PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU ......Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik...
Transcript of PERATURAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU ......Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik...
PERATURAN
SENAT MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU TINGKAT FAKULTAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,
Menimbang:
a. bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Undip sebagai implementasi Anggaran Dasar Organisasi Mahasiswa Universitas
Diponegoro.
b. bahwa perlu adanya penyesuaian peraturan yang mengatur tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru.
c. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian, dan penegakan hukum dalam
pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru.
Mengingat:
1. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan nasional
Nomor : 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan mahasiswa
Baru di Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor :101/SK/J07/2003
tentang Penghapusan Penghapusan Penyelenggaraan Segala macam Bentuk
Perpeloncoan Dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro;
3. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pendidikan
Karakter Universitas Diponegoro;
4. Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Organisasi Mahasiswa Universitas Diponegoro.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Tingkat Fakultas.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Penerimaan Mahasiswa Baru di tingkat fakultas yang selanjutnya disebut PMBF
adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dalam rangka penyambutan dan
pembinaan mahasiswa baru.
2. Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang
selanjutnya disebut dengan SMF adalah lembaga legislatif ditingkat fakultas yang
dipimpin oleh seorang ketua dan bertindak sebagai pengawas dalam PMBF/J.
3. Hakim PMBF adalah alat kelengkapan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa
atau pelanggaran dalam pelaksanaan PMBF.
4. Pengawas PMBF adalah alat kelengkapan PMBF dalam fungsi pengawasan dalam
pelaksanaan PMBF.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro yang selanjutnya disebut BEMF adalah lembaga eksekutif ditingkat
fakultas yang bertindak sebagai pelaksana PMBF.
6. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HM adalah lembaga eksekutif di
tingkat jurusan yang bertindak sebagai pelaksana PMB tingkat jurusan / departemen.
7. Panitia Pelaksana PMBF adalah alat kelengkapan PMBF yang bertugas melaksanakan
PMBF sesuai konsep yang telah disusun oleh BEMF dan HM di FISIP Undip.
8. Peserta adalah mahasiswa baru Fisip Undip yang diterima melalui jalur Seleksi Bibit
Unggul Berprestasi (SBUB), International Undergraduate Program (IUP), Seleksi
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Ujian Mandiri (UM).
9. Tim Komisi Disiplin adalah Tim yang bertugas untuk menertibkan peserta apabila
tidak sesuai dengan tata tertib, dengan keanggotannya terdiri dari dua perwakilan tiap
HM dan BEMF.
Pasal 2
PMB dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali bertempat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Pertama
Asas
Pasal 3
PMB berdasarkan asas religiusitas, rasionalitas, intelektualitas, pengabdian, dan pendidikan.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4
Tujuan pelaksanaan PMB adalah memperkenalkan dan menumbuhkan rasa kecintaan
terhadap Undip khususnya FISIP Undip sebagai wadah bersama mahasiswa beserta semua
elemen yang berada di dalamnya.
BAB III
ALAT KELENGKAPAN
Pasal 5
1. Alat kelengkapan PMB terdiri dari:
a. Peraturan PMB
b. Pengawas PMB
c. Hakim PMB
d. Panitia Pelaksana PMB
e. Tim Komisi Disiplin
BAB IV
MASA PELAKSANAAN DAN MASA KERJA ALAT KELENGKAPAN
Pasal 6
1. Masa pelaksanaan PMB:
a. Pra PMB adalah masa sebelum mahasiswa baru melakukan verifikasi masuk
perguruan tinggi.
b. Waktu pelaksanaan PMB adalah dimulai dari pasca verifikasi mahasiswa baru
sampai sebelum LKMM Pradasar.
2. Masa kerja alat kelengkapan PMB adalah selama PMB berlangsung.
BAB V
STRUKTUR DAN MEKANISME KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
Pasal 7
Peraturan PMB adalah peraturan yang dibuat, disahkan dan diundangkan oleh SMF sebagai
pedoman dalam pelaksanaan PMB.
Pasal 8
Keanggotaan Pengawas PMB
1. Keanggotaan Hakim PMB direkomendasikan oleh pimpinan SMF dan ditetapkan oleh
SMF.
2. Anggota Hakim PMB terdiri dari tiga orang.
3. Hakim PMB bertanggung jawab kepada Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan I FISIP
Undip.
4. Anggota Hakim PMB tidak diperbolehkan menjadi alat kelengkapan lain.
Pasal 9
Keanggotaan Pengawas PMB
1. Keanggotaan Pengawas PMB terdiri dari SMF yang ditentukan oleh ketua SMF.
2. Pengawas PMB bertanggung jawab kepada Wakil Dekan I Fisip Undip.
3. Anggota pengawas PMB tidak diperbolehkan menjadi alat kelengkapan lain.
Pasal 10
Keanggotaan Pelaksana PMBF
1. BEMF adalah sebagai koordinator panitia pelaksana PMBF.
2. Panitia pelaksana PMBF tingkat Fakultas ditentukan oleh BEMF.
3. BEMF bertanggung jawab kepada SMF dan Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan I
FISIP Undip.
Pasal 11
Keanggotaan Pelaksana PMBJ
1. HM adalah pelaksana PMBJ.
2. Panitia Pelaksana PMBJ ditentukan oleh HM.
3. HM bertanggung jawab kepada SMF dan BEMF.
Pasal 12
Keanggotaan Komisi Kedisiplinan
1. Tim Komisi Disiplin adalah Tim yang bertugas melakukan penertiban peserta PMB.
2. Keanggotaan Tim Komisi Disiplin dengan keanggotannya terdiri dari dua perwakilan tiap
HM dan BEMF oleh Panitia Pelaksana PMB.
3. Tim Komisi Disiplin bertanggungjawab kepada Pengawas PMBF.
BAB VI
HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN ALAT KELENGKAPAN
Pasal 13
Hakim PMB
1. Hakim PMB berwenang memberi putusan yang bersifat mengikat terhadap para pihak
yang bersengketa.
2. Hakim PMB berkewajiban menyelesaikan sengketa atau pelanggaran dengan kategori
sedang yang terjadi selama proses PMB.
3. Hakim PMB bersifat Independen.
4. Apabila ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak terpenuhi maka akan diserahkan
kepada Pimpinan Fakultas melalui Wakil Dekan I FISIP Undip.
5. Ketentuan pada ayat (1), (2), dan (4) tidak berlaku apabila permasalahan menyangkut
delik pidana.
Pasal 14
Pengawas PMB
1. Pengawas PMB berhak untuk:
a. Menegakkan peraturan PMB.
b. Berhak meminta dan menerima laporan dari peserta dan atau panitia apabila
menemukan pelanggaran selama kegiatan PMB.
c. Mengetahui konsep PMB.
d. Memberikan teguran kepada Panitia Pelaksana PMB ketika terjadi ketidaksesuaian
proses PMB dari konsep yang diberikan oleh BEMF.
2. Pengawas PMB berkewajiban untuk:
a. Melakukan monitoring dan controlling terhadap pelaksanaan PMB.
b. Melakukan evaluasi terhadap keberjalanan PMB.
c. Melaporkan pelanggaran atau sengketa antar alat kelengkapan, antara peserta dengan
alat kelengkapan, dan antar peserta kepada Hakim PMB.
d. Menyampaikan bukti-bukti perkara yang ditemukan atas pelanggaran atau sengketa
antar alat kelengkapan, antara peserta dan alat kelengkapan, dan antar peserta kepada
Hakim PMB.
3. Pengawas PMB berwenang meminta dan menerima laporan keberjalanan pelaksanaan
PMB, pelanggaran atau sengketa antar alat kelengkapan, antara peserta dan alat
kelengkapan, dan antar peserta.
Pasal 15
Penyelenggara PMBF
1. BEMF berhak untuk meminta keterangan kepada Pengawas PMB atas penyimpangan
pelaksanaan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana PMBF.
2. BEMF berkewajiban untuk:
a. Menyelenggarakan PMBF seperti yang telah diatur dalam Peraturan PMBF melalui
bidang PSDM di BEMF.
b. Membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PMBF.
c. Membentuk Panitia Pelaksana PMBF.
d. Membuat konsep PMBF.
3. BEMF berwenang memberi masukan kepada Pengawas PMB terkait dengan sengketa
atau pelanggaran yang terjadi dalam PMBF.
Pasal 16
Pelaksana PMBJ
1. HM berhak untuk meminta keterangan kepada Pengawas PMB atas penyimpangan
pelaksanaan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana PMBJ.
2. HM berkewajiban untuk membentuk Panitia Pelaksana PMBJ.
3. HM berwenang memberi masukan kepada Pengawas PMB terkait dengan sengketa atau
pelanggaran yang terjadi dalam PMBJ.
Pasal 17
Komisi Disiplin
1. Tim Komisi disiplin berhak ;
a. Memberikan teguran terhadap peserta jika tidak mematuhi peraturan.
b. Melaporkan peserta jika didapat pelanggaraan kepada Pengawas PMB.
2. Tim Komisi Disiplin Berwewenang ;
a. Menjadi alat kelengkapan independen yang bertugas membantu pengawas PMB
dalam melaksanakan fungsi penertiban peserta.
b. Memberikan sanksi berupa teguran jika didapat pelanggaran dan melaporkannya
kepada pengawas PMB.
BAB VII
WILAYAH STERIL PMB
Pasal 18
1. Wilayah steril PMB adalah wilayah tempat berlangsungnya kegiatan PMB dalam hal ini
disebut dengan zona steril.
2. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam zona steril adalah melaksanakan kegiatan diluar
rangkaian kegiatan PMB dalam hal ini tidak berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan
dari panitia pelaksana PMB dan pengawas PMB.
BAB VIII
PESERTA
Pasal 19
1. Peserta berkewajiban:
a. Mengikuti seluruh acara yang telah ditentukan dan bersikap sopan.
b. Menjaga kelancaran PMB.
c. Mentaati tata tertib peserta dan Peraturan PMB.
2. Peserta berhak untuk:
a. Melaporkan kepada Pengawas PMB bila terjadi permasalahan atau sengketa dengan
alat kelengkapan PMB lainnya.
b. Meminta penjelasan tentang instruksi yang diberikan oleh Panitia Pelaksana PMB.
c. Mendapatkan dispensasi dari Panitia Pelaksana PMB apabila memiliki hambatan
kesehatan dengan melaporkan ke Panitia Pelaksana PMB dengan membawa surat
keterangan dokter, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
d. Menolak instruksi dari Panitia Pelaksana PMB apabila instruksi tersebut bertentangan
dengan norma agama dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
e. Peserta yang memberikan laporan terkait pelanggaran yang terjadi selama PMB
berlangsung diberikan jaminan keselamatan dan dijaga kerahasiaan identitasnya.
BAB IX
PELANGGARAN DAN SANKSI
PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA
Bagian Pertama
Pelanggaran
Pasal 20
1. Pelanggaran terdiri dari:
a. Ringan
b. Sedang
c. Berat
2. Pelanggaran ringan berupa:
a. Tidak menggunakan atribut yang ditentukan.
b. Membawa rokok atau sejenisnya.
c. Mengganggu jalannya kondusifitas kegiatan di dalam ruang kelas.
3. Pelanggaran sedang berupa :
a. Terlambat hadir.
b. Tidak melaksanakan tugas yang ditentukan.
c. Tidak mengindahkan teguran dan atau peringatan lebih dari 2 kali.
d. Tidak datang dengan alasan yang tidak dapat diterima.
e. Meninggalkan lokasi PMB tanpa izin.
f. Merokok selama kegiatan di zona steril PMB.
g. Membawa kendaraan roda empat.
4. Pelanggaran berat berupa:
a. Melakukan tindakan kekerasan secara fisik pada saat PMB.
b. Melakukan tindakan pidana.
c. Melakukan hal-hal yang menyinggung sentimen SARA.
d. Melakukan perusakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PMB.
e. Membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkotika dan zat adiktif lainnya
selama pelaksanaan PMB.
Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 21
1. Sanksi yang diberikan tidak berupa hukuman kontak fisik.
2. Sanksi berupa hukuman yang bersifat mendidik intelektual mahasiswa.
3. Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku pada perbuatan yang memenuhi tindakan
pidana.
4. Sanksi berupa tindakan pidana sepenuhnya merupakan wewenang dari pihak berwajib.
Pasal 22
1. Sanksi terdiri atas:
a. Sanksi ringan
b. Sanksi sedang
c. Sanksi berat
2. Sanksi ringan berupa peringatan dan teguran oleh Komdis PMB.
3. Sanksi sedang berupa:
a. Peringatan lisan dari Hakim PMB dan permintaan maaf secara terbuka dari pelanggar.
b. Pemberian tugas yang bersifat mendidik.
c. Peringatan tertulis dari Hakim PMB.
d. Sanksi tidak diperkenankan mendapatkan sertifikat dan wajib mengikuti PMB pada
tahun berikutnya, jika pelanggar melakukan Pelanggaran Sedang sebanyak dua kali.
e. Peringatan langsung dari Wakil Dekan I baik lisan dan tertulis.
f. Pemberhentian kegiatan PMB secara langsung dari Wakil Dekan I.
4. Sanksi dengan kategori berat akan dilimpahkan kepada Wakil Dekan I Fisip Undip atas
rekomendasi dari Hakim PMB.
5. Ketentuan pada ayat (1), (2), (3) dan (4) tidak berlaku pada perbuatan yang memenuhi
tindakan pidana.
BAB X
PENEGAKAN HUKUM
Bagian Pertama
Mekanisme Pelaporan
Pasal 23
1. Laporan dapat diajukan oleh:
a. Peserta PMB
b. Panitia Pelaksana PMB
c. Pengawas PMB
d. Tim Komisi Disiplin
2. Laporan dapat diajukan kepada Pengawas PMB dan ditindaklanjuti oleh pihak yang
berwenang.
Pasal 24
1. Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi:
a. Identitas pelapor
b. Waktu dan tempat kejadian
c. Identitas pelanggar
d. Identitas saksi
e. Uraian kejadian
f. Bukti pelanggaran
2. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengawas PMB
selambat-lambatnya 48 jam sejak terjadinya pelanggaran atau sengketa dalam PMB.
Bagian Kedua
Penyidikan
Pasal 25
1. Pengawas PMB menyerahkan laporan pelanggaran atau sengketa kepada Hakim PMB
untuk kemudian diselesaikan perkaranya.
2. Proses penyidikan pelanggaran atau sengketa melalui tahapan sebagai berikut :
a. Menghadirkan pelanggar dan pihak-pihak yang bersengketa.
b. Menunjukkan sekurang-kurangnya dua alat bukti atas pelanggaran atau sengketa.
Bagian Ketiga
Persidangan
Pasal 26
1. Persidangan dalam menyelesaikan sengketa dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Persidangan dapat dilanjutkan, jika dalam hal pembuktian memenuhi mekanisme
pelaporan.
3. Jika tidak memenuhi mekanisme pelaporan maka sidang ditunda dan/atau pihak pelapor
mencari alat bukti tambahan
.
4. Penundaan sidang maksimal selama 2 x 24 jam, dan bila masih belum menemukan alat
bukti tambahan maka Hakim PMB memutuskan pelanggar atau pihak yang dilaporkan
lepas dari segala tuntutan.
5. Pelanggar dan/atau pihak yang dilaporkan dapat mengajukan alat bukti lain sebagai
bentuk pembelaan atas laporan pelanggaran atau sengketa.
6. Pihak terlapor yang dinyatakan bersalah melalui putusan Hakim PMB bisa menggugat
kembali putusan yang dikeluarkan, apabila menemukan bukti baru yang belum dibawa
pada sidang Hakim PMB sebelum putusan dikeluarkan.
Pasal 27
1. Hakim PMB harus mendengarkan keterangan para pihak dan saksi serta memperhatikan
segala sesuatu yang dapat dijadikan alat bukti dalam mengadili suatu sengketa.
2. Hakim PMB bersifat aktif dalam meminta keterangan dari saksi tentang sengketa
tersebut, jika alat bukti lainnya tidak menimbulkan keyakinan untuk memutuskan suatu
sengketa dalam mengadili.
Pasal 28
1. Hakim PMB wajib memberi putusan terhadap pelanggaran atau sengketa selambat-
lambatnya 24 jam sejak mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa dan
menerima alat bukti.
2. Semua putusan Hakim PMB adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
3. Putusan Hakim PMB adalah bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.
4. Para pihak yang bersengketa wajib menghormati setiap putusan Hakim PMB.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 29
1. Peraturan ini berlaku pada tanggal dipublikasikan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan PMB akan diatur dalam peraturan di
bawahnya selama tidak bertentangan dengan isi Peraturan PMB.
Ditetapkan di : Semarang
Hari : Kamis
Tanggal : 23 Mei 2019
Pukul : 19.12
Ketua Senat Sekretaris Umum
Ashabil Firdaus Al-Ghafiqi Zahra Putri Fauziah
NIM. 14050117140058 NIM. 14020217130047
Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
FISIP Undip
Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si
NIP. 19610510.198902.1.002