PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214 /PMK.1/2011
-
Upload
joaquin-perez -
Category
Documents
-
view
124 -
download
7
description
Transcript of PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214 /PMK.1/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 214/PMK.1/2011
TENTANGPENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN
TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Jakarta, Desember 2011
DASAR HUKUMUU Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.01/1996
KETENTUAN UMUM
PNS
CPNS
• Telah terbit SK CPNS
• Belum terbit SK CPNS
BERLAKU
GAMBARAN UMUM
PMK XX
Kewajiban Mengisi Daftar Hadir
Pelanggaran Jam Kerja
Pemotongan TKPKN
Pemberlakuan Pemotongan TKPKN
KEWAJIBAN MENGISI DAFTAR HADIR
Pegawai Wajib Mengisi Daftar Hadir
Sistem Kehadiran Elektronik
Manual
Mesin mengalami kerusakan/
tidak berfungsi
Pegawai belum terdaftar dalam sistem presensi
elektronik
Sidik jari tidak terekam
Terjadi keadaan force majeure;
Lokasi kerja tidak memungkinkan
untuk disediakan sistem kehadiran
elektronikContoh: Pos
penjagaan Bea Cukai
PELANGGARAN JAM KERJA
KETENTUAN UMUM
Pelanggaran Jam Kerja
tidak masuk bekerja
terlambat masuk bekerja
pulang sebelum waktunya
tidak berada di tempat tugas
tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau
tidak mengisi daftar hadir
TANPA
ALASAN
SAH
ALASAN YANG SAH
Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin / pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang.
PEJABAT YANG BERWENANG
PEJABATPERMOHONAN IZIN YANG
DIAJUKAN OLEH
Eselon IPejabat Eselon II
Eselon II Pusat
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional Pada Unit Yang Bersangkutan (Khusus Kepala BDK Diajukan
Kepada Sekretaris BPPK)
Eselon II Vertikal
Pejabat Eselon III, IV, Fungsional di Lingkungan Kantor Wilayah
(Termasuk Kepala Kantor Pelayanan)
Eselon III PusatPelaksana di Lingkungannya
Eselon III VertikalPejabat Eselon IV, V, Fungsional
Dan Pelaksana di Lingkungannya
JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN
≤ 3 hari
• Apabila dinyatakan sah, maka tidak melanggar jam kerja
> 3 hari
• Sah atau tidak, dinyatakan tidak berlaku dan dianggap sebagai pelanggaran Jam Kerja
Pengajuan Surat Pemberitahuan Ditujukan Kepada Pejabat Yang Menangani Daftar Kehadiran
PENGHITUNGAN WAKTU PELANGGARAN
Perhitungan kumulatif waktu pelanggaran dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember
Tahun berjalan
Pelanggaran Jam Kerja Dihitung Secara Kumulatif dengan Konversi 7 ½ Jam sama dengan 1 hari tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah
PENGHITUNGAN KUMULASI
• Dihitung sebagai tidak masuk bekerja selama 1 hari1 Hari tidak
masuk kerja • Dihitung sebagai tidak masuk
bekerja selama 1 hariTL + PSW = 7 ½ Jam
• Dihitung dengan konversi 3¾ jam tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja atau daftar
hadir pulang kerja
PENGHITUNGAN KUMULASI
• Dihitung jumlah waktu ketidakberadaan pegawai dibuktikan dengan keterangan atasan langsung
Tidak berada ditempat tugas
• Dihitung berdasarkan waktu keterlambatan
Tidak mengganti waktu
keterlambatan
PELANGGARAN DISIPLIN
Apabila akumulasi memenuhi 5 hari kerja atau lebih, maka melanggar Pasal 3 angka 11 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan harus dijatuhi hukuman disiplin.
Akumulasi atas ketidakhadiran, TL/PSW, Tidak mengisi daftar hadir, Tidak berada di tempat tugas, tanpa alasan yang sah dihitung secara kumulatif dalam 1 tahun, dengan konversi 7 ½ jam = 1 hari.
PENYAMPAIAN INFORMASI AKUMULASI
Pejabat yang menangani
Daftar Hadir
Menyampaikan kepada atasan langsung Pegawai yang melanggar jam kerja
PEMOTONGAN TKPKN
KETENTUAN UMUM
Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada ditempat tugas selama 7 ½ jam atau lebih sehari
Pegawai yang terlambat masuk bekerja
Tidak mengganti waktu keterlambatan
Tidak mengisi daftar hadir
Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin
Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri
Pemotongan TKPKN
Pem
oton
gan
TK
PK
NTidak Masuk Bekerja/tidak berada ditempat tugas selama 7 ½ jam atau lebih sehari• Dipotong 5 % per hari
Cuti Tahunan
• Dipotong 0 %
Cuti Alasan Penting
• Dipotong 0 %
Cuti Sakit
• Dipotong 0% dan 2,5 % per hari
Cuti Bersalin
• Dipotong 0% dan 2,5% per hari
Tidak Masuk / Tidak Berada Di Tempat Tugas
Bagi yang tidak masuk bekerja, dikenakan pemotongan sebesar 5 % untuk setiap 1 hari.
Bagi yang tidak berada di tempat tugas selama 7 ½ jam dalam sehari yang dibuktikan dengan surat keterangan atasan langsung, dikenakan pemotongan sebesar 5 % untuk setiap 1 hari.
Penghitungan total dalam 1 bulan paling banyak sebesar 100%.
Terlambat dan/atau Pulang Sebelum Waktunya
•Pegawai yang lokasi kerjanya berada di Provinsi DKI Jakarta•Diberlakukan Dispensasi maksimal 30 menit keterlambatan (TL 1) dengan kewajiban mengganti selama 30 menit
DKI Jakarta
•Diberlakukan ketentuan lama
Non – DKI Jakarta
KETERLAMBATAN(TL)
WAKTU MASUK BEKERJA
PERSENTASE POTONGAN
TL 107.31 s.d. < 08.01
0 %dengan kewajiban mengganti waktu
keterlambatan
TL 208.01 s.d. < 08.31 1 %
TL 308.31 s.d. < 09.01 1,25 %
TL 4
≥ 09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir
masuk bekerja2,5 %
PERSENTASE PEMOTONGAN TKPKNBAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA YANG BERLOKASI KERJA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERSENTASE PEMOTONGAN TKPKNBAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA
YANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)
WAKTU PULANG BEKERJAPERSENTASE POTONGAN
PSW 1
17.00 s.d. < 17.30 bagi yang tidak mengganti waktu
keterlambatan-----------------------------------
16.31 s.d. < 17.00
0,5 %
PSW 2
16.31 s.d. < 17.00dan tidak mengganti waktu keterlambatan
-------------------------------------16.01 s.d. <16.31
1 %
PSW 3
16.01 s.d. < 16.31dan tidak mengganti waktu keterlambatan
-------------------------------------15.31 s.d. < 16.01
1,25 %
PSW 4
< 16.01 dan tidak mengganti waktu keterlambatan
--------------------------------------< 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir
pulang bekerja
2,5 %
KETERLAMBATAN(TL)
WAKTU MASUK BEKERJA
PERSENTASE POTONGAN
TL 107.31 s.d. <08.01 0,5 %
TL 208.01 s.d. <08.31 1 %
TL 308.31 s.d. <09.01 1,25 %
TL 4
≥09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir
masuk bekerja2,5 %
PERSENTASE PEMOTONGAN TKPKNBAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA
Non DKI Jakarta
PERSENTASE PEMOTONGAN TKPKNBAGI PEGAWAI YANG PSW
Non DKI Jakarta
PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)
WAKTU PULANG BEKERJA
PERSENTASE POTONGAN
PSW 116.31 s.d. < 17.00 0,5 %
PSW 216.01 s.d. < 16.31 1 %
PSW 315.31 s.d. < 16.01 1,25 %
PSW 4
< 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir
pulang bekerja2,5 %
PEMOTONGAN TKPKN KARENA HUKUMAN DISIPLIN
Hukuman Disiplin
Administratif
Tidak dipotong
Dipotong
Non Administratif Dipotong
HUKUMAN DISIPLIN ADMINISTRATIF
Tidak dipotong TKPKN :
• jam kerja; • pencapaian sasaran kerja; • SOP yang tidak memiliki unsur merugikan keuangan
negara atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain; • prosedur laporan perkawinan dan izin perceraian;• prosedur izin berpoligami; • prosedur izin usaha; • prosedur izin ke luar negeri; atau • prosedur izin menjadi pegawai atau bekerja untuk negara
lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
HUKUMAN DISIPLIN NON ADMINISTRATIF
Dipotong TKPKN :• penyalahgunaan wewenang; • indikasi terjadinya tindak pidana/kejahatan; • tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang langsung/tidak
langsung menyebabkan kerugian Negara; • tindakan yang mencoreng harkat dan martabat PNS;• tindakan yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani yang mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
• tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila terdapat indikasi kerugian negara yang akan terjadi; atau
• Memberikan dukungan terhadap calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Pemotongan TKPKNHukuman Disiplin Ringan
Non Administratif
Jenis Hukuman DisiplinPersentase Potongan
Lamanya Pemotongan
Teguran Lisan 25% 2 (dua) bulan
Teguran Tertulis 25% 3 (tiga) bulan
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
25% 6 (enam) bulan
Pemotongan TKPKNHukuman Disiplin Sedang
Non Administratif
Jenis Hukuman DisiplinPersentase Potongan
Lamanya Pemotongan
Penundaan KGBselama 1 (satu) tahun
50% 6 (enam) bulan
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun50% 9 (sembilan) bulan
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
50% 12 (dua belas) bulan
Pemotongan TKPKNHukuman Disiplin Berat
Non Administratif
Jenis Hukuman DisiplinPersentase Potongan
Lamanya Pemotongan
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
85% 12 (dua belas) bulan
pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah
90% 12 (dua belas) bulan
pembebasan dari jabatan
95% 12 (dua belas) bulan
PDHTAPS atau PTDH dan mengajukan
banding administratif100%
Sampai dengan adanya keputusan BAPEK
HUKUMAN DISIPLIN ADMINISTRATIF
Dipotong TKPKN :• jam kerja (berulang-ulang dengan kesengajaan);• pencapaian sasaran kerja dikarenakan murni kesalahan
Pegawai yang bersangkutan;• SOP yang memiliki unsur merugikan keuangan negara
atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;• proses perceraian tanpa izin murni kesengajaan
Pegawai yang bersangkutan; dan/atau• melakukan pernikahan kedua dan seterusnya tanpa izin
(poligami)
Pemotongan TKPKNPemberhentian Sementara
diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 100% selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri
Berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TKPKN Pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali
Penentuan Hukuman Disiplin Administratif
Dalam penetapan pada Keputusan Hukuman Disiplin harus jelas apakah Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan TKPKN atau tidak
Oleh karena itu, dalam pemeriksaan hendaknya dapat dibuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan jenis hukuman disiplin administratif yang dikenakan pemotongan TKPKN
PENGECUALIAN PEMOTONGAN ATAS KETIDAK HADIRAN
Dik
ecu
alik
an B
agi
Cuti Tahunan
• Dipotong 0 %
Cuti Alasan Penting
• Dipotong 0 % dan 5 %
Cuti Sakit
• Dipotong 0% dan 2,5 % per hari
Cuti Bersalin
• Dipotong 0% dan 2,5% per hari
Ketentuan Cuti Alasan Penting
Diberikan bagi Pegawai yang mengajukan cuti karena alasan penting dengan alasan orang tua, mertua, istri/suami, anak, saudara kandung, atau menantu meninggal dunia
Paling lama 3 (tiga) hari kerja dikenakan pemotongan 0 % karena orang tua, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung meninggal dunia
Paling lama 2 (dua) hari kerja dikenakan pemotongan 0 % karena mertua dan/atau menantu meninggal dunia
Hari berikutnya selain ketentuan diatas dikenakan pemotongan 5%
Ketentuan Cuti Sakit
Besar Potongan Persyaratan0 % • Menjalani rawat inap di Puskesmas/rumah sakit
yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dan fotokopi rincian biaya rawat inap dari Puskesmas/rumah sakit untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan hari selanjutnya sebesar 2,5%.• Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan
namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 5 (lima) hari kerja, dan hari selanjutnya sebesar 5%.
2,5 % • Sakit dengan surat keterangan dokter namun tidak menjalani rawat inap untuk paling lama 2 (dua) hari kerja, dan hari selanjutnya sebesar 5%.
Ketentuan Cuti Sakit
Besar Potongan Persyaratan2,5 % • Setelah menjalani rawat inap dan
menjalani rawat jalan dengan surat keterangan rawat jalan dari Dokter;
Surat Keterangan Dokter sesuai ketentuan mengenai cuti PNS
Ketentuan Cuti Bersalin
Bagi Pegawai Wanita yang menjalani persalinan pertama sampai dengan ketiga dikenakan pemotongan sebesar 0% untuk paling lama 5 (lima) hari kerja dan hari selanjutnya sebesar 2,5%.
Untuk persalinan keempat dan seterusnya, mengingat menggunakan Cuti Besar dan CLTN, dikenakan pemotongan sebesar 5%.
Persalinan dimaksud berlaku sejak diangkat sebagai CPNS.
PEMBERLAKUAN PEMOTONGAN TKPKN
MASA BERLAKU PEMOTONGAN TKPKN
Alasan Pemotongan TKPKN Mulai Berlaku
Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Berat kecuali PDH TAPS atau PTDH
bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan
Hukuman Disiplin Sedang kecuali Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun (tidak mengajukan keberatan)
bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelah Pegawai menerima hukuman disiplin
Hukuman Disiplin Sedang kecuali Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun (mengajukan keberatan)
bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan
MASA BERLAKU PEMOTONGAN TKPKN
Alasan Pemotongan TKPKN Mulai Berlaku
Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun oleh Menteri Keuangan
bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan
Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun oleh Pejabat Eselon II di instansi vertikal(tidak mengajukan keberatan )
bulan berikutnya sejak hari ke-15 setelah Pegawai menerima hukuman disiplin
Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun oleh Pejabat Eselon II di instansi vertikal(mengajukan keberatan )
bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan
MASA BERLAKU PEMOTONGAN TKPKN
Alasan Pemotongan TKPKN Mulai Berlaku
Hukuman Disiplin Berat berupa PDH TAPS atau PTDH
bulan berikutnya sejak hari ke-15 setelah Pegawai menerima hukuman disiplin
pemberhentian sementara dari jabatan negeri
bulan berikutnya sejak tanggal penahanan
Hukuman Disiplin A
Hukuman Disiplin B
pemotongan TKPKN
berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat
KETENTUAN LAIN
KETENTUAN LAIN
Hukuman Disiplin
Hukuman Disiplin
pemotongan TKPKN
berdasarkan hukuman
disiplin yang terberat
Bulan Berikutnya
KETENTUAN PERALIHAN
Peringatan Tertulis dan hukdis sebelum berlakunya PMK ini dan sedang dijalani oleh Pegawai, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan PMK Nomor 41/PMK.01/2011.
Pemotongan TKPKN yang dilakukan terhadap Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis dan/atau hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan sebelumnya.
Hukdis yang diajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya PMK ini dan keputusan atas keberatan ditetapkan setelah berlakunya PMK ini, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan PMK ini.
KETENTUAN PERALIHAN
Hukdis yang diajukan banding administratif dan sampai dengan mulai berlakunya PMK ini belum ada keputusan atas banding administratif tersebut, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan PMK ini.
Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya PMK ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan PMK ini.
Pegawai yang sedang menjalani Cuti Sakit dan Cuti Bersalin sebelum berlakunya PMK ini dan saat berlakunya PMK ini masih menjalani cuti dimaksud, pemotongan TKPKN sesuai ketentuan PMK Nomor 41/PMK.01/2011.