PERATURAN PEMBANGUNAN SENTRA KULINER TAHUN 2017 -...
Transcript of PERATURAN PEMBANGUNAN SENTRA KULINER TAHUN 2017 -...
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 21/PER-DJPDSPKP/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH
PEMBANGUNAN SENTRA KULINER TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan
terukurnya hasil pelaksanaan pengelolaan
Bantuan Pemerintah di lingkup Direktorat
Jenderla Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan, perlu menyempurnakan
Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor
10/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah
Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah
Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 294, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015
tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah
Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5726);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1746);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum
Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2153);
- 3 -
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 220);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
PEMERINTAH PEMBANGUNAN SENTRA KULINER
TAHUN 2017.
Pasal 1
Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah
Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra
Kuliner Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan
sebagai pedoman bagi satuan kerja lingkup Direktorat Pemasaran,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan
kelautan dan perikanan, dan Penyuluh Perikanan serta para pelaku
usaha perikanan dalam penyaluran dan pengelolaan Bantuan Pemerintah
Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017.
Pasal 3
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Nomor 11/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
- 4 -
Pasal 4
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd.
NILANTO PERBOWO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas
Esti Budiyarti
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tujuan
Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah dalam pembangunan Sentra
Kuliner tahun 2017:
1. terlaksananya pembangunan Sentra Kuliner;
2. termanfatkannya hasil dari pembangunan Sentra Kuliner; dan
3. tingkat pemanfaatan/okupansi lapak pedagang kuliner ikan sebesar
80% (efektif terhitung di tahun 2018).
B. Pengertian
1. Sentra kuliner adalah tempat yang menjadi pusat penyediakan
makanan beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya;
2. Sentra kuliner hasil kelautan dan perikanan adalah tempat yang
menjadi pusat penyediaan makanan yang berbahan dasar dari hasil-
hasil kelautan dan perikanan beserta fasilitas pendukungnya;
3. Wisata bahari adalah sebuah kegiatan wisata yang berkaitan dengan
laut, pantai, danau dan segala kegiatan yang ditawarkan sebagai daya
tarik wisata yang diselenggarakan di laut, pantai dan wilayah
sekitarnya seperti olah raga air, upacara adat dan kuliner;
4. Wisata kuliner adalah melakukan perjalanan sambil menikmati
makanan dan minuman khas suatu daerah;
5. Restoran/Rumah Makan adalah tempat usaha yang menyediakan dan
menyajikan makanan dan minuman, serta menyediakan tempat yang
untuk mengkonsumsi dan menikmati hidangan tersebut serta
menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya;
Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017
- 2 -
6. Pusat jajanan serba ada, yang selanjutnya disingkat Pujasera, adalah
sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (counters) makanan
yang menawarkan aneka menu yang variatif;
7. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya
digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau
mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan
kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan,
saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari
pakaian kerja (locker), peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan
hewan lainnya serta peralatan kebersihan.
C. Sasaran
Sasaran pemberian Bantuan Pemerintah adalah pemerintah daerah
untuk mengelola Sentra Kuliner dengan cara yang lebih menarik, bersih,
dan higienis.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah
Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017 ini meliputi:
1. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah, yang terdiri atas:
a. Pemberi Bantuan Pemerintah;
b. Bentuk dan Rincian Bantuan Pemerintah;
c. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah;
d. Tata Kelola Bantuan Pemerintah;
2. Pertanggungjawaban Bantuan; dan
3. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- 3 -
BAB II
PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Satuan Kerja pemberi Bantuan Pemerintah berupa pembangunan
Sentra Kuliner adalah Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
B. Bentuk dan Rincian Bantuan Pemerintah
B.1. Bentuk Bantuan Pemerintah
Jenis Bantuan Pemerintah berupa pembangunan Sentra Kuliner
diberikan melalui anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu
Satuan Kerja Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2017.
B.2. Rincian Bantuan Pemerintah
Bantuan Sentra Kuliner tahun anggaran 2017 sejumlah 10 (sepuluh)
unit.
Bantuan Pemerintah berupa pembangunan Sentra Kuliner
sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan umum dan spesifikasi teknis
sebagai berikut:
e. Persyaratan Umum Sentra Kuliner
Bantuan Pemerintah berupa pembangunan Sentra Kuliner
dengan persyaratan umum sebagai berikut:
1) lahan yang clean and clear dengan luas minimal sebesar 1000 m²
dibuktikan dengan sertifikat serta surat lahan lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum;
2) lokasi pembangunan Sentra Kuliner merupakan tempat yang
strategis berada di tempat keramaian orang (misalnya kawasan
wisata, dan disarankan tepi pantai) dan lokasi harus mudah
dilihat, diakses oleh semua orang baik masyarakat konsumen,
pedagang, pemasok, wisatawan, dan lain-lain;
3) lahan adalah milik pemerintah daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan sertifikat/bukti
kepemilikan yang sah lainnya dan tidak dalam keadaan sengketa;
- 4 -
4) lahan merupakan lahan matang/siap bangun yang tidak
memerlukan pengurukan dan pematangan lahan;
5) dalam hal lahan merupakan milik masyarakat adat harus sudah
ada penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah
daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan tidak
dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan adanya Surat
Pernyataan Penyerahan Hak;
6) lahan dengan luasan tertentu yang mencukupi untuk bangunan
dan fasilitas pendukung lainnya serta pengembangannya;
7) tidak berlokasi di daerah yang mudah tergenang air atau banjir;
8) tersedia Infrastruktur pendukung yang memadai seperti akses
jalan, sumber air bersih dan jaringan listrik;
9) lokasi pembangunan harus di tempat strategis dan mudah
dijangkau;
10) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk Peraturan
Zonasinya;
11) dokumen studi kelayakan pembangunan yang dikeluarkan oleh
tenaga ahli; dan
12) memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
(sesuai dengan luasan lahan serta mengacu kepada peraturan
yang berlaku.
f. Spesifikasi Teknis Sentra Kuliner
1) Layout Bangunan
Gambar Teknis (menyesuaikan bentuk lokasi lahan)
- 5 -
2) Spesifikasi
No. Item Barang Spesfikasi
1 Pekerjaan
pesiapan
Pas. Bowplank dan pengukuran,
Pekerjaan. Pembersihan dan Perataan
2 Pekerjaan galian
dan urugan
pek. Urugan Tanah Kembali Pondasi, pek.
Urugan Tanah Kembali Pondasi, pek.
Urugan Pasir Lantai Bawah Pondasi, pek.
Urugan Tanah Bawah Lantai Bangunan,
pek. Urugan Pasir Bawah Lantai
Bangunan, pek. Urugan Pasir Bawah
Lantai Selasar
3 Pekerjaan
Pondasi
Pekerjaan Pondasi Telapak Bangunan
4 Pek. Beton pek. Soof Beton 20/30, pek. Kolom Utama
30/30, pek. Ringbalk 20/30, pek. Selasar
Beton, pek. Dak lantai 2, Pekerjaan Tangga
5 Pek. Pasangan pek. Pasangan bata, pek. Plesteran, pek.
Acian, Pekerjaan Pagar
6 Pek. Kusen
Jendela,
Bovenlight dan
Kaca
pek. Kusen Bovenlight Alumunium, Pintu
Double, pek. Pemasangan kaca 5 mm
7 Pek. Struktur
Atap
Pek Atap Baja Ringan + Penutup Atap
Metal Zincalum, Pek Atap Baja Ringan, Pek
Listplank GRC, Pek Atap baja ringan +
penutup atap metal zincalum, Pek Talang
Air
8 Pek. Keramik pek. Keramik 30/30 (Ruang Utama +
Selasar), pek. Keramik 20/20 (WC dan
Dinding)
9 Pek. Finishing
dan Mebelair
Pek Cat dinding (Cat Air), Mebelair, Pek Cat
Listplank GRC
10 Pek. Instalasi
Listrik
Kabel NYA 1000 Volt, 2,5 mm, MCB 6 A,
Saklar Ganda, Saklar Tunggal, Stop
Kontak, Lampu Putih 18 W, Philips, Lampu
TL 40-100 W, Philips, Alat Bantu Instalasi,
Pasang Instalasi Listrik, Pasang listrik PLN
1300 W.
11 Pek. Sanitasi Saluran Air Kotor Cair Pipa PVC Ø 2 inchi,
Wastafle, Closet duduk.
- 6 -
Bangunan untuk Sentra Kuliner sekurang-kurangnya
harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
Persyaratan teknis bangunan sebuah tempat Sentra Kuliner
harus mampu mencegah faktor penyebab terjadinya kontaminasi
terhadap produk yang dipasarkan. Persyaratan teknis bangunan
tempat Sentra Kuliner adalah sebagai berikut:
a) Bangunan Ruang
Sentra Kuliner dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu:
(1) Restoran atau Rumah Makan
Bangunan untuk Restoran atau rumah makan sekurang-
kurangnya harus memenuhi persyaratan teknis sebagai
berikut:
(a) meja displai digunakan untuk mendisplai produk ikan
segar, ikan beku, dan ikan olahan;
(b) aquarium/kolam berikut dengan kelengkapannya
digunakan untuk jenis ikan hidup, bisa dari jenis ikan;
(c) frezeer dapat digunakan untuk mendisplai produk
olahan beku dan sekaligus sebagai tempat
penyimpanan produk olahan beku;
(d) rak produk digunakan untuk mendisplai produk
olahan kering;
(e) meja penyiangan digunakan untuk proses penanganan
ikan sebelum diolah/dijual segar;
(f) tempat memasak/dapur sebagai tempat untuk
mengolah/memasak ikan sebagai menu siap saji;
(g) ruang makan dengan meja makan konsumen yang
nyaman (indoor maupun outdoor), ruang rapat;
(h) wastafel/tempat pencucian tangan;
(i) toilet dan kamar mandi;
(j) mushola;
(k) instalasi air bersih dan pengolahan limbah (padat dan
cair).
(l) lantai terbuat dari bahan tidak menyerap air (keramik,
epoksi resin), permukaan halus, mudah dibersihkan,
- 7 -
tidak berpotensi menimbulkan genangan air,
kemiringan lantai menuju ke arah drainase;
(m) dinding permanen, pada ketinggian tertentu dilengkapi
dengan bahan yang tidak menyerap air (keramik,
epoksi resin), permukaan halus dan mudah
dibersihkan. Pertemuan dinding dan lantai didesain
agar mudah dibersihkan/tidak membentuk sudut
pertemuan;
(n) langit - langit harus tersedia;
(o) lebar dan tinggi pintu cukup untuk
memasukkan/mengeluarkan bahan baku, hasil
olahan, peralatan pengolahan, dan mobilitas
konsumen.
(p) sirkulasi udara yang cukup di dapur untuk menjamin
keamanan proses pengolahan dan kenyamanan
konsumen.
(q) penerangan cukup, dapat memanfaatkan cahaya
matahari atau penggunaan lampu yang cukup yang
dapat menjamin kenyamanan bekerja. Penggunaan
lampu harus berpenutup/menggunakan pelindung
kap lampu;
(r) saluran air pembuangan di dalam dan di luar
bangunan harus mengarah pada penampungan air
limbah dan didesain agar mampu menampung air dan
aliran air lancar;
(s) toilet harus memenuhi persyaratan SSOP dengan
jumlah yang memadai;
(t) tersedia instalasi listrik dan air bersih yang memadai;
dan
(u) terdapat tempat parkir yang memadai.
(2) Pujasera
- 8 -
Bangunan untuk Pujasera sekurang-kurangnya harus
memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
(a) Pujasera terdiri dari beberapa gerai untuk beberapa
pedagang dengan fasilitas utamanya yaitu:
1. meja displai digunakan untuk mendisplai produk
ikan segar, ikan beku, dan ikan olahan;
2. aquarium/kolam dengan kelengkapannya
digunakan untuk jenis ikan hidup, bisa dari jenis
ikan;
3. freezer dapat digunakan untuk mendisplai produk
olahan beku dan sekaligus sebagai tempat
penyimpanan produk olahan beku;
4. meja penyiangan digunakan untuk proses
penanganan ikan sebelum diolah/dijual segar;
5. tempat memasak/dapur yang dilengkapi fasilitas
pencucian peralatan dapur sebagai tempat untuk
mengolah/memasak ikan sebgai menu siap saji;
6. saluran drainase dan instalasi pengelolaan air
limbah;
7. mempunyai ruang makan, meja, dan kursi makan
untuk konsumen;
8. lantai terbuat dari bahan tidak menyerap air
(keramik, epoksi resin), permukaan halus, mudah
dibersihkan, tidak berpotensi menimbulkan
genangan air, kemiringan lantai menuju ke arah
drainase;
9. dinding permanen, pada ketinggian tertentu
dilengkapi dengan bahan yang tidak menyerap air
(keramik, epoksi resin), permukaan halus dan
mudah dibersihkan. Pertemuan dinding dan lantai
didesain agar mudah dibersihkan/tidak
membentuk sudut pertemuan;
10. langit – langit harus tersedia;
- 9 -
11. lebar dan tinggi pintu cukup untuk
memasukkan/mengeluarkan bahan baku, hasil
olahan, peralatan pengolahan, dan mobilitas
konsumen;
12. sirkulasi udara di dapur yang cukup untuk
menjamin keamanan proses pengolahan dan
kenyamanan konsumen;
13. penerangan cukup, dapat memanfaatkan cahaya
matahari atau penggunaan lampu yang cukup yang
dapat menjamin kenyamanan bekerja. Penggunaan
lampu harus berpenutup/menggunakan pelindung
kap lampu;
14. mempunyai beberapa jendela yang berfungsi
sebagai sirkulasi udara dan sirkulasi cahaya
matahari;
15. saluran air pembuangan di dalam dan di luar
bangunan harus mengarah pada penampungan air
limbah dan didesain agar mampu menampung air
dan aliran air lancar;
16. toilet harus memenuhi persyaratan dengan jumlah
yang memadai;
17. tersedia instalasi listrik dan air bersih yang
memadai;
18. terdapat tempat parkir yang memadai; dan
19. desain dan layout bangunan sesuai dengan cara-
cara pengolahan yang baik dan persyaratan sanitasi
dan higienis.
(b) Fasilitas Pujasera
1. Meja Makan
Meja makan harus terbuat dari material yang mudah
dibersihkan. Meja makan dilengkapi dengan kursi.
2. Meja Displai
- 10 -
Jenis desain konstruksi meja displai dapat
disesuaikan dengan produk yang dipasarkan. Meja
displai untuk memasarkan ikan segar memiliki
persyaratan sebagai berikut:
a. meja displai ikan dapat terbuat dari bahan yang
mudah untuk dibersihkan, berupa meja
permanen beton berkeramik maupun meja
tidak permanen berbahan stainless steel;
b. memiliki kemiringan yang cukup sehingga
memudahkan air lelehan es maupun lendir dan
darah ikan terbuang ke saluran pembuangan;
c. setiap meja dilengkapi pipa pembuangan air
limbah yang terhubung langsung ke saluran
pembuangan utama; dan
d. memiliki ukuran (dimensi) yang memadai,
memenuhi karakteristik konstruksi yang cocok
bagi produk maupun orang yang bekerja.
Persyaratan meja displai untuk memasarkan produk
ikan kering atau olahan sebagai berikut:
a. meja displai ikan terbuat dari bahan yang
mudah untuk dibersihkan, berupa meja
permanen dilapisi bahan keramik maupun meja
tidak permanen berbahan stainless steel; dan
b. Meja dilengkapi dengan etalase terbuat dari
kaca atau bahan lainnya yang didesain
sedemikian rupa untuk menghindari
kontaminasi terhadap produk yang dipasarkan.
Persyaratan meja displai untuk memasarkan produk
ikan beku sebagai berikut:
a. meja displai ikan terbuat dari bahan yang
mudah untuk dibersihkan, berupa meja
- 11 -
permanen yang dilapisi bahan isolasi pendingin
untuk menahan suhu ikan maupun meja
dengan mesin pendingin seperti freezer; dan
b. meja displai ikan dapat dilengkapi dengan
penutup kaca.
Gambar: Contoh Meja Display Ikan Segar
Gambar: Contoh Etalase Produk Ikan Olahan
Gambar: Contoh Display Ikan Beku
3. Fasilitas cuci tangan atau wastafel
a. fasilitas cuci tangan ditempatkan di beberapa
titik lokasi yg mudah dijangkau konsumen serta
dilengkapi dengan sabun dan limbahnya
dialirkan ke saluran pembuangan yg tertutup;
dan
b. wastafel terbuat dari bahan halus, kedap air,
dan mudah dibersihkan.
- 12 -
Gambar: Contoh tempat cuci tangan/wastafel
4. Exhaust fan di dapur
Untuk menghindari banyaknya asap pada saat
pengolahan produk-produk perikanan, maka
diperlukan pengatur sirkulasi udara (exhaust fan)
yang biasanya berada di atas kompor atau alat
pemasak lainnya.
5. Fasilitas pengelolaan sampah (tempat sampah dan
TPS)
a. setiap lapak penjualan ikan harus dilengkapi
dengan tempat sampah tertutup yang terbuat
dari bahan yang tidak berkarat, mudah untuk
dibersihkan serta tidak mudah
mengkontaminasi produk. Tempat sampah ini
digunakan untuk menampung limbah hasil
penyiangan (sisik, sirip, insang, dan sisa hasil
penyiangan lainnya);
b. di lorong los penjualan ikan harus disediakan
tempat sampah, yang terpisah untuk
menampung jenis sampah organik dan
anorganik;
c. tersedia Tempat Pembuangan Sementara (TPS),
sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan
Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- 13 -
Pada Proses Produksi, Pengolahan dan
Distribusi; dan
d. sampah harus dikelola setiap hari agar tidak
terjadi penumpukan sampah yang
mengakibatkan timbulnya sumber kontaminasi
dan pencemaran lingkungan.
Gambar: Contoh tempat sampah
Gambar: Contoh Tempat Pembuangan Sementara
6. Instalasi dan sumber air bersih
a. setiap Sentra Kuliner harus dilengkapi dengan
instalasi air bersih yang digunakan untuk
proses penanganan ikan serta pencucian
peralatan/lantai maupun fasilitas pasar
lainnya;
b. penetapan lokasi Sentra Kuliner harus
mempertimbangkan ketersediaan sumber air
yang cukup dan memadai;
c. air yang digunakan untuk penanganan ikan
adalah air yang memiliki standar kualitas air
minum sesuai dengan SNI; dan
d. dilengkapi dengan tandon air untuk menjamin
kesinambungan ketersediaan air untuk
- 14 -
penanganan ikan, kegiatan pembersihan, dan
lain-lain.
7. Toilet dan kamar mandi
a. lokasi toilet harus terpisah dari tempat
penjualan serta memiliki pintu yang tidak
terbuka langsung ke ruang proses penanganan
dan pemasaran ikan;
b. jumlah kamar mandi dan toilet adalah sebagai
berikut:
No. Jumlah Konsumen Jumlah
Kamar Mandi Jumlah Toilet
1. Sampai dengan 25 1 1
2. 25 s/d 50 2 2
3. 51-100 3 3
Setiap penambahan 40-100 orang harus ditambah
satu kamar mandi dan satu toilet Sumber: Kemenkes, 2008
c. Persyaratan pembuatan toilet lebih lanjut dapat
mengacu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
519/MENKES/SK/VI/2008 tentang
penyelenggaraan pasar sehat.
8. Fasilitas Tambahan
Fasilitas tambahan adalah fasilitas yang sifatnya
tidak wajib ada di Restoran maupun Pujasera.
Salah satu fasilitas tambahan adalah terdapatnya
1 (satu) gerai/counter yang menjual minuman dan
1 (satu) gerai/counter yang menjual buah-buahan
dan sayuran.
9. Peralatan Pembantu
Peralatan pembantu untuk Sentra Kuliner yang
digunakan dalam penanganan ikan harus terbuat
dari bahan yang kuat, tidak mudah berkarat serta
mudah untuk dibersihkan. Secara umum peralatan
- 15 -
Sentra Kuliner antara lain yaitu talenan, pisau,
timbangan, keranjang ikan, troli, cool box/Chest
Freezer, dan mesin pemecah es (ice crusher).
Gambar: Contoh Peralatan
10. Peralatan Sanitasi
Peralatan sanitasi minimal yang harus dimiliki oleh
Sentra Kuliner antara lain yaitu mesin penyemprot
air bertekanan, sapu, penyeka air, sekop, dan sikat
keramik/lantai.
C. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah berupa pembangunan Sentra
Kuliner dapat diberikan kepada:
- 16 -
a. lembaga pemerintah, pemerintah daerah tingkat Provinsi atau
Kabupaten/Kota dan melakukan/menangani urusan kelautan dan
perikanan;
b. lembaga nonpemerintah, diutamakan berbadan hukum dan sudah
atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; atau
c. kelompok masyarakat hukum adat, telah mendapatkan penetapan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
D. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
D.1. Mekanisme Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah
Mekanisme identifikasi hingga penetapan Penerima Bantuan
Pemerintah terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
a. Identifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah
Identifikasi calon Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh
Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan
dan/atau dengan Penyuluh Perikanan Kabupaten/Kota kepada calon
Penerima Bantuan Pemerintah yang telah dan/atau belum
mengajukan usulan.
Identifikasi terhadap calon Penerima Bantuan Pemerintah harus
memenuhi kriteria dan persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah.
b. Pengusulan dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah
Dalam mengusulkan Bantuan Pemerintah, calon Penerima
Bantuan Pemerintah dapat menjalankan mekanisme:
1) Mekanisme pengusulan langsung dan verifikasi Penerima Bantuan
Pemerintah dengan tahapan sebagai berikut:
a) Calon Penerima Bantuan Pemerintah mengusulkan surat
permohonan bantuan Pembangunan Sentra Kuliner secara
langsung kepada Satuan Kerja Direktorat Pemasaran,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan dengan melampirkan dokumen pendukung
sesuai yang dipersyaratkan.
b) Calon Penerima Bantuan Pemerintah melampirkan dokumen
pendukung yang terdiri dari:
- 17 -
1. Proposal atau matrik usulan calon Penerima Bantuan
Pemerintah (format matrik terlampir);
2. Profil calon Penerima Bantuan Pemerintah; dan
3. Pakta Integritas yang menyatakan:
a. kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk
menerima, mengelola dan memanfaatkan Bantuan
Pemerintah;
b. kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap
aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah
terkait dengan Bantuan Pemerintah yang diterima; dan
c. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan
Bantuan Pemerintah yang diterima kepada pihak lain.
c) Dalam hal calon Penerima Bantuan Pemerintah berasal dari
lembaga nonpemerintah dan kelompok masyarakat adat, validasi
administrasi dan verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Kepala
Dinas Kabupaten/Kota.
d) Dalam hal calon Penerima Bantuan Pemerintah berasal dari
lembaga pemerintah, validasi administrasi dan verifikasi
lapangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pemasaran.
e) Apabila hasil validasi administrasi dan verifikasi lapangan yang
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota terhadap calon
Penerima Bantuan Pemerintah yang berasal dari lembaga
nonpemerintah dan kelompok masyarakat adat dianggap
meragukan, maka Satuan Kerja Direktorat Pemasaran dapat
melakukan verifikasi lapangan.
2) Mekanisme pengusulan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan verifikasi Penerima Bantuan
Pemerintah dengan tahapan sebagai berikut:
a) Calon Penerima Bantuan Pemerintah mengusulkan surat
permohonan bantuan Pembangunan Sentra Kuliner kepada
Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dengan melampirkan
dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan;
b) Calon Penerima Bantuan Pemerintah melampirkan dokumen
pendukung yang terdiri dari:
- 18 -
1. Proposal atau matrik usulan calon Penerima Bantuan
Pemerintah (format matrik terlampir);
2. Profil calon Penerima Bantuan Pemerintah; dan
3. Pakta Integritas yang menyatakan:
a. kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk
menerima, mengelola dan memanfaatkan Bantuan
Pemerintah;
b. kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap
aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah
terkait dengan Bantuan Pemerintah yang diterima; dan
c. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan
Bantuan Pemerintah yang diterima kepada pihak lain.
c) Dalam hal calon Penerima Bantuan Pemerintah berasal dari
lembaga nonpemerintah dan kelompok masyarakat adat,
validasi administrasi dan verifikasi lapangan dilaksanakan oleh
Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
d) Dalam hal calon Penerima Bantuan Pemerintah berasal dari
lembaga pemerintah, validasi administrasi dan verifikasi
lapangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Direktorat
Pemasaran.
e) Apabila dokumen-dokumen dianggap telah lengkap dan
tervalidasi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan calon
Penerima Bantuan Pemerintah kepada Satuan Kerja Direktorat
Pemasaran.
f) Apabila hasil validasi administrasi dan verifikasi lapangan yang
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota terhadap
calon Penerima Bantuan Pemerintah yang berasal dari lembaga
nonpemerintah dan kelompok masyarakat adat dianggap
meragukan, maka Satuan Kerja Direktorat Pemasaran dapat
melakukan verifikasi lapangan.
- 19 -
c. Validasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah
Validasi dokumen usulan dilaksanakan secara berjenjang
sebagai berikut:
1) dokumen yang diusulkan oleh calon Penerima Bantuan
Pemerintah, dilakukan verifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota
melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan data
pendukung lainnya;
2) dokumen yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan,
selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Pemasaran;
3) Direktur Pemasaran memerintahkan Tim Verifikasi Pusat untuk
melakukan validasi dokumen melalui pemeriksaan kelengkapan
administrasi, dan verifikasi lapangan apabila dirasa perlu untuk
pemeriksaan kebenaran kondisi di lapangan dengan kelengkapan
administrasi dimaksud kepada calon Penerima Bantuan
Pemerintah; dan
4) Daftar calon Penerima Bantuan Pemerintah selanjutnya diseleksi
oleh Tim Verifikasi Pusat. Hasil seleksi kemudian diusulkan kepada
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan
Pemerintah.
d. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah
Tahapan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan
setelah seluruh tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi telah
dilaksanakan. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah berupa
pembangunan Sentra Kuliner ditetapkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat
paling sedikit meliputi:
1) nama institusi/koperasi/kelompok Penerima Bantuan Pemerintah;
2) daerah kabupaten/kota/provinsi Penerima Bantuan Pemerintah;
dan
3) jumlah unit dan keterangan rencana pemanfaatan.
- 20 -
D.2. Kelembagaan Pengelolaan
a. Bentuk Pengelolaan
Pengelolaan Sentra Kuliner melibatkan beberapa institusi
sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) baik secara langsung
maupun tidak langsung. Masing-masing institusi tersebut mempunyai
peran sesuai dengan kedudukannya.
Tabel. Kelembagaan Institusi dalam pengelolaan Sentra Kuliner
No. INSTITUSI/ STAKEHOLDERS PERAN
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Ditjen PDSPKP
Regulator dan fasilitator
2. Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait (provinsi/kabupaten/kota)
Regulator dan fasilitator di daerah
3. Pengelola Mengoperasikan Sentra kuliner
1) Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) cq. Direktorat
Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
(PDSPKP) merupakan pemilik program fasilitasi pembangunan
Sentra Kuliner. Peran KKP dalam pengelolaan Sentra Kuliner
diantaranya sebagai berikut:
a) membuat Petunjuk Teknis Penentuan Operator Pendukung di
Pusat Produksi/Pengumpulan dan Distribusi; dan
b) melakukan sosialisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi
pemanfaatan Sentra Kuliner.
2) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
Provinsi/Kabupaten/Kota
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota,
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau Kabupaten/Kota
berwenang dalam pengelolaan Sentra Kuliner antara lain:
a) melakukan seleksi, verifikasi, dan menetapkan calon
Pengelola Sentra Kuliner di wilayahnya;
b) menentukan model/skema/pola pengelolaan Sentra Kuliner,
yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling
menguntungkan; dan
- 21 -
c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap operasional
Sentra Kuliner sehingga pemanfaatan saran tersebut dapat
optimal.
3) Operator/Pengelola Sentra Kuliner
Pengelola Sentra Kuliner ditunjuk/ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota atau ditetapkan oleh pimpinan wilayah
untuk unit yang mengelola Sentra Kuliner dalam wilayah yang
bersangkutan.
Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengelola wajib
mematuhi ketentuan-ketentuan pengelolaan yang tertuang dalam
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Berupa
Pembangunan Sentra Kuliner. Untuk kelancaran pelaksanaan
pemanfaatan, Pengelola dapat berkoordinasi dengan Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta SKPD lainnya yang
berkaitan.
Pengelola berhak mendapat pembinaan dan pengawasan
dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta SKPD lainnya yang
berkaitan.
b. Struktur Pengelolaan Sentra Kuliner
Untuk mengoptimalkan keberhasilan pengelolaan Sentra Kuliner
perlu dibentuk struktur pengelolaan yang meliputi fungsi-fungsi
antara lain:
1) fungsi manajerial adalah fungsi kelembagaan yang berperan
dalam mengelola Sentra Kuliner secara menyeluruh dan menjadi
kunci keberhasilan pengelolaan Sentra Kuliner;
2) fungsi adminstratif adalah fungsi kelembagaan yang berperan
dalam pelaksanaan adminstratif, pengaturan pengeluaran, dan
pemasukan keuangan serta pembukuan operasional Sentra
Kuliner;
3) fungsi maintenance dan inventory adalah fungsi kelembagaan yang
berperan dalam operasional Sentra Kuliner dan melakukan
pemantauan serta pemeliharaan Sentra Kuliner; dan
4) fungsi kelembagaan diatas dapat digambarkan dalam contoh
struktur operasional sebagai berikut:
- 22 -
Contoh Model Struktur Operasional
c. Hak dan Kewajiban
1) Kewajiban Pengelola:
a) melaksanakan operasional Sentra Kuliner;
b) membayar kewajiban kepada pemerintah daerah sesuai
ketentuan yang berlaku;
c) menjamin Sentra Kuliner beroperasi dalam memasarkan
kuliner khas dari daerah setempat berbahan ikan;
d) mengoperasionalkan Sentra Kuliner untuk mempertahankan
kualitas dan meningkatkan nilai jual hasil perikanan sesuai
fungsi;
e) melakukan pemeliharaan terhadap Sentra Kuliner dan
fasilitas penunjangnya;
f) melengkapi peralatan pendukung sesuai kebutuhan; dan
g) menyampaikan laporan kegiatan setiap semester dan tahunan
atau sewaktu-waktu bila diminta kepada Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan cq.
Direktur Pemasaran ditembuskan kepada Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota.
2) Hak Pengelola:
a) mendapatkan pembinaan teknis dari pemerintah pusat dan
atau pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi Sentra
Kuliner;
b) mengusahakan aset yang dikelola untuk mendapat
keuntungan yang optimal;
c) memperoleh informasi dan akses pasar; dan
d) dapat menambah prasarana tanpa merubah struktur dasar
atas persetujuan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
apabila prasarana tersebut dikembalikan kepada Dinas
PENGELOLA/OPERATOR
Administrasi & Keuangan
Pembelian & Penjualan
Quality ControlKebersihan &
Keamanan
- 23 -
Provinsi/Kabupaten/Kota, pengelola tidak menuntut ganti
rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.
3) Larangan
a) dilarang memindahkan hak kepada pihak lain; dan
b) dilarang menyimpan produk perikanan yang tidak sesuai
peraturan.
D.3. Teknis Operasional
a. Biaya Operasional
Biaya operasional Sentra Kuliner meliputi biaya listrik, BBM,
upah tenaga kerja serta biaya lain-lain. Seluruh biaya tersebut menjadi
beban Pengelola.
b. Modal Kerja
Pengelola Sentra Kuliner wajib menyediakan biaya untuk
pembelian bahan baku sebagai modal kerja. Besaran modal kerja yang
harus disediakan paling sedikit dapat membiayai operasional Sentra
Kuliner untuk 2 (dua) bulan. Modal kerja tersebut sepenuhnya
disediakan oleh Pengelola/Operator.
D.4. Analisis Usaha
a. Pendapatan
Diasumsikan bahwa jumlah los yang disewakan adalah 10
(sepuluh) unit dengan nilai sewa per bulan sebesar Rp2.000.000 atau
Rp30.000.000,- per bulan. Pendapatan lain yang didapatkan adalah
parkir sebesar Rp1.874.000,- per bulan. Dengan demikian, total
pendapatan adalah sebagai berikut:
Pendapatan 1 bulan = Rp31.874.000,- x 12
= Rp382,440,000,-.
No. Jenis Biaya Harga Satuan Nilai (Rp) Umur
Ekonomis Penyusutan
(Rp)
1 Pekerjaan
Pendahuluan 92,179,657 92,179,657 10 9,217,965
2 Pekerjaan galian dan pondasi
72,791,279 72,791,279 10 7,279,127
3 Pekerjaan beton dan
143,810,150 143,810,150 10 14,381,015
- 24 -
No. Jenis Biaya Harga Satuan Nilai (Rp) Umur
Ekonomis Penyusutan
(Rp)
lantai
4 Pekerjaan pasangan
84,790,834 84,790,834 10 8,479,083
Pekerjaan plafon dan kayu lainnya
18,102,206 18,102,206 10 1,810,220
6 Pekerjaan atap 104,951,645 104,951,645 10 10,495,164
7 Pengerjaan Pengecatan
30,411,675 30,411,675 10 3,041,167
8 Pekerjaan plumbing dan sanitary
49,459,898 49,459,898 10 4,945,989
9 Pekerjaan elektrikal
19,283,346 19,283,346 10 1,928,334
10 Pekerjaan lain-lain
193,499,301 193,499,301 10 19,349,930
11 Pekerjaan Luar Bangunan
380,968,133 380,968,133 10 38,096,813
12 Modal 100,000,000 100,000,000 10 10,000,000
Jumlah (Rp) 1,290,248,124 1,290,248,124 - 129,024,812
a. Proyeksi laba rugi
Uraian Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1. Pendapatan 382,440,000 382,440,000 382,440,000 382,440,000 382,440,000
2. Pengeluaran
a. Biaya Operasional
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
b. Penyusutan 129,024,812 129,024,812 129,024,812 129,024,812 129,024,812
Jumlah 329,024,812 329,024,812 329,024,812 329,024,812 329,024,812
Laba sebelum pajak
53,415,188 53,415,188 53,415,188 53,415,188 53,415,188
Pajak 7,425,000 7,425,000 7,425,000 7,425,000 7,425,000
3. Laba rugi 45,990,188 45,990,188 45,990,188 45,990,188 45,990,188
Profit margin % 12% 12% 12% 12% 12%
- 25 -
BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Proses pengadaan Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Sentra
Kuliner dilakukan melalui sistem e-katalog sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban Bantuan Pemrintah berupa serah terima hasil
pekerjaan.
Sedangkan dalam hal pelaporan realisasi pelaksanaan pemberian
bantuan, Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan pemberian bantuan kepada Menteri melalui Sekretaris
Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap 1 (satu) bulan sebagaimana
format berikut:
B. Ketentuan Perpajakan
Pemungutan pajak atas Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang
berlaku.
- 26 -
C. Sanksi
Sanksi untuk Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra
Kuliner jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan adalah bantuan
tersebut dialihkan kepada koperasi/kelompok masyarakat lain yang siap
untuk mengoperasionalkan Pembangunan Sentra Kuliner sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- 27 -
BAB IV
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
A. PEMBINAAN
Pembinaan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dilakukan secara
berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan), Tingkat Provinsi dan
kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan maupun
instansi lainnya.
a. Tingkat Pusat
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota dalam rangka monitoring dan evaluasi
pemanfaatan Sentra Kuliner;
2) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian masalah yang
dihadapi dalam pengelolaan Sentra Kuliner atau hal lain yang
diperlukan;
3) mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pemasaran
produk hasil perikanan dalam peningkatan daya saing produk
kelautan dan perikanan;
4) melakukan pembinaan teknis dan hal lain yang diperlukan kepada
pengelola sesuai dengan kewenangannya; dan
5) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
b. Tingkat Provinsi
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah
Kabupaten/Kota dalam rangka monitoring dan evaluasi
pemanfaatan Sentra Kuliner;
2) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah
Kabupaten/Kota dan atau instansi lainnya dalam rangka
penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pengelolaan Sentra
Kuliner atau hal lain yang diperlukan;
3) mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pemasaran
produk hasil perikanan dalam peningkatan daya saing produk
kelautan dan perikanan;
- 28 -
4) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dan
pengelolaan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan; dan
5) memfasilitasi penyediaan sarana prasana yang diperlukan dalam
rangka optimalisasi pemanfaatan Sentra Kuliner serta hal lain
yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
c. Tingkat Kabupaten/Kota
1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah
Kabupaten/Kota didaerahnya dalam rangka pembinaan dan
optimalisasi pemanfaatan Sentra Kuliner;
2) melakukan monitoring secara berkala atas pemanfaatan dan
pengelolaan Sentra Kuliner;
3) mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pemasaran
produk hasil perikanan dalam peningkatan daya saing produk
kelautan dan perikanan;
4) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dan
pengelolaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau
yang membidangi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
5) memfasilitasi penyediaan sarana prasana yang diperlukan dalam
rangka optimalisasi pemanfaatan Sentra Kuliner serta hal lain
yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.
B. MONITORING
Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pengendalian pemanfaatan Sentra Kuliner agar sesuai dengan
perencanaan dan prosedur yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan
dengan cara menggali informasi tentang aktivitas pemanfaatan/
pengelolaan, hambatan-hambatan dan permasalahan dalam
menjalankan/mengoperasikan aset tersebut.
Kegiatan monitoring dilakukan oleh KKP dan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten/Kota atau SKPD terkait yang mendapat tugas
monitoring.
- 29 -
Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan antara lain:
a. Monitoring secara berkala (periodik)
Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali setelah aset beroperasi.
b. Monitoring sewaktu-waktu
Pelaksanaan monitoring bisa dilakukan sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan. Monitoring sewaktu-waktu dilakukan atas dasar
kebutuhan informasi terkait pengelolaan aset yang mendadak untuk
bahan perumusan pengambilan kebijakan.
Fokus utama monitoring adalah menyajikan jawaban terhadap
pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masukan (input),
pelaksanaan (proccess), keluaran (output), tujuan, dan sasaran
kegiatan, serta memuat pula usulan tentang apa yang perlu diperbaiki
dan diamati lebih seksama selama pengelolaan berlangsung.
C. EVALUASI
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian akhir dari
pengelolaan aset apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan prosedur
yang telah ditetapkan.
a. Evaluasi Proses (Formatif)
Evaluasi proses dilakukan pada setiap tahapan operasionalisasi
aset. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan setiap
tahapan proses kegiatan telah sesuai prosedur operasional atau belum.
Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan setiap tahapan
proses yang dilaksanakan.
b. Evaluasi Akhir (Summatif)
Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur dampak
keberadaan asset terhadap peningkatan mutu hasil perikanan dan
peningkatan penghasilan pelaku usaha perikanan. Dengan kata lain
evaluasi ini dilakukan untuk menilai aspek manfaat dari keberadaan
aset tersebut.
c. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan pembangunan dan operasionalisasi asset
dapat dilihat pada aspek ekonomi, mutu, dan peningkatan konsumsi
ikan masyarakat sekitar sebagai berikut:
- 30 -
1) Aspek Ekonomi
a) meningkatnya modal Pengelola;
b) meningkatnya kemampuan Pengelola untuk mengembangkan
usaha;
c) meningkatnya kerja sama antara pengelola dengan pelaku
usaha perikanan.
2) Aspek Mutu
a) tersedianya ikan dengan mutu yang baik sebagai bahan baku
kuliner ikan; dan
b) meningkatnya/bervariasinya masakan ikan yang dipasarkan.
3) Aspek Peningkatan Konsumsi
Meningkatnya kunjungan masyarakat sehingga mendorong
peningkatan konsumsi ikan.
D. PELAPORAN
Pengelola diwajibkan untuk membuat laporan dan
menyampaikannya kepada Dinas Kabupaten/Kota, kemudian
disampaikan secara berjenjang dari Dinas Kabupaten Kota ke Dinas
Propinsi ke Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
a. Laporan setiap bulan dikirimkan ke Dinas Kabupaten/Kota.
b. Dinas Kabupaten/Kota mengkompilasi laporan dari setiap Pengelola
untuk disampaikan ke Dinas Provinsi dan ditembuskan ke Direktorat
Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
c. Laporan paling lambat disampaikan tanggal 10 setiap bulannya.
Laporan operasional ditujukan kepada Direktur Pemasaran dengan
alamat:
Direktorat Pemasaran, Ditjen PDSPKP
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 13
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Telp/Fax 021- 3521977
email [email protected]
- 31 -
Substansi laporan yang disampaikan adalah terkait dengan
pemanfaatan secara keseluruhan, jumlah ikan yang dipasarkan dan data-
data lain yang dapat digunakan dalam pengembangan.
Substansi laporan dimaksud juga merupakan klausul kerja sama
pemanfaatan yang akan dilakukan antara Penerima dengan Pengelola.
- 32 -
BAB V
PENUTUP
Petunjuk Teknis ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan
kegiatan yang memfokuskan kegiatannya pada pembangunan Sentra Kuliner.
Dengan demikian diharapkan tercipta kesamaan pandangan dan persepsi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholders lainnya dalam kegiatan
pembangunan Sentra Kuliner.
Dengan tersedianya Sentra Kuliner diharapkan dapat mempertahankan
ketersediaan ikan dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat yang
membutuhkan ikan dapat terfasilitasi dengan kemudahan mendapatkan ikan
berkualitas. Selain itu pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan
konsumsi ikan nasional serta terjaminnya ketersediaan ikan nasional.
DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd.
NILANTO PERBOWO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas
Esti Budiyarti
(KOP SURAT DITJEN PDSPKP)
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN SENTRA KULINER
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR: ………….
Hari Ini …… Tanggal ………. Bulan ……….Tahun ………. (………..), kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama : ………
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Direktorat Pemasaran bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, berkedudukan di…………….(alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. Nama : ……..
Jabatan : Ketua……….bertindak untuk dan atas nama …………
Alamat
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pemasaran berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil
penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasionalkan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
4. PIHAK KESATU akan melakukan monitoring atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah ini untuk menjamin difungsikannya dan dikelolanya
obyek Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu. Apabila dipandang bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan obyek Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai
dengan ketentuan dan tujuan pengadaannya, maka PIHAK KESATU dapat
Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017
- 2 -
meminta kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk mengalihkan obyek Bantuan Pemerintah kepada kelompok masyarakat lainnya.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut diatas,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd.
NILANTO PERBOWO
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen Ketua……………..…………..
Meterai 6000
(………………..) (..………………) NIP. …………………………….
Mengetahui, Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kabupaten/kota…………..
(….……………..)
NIP. …………………………….. Jabatan : …………………………………….
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas
Esti Budiyarti
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Ketua ……………………. Direktur …………….
…………………….. ……………
NIP …………………
Mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kabupaten/kota…………..
NIP. …………..
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd.
NILANTO PERBOWO
Lampiran III : Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017
DAFTAR BARANG PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN ……. KEPADA ………., KABUPATEN/KOTA ……..
No Nama Barang Merek/Spesifikasi Jumlah Harga (Rp)
Kondisi Keterangan Satuan Total
1 Sentra Kuliner 1 paket Baik Digunakan sebagai pendukung
operasional ………….. dan mendukung program penguatan
daya saing produk kelautan dan
perikanan
Jumlah 1 Paket
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama,
dan Humas
Esti Budiyarti
(KOP CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH)
Nomor : Januari 2017
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner
Tahun Anggaran 2017
Yth. Plt. Direktur Pemasaran
Di -
Jakarta
Sehubungan dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2017 berupa Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner kepada
kelompok masyarakat atau koperasi, bersama ini kami mengajukan
permohonan Bantuan Pemerintah barang persediaan berupa Pembangunan
Sentra Kuliner untuk ….. (nama calon Penerima Bantuan Pemerintah) di …..
(alamat calon Penerima Bantuan Pemerintah).
Sarana tersebut digunakan untuk mendukung program rantai dingin
(cold chain system) dalam rangka peningkatan daya saing produk kelautan dan
perikanan.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan
Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Bantuan Pemerintah dan Kesanggupan
Memanfaatkan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terima kasih.
Mengetahui, Yang Menyatakan,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kabupaten/Kota ......
Ketua ......
(…nama…)
NIP. (…nama…)
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd.
NILANTO PERBOWO
Lampiran IV : Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas
Esti Budiyarti
(KOP CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH)
SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN KESANGGUPAN MEMANFAATKAN
Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah Ini: Nama : Jabatan : Ketua ………….
Alamat :
Sesuai dengan surat permohonan Bantuan Pemerintah yang diajukan ….(nama calon Penerima Bantuan Pemerintah), apabila lembaga kami mendapat
bantuan berupa 1 (satu) paket Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun
2017, Saya menyatakan:
1. bersedia menerima Bantuan Pemerintah barang persediaan untuk
diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2017 pada satker
Direktorat Pemasaran;
2. sanggup memanfaatkan dan mengoperasionalkan barang persediaan
untuk diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2017 pada satker
Direktorat Pemasaran sesuai dengan petunjuk teknis yang telah
ditetapkan dan peraturan yang berlaku;
3. melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat
untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan; serta
4. bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pemanfaatan
Bantuan Pemerintah kepada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat
serta Direktorat Pemasaran.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam
rangka permohonan Bantuan Pemerintah tahun anggaran 2017 pada satker Direktorat Pemasaran.
…….. , ……. Januari 2017
Ketua …… (nama calon Penerima Bantuan Pemerintah)
Meterai 6000
(nama ketua)
DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd.
NILANTO PERBOWO
Lampiran V : Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas
Esti Budiyarti
(KOP DINAS KP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN MENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PENGADAAN PEMBANGUNAN SENTRA KULINER TAHUN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini:
N a m a :
N I P :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Nomor Telpon/HP:
Menyatakan bersedia menerima program prioritas KKP berupa Bantuan
Pemerintah (BP) Pembangunan Sentra Kuliner dari Direktorat Pemasaran,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada
Tahun Anggaran 2017.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
………, ……………………… 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Kabupaten …………………..,
………………………………
NIP.
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd.
NILANTO PERBOWO
Lampiran VI : Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas
Esti Budiyarti
PENANGGUNG JAWAB/CALON PENGELOLA
No. Nama Koperasi
atau Kelompok yang berbadan
hukum
Alamat Penanggung
Jawab
Nomor Telepon/
alamat email
Nomor KTP Fotokopi KTP
………, ……………………… 2017 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota/Kabupaten …………………..,
……………………………
NIP.
DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
ttd.
NILANTO PERBOWO
Lampiran VII : Peraturan Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Sentra Kuliner Tahun 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas
Esti Budiyarti