PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR ......pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan...
Transcript of PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN NOMOR ......pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan...
Menimbang
Mengingat
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR lJ.- TAHUN2019
TENTANG
REHABILITASIRUMAHTIDAKLAYAKHUNI
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
a. bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masih banyakterdapat masyarakat di bawah garis kemiskinan yang
tersebar di seluruh Desa/Kelurahan;
b. bahwa dalam membantu masyarakat yang masih di
bawah garis kemiskinan, perlu diadakan rehabilitasiterhadap rumah yang tidak layak huni;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perluMenetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasintentang Rehabiltasi Rumah Tidak Layak Huni;
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun
2011 No. 83, Tambahan Lembaran Negara No. 5235);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587)
- 2-
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran
Negara No. 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LembaranNegara Tahun 2012 No. 68, Tambahan LembaranNegara No. 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
KeIja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Menetapkan
-3-
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANG REHABILITASIRUMAHTIDAKLAYAKHUN!.
BABIKETENTUANUMUM
Pasall
Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretariat Oaerah adalah Sekretariat Oaerah
Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Keuangan Oaerah adalah semua hak dan kewajiban
Oaerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Oaerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Oaerah.
6. Pengelolaan Keuangan Oaerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.
7. Pengelolaan Hibah dan Bansos adalah tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring
dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang
selanjutnya disebut APBO adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Oaerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Oaerah dan
OPRO, dan ditetapkan dengan Peraturan Oaerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Oaerah yang selanjutnya
disebut PPKO adalah sebagai Kepala Satuan Kerja
Pengeloia Keuangan Oaerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBO dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Oaerah.
.4.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut SKPKDadalah Perangkat Daerah
pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang
melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/
Barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati Musi Banyuasin dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
yang mempunym tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati Musi Banyuasin
dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya
terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKDyang selanjutnya
disebut RKA-PPKDadalah rencana kerja dan
anggaran PPKD Kabupaten Musi Banyuasin selaku
Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya
disebut RKA-SKPDadalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang
selanjutnya disebut DPA-PPKDmerupakan dokumen
pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Musi
Banyuasin selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disebut DPA-SKPDmerupakan dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
Pengguna Anggaran.
17. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau
jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan,
Lembaga dan organlsasl kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
-5-
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus
yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan
berupa uang/barang dari pemerintah daerah
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan teIjadinya resiko sosial.
19. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa
yang dapat menimbulkan potensi teIjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah PeIjanjian Belanja Hibah Daerah yang
selanjutnya disebut NPHD adalah naskah peIjanjian
Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara
Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
21. Badan dan Lembaga adalah Badan dan Lembaga
yang hidup dalam masyarakat, yang keberadaannya
diakui oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
melalui pengesahan dan/atau penetapan dari
instansi yang berwenangs dibidang kegiatan badan
dan lembaga dimaksud atau kepala satuan keIja
perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan pelimpahan kewenangan.
22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
23. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut
Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi
syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
-6-
24. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya
disingkat PKRSadalah kegiatan memperbaiki rumah
tidak layak huni menjadi layak huni yang
diselenggarakan atas prakarsa dan upaya
masyarakat baik secara perseorangan atau
berkelompok.
25. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang
selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan
pembangunan rumah baru yang layak huni yang
diselenggarakan atas prakarsa dan upaya
masyarakat baik secara perseorangan atau
berkelompok.
26. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi
sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
27. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas
prakarsa dan upaya masyarakat.
28. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang
atau jasa kepada Fakir Miskin atau Tidak Mampu
guna melindungi masyarakat dari kemungkinan
teIjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan
ekonomi, dan/ atau kesejahteraan masyarakat.
29. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang
selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar
fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang
yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi
secara sehat, aman, dan nyaman.
30. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya
disingkat TFL adalah tenaga profesional
pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan
pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan
kegiatan RTLH.
31. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra keIja
sebagai tempat dibukanya rekening atas nama
Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah
yang akan disalurkan kepada penerima bantuan
pemerintah.
32. Penerima RTLH adalah masyarakat miskin yang
terdata pada Basis Data Terpadu (BDT)Kabupaten
- 7-
Musi Banyuasin dan memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan oleh Bupati/Sekda/PPK.
33. Kelompok Penerima Manfaat yang selanjutnya
disingkat KPM adalah kelompok masyarakat yang
para anggotanya merupakan Penerima RTLH.
34. Penerima Mantuan yang selanjutnya disingkat PM
adalah masyarakat Penerima RTLH.
Pasal2
(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman
bagi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan
masyarakat dalam penyelenggaraan RTLH.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan agar Penyelenggaraan
RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan akuntabel.
Pasal3
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. bentuk RTLH;
b. jenis kegiatan dan besaran RTLH;
c. penerima RTLH;
d. penyelenggaraan RTLH;dan
e. pengawasan dan pengendalian.
BAB IIBENTUKRTLH
Pasal4
(1)Bentuk RTLHberupa:
a. uang; dan
b. barang.
(2) RTLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima RTLH.
(3) RTLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan
dan membayar upah keIja.
(4) RTLHberbentuk barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum (PSU) yang merupakan insentif bagi
Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang telah
melaksanakan kegiatan Pembangunan Baru Rumah
Swadaya (PBRS).
-8-
BABIIIJENIS KEGIATANDANBESARANRTLH
Pasal 5
(1) Jenis kegiatan RTLHterdiri atas:
a PKRS(Peningkatan KuaIitas Rumah Swadaya); dan
b PBRS (Pembangunan Baru Rumah Swadaya).
(2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk memperbaiki Rumah tidak Iayak huni menjadi
layak huni dengan memenuhi persyaratan:
a. keselamatan bangunan;
b. kesehatan penghuni; dan
c. kecukupan minimum luas bangunan.
(3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar
keandalan komponen struktur bangunan serta
peningkatan kuaIitas bahan penutup atap, lantai, dan
dinding bangunan.
(4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar
kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan
(5) serta ketersediaan sarana utiIitas bangunan meliputi
sarana mandi, cud, dan kakus.
(6) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan
standar ruang gerak minimum per-orang untuk
kenyamanan bangunan.
Pasal6
(1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima RTLHyang
memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan
kondisi tidak layak huni.
(2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
Pasal 7
Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b dilakukan oleh Penerima RTLH dengan
persyaratan:
-9-
a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah
rusak total; atau
b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah
matang.
Pasal8
Jenis kegiatan RTLHsebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1)dapat dilakukan untuk:
a. Rumah yang terdampak bencana;
b. Rumah yang terdampak program pemerintah;
dan/atau
c. Rumah tradisional (local genious) dengan ukuran
lantai paling luas 45 ffi2 (empat puluh lima meter
persegi).
Pasal9
(1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi
KPM yang telah melaksanakan kegiatan PBRS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)
diberikan dengan memenuhi persyaratan:
a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
b. paling sedikit IS (lima belas) unit Rumah
Penerima RTLHkegiatan PBRS; dan
c. mendapat rekomendasi dari Dinas.
(2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) berupa jalan dan/ atau drainase lingkungan.
(3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah.
PasallO
Besaran nilai RTLH untuk jenis kegiatan RTLH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan
pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BABIVPENERlMARTLH
Pasal 11
(1) Penerima RTLHmerupakan Masyarakat Miskin yang
Terdata pada Basis Data Terpadu (BOT)Kabupaten
.10 .
Musi Banyuasin yang memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak
yang sah;
c. belum memiIiki Rumah, atau memiliki dan
menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi
tidak layak huni;
d. belum pemah memperoleh RTLH atau bantuan
pemerintah untuk program perumahan;
e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah
minimum daerah provinsi; dan
f. bersedia berswadaya dan membentuk KPM
(KeIompok Penerima Manfaat) kalau penerima
dalam satu desa lebih dari 3 pemerima.
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harns memenuhi persyaratan:
a. tidak dalam status sengketa; dan
b. sesuai tata ruang wilayah.
(3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
harns memenuhi persyaratan:
a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota,
sekretaris merangkap anggota, bendahara
merangkap anggota dan anggota;
b. anggota KPMpaling banyak 20 (dua puluh) orang;
c. anggota KPMbertempat tinggal di desa/kelurahan
yang sama; dan
d. ditetapkan oleh kepala desa/1urah.
BABVPENYELENGGARAANRTLH
Bagian KesatuUmum
Pasal 12
Penyelenggaraan RTLHmeliputi tahapan:
a. pengusulan lokasi RTLH;
b. penetapan lokasi;
c. penyiapan masyarakat;
d. penetapan calon Penerima RTLH;
e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan RTLH
bentuk uang;
-11-
f. pengadaan dan penyerahan RTLHbentuk barang;
dan
g. pelaporan.
Bagian KeduaPengusulan Lokasi RTLH
Pasal 13
(1) Usulan lokasi RTLH ditujukan kepada Bupati c.q.
Dinas Sosial yang dilakukan oleh:
a. Kepala Desa; atau
b. Camat
(2) Usu1an lokasi RTLH sebagaimana dimaksud pada
ayat meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi
dengan data:
a. jumlah Rumah tidak 1ayakhuni; dan
b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.
(3) Usulan lokasi RTLH yang dilakukan oleh Kepala
Desa/Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan verifikasi oleh pemerintah
kabupaten.
(4) Dalam hal pemerintah kabupaten tidak melakukan
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Dinas Sosial melakukan verifikasi.
Pasal 14
(1) Pemerintah kabupaten dalam melakukan verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
berdasarkan:
a. tingkat kemiskinan di desa.
b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni
terhadap jumlah Rumah di desa.
c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap
jumlah rumah tangga di desa.
d. kepedulian pemerintah desa dalam bidang
perumahan; dan
e. program prioritas pemerintah daerah.
(2) Kepedulian pemerintah desa dalam bidang
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan
-12 -
kekurangan Rumah yang mutakhir;
b. mempunyai program bantuan pemerintah desa
dalam bidang perumahan;
(3) Program prioritas Pemerintah Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
meliputi:
a. perintah langsung Bupati;
b. program prioritas Dinas Sosial;
c. kegiatan berdasarkan usulan kepala desa/
camat/ lembaga sesuai basis data terpadu atau
datalapangan;dan/atau
d. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama
dan/ atau peIjanjian keIjasama.
Pasal 15
(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRS dalam 1
(satu) hamparan telah selesai maka KPM dapat
mengusulkan PSU kepada Bupati melalui Dinas
Sosial.
(2) Usulan PSU oleh KPMsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh: Kepala Desa/Camat
tembusan bupati.
(3) Usulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial.
Bagian KetigaPenetapan Lokasi
Pasal 16(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan
Pasal 14 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi RTLH.
(2) Lokasi RTLH untuk kecamatan ditetapkan oleh
Bupati.
(3) Lokasi RTLHuntuk desa/kelurahan ditetapkan oleh
Dinas Sosial berdasarkan lokasi RTLH yang
ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
-13 -
Bagian KeempatPenyiapan Masyarakat
Pasal 17(1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi
RTLH.
(2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui
pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan
masyarakat calon Penerima RTLH.
a. TFL melakukan pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pe1aporan, dan
menentukan calon Penerima RTLH;
b. membentuk KPM dan bersepakat dalam
pelaksanaan kegiatan RTLH;dan
c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
(3) pengembangan mandiri pasca kegiatan.
Pasal 18
(1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3)meliputi kegiatan:
a. sosialisasi dan/ atau penyuluhan;
b. verifikasi calon Penerima RTLH;
c. kesepakatan calon Penerima RTLHdan
d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
(2) Kesepakatan calon Penerima RTLH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui
rembuk warga untuk:
(3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan melalui rembuk warga.
(4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis
dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan,
teknik konstruksi bangunan, dan kualitas
bangunan.
(5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3) me1iputi kegiatan pemantauan
pe1aksanaan konstruksi yang dilakukan antar
sesama anggota KPM.
(6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
-14 -
Pasal 17 ayat (3) me1iputi bimbingan teknis dalam
menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
RTLH.
(7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam
pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan
terhadap hasil kegiatan RTLH.
Pasal 19
(1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk
melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap
kegiatan RTLH.
(2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan
oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.
(3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mempunyai cakupan wilayah keIja untuk 1
(satu) daerah kabupaten/kota.
Bagian KelimaPenetapan Calon Penerima RTLH
Pasal 20(1) Dinas Sosial melakukan pemeriksaan proposal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf d yang diajukan oleh calon Penerima RTLH.
(2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon
Penerima RTLHditetapkan oleh Bupati/Sekda.
Bagian KeenamPencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan RTLHBentuk
Uang
Pasal2l
Pencairan RTLH bentuk uang dilakukan melalui
Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal22
Penyaluran RTLHbentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos
penyalur ke rekening Penerima RTLH dalam 1 (satu)
tahap.
-15-
Pasal23
(1) Pemanfaatan RTLH dalam bentuk uang dilakukan
oleh Penerima RTLH dengan cara
pemindahbukuan/transfer uang dari rekening
Penerima RTLH ke rekening toko/ penyedia bahan
bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan
penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
(2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan
bangunan dikirim oleh toko/ penyedia bahan
bangunan dan diterima oleh Penerima RTLH.
(3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
(4) Pemanfaatan RTLH dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%
(lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai
dengan daftar reneana pemanfaatan bantuan dari
Penerima RTLH.
(5) Daftar reneana pemanfaatan bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berisi rineian pembelian
bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang
dibuat oleh penerima bantuan
berdasarkan proposal.
(6) Dinas Sosial dapat menetapkan pemanfaatan RTLH
dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
b. kesulitan akses ke lokasi.
(7) Pemanfaatan RTLH dalam 1 (satu) tahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah
dilakukan analisa kelayakan.
Bagian KetujuhPengadaan dan Penyerahan RTLHBentuk Barang
Pasal24
Pengadaan RTLH bentuk barang dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
-16 -
PasaI25
Penyerahan RTLH bentuk barang dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KedelapanPelaporan
Pasal 26
(1) Penerima RTLH didampingi TFL dalam menyusun
dan menyampaikan Iaporan pertanggungjawaban
pemanfaatan RTLHkepada KPA/Kepala Satker.
(2) Bank/Pos penyalur menyampaikan Iaporan
pertanggung jawaban penyaluran RTLH kepada
PPKDmelalui Dinas Sosial.
(3) TFL menyampaikan Iaporan kepada PPKD melalui
koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas.
(4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan
kepada Dinas tembusan kepada PPKD.
Bagian KesembilanPetunjuk Teknis
Pasal 27
(1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan RTLH
ditetapkan oIeh Direktur Jenderal Penyediaan
Perumahan.
(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat paling sedikit:
a. persiapan RTLH;
b. pelaksanaan RTLH;dan
c. pelaporan RTLH.
BABVIPENGAWASANDANPENGENDALIAN
PasaI28
(1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan
untuk pencapaian sasaran kegiatan RTLH.
(2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan
Iokasi RTLH, penetapan Iokasi, penyiapan
masyarakat, penetapan calon Penerima RTLH,
-17 -
pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan RTLH,dan
pelaporan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh KPA/Kepala Satker dengan
melibatkan Dinas dan unsur lainnya.
(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),KPA/Kepala Satker dapat
menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan perorangan atau badan usaha.
Pasal29
Pengendalian dilakukan untuk menJamm kesesuaian
antara rencana dengan realisasi pe1aksanaan kegiatan
RTLH.
Pasal30
(1) RTLH yang diberikan kepada penerima bantuan
dapat dilakukan pembatalan atau penarikan
kembali.
(2) Dalam hal Penerima RTLH tidak memenuhi
persyaratan sebagai penerima bantuan maka RTLH
dilakukan pembatalan oleh Tim Teknis atau SKPD
yang terkait sebelum RTLHdisalurkan.
(3) Dalam hal penerima RTLHmenyalahgunakan atau
tidak memanfaatkan RTLH maka dilakukan
penarikan kembali oleh KPM sete1ah dana RTLH
disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas
Daerah.
BABVIIKETENTUANLAIN-LAIN
Pasa!31
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
maka hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran
berkenaan dapat dilaksanakan sepanjang te1ah
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
berkenaan dan telah sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan
sosia! Tahun Anggaran berkenaan belum sesuai
-18 -
dengan Peraturan Bupati ini, rnaka hibah dan
bantuan sosial Tahun Anggaran berkenaan dapat
dianggarkan kernbali setelah dilakukan penyesuaian
berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran
berkenaan.
pada tanggal
rnernerintahkan
Bupati ini dengan
Daerah Kabupaten Musi
rnengetahuinya,
Peraturan
BAB YIllKETENTUANPENUTUP
Pasal32
ini rnulai berlaku
penernpatannya dalam Berita
Banyuasin.
Peraturan Bupati
diundangkan.
Agar setiap orang
pengundangan
2019Ditetapkan di Sekayu
fada tanggal '3 J4~\UAI'\
, BUPATI_MUSIBANYUASIN'1
\~~. DOD! REZAALEXNOERD!N,
Diundangkan di Sekayupada tanggal \0 0'1NUAf.1 2019
ARIS DAERAH, ITEN MUSI BANYUASIN
~ H. APRIYAD!
BERITA DAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2019 NOMOR 1,tL