perbendaharaan

8/16/2019 perbendaharaan

http://slidepdf.com/reader/full/perbendaharaan 1/11

1. Jelaskan definisi dari :KEUANGAN NEGARA adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapatdijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebutPERBENDAHARAAN NEGARA adalah pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkandalam Anggaran Pendapatan dan Belanja egara!"aerahKAS NEGARA adalah #empat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh$enteri %euangan selaku B& untuk menampung seluruh penerimaan negara danmembayar seluruh pengeluaran negaraREKENING KAS UMUM NEGARA adalah rekening tempat penyimpanan uangnegara yang ditentukan oleh $enteri %euangan selaku Bendahara &mum egaraPIUTANG NEGARA adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada PemerintahPusat dan!atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang'undangan yang berlakuUTANG NEGARA adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusatdan!atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sbg akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang'undangan yang berlakuBARANG MILIK NEGARA adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APB atau berasal dari perolehan lainnya yg sah

(. "efinisi %ekuasaan )rdonantor dan )torisator

Ordonator adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara!lembaga sehubungandengan tindakan otorisator, serta memerintahkan pembayaran dan atau menagih

penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.Otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untukmengambil tindakan'tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan!atau

pengeluaran negara.

*. Pengelolaan %euangan egaraSub Bidang Fiska+ub bidang fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja egara APB -. +ub bidang fiskal meliputi

enam- fungsi yakni :1. /ungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal(. /ungsi penganggaran*. /ungsi administrasi perpajakan0. /ungsi administrasi kepabeanan

. /ungsi perbendaharaan

. /ungsi pengawasan keuangan

Sub Bidang Mon!t!r



berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintasmoneter baik dalam maupun luar negeri.meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas devisa, dan sistem nilai tukar.

Sub Bidang K!ka"aan N!gara "ang di#isa$kan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan &saha $ilik egara!"aerah B&$ !B&$"- yang orientasinya men2ari keuntungan profitmotive -.meliputi pengelolaan perusahaan negara!daerah.

0. #ugas Pokok BendaharaBENDAHARA PENERIMAAN : orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan,menyetorkan, dan mempertangunggjawabkan uang pendapatan egara!daerah dalam rangka pelaksanaan APB !APB" pada kantor! satuan kerjakementerian egara! 3embaga! "aerahBENDAHARA PENGELUARAN : adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertangungjawabkan uanguntuk belanja egara! daerah dalam rangka pelaksanaan APB !APB" pada kantor!satuan kerja kementerian egara! 3embaga! "aerah

. Asas %euangan egaraa. ASAS TAHUNAN% $asa berlaku anggaran adalah untuk suatu tahun tertentu.



b. ASAS UNI&ERSALITAS% +etiap transaksi keuangan ditampilkan se2arautuh dalam dokumen anggaran.

2. ASAS KESATUAN% +emua Pendapatan dan Belanja egara!"aerah disajikandalam satu dokumen anggaran.

d. ASAS SPESIALITAS% Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaranyang disediakan terin2i se2ara jelas peruntukannya.

e. Akuntabi itas B!rori!ntasi #ada Hasi ' AB% f. Pro(!siona itas' setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi

g. Pro#orsiona itas' mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik danketentuan peraturan perundang'undangan yang berlaku, mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

h. K!t!rbukaan da a) P!ng! o aan K!uangan N!gara' membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dantidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasianegara

i. P!)!riksaan K!uangan o !$ Badan P!)!riksa "ang B!bas dan Mandiri%

. Penerimaan negara yang dipungut "JB4A% P!n!ri)aan n!gara da a) rangka i)#or *

a. bea masuk, termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk

tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, bea masuk ditanggung pemerintahatas hibah +P$ ihil-, dan bea masuk dalam rangka %emudahan 5mpor #ujuan6kspor %5#6-7

b. denda administrasi pabean72. Bunga, misal7

• bunga atas bea masuk7• bunga atas denda administrasi pabean7• bunga atas denda administrasi bea keluar.

d. PP 5mpor7e. PPh pasal (( impor7

f. PPnB$ impor7g. bunga penagihan PP 7 danh. Penerimaan egara Bukan Pajak.

B% P!n!ri)aan n!gara da a) rangka !ks#or *a. bea keluar7

b. denda administrasi bea keluar72. bunga atas bea keluar7d. bunga atas denda administrasi.

+% P!n!ri)aan n!gara atas barang k!na ,ukai *a. 2ukai hasil tembakau7

b. 2ukai etil alkohol7



2. 2ukai minuman mengandung etil alkohol7d. denda administrasi 2ukai7e. pendapatan 2ukai lainnya, misalnya7

• bunga atas utang 2ukai, kekurangan 2ukai, dan!atau denda• denda administrasi 2ukai7• biaya pengganti pen2etakan pita 2ukai.

8. #untutan 9anti ugi kepada Bendahara

;. Penetapan +anksi Administrasi berupa denda dan Perhitungannya

A %epabeanan PP (;!(<<;-1 ilai upiah #ertentua Pasal dalam && %epabeanan

Pasal 1<A ayat ;-, Pasal 11A ayat -, Pasal 0 ayat *-, Pasal ( ayat 1- danayat (-, Pasal ;1 ayat *-, Pasal ;( ayat *- huruf b, Pasal ; ayat (-, Pasal ;=ayat 0-, Pasal =< ayat 0-, dan Pasal =1 ayat 0- &ndang'&ndang.

b 4ara Perhitungan3angsung aje bos gaada ngitung( kalee

2 4ontohPasal 1<a ayat ;- >> )rang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan

pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan

sementara., setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat



persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan 2ukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar p( .<<<.<<<,<< dua puluh lima juta rupiah-.

( ilai upiah $in'$aksa Pasal dalam && %epabeanan

Pasal 8A ayat 8-, Pasal 8A ayat ;-, Pasal ;A ayat (- dan ayat *-, Pasal ;4 ayat

*- dan ayat 0-, Pasal =A ayat *-, dan Pasal 1<A ayat *- dan ayat 0- &ndang'&ndang.

b 4ara Perhitungan"alam bulan terakhir, jumlah pelanggaran:1 satu- kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 1 satu- kali denda minimum7( dua- kali pelanggaran, dikenai denda sebesar ( dua- kali denda minimum7* tiga- sampai dengan 0 empat- kali pelanggaran, dikenai denda sebesar lima-kali denda minimum7

lima- sampai enam- kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 8 tujuh- kalidenda minimum7lebih dari enam- kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 1 satu- kali dendamaksimum.

2 4ontohPada 1 Juli, Pengangkut kedapatan membongkar barang kurang dari yangdiberitahukan. Berdasarkan Pasal ;A ayat ( denda berkisar 5" ( Juta'5" ( <Juta. %arena pelanggarannya tanggal 1 Juli, kita trace back pelanggaran bulankebelakang dari tanggal 1 Juli sampai 1 Januari. #ernyata pengangkut sudah *kali melanggar, maka dikenakan kali denda minimum, ?5" ( juta > 5" 1(

juta* Persentase #ertentu dari B$ yang seharusnya dibayar

a Pasal dalam && %epabeananPasal 1<B ayat -, Pasal 1<" ayat - dan ayat -, Pasal 0* ayat *-, dan Pasal 0ayat 0- &ndang'&ndang.

b 4ara PerhitunganPersentase ? BM -ang S!$arusn"a Diba"ar

2 4ontoh"alam pemberitahuan pabean atas impor barang, tarif bea masuk sebesar 1<@

sepuluh persen- dan nilai pabean sebesar p l<.<<<.<<<,<< sepuluh juta rupiah-.Atas barang tersebut mendapat keringanan bea masuk dalam rangka impor sementara sehingga harus membayar bea masuk (@ dua persen- perbulan dari

bea masuk yang seharusnya dibayar, dengan jangka waktu impor sementara 1satu- tahun dua belas bulan-. 5mportir melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1<" ayat - &ndang'&ndang, yaitu terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang dii inkan, sehinggadikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1<< @ seratus persen- dari beamasuk yang seharusnya dibayar. Atas importasi tersebut importir dikenai

pembayaran bea masuk per bulan sebesar (@ ? p 1.<<<.<<<,<< > p. (<.<<<,<<dua puluh ribu rupiah-, sehingga dalam 1 satu- tahun importir membayar p

(<.<<<,<< dua puluh ribu rupiah- ? 1( > p (0<.<<<,<< dua ratus empat puluhribu rupiah-. B!a )asuk "ang s!$arusn"a diba"ar apabila importir tidak mendapat keringanan bea masuk adalah p 1.<<<.<<<,<< satu juta rupiah-,sehingga atas pelanggaran terhadap impor sementara tersebut dikenai dendasebesar 1<<@ seratus persen- dari bea masuk yang seharusnya dibayar yaitu

sebesar p 1.<<<.<<<,<< satu juta rupiah-.0 Persentase $in'$aks dari %ekurangan Bea $asuk dan Bea %eluar



berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakandengan total bea masuk yang mendapat fasilitas dengan ketentuan apabila

kekurangan pembayaran bea masukBM fasilitasdisalahgunakan

BM total yangmendapat fasilitas × 100

-

i. sampai dengan (<@ dua puluh persen-, dikenai denda sebesar 1<<@ seratus persen- dari bea masuk yang seharusnya dibayar ii. di atas (<@ dua puluh persen- sampai dengan 0<@ empat puluh persen-,dikenai denda sebesar (<<@ dua ratus persen- dari bea masuk yang seharusnyadibayar iii. di atas 0<@ empat puluh persen- sampai dengan <@ enam puluh persen-,dikenai denda sebesar *<<@ tiga ratus persen- dari bea masuk yang seharusnyadibayar iv. di atas <@ enam puluh persen- sampai dengan ;<@ delapan puluh persen-,dikenai denda sebesar 0<<@ empat ratus persen- dari bea masuk yang seharusnyadibayar7 ata

v. di atas ;<@ delapan puluh persen- sampai dengan 1<<@ seratus persen-,dikenai denda sebesar <<@ lima ratus persen- dari bea masuk yang seharusnyadibayar.-ang di)aksud d!ngan .B!a Masuk -ang S!$arusn"a Diba"ar/ 0BMSDB1ada a$ 2u) a$ b!a )asuk "ang dib!baskan atau dib!rikan k!ringanan%

2 4ontoh"alam pemberitahuan pabean atas impor barang, importir mengimpor 1 lima

belas- unit barang CDE dengan harga 45/ &+" (<,<< per unit. #erhadap barangCDE tersebut dikenai bea masuk sebesar 1 @ lima belas persen-. 5mportir mengajukan permohonan keringanan bea masuk dan mendapatkan keringanan beamasuk sehingga tarif akhir menjadi @ lima persen-.

"ari hasil penelitian Pejabat Bea dan 4ukai ternyata importir memperjualbelikan lima- unit barang CDE tersebut. Pada saat importasi, nilai dasar perhitungan bea

masuk "PB$- &+" 1,<< > p 1<.<<<,<<. Adapun perhitungan sanksiadministrasi berupa denda adalah sebagai berikut :

5mpor 1 unit F 45/ &+" (<,<< > 45/ &+" *<<,<< "PB$ &+" 1,<< > p 1<.<<<,<< ilai pabean > 1 ? &+" (<,<< ? p 1<.<<<,<< > p *.<<<.<<<,<<B$ tanpa fasilitas > 1 @ ? p *.<<<.<<<,<< > p 0 <.<<<,<<B$ mendapat fasilitas keringanan menjadi @ > @ ? p *.<<<.<<<,<<> p1 <.<<<,<<#otal B$ yg mendapat fasilitas keringanan B$ > p 0 <.<<<,<< G p 1 <.<<<,<<> p *<<.<<<,<<

#erjadi penyalahgunaan unit F 45/ &+" (<,<< > 45/ &+" 1<< > p1.<<<.<<<,<<B$ tanpa fasilitas > 1 @ ? p 1.<<<.<<<,<< > p 1 <.<<<,<<B$ mendapat fasilitas keringanan menjadi @ > @ ? p 1.<<<.<<<,<< > p

<.<<<,<<#otal B$ yg mendapat fasilitas keringanan B$ > p 1 <.<<<,<< G p <.<<<,<<

> p 1<<.<<<,<<Perhitungan 5nterval "enda P5"- :



B$ fasilitas yg disalahgunakan : #otal B$ yg mendapat fasilitas- ? 1<<@ > HP5"> 1<<%:*<<%-?1<<@>**,**@Perhitungan denda :P5" berada pada kisaran di atas (<@ s.d. 0<@ sehingga dikenai denda sebesar (<<@ dari B$+"B.

"enda > (<<@ ? B$+"B > (<<@ ? p 1<<.<<<,<< > p (<<.<<<,<<Jadi importir dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar p (<<.<<<,<<.

dua ratus ribu rupiah-.3A5 '3A5#erhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dihitung

berdasarkan persentase dari bea masuk, dalam hal tarif atau tarif akhir bea masuk atas barang yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut besarnya <@ nol persen-, dikenaisanksi adminstrasi berupa denda sebesar p .<<<.<<<,<< lima juta rupiah-.

#erhadap pelanggaran yang ditemukan berdasarkan hasil audit yang dikenai dendadalam Pasal 1<A ayat ;-, Pasal 11A ayat -, Pasal 0 ayat *-, Pasal ( ayat 1- danayat (- &ndang'&ndang, dikenai denda 1 satu- kali.

B 4ukai PP ( !(<<=-1 ilai upiah #ertentu

a Pasal dalam && 4ukaiPasal 1 ayat 0- dan ayat -, Pasal 1 B, dan Pasal *= ayat (- &ndang'&ndang

b 4ara Perhitungan ggak ada ma bro

2 4ontohBerdasarkan Pasal 1 ayat 0- &ndang'&ndang, apabila Pengusaha Pabrik,Pengusaha #empat Penyimpanan, 5mportir Barang %ena 4ukai, atau Penyalur yangwajib memiliki i in yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka terhadapyang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar

p <.<<<.<<<,<< lima puluh juta rupiah-.( kelipatan tertentu dari nilai 2ukai

a Pasal dalam && 4ukaiPasal 1 ayat - &ndang'&ndang dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

1- huruf b berlaku untuk Pasal ( ayat 0- &ndang'&ndang b 4ara Perhitungan

3angsung aja, kelipatan yang ditentuin di && dikaliin nilai 2ukai si barang2 4ontoh

Berdasarkan Pasal 1 ayat - &ndang'&ndang, apabila Pengusaha Pabrik tidak memberitahukan barang kena 2ukai yang selesai dibuat, maka yang bersangkutandikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar ( dua- kali nilai 2ukai dari

barang kena 2ukai yang tidak diberitahukan* persentase tertentu dari nilai 2ukai

a Pasal dalam && 4ukaiPasal 8A ayat 8- dan ayat ;- &ndang'&ndang.

b 4ara Perhitunganhasil perkalian persentase tertentu dengan nilai 2ukai yang terutang.

2 4ontohBerdasarkan Pasal 8A ayat ;- &ndang'&ndang, apabila Pengusaha Pabrik atau5mportir Barang %ena 4ukai yang mendapat penundaan pembayaran 2ukai tidak membayar 2ukai sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir, maka terhadap



yang bersangkutan selain wajib membayar nilai 2ukai yang terutang, dikenai sanksiadministrasi berupa denda sebesar 1<@ sepuluh persen- dari nilai 2ukai yangterutang

0 nilai rupiah minimum sampai dengan maksimuma Pasal dalam && 4ukai

Pasal 10 ayat 8-, Pasal ( ayat 0a-, Pasal ( ayat *-, Pasal (8 ayat 0-, Pasal *1ayat *-, Pasal * ayat 0-, Pasal * ayat (-, dan Pasal *8 ayat 0- &ndang'&ndang.

b 4ara PerhitunganApabila dalam dalam tahun terakhir, dilakukan:I 1 kali melanggar, denda > 1 kali denda minimum:I ( kali melanggar, denda > * kali denda minimum:I * kali melanggar, denda > kali denda minimum:I 0 kali melanggar, denda > 8 kali denda minimum:I kali melanggar, denda > 1 kali denda maksimum.%husus Pasal ( ayat 0a-, rumus penghitungan dendanya: apabila dalam tahun terakhir, dilakukan:I 1 kali melanggar, denda > 1 kali denda minimum:I ( kali melanggar, denda > ( kali denda minimum:I * kali melanggar, denda > * kali denda minimum:I 0 kali melanggar, denda > 0 kali denda minimum:I kali melanggar, denda > 1 kali denda maksimum.

2 4ontohPasal 10 ayat 8 +etiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1- tanpa memiliki i in dikenai sanksi administrasi berupa denda palingsedikit p(<.<<<.<<<,<< dua puluh juta rupiah- dan paling banyak

p(<<.<<<.<<<,<< dua ratus juta rupiah-.6?:+ebuah bar yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan B%4 , namun tidak memiliki PPB%4 , selama bulan bar ini telah dira ia oleh Bea 2ukai sebanyak (kali dan didapati bahwa bar tersebut tidak memiliki PPB%4 , maka bar tersebutdikenakan denda sebesar * ? (<.<<<.<<< > p <.<<<.<<<,<<

kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai 2ukaia Pasal dalam && 4ukai

Pasal ; ayat *-, Pasal = ayat *-, Pasal (* ayat *-, Pasal (8 ayat *-, Pasal (= ayat(a-, dan Pasal *( ayat (- &ndang'&ndang.

b 4ara Perhitungan

+e2ara umum rumus penghitungan dendanya: apabila dalam tahun terakhir,dilakukan:I 1 kali melanggar, denda > ( kali dari nilai 2ukai7I ( kali melanggar, denda > 0 kali dari nilai 2ukai7I * kali melanggar, denda > kali dari nilai 2ukai7I 0 kali melanggar, denda > ; kali dari nilai 2ukai7I kali melanggar, denda > 1< kali dari nilai 2ukai

2 4ontohPasal (8 ayat *+etiap orang yang tidak memenuhiketentuan tentang pengangkutan barangkena 2ukai yang belum dilunasi 2ukainyasebagaimana dimaksud pada ayat 1-



dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit ( dua- kali nilai 2ukai dan paling banyak 1< sepuluh- kali nilai2ukai yang seharusnya dibayar.

P#.H $elakukan kesalahan seperti pasal diatas , sesuai 4%.1 nilai 2ukai B%4P#.H sebesar p 1<<<.<<<,<< , selama tahun terakhir P#.H telah melakukankesalahan sebanyak * kali terhadap pasal diatas ini , oleh karena itu P#.Hdikenakan sanksi administrasi berupa denda , dengan perhitungan ? nilai 2ukai >

? 1<<<.<<< > p <<<.<<<,<< sanksi administrasi yang harus dibayarkan oleh P#H

=. $ekanisme Penggantian +ementara BendaharaB!nda$ara dib!baskan s!)!ntara dari 2abatan b!nda$ara3 a#abi a*• "alam proses pemeriksaan terdapat dugaan bahwa bendahara telah

melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lali sehingga

mengakibatkan terjadinya kerugian egara.• #erjadi sesuatu yang menyebabkan bendahara tidak dapat melaksanakan

tugasnya dalam waktu paling singkat * tiga- bulan

M!kanis)! #!ngangkatan s!)!ntara b!nda$ara #!ngganti*

1. $enteri!pimpinan lembaga!kepala kantor!satker menetapkan pejabat penggantisebagai bendahara, dan dituangkan dalam surat keputusan.

(. Bendahara yang dibebastugaskan sementara dari jabatannya menyerahkan

tugas dan tanggung jawabnya beserta seluruh dokumen dalam rangka

pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengganti bendahara.*. Penyerahan tugas dan tanggung jawab serta dokumen pelaksanaan tugas

bendahara didahului dengan pemeriksaan kas oleh %PA atau Pejabat yang

ditunjuk oleh %PA.

0. Kasil pemeriksaan kas dan serah terima tugas dan tanggung jawab sertadokumen pelaksanaan tugas bendahara dituangkan dalam Berita A2ara

Pemeriksaan %as dan +erah #erima.. "alam hal bendahara ternyata terbukti tidak melakukan perbuatan yang

melawan hukum atau bendahara sudah dapat menjalankan tugasnya maka

bendahara dapat diangkat kembali oleh $enteri!pimpinan lembaga atau kepala

kantor!satker. Pengangkatan kembali dituangkan dalam surat keputusan.



1<. $ekanisme pengangkatan pergantian bendaharaB!nda$ara da#at dib!r$!ntikan a#abi a*a. "ijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.

b. "ijatuhi hukuman yang sudah mempnyai kekuatan hukum tetap.2. "iberhentikan sebagai pegawai negeri.

d. +akit berkepanjangan.e. $eninggal dunia.f. $utasi!berpindah tempat kerja.

M!kanis)! #!)b!r$!ntian b!nda$ara 0#!rgantian b!nda$ara s!,ara t!ta#1*a. "alam hal bendahara diberhentikan, menteri!pimpinan lembaga dapat

didelegasikan ke kepala kantor!satker, mengganti bendahara dan mengangkat

bendahara baru. b. Pengangkatan tersebut dituangkan di surat keputusan.2. Bendahara yang diberhentikan menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya beserta

seluruh dokumen dalam rangka pelaksanan tugasnya kepada bendahara baru.d. Penyerahan tugas dan tanggng jawab serta dokumen pelaksanaan tugas bendahar

didahului dengan pemeriksaan kas oleh %PA atau Peabat yang ditunjuk oleh %PA.e. Kasil pemeriksaan kas dan serah terima tugas dan tanggung jawab serta dokumen

pelaksanaan tugas bendahara dituangkan dalam Berita a2ara Pemeriksaan %as

dan serah terima.

11. 3PJ Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan wajib membuat 3PJ setiap bulan atas uang!surat berharga

yang dikelolanya. 3PJ disusun berdasarkan pembukuan bendahara yang telah

direkonsiliasi dengan &A%PA. 3PJ paling sedikit menyajikan informasi sebagai

berikut:

a. %eadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,

pengurangan, dan saldo akhir dari buku'buku pembantu. b. %eadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di

rekening bank!pos.2. Kasil rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan &A%PA, dand. Penjelasan atas selisih jika ada-, antara saldo buku dan saldo kas.

3PJ bendahara penerimaan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan pejabat

yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan egara. 4ontoh 3PJ bendahara

penerimaan terlampir.

perbendaharaan

Documents

Transcript of perbendaharaan