawasan bidang pengolahan data secara elektronik ;
d. penyelenggaraan bimbingan teknis pengolahan data elektronik ;
e. pengelolaan jaringan integrasi pengolahan data ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedua Belas
Bagian Umum dan Protokol
Pasal 79
Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan
administrasi umum dan protokol.
Pasal 80
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan umum ;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah ;
c. pelaksanaan urusan protokoler ;
d. pelaksanaan urusan sandi dan telekomunikasi ;
e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan materiil di
lingkungan Sekretariat Daerah, rumah jabatan Bupati dan Wakil
Bupati ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
30
Pasal 81
(1) Bagian Umum dan Protokol, membawahkan :
a. Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga ;
b. Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi ; dan
c. Sub Bagian Perlengkapan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Umum dan Protokol.
Pasal 82
Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan protokol dan rumah
tangga.
Pasal 83
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82,
Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan protokoler ;
b. pengurusan perlengkapan dan pemeliharaan materiil rumah jabatan
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ;
c. penyediaan tempat rapat dan pertemuan dinas lainnya ;
d. pengaturan penggunaan kendaraan dinas dilingkup Sekretariat
Daerah dan kebutuhan bahan bakarnya ; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 84
Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata usaha, sandi dan
telekomunikasi.
31
Pasal 85
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84,
Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan penyusunan, pengetikan, penggandaan, penataan
dan proses pengiriman surat-surat yang diperintahkan langsung oleh
Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten ;
b. pengarahan, penataan, penyediaan dan pendistribusian surat yang
diturunkan dari pimpinan ;
c. penyusunan petunjuk tentang pengamanan informasi dan materiil ;
d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan informasi dan
materiil ;
e. pengiriman, penerimaan dan penyampaian berta sandi dan berita-
berita lainnya ;
f. pembinaan dan pemeliharaan alat-alat sandi dan telekomunikasi ;
g. pengaturan jaringan hubungan telekomunikasi ; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 86
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan perlengkapan.
Pasal 87
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86,
Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan,
perawatan, pemeliharaan, perlengkapan dan materiil di lingkup
Sekretariat Daerah ;
b. pengadaan barang inventaris perbekalan, perlengkapan dan materiil
lingkup Sekretariat Daerah, kecuali yang bersifat teknis ;
c. penginventarisasian, perawatan, pengurusan dan pelaporan
kelengkapan administrasi barang di lingkup Sekretariat Daerah ;
d. pengawasan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ;
e. pelaksanaan pemeliharaan fisik meliputi gedung, taman dan
halaman lingkup Kantor Bupati ;
32
f. pengaturan dan pemeliharaan kebersihan ruang kantor dan
pekarangan lingkup Kantor Bupati ; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Umum dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Belas
Bagian Keuangan
Pasal 88
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan serta penyelenggaraan
keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten
Ngawi.
Pasal 89
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88,
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan penyusunan rencara kebutuhan anggaran
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ;
b. penyelenggaraan dan pemrosesan urusan keuangan dan perjalanan
dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ;
c. pembinaan dan pengaturan urusan keuangan Bupati, Wakil Bupati
dan Sekretariat Daerah ;
d. pengumpulan bahan laporan keuangan dan kinerja Bupati, Wakil
Bupati dan Sekretariat Daerah ; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 90
(1) Bagian Keuangan, membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah ;
b. Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah ; dan
c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Sekretariat Daerah.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Keuangan.
33
Pasal 91
Sub Bagian Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah
mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan
perencanaan dan perubahan penganggaran Keuangan Bupati, Wakil
Bupati dan Sekretariat Daerah.
Pasal 92
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91,
Sub Bagian Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah
mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian dan pengumpulan bahan penyusunan rencana
dan perubahan anggaran keuangan Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretariat Daerah ;
b. persiapan petunjuk-petunjuk teknis rencana anggaran keuangan
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ;
c. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran keuangan
Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 93
Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan perbendaharaan
keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah.
Pasal 94
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93,
Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
a. penyiapan dan pembayaran gaji Bupati, Wakil Bupati dan pegawai
Sekretariat Daerah ;
b. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan
Surat Pertanggungjawaban realisasi anggaran ;
c. penerbitan Surat Perintah Membayar ;
d. inventarisasi permasalahan dalam rangka pembinaan para
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretariat Daerah ;
34
e. pelaksanaan urusan perbendaharaan Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretariat Daerah ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 95
Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Sekretariat Daerah mempunyai
tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pembukuan
dan pelaporan keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah.
Pasal 96
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95,
Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Sekretariat Daerah mempunyai
fungsi :
a. pelaksanaan penatausahaan pembukuan keuangan Sekretariat
Daerah dalam buku kas umum, buku simpanan/bank, buku pajak,
buku panjar, buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek, buku
register SPP, buku register SPM dan buku register SP2D ;
b. penyusunan laporan administratif dan fungsional keuangan Bupati,
Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah ;
c. penyusunan laporan tahunan keuangan Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretariat Daerah ;
d. penyimpanan arsip SPP dan SPJ ; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 97
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi
pada Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah
maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya.
35
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing
serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi
dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Ngawi Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Sekretariat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2004 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
36
Pasal 99
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.
Ditetapkan di Ngawi
Pada Tanggal
BUPATI NGAWI,
ttd
HARSONO
Diundangkan di Ngawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,
ttd
MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR