Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana...
-
Upload
pustaka-virtual-tata-ruang-dan-pertanahan-pusvir-trp -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
1/14
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P.46/Menhut-II/2013
TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKAPANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
3 Tahun 2008, Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengesahkan
rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan
tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang ...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
2/14
-2-
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4452);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutandan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,. Serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4814);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
10.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PengelolaanHutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 62);
12.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 779 Tahun 2012);
13. Peraturan ...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
3/14
-3-
13.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010tentang Sistim Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);14.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun
2011 2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 381);
15.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
48);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARAPENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKAPANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DANKESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisisumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunanrencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya di sebut KPH adalah wilayahpengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPHyang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
lindung.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPHyang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutanproduksi.
7. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutanyang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana
kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya
masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan
dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek.
8. Rencana ...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
4/14
-4-
8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yangselanjutnya disebut RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan
hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun.
9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP adalah rencanapengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1
(satu) tahun.
10.Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan
kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan
adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
11.Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagain kawasan hutanuntuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status
dan fungsi pokok kawasan hutan.12.Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan
dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,
produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan
tetap terjaga.
13.Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembalihutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai
akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai
dengan peruntukannya.
14.Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakanhutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan
manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan
atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.
15.Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untukmengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya
secara lengkap.
16.Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untukmeningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
17.Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usahapemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur
yang sama.
18.Verifikasi adalah suatu bentuk pengujian terhadap dokumen secaraadministratif dengan membandingkan terhadap pedoman yang berlaku.
19.Validasi adalah pencermatan terhadap substansi tertentu berdasarkanketentuan untuk memastikan bahwa kualitas substansi tersebut memenuhi
persyaratan kemanfaatan.
20.Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidangkehutanan.
21.Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional yangselanjutnya disebut Kepala Pusdalbanghut Regional adalah satuan kerja di
lingkup Kementerian Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional.
BAB II ...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
5/14
-5-
BAB IIPENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI
Pasal 2
(1) KPHL atau KPHP mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan padaseluruh wilayah kerja yang ditetapkan.
(2) Penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan.
(3) Rencana pengelolaan hutan terdiri dari :a.Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP); danb.Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek.
Pasal 3
(1) RPHJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, disusun olehKepala KPHL atau KPHP.
(2) RPHJP yang telah disusun oleh Kepala KPHL atau KPHP sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
(3) Kepala KPHL atau Kepala KPHP menyampaikan RPHJP yang telah diketahuioleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berikut rekaman elektronisnya kepada Menteri cq. Kepala PusdalbanghutRegional, untuk disahkan.
BAB IIIPENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA
PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI
Pasal 4
(1) Kepala Pusdalbanghut Regional dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya RPHJP dan rekaman elektronisnya,
melakukan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasipendukung RPHJP yang disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP, dan
diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Format verifikasi dan validasi data/informasi dan dokumen pendukung RPHJPKPHL atau KPHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
ini.
Pasal 5
(1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasipendukung RPHJP KPHL atau KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka
memenuhi ketentuan untuk disahkan.
(2) RPHJP ...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
6/14
-6-
(2) RPHJP KPHL atau KPHP yang memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima)atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kepala
Pusdalbanghut Regional atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan.
Pasal 6
(1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasipendukung RPHJP KPHL atau KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuh puluh lima) atau ditemukan
materi substansial yang perlu mendapatkan klarifikasi, maka tidak memenuhi
ketentuan untuk disahkan.
(2) Atas RPHJP KPHL atau KPHP yang memperoleh nilai kurang dari 75 (tujuhpuluh lima) atau ditemukan materi substansi yang perlu mendapatkan
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PusdalbanghutRegional menyampaikan materi perbaikan atau klarifikasi kepada Kepala KPHL
atau Kepala KPHP.
(3) Kepala KPHL atau Kepala KPHP dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya materi perbaikan atau klarifikasi,
melakukan perbaikan RPHJP KPHL atau KPHP dan diketahui oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi atau memberikan tanggapan atas klarifikasi, serta
menyampaikan kembali kepada Kepala Pusdalbanghut Regional.
(4) Kepala Pusdalbanghut Regional atas nama Menteri dalam jangka waktu 15(lima belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan RPHJP KPHL dan KPHP
atau tanggapan klarifikasi dari Kepala KPHL atau Kepala KPHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), mengesahkan RPHJP KPHL atau KPHP, dalam bentuk
Keputusan.
BAB IV
PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN RPHJP KPHL/KPHP
Pasal 7
(1) Keputusan pengesahan RPHJP KPHL atau KPHP disampaikan kepada KepalaKPHL atau Kepala KPHP yang bersangkutan.
(2)Tembusan Keputusan Pengesahan RPHJP KPHL atau KPHP disampaikankepada:
a. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKehutanan;
b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;(3) Rekaman elektronis Keputusan Pengesahan RPHJP KPHL atau KPHP,
dimasukan dalam website Pusdalbanghut Regional, untuk diketahui dan
dipergunakan bagi yang berkepentingan.
BAB V ...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
7/14
-7-
BAB V
KETENTUAN PENUNTUP
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2013
MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1076
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,
ttd.
KRISNA RYA
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
8/14
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P.46/Menhut-II/2013Tanggal : 29 Agustus 2013
FORMAT VERIFIKASI DAN VALIDASI
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANGKESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
I. Materi verifikasi dan validasi:a. Pendahuluan (bobot 5 %)No. Uraian Nilai Bobot
Hasil Akhir(nilai x bobot)
Justifikasi
Kecukupan uraian :
1. Latar belakang 1 %
2. Tujuan pengelolaan 1 %
3. Sasaran 1 %
4. Ruang lingkup 1 %
5. Batasan pengertian 1 %
Sub-Total a 5 %
Catatan : nilai setiap unsur antara 0 100 dengan kriteria sebagai berikut:
- Sangat Baik : > 91- Baik : 75-90- Cukup : 50-74- Kurang : < 49
b. Deskripsi kawasan KPHL/KPHP ( Bobot 15 %):No. Uraian Nilai Bobot
Hasil Akhir(nilai x bobot)
Justifikasi
Kecukupan uraian :
1 Risalah wilayah KPH,
meliputi:
3 %
informasi letak, luas, batas-batas, pembagian blok/ zona(sesuai fungsi kawasan, biofisik, potensi sumber dayaalam, sosial ekonomi
masyarakat sekitar,keberadaan izin pemanfaatanhutan, dan penggunaankawasan hutan), aksesibilitaskawasan, sejarah wilayah
KPHL/KPHP2. Potensi wilayah KPH : 3 %
informasi penutupanvegetasi, potensi kayu,potensi non kayu,keberadaan flora dan faunalangka, serta potensi jasa
lingkungan dan wisata alam
No.
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
9/14
Draf 25 maret 2013
-2-
No. Uraian Nilai BobotHasil Akhir
(nilai x bobot)Justifikasi
3. Sosial budaya : 2 %
informasi ekonomi sosialbudaya masyarakat di dalamdan sekitar hutan, termasukkeberadaan masyarakathukum adat
4. Pemanfaatan hutan danpenggunaan kawasan hutan :
2 %
informasi izin-izin danpencadangan pemanfaatanhutan dan penggunaankawasan hutan
5. Posisi areal kerja dalam tataruang wilayah danpembangunan daerah :
2 %
informasi posisi arealKPHL/KPHP dalam perspektiftata ruang wilayah provinsi,kabupaten, danpembangunan daerah
6. Isu strategis, kendala, danpermasalahan : 3 %
informasi isu strategis(ancaman, tantangan,gangguan, peluang), kendala,dan permasalahan
Sub Total b 15 %
Catatan : nilai setiap unsur antara 0 100 dengan kriteria sebagai berikut:
- Sangat Baik : > 91
- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74- Kurang : < 49
c. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan (bobot 5%):No.
Uraian Nilai BobotHasil Akhir
(nilai x bobot)Justifikasi
Kecukupan uraian :
Visi dan misi pengelolaanhutan :
1)Pernyataan visi 1 %2)Pernyataan misi 2 %3)Pernyataan tujuan 2 %
Sub Total c 5 %
Catatan : nilai setiap unsur antara 0 100 dengan kriteria sebagai berikut:- Sangat Baik : > 91- Baik : 75-90- Cukup : 50-74
- Kurang : < 49
d. Analisis ...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
10/14
Draf 25 maret 2013
-3-
d. Analisis dan Proyeksi (bobot 10 %):No. Uraian Nilai Bobot Hasil Akhir
(nilai x bobot)Justifikasi
Kecukupan uraian :
1. Analisa data dan informasi : 5 %
analisa data dan informasiyang saat ini tersedia (dataprimer dan data sekunder)
2. Proyeksi kondisi wilayah : 5 %
proyeksi kondisi wilayah
KPHL/KPHP di masa
mendatangSub Total d 10 %
Catatan : nilai setiap unsur antara 0 100 dengan kriteria sebagai berikut:
- Sangat Baik : > 91- Baik : 75-90- Cukup : 50-74- Kurang : < 49
e. Rencana Kegiatan Strategis Selama Jangka Waktu Rencana Pengelolaan(bobot 45 %):
No. Uraian Nilai BobotHasil Akhir
(nilai x bobot)Justifikasi
Kecukupan uraian :
1 Inventarisasi berkala wilayah
kelola serta penataanhutannya :
2,25 %
rencana inventarisasi berkalawilayah kelola serta penataanhutannya
2 Pemanfaatan hutan padawilayah tertentu :
4,5 %
rencana pemanfaatan hutanpada wilayah tertentu sesuaikarakteristik wilayah
3. Pemberdayaan masyarakat : 2,25 %
rencana pemberdayaanmasyarakat dalam bentukpenyerapan tenaga lokal,kemitraan, penyediaan akses
usaha kehutanan dan ekonomiproduktif lainnya
4. Pembinaan dan pemantauanpemanfaatan hutan danpenggunaan kawasan hutanpada areal yang berizin :
rencana pembinaan danpemantauan pemanfaatanmaupun penggunaan kawasan
hutan pada areal KPHL/KPHP
4,5 %
No
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
11/14
Draf 25 maret 2013
-4-
No. Uraian Nilai BobotHasil Akhir
(nilai x bobot)Justifikasi
5. Rehabilitasi pada areal kerja diluar izin :rencana penyelenggaraanrehabilitasi pada areal kerja diluar izin secara memadai
4,5 %
6. Pembinaan dan pemantauanrehabilitasi dan reklamasi didalam areal yang berizin:rencana pembinaan danpemantauan pelaksanaan
rehabilitasi dan reklamasi padaareal kerja yang sudah ada izinpemanfaatan dan penggunaankawasan hutannya.
4,5 %
7. Rencana penyelenggaraanperlindungan hutan dankonservasi alam :1)deliniasi areal perlindungan
setempat2)upaya perlindungan dan
pengawetan flora dan fauna
yang dilindungi3) upaya konservasi HCVF
4,5%
8. Rencana penyelenggaraankoordinasi dan sinkronisasiantar pemegang izin
2,25 %
9. Koordinasi dan sinergi denganinstansi dan stakeholder terkait:rencana koordinasi dan sinergidengan 10 atau lebih instansidan stakeholder terkait aktivitaspengelolaan
2,25 %
10. Rencana penyediaan danpeningkatan kapasitas SDM
2,25 %
11. Penyediaan pendanaan :rencana kebutuhan anggaran,dan potensi sumber pendanaan
2,25 %
12 Pengembangan database :rencana pengembangandatabase secara tepat guna
2,25 %
13 Rencana rasionalisasi wilayahkelola
2,25 %
14. Review Rencana Pengelolaan :
rencana review RencanaPengelolaan (minimal 5 tahunsekali).
2,25 %
15. Pengembangan investasi :rencana pengembanganinvestasi di bidang pemanfaatanhasil hutan kayu, non kayu,jasa lingkungan, dan wisataalam
2,25 %
Sub Total e 45 %
Catatan ...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
12/14
Draf 25 maret 2013
-5-
Catatan : nilai setiap unsur antara 0 100 dengan kriteria sebagai berikut:- Sangat Baik : > 91- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74- Kurang : < 49
f. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian (bobot 5 %):No.
Uraian Nilai BobotHasil Akhir
(nilai x bobot)Justifikasi
Kecukupan uraian :
Rencana pembinaan,pengawasan dan pengendalian
5 %
Sub- Total f 5 %
Catatan : nilai setiap unsur antara 0100 dengan kriteria sebagai berikut:
- Sangat Baik : > 91- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74- Kurang : < 49
g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (bobot 5 %):
No.Uraian Nilai Bobot
Hasil Akhir(nilai x bobot)
Justifikasi
Kecukupan uraian :
Rencana pemantauan,evaluasi dan pelaporan
5 %
Sub Total G 5 %
Catatan : nilai setiap unsur antara 0 100 dengan kriteria sebagai berikut:
- Sangat Baik : > 91- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74- Kurang : < 49
h. Lampiran-Lampiran (bobot 10 %):
No. Unsur Nilai Bobot Hasil Akhir(nilai x bobot) Justifikasi
1. Peta wilayah KPHL/KPHPsesuai ketentuan
1 %
2. Peta penutupan lahan sesuaiketentuan
1 %
3. Peta DAS sesuai kondisiwilayah kerja
1 %
4. Peta sebaran potensi wilayahKPHL/KPHP dan aksesibilitas
2 %
5. Peta penataan hutan berupa
zona/blok, petak
2 %
6. Peta penggunaan lahan sesuaidengan ketentuan
1 %
7. Peta keberadaan izinpemanfaatan hutan danpenggunaan kawasan hutan
1 %
8. Peta tanah, iklim, geologi 1 %
Sub Total h 10 %
Catatan ...
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
13/14
Draf 25 maret 2013
-6-
Catatan : nilai setiap unsur antara 0 100 dengan kriteria sebagai berikut:- Sangat Baik : > 91- Baik : 75-90
- Cukup : 50-74- Kurang : < 49
Keterangan:1)Total hasil akhir merupakan penjumlahan seluruh hasil akhir dari Sub
Total a + Sub Total b + Sub Total c + Sub Total d + Sub Total e + SubTotal f + Sub Total g + Sub Total h.
2)Justifikasi: memuat penjelasan kualitas data/informasi yang disajikan
Jakarta, ............ 20..Yang melakukan penilaian :
1.Pusdalbanghut Regional ...Nama : ...............................Jabatan : ...............................Tanda tangan : ...............................
2.Direktorat Perencanaan Kawasan HutanNama : ...............................
Jabatan : ...............................Tanda tangan : ...............................
3.Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha KawasanNama : ...............................Jabatan : ...............................Tanda tangan : ...............................
4.Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan LindungNama : ...............................
Jabatan : ...............................Tanda tangan : ...............................
5.Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DASNama : ...............................Jabatan : ...............................Tanda tangan : ...............................
6.Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kehutanan
Nama : ...............................Jabatan : ...............................
Tanda tangan : ...............................
7.Sekretariat Badan Litbang KehutananNama : ...............................Jabatan : ...............................
Tanda tangan : ...............................
II. Hasil
-
7/22/2019 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
14/14
Draf 25 maret 2013
-7-
II. Hasil verifikasi dan validasi:1.Total nilai akhir verifikasi merupakan penjumlahan nilai seluruh unsur yang
diverifikasi;
2.Apabila total nilai akhir mencapai 75 (tujuh puluh lima) atau lebih makaRPHJP KPHL/KPHP dapat disahkan;
3.Apabila total nilai akhir tidak mencapai 75 (tujuh puluh lima) maka RPHJPKPHL/KPHP perlu diperbaiki.
Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANANKEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ttd.
KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN