PERATURAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PELAYANAN...
Transcript of PERATURAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PELAYANAN...
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Mengingat : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan administratif dalam
penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Universitas Negeri Gorontalo diperlukan Standar Pelayanan Minimum;
b. bahwa Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan acuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan di Universitas Negeri Gorontalo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Negeri Gorontalo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
Pasal 1
Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Negeri Gorontalo merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta siap latih sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
Pasal 2
Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 3 Apabila Universitas Negeri Gorontalo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini maka status Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Universitas Negeri Gorontalo diturunkan dan/atau dicabut.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Salinan sesuai aslinya TTD Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional BAMBANG SUDIBYO Kepala Biro Hukum dan Organisasi Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH, MH, DFM. NIP 131661823
SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2009 TANGGAL 29 JANUARI 2009
STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
erubahan kelembagaan IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas
Negeri Gorontalo secara yuridis formal telah final dengan
ditandatanganinya Keppres Nomor 54 Tahun 2004 pada tanggal 23 Juni
2004 oleh Presiden RI. Terkait dengan upaya pengembangan ini, rumusan
kerangka dasar keilmuan dan rumusan visi misi Universitas Negeri Gorontalo
telah selesai dilakukan. Berbagai kegiatan telah, sedang, dan akan dilaksanakan
sebagai tindak lanjut proses perubahan ini. Perubahan ini tentu saja tidak hanya
berbentuk bangunan fisik, namun juga membangun culture dan system
pengelolaan universitas yang sehat, selaras dengan prinsip Higher Education Long
Term Strategy (HELTS) 2003-2010, merupakan arah pendidikan tinggi baru yang
diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2003. Arah
pendidikan tinggi harus mengalami redefinisi karena situasi yang sangat dinamis
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir baik di Indonesia maupun di dunia
internasional. Situasi ini sering dikenal dengan paradigm shift, atau perubahan
paradigma yang selama beberapa dekade tidak pernah menyentuh dunia
pendidikan tinggi.
P
Dalam HELTS 2003-2010, isu yang cukup penting adalah bagaimana
pendidikan tinggi Indonesia mampu memberi kontribusi kepada peningkatan
nation competitiveness melalui peningkatan “kualitas manajemen” institusi untuk
menghasilkan “pendidikan yang berkualitas” bagi keunggulan bangsa. Konsep ini
sering disebut dengan organizational health. Sistem manajemen yang sehat
Standar Pelayanan Minimum 1
diharapkan mampu mendukung pengembangan kapasitas intelektual mahasiswa
yang nantinya dapat bertanggungjawab kepada rakyat dan bangsa.
Sejalan dengan lansekap nasional dan global yang menggunakan paradigm
shift, maka institusi pendidikan tinggi, tidak terkecuali Universitas Negeri
Gorontalo, perlu meninjau kembali peranannya dengan melihat “sejauh mana
Universitas Negeri Gorontalo dapat memberikan sumbangan” kepada rakyat dan
bangsa. Dengan kata lain, Universitas Negeri Gorontalo harus dapat
meningkatkan peran dan posisinya sejalan dengan arah utama pendidikan tinggi
Indonesia dalam membangun ”Nation Competitiveness”.
Berdasarkan konsep universitas yang baik, diharapkan dapat menjamin
mutu lulusan sesuai dengan Visi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yaitu:
“Universitas Peradaban”. Visi ini sejalan dengan tuntutan kualitas lulusan UNG
yang kompetitif dengan ciri memiliki kekuatan mental dan karakter profesional,
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, leadership, team work, kreativitas,
inovasi, berjiwa entrepreneurship, inisiatif, etos kerja tinggi dan etis.
Sejalan dengan konsep tersebut maka Paradigma bermutu, modern,
bermartabat dan mandiri menjadi core value yang perlu dikembangkan oleh UNG
ke depan, yaitu filosofi penciptaan, peningkatan, perbaikan, dan penyempurnaan
berkelanjutan dalam segala bidang. Proses ini harus melibatkan semua elemen
yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Setiap dosen harus memikirkan
kualitas pembelajaran, kualitas menulis, kualitas meneliti, dan kualitas pelayanan
kepada mahasiswa. Bagaimana melakukan segala tugas dengan tepat (efektif),
bagaimana melakukan segala sesuatu secara cepat (efisien), kemudian
melakukannya dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Dalam
implementasinya, melalui “Badan Penjaminan Mutu”, dengan standar kualitas,
target waktu, dengan sosialisasi yang jelas, serta didukung oleh komitmen
bersama seluruh sivitas akademika, diharapkan visi Universitas Negeri Gorontalo
dapat terwujud dengan cepat.
Standar Pelayanan Minimum 2
Di samping itu, Universitas Negeri Gorontalo harus merespon secara cepat
perkembangan jumlah mahasiswa yang diproyeksikan terus meningkat (lihat
gambar).
Keadaan dan Proyeksi Pertumbuhan Mahasiswa
0
5000
10000
15000
20000
25000
2003 / 2004
2005 / 2006
2007 / 2008
2009 / 2010
2011 / 2012
2013 / 2014
Tahun Akademik
Jum
lah JUMLAH PER
TAHUNPENDAFTAR PERTAHUN
Gambar 1. Keadaan dan Proyeksi Pertumbuhan Mahasiswa
Kepentingan mahasiswa dan masyarakat perlu dipandang sebagai prioritas
tertinggi lembaga. Lembaga ini harus peka terhadap kebutuhan-kebutuhan
mahasiswa dan masyarakat agar dapat melayani secara tepat dan cepat. Ini berarti
bahwa lembaga ini mesti memiliki “Standar Pelayanan Minimal”. Standar ini
merupakan target kuantitatif yang terukur dalam berbagai bidang yang
diasumsikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diasumsikan juga mengalami peningkatan
(lihat gambar).
Standar Pelayanan Minimum 3
Keadaan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
3.7 4.15.13
5.6 5.9 6.06.7 7.1 7.2 7.1 7.3 7.5
012345678
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tahun
Jum
lah
DalamPersen
Gambar 2. Keadaan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Berdasarkan penjelasan di atas maka Universitas Negeri Gorontalo
menyusun “Standar Pelayanan Minimal” yang diharapkan dapat menjadi acuan
bagi pengelolaan Universitas Negeri Gorontalo, baik dibidang akademik maupun
manajemen, serta “Standar Prosedur Kerja (Standard Operating Procedure) yang
merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang akan
dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
Standar pelayanan pendidikan merupakan tolok ukur kualitas pelayanan
yang harus dipenuhi oleh Universitas Negeri Gorontalo dalam melaksanakan
amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan
(tahun 2009 – tahun 2014) agar menghasilkan sarjana dan pasca sarjana yang
berkualitas, berahlak dan berkarya di masyarakat, memberikan sumbangan
pemikiran yang konstruktif, berperan aktif dalam penanggulangan masalah sosial,
serta mampu mengelola sumber daya secara efisien, ekonomis.
Standar Pelayanan Minimum 4
1.2 Pengertian Istilah
1. Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib perguruan tinggi yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal.
2. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang
diselenggarakan untuk menyiapkan anak didik menjadi anggota
masyarakat yang memiliki akademis dan/atau professional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau kesenian.
3. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang
diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
4. Pendidikan vokasi atau diploma merupakan pendidikan tinggi yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian
terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
5. Program pendidikan sarjana merupakan jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah dengan beban studi sekurang-kurangnya 144 sks
dan sebanyak-banyaknya 160 sks dan diakhir studinya membuat karya
akademik skripsi.
6. Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disingkat UNG adalah lembaga
pendidikan tinggi negeri eks IKIP berdasarkan keputusan Presiden RI
nomor 54 tahun 2004 tanggal 23 Juni 2004.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi
maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan
penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran di perguruan tinggi.
8. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab
yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh
masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
Standar Pelayanan Minimum 5
9. Mata kuliah adalah bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan
manusia Indonesia, memberikan landasan penguasaan ilmu dan
keterampilan tertentu, menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan,
membentuk sikap dan perilaku yang baik, memberikan pemahaman kaidah
berkehidupan bermasyarakat, dan melengkapi ilmu pengetahuan dan
kerampilan yang menopang kompetensi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik di Universitas Negeri Gorontalo yang
telah melunasi sumbangan pembinaan pendidikan dan memenuhi syarat
lain yang telah ditetapkan universitas.
12. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19
minggu kuliah, atau kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan
iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran
penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1
semester melalui kegiatan terjadual per minggu sebanyak 1 jam
perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-
masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar
1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
14. Kalender akademik adalah jadual kegiatan akademik tahunan yang
ditetapkan oleh Rektor.
15. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman
penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar
mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketarmpilan, dan sikap sesuai
dengan sasaran kurikulum.
Standar Pelayanan Minimum 6
16. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang
dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan tim
pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa program sarjana (S1).
17. Komponen SPM adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SPM.
18. Sub komponen adalah unsur-unsur yang terdapat dalam komponen SPM.
19. Jenis layanan adalah prioritas kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat.
20. Indikator kinerja adalah ukuran yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam
mengevaluasi pelaksanaan jenis layanan.
21. Ketercapaian target adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap
indikator kinerja.
22. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk
mencapai indikator kinerja.
II. DASAR PENGEMBANGAN SPM
Dasar hukum dalam pengembangan standar pelayanan minimal pendidikan
mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru
dan Dosen;
(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3895);
Standar Pelayanan Minimum 7
(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri;
(6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2005);
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional
Pendidikan;
(8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
(9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;
(10) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI
Nomor 45 Tahun 2002.
(11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002.
(12) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP
Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
(13) Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor
UNG.
(14) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009;
(15) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi
Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
(16) Kepmendiknas No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
Standar Pelayanan Minimum 8
(17) Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan tinggi.
(18) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan
Tinggi
(19) STATUTA Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2006
Adapun prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) adalah:
(1) SPM disusun dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan,
kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan
mutu pelayanan.
(2) SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan
dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaiannya.
(3) SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan
kemampuan keuangan kelembagaan, dan sumber daya manusia yang
tersedia.
III. RUANG LINGKUP SPM
Ruang lingkup Standar Pelayanan Umum (SPM) menguraikan komponen
layanan sebagai berikut:
3.1 Pendidikan
Komponen ini menjabarkan tentang proses kegiatan akademik belajar
mengajar dengan subkomponen, jenis layanan, indikator layanan dan target waktu
pencapaian sebagai berikut:
a) Input
Masukan yang dibutuhkan dalam mendukung komponen ini terdiri atas sub
komponen :
- Mahasiswa, jenis layanan : (1) sistem penerimaan, dengan indikator
kinerja: rasio pendaftar dan yang diterima, rasio pendaftar dan yang
diterima tingkat nasional dan/atau internasional, jenis sistem penerimaan,
Standar Pelayanan Minimum 9
- Tenaga Dosen, jenis layanan : (1) penyediaan dosen sesuai kualifikasi,
dengan indikator kinerja: kesesuaian kualifikasi pendidikan, kesesuaian
bidang keilmuan, kesesuaian jabatan akademik; (2) penyediaan dosen,
dengan indikator kinerja: perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa,
dosen luar biasa; (3) pengembangan kompetensi dosen, dengan indikator
kinerja: jumlah dosen yang dibiayai.
- Tenaga Kependidikan (administrasi, teknisi, laboran, pustakawan), dengan
jenis layanan : (1) penyediaan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi,
dengan indikator kinerja: kesesuaian kualifikasi pendidikan, kesesuaian
bidang keilmuan, tersedianya uraian tugas; (2) penyediaan tenaga
kependidikan berbanding mahasiswa, dengan indikator kinerja:
perbandingan jumlah tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- Sarana dan Prasarana (ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi,
perpustakaan, laboratorium, sistem informasi, sarana lainnya), dengan
jenis layanan : (1) penyediaan ruang kuliah, dengan indikator kinerja: rasio
luas ruang kuliah per mahasiswa; (2) penyediaan sarana ruang kuliah
(meubelair, LCD/OHP, white board), dengan indikator kinerja: jumlah
sarana ruang kuliah yang tersedia, jumlah sarana ICT ruang kuliah yang
tersedia; (3) penyediaan ruang dosen, dengan indikator kinerja : rasio luas
ruang dosen per dosen; (4) penyediaan sarana ruang dosen, dengan
indikator kinerja: jumlah sarana ruang dosen yang tersedia; (5) penyediaan
ruang administrasi, dengan indikator kinerja : rasio luas ruang administrasi
per pegawai; (6) penyediaan sarana ruang administrasi (meubelair,
komputer, dll), dengan indikator kinerja: jumlah sarana ruang administrasi
yang tersedia, jumlah sarana ruang administrasi yang terlayani ICT; (7)
penyediaan buku dan jurnal, dengan indikator kinerja : jenis dan jumlah
Standar Pelayanan Minimum 10
judul buku dan jurnal, ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah,
kemutakhiran buku dan jurnal; (8) waktu layanan peminjaman buku,
dengan indikator kinerja : lamanya jam layanan, jangka waktu
peminjaman; (9) penyediaan sarana ruangan, dengan indikator kinerja:
jumlah sarana ruangan perpustakaan yang memadai; (10) kapasitas ruang
baca dengan indikator kinerja daya tampung; (11) penyediaan ruang
laboratorium, dengan indikator kinerja: rasio luas ruangan per mahasiswa;
(12) penyediaan bahan dan alat praktikum per progam studi, dengan
indikator kinerja: kecukupan alat dan bahan untuk setiap mata kuliah
praktikum; (13) penyediaan sarana ruangan, dengan indikator kinerja:
kecukupan sarana untuk setiap ruangan; (14) penyediaan ICT, dengan
indikator kinerja : ketersediaan jeringan, ketersediaan dan penyebaran
perangkat keras dan lunak, ketersediaan prosedur, ketersediaan data base,
ketersediaan Internet; (15) penyediaan sarana/prasarana Ibadah, olahraga
dan balai pengobatan, dengan indikator kinerja: ketersediaan
sarana/prasarana Ibadah, olahraga dan balai pengobatan.
- Pembiayaan, dengan jenis layanan: (1) penyediaan pembiayaan
pendidikan, dengan indikator kinerja: presentase sumber pembiayaan dari
masyarakat, presentase sumber pembiayaan dari pemerintah, presentase
sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya, presentase
maksimum sumber pembiayaan dari pinjaman; (2) pembebanan biaya
pendidikan pada mahasiswa, dengan indikator kinerja: besaran biaya per
mahasiswa per tahun, besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa,
rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per
mahasiswa per tahun.
b) Proses
Proses yang dibutuhkan dalam mendukung komponen input di atas terdiri atas
sub komponen:
- Kurikulum, jenis layanan: (1) penyediaan kurikulum dan silabus per prodi
sesuai dengan program pendidikan, dengan indikator kinerja: ketersediaan
Standar Pelayanan Minimum 11
kurikulum dan silabus per prodi; (2) beban studi per program pendidikan,
dengan indikator kinerja: kesesuaian dengan ketentuan; (3) penyediaan
kalender akademik, dengan indikator kinerja ketersediaan kalender
akademik; (4) pembaharuan dan pengembangan kurikulum, dengan
indikator kinerja: frekuensi pembaharuan dan pengembangan;
- Perkuliahan, jenis layanan: (1) pelaksanaan perkuliahan, dengan indikator
kinerja: ketepatan waktu dalam perkuliahan; (2) kehadiran mahasiswa,
dengan indikator kinerja presentase kehadiran minimal mahasiswa; (3)
kehadiran dosen, dengan indikator kinerja: presentase kehadiran minimal
dosen; (4) praktikum, dengan indikator kinerja: presentase minimal
kehadiran dosen dan mahasiswa; (5) tugas mandiri, dengan indikator
kinerja: presentase tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa,
presentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri; (6) asistensi,
dengan indikator kinerja: presentase kehadiran asisten pada mata kuliah
wajib asistensi;
- Penilaian, jenis layanan : (1) ujian, dengan indikator kinerja: kecepatan
pengumuman nilai; (2) bimbingan tugas akhir, dengan indikator kinerja:
frekuensi dan lama bimbingan; (3) pengujian tugas akhir, dengan indikator
kinerja: tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan;
(4) prakter kerja lapangan/praktek pengalaman lapangan, dengan indikator
kinerja: ketersediaan informasi program PKL/PPL, adanya rencana
terstruktur pelaksanaan PKL/PPL;
c) Output
Keluaran yang diharapkan dalam mendukung komponen pendidikan adalah
sub komponen lulusan, dengan jenis layanan: (1) penerbitan ijazah, dengan
indikator kinerja: tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium,
kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah; (2) penyediaan sistem penyaluran
lulusan, dengan indikator kinerja: tersedianya informasi bursa kerja,
tersedianya pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja, adanya
kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja; (3) alumni,
Standar Pelayanan Minimum 12
dengan indikator kinerja: tersedianya wadah alumni, tersedianya sistem
informasi alumni.
3.2 Penelitian
Komponen ini menjabarkan tentang proses kegiatan penelitian dengan
subkomponen, jenis layanan, indikator layanan dan target waktu pencapaian
sebagai berikut:
a) Input
Masukan yang dibutuhkan dalam mendukung komponen ini terdiri atas sub
komponen :
- Dosen, jenis layanan : (1) keterlibatan dosen dalam penelitian, dengan
indikator kinerja: rasio dosen peneliti dibandingkan dengan total dosen,
kesesuaian penelitian dengan keahlian dosen, jumlah penelitian
dibandingkan dengan total dosen; (2) penyediaan kesempatan bagi
mahasiswa untuk penelitian, dengan indikator kinerja rasio mahasiswa
yang terlibat dalam penelitian dibandingkan dengan total mahasiswa,
jumlah penelitian dibandingkan dengan total mahasiswa.
- Sarana, jenis layanan : (1) penyediaan sarana penelitian, dengan indikator
kinerja: kepuasan peneliti terhadap kecukupan sarana,; (2) penyediaan
sistem informasi penelitian, dengan indikator kinerja: tersedianya sistem
informasi penelitian;
- Dana, dengan jenis layanan : (1) penyediaan dana penelitian, dengan
indikator kinerja: presentase dana penelitian dibandingkan dengan total
anggaran.
b) Proses
Proses yang dibutuhkan dalam mendukung komponen input di atas terdiri atas
sub komponen:
Standar Pelayanan Minimum 13
- Pelatihan, jenis layanan: (1) pelatihan metodologi penelitian, penyusunan
proposal, dan penulisan laboran penelitian dan artikel, dengan indikator
kinerja: frekuensi pelatihan dan jumlah pelatihan;
- Proposal, jenis layanan: (1) penerimaan dan seleksi proposal, dengan
indikator kinerja: kecepatan dan ketepatan waktu seleksi; (2) seminar
proposal, dengan indikator kinerja: jumlah proposal yang diseminarkan;
(3) penetapan dan pengiriman proposal, dengan indikator kinerja: jumlah
proposal yang didanai;
- Pelaksanaan penelitian, jenis layanan : (1) pemantauan dan bantuan
pelaksanaan, dengan indikator kinerja: ketersediaan sistem pemantauan,
ketepatan waktu pelaksanaan penelitian; (2) pendampingan untuk peneliti
junior, dengan indikator kinerja: ketersediaan pendamping;
- Seminar hasil penelitian, jenis layanan: (1) penyelenggara seminar, dengan
indikator kinerja: jumlah hasil penelitian yang diseminarkan.
c) Output
Keluaran yang diharapkan dalam mendukung komponen penelitian terdiri atas
sub komponen adalah :
- Laporan penelitian, dengan jenis layanan: (1) memfasilitasi hasil penelitian
yang dipublikasikan, dengan indikator kinerja: jumlah laboran penelitian
yang dipublikasikan, jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada
jurnal yang terakreditasi, jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik
forum nasional maupun internasional; (2) memfasilitasi hasil penelitian
yang diaplikasikan, dengan indikator kinerja: jumlah hasil penelitian yang
diaplikasikan; (3) diseminasi hasil penelitian, dengan indikator kinerja:
tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian.
- HKI/Paten, dengan jenis layanan: (1) pendaftaran HKI/paten, dengan
indikator kinerja: jumlah HKI/paten yang dihasilkan.
Standar Pelayanan Minimum 14
3.3 Pengabdian Kepada Masyarakat
Komponen ini menjabarkan tentang proses kegiatan penelitian dengan
subkomponen, jenis layanan, indikator layanan dan target waktu pencapaian
sebagai berikut:
a) Input
Masukan yang dibutuhkan dalam mendukung komponen ini terdiri atas sub
komponen :
- Dosen, jenis layanan : (1) keterlibatan dosen dalam pengabdian kepada
masyarakat, dengan indikator kinerja: rasio dosen yang terlibat dalam
pengabdian kepada masyarakat dibandingkan dengan total dosen,
kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan keahlian dosen; (2)
penyediaan kesempatan bagi mahasiswa dalam melakukan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat, dengan indikator kinerja rasio mahasiswa
yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dibandingkan dengan
total mahasiswa.
- Sarana, jenis layanan : (1) penyediaan sarana pengabdian kepada
masyarakat, dengan indikator kinerja: kepuasan dosen yang melakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap kecukupan sarana; (2)
penyediaan sistem informasi pengabdian kepada masyarakat, dengan
indikator kinerja: tersedianya sistem informasi pengabdian kepada
masyarakat;
- Dana, dengan jenis layanan : (1) penyediaan dana pengabdian kepada
masyarakat, dengan indikator kinerja: presentase dana pengabdian kepada
masyarakat dibandingkan dengan total anggaran.
b) Proses
Proses yang dibutuhkan dalam mendukung komponen input di atas terdiri atas
sub komponen:
Standar Pelayanan Minimum 15
- Pelatihan, jenis layanan: (1) pelatihan metodologi pengabdian kepada
masyarakat, penyusunan proposal, dan penulisan laporan pengabdian
kepada masyarakat dan artikel, dengan indikator kinerja: frekuensi
pengabdian kepada masyarakat dan jumlah pelatihan;
- Proposal, jenis layanan: (1) penerimaan dan seleksi proposal, dengan
indikator kinerja: kecepatan dan ketepatan waktu seleksi; (2) seminar
proposal, dengan indikator kinerja: jumlah proposal yang diseminarkan;
(3) penetapan dan pengiriman proposal, dengan indikator kinerja: jumlah
proposal yang didanai;
- Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, jenis layanan : (1)
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, dengan
indikator kinerja: jumlah masyarakat yang dilayani, tingkat kepuasan
masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat; (2) pemantauan
dan bantuan pelaksana, dengan indikator kinerja: ketersediaan sistem
pemantauan;
- Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, jenis layanan: (1)
penyelenggara seminar, dengan indikator kinerja: jumlah hasil pengabdian
kepada masyarakat yang diseminarkan.
c) Output
Keluaran yang diharapkan dalam mendukung komponen pengabdian kepada
masyarakat adalah sub komponen Laporan pengabdian kepada masyarakat,
dengan jenis layanan: (1) memfasilitasi hasil penelitian yang dipublikasikan,
dengan indikator kinerja: jumlah laporan pengabdian kepada masyarakat; (2)
memfasilitasi hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat yang
diaplikasikan, dengan indikator kinerja: jumlah hasil penelitian yang
diaplikasikan melalui pengabdian kepada masyarakat; (3) diseminasi hasil
pengabdian kepada masyarakat, dengan indikator kinerja: tersedianya sistem
diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
Standar Pelayanan Minimum 16
3.4 Layanan Administrasi Akademik
Komponen ini menjabarkan tentang proses kegiatan layanan administrasi
akademik dengan subkomponen, jenis layanan, indikator layanan dan target waktu
pencapaian sebagai berikut:
a) Input
Masukan yang dibutuhkan dalam mendukung komponen ini terdiri atas sub
komponen :
- Sarana, jenis layanan : (1) penyediaan sarana, dengan indikator kinerja:
tersedianya sarana layanan administrasi akademik yang memadai,
tersedianya sarana perkuliahan yang memadai;
- Tenaga Kerja, jenis layanan : (1) penyediaan tenaga yang kompeten,
dengan indikator kinerja: kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan
fungsi, jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi akademik;
b) Proses
Proses yang dibutuhkan dalam mendukung komponen input di atas terdiri atas sub komponen:
- Pedoman dan prosedur layanan, jenis layanan: (1) penyediaan pedoman dan prosedur layanan, dengan indikator kinerja: tersedianya pedoman dan prosedur layanan, tersedianya uraian tugas jabatan; (2) penyusunan daya tampung, dengan indikator kinerja tersedianya data daya tampung; (3) layanan perencanaan studi mahasiswa, dengan indikator kinerja: tersedianya pedoman akademik, tersedianya perangkat rencana studi.
- Pelaksanaan, jenis layanan: (1) layanan perkuliahan, dengan indikator kinerja: tersedianya jadual perkuliahan, tersedianya daftar hadir mahasiswa dan dosen, tersedianya bahan ajar; (2) evaluasi perkuliahan, dengan indikator kinerja: tersedianya sistem dan instrumen evaluasi, adanya sistem reward and punishment; (3) administrasi akademik lainnya,
Standar Pelayanan Minimum 17
dengan indikator kinerja: kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi akademik lainnya;
c) Output
Keluaran yang diharapkan dalam mendukung layanan administrasi akademik terdiri atas sub komponen sebagai berikut:
- Penilaian, dengan jenis layanan adalah penilaian dan informasi nilai, dengan indikator kinerja: tersedianya pedoman penilaian hasil belajar, tersedianya informasi hasil studi, kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil belajar;
- Ijazah, dengan jenis layanan adalah penerbitan ijazah, dengan indikator kinerja: tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium, kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah.
3.5 Layanan Administrasi Kemahasiswaan
Komponen ini menjabarkan tentang proses kegiatan layanan administrasi
kemahasiswaan dengan subkomponen, jenis layanan, indikator layanan dan target
waktu pencapaian sebagai berikut:
a) Input
Masukan yang dibutuhkan dalam mendukung komponen ini terdiri atas sub
komponen :
- Sarana, jenis layanan adalah penyediaan sarana, dengan indikator kinerja:
tersedianya sarana layanan administrasi kemahasiswaan yang memadai,
tersedianya sarana kegiatan mahasiswa yang memadai (olah raga, kesenian
dan kegiatan lain);
- Tenaga Kerja, jenis layanan adalah penyediaan tenaga yang kompeten,
dengan indikator kinerja: kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan
fungsi, jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi
kemahasiswaan, tersedianya uraian tugas jabatan, tersedianya dosen/tenaga
kependidikan pendamping kegiatan kemahasiswaan;
Standar Pelayanan Minimum 18
b) Proses
Proses yang dibutuhkan dalam mendukung komponen input di atas terdiri atas sub komponen: - Pedoman dan prosedur layanan, jenis layanan: (1) penyediaan pedoman
dan prosedur kegiatan kemahasiswaan, dengan indikator kinerja: tersedianya pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan, tersedianya program kegiatan kemahasiswaan; (2) penyusunan data kemahasiswaan, dengan indikator kinerja tersedianya data kemahasiswaan;
- Layanan kegiatan mahasiswa, jenis layanan: (1) layanan minat dan penalaran kemahasiswaan (pelatihan kepemimpinan mahasiswa, pelatihan kewirausahaan mahasiswa) dengan indikator kinerja: tersedianya jadual kegiatan kemahasiswaan, jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan; (2) monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dengan indikator kinerja: tersedianya panduan monitoring, tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan, adanya tindak lanjut hasil monitoring; (3) evaluasi kegiatan kemahasiswaan, dengan indikator kinerja: tersedianya sistem dan instrumen evaluasi, adanya sistem reward and punishment, kepuasan layanan kegiatan mahasiswa;
- Layanan kesejahteraan mahasiswa, jenis layanan: (1) penyediaan beasiswa, dengan indikator kinerja: rasio penerima mahasiswa dengan jumlah mahasiswa, kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa; (2) layanan kesehatan mahasiswa, dengan indikator kinerja: jumlah mahasiswa yang mendapat pelayanan kesehatan, kepuasan layanan kesehatan kepada mahasiswa;
- Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya, jenis layanan adalah layanan administrasi kemahasiswaan lanilla dengan indikator kinerja kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi kemahasiswaan lainnya;
c) Output Keluaran yang diharapkan dalam mendukung layanan administrasi
kemahasiswaan adalah sub komponen laporan kegiatan kemahasiswaan
dengan indikator kinerja: tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan,
Standar Pelayanan Minimum 19
tersedianya laporan layanan kesehatan, kecepatan dan ketepatan waktu
penyampaian laporan.
3.6 Layanan Administrasi Keuangan
Komponen ini menjabarkan tentang proses kegiatan layanan administrasi
keuangan dengan subkomponen, jenis layanan, indikator layanan dan target waktu
pencapaian sebagai berikut:
a) Input
Masukan yang dibutuhkan dalam mendukung komponen ini terdiri atas sub
komponen :
- Sarana, jenis layanan adalah penyediaan sarana, dengan indikator kinerja:
tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai;
- Tenaga Kerja, jenis layanan adalah penyediaan tenaga yang kompeten,
dengan indikator kinerja: kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan
fungsi, jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan;
b) Proses
Proses yang dibutuhkan dalam mendukung komponen input di atas terdiri atas
sub komponen:
- Pelaksanaan, jenis layanan: (1) penyusunan anggaran, dengan indikator
kinerja: tersedianya pedoman dan prosedur penyusunan anggaran,
ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan anggaran; (2) pelaksanaan
anggaran, dengan indikator kinerja tersedianya pedoman pelaksanaan
program dan anggaran, kecepatan dan ketepatan waktu pencairan
anggaran, kesesuaian usul realisasi dengan rencana; (3) revisi program dan
anggaran, dengan indikator kinerja: kecepatan dan ketepatan waktu revisi
program dan anggaran; (4) pelaporan pelaksanaan program dan anggaran,
dengan indikator kinerja: kecepatan dan ketepatan waktu
pertanggungjawaban pelaksanaan laporan; (5) monitoring pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimum 20
anggaran, dengan indikator kinerja: terlaksananya monitoring pelaksanaan
anggaran, keterbukaan informasi progam, anggaran dan realisasi;
c) Output
Keluaran yang diharapkan dalam mendukung layanan administrasi keuangan
adalah sub komponen laporan keuangan, jenis layanannya adalah penyusunan
laporan keuangan, dengan indikator kinerja: tersedianya sistem pelaporan
keuangan, tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan, secara tepat waktu, tersusunnya LAKIP
tepat waktu.
3.7 Layanan Administrasi Kepegawaian
Komponen ini menjabarkan tentang proses kegiatan layanan administrasi kepegawaian dengan subkomponen, jenis layanan, indikator layanan dan target waktu pencapaian sebagai berikut:
a) Input
Masukan yang dibutuhkan dalam mendukung komponen ini terdiri atas sub komponen :
- Sarana, jenis layanan adalah penyediaan sarana, dengan indikator kinerja: tersedianya sarana layanan administrasi kepegawaian yang memadai;
- Tenaga Kerja, jenis layanan adalah penyediaan tenaga yang kompeten, dengan indikator kinerja: kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi, jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian;
b) Proses
Proses yang dibutuhkan dalam mendukung komponen input di atas terdiri atas sub komponen:
- Pelaksanaan, jenis layanan: (1) penyusunan formasi pegawai, dengan indikator kinerja: tersedianya pedoman penyusunan formasi pegawai, ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan formasi pegawai; (2)
Standar Pelayanan Minimum 21
pelaksanaan penerimaan pegawai, dengan indikator kinerja tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan pegawai, kecepatan dan ketepatan waktu penerimaan pegawai, kesesuaian penerimaan pegawai dengan rencana kebutuhan formasi pegawai, kepuasan layanan penerimaan pegawai; (3) pemrosesan mutasi pegawai, dengan indikator kinerja: kecepatan dan ketepatan pemrosesan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya, ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian, ketepatan dan kecepatan waktu pemrosesan pemberhentian/ pensiunan pegawai; (4) disiplin dan pengembangan pegawai, dengan indikator kinerja: adanya sistem reward dan punishment, tersedianya sistem pengembangan pegawai; (5) monitoring administrasi kepegawaian, dengan indikator kinerja: terlaksananya monitoring penerimaan, mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai, keterbukaan informasi penerimaan dan administrasi pegawai;
c) Output
Keluaran yang diharapkan dalam mendukung layanan administrasi kepegawaian adalah sub komponen pelaporan, jenis layanannya adalah pelaporan administrasi kepegawaian, dengan indikator kinerja: tersedianya data dan informasi kepegawaian, tersedianya laporan pengelolaan pegawai.
3.8 Layanan Administrasi Perlengkapan
Komponen ini menjabarkan tentang proses kegiatan layanan administrasi perlengkapan dengan subkomponen, jenis layanan, indikator layanan dan target waktu pencapaian sebagai berikut:
a) Input Masukan yang dibutuhkan dalam mendukung komponen ini terdiri atas sub komponen : - Sarana, jenis layanan adalah penyediaan sarana, dengan indikator kinerja:
tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai;
Standar Pelayanan Minimum 22
- Tenaga Kerja, jenis layanan adalah penyediaan tenaga yang kompeten, dengan indikator kinerja: kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi, jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan;
b) Proses
Proses yang dibutuhkan dalam mendukung komponen input di atas terdiri atas sub komponen: - Pelaksanaan, jenis layanan: (1) penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana, dengan indikator kinerja: tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana, ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, kesesuaian rencana dan kebutuhan; (2) pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana, dengan indikator kinerja tersedianya pedoman admnistrasi perlengkapan, kecepatan dan ketepatan waktu pengadaan sarana dan prasarana; (3) penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana, dengan indikator kinerja: kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan, kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana, kecepatan dan ketepatan pendistribusian sarana dan prasarana, kecepatan dan ketepatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana; (4) monitoring dan evaluasi pengelolaan perlengkapan, dengan indikator kinerja: terlaksananya monitoring pendayagunaan aset, terlaksananya inventarisasi aset, terlaksananya usul penghapusan aset.
c) Output
Keluaran yang diharapkan dalam mendukung layanan administrasi
perlengkapan adalah sub komponen pelaporan, jenis layanannya adalah
pelaporan administrasi perlengkapan, dengan indikator kinerja: tersedianya
data dan informasi perlengkapan, tersedianya laporan pengelolaan
perlengkapan.
3.9 Layanan Administrasi Umum
Komponen ini menjabarkan tentang proses kegiatan layanan administrasi umum dengan subkomponen, jenis layanan, indikator layanan dan target waktu pencapaian sebagai berikut:
Standar Pelayanan Minimum 23
a) Input
Masukan yang dibutuhkan dalam mendukung komponen ini terdiri atas sub komponen : - Sarana, jenis layanan adalah penyediaan sarana, dengan indikator kinerja:
tersedianya sarana layanan administrasi umum yang memadai; - Tenaga Kerja, jenis layanan adalah penyediaan tenaga yang kompeten,
dengan indikator kinerja: kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi, jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi umum;
b) Proses
Proses yang dibutuhkan dalam mendukung komponen input di atas terdiri atas sub komponen:
- Pelaksanaan, jenis layanan: (1) layanan persuratan/kearsipan, dengan indikator kinerja: tersedianya pedoman persuratan/kearsipan, ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan keluar, kecepatan dan ketepatan perawatan dan pemeliharaan arsip, ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip, ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip; (2) layanan kerumahtanggaan, dengan indikator kinerja kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan; (3) layanan keprotokolan, dengan indikator kinerja: kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu, tersedianya data penerimaan tamu, kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda dan seminar; (4) layanan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja: tersedianya himpunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas perguruan tinggi, kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan, kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum; (5) layanan organisasi dan ketatalaksanaan, dengan indikator kinerja: tersedianya pedoman organisasi dan ketatalaksanaan, kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi, kecepatan dan ketepatan waktu penyusuan sistem dan prosedur, adanya sosialisasi pedoman, kecepatan dan ketepatan waktu penyelenggaraan analisis jabatan.
Standar Pelayanan Minimum 24
c) Output
Keluaran yang diharapkan dalam mendukung layanan administrasi umum
adalah sub komponen pelaporan, jenis layanannya adalah pelaporan
administrasi umum, dengan indikator kinerja: tersedianya data dan informasi
administrasi, tersedianya laporan pengelolaan administrasi.
Berdasarkan gambaran umum ruang lingkup penyusunan Standar
Pelayanan Minimum (SPM), dapat secara rinci dan ringkas dituangkan pada
matriks di bawah ini:
No KOMPONEN / SUBKOMPONEN JENIS LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INDIKATOR KINERJA TARGET 5 TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013
I. PENDIDIKAN A. INPUT
1. Mahasiswa 1. Sistem penerimaan 1. Rasio pendaftar dan yang diterima
1,5 : 1 1,7 : 1 2 : 1 2,2:1 2,25 :1
2. Rasio pendaftar dan yang diterima tingkat Nasional dan/atau Internasional
1 : 10 1 : 9,7 1 : 9,2 1 : 8,8 1 : 8,5
3. Jenis sistem penerimaan
seleksi seleksi seleksi seleksi seleksi
4. Kesempatan bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu
10% 15% 15% 20% 20%
5. Kesempatan bagi
calon mahasiswa asing 2% 2% 5% 5% 5%
2. Proses penerimaan 1. Penyebaran informasi 2bln 2bln 2bln 2bln 2bln 2. Pendaftaran 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln
3. Seleksi 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr
4. Pengumuman 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 3. Registrasi mahasiswa 1. Ketersediaan informasi 100% 100% 100% 100% 100%
2. Kemudahan pelaksanaan
80% 85% 90% 95%
95%
2. Tenaga Dosen 1. Penyediaan dosen
sesuai kualifikasi 1. Kesesuaian kualifikasi
pendidikan 80% 90% 100% 100% 100%
2. Kesesuaian bidang keilmuan
50% 60% 60% 70% 70%
3. kesesuaian jabatan akademik
80% 85% 85% 90% 90%
2. Penyediaan dosen 1. Perbandingan jumlah
dosen dan mahasiswa 1:30 1:25 1:25 1:20 1:20
2. Dosen luar biasa 15% 10% 10% 7% 7%
Standar Pelayanan Minimum 25
3. Pengembangan
kompetensi dosen 1. Jumlah dosen yang
dibiayai 25% 30% 35% 40% 45%
3. Tenaga
Kependidikan (KP) 1. Penyediaan tenaga
kependidikan sesuai kualifikasi
1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan
60% 70% 75% 75% 80%
a. Administrasi 2. Kesesuaian bidang
keilmuan 75% 80% 85% 90% 90%
b. Teknisi 3 Tersedianya uraian
tugas tersedia tersedia terse
dia tersedia tersedia
c. Laboran
d. Pustakawan 2. Penyediaan tenaga kependidikan berbading mahasiswa
1. Perbandingan jumlah tenaga kependidikan dan mahasiswa
1 : 60 1 : 55 1 : 50 1 : 40 1 : 35
4. Sarana dan
Prasarana 1. Penyediaan ruang
kuliah 1. Ratio luas ruang kuliah
per mahasiswa 1 : 40 1 : 35 1 : 30 1 : 25 1 : 25
a. Ruang Kuliah
2. Penyediaan sarana ruang kuliah (contoh : Meubelair, LCD/OHP, White Board)
1. Jumlah sarana ruang kuliah yang tersedia
90% 95% 100% 100% 100%
2. Jumlah sarana ICT ruang kuliah yang tersedia
70% 75% 80% 85% 90%
b. Ruang dosen 1. Penyediaan ruang dosen
1. Ratio luas ruang dosen per dosen
1 : 8 1 : 7 1 : 6 1 : 5 1 : 4
2. Penyediaan sarana ruang dosen (contoh : Meubelair, dll)
2. Jumlah sarana ruang dosen yang tersedia
60% 70% 80% 85% 90%
c. Ruang Administrasi
1. Penyediaan ruang administrasi
1. Ratio luas ruang administrasi per pegawai
4 m2: 1 4,5 m2:1 4,5 m2:1 5 m2: 1 5 m2: 1
2. Penyediaan sarana ruang administrasi (contoh : Meubelair, komputer, dll)
1. Jumlah sarana ruang administrasi yang tersedia
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2. Jumlah sarana ruang administrasi yang terlayani ICT
20% 30% 40% 50% 60%
d. Perpustakaan 1. Penyediaan buku dan
jurnal 1. Jenis dan jumlah judul
buku dan jurnal 500 jdl 1000 jdl 1500jdl 2000 jdl 2000 jdl
2. Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah
70% 75% 80% 80% 85%
3. Kemutakhiran buku
dan jurnal 50% 60% 70% 80% 85%
2. Waktu layanan 1. Lamanya jam layanan 10 mnt 10 mnt 10 mnt 10 mnt 10 mnt
2. Jangka waktu
peminjaman 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr
3. Penyediaan sarana ruangan
Jumlah sarana ruang perpustakaan yang memadai
60% 70% 70% 75% 75%
4. Kapasitas ruang baca Daya tampung 250 org 300 org 400 org 600 org 800 org
e. Laboratorium 1. Penyediaan ruang
laboratorium Ratio luas ruangan per
mahasiswa 1:40 1:35 1:35 1:30 1:30
2. Penyediaan alat dan bahan praktikum per prodi
Kecukupan alat dan bahan untuk setiap mata kuliah praktikum
75% 75% 80% 90% 100%
3. Penyediaan sarana
ruangan Kecukupan sarana
untuk setiap ruangan 80% 80% 85% 85% 90%
f. Sistem
Informasi 1. Penyediaan ICT 1. Ketersediaan jaringan 70% 80% 90% 100% 100%
Standar Pelayanan Minimum 26
2. Ketersediaan dan penyebaran perangkat keras dan lunak
70% 80% 90% 100% 100%
3. Ketersediaan prosedur 80% 85% 90% 100% 100%
4. Ketersediaan data
base 80% 85% 90% 95% 100%
5. Ketersediaan akses
internet 75% 80% 85% 90% 100%
g. Sarana lainnya
1. Penyediaan sarana/ prasarana ibadah, olah raga, balai pengobatan
Ketersediaan sarana / prasarana ibadah,olah raga, balai pengobatan, dll
80% 85% 90% 95% 95%
5. Pembiayaan 1. Penyediaan pembiayaan pendidikan
1. % sumber pembiayaan dari masyarakat
17,57% 16,04 % 4,50% 15,50 % 15,20%
2. % sumber pembiayaan
dari pemerintah 76,47% 63,45% 18,00
% 62,64% 61,80%
3. % sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya
5,96% 20,51% 25% 21,86 23%
4. % maksimum sumber pembiayaan dari pinjaman
0% 0% 47,5 0% 0%
2. Pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa
1. Besaran biaya per mahasiswa per tahun
9,5 jt 10 jt 10 jt 11 jt 12 jt
2. Besaran biaya yang ditanggung oleh mahasiswa
525 rb 600 rb 600 rb 650 rb 750 rb
3. Ratio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun
5,53% 6,00% 6,00 %
5,45% 6,25%
B. PROSES
1. Kurikulum 1. Penyediaan kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan
Ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi
tersedia tersedia terse- dia
tersedia terse- dia
2. Beban studi perprogram pendidikan
Kesesuaian dengan ketentuan
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
3. Penyediaan kalender
akademik Ketersediaan kalender
akademik tersedia tersedia terse-
dia tersedia tersedia
4. Pembaharuan dan pengembangan kurikulum
Frekuensi pembaharuan dan pengembangan
2 thn 2 thn 2 thn 2 thn 2 thn
2. Perkuliahan 1. Pelaksanaan
perkuliahan Ketepatan waktu
dalam perkuliahan tepat tepat tepat tepat tepat
2. Kehadiran
mahasiswa % kehadiran minimal
mahasiswa min 80%
Min 80%
min 80%
min 80%
Min 80%
3. Kehadiran dosen % kehadiran minimal
dosen min 80%
Min 80%
min 80%
min 80%
Min 80%
4. Praktikum % kehadiran minimal
dosen dan mahasiswa 100% 100% 100% 100% 100%
5. Tugas mandiri 1. % tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa
50% 60% 60% 60% 60%
2. % mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri
min 80%
Min 80%
min 80%
min 80%
Min 80%
6. Asistensi % kehadiran asisten pada mata kuliah wajib asistensi
100% 100% 100% 100% 100%
3. Penilaian 1. Ujian
Kecepatan pengumuman nilai
2 mgg setelah ujian
2 mgg setelah ujian
1 mgg setelah ujian
1 mgg setelah ujian
1 mgg setelah ujian
Standar Pelayanan Minimum 27
2. Bimbingan tugas
akhir Frekuensi dan lama
bimbingan maks 3 bln
maks 2 bln
maks 2 bln
maks 2 bln
maks 2 bln
3. Pengujian tugas akhir Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan
1 bln 2 mgg 2 mgg 1mgg 1mgg
4. Praktek Kerja Lapangan / Praktek Pengalaman Lapangan
1. Ketersediaan informasi program PKL/PPL
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Adanya rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
C. OUTPUT
1. Lulusan 1. Penerbitan ijazah 1. Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium
2 mgg 2 mgg 2 mgg 2 mgg 2 mgg
2. Kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah
3 hr 2 hr 2 hr 1hr 1 hr
2. Penyediaan sistem
penyaluran lulusan 1. Tersedianya informasi
bursa kerja tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
3. Adanya kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
3. Alumni 1. Tersedianya wadah
alumni tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya sistem
informasi alumni tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
II. PENELITIAN A. INPUT
1. Dosen 1. Keterlibatan dosen dalam penelitian
1. Rasio dosen peneliti dibandingkan dengan total dosen
50% 60% 70% 75% 75%
2. Kesesuaian penelitian dengan keahlian dosen
75% 75% 80% 80% 80%
3. Jumlah penelitian dibandingkan dengan total dosen
100 % 125 % 125% 150% 150%
2. Penyediaan kesempatan bagi mahasiswa dalam penelitian
1. Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dibandingkan dengan total mahasiswa
5% 10% 15% 20% 25%
2. Jumlah penelitian dibandingkan dengan total mahasiswa
5% 5% 10% 10% 10%
2. Sarana 1. Penyediaan sarana penelitian
Kepuasan peneliti terhadap kecukupan sarana
75% 80% 85% 90% 90%
2. Penyediaan sistem
informasi penelitian Tersedianya sistem
informasi penelitian tersedia tersedia terse-
dia tersedia terse-
dia
3. Dana 1. Penyediaan dana penelitian
Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran
10% 12% 12% 14% 14%
B. PROSES
1. Pelatihan Pelatihan metodologi penelitian, penyusunan proposal, dan penulisan laporan penelitian dan artikel
1. Frekuensi pelatihan 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
Standar Pelayanan Minimum 28
2. Jumlah pelatihan 2 2 3 3 3
2. Proposal 1. Penerimaan dan seleksi proposal
Kecepatan dan ketepatan waktu seleksi
2 mgg 2 mgg 1 mgg 1mgg 1 mgg
2. Seminar proposal Jumlah proposal yang
diseminarkan 40 56 64 72 80
3. Penetapan dan
pengiriman proposal Jumlah proposal yang
didanai 30 40 40 50 50
3. Pelaksanaan
penelitian 1. Pemantauan dan
bantuan pelaksanaan 1. Ketersediaan sistem
pemantauan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Ketepatan waktu
pelaksanaan penelitian tepat Tepat tepat tepat Tepat
2. Pendampingan untuk
peneliti junior Ketersediaan
pendamping tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
4. Seminar hasil
penelitian Penyelenggaraan
seminar Jumlah hasil penelitian
yang diseminarkan 30 40 40 50 50
C. OUTPUT
1. Laporan penelitian 1. Memfasilitasi hasil penelitian yang dipublikasikan
1. Jumlah laporan penelitian yang dipublikasikan
20 25 25 30 30
2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi
10 15 15 20 20
3. Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum nasional maupun internasional
2 4 4 6 6
2. Memfasilitasi hasil penelitian yang diaplikasikan
Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan
5 10 10 15 15
3. Diseminasi hasil penelitian
Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. HKI/Paten 1. Pendaftaran HKI /
Paten Jumlah HKI/Paten
yang dihasilkan 6 6 8 8 10
III. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
A. INPUT
1. Dosen 1. Keterlibatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat
1. Rasio dosen yang terlibat pengabdian kepada masyarakat dibandingkan dengan total dosen
40% 50% 50% 60% 75%
2. Kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan keahlian dosen
20% 20% 25% 25% 30%
2. Penyediaan kesempatan bagi mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat
Rasio mahasiswa yang terlibat pengabdian kepada masyarakat dibandingkan dengan total mahasiswa
10% 15% 20% 25% 30%
2. Sarana 1. Penyediaan sarana pengabdian kepada masyarakat
Kepuasan pengabdian kepada masyarakat terhadap kecukupan sarana
75% 80% 85% 85% 85%
2. Penyediaan sistem informasi pengabdian kepada masyarakat
Tersedianya sistem informasi pengabdian kepada masyarakat
80% 100% 100% 100% 100%
3. Dana Penyediaan dana pengabdian kepada masyarakat
Persentase dana pengabdian kepada masyarakat dibandingkan dengan total anggaran
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
Standar Pelayanan Minimum 29
B. PROSES
1. Pelatihan 1. Pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat, penyusunan proposal, dan penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat dan artikel
1. Frekuensi pelatihan 4 4 4 4 4
2. Jumlah pelatihan 2 3 3 4 4
2. Proposal 1. Penerimaan dan seleksi proposal
Kecepatan dan ketepatan waktu seleksi
1mgg 1mgg 1mgg 1mgg 1mgg
2. Seminar proposal Jumlah proposal yang
diseminarkan 50 60 70 80 90
3. Penetapan dan
pengiriman proposal Jumlah proposal yang
didanai 30 40 50 50 50
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas
1. Jumlah masyarakat yang dilayani
6 desa binaan
8 desa binaan
10 desa binaan
12 desa binaan
14 desa binaan
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat
75% 75% 80% 80% 80%
2. Pemantauan dan
bantuan pelaksanaan Ketersediaan sistem
pemantauan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
4. Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat
Penyelenggaraan seminar
Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan
30 40 50 50 50
C. OUTPUT
Laporan pengabdian kepada masyarakat
1. Memfasilitasi hasil pengabdian kepada masyarakat
Jumlah laporan pengabdian kepada masyarakat
60 jdl 75 jdl 80 jdl 85 jdl 90 jdl
2. Memfasilitasi hasil penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat yang diaplikasikan
Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan melalui pengabdian kepada masyarakat
5 jdl 10 jdl 15 jdl 15 jdl 20 jdl
3. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
Tersedianya sistem diseminasi pengabdian kepada masyarakat
5 jdl 6 jdl 8 jdl 10 jdl 12 jdl
IV LAYANAN ADMINISTRASI
4.1. Layanan Administrasi Akademik
A. INPUT
1. Sarana Penyediaan sarana 1. Tersedianya sarana layanan administrasi akademik yang memadai
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya sarana perkuliahan yang memadai
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tenaga Penyediaan tenaga yang kompeten
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi akademik
2/2 3/2 3/3 4/3 4/4
B. PROSES
1. Pedoman dan prosedur layanan
1. Penyediaan pedoman dan prosedur layanan
1. Tersedianya pedoman dan prosedur layanan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya uraian
tugas jabatan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
Standar Pelayanan Minimum 30
2. Penyusunan daya
tampung Tersedianya data daya
tampung tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
3. Layanan perencanaan studi mahasiswa
1. Tersedianya pedoman akademik
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya perangkat rencana studi
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Pelaksanaan 1. Layanan perkuliahan 1. Tersedianya jadwal
perkuliahan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya daftar hadir mahasiswa dan dosen
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
3. Tersedianya bahan ajar
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Evaluasi perkuliahan 1. Tersedianya sistem
dan instrumen evaluasi tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Adanya sistem reward
dan punishment ada ada ada ada Ada
3. Administrasi akademik lainnya
Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi akademik lainnya
3 hr 2 hr 2 hr 2 hr 2 hr
C. OUTPUT
1. Penilaian Penilaian dan
informasi nilai 1. Tersedianya pedoman
penilaian hasil belajar tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya informasi
kemajuan studi tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil belajar
7 hr 6 hr 5 hr 5 hr 5 hr
2. Ijazah Penerbitan ijazah 1. Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium
2 mgg 2mgg 2mgg 2 mgg 2mgg
2. Kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah
3 hr 2 hr 2 hr 1 hr 1 hr
4.2. Layanan administrasi
kemahasiswaan
A. INPUT
1. Sarana Penyediaan sarana 1. Tersedianya sarana layanan administrasi kemahasiswaan yang memadai
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya sarana kegiatan kemahasiswaan yang memadai (olahraga, kesenian, dan kegiatan lain)
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
3. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan mahasiswa
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tenaga 1. Penyediaan tenaga yang kompeten
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan
2/2 3/2 3/3 4/3 4/4
3. Tersedianya uraian
tugas jabatan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
4. Tersedianya dosen/ tenaga kependidikan pendamping kegiatan kemahasiswaan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
Standar Pelayanan Minimum 31
B. PROSES
1. Pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan
1. Penyediaan pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan
1. Tersedianya pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya program kegiatan kemahasiswaan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Penyusunan data kemahasiswaan
Tersedianya data kemahasiswaan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Layanan kegiatan mahasiswa
1. Layanan minat dan penalaran kegiatan kemahasiswaan
1. Tersedianya jadwal kegiatan kemahasiswaan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
a. Pelatihan kepemimpinan mahasiswa
2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan
75 75 83 83 91
b. Pelatihan kewirausahaan mahasiswa
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
2500 3000 3000 3000 4000
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan
1. Tersedianya panduan monitoring
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
3. Adanya tindak lanjut
hasil monitoring ada ada ada ada ada
3. Evaluasi kegiatan
kemahasiswaan 1. Tersedianya sistem
dan instrumen evaluasi tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Adanya sistem reward
dan punishment ada ada ada ada ada
3. Kepuasan layanan
kegiatan mahasiswa 65 % 70 % 75 % 80 % 85 %
3. Layanan kesejahteran mahasiswa
1. Penyediaan Beasiswa
1. Rasio penerimaan beasiswa dengan jumlah mahasiswa
20 % 20 % 25 % 25 % 30 %
2. Kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa
1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln
2. Layanan kesehatan mahasiswa
1. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan
4000 5000 6000 7000 8000
2. Kepuasan layanan kesehatan kepada mahasiswa
50 % 55 % 60 % 65 % 70 %
4. Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya
1. Layanan administrasi kemahasiswaan lainnya
1. Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi kemahasiswaan lainnya
3 hr 2 hr 2 hr 2 hr 2 hr
C. OUTPUT
Laporan 1. Laporan kegiatan kemahasiswaan
1. Tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya laporan
layanan kesehatan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan
1 mgg 5 hr 5 hr 4 hr 3 hr
Standar Pelayanan Minimum 32
4.3. Layanan Administrasi Keuangan
. A. INPUT
1. Sarana 1. Penyediaan sarana 1. Tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tenaga 1. Penyediaan tenaga yang kompeten
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan
3/3 4/3 4/4 5/4 5/5
B. PROSES
Pelaksanaan 1. Penyusunan
anggaran 1. Tersedianya pedoman
penyusunan anggaran tersedia tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan anggaran
1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln
2. Pelaksanaan anggaran
1. Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran
1 mgg 1 mgg 5 hr 5 hr 3 hr
3. Kesesuaian usul realisasi dengan rencana
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
3. Revisi program dan anggaran
1. Ketepatan dan kecepatan waktu revisi program dan anggran
1 bln 3 mgg 2 mgg 2 mgg 2 mgg
2. Kesesuaian usul revisi
program dan anggaran sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
4. Pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
Ketepatan dan kecepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln
5. Monitoring pelaksanaan anggaran
1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan anggaran
terlaksana terlaksana terlaksan terlaksana
terlaksana
2. Keterbukaan informasi program, anggaran dan realisasi
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
C. OUTPUT
Laporan Keuangan 1. Penyusunan laporan
keuangan 1. Tersedianya sistem
pelaporan keuangan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu
2 mgg 2 mgg 2 mgg 1 mgg 1 mgg
3. Tersusunnya LAKIP
tepat waktu 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln
4.4. Layanan administrasi kepegawaian
A. INPUT
1. Sarana Penyediaan sarana Tersedianya sarana layanan administrasi kepegawaian yang memadai
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
Standar Pelayanan Minimum 33
2. Tenaga Penyediaan tenaga yang kompeten
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian
2/2 3/2 3/3 4/3 4/4
B. PROSES
Pelaksanaan 1. Penyusunan formasi pegawai
1. Tersedianya pedoman penyusunan formasi pegawai
tersedia tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan formasi pegawai
2 mgg 2 mgg 1 mgg 1 mgg 1 mgg
2. Pelaksanaan penerimaan pegawai
1. Tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan pegawai
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan waktu penerimaan pegawai
2 mgg 2 mgg 2 mgg 2 mgg 2 mgg
3. Kesesuaian penerimaan pegawai dengan rencana kebutuhan formasi pegawai
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
4. Kepuasan layanan
penerimaan pegawai 70 % 75 % 75 % 75 % 80 %
3. Pemrosesan mutasi pegawai
1. Ketepatan dan kecepatan pemrosesan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya
2 mgg 2 mgg 2 mgg 1 mgg 1 mgg
2. Ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian
1 mgg 1 mgg 1 mgg 1 mgg 5 hr
3. Kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan pemberhentian/ pensiunan pegawai
1 mgg 1 mgg 1 mgg 5 hr 3 hr
4. Disiplin dan pengembangan pegawai
1. Adanya sistem reward dan punishment
ada ada ada ada ada
2. Tersedianya sistem pengembangan pegawai
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
5. Monitoring administrasi kepegawaian
1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin dan pengembangan pegwai
terlaksana terlaksana terlaksan terlaksana
terlaksana
2. Keterbukaan informasi penerimaan dan administrasi pegawai
terbuka terbuka terbuka terbuka terbuka
C. OUTPUT
Pelaporan Pelaporan administrasi kepegawaian
1. Tersedianya data dan informasi kepegawaian
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya laporan
pengelolaan pegawai tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
Standar Pelayanan Minimum 34
4.5. Layanan Administrasi Perlengkapan
A. INPUT
1. Sarana Penyediaan sarana Tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tenaga Penyediaan tenaga yang kompeten
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan
2/2 3/2 3/2 3/3 3/3
B. PROSES
Pelaksanaan 1. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
1. Tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan waktu menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
2 mgg 2 mgg 2 mgg 1 mgg 1 mgg
3. Kesesuaian rencana
dengan kebutuhan sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
2. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana
1. Tersedianya pedoman administrasi perlengkapan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan pengadaan sarana dan prasarana
2bln 2bln 2bln 2 bln 2 bln
3. Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana
1. Kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
2. Kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
3. Ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana
tepat tepat tepat tepat tepat
4. Ketepatan dan kecepatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana
tepat tepat tepat tepat tepat
4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan perlengkapan
1. Terlaksananya monitoring pendayagunaan aset
terlaksana terlaksana terlaksan terlaksana
terlaksana
2. Terlaksananya
inventarisasi aset terlaksana terlaksana terlaksan terlaksana
terlaksana
3. Terlaksananya usul
penghapusan aset terlaksana terlaksana terlaksan terlaksana
terlaksana
C. OUTPUT
Pelaporan Pelaporan adminstrasi perlengkapan
1. Tersedianya data dan informasi perlengkapan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya laporan pengelolaan perlengkapan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
Standar Pelayanan Minimum 35
4.6. Layanan Administrasi Umum
A. INPUT
1. Sarana Penyediaan sarana Tersedianya sarana layanan administrasi umum yang memadai
tersedia tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
2. Tenaga Penyediaan tenaga yang kompeten
1. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi
sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai
2. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi umum
2/4 3/4 3/4 4/4 4/4
B. PROSES
Pelaksanaan 1. Layanan persuratan/
kearsipan 1. Tersedianya pedoman
persuratan / kearsipan tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan keluar
1 hr 1 hr 1 hr 1 hr 1 hr
3. Ketepatan dan kecepatan perawatan dan pemeliharaan arsip
4. Ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip
1 mgg 1 mgg 1 mgg 1 mgg 1 mgg
5. Ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip
1 hr 1 hr 1 hr 1 hr 1 hr
2. Layanan kerumahtanggaan
Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanann kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan
1 hr 1 hr 1 hr 1 hr 1 hr
3. Layanan keprotokolan
1. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu
10 mnt 10 mnt 10 mnt 10 mnt 10 mnt
2. Tersedianya data
penerimaan tamu tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
3. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar
3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr
4. Layanan hukum dan peraturan perundang-undangan
1. Tersedianya himpunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas perguruan tinggi
tersedia tersedia
tersedia
tersedia
tersedia
2. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan
1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln
3. Kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum
2 mgg 1 mgg 1 mgg 1 mgg 1 mgg
5. Layanan organisasi dan ketatalaksanaan
1. Tersedianya pedoman organisasi dan ketatalaksanaan
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
Standar Pelayanan Minimum 36
2. Kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi
2 mgg 2 mgg 2 mgg 2 mgg 2 mgg
3. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan sistem dan prosedur
1 bln 1 bln 1 bln 1 bln 1 bln
4. Adanya sosialisasi
pedoman ada ada ada ada ada
5. Kecepatan dan ketepatan waktu penyelenggaraan analisis jabatan
2 mgg 2 mgg 1 mgg 1 mgg 1 mgg
C. OUTPUT
Pelaporan Pelaporan
administrasi umum 1. Tersedianya data dan
informasi administrasi tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
2. Tersedianya laporan pengelolaan administrasi
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia
IV. STRATEGI IMPLEMENTASI
Strategi yang ditempuh dalam mengimplementasikan pencapaian target
standar pelayanan minimum yang ditetapkan menggunakan prinsip-prinsip
sebagai berikut:
Rasional, standar pelayanan minimum dilaksanakan dengan pertimbangan yang
teliti dengan memberdayakan sumber daya manusia yang profesional dan
didasarkan pada perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan
kelembagaan universitas.
Sederhana, implementasi standar pelayanan minimum dilakukan dengan mudah
dan sederhana. Artinya bahwa tingkat kesulitan dan kompleksitas dalam
penerapannya tidak mempersulit pelanggan atau masyarakat penerima layanan.
Terukur, setiap pencapaian kegiatan pelayanan memiliki indikator yang dapat
dinilai dan terukur. Keterukuran indikator dalam implemetasi SPM memudahkan
pelaksana layanan untuk mencapai target yang ditetapkan.
Keberlanjutan, implementasi standar pelayanan minimum merupakan rangkaian
aktifitas yang terus-menerus dilaksanakan guna peningkatan kualitas dan
kesinambungan layanan. Keberlanjutan SPM membutuhkan komitmen yang kuat
mulai dari manajemen yang paling tinggi sampai pada tingkat staf.
Standar Pelayanan Minimum 37
Transparan, pelaksanaan standar pelayanan minimum dilakukan dengan
manajemen terbuka sehingga memberikan kepastian waktu dan biaya dalam
pelayanannya kepada masyarakat. Prinsip ini sebetulnya telah menjadi komitmen
Universitas Negeri Gorontalo dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat
untuk menikmati layanan baik secara internal maupun eksternal.
Akuntabel, pencapaian target pelaksanaan standar pelayanan minimum harus
mampu dipertanggungjawabkan sehingga dapat meningkatkan pencitraan yang
baik bagi organisasi di mata masyarakat/pelanggan. Prinsip akuntabel dilakukan
dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.
Dapat dievaluasi, adanya indikator yang terukur, akan mempermudah
pelaksanaan evaluasi. Standar pelayanan minimum dalam pelaksanaannya
didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai koridor dalam
pelayanan, sehingga berdasarkan target tersebut dapat dievaluasi dengan baik oleh
pihak tertentu yang ditunjuk.
Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplemetasi Standar
Pelayanan Minimum (SPM) Universitas Negeri Gorontalo adalah :
Pertama, menyusun standar pelayanan minimum sebagai arah dalam memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat/mahasiswa. Penyusunan SPM dilakukan
dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan, dan
kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu pelayanan yang
bersifat sederhana, konkrit, terukur, terbuka, terjangkau dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Kedua, menetapkan regulasi institusi untuk pencapaian target layanan. Regulasi
ditetapkan melalui rapat senat perguruan tinggi yang kemudian dijabarkan dalam
pelaksanaannya.
Ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap, pada tahun
ini perlu disesuaikan dengan kemampuan lembaga dalam pengadaannya. Biasanya
keberadaan sarana dan prasarana diadakan secara bertahap. Kesiapan sarana dan
prasarana ini merupakan hal yang penting dalam menjalankan pelayanan prima,
Standar Pelayanan Minimum 38
karena sebagian besar jenis layanan yang mengandalkan pada ketersediaan
teknologi dalam mempercepat layanan.
Keempat, sosialisasi dan diseminasi ke civitas UNG, tahapan ini dilakukan untuk
memberikan pemahaman SPM kepada seluruh stakeholder yang ada di lingkungan
Universitas Negeri Gorontalo. Dalam pelaksanaan sosialisasi disiapkan pula
media seperti leaflet, poster, spanduk, media cetak dan elektronik.
Kelima, melakukan koordinasi dengan Departemen Teknis, guna memperlancar
proses pelayanan agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam kebijakan, maka
diupayakan koordinasi secara intensif dengan departemen teknis.
Keenam, evaluasi pencapaian target, pada tahapan ini didasarkan pada indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan melibatkan Badan Penjamin Mutu (BPM)
dan Badan Audit Internal (BAI) Universitas Negeri Gorontalo di samping
pimpinan unit yang ada. Selanjutnya disusun laporan sebagai dasar penetapan
target tahun berikut dan mempermudah proses pengambilan keputusan strategis.
V. MONITORING DAN EVALUASI
Pelaksanaan standar pelayanan minimum akan efektif, efisien dan
ekonomis jika dilakukan secara profesional oleh setiap orang yang bertanggung
jawab dalam menjalankan jenis layanan tersebut. Penyimpangan dalam pelayanan
bukan tidak mungkin akan terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan monitoring dan
evaluasi terhadap seluruh rangkaian jenis layanan baik input, proses maupun
output.
Tujuan
Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk :
1. Mengetahui pelaksanaan seluruh komponen standar pelayanan minimum
dalam pencapaian target yang telah ditentukan.
2. Memberikan pembinaan teknis kepada seluruh pihak yang terlibat langsung
pada kegiatan pelayanan.
Standar Pelayanan Minimum 39
3. Meningkatkan fungsi kontrol guna meminimalisir kesalahan dalam pelayanan.
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh
pimpinan dalam rangka memudahkan proses pengambilan keputusan.
5. Menemukan permasalahan teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan
pelayanan.
6. Merekonstruksi strategi dalam pencapaian target standar pelayanan minimum.
7. Menemukan solusi terhadap hambatan dalam pencapaian target standar
pelayanan minimum.
Ruang Lingkup
Monitoring dan evaluasi standar pelayanan minimum ini disusun dan
dijabarkan dalam ruang lingkup komponen, sub komponen, jenis layanan, dan
indikator kinerja serta target pencapaian selama 5 (lima) tahun di lingkungan
Universitas Negeri Gorontalo. Jenis layanan yang dimaksud adalah seluruh
layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat baik internal maupun
eksternal yang meliputi keuangan dan non keuangan.
Prinsip-prinsip
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) standar
pelayanan minimum, Universitas Negeri Gorontalo menganut beberapa prinsip
yakni:
1. Obyektif, bahwa pelaksanaan monev dilakukan secara benar dan akurat tanpa
ada kesalahan yang substansial.
2. Dapat dipertanggungjawabkan, hasil monev mampu untuk
dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal.
3. Handal, hasil monev sedapat mungkin dipercaya pelaksanaannya sesuai
dengan mekanisme yang berlaku.
Standar Pelayanan Minimum 40
4. Relevan, sasaran monev diarahkan pada kebutuhan unit kerja yang melakukan
pelayanan.
5. Independen, pelaksanaan monev tidak dipengaruhi oleh orang lain dan
dilaksanakan atas dasar kejujuran dan keadilan.
6. Kerahasiaan, bahwa pelaksanaan monev dilakukan secara hati-hati dan dijaga
kerahasiaannya sebelum ada pembuktian kebenaran yang bersifat tetap dari
pihak yang berwenang;
7. Profesional, bahwa pelaksanaan monev harus berpegang pada aturan yang
berlaku serta melibatkan tenaga yang berpengalaman dan memiliki
kompetensi khusus.
Instrumen dan Mekanisme
Instrumen yang digunakan dalam membantu pelaksanaan monitoring dan
evaluasi adalah:
- Laporan keuangan yang meliputi laporan perkembangan realisasi alokasi
anggaran, laporan perkembangan program dan kegiatan, arus kas, neraca, dan
laporan pengelolaan barang milik negara.
- Laporan kegiatan yang meliputi laporan pencapaian target indikator kinerja
setiap jenis layanan.
- Persepsi masyarakat yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan
terstruktur dengan pihak masyarakat baik internal maupun eksternal.
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimum
Universitas Negeri Gorontalo adalah:
(1) Sebelum pelaksanaan monev, Rektor membentuk tim monev yang jumlahnya
tergantung kebutuhan di tingkat Universitas serta memberikan batasan waktu
dan tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Standar Pelayanan Minimum 41
(2) Pada awal memangku tugas, ketua Tim menjabarkan tujuan-tujuan kegiatan
monev yang akan dicapai minimal 2 (dua) minggu tim bekerja yang
didasarkan pada aturan yang berlaku. Penjabaran tujuan tersebut kemudian
disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan dan
penyempurnaan.
(3) Mengadakan pembekalan kepada tim monev yang telah dibentuk paling lama
2 (dua) hari untuk menyamakan persepsi dan tindakan monitoring yang
dilakukan antara lain: apa yang dimonitoring, pendistribusian anggota tim,
siapa yang dimonitoring/dimintai keterangan dan kelengkapan administrasi
serta substansi/format bahan monitoring dan evaluasi.
(4) Pelaksanaan monev diawali dengan kunjungan tim monev ke seluruh
pimpinan unit kerja, selanjutnya pimpinan satuan kerja mengarahkan tim
monev ke unit kerja untuk melakukan monev. Tim monev kemudian
melakukan wawancara mendalam dengan pelaksana layanan menyangkut hal-
hal yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Selanjutnya tim monev
memeriksa kelengkapan dan dokumen unit kerja. Setelah melakukan monev
dan ditemukan adanya penyimpangan, maka tim monev meminta persetujuan
kepada unit kerja dan menandatangani hasil monev.
Laporan dan Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil monev tersebut di atas, tim melanjutkan hasil monev
tersebut kepada Rektor. Jika memungkinkan, Rektor kemudian mengundang
seluruh satuan dan unit kerja untuk membahas hasil monev yang telah
dilaksanakan. Kemudian berdasarkan hasil rapat tersebut, tim monev menyusun
laporan sementara sambil menunggu konfirmasi tindak lanjut hasil monev dari
pihak satuan dan unit kerja paling lama 1 (satu) bulan setelah rapat tersebut, yang
disampaikan langsung oleh satuan dan unit kerja secara tertulis kepada Rektor.
Setelah batas waktu tersebut, kemudian tim monev menyusun laporan akhir hasil
monev.
Standar Pelayanan Minimum 42
Standar Pelayanan Minimum 43
VI. PENUTUP
Standar pelayanan minimum ini menjadi arahan bagi civitas UNG dalam
meningkatkan kualitas pelayanan. Tersusunnya SPM ini akan menjadi barometer
bagi seluruh pimpinan, dosen dan staf penunjang akademik dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Salinan sesuai aslinya TTD
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional BAMBANG SUDIBYO
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH, MH, DFM.
NIP 131661823