Peraturan Perundangan Smk3 Dan Audit k3 Dmas
-
Upload
dhimas-herdhianta -
Category
Documents
-
view
146 -
download
10
Transcript of Peraturan Perundangan Smk3 Dan Audit k3 Dmas
PERATURAN PERUNDANGAN SMK3 DAN AUDIT K3
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO.PER.05/MEN/1996
TENTANG
“SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA”
PENGERTIANSMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara
keseluruhan yang meliputi strukur organisai. Perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, posedur,
proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian,
pengkajian,dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang
aman.
Audit adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan
hasil-hasil yang terkait sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan
cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan
TUJUAN DAN SASARAN SMK3
Menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja ditempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga
kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan
mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja
yang aman, efisien da produktif.
PENERAPAN SMK3
Dilakukan pada perusahaan yg mempekerjakan tng krja sebanyak 100 org atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yg ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yg dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3.
PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN SMK3 MENGACU KEPADA 5 PRINSIP DASAR SMK3
1. Menetapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen thd penerapan SMK3
2. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan K3
3. Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yg diperlukan mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran K3
4. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan
5. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dg tujuan meningkatkan kinerja K3
PEDOMAN PENERAPAN DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1. Komitmen dan Kebijakan2. Perencanaan 3. Penerapan 4. Pengukuran dan Evaluasi5. Peninjauan Ulang dan Manajemen
KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
Meliputi :1. Kepemimpinan dan komitmen
Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen thd keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Setiap tingkat pimpinan dlm perusahaan hrus menunjukkan komitmen thd keselamatan dan kesehatan kerja sehingga penerapan SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan dan setiap tenaga kerja dan orang lain yg berada di tempat kerja harus berperan serta dlm menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.
2. Tinjauan awal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Initial Review)Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan saat ini dilakukan dengan beberapa langkah. Hasil peninjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja mrp bahan masukan dlm perencanaan dan pengembangan Sistem Manajemn K3.
3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan KerjaAdlh suatu pernyataan tertulis yg ditanda tangani oleh pengusaha dan atau pengurus yg memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yg bersifat umum dan atau operasional.
PERENCANAAN
Perusahaan harus membuat perencanaan yg efektif guna mencapai keberhasilan penerapan dan kegiatan Sistem Manajemen K3 dngn sasaran yg jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yg diterapkan dngn mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian reiko sesuai dngn persyaratan perundangan yg berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
Meliputi :
1. Perencanaan Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko
2. Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya3. Tujuan dan Sasaran4. Indikator Kinerja5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan
yang Berlangsung
PENERAPAN
Dalam mencapai tujuan K3 perusahaan harus menunjuk personel yg mempunyai kualifikasi yg sesuai dng sistem yg diterapkan. Terdiri dari:
1. Jaminan kemampuan
a. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana
b. Integrasi
c. Tanggung jawab dan tanggung gugat
d. Konsultasi. Motivasi dan kesadaran
e. Pelatihan dan kompetensi kerja
2. Kegiatan yang Pendukunga. Komunikasib. Pelaporanc. Pendokumentasiand. Pengendalian dokumene. Pencatatan dan Manjemen Informasi
3. Identifikasi sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko- Identifikasi Sumber Bahaya- Penilaian Resiko- Tindakan Pengendalian- Perancangan (Design) dan Rekayasa- Pengendalian Administratif- Tinjauan Ulang Kontrak- Pembelian- Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana- Prosedur Mneghadapi Insiden- Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat
PENGUKURAN DAN EVALUASI
Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen K3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Meliputi :
1. Inspeksi dan Pengujian
2. Audit Sistem Manajemen K3
3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
Pimpinan yg ditunjuk harus melaksanakan tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yg berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Ruang lingkup tinjauan ulang Sitem Manajemen K3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.
Manfaat penerapan SMK3
Memastikan bahwa resiko kecelakaan kerja ditekan hingga pada resiko yang dapat ditoleransi, meyakinkan pemberi kerja atau pelanggan bahwa proses pekerjan selalu mengunakan aturan K3 yg baku dan global
Penerapan SMK3 dpt mnurunkan biaya operasi, memberikan kenyamanan kerja karyawan dan pembayaran premi asuransi lebih murah, serta meningkatkan citra organisasi.
12 ELEMEN PEDOMAN TEKNIS AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen• Kebijakan k3• Tanggung jawab dan wewenang untuk
bertindak• Tinjauan ulang dan evaluasi• Keterlibatan dan konsultasi dg tenaga
kerja2. Strategi Pendokumentasian
• Perencanaan rencana strategi k3• Manual SMK3• Penyebarluasan informasi K3
3. Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak• Pengendalian perancangan • Peninjauan ulang kontrak
4. Pengendalian Dokumen• Persetujuan dan pengeluaran dokumen• Perubahan dan modifikasi dokumen
5. Pembelian• Spesifikasi dari pembelian barang dan jasa• Sistem verifikasi untuk barang dan jasa yang dibeli• Kontol barang dan jasa yang dipasok pelanggan
6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3• sistem kerja • Pengawas• Seleksi dan penempatan personil• Lingkungan kerja• Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana
produksi• Pelayanan• Kesiapan untuk menangani keadaan darurat• Pertolongan pertama pada kecelakaan
7. Standar Pemantauan• Pemeriksaan bahaya• Pemantauan lingkungan kerja• Peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian• Pemantauan kesehatan
8. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan• Pelaporan keadaan darurat• Laporan insiden• Penyelidikan kecelakaan kerja• Penanganan masalah
9. Pengelolan Material dan Perpindahannya• Penanganan secara manual dan mekanis• Sistem pengangkutan, penyimpanan dan
pembuangan• Bahan-bahan berbahaya
10. Pengumpulan dan Penggunaan Data• Catatan k3• Data dan laporan k3
11. Audit SMK3• Audit internal SMK3
12. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan• Strategi pelatihan• Pelatihan bagi manajement dan supervisor• Pelatihan bagi tenaga kerja• Pelatihan untuk pengenalan bagi penunjang dan kontraktor• Pelatihan keahlian khusus
PELAKSANAAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
a. AUDIT adalah pemeriksaan secara sistematik dan idependen, untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil yg berkaitan sesuai dg peraturan yg direncanakan, dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan
b. Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja
c. Dilakukan secara independen oleh perusaan/pengurus
d. Eksternal :dilakukan oleh badan Audit independen minimal 1 kali/3 tahun
Keputusan Menteri Tenaga Kerjanomor: kep 19/M/BW/1997
Perusahaan yang akan diaudit ditetapkan berdasarkan tingkat resiko bahaya atau mempunyai tenaga kerja 100 orang atau
lebih
Perusahaan yang akan diaudit diusulkan oleh kepala kantor wilayah Departemen
Tenaga Terja kepada Direktur Jendral Binawas.
Mekanisme Pelaksanaan AuditAudit SMK3 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun. Untuk pelaksanaan audit maka badan audit harus:1.Membuat rencana tahunan Audit2.Menyampaikan rencana tahunan Audit kepada
pemerintah atau pejabat yang ditunjuk, pengurus tempat kerja yang akan diAudit dan kantor wilayah departemen tenaga kerja setempat
3.Mengadakan koordinasi dengan kantor wilayah departemen tenaga kerja setempat
Mekanisme sertifikasiInventarisasi daftar perusahaan oleh Depnaker
Depnaker mengkonfirmasikan perusahaan yg diaudit ke badan audit
Penentuan jadwal audit oleh badan audit
Konfirmasi pelaksanaan audit kesesuaian oleh badan audit
Pelaksanaan audit kesesuaian oleh badan audit
Evaluasi dan analisa hasil audit oleh badan audit
Konfirmasi audit ke Depnaker dan perusahaan oleh badan audit
Pemberian sertifikat oleh Depnaker
Sertifikat Audit SMK3
Sertifikat SMK3 adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK3Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan dilakukan oleh badan audit independen melalui audit SMK3
• Selanjutnya badan audit harus menyampaikan lengkap kepada direktur dengan tembusan yang dismpaika kepada pengurus tempat kerja yang di audit. Setelah menrima laporan audit SMK3, Direktur melakukan penilaian. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, direktur melakukan hal-hal sbb :
1. Memberikan sertifikat dan bendera pengahargaan sesuai dengan tingkat pencapaian.
2. Menginstruksikan kepada pegawai pengawas untuk mengmbil tindakan apabila berdasarkan hasil audit ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundangan.
KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.245/MEN/1990
T E N T A N G
HARI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
LATAR BELAKANG
• Dalam rangka menyukseskan pembangunan Nasional, mutlak diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berwawasan keselamatan dan kesehatan kerja perlu upaya memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat
Lanjutkan . . .
• Untuk menciptakan momentum bagi upaya memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditetapkan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang bertepatan dengan hari diundangkannya Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja untuk itu Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri.
MENETAPKAN
1. Tanggal 12 Januari ditetapkan sebagai Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
2. Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional sebagaimana dimaksud Amar PERTAMA diperingati setiap tahun secara Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang terus meningkatkan pengenalan, kesadaran, penghayatan dan pengamalan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga membudaya di kalangan masyarakat Indonesia
4. Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja atau Pejabat yang ditunjuknya menggerakan, mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan peringatan hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
TERIMA KASIH