Peraturan Perusahaan Pt Medco Energi
-
Upload
arisharijani -
Category
Documents
-
view
273 -
download
51
Transcript of Peraturan Perusahaan Pt Medco Energi
Peraturan Perusahaan
Company Of Regulations Nomor : 25 Tahun 2010
PT. MEDCO ENERGI Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta – Indonesia
www.medcoenergi.com
KEPUTUSAN DIREKSI PT.MEDCO ENERGI
NOMOR : 25 TAHUN 201O
TENTANG
PERATURAN PERUSAHAAN
DIREKSI PT. MEDCO ENERGI
Menimbang :Bahwa Sehubungan Dengan Telah Disahkannya Peraturan
Perusahaan Yang Baru Oleh Departemen Tenaga Kerja Dki
Jakarta Yang Merupakan Penyempurnaan Dari Peraturan
Perusahaan Sebelumnya, Maka Perlu Diatur Pemberlakuan
Peraturan Perusahaan Tersebut.
Bahwa Untuk Itu Perlu Dikeluarkan Surat Keputusan Direksi
Mengingat :Anggaran Dasar Perusahaan Sk. Direksi PT.Medco Energi No. 02
Tahun 2010 Tanggal Tanggal 18 Maret 2010
Memperhatikan :Surat Keputusan Kepala Departemen Tenaga Kerja Nomor
: B.1389/W.26-05/K/Ix/2010 Tanggal 8 September 2010
M E M U T U S K A N
Menetapkan : Keputusan Direksi PT. MEDCO ENERGI Tentang Peraturan
Perusahaan
I. Terhitung Mulai Tanggal 8 September 2010 Menyatakan
Berlakunya Ketentuan-Ketentuan Peraturan Perusahaan Pt.
Grace shipping Sebagaimana Telah Disahkan Oleh Kepala
Departemen Tenaga Kerja No. B.1389/W-26-05/K/Ix/2010
Tanggal 8 September 2010.
II. Dengan Diberlakukannya Peraturan Perusahaan Ini, Maka
Peraturan Perusahaan Sebagaimana Ditetapkan Dalam Sk.
Direksi PT.Medco energi No. 02 Tahun 2010 Tanggal 18 Maret
2010
III. Ketentuan-Ketentuan Lain Yang Isinya Bertentangan Dengan
Peraturan Perusahaan Ini, Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi
IV. Menugaskan Kepada Direktur Administrasi Keuangan Dan
Seluruh Kepala Satuan Kerja Untuk Memberi Penjelasan
Tentang Isi Dan Jiwa Peraturan Perusahaan Tersebut Kepada
Seluruh Karyawan PT.Medco energi.
V. Keputusan Ini Dikeluarkan Sejak Tanggal Ditetapkan Dan
Berlaku Sampai Ada Ketentuan Lain.
Ditetapkan Di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 20 September 2010
DIREKTUR UTAMA
Tembusan :
1. Dewan Komisaris PT.MEDCO ENERGI
2. Direksi Utama PT.MEDCO ENERGI
3. Direktur Administrasi Keuangan
4. Seluruh Direktur
BAB I
PENDAHULUAN
Yang dimaksud dengan :
1. Perusahaan ialah PT. MEDCO ENERGI berkedudukan di Jakarta dengan sektor
usaha adalah Sektor Pertambangan, Sektor Pertanian dan Perkebunan,
Sektor Konstruksi dan Land Development, Sektor Industri
2. Dewan Direksi ialah mereka yang diangkat/ditetapkan sebagai demikian
menurut anggaran dasar perseroan.
3. Karyawan ialah tenaga kerja perusahaan baik laki-laki maupun wanita yang
bekerja pada perusahaan yang mempunyai upah/gaji/honor yang telah
diatur oleh perusahaan melalui Surat Perjanjian Kerja.
4. Pejabat perusahaan ialah karyawan yang diangkat/ditetapkan berdasarkan
surat keputusan direksi untuk bertanggung jawab/membawahi satuan unit
kerja/ departemen sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi
perusahaan.
5. Keluarga ialah seorang isteri/suami, anak kandung suami/isteri maupun anak
angkat yang sah menurut hukum dari karyawan yang bekerja di perusahaan,
dengan ketentuan bahwa anak yang diakui sebagai anggota keluarga
terbatas 3 (tiga) orang, yaitu anak ke-1 (pertama) s/d anak ke-3 (ketiga)
yang belum dewasa atau dibawah 21(duapuluh satu) tahun dan belum
menikah.
6. Gaji/upah/honor ialah imbalan yang diberikan perusahaan kepada
karyawan/tenaga kerja dalam bentuk uang yang diterimakan selama
karyawan masih dalam hubungan kerja sesuai syarat/ketentuan yang
berlaku di perusahaan.
BAB II
PENERIMAAN, PENGANGKATAN DAN MUTASI KARYAWAN
PASAL 1
Penerimaan calon karyawan disesuaikan dengan kebutuhan/formasi yang ada dan
memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kebutuhan akan karyawan
terlebih dahulu diusulkan oleh direktur/wakil direktur/pejabat lain yang setingkat
kepada direksi untuk memperoleh persetujuan.
PASAL 2
Syarat-syarat pokok penerimaan :
1. Memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi yang diisyaratkan pada
saat penerimaan karyawan
2. Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter perusahaan/rumah sakit
pemerintah.
3. Berkelakukan baik menurut keterangan pihak polisi.
4. Tidak terikat hubungan kerja dengan pihak lain, kecuali dengan persetujuan
tertulis dari direksi, dan yang bersangkutan berstatus tenaga kontrak/honorer.
5. Harus mengikuti dan mentaati syarat-syarat/ketentuan yang berlaku dalam
perusahaan.
6. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan serta loyal kepada
perusahaan dengan mengutamakan kepentingan perusahaan daripada
kepentingan pribadi/organisasi diluar perusahaan.
7. Belum pernah dihukum (penjara) atas keputusan hakim karena melakukan
tindakan kriminal dan/atau dipecat/diberhentikan dengan tidak hormat dari
perusahaan atau instansi lain.
PASAL 3
1. Bagi calon karyawan wanita yang sudah menikah disyaratkan adanya surat
tidak keberatan kerja dari suami.
2. Status karyawan wanita yang bersuami disamakan dengan bujangan,
kecuali :
a) Janda, dan gugur jika ia menikah lagi, statusnya dianggap bujangan.
b) Bersuami seorang tunakarya karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk
c) Bekerja, yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak berwenang.
PASAL 4
1. Pengujian/penyaringan terhadap calon karyawan dilakukan direksi atau
panitia yang ditunjuk khusus dengan tugas menguji serta meneliti semua
syarat-syarat yang ditetapkan perusahaan.
2. Calon karyawan harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh perusahaan.
Keputusan terakhir diterima/ditolak calon karyawan sepenuhnya di tangan
direksi dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Tahap-tahap pengujian/penyaringan calon karyawan, adalah sebagai
berikut :
a) Seleksi administrasi berdasarkan lamaran yang masuk.
b) Tes tertulis sesuai dengan bidang yang bersangkutan.
c) Tes psikologi dari
d) Wawancara (interview) dengan direksi dan/atau direktur administrasi
keuangan dan/atau direktur yang membutuhkan calon karyawan
tersebut.
e) Medical test dari rumah sakit pemerintah atau dokter perusahaan.
4. Bila dikemudian hari ditemukan hal-hal baru mengenai calon karyawan,
perusahaan berhak mengadakan pengujian ulang/tambahan sehubungan
dengan syarat-syarat penerimaan karyawan.
PASAL 5
Calon karyawan harus mengajukan surat lamaran yang ditulis sendiri, dilampiri pas
foto, fotocopy ijasah/sertifikat yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang,
sedangkan surat-surat aslinya diperlihatkan/diperiksa perusahaan. Selanjutnya
mengisi daftar isian lamaran yang disediakan perusahaan.
PASAL 6
1. Calon karyawan yang dinyatakan lulus, harus menandatangani surat
perjanjian dan/atau surat pernyataan yang disyaratkan perusahaan.
2. Calon karyawan diterima dengan status percobaan selama 3 (tiga) bulan
atau berdasarkan kesepakatan bersama dapat ditentukan lain, dan adanya
masa percobaan harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara
tertulis.
3. Untuk pekerjaan tertentu calon karyawan diterima dengan status kontrak
dengan masa kerja setinggi-tingginya 12 (duabelas) bulan, dan adanya
masa kontrak harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis,
dengan berpedoman pada PMTK NO.02/MEN./1993.
4. Masa kerja bagi karyawan terhitung dari yang bersangkutan resmi masuk
kerja sebagai calon karyawan baik dengan status percobaan atau status
kontrak.
PASAL 7
Selama masa percobaan, sebagaimana disebut pada PASAL 6 ayat 2 :
1. Calon karyawan tunduk kepada ketentuan perusahaan yang berlaku.
2. Perusahaan mengadakan penilaian secara menyeluruh terhadap calon
karyawan yang dalam hal ini dilakukan oleh direktur/wakil direktur/pejabat
lain yang setingkat dan bertanggung jawab atas penilaian tersebut.
3. Tidak diberikan fasilitas/tunjangan apapun seperti yang diberikan kepada
karyawan tetap, kecuali tunjangan makan dan transport sesuai ketentuan
yang berlaku.
4. Masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja setiap saat tanpa
syarat.
PASAL 8
1. Apabila hasil masa percobaan 3 (tiga) bulan cukup memuaskan dan
memenuhi syarat, maka calon karyawan diterima sebagai karyawan tetap
sesuai dengan golongan/jabatan yang ditetapkan perusahaan dan
diberikan gaji/upah yang besarannya ditentukan oleh direksi berdasarkan
skala gaji/upah yang berlaku.
2. Apabila setelah masa percobaan penilaian terhadap calon karyawan
belum/tidak cukup memuaskan, maka yang bersangkutan dinyatakan
gagal dalam masa percobaan.
3. Calon karyawan yang diterima atas persetujuan direksi, dimana umur
maksimal melampaui batas yang ditentukan sesuai dengan PASAL 2 ayat 1,
maka status karyawan tersebut sebagai tenaga kerja kontrak maksimum
selama 2 tahun, dan tidak dapat diangkat sebagai karyawan.
PASAL 9
Setiap pengangkatan, kenaikan golongan berikut gaji/upah diputuskan oleh direksi
dengan memperhatikan data-data kondite karyawan yang bersangkutan dan
sejalan dengan perkembangan perusahaan melalui surat keputusan direksi.
PASAL 10
Bila kemudian ternyata karyawan bersangkutan tidak/kurang memenuhi
syarat/harapan yang digariskan, sehingga tidak lagi patut dipertahankan dalam
golongan/jabatan yang pernah diperolehnya, maka sewaktu-waktu perusahaan
berhak mengadakan perubahan/penyesuaian golongan/jabatan atau
memberhentikannya.
PASAL 11
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, direksi berhak mengadakan alih
tugas (mutasi) setiap karyawan, sejauh dianggap perlu demi kepentingan
perusahaan.
PASAL 12
Mutasi akan mengakibatkan perubahan golongan/gaji/upah/fasilitas yang diterima
karyawan yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan sistem
penggajian perusahaan.
PASAL 13
Karyawan yang akan menjalani alih tugas (mutasi), diberi waktu persiapan
secukupnya untuk mempelajari/memahami tugas baru, serta mengadakan serah
terima tugas yang lama/baru.
BAB III
HARI, WAKTU, DAN DISIPLIN KERJA
PASAL 14
Hari kerja di perusahaan adalah semua hari biasa sepanjang tahun, kecuali sabtu,
minggu dan hari libur resmi pemerintah. Dalam hal darurat/khusus, kantor dapat
ditutup untuk sementara waktu oleh direksi.
PASAL 15
Jam kerja di perusahaan maksimal 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empatpuluh)
jam seminggu dengan ketentuan apabila perusahaan memerlukan kerja shift, maka
karyawan harus bersedia melaksanakan waktu kerja tersebut.
Waktu kerja di perusahaan diatur sebagai berikut :
a) Senin – jumat : Pukul 08.30-17.00 Wib
b) Istirahat : Pukul 12.00-13.00 Wib
c) Sabtu-minggu : Libur, kecuali bagi petugas satpam & poliklinik serta unit lainnya
yang diatur tersendiri atau dengan sistem shift.
1. Bila dipandang perlu, direksi berhak mengadakan perubahan terhadap
komposisi jam kerja kantor tersebut, sepanjang tidak melebihi batas maksimal
40 (empat puluh) jam seminggu.
2. Karyawan yang ditugaskan khusus oleh direksi demi kepentingan perusahaan,
akan berlaku ketentuan khusus pula termasuk waktu kerja dan kompensasinya.
PASAL 16
Khusus anggota satuan pengamanan atau karyawan lain berdasarkan spesifikasi
tugasnya yang menuntut diadakan pengaturan tersendiri dengan sistem shift,
dimana untuk masing-masing shift diatur waktunya maksimum 8 (delapan) jam per
hari.
PASAL 17
1. Setiap karyawan yang masuk kerja diberi tunjangan uang makan & uang
transport, sepanjang kondisi perusahaan mengijinkan.
2. Kepada karyawan yang beragama Islam setiap hari kerja diberi kesempatan
untuk melakukan ibadah shalat (termasuk shalat jumat) tepat pada
waktunya.
PASAL 18
1. Setiap karyawan wajib berada di tempat pekerjaan masing-masing untuk
mulai bekerja tepat waktunya sampai dengan berakhirnya jam kerja dan
tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya.
2. Setiap karyawan wajib mengisi daftar hadir secara manual atau komputer
yang disediakan setiap kali karyawan masuk dan pulang kerja. Bagi yang
tidak mengisi daftar hadir pada waktunya karena alasan-alasan tertentu
(tugas luar, tidak masuk kerja, pulang dengan seijin atasannya) agar
menyampaikan srat bukti pada sie adminstrasi personalia/umum, melalui :
Direktur bidang masing-masing untuk direktur/pejabat lain yang
setingkat d an staf direksi.
Direktur/pejabat lain yang setingkat untuk wakil direktur dan staf
lainnya.
3. Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 1 (satu) hari harus
didukung oleh surat keterangan dokter.
4. Tanpa surat bukti sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 diatas maka
karyawan yang bersangkutan dianggap tidak masuk kerja tanpa alasan dan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Para direktur/wakil direktur/pejabat lain yang setingkat, diwajibkan :
a) Mengawasi pelaksanaan pengisian daftar absensi bawahannya
b) melakukan pembinaan kepada bawahannya guna meningkatkan disiplin
dan tanggung jawab kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
tujuan perusahaan.
c) Mengisi laporan penilaian prestasi kerja (LP2K) setiap triwulan sebagai
dasar penilaian kondite bawahannya.
PASAL 19
1. Setiap karyawan selama berada di tempat pekerjaan diharuskan
mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, dengan ketentuan:
a) Bagi karyawan wanita diharuskan mengenakan stelan blouse & rok
dan/atau semacamnya dan untuk hari-hari tertentu menggunakan stelan
dengan bentuk atau warna yang ditetapkan oleh perusahaan.
b) Bagi karyawan pria diharuskan mengenakan stelan kemeja & celana
panjang dan untuk hari-hari tertentu menggunakan stelan dengan bentuk
atau warna yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Setiap karyawan wajib mengenakan tanda pengenal karyawan pada setiap
hari kerja.
3. Karyawan pria dengan jabatan direktur/wakil direktur/pejabat lain yang
setingkat diharuskan memakai dasi sebagai kelengkapan/atribut kerja sehari-
hari.
PASAL 20
Setiap karyawan jika menghadapi kesulitan kerja yang tidak dapat diatasi sendiri,
harus segera minta petunjuk/pengarahan dari atasannya.
PASAL 21
Pedoman yang harus diperhatikan karyawan dalam tugas sehari-hari, antara lain:
1. Setia, menghayati dan mengamalkan pancasila dan uud 1945.
2. Bekerja sungguh-sungguh dan mencurahkan segenap perhatian waktu,
tenaga, dan pikiran pada tugas yang diberikan kepadanya.
3. Bersifat aktif dan tidak ceroboh/lalai sehingga tidak merugikan perusahaan.
4. Taat meleksanakan tugas yang diperintahkan atasannya.
5. Mengutamakan kepentingan perusahaan serta tidak menyalahgunakan
jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok.
6. Turut menjaga dan memelihara alat-alat kerja dan keutuhan asset milik
perusahaan.
7. Berkelakuan baik dan memelihara etika pergaulan.
8. 8. Mencerminkan sikap yang tegas dan tidak meragukan dengan penuh
loyalitas dan solidaritas pada perusahaan.
9. Tidak melakukan penghinaan terhadap rekan kerja, baik dengan atasan
maupun sesama karyawan.
10. Turut serta memelihara ketertiban dan keamanan dilingkungan perusahaan
dengan cara menghindarkan diri dari perbuatan yang
merugikan/mengganggu ketertiban umum dan atau melawan hukum,
seperti :
a) Berbuat onar.
b) Membawa/menyimpan/mengedarkan obat-obat terlarang/narkotika
dan sejenisnya.
c) Melakukan segala macam perjudian.
d) Bertengkar atau berkelahi dengan sesama karyawan/pimpinan.
e) Membawa senjata api/tajam.
f) Melakukan tindakan asusila.
PASAL 22
1. Penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai tata
tertib dan disiplin kerja, akan mempengaruhi kondite karyawan yang
bersangkutan dan kepadanya akan dikenakan sanksi.
Sanksi dapat berupa surat teguran, surat peringatan, penurunan golongan,
atau ruang gaji, penundaan kenaikan berkala (golongan atau ruang gaji),
pemberhentian sementara (skorsing) atau pemutusan hubungan kerja,
tergantung berat ringan kesalahan sesuai ketentuan-ketentuan yang
berlaku.
6. Karyawan yang ditahan pihak yang berwajib karena alasan kriminal/politis,
dapat diberhentikan sementara (maksimal 4 bulan) sampai statusnya
menjadi jelas. Jika kemudian terbukti kesalahannya, perusahaan dapat
memberhentikan karyawan yang bersangkutan dengan tidak
1. yang disediakan setiap kali karyawan masuk dan pulang kerja. Bagi yang
tidak mengisi daftar hadir pada waktunya karena alasan-alasan tertentu
(tugas luar, tidak masuk kerja, pulang dengan seijin atasannya) agar
menyampaikan surat bukti pada sie administrasi personalia/umum, melalui :
Direktur bidang masing-masing untuk direktur/pejabat lain yang setingkat
d an staf direksi.
Direktur/pejabat lain yang setingkat untuk wakil direktur dan staf lainnya.
2. Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 1 (satu) hari harus
didukung oleh surat keterangan dokter.
3. Tanpa surat bukti sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 diatas maka
karyawan yang bersangkutan dianggap tidak masuk kerja tanpa alasan dan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Para direktur/wakil direktur/pejabat lain yang setingkat, diwajibkan :
d) Mengawasi pelaksanaan pengisian daftar absensi bawahannya
e) melakukan pembinaan kepada bawahannya guna meningkatkan disiplin
dan tanggung jawab kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
tujuan perusahaan.
f) Mengisi laporan penilaian prestasi kerja (LP2K) setiap triwulan sebagai
dasar penilaian kondite bawahannya.
PASAL 19
4. Setiap karyawan selama berada di tempat pekerjaan diharuskan
mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, dengan ketentuan:
c) Bagi karyawan wanita diharuskan mengenakan stelan blouse & rok
dan/atau semacamnya dan untuk hari-hari tertentu menggunakan stelan
dengan bentuk atau warna yang ditetapkan oleh perusahaan.
d) Bagi karyawan pria diharuskan mengenakan stelan kemeja & celana
panjang dan untuk hari-hari tertentu menggunakan stelan dengan bentuk
atau warna yang ditetapkan oleh perusahaan.
5. Setiap karyawan wajib mengenakan tanda pengenal karyawan pada setiap
hari kerja.
6. Karyawan pria dengan jabatan direktur/wakil direktur/pejabat lain yang
setingkat diharuskan memakai dasi sebagai kelengkapan/atribut kerja sehari-
hari.
PASAL 20
Setiap karyawan jika menghadapi kesulitan kerja yang tidak dapat diatasi sendiri,
harus segera minta petunjuk/pengarahan dari atasannya.
PASAL 21
Pedoman yang harus diperhatikan karyawan dalam tugas sehari-hari, antara lain:
11. Setia, menghayati dan mengamalkan pancasila dan uud 1945.
12. Bekerja sungguh-sungguh dan mencurahkan segenap perhatian waktu,
tenaga, dan pikiran pada tugas yang diberikan kepadanya.
13. Bersifat aktif dan tidak ceroboh/lalai sehingga tidak merugikan perusahaan.
14. Taat meleksanakan tugas yang diperintahkan atasannya.
15. Mengutamakan kepentingan perusahaan serta tidak menyalahgunakan
jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok.
16. Turut menjaga dan memelihara alat-alat kerja dan keutuhan asset milik
perusahaan.
17. Berkelakuan baik dan memelihara etika pergaulan.
18. 8. Mencerminkan sikap yang tegas dan tidak meragukan dengan penuh
loyalitas dan solidaritas pada perusahaan.
19. Tidak melakukan penghinaan terhadap rekan kerja, baik dengan atasan
maupun sesama karyawan.
20. Turut serta memelihara ketertiban dan keamanan dilingkungan perusahaan
dengan cara menghindarkan diri dari perbuatan yang
merugikan/mengganggu ketertiban umum dan atau melawan hukum,
seperti :
g) Berbuat onar.
h) Membawa/menyimpan/mengedarkan obat-obat terlarang/narkotika
dan sejenisnya.
i) Melakukan segala macam perjudian.
j) Bertengkar atau berkelahi dengan sesama karyawan/pimpinan.
k) Membawa senjata api/tajam.
l) Melakukan tindakan asusila.
PASAL 22
2. Penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai tata
tertib dan disiplin kerja, akan mempengaruhi kondite karyawan yang
bersangkutan dan kepadanya akan dikenakan sanksi.
Sanksi dapat berupa surat teguran, surat peringatan, penurunan golongan,
atau ruang gaji, penundaan kenaikan berkala (golongan atau ruang gaji),
pemberhentian sementara (skorsing) atau pemutusan hubungan kerja,
tergantung berat ringan kesalahan sesuai ketentuan-ketentuan yang
berlaku.
3. Karyawan yang ditahan pihak yang berwajib karena alasan kriminal/politis,
dapat diberhentikan sementara (maksimal 4 bulan) sampai statusnya
menjadi jelas. Jika kemudian terbukti kesalahannya, perusahaan dapat
memberhentikan karyawan yang bersangkutan dengan tidak hormat.
BAB IV
CUTI DAN IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN
PASAL 23
Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus-menerus berhak
atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
PASAL 24
Permohonan cuti tahunan harus diajukan secara tertulis kepada direksi paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum hak cuti tersebut lahir, dimaksudkan untuk
memudahkan pengaturan tugas demi kepentingan dan kelancaran tugas yang
akan ditinggalkan selama cuti.
PASAL 25
1. Direksi berhak menangguhkan cuti tahunan sedemikian rupa (tidak lebih dari 6
bulan) agar tidak mengganggu aktivitas perusahaan.
2. Cuti tahunan tersebut akan gugur bila tidak dipergunakan dalam kurun waktu 6
(enam) bulan sejak lahirnya hak cuti, kecuali jika alasan tidak dipergunakannya
karena kepentingan perusahaan.
PASAL 26
Bila dipandang perlu dan berfaedah, direksi dapat mengatur suatu sistem cuti
tahunan kolektif bagi karyawan paling banyak 6 (enam) hari kerja. Cuti kolektif ini
merupakan bagian dari cuti tahunan.
PASAL 27
1. Karyawan yang telah bekerja pada perusahaan selama 6 (enam) tahun tidak
terputus-putus diperkenankan mengambil cuti besar selama 90 (sembilan puluh)
hari kalender, termasuk di dalamnya hari-hari libur biasa, istirahat/cuti tahunan
dan libur resmi pemerintah.
2. Atas pertimbangan/persetujuan direksi, sebanyak 30 hari dari cuti besar itu
dapat diganti dengan uang, dengan rumus perhitungannya sebagai berikut :
30
30𝑥 105% (𝑔𝑎𝑗𝑖 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑔𝑎𝑗𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑟𝑖𝑑)
3. Cuti besar tersebut dapat dimanfaatkan sekaligus atau bertahap sesuai
kebutuhan dan volume pekerjaan.
4. Karyawan yang akan menggunakan cuti besar, diberikan tunjangan cuti
dengan perhitungan:
30 hari berturut-turut, sebesar 2/3 x ((tunjangan makan + transport) x 30)
60 hari berturut-turut, sebesar 2/3 x ((tunjangan makan + transport) x 60)
5. Cuti besar tersebut akan gugur, bila tidak dipergunakan dalam kurun waktu 6
(enam) tahun sejak lahirnya hak cuti besar.
Apabila hak cuti besar lahir, maka cuti yang lahir pada saat 2 (dua) bulan sebelum
dan atau bersamaan dengan cuti besar tersebut, seperti : cuti hamil dan cuti
tahunan, dinyatakan gugur.
PASAL 28
Perusahaan memberi ijin kepada karyawan yang akan memohon cuti diluar
tanggungan perusahaan, dengan memenuhi persyaratan, antara lain :
1. Karyawan yang bersangkutan telah bekerja di perusahaan sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus.
2. Cuti diluar tanggungan perusahaan dimaksud harus berkaitan dan
mempunyai kepentingan yang dinilai bermanfaat dan dapat menunjang
operasional perusahaan saat ini dan/atau masa yang akan datang.
3. Pelaksanaan cuti diluar tanggungan perusahaan dapat diberikan 1 (satu)
tahun dengan sisa masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai
masa usia pensiun.
4. Bilamana yang bersangkutan telah selesai melaksanakan cuti tersebut, harus
bekerja kembali pada perusahaan dengan golongan sesuai ketentuan
perusahaan dan tidak berhak menuntut jabatan lama, yang ditinggalkan
sebelum cuti.
5. Ijin cuti diluar tanggungan perusahaan hanya dapat diberikan kepada
karyawan atas dasar pertimbangan dan kebijaksanaan direksi dan bukan
merupakan hak karyawan.
6. Selama masa cuti berlangsung maka hak atas gaji dan seluruh tunjangan
yang diterima dari perusahaan ditiadakan.
7. Karyawan yang bersangkutan harus menanggung penuh iuran tunjangan
hari tua (tht), tht mandiri dan iuran jamsostek miliknya, yang dibayar dimuka
sekaligus kepada perusahaan untuk masa cuti diluar tanggungan
perusahaan yang akan dijalani.
8. Sebelum menjalankan cuti diluar tanggungan perusahaan, yang
bersangkutan diharuskan melunasi hutang-hutang/kewajiban kepada
perusahaan.
9. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan cuti di luar
tanggungan perusahaan, tidak/belum masuk bekerja, maka haknya sebagai
karyawan dinyatakan gugur, dengan demikian hubungan kerja akan
berakhir dengan sendirinya.
PASAL 29
1. Karyawan wanita yang menantikan kelahiran anaknya, diberikan cuti hamil 1
½ bulan sebelum dan 1 ½ bulan sesudah kelahiran. (sesuai tanggal perkiraan
kelahiran yang dilaporkan kepada perusahaan).
2. Cuti hamil karyawan wanita yang mengalami keguguran kandungan
diberikan berdasarkan surat keterangan dokter ahli kandungan.
Apabila diperlukan, cuti hamil dapat diperpanjang dengan pengertian bila
ternyata sampai melebihi 6 (enam) bulan seluruhnya, maka direksi akan
mengadakan peninjauan khusus terhadap hal tersebut.
PASAL 30
1. Karyawan yang akan menikah untuk pertama kalinya diberikan cuti selama 3
(tiga) hari kerja untuk wilayah jakarta dan sekitarnya (jabotabek), atau 5
(lima) hari kerja untuk wilayah luar jabotabek.
2. Cuti nikah untuk kedua kalinya (karena perceraian/kematian) dan seterusnya
dapat diberikan berdasarkan kebijaksanaan direksi.
PASAL 31
1. Karyawan yang akan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya,
diberikan ijin meninggalkan tugas pekerjaan maksimal 40 (empat puluh) hari
kalender, dengan tetap mendapat upah (gaji dasar + gaji merit).
2. Ibadah haji untuk yang kedua dan seterusnya, hanya diizinkan dengan :
Menggunakan hak cuti besar
Cuti diluar tanggungan perusahaan
3. Surat permohonan ijin dimaksud, harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelumnya.
PASAL 32
1. Karyawan dapat diiizinkan untuk meninggalkan pekerjaan/tugas setelah
mengajukan surat permohonan kepada atasannya, selama 1 (satu) – 2 (dua)
hari kerja, tergantung dari sifat keperluan pribadinya, yakni :
Kematian isteri/suami, anak, orang tua/mertua 2 (dua) hari
Kematian kakak/adik kandung 1 (satu) hari
Kematian orang serumah 1 (satu) hari
Kelahiran anak 1 (satu) hari
Khitanan/baptis anak 1 (satu) hari
Acara pernikahan anak, kakak/adik kandung, keluarga terdekat 2 (dua) hari
2. Dalam hal lokasi peristiwa-peristiwa itu di luar jabotabek, maka ijin masa tinggal
tugas dapat ditambah menurut kebijaksanaan direksi.
3. Izin direksi diperlukan bagi karyawan yang meninggalkan tugas diluar
kepentingan pribadi tersebut dalam ayat 1 PASAL ini.
PASAL 33
Terhadap karyawan yang tidak masuk kerja dengan menyimpang dari ketentuan
PASAL 31 dan 32 di atas, maka masa tidak hadir tersebut akan diperhitungkan
dengan cuti (tahunan/besar) serta diberikan teguran/peringatan.
PASAL 34
Selama cuti dan tidak masuk kerja yang diizinkan, karyawan yang bersangkutan
tetap menerima gaji dasar dan gaji merit sebagaimana biasa.
PASAL 35
Karyawan yang tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari kerja berturut-turut
tanpa memberitahukan dan tanpa alasan yang dapat diterima dan ketika
melapor kembali tidak dapat memberikan alasan/bukti dimaksud, setelah
diadakan pemanggilan tertulis 2 kali maka perusahaan berhak memutuskan
hubungan kerja dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur uu no. 12/1964 jo
pmtk no. 03/men/1996.
BAB V
KERJA LEMBUR
PASAL 36
1. Dalam hal-hal tertentu, karyawan dapat ditugaskan untuk kerja lembur (diluar
jam kerja) berdasarkan penugasan tertulis dari direksi/direktur/wakil
direktur/pejabat lain yang setingkat.
2. Tugas lembur harus diuraikan dalam formulir lembur yang khusus disediakan oleh
perusahaan dan ditandatangani oleh pemberi tugas lembur dan ditulis berapa
jam karyawan yang bersangkutan melakukan kerja setiap kalinya.
PASAL 37
Pemberi tugas lembur bertanggung jawab atas urgensi lembur demi kepentingan
perusahaan. Tidak dibenarkan penugasan lembur yang tidak/kurang mengandung
manfaat bagi perusahaan atau meliputi bagian pekerjaan/tugas yang sebenarnya
dapat diselesaikan selama jam-jam kerja, serta dicegah timbulnya pengertian
bahwa penugasan lembur menjurus ke arah tambahan penghasilan belaka.
PASAL 38
Guna perhitungan upah lembur maka atasan yang memerintahkan kerja lembur
harus mempertanggungjawabkan dan memberikan penegasan atas jumlah jam
lembur yang diajukan sebelumnya. Jika jumlah jam lembur yang diperhitungkan
sebelumnya, maka atasan yang bersangkutan dan/atau direktur administrasi
keuangan berhak mengurangi jumlah jam yang diajukan itu.
PASAL 39
Yang berhak menerima upah lembur adalah karyawan diluar mereka yang
menjabat asisten direktur keatas.
PASAL 40
1. Kerja lembur baru dapat dihitung untuk minimal 1 jam/hari, dengan
pembatasan maksimal 50 (lima puluh ) jam dalam 1 (satu) bulan.
2. Perhitungan/tarif upah lembur, sebagai berikut :
a) Pada hari kerja biasa :
Untuk jam lembur pertama dibayar 1 ½ kali upah satu jam
Untuk jam lembur kedua dan seterusnya dibayar 2 x upah 1 jam.
b) Pada hari istirahat mingguan/hari raya resmi
Untuk setiap jam dalam batas maksimal 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam,
apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah
satu hari dalam 5 (lima) hari kerja seminggu, dibayar 2 (dua) kali upah
sejam.
c) Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) atau 5 (lima) jam, apabila
hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari
dalam 5 (lima) hari kerja seminggu dan seterusnya, maka dibayar upah
sebesar 3 (tiga) kali uapah sejam, untuk jam kedua dan seterusnya
dibayar 4 (empat) kali upah sejam.
d) perhitungan upah biasa tiap jam :
Upah bulanan : 1/73 x upah sebulan
Upah harian : 3/20 x upah sehari
Upah borongan : 1/7 x upah rata-rata sehari
3. Pelaksanaan pembayaran upah lembur, berdasarkan bukti-bukti yang sah dan
jelas, diserahkan kepada sie adminitrasi personalia/umum.
4. Khusus yang sifatnya secara rutin tiap hari (sopir direksi dan pramubakti) sudah
harus mempersiapkan tugasnya 1 (satu) jam sebelum dan sesudah jam-jam
kantor (administrasi) tidak diberi uang lembur dan sebagai gantinya diberikan
uang insentif yang ditentukan oleh direksi.
BAB VI
GAJI/UPAH/TUNJANGAN DAN FASILITAS LAIN
PASAL 41
Sistem penggajian/pengupahan dituangkan dalam skala gaji/upah yang terdiri
atas beberapa tingkatan/golongan yang terbagi atas kolom-kolom, dengan
pembatasan gaji/upah terendah dan tertinggi mengikuti jumlah tahun kerja
golongan yang bersangkutan.
PASAL 42
1. Penentuan golongan/upah didasarkan pada syarat-syarat : bobot pekerjaan,
tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan/kecakapan kerja, keahlian
khusus, prestasi kerja, nilai/data kondite, dan penilaian direksi.
2. Untuk jabatan dan penugasan tertentu direksi dapat menetapkan tunjangan
jabatan tersendiri di luar gaji/upah.
3. Keputusan direksi mengenai penentuan gaji/upah dan tunjangan-tunjangan lain
tidak dapat diganggu gugat.
PASAL 43
Pembayaran gaji/upah dilakukan secara periodik 1 (satu) bulan sekali dan
dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan yang bersangkutan, kecuali
bagi mereka yang berstatus harian dapat dibayar secara mingguan (tiap hari
jumat).
Penangguhan realisasi pembayaran gaji/upah, baik sebagian maupun seluruhnya,
hanya dimungkinkan atas pertimbangan khusus direksi.
PASAL 44
1. Seluruh karyawan wajib mengikuti program tunjangan hari tua/pensiun, dengan
sumber dana yang dihimpun dari perusahaan dan iuran karyawan.
2. Bagi karyawan yang mengikuti program pensiun dana pensiun lembaga
keuangan (dplk) bank bni sumber iurannya terdiri dari :
a) Sebesar 5 % dari gaji dasar ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan
b) Sebesar 15 % dari gaji dasar ditanggung oleh perusahaan
c) Iuran yang besarannya ditetapkan sendiri oleh karyawan yang bersangkutan
disebut dengan tht mandiri.
3. Setiap tahun iuran pensiun diinformasikan kepada seluruh karyawan yang
menjadi peserta dplk
PASAL 45
Seluruh penghasilan yang diterima karyawan dari perusahaan, terkandung
didalamnya tunjangan pajak penghasilan yang besarnya cukup memenuhi syarat
perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali mengenai bonus akan
mengikuti putusan rapat umum pemegang saham.
PASAL 46
Pajak penghasilan akan diperhitungkan pada setiap pembayaran kecuali pajak
bonus yang disesuaikan dengan hasil rapat umum pemegang saham (rups), untuk
kemudian disetor ke kas negara oleh perusahaan.
PASAL 47
Setiap pembayaran gaji/upah atau penerimaan lain harus diterimakan langsung
kepada yang berhak, yang terbukti dari tanda tangan penerima atau ditransfer
melalui bank.
Hanya dalam hal-hal yang sangat darurat diperkenankan pembayaran serta
penyerahan uang diberikan kepada pemegang surat kuasa khusus untuk itu.
PASAL 48
Selain pajak penghasilan, terhadap gaji/upah dikenakan pula potongan langsung
premi jamsostek sesuai peraturan yang berlaku yang disetorkan kepada pt. Persero
jamsostek dki jakarta oleh perusahaan, iuran dana tunjangan hari tua (tht),
potongan pelunasan pembayaran cicilan pinjaman pada perusahaan, jika ada,
serta potongan pelunasan lainnya apabila perusahaan diberi kuasa untuk itu.
PASAL 49
Kenaikan gaji/upah dapat terjadi :
a) Secara berkala sehubungan dengan masa kerja.
b) Di luar ketentuan yang tersebut pada butir a, dengan mengingat kondisi
perusahaan dan tingkat gaji/upah pada perusahaan-perusahaan sejenis.
c) secara perorangan, dihubungkan dengan pengangkatan, kenaikan
pangkat/jabatan atau prestasi kerja yang menonjol dikaitkan dengan
kondite yang bersangkutan.
PASAL 50
Sesuai pmtk no. 04/1994, tiap tahun perusahaan memberikan tunjangan hari raya
keagamaan, seperti lebaran/natal/tahun baru minimal 1 (satu) bulan gaji/upah
kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan terus menerus
sampai dengan lebaran/natal/tahun baru yang bersangkutan, dengan pengertian
bagi yang belum mencapai masa kerja 1 (satu) tahun, akan diberikan dengan
perhitungan proporsional menurut masa kerja.
PASAL 51Sejauh keadaaan perusahaan memungkinkan dan telah diputuskan oleh
rapat umum pemegang saham perusahaan, akan diberikan bonus tahunan
kepada karyawan yang:
Seluruh penghasilan yang diterima karyawan dari perusahaan, terkandung
didalamnya tunjangan pajak penghasilan yang besarnya cukup memenuhi syarat
perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali mengenai bonus akan
mengikuti putusan rapat umum pemegang saham.
PASAL 46
Pajak penghasilan akan diperhitungkan pada setiap pembayaran kecuali pajak
bonus yang disesuaikan dengan hasil rapat umum pemegang saham (rups), untuk
kemudian disetor ke kas negara oleh perusahaan.
PASAL 47
Setiap pembayaran gaji/upah atau penerimaan lain harus diterimakan langsung
kepada yang berhak, yang terbukti dari tanda tangan penerima atau ditransfer
melalui bank.
Hanya dalam hal-hal yang sangat darurat diperkenankan pembayaran serta
penyerahan uang diberikan kepada pemegang surat kuasa khusus untuk itu.
PASAL 48
Selain pajak penghasilan, terhadap gaji/upah dikenakan pula potongan langsung
premi jamsostek sesuai peraturan yang berlaku yang disetorkan kepada pt. Persero
jamsostek dki jakarta oleh perusahaan, iuran dana tunjangan hari tua (tht),
potongan pelunasan pembayaran cicilan pinjaman pada perusahaan, jika ada,
serta potongan pelunasan lainnya apabila perusahaan diberi kuasa untuk itu.
PASAL 49
Kenaikan gaji/upah dapat terjadi :
a) Secara berkala sehubungan dengan masa kerja.
b) Di luar ketentuan yang tersebut pada butir a, dengan mengingat kondisi
perusahaan dan tingkat gaji/upah pada perusahaan-perusahaan sejenis.
c) secara perorangan, dihubungkan dengan pengangkatan, kenaikan
pangkat/jabatan atau prestasi kerja yang menonjol dikaitkan dengan
kondite yang bersangkutan.
PASAL 50
Sesuai pmtk no. 04/1994, tiap tahun perusahaan memberikan tunjangan hari raya
keagamaan, seperti lebaran/natal/tahun baru minimal 1 (satu) bulan gaji/upah
kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan terus menerus
sampai dengan lebaran/natal/tahun baru yang bersangkutan, dengan pengertian
bagi yang belum mencapai masa kerja 1 (satu) tahun, akan diberikan dengan
perhitungan proporsional menurut masa kerja.
PASAL 51
Sejauh keadaaan perusahaan memungkinkan dan telah diputuskan oleh rapat
umum pemegang saham perusahaan, akan diberikan bonus tahunan kepada
karyawan yang :
1. Telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan terus-menerus sampai akhir desember
tahun buku yang bersangkutan.
2. Menngundurkan diri dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun atau
dipensiun dengan masa kerja lebih dari 6 (enam) bulan tahun buku yang
bersangkutan.
Dengan pengertian bagi yang belum mencapai masa kerja 1 (satu) tahun
penuh akan diberikan dengan perhitungan proporsional menurut masa
kerjanya.
PASAL 52
Disamping program jamsostek, apabila ada karyawan dan keluarganya meninggal
dunia, maka perusahaan memberikan sumbangan biaya pemakaman, yaitu :
Diri sendiri Rp. 3.750.000,-.
Keluarganya/jiwa Rp. 2.500.000,-.
PASAL 53
Dalam hal karyawan meninggal dunia sewaktu bertugas, maka perusahaan
memberikan kepada ahli warisnya :
a) Gaji/upah dalam bulan yang sedang berjalan.
b) Tunjangan hari tua atau santunan sesuai ketentuan yang ditetapkan melalui
sk direksi.
c) Bantuan dalam mengurus menyelesaikan santunan dana dari pt. Persero
jamsostek.
d) Uang pesangon, uang pmk, dan ganti kerugian sesuai ketentuan PASAL 32
KEPMENAKER NO. KEP. 150/MEN/2010.
PASAL 54
1. Perawatan medis kepada karyawan dan keluarganya diberikan oleh dokter
dan dilakukan di poliklinik perusahaan secara cuma-cuma termasuk obat-
obatan.
2. Dalam keadaan sangat mendesak atau timbul penyakit yang perlu segera
dirawat, pada prinsipnya karyawan/keluarganya dapat berobat pada dokter
lain atas tanggungan perusahaan dengan syarat :
a) Semua bukti biaya perawatan dan pengobatan harus diteliti
kebenarannya dan diketahui oleh dokter perusahaan, sebelum diajukan
penggantiannya, disertai kuitansi pemeriksaan dokter dan salinan resep
obat-obatan yang bersangkutan.
b) direksi/dokter perusahaan mempunyai hak untuk menolak penggantian
biaya tersebut apabila ternyata perawatan dan obat-obatan tersebut
tidak memenuhi persyaratan medis/dinilai tidak wajar.
c) Biaya perawatan dan pengobatan pada dokter lain diluar medical centre
perusahaan hanya dapat diganti setinggi-tingginya 80 % dari biaya yang
dikeluarkan.
PASAL 55
Berdasarkan rekomendasi dokter perusahaan dan atas pertimbangan direksi,
karyawan serta keluarganya yang memerlukan, dapat diberikan perawatan dokter
spesialis dan diberikan penggantian 80 % dari pengeluaran biaya perawatan dan
pengobatan tersebut.
PASAL 56
Yang tidak merupakan tanggungan perusahaan adalah biaya
pemeriksaan/perawatan serta harga obat-obat yang disebabkan oleh
karena/dihubungkan dengan :
a) Penyakit kelamin.
b) Penyakit disebabkan oleh minuman keras, narkotika dan psikotropika.
c) Pengguguran karena adanya kelainan kandungan/rekomendasi dokter
yang merawat.
d) Penyakit/luka yang timbul karena perkelahian.
e) Penyakit yang timbul akibat tidak memakai alat perlindungan kerja.
PASAL 57
1. Dokter perusahaan yang bertugas pada poliklinik perusahaan, diberi
wewenang sepenuhnya untuk membina serta mengawasi kesehatan karyawan
dan program keluarga berencana.
2. Apabila dipandang perlu, 1 (satu) tahun sekali, dapat diadakan pemeriksaan
menyeluruh kesehatan karyawan atas biaya perusahaan.
3. Terhadap karyawan yang sering sekali sakit atau tidak masuk kerja dengan
alasan sakit, dokter perusahaan dapat mewajibkan untuk menjalani
pemeriksaan/pengujian ulang kesehatan total pada instansi yang berwenang.
PASAL 58
1. Perusahaan sesuai kemampuan yang ada ikut membantu dan mendorong
secara aktif dalam program keluarga berencana.
2. Karyawan diharapkan untuk ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan program
keluarga berencana.
PASAL 59
1. Atas rekomendasi dokter perusahaan, karyawan yang telah bekerja minimal 3
(tiga) tahun, maupun keluarganya yang sakit dan memerlukan perawatan
khusus, dapat dirawat tinggal di rumah sakit pemerintah/swasta atas biaya
perusahaan, dengan ketentuan :
a) Untuk karyawan dengan jabatan direktur, biaya rawat inap maksimal rp.
500.000,- per hari.
b) Untuk karyawan dengan jabatan wakil direktur, biaya rawat inap
maksimal rp. 350.000,- per hari.
c) Untuk karyawan lainnya, biaya rawat inap maksimal rp. 185.000,- per
hari.
2. Biaya pemeriksaan, perawatan, dan pembelian obat-obatan selama dirawat
inap (diopname), terlebih dahulu memerlukan persetujuan dokter perusahaan
sebelum diberi penggantian oleh perusahaan.
3. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dimaksud diatur sebagai
berikut:
a) Untuk karyawan yang bersangkutan, 100 % dari semua biaya yang
dikeluarkan sesuai plafon.
b) Untuk keluarganya :
a. 3 (tiga) bulan pertama, 80 % dari biaya yang dikeluarkan sesuai
plafon.
b. 3 (tiga) bulan kedua, 60 % dari biaya yang dikeluarkan sesuai plafon.
c. 3 (tiga) bulan ketiga, 40 % dari biaya yang dikeluarkan sesuai plafon.
d. selanjutnya di luar tanggungan perusahaan.
Bila karyawan menghendaki perawatan (opname) diluar ketentuan tersebut, maka
penggantian yang diberikan kepadanya tetap didasarkan pada ketentuan
tersebut dan selebihnya ditanggung sendiri oleh karyawan yang bersangkutan.
PASAL 60
Batas penggantian maksimal seluruh biaya rawat inap dan pengobatan karyawan
dan keluarganya pertahun sebagai berikut :
direktur Asisten direktur Karyawan lainnya
Rawat jalan Rp.3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,-
Rawat inap Rp.3.750.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 3.000.000,-
total Rp.6.750.000,- Rp. 6.000.000,- Rp. 5.000.000,-
PASAL 61
Bagi karyawan wanita/isteri (pertama) yang melahirkan anak dan telah mempunyai
masa kerja minimal 1 (satu) tahun, perusahaan memberikan sumbangan kelahiran
sampai dengan kelahiran anak ke-3 (tiga) sebesar :
a) Rp. 2.000.000,- untuk direktur.
b) Rp. 1.200.000,- untuk wakil direktur.
c) Rp. 950.000,- untuk karyawan lainnya.
PASAL 62
Bagi karyawan dengan kerja minimal 2 (dua) tahun, atas nasehat dokter
perusahaan / spesialis dinyatakan perlu memakai kaca mata, alat bantu dengar,
gigi palsu (maksimal 10 buah) atau alat-alat perawatan gigi lainnya, perusahaan
akan memberikan sumbangan sebagai berikut :
Direktur Wakil Karyawan lain Keterangan
Kerangka
(frame)
Rp. 400.000,- Rp. 350.000,- Rp. 300.000,- 1 x dlm 3 thn
Lensa Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- 1 x dlm 1 thn
Alat bantu
dengar
Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Maks 2x
Gigi palsu/ alat
perawatan
gigi lainnya
75% x maks
Rp.400.000,-
75% x maks
Rp 350.000,-
75% maks
Rp. 300.000,-
1 x dlm 1 thn
PASAL 63
Bila ternyata karyawan menderita sakit yang lama dan diperkuat oleh rekomendasi
dokter perusahaan, maka untuk pembayaran gaji/upahnya (gaji dasar + gaji merit)
ditetapkan sebagai berikut :
a) Sakit selama 3 (tiga) bulan pertama dibayar 100 %.
b) Sakit selama 3 (tiga) bulan kedua dibayar 80 %.
c) Sakit selama 3 (tiga) bulan ketiga dibayar 50 %.
d) Sakit selama 3 (tiga) bulan keempat dibayar 25 %.
e) Apabila karyawan yang bersangkutan selama 12 (duabelas) bulan terus menerus
sakit, maka perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang perlu dengan
berpedoman pada kmtk no. 150/men/2010.
Ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku jika kemudian menderita sakit lagi
dan/atau sakitnya merupakan kelanjutan dari penyakit lama.
PASAL 64
Dalam hal terjadi kecelakaan pada karyawan yang sedang dinas aktif, perusahaan
akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sepanjang berkaitan
dengan peraturan kecelakaan dan program jamsostek.
PASAL 65
1. Biaya perjalanan dinas karyawan ditanggung oleh perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Biaya transportasi dari kantor ke tempat tujuan :
Untuk wakil direktur keatas, dengan kapal udara kelas ekonomi, kereta api kelas i dan semua kendaraan umum lainnya.
Untuk karyawan lain, dengan kapal laut, kereta api kelas ii dan semua
kendaraan umum lainnya, atau bila dipandang perlu akan disesuaikan dengan wakil direktur keatas.
b. Uang makan, uang saku, penginapan dan transport setempat secara
rata-rata per hari, sebagai berikut :
1) Untuk jarak 100 – 149 km :
Direktur Rp. 200.000,-
Wakil Direktur Rp. 150.000,-
Karyawan Lain Rp. 100.000,-
Pramubakti/Sopir Rp. 50.000,-
2) Untuk Jarak Diatas 150 Km :
Direktur Rp. 500.000,-
Wakil Direktur Rp. 400.000,-
Karyawan Lain Rp. 300.000,-
Pramubakti/Sopir Rp. 150.000,-
2. Yang dapat melakukan perjalanan dinas dengan biaya perusahaan ialah
karyawan yang melakukan tugas kedinasan dalam jarak tempuh lebih dari 100
km dihitung dari tempat kedudukan perusahaan dan/atau memerlukan waktu
lebih dari 1 (satu) hari.
3. Perjalanan dinas ke luar negeri akan diberikan uang akomodasi sebesar 300 us$
per hari atau ditentukan lain oleh direksi.
PASAL 66
1. Kepada karyawan yang bertugas dan urgensinya perlu memakai pakaian
kerja/seragam, perusahaan memberikan pakaian kerja setiap tahun, dengan
catatan pelaksanaannya tetap memperhatikan kemampuan keuangan
perusahaan.
2. Ketentuan mengenai pakaian kerja atau seragam akan diatur lebih lanjut
olehdireksi.
PASAL 67
Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan karir
dan keterampilan dengan mengikuti seminar/latihan/kursus/pendidikan formal dan
lain-lain mengenai hal-hal yang ada hubungannya dan bermanfaat untuk
pekerjaan atas beban perusahaan. Keputusan untuk mengikuti
seminar/kursus/pendidikan keahlian dimaksud ditentukan atas pertimbangan direksi.
BAB VII
KOPERASI DAN SERIKAT PEKERJA
PASAL 68
1. Perusahaan sesuai dengan kemampuan yang ada akan ikut mendorong dan
membantu ke arah tumbuh dan berkembangnya koperasi karyawan di
perusahaan.
2. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka kepada seluruh karyawan diminta
untuk menjadi anggota koperasi karyawan.
PASAL 69
Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk bernaung di bawah
serikat pekerja yang ada di lingkungan perusahaan.
BAB VIII
SANKSI/HUKUMAN TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB
PASAL 70
1. Terhadap karyawan yang ternyata telah melakukan pelanggaran terhadap
tata tertib (disiplin) kerja atau tindakan lain yang merugikan perusahaan,
dikenakan sanksi/hukuman menurut berat/ringannya pelanggaran atau
tindakan tersebut.
2. Dalam menentukan sifat pelanggaran/tindakan tadi, akan diperhatikan unsur
lalai/sengaja dan akibatnya terhadap perusahaan termasuk kerja keseluruhan.
3. Setiap pelanggaran/tindakan lain yang merugikan perusahaan dan jenis
sanksi/hukuman, akan merupakan data penilaian kondite karyawan yang
bersangkutan.
PASAL 71
1. Menurut berat ringannya, sanksi/hukuman dapat berupa :
a) Teguran atau peringatan lisan.
b) Teguran tertulis (berjenjang sampai tingkat ke-3).
c) Peringatan tertulis (berjenjang sampai tingkat ke-3).
d) Pembebasan tugas untuk sementara (skorsing).
e) Pemutusan hubungan kerja (phk).
2. Teguran/peringatan tertulis memuat uraian mengenai
pelanggaran/tindakan, pengaruhnya terhadap perusahaan serta
memungkinkan sanksi hukum yang berkaitan dengan pelanggaran/tindakan
ulang atau lainnya.
3. Teguran/peringatan tertulis dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali, sehingga
jika karyawan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran dan/atau
tindakan lain yang merugikan perusahaan, maka pengenaan
sanksi/hukuman dapat ditingkatkan.
4. Peringatan lisan maupun tertulis, pada dasarnya bersifat mendidik dan
memperbaiki kondisi tenaga kerja yang bersangkutan, karena berpegang
pada pengertian bahwa tenaga kerja itu belum dalam keadaan tidak
berguna bagi perusahaan.
PASAL 72
1. Dalam hal-hal tertentu, antara lain bila terdapat pelanggaran/tindakan lain
yang jelas dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja sesuai
ketentuan yang berlaku, maka sebagai langkah pendahuluan direksi dapat
menjatuhkan sanksi/hukuman yang berupa pembebasan tugas (skorsing),
atau langsung pemutusan hubungan kerja (phk).
2. Masa skorsing yang bersifat mendidik berlangsung selama-lamanya 1 (satu)
bulan, kecuali dalam hal menunggu keputusan dari panitia penyelesaian
perselisihan perburuhan daerah (p4-d)/pusat (p4-p) dapat berlangsung
maksimal 6 (enam) bulan.
3. Apabila putusan p4-d/p4-p merugikan salah satu pihak, maka salah satu
pihak tersebut diperkenankan untuk mengajukan keberatannya melalui
pengadilan tinggi tata usaha negara (pt-tun).
4. Selama masa skorsing, karyawan hanya diberikan gaji/upah (gaji dasar,
tanpa tunjangan-tunjangan lainnya) sebesar 75 %.
5. Dalam hal karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib, bukan karena
pengaduan perusahaan maka kepada keluarganya, perusahaan
memberikan bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :
Untuk 1 orang tanggungan 25% dari gaji/upah (gaji dasar).
Untuk 2 orang tanggungan 35% dari gaji/upah (gaji dasar).
Untuk 3 orang tanggungan 45% dari gaji/upah (gaji dasar).
Untuk 4 orang tanggungan 50% dari gaji/upah (gaji dasar).
Lamanya pembayaran bantuan adalah 6 (enam) bulan, dan setelah 6
(enam) bulan hubungan kerja karyawan diputuskan dan dilaksanakan sesuai
dengan uu no. 12 tahun 1964 jo kmtk no.150/men/2010 PASAL 19.
BAB IX
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
PASAL 73
1. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tidak bersifat abadi dan
sewaktu-waktu dapat putus karena sebab/alasan tertentu.
2. Setiap pemutusan hubungan kerja atas kehendak perusahaan akan
mengikutsertakan serikat pekerja.
PASAL 74
Sebab-sebab/alasan-alasan pemutusan hubungan kerja, antara lain :
a) Meninggal dunia.
b) Memasuki masa pensiun yang dihitung berdasarkan tanggal/tahun kelahiran
yang tertulis pada ijasah pada waktu pertama diterima berkerja di pt. Pj
corp. Sesuai ketentuan perusahaan yang ditetpkan melalui surat keputusan
direksi.
c) Habis/berakhir masa kerja menurut perjanjian.
d) Terjadinya reorganisasi/penyederhanaan struktur organisasi perusahaan
yang berakibat pengurangan tenaga.
e) Terjadinya pelanggaran/tindakan lain yang merugikan perusahaan
meskipun telah diberikan surat peringatan sampai yang ketiga kalinya atau
peringatan khusus bernada keras sebagai peringatan terakhir.
f) Lebih dari 12 (duabelas) bulan terus menerus atau pencerminan yang terus
menerus menderita sakit, keadaan fisik/mental kian memburuk sehingga
praktis tidak mampu bekerja/bertugas.
g) Dinyatakan tidak cakap jasmani/rohani oleh perusahaan berdasarkan hasil
pemeriksaan/pengujian ulang kesehatan total oleh instansi yang
berwenang.
h) Terkena hukuman penjara karena pelanggaran/kejahatan yang dilakukan
berdasarkan keputusan pengadilan.
i) Melakukan pelanggaran/tindakan lainnya berakibat merugikan perusahaan,
sehingga memberikan alasan kuat dan mendesak bagi perusahaan untuk
melakukan pemutusan hubungan kerja.
j) Atas permintaan karyawan yang bersangkutan untuk berhenti/
mengundurkan diri dari perusahaan.
PASAL 75
1. Pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan cara :
a) Karyawan diberhentikan dengan hormat.
b) Karyawan diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat).
2. Pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri disampaikan secara
tertulis kepada direksi setidak-tidaknya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan
sebelumnya. Bila ternyata keadaan belum memungkinkan direksi berhak
menangguhkan permohonan penguduran diri itu untuk waktu tertentu.
PASAL 76
1. Bagi karyawan yang diberhentikan dengan tidak hormat, diberikan uang
pesangon dan/atau uang jasa minimal sesuai dengan kmtk
no.150/men/2010.
2. Bagi karyawan yang mengundurkan diri dengan sukarela pada prinsipnya
perusahaan tidak ada kewajiban memberikan uang pesangon, tetapi
perusahaan dapat memberikan uang kebijaksanaan yang besarnya
ditentukan oleh direksi dengan berpedoman pada ketentuan kepmenaker
no. 150/men/2010.
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kategori yang
diberhentikan karena pensiun atau meninggal dunia, maka kepada karyawan yang
bersangkutan ataupun keluarganya diberikan tunjangan hari tua (tht).
PASAL 77
Jika yang bersangkutan masih ada sisa pinjaman pada perusahaan, maka
pembayaran uang pesangon/uang jasa/tunjangan hari tua/gaji/upahnya akan
diperhitungkan dengan sisa pinjaman yang wajib dilunasi.
PASAL 78
1. Setiap perbedaan pendapat/pengertian mengenai syarat-syarat kerja atau hal-
hal lain yang terkait dengan itu, karyawan dapat menunjuk wakil-wakilnya
melalui serikat pekerja mencari penyelesaian dengan pihak direksi dengan jalan
musyawarah.
2. Apabila tidak dapat tercapai kata sepakat, dapat diteruskan ke instansi yang
berwenang sebagai jalan tengah dimana putusannya mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat sehingga baik karyawan maupun perusahaan wajib
melaksanakannya.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 79
1. peraturan perusahaan ini tidak berlaku bagi tenaga kerja honorer dan tenaga
kontrak.
2. Khusus bagi tenaga kerja honorer dan kontrak akan diatur dalam suatu
peraturan tersendiri
PASAL 80
Dengan ditetapkannya peraturan perusahaan ini, maka segala ketentuan
dan/atau kebiasaan sejenis yang dijalankan sebelumnya, tidak lagi berlaku selama
isinya bertentangan dengan peraturan perusahaan ini.
PASAL 81
Peraturan perusahaan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan perusahaan
yang lalu dan berlaku bagi seluruh karyawan yang syarat-syarat kerjanya tidak
diatur secara khusus dalam suatu perjanjian kerja.
Peraturan perusahaan ini berlaku sejak disahkan oleh kanwil depnaker dki jakarta
untuk jangka waktu 2 tahun.
PASAL 82
Apabila dalam hal-hal yang belum/kurang tercantum di dalam peraturan
perusahaan ini akan diatur kemudian hari, maka persoalan demi persoalan akan
ditinjau dan diselesaikan berdasarkan kebijaksanaan yang menuju pada
penyempurnaan, dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan di bidang
ketenaga kerjaan yang berlaku.
Jakarta, September 2010
Ditetapkan bersama oleh :
1. Direktur Utama PT. MEDCO ENERGI
2. Direktur Departemen Human Resourse Development PT. MEDCO ENERGI
3. Serikat Pekerja PT. MEDCO ENERGI