PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA
description
Transcript of PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA
PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG DALAM RANGKA MENUNJANG
PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIPPERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP
KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMA
Disampaikan pada acara : Sosialisasi LAKIP Tingkat Kanwil Disampaikan pada acara : Sosialisasi LAKIP Tingkat Kanwil Kementerian Agama ProvinsiKementerian Agama Provinsi
Grand Aquila, BandungGrand Aquila, Bandung, , 6 Agustus 20126 Agustus 2012
LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGAN
PengertianPengertian
Laporan keuangan adalah bentuk Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama keuangan negara/daerah selama suatu periode.suatu periode.
DDASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN ASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANKEUANGAN
• UU NoUU No 17 Tahun 2003 17 Tahun 2003• UU No 1 Tahun 2004UU No 1 Tahun 2004• PP No 8 Tahun 2006PP No 8 Tahun 2006• PP No 71 Tahun 2010PP No 71 Tahun 2010• PerDirjen Perbendaharaan No 65 Tahun PerDirjen Perbendaharaan No 65 Tahun
20102010
UNSUR LAPORAN KEUANGANUNSUR LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
NeracaNeraca
Laporan Arus KasLaporan Arus Kas
Catatan atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan
PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Prinsip pertanggung jawaban (Responsibility Center )Prinsip Perbandingan, Laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode periode lain atau unit lainnyaPrinsip AkuntabilitasPrinsip Manfaat
LAPORAN KINERJALAPORAN KINERJA
PengertianPengertian
Laporan kinerja adalah ikhtisar yang Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBDrangka pelaksanaan APBN/APBD
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DDASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN ASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJAKINERJA
• INPRES INPRES No. 7 Tahun 1999No. 7 Tahun 1999• SK LAN No. 589 Tahun 1999SK LAN No. 589 Tahun 1999• SK LAN No. 239 Tahun 2003SK LAN No. 239 Tahun 2003• KMA No. 489 Tahun 2000KMA No. 489 Tahun 2000• KMA No.507 Tahun 2003KMA No.507 Tahun 2003• PMA No. 21 Tahun 2006PMA No. 21 Tahun 2006• Intruksi MIntruksi MAA No.1 Tahun 2003 No.1 Tahun 2003• Intruksi MIntruksi MAA No.2 Tahun 2006 No.2 Tahun 2006
PRINSIP PENYUSUNAN AKIPPRINSIP PENYUSUNAN AKIP
Pertanggung jawabanPertanggung jawaban
PrioritasPrioritas
ManfaatManfaat
UNSUR LAPORAN KINERJAUNSUR LAPORAN KINERJA
Ringkasan ouput dari masing-masing Ringkasan ouput dari masing-masing kegiatankegiatan
Hasil yang dicapai dari masing-Hasil yang dicapai dari masing-masing programmasing program
(menurut PP no 8 Tahun 2006)(menurut PP no 8 Tahun 2006)
OPINI ATAS LAPORAN KEUANGANOPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN
WTP (WTP (Unqualified OpinionUnqualified Opinion))
WDP (WDP (Qualified OpinionQualified Opinion))
Tidak Wajar (Tidak Wajar (Adversed OpinionAdversed Opinion))
Menolak Memberikan Pendapat Menolak Memberikan Pendapat (D(Disclaimerisclaimer))
PENILAIAN ATAS PENILAIAN ATAS AKUNTABILITAS KINERJAAKUNTABILITAS KINERJA
No Gradasi Penilaian
Permenpan 35 /2011
Permenpan 25/2012
1 AA Memuaskan Memuaskan
2 A Sangat Baik Sangat Baik
3 B Baik Baik
4 CC Cukup Baik Cukup
5 C Agak Kurang Kurang
6 D Kurang Sangat Kurang
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMAKEMENTERIAN AGAMA
No Gradasi Penilaian
Permenpan 35 /2011
Permenpan 25/2012
38 CC Cukup Baik Cukup
BENCHMARKING LAKIP KEMENPAN VS KEMENAG BENCHMARKING LAKIP KEMENPAN VS KEMENAG TAHUN 2011TAHUN 2011
No Daftar Isi Kemenpan KemenagBAB I Pendahuluan Ada Ada
A. Latar Belakang Ada -
B. Kedudukan, Tupoksi Ada Ada
C.Aspek Strategis Ada -
D. Struktur Organisasi Ada Ada
E. Sistematika Penyajian Ada -
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ada Ada
A. RPJMN 2010-2014 Ada -
B. Renstra Tahun 2010-2014 Ada Ada
C. Penetapan Kinerja Tahun 2011 Ada Ada *
BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 Ada Ada
A. Pengukuran Capaian Kinerja Th 2011 Ada Ada
B. Analisis Capaian Kinerja Ada Ada
C. Akuntabilitas Keuangan Ada Ada
BAB IV Penutup Ada Ada
A. Simpulan Ada -
B. Saran Ada -
*= penjelasan atas sasaran strategis dg pendekatan per progam
KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN VSVS LAPORAN KINERJALAPORAN KINERJA
Akuntabilitas keuangan yang dituangkan dalam Akuntabilitas keuangan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan disusun bersama-sama Laporan Keuangan disusun bersama-sama dengan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dengan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja K/Ldalam Laporan Akuntabilitas Kinerja K/L
Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akuntabilitas Kinerja, tidak terpisahkan dari Akuntabilitas Kinerja, karena dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja karena dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menyajikan data tentang Akuntabilitas Keuanganmenyajikan data tentang Akuntabilitas Keuangan
Ketidakwajaran penyajian Akuntabilitas Keuangan Ketidakwajaran penyajian Akuntabilitas Keuangan berdampak pada ketidakwajaran dalam penyajian berdampak pada ketidakwajaran dalam penyajian Akuntabilitas KinerjaAkuntabilitas Kinerja
Laporan akuntabilitas keuangan (audited) Laporan akuntabilitas keuangan (audited) digabungkan dengan laporan akuntabilitas kinerja digabungkan dengan laporan akuntabilitas kinerja (evaluated) disampaikan kepada Presiden (evaluated) disampaikan kepada Presiden
KENDALAKENDALABelum selarasnya peraturan dan Belum selarasnya peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerjapenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Adanya duplikasi kelembagaan yang Adanya duplikasi kelembagaan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas mengatur tentang Laporan Akuntabilitas KinerjaKinerja
Belum seragamnya format yang Belum seragamnya format yang digunakan dalam penyusunan Laporan digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaAkuntabilitas Kinerja
SOLUSISOLUSIPerlunya diadakan penyelarasan antar Perlunya diadakan penyelarasan antar berbagai peraturan yang mengatur berbagai peraturan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerjatentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kejelasan tentang lembaga yang Kejelasan tentang lembaga yang menangani tentang Laporan Akuntabilitas menangani tentang Laporan Akuntabilitas KinerjaKinerja
Penyeragaman Format dalam menyusun Penyeragaman Format dalam menyusun Laporan Akuntabiltas KinerjaLaporan Akuntabiltas Kinerja