Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013

7/29/2019 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013

1/70


2/70

2

2. ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

3. ndang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangenyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5246);

4 ndang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentangemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiaahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5316);

5. eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadualenyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewanerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698)sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal26 Februari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANGPENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHANUMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan;

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalahsarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yangdilaksanakan secara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.2. Pemilu ...


3/70

3

2.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945.

3.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR,adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

4.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD,adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnyadisingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

6.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yangmenyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KomisiPemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilusebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraanPemilu untuk memilih anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan WakilPresiden secara langsung oleh rakyat, serta untukmemilih gubernur, bupati, dan walikota secara

demokratis.

7.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakanPemilu.

8.Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnyadisingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu

yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

9.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnyadisingkat KPU Kabupaten/Kota, adalahpenyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakanPemilu di kabupaten/kota.

10. Komisi ...10. Komisi Independen Pemilihan, selanjutnya disingkat

KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang


4/70

4

oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakanPemilu Anggota DPR, DPD, Pemilu DPRD Provinsiatau DPRA dan DPRD Kabupaten/Kota atau DPRK,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikotasebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

11. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia PemungutanSuara, dan Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS.

12. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkatTPS.

13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yangberdomisili di wilayah Republik Indonesia atau diluar negeri.

14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsaIndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yangdisahkan dengan Undang-Undang sebagai warganegara.

15. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telahgenap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebihatau sudah/pernah kawin.

16. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk PemiluAnggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota dan Perseorangan untuk PemiluAnggota DPD.

17. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnyadisebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh

PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran danpemutakhiran data pemilih.

18. Rukun Tetangga/Rukun Warga selanjutnya disingkatRT/RW.

19. Data Kependudukan adalah data agregatkependudukan per kecamatan, Data PendudukPotensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan olehMenteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota,dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat

tinggal di luar negeri yang disediakan oleh MenteriLuar Negeri.

20. Daftar ...

20. Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih SementaraHasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Daftar Pemilih


5/70

5

Tambahan selanjutnya disingkat DPS, DPSHP, DPT,DPTb.

21. Sinkronisasi adalah pencocokan dan penyesuaiandata penduduk dari Menteri Dalam Negeri dan data

Warga Negara Indonesia di luar negeri dari MenteriLuar Negeri dengan DPT Pemilu terakhir yangdimiliki oleh KPU.

22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untukmemperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dariMenteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota,serta mempertimbangkan DPT Pemilu terakhirdengan cara melakukan verifikasi faktual datapemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai

bahan penyusunan daftar Pemilih sementara yangdilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengandibantu oleh PPK dan PPS.

23. Pemilih Khusus adalah Pemilih yang tidak memilikiidentitas kependudukan dan/atau pemilih yang tidakterdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT.

24. Pemilih Khusus Tambahan adalah Pemilih yangmemiliki identitas kependudukan tetapi belumterdaftar dalam DPT dan DPTb.

25. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkatsistem dan teknologi informasi untuk mendukungkerja penyelenggara pemilu dalam menyusun,mengkoordinasi, mengumumkan dan memeliharadata pemilih.

26. Hari adalah hari berdasarkan kalender

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

a.mandiri;b.jujur;c. adil;d.kepastian hukum;e. tertib;f. kepentingan umum;g. keterbukaan;h.proporsionalitas;i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;k.efisiensi; danl. efektivitas.

BAB II ...

BAB II


6/70

6

Pasal 3

(1)Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutansuara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hakmemilih.

(2)Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud padaayat (1) didaftar oleh Penyelenggara Pemilu dalamdaftar Pemilih.

Pasal 4

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara

Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih, kecuali yangditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 5

(1)Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalamdaftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahanatau sebutan lain.

(2)Dalam hal seorang Pemilih memiliki lebih dari 1 (satu)identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemilihtersebut harus menentukan satu di antaranya yangalamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalamKTP untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yangdicantumkan dalam daftar Pemilih.

(3)Dalam hal terdapat Pemilih yang bertempat tinggaltidak sesuai dengan identitas KTP yang dimiliki,Pemilih tersebut diminta menentukan tempatpemungutan suara di mana akan menggunakan hakpilih.

BAB IIIPENYEDIAAN DATA PEMILIH

Bagian KesatuData Kependudukan

Pasal 6

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakanData Kependudukan dalam bentuk :

a.data ...


7/70

7

a. data agregat kependudukan per kecamatansebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerahpemilihan DPRD provinsi dan DPRDkabupaten/kota;

b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun DPS;dan

c. data Warga Negara Indonesia yang bertempattinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPUdalam penyusunan daerah pemilihan dan DPS.

(2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkanpaling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum haripemungutan suara dengan mekanisme sebagai

berikut:a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;b. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi;

danc. Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPU

Kabupaten/Kota.

(3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggaldi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, harus sudah tersedia dan diserahkanMenteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16

(enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3)disinkronisasi oleh Pemerintahbersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterimanya Data Kependudukandari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

(5) Data Kependudukan yang telah disinkronisasi olehPemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) menjadi DP4.

(6) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harusdiserahkan dalam waktu yang bersamaan olehPemerintah dan Pemerintah Daerah paling lambat 14(empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suaradengan mekanisme sebagai berikut:a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU;c. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi;

dan

d. Bupati/Walikota menyerahkan kepada KPUKabupaten/Kota.

(7) Data ...


8/70

8

(7) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia

yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimutakhirkanoleh KPU menjadi data Pemilih dengan

memerhatikan data Pemilih pada Pemilu dan/ataupemilihan gubernur, bupati, dan walikota yangterakhir.

Pasal 7

(1)Penyerahan Data Kependudukan yang berupa dataagregat Kependudukan dari Menteri Dalam Negerikepada KPU, Gubernur kepada KPU Provinsi, danBupati/Walikota kepada KPU Kabupaten/Kotadituangkan dalam berita acara serah terima dalambentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik(softcopy).

(2)Dalam hal terdapat softcopyData Kependudukan yangditerima tersebut tidak lengkap dan/atau tidaksesuai dengan hardcopy Data Kependudukan, KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota segeramelaporkan kepada Pemerintah dan PemerintahDaerah sebagai pihak penyedia Data Kependudukan

untuk diverifikasi dan dilengkapi.

(3)Penyerahan Data Kependudukan yang berupa DP4 dariMenteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikotakepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotaberupa data elektronik (softcopy) dituangkan dalamberita acara serah terima.

(4)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotamelakukan pemeriksaan fisik terhadap dataelektronik (softcopy) DP4 dan data Warga NegaraIndonesia di luar negeri.

(5)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapatmemberikan salinan data elektronik (softcopy) DP4dalam cakram padat kepada Badan PengawasPemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan PanitiaPengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotamelakukan koordinasi teknis sesuai tingkatannyadengan Kementerian Dalam Negeri, PemerintahProvinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelumpenyerahan Data Kependudukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7.

(2) KPU


9/70

9

(2)KPU melakukan pencocokan dan penelitian terhadapDP4 dari Kementerian Dalam Negeri dengan DPTPemilu terakhir untuk menjadi data Pemilih (formulirModel A-KPU).

(3)Data Pemilih (formulir Model A-KPU) sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPUKabupaten/Kota untuk dijadikan bahanPemutakhiran Data Pemilih.

Bagian KeduaDaftar Pemilih

Pasal 9

(1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data Pemilih(formulir Model A-KPU) yang diterima dari KPUsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit memuat nomor kartu keluarga, nomorinduk kependudukan, nama, tempat dan tanggallahir, jenis kelamin, status kawin, alamat, dan jenis

disabilitas Warga Negara Indonesia yang mempunyaihak memilih.

Pasal 10

(1)Dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunandaftar Pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelenggarakanbimbingan teknis dan sosialisasi pemutakhiran datapemilih secara berjenjang sesuai dengantingkatannya.

(2)Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelumverifikasi faktual data Pemilih diselenggarakan olehKPU Kabupaten/Kota.

Bagian KetigaPemutakhiran Data Pemilih

Pasal 11

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran DataPemilih berdasarkan formulir Model A-KPUsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).


10/70

10

(2 ) Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPUKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan setelahditerimanya DP4.

(3) Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih,KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS,dan PPK.

(4 ) Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih,Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda buktitelah terdaftar sebagai Pemilih.

(5) Hasil Pemutakhiran Data Pemilih digunakan sebagaibahan penyusunan DPS.

Pasal 12

(1) Pantarlih dapat terdiri atas perangkat desa/kelurahan atau nama lain, perangkat RW, perangkatRT atau nama lain, dan/atau warga masyarakatsetempat.

(2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS, diangkatdan diberhentikan oleh PPS.

Bagian KeempatTugas dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi dalam persiapanPemutakhiran Data Pemilih meliputi:

a.melakukan bimbingan teknis dan sosialisasipemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih bagiKPU Kabupaten/Kota.

b.menerima data Pemilih (formulir Model A-KPU) dariKPU dan menyampaikan data Pemilih tersebutkepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota dalampersiapan Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:

a.melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran dansosialisasi data Pemilih kepada PPK;


11/70

11

b.membentuk TPS dengan mengalokasikan Pemilihpaling banyak 500 (lima ratus) pemilih ke dalam(formulir Model A.0-KPU) dengan mempertimbangkankondisi geografis dan administrasi wilayah;

c.menyalin data Pemilih berbasis desa/kelurahan(formulir Model A-KPU) dan data Pemilih berbasis

TPS (formulir Model A.0-KPU) ke dalam flashdiscuntuk diserahkan kepada PPK;

d.mencetak dan menandatangani formulir Model A.0-KPU sebelum diserahkan kepada PPS;

e. mencetak dan menggandakan formulir-formulirPemutakhiran Data Pemilih;

f. menyerahkan hasil cetakan data Pemilih berbasis TPS(formulir Model A.0-KPU) kepada PPK untukkemudian diserahkan kepada PPS;

g. data Pemilih berbasis TPS (formulir Model A.0-KPU)yang disampaikan sebagaimana dimaksud padahuruf f diberikan sebanyak 2 (dua) rangkap denganketentuan:

1. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS; dan2. 1 (satu) rangkap untuk bahan verifikasi faktual

oleh Pantarlih.

h.Data Pemilih berbasis TPS yang disampaikan oleh KPUKabupaten/Kota kepada PPS sebagaimana dimaksudpada huruf g disertai dengan formulir-formulirPemutakhiran Data Pemilih dan alat kelengkapanlainnya meliputi:

1. formulir Data Pemilih Baru (formulir Model A.A-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih;

2. formulir Bukti Telah Didaftar (formulir ModelA.A.1-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih;

3. stiker Pemutakhiran Data Pemilih (formulir ModelA.A.2-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih;

4. formulir DPS (formulir Model A.1-KPU);5. formulir DPSHP (formulir Model A.2.-KPU);6. formulir DPSHP Akhir (formulir Model A.2.A-

KPU); dan7. alat tulis untuk Pantarlih berupa spidol, pulpen,

pensil, dan map plastik.

i. formulir Jumlah Bukti Telah Didaftar (formulir ModelA.A.1-KPU) dan stiker Pemutakhiran Data Pemilih(formulir Model A.A.2-KPU) adalah sebanyak jumlahkepala keluarga (KK) di setiap TPS ditambah 5%.

j. KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan semua tugas dantanggung jawab persiapan Pemutakhiran DataPemilih ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakdata Pemilih (formulir Model A-KPU) diterima dari


12/70

12

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab PPK dalam persiapanPemutakhiran Data Pemilih meliputi :

a.melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran DataPemilih kepada PPS dan Pantarlih di wilayah kerjaPPK;

b.membantu KPU Kabupaten/Kota melaksanakansosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih;

c. menyampaikan data Pemilih berbasis TPS (formulirModel A.0-KPU) beserta formulir dan perlengkapanpemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 huruf h kepada PPS; dan

d.PPK menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalampersiapan Pemutakhiran Data Pemilih ini palinglambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Data Pemilihdan perlengkapan pemutakhiran dari KPUKabupaten/Kota.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab PPS dalam persiapanPemutakhiran Data Pemilih meliputi:

a.PPS melaksanakan sosialisasi Pemutakhiran DataPemilih di tingkat desa/kelurahan dan memberikansupervisi serta membantu Pantarlih dalammelakukan verifikasi faktual;

b.PPS setelah menerima data Pemilih, formulir, dan alatkelengkapan Pemutakhiran Data Pemilihsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c,memeriksa kesesuaian jumlah formulir dan alatkelengkapan pemutakhiran sesuai dengan yangdiperlukan;

c. PPS menyerahkan data Pemilih berbasis TPS (formulirModel A.0-KPU), formulir data Pemilih baru (formulirModel A.A-KPU), formulir Bukti Telah Terdaftar(formulir Model A.A.1-KPU), stiker pemutakhiran(formulir Model A.A.2-KPU) dan alat kelengkapanlainnya kepada Pantarlih; dan

d.PPS menyerahkan data Pemilih berbasis TPS, formulirpemutakhiran dan kelengkapan lainnya kepadaPantarlih sebagaimana dimaksud pada huruf c,paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya datapemilih berbasis TPS, formulir pemutakhiran dankelengkapan lainnya dari PPK.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab Pantarlih dalam PemutakhiranData Pemilih meliputi:

a.sebelum melakukan verifikasi faktual, Pantarlihmelakukan koordinasi dengan Ketua RT/RW dan


13/70

13

b.Pantarlih setelah menerima data Pemilih berbasis TPS(formulir Model A.0-KPU), melakukan verifikasifaktual data pemilih dengan cara mendatangi Pemilihsecara langsung;

c. kegiatan verifikasi faktual dilakukan untukmemperbaiki data Pemilih, meliputi:

1. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat,tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih;

2. memperbaiki data Pemilih jika terdapatkesalahan;

3. mencoret Pemilih yang telah meninggal;4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke

daerah lain;5. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari

satus sipil menjadi status anggota TNI/Polri;

6. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17tahun dan belum kawin/menikah pada tanggalpemungutan suara; dan

7. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidakada keberadaannya.

d.Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belumterdaftar dalam data Pemilih sebagaimana dimaksudpada huruf c angka 1 dicatat di dalam formulir DataPemilih Baru (formulir Model A.A-KPU).

e. dalam melakukan pencoretan, perbaikan, maupunmencatat Data Pemilih Baru, Pantarlih harusmendasarkan pada identitas kependudukan yangdimiliki oleh Pemilih, keterangan kepala atau anggotakeluarga dan/atau keterangan perangkat RT/RWsetempat.

f. Pantarlih memberikan formulir salinan Bukti TelahTerdaftar (formulir Model A.A.1-KPU) kepada pemilihyang ditandatangani oleh Pantarlih dan kepalakeluarga Pemilih atau yang mewakili.

g. Pantarlih mengisi, menandatangani dan menempelstiker Pemutakhiran Data Pemilih di rumah yangtelah diverifikasi.

Pasal 18

(1)Dalam hal Pantarlih menemukan Warga NegaraIndonesia yang telah memenuhi syarat sebagaiPemilih namun tidak terdaftar dalam data Pemilihdisebabkan tidak memiliki identitas kependudukan,Pantarlih wajib mencatat Pemilih tersebut ke dalamformulir Model A.A-KPU.

(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmelengkapi dengan surat keterangan dariketua/sekertaris RT setempat atau sebutan lain,bertanggung jawab menjelaskan bahwa yangbersangkutan merupakan warga setempat.

(3) Pantarlih

14


14/70

14

(3)Pantarlih memberikan keterangan Tanpa IdentitasKependudukan pada kolom keterangan Pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),dan selanjutnya secara berjenjang dari PPS, PPK,KPU Kabupaten/Kota dilaporkan kepada KPU

Provinsi.

(4)Dalam hal Pantarlih menemukan Pemilih berdomisili diwilayah kerjanya tetapi memiliki identitaskependudukan dari daerah lain, maka Pantarlihmenanyakan kepada Pemilih di mana akanmenggunakan hak pilihnya.

(5)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yangmenyatakan menggunakan hak pilihnya tidak sesuaidengan alamat identitas kependudukannya, maka

Pemilih tersebut dicatat dalam formulir Model A.A-KPU.

(6)Dalam hal Pemilih memilih menggunakan hak pilihnyadi alamat identitas kependudukannya, Pantarlihtidak perlu mendaftarkannya dalam formulir ModelA.A-KPU.

(7)Dalam hal Pantarlih memiliki wilayah kerja dengankarakter khusus, seperti lahan sengketa, kawasanliar, apartemen, rumah susun, pondok pesantren,dan sebagainya, Pantarlih melakukan pendataanbekerja sama dengan tokoh masyarakat dan/ataupengelola tempat tersebut.

Pasal 19

(1)Kegiatan perbaikan data Pemilih sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditulis tangandalam formulir Model A.0-KPU dan formulir ModelA.A-KPU untuk pengisian Pemilih baru dan memberiparaf pada setiap halaman formulir.

(2)Verifikasi faktual data Pemilih dilaksanakan olehPantarlih paling lama 2 (dua) bulan sejak dataPemilih diterima oleh Pantarlih.

(3)Pantarlih menandatangani formulir Model A.0-KPU danformulir Model A.A-KPU yang telah selesai dilakukanverifikasi faktual.

(4)Pantarlih menyerahkan hasil verifikasi faktual formulirModel A.0-KPU dan formulir Model A.A-KPU besertaalat perlengkapan lainnya kepada PPS paling lambat

14 (empat belas) hari sejak verifikasi faktual selesaidilaksanakan.

BAB IV

15


15/70

15

BAB IV

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Bagian Kesatu

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 20

(1)PPS mengumpulkan hasil Pemutakhiran Data Pemilihformulir Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU, besertaformulir lainnya dari seluruh Pantarlih di wilayahkerja PPS.

(2)Hasil verifikasi data Pemilih formulir Model A.0-KPUdan formulir Model A.A-KPU digunakan oleh PPSuntuk menyusun DPS dengan menggunakan formulirModel A.1-KPU.

(3)PPS menyusun DPS dibantu oleh Pantarlihberdasarkan hasil verifikasi faktual data Pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1(satu) bulan sejak diterima hasil verifikasi faktualdari Pantarlih.

(4)Penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno PPS yangdituangkan dalam berita acara yang ditandatanganioleh Ketua dan Anggota PPS.

(5)DPS yang telah ditetapkan oleh PPS sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh KetuaPPS.

(6)PPS menyerahkan DPS yang telah ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

(7)DPS yang telah ditetapkan oleh PPS dikumpulkan olehPPK dalam bentuk hardcopydan softcopy.

(8)Dalam hal PPK tidak dapat melaksanakanpengumpulan DPS, pengumpulan hardcopy dansoftcopyDPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 21

(1)KPU Kabupaten/Kota memperbanyak DPSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu 1 salinan untukdiumumkan di kantor PPS, 1 salinan untuk arsipPPS, dan 1 salinan untuk diumumkan disekretariat/kantor/lingkungan RT/RW yang memuat

TPS terkait.(2) PPS ...

16


16/70

16

(2)PPS mengumumkan DPS paling lama 14 (empat belas)hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapandari masyarakat dan Peserta Pemilu.

(3)Pemilih dapat memeriksa identitas Pemilih telahterdaftar atau belum terdaftar dalam DPS di LamanKPU.

Pasal 22

(1)PPK menyalin DPS dari seluruh PPS di wilayah kerjaPPK ke dalam format PDF yang tidak bisa diubah.

(2)PPK wajib memberikan salinan DPS kepada yangmewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalambentuk salinan softcopydalam cakram padat denganformat PDF yang tidak bisa diubah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan untukmendapatkan masukan dan tanggapan.

(3)PPK menyerahkan salinan data elektronik (softcopy)DPS dalam cakram padat dengan format PDF yangtidak bisa diubah kepada Panitia Pengawas PemiluKecamatan.

(4)Penyerahan salinan DPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) disertai dengan berita acaraserah terima.

(5)Dalam hal PPK tidak dapat melakukan kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyalinanDPS dalam PDF yang tidak bisa diubah dilakukanoleh KPU Kabupaten/Kota dan diserahkan kepada

yang mewakili peserta pemilu di tingkat kecamatandan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melaluiPPK.

Pasal 23

(1)Masukan dan tanggapan terhadap DPS darimasyarakat dan peserta pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus telahditerima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) harisejak DPS diumumkan.

(2)PPS menyediakan formulir Model A.1.A-KPU bagimasyarakat dan Peserta Pemilu untuk memberikanmasukan dan tanggapan terhadap DPS.

(3)Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukanharus menunjukkan identitas diri atau surat

keterangan yang sah lainnya.

(4)PPS menyalin dan melakukan rekapitulasi masukandan tanggapan masyarakat terhadap DPS.

(5)PPS wajib melakukan verifikasi terhadap masukan dantanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

17


17/70

(6)PPS memperbaiki DPS berdasarkan hasil verifikasimasukan dan tanggapan dari masyarakat danPeserta Pemilu.

(7)Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan PesertaPemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antaralain:

a.perbaikan penulisan identitas atau data Pemilih;b.penghapusan atau pencoretan Pemilih yang tidak

lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemilih;c.mendaftar Pemilih ke dalam DPS karena belum

terdaftar; dand.menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPS

karena perubahan status anggota TNI/Polri

menjadi status sipil.

Bagian KeduaDaftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Pasal 24

(1)PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan verifikasiatas masukan dan tanggapan dari masyarakat danPeserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) harisejak berakhirnya masukan dan tanggapanmasyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(2)Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh PPS disusun ke dalam DPSHP (formulir ModelA.2.-KPU).

(3)Penetapan DPSHP dilakukan dalam rapat pleno PPSyang dituangkan dalam berita acara yangditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

(4)PPS menyerahkan softcopydan/atau hardcopyDPSHP(formulir Model A.2.-KPU) kepada KPUKabupaten/Kota melalui PPK paling lama 1 (satu)hari setelah penetapan DPSHP.

(5)PPS mengumumkan DPSHP sebagaimana dimaksudpada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari untukmendapatkan masukan dan tanggapan masyarakatdan Peserta Pemilu.

(6)Tanggapan dan masukan masyarakat dan pesertapemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHPdiumumkan.

18


18/70

(7)PPS menyediakan formulir Model A.1.A-KPU bagimasyarakat dan Peserta Pemilu yang akanmemberikan masukan dan tanggapan terhadapDPSHP.

(8)Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukanharus menunjukkan identitas diri atau suratketerangan sah lainnya.

(9)PPS menyalin dan melakukan rekapitulasi masukandan tanggapan masyarakarat terhadap DPSHP.

(10) PPS wajib melakukan verifikasi terhadap masukandan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.

Pasal 25

(1)PPS wajib memperbaiki DPSHP berdasarkan hasilverifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakatdan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (10) paling lama 14 hari sejakberakhirnya pengumuman DPSHP.

(2)Perbaikan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh PPS disusun ke dalam DPSHP Akhir (formulirModel A.2.A-KPU).

(3)Penetapan DPSHP Akhir dilakukan dalam rapat plenoPPS yang dituangkan dalam berita acara yangditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

(4)PPS menyerahkan DPSHP Akhir dalam bentukhardcopydan softcopykepada KPU Kabupaten/Kotamelalui PPK.

Pasal 26

(1)Penyusunan DPS (formulir Model A.1-KPU), DPSHP(formulir Model A.2.-KPU) dan DPSHP Akhir (formulirModel A.2.A-KPU) dilaksanakan secara komputerisasimenggunakan sistem informasi data Pemilih yangtelah disiapkan KPU.

(2)Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh PPS di kantor PPK.

(3)Dalam hal PPS tidak memiliki sumber daya manusiayang mampu mengoperasikan komputer, PPSdibantu PPK dalam menyusun daftar Pemilih.

(4)Dalam hal di PPK komputer tidak bisa dioperasikan,maka PPK dapat menyusun daftar Pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kantor KPUKabupaten/Kota atau disusun secara tulis tangan(manual) dan dibuat salinannya sebagai arsip PPK.

19


19/70

(5)KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan salinan DPS(formulir Model A.1-KPU), DPSHP (formulir ModelA.2-KPU), DPSHP Akhir (formulir Model A.2.A-KPU)kepada KPU Provinsi dan KPU melalui sisteminformasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(6)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotamengumumkan informasi yang merupakan bagiandari DPS, DPSHP yang telah ditetapkan di LamanKPU.

BAB VDAFTAR PEMILIH TETAP

Bagian KesatuPenyusunan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 27

(1)KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPTke dalam formulir Model A.3-KPU berdasarkanDPSHP Akhir yang disampaikan oleh PPS melaluiPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

(2)KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

TPS.

(3)Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPUKabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPUKabupaten/Kota.

(4)Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHPAkhir ditetapkan oleh PPS.

Pasal 28

(1)DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 diserahkan kepada KPU, KPUProvinsi, PPK, dan PPS.

(2)Penyerahan DPT kepada KPU dan KPU Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan menggunakan sistem informasi data Pemilihatau dalam bentuk cakram padat.

(3)DPT yang diserahkan kepada PPK dan PPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5(lima) rangkap:a. 1 rangkap untuk PPK;b. 2 rangkap untuk PPS; danc. 2 rangkap untuk KPPS.

20


20/70

(4)KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan DPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadaperwakilan Peserta Pemilu dan Panitia PengawasPemilu baik di tingkat kabupaten/kota mau pun ditingkat kecamatan dalam bentuk cakram padat

dengan format PDF yang tidak bisa diubah.

(5)Penyerahan salinan DPT kepada perwakilan pesertaPemilu dan Panitia Pengawas Pemilu sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7(tujuh) hari setelah penetapan DPT.

(6)Penyerahan salinan DPT kepada perwakilan pesertaPemilu dan Panitia Pengawas Pemilu sebagaimanadimaksud pada ayat (5) disertai dengan berita acaraserah terima.

Bagian KeduaPengumuman Daftar Pemilih Tetap

Pasal 29

(1)PPS mengumumkan DPT yang diterima dari KPUKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (1) sejak DPT diterima oleh PPS sampaidengan hari pemungutan suara.

(2)PPS mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud padaayat (1) dengan cara menempel salinan DPT di papanpengumuman yang mudah terjangkau masyarakatdan Pemilih penyandang disabilitas.

(3)DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakanKPPS dalam melaksanakan pemungutan suara di

TPS.

(4)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotamengumumkan informasi yang merupakan bagiandari DPT di Laman KPU.

Bagian KetigaRekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 30

(1)KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT dikabupaten/kota.

(2)KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi.(3)KPU melakukan rekapitulasi DPT secara nasional.

(4) R k it l i

21


21/70

(4)Rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPUKabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPUsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) danayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dandituangkan dalam berita acara yang ditandatangani

oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPUKabupaten/Kota.

BAB VIDAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 31

(1)DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapatdilengkapi dengan DPTb.

(2)DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatterdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalamDPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentuPemilih tidak dapat menggunakan haknya untukmemilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

(3)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah keadaan karena menjalankan tugas pada saatpemungutan suara atau karena kondisi tidak terdugadi luar kemauan dan kemampuan Pemilih, misalnyakarena sakit, menjadi tahanan, bencana alam,sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di

TPS di mana yang bersangkutan terdaftar.

(4)DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusunpaling lama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggalpemungutan suara.

Pasal 32

(1)Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pemilih harusmenunjukkan bukti identitas yang sah dan buktitelah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPSasal.

(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkepada PPS asal untuk mendapatkan surat

pemberitahuan DPTb (formulir Model A5-KPU) yangakan digunakan hak memilih di TPS lain.

Pasal 33

(1)PPS berdasarkan laporan Pemilih sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), menelitikebenaran laporan bersangkutan.

22


22/70

(2)Dalam hal Pemilih benar telah terdaftar dalam DPT,PPS mencatat atau memberikan catatan pada kolomketerangan DPTb (formulir Model A.4-KPU) danmemberikan Surat Pemberitahuan DPTb (formulirModel A.5-KPU) dengan ketentuan lembar kesatu

untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar keduasebagai arsip PPS.

(3)Pemilih dengan membawa Surat Pemberitahuan DPTb(formulir Model A.5-KPU) harus melapor kepada PPStempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) harisebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(4)DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diumumkan oleh PPS di tempat umum yang mudahdijangkau oleh masyarakat.

BAB VIIDAFTAR PEMILIH KHUSUS

Pasal 34

(1)DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, selaindapat dilengkapi dengan DPTb sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31, dapat juga dilengkapidengan Daftar Pemilih Khusus.

(2)Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah daftar Pemilih yang memuat Pemilih

yang tidak memiliki identitas kependudukandan/atau Pemilih yang memiliki identitaskependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS,DPSHP, DPT atau DPTb

(3)Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi.

(4)Dalam menyusun dan menetapkan Daftar PemilihKhusus, KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK, danKPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

(1)Dalam hal setelah DPT ditetapkan dan diumumkanmasih terdapat Pemilih yang tidak terdaftar, PPS

mendaftar Pemilih tersebut kedalam Daftar PemilihKhusus (formulir Model A.Khusus).

(2)PPS melakukan verifikasi untuk memastikan bahwaPemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

23


23/70

(3)PPS menyusun Daftar Pemilih Khusus sejak DPTditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari sebelumpemungutan suara.

(4)Ketua dan anggota PPS memberikan paraf pada DaftarPemilih Khusus yang telah disusun.

(5)PPS menyampaikan Daftar Pemilih Khusus (formulirModel A.Khusus) kepada KPU Provinsi melalui PPKdan KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) harisetelah Ketua dan Anggota PPS memberikan parafpada Daftar Pemilih Khusus yang telah disusun.

(6)KPU Provinsi menetapkan Daftar Pemilih Khususberdasarkan usulan PPS paling lama 7 (tujuh) harisebelum pemungutan suara.

(7)Penetapan Daftar Pemilih Khusus oleh KPU Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukandalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi danditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

(8)KPU Provinsi menyampaikan Daftar Pemilih Khususkepada KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, danKPPS.

(9)KPU Provinsi menyampaikan salinan data elektronik(softcopy) Daftar Pemilih Khusus dalam bentuk

cakram padat dalam format PDF yang tidak bisadiubah kepada perwakilan Peserta Pemilu di tingkatprovinsi dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

Pasal 36

Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilihyang memiliki identitas kependudukan (KTP atau Passporatau identitas kependudukan lainnya yang sesuai denganperaturan perundang-undangan) namun tidak terdaftardalam DPT dan DPTb, Pemilih bersangkutan masih dapatdimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan(formulir Model A.T.Khusus) di TPS yang sesuai denganalamat pada identitas kependudukannya.

BAB VIIISISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Pasal 37

(1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakandata pemilih, DPS, dan DPT memiliki sisteminformasi data Pemilih yang dapat terintegrasidengan sistem informasi administrasikependudukan.

24


24/70

(2) Sistem informasi data Pemilih sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan untukmendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalammenyusun, mengkoordinasi, mengumumkan danmemelihara data Pemilih, serta untuk melayani

Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih danmemberikan masukan dan tanggapan terhadapdaftar Pemilih.

(3) Sistem informasi data Pemilih sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan oleh KPU untukmenyusun daftar Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHPAkhir, DPT dan Daftar Pemilih Khusus.

Pasal 38

(1)Sistem informasi data Pemilih sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 dioperasionalkan oleh PenyelenggaraPemilu meliputi KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, dan PPK yang memiliki fungsiberbeda-beda pada masing-masing tingkatan.

(2)Dalam hal di PPK komputer tidak bisa dioperasikan,penyusunan daftar Pemilih dilakukan di KPUKabupaten/Kota atau dilakukan secara manualdengan cara ditulis tangan atau diketik di formulir

yang telah ditentukan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1)Pemutakhiran daftar Pemilih di rumah tahanan,lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakitdilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPKdan PPS setempat, berkoordinasi dengan petugas

rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, danrumah sakit tersebut.

(2)Contoh formulir pemutakhiran Data dan PenyusunanDaftar Pemilih sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan ini.

(3)KPU menetapkan prosedur standar operasi bagi KPU,PPLN dan Pantarlih LN sebagaimana tercantumdalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satukesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini, guna menjamin standarisasi nasionaldalam kegiatan penyusunan daftar Pemilih.

Pasal 40

KPU Provinsi untuk Provinsi Aceh dan KPUKabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, dalamperaturan ini disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.


25/70


26/70

2


27/70

13. Formulir BA.2-KPU : Berita Acara Penyerahan Salinan Daftar PemilihSementara (DPS) Kepada PesertaPemilu/Panwaslu Tingkat Kecamatan PEMILUANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014

14. Model A.1.1-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih SementaraDesa/Kelurahan PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun2014

15. Model A.1.2-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara KecamatanPEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

16. Model A.1.3-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih SementaraKabupaten/Kota PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun

2014

17. Model A.1.4-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara ProvinsiPEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

18. Model A.1.5-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara NasionalPEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

19. Model A.1.A-KPU : Formulir Tanggapan dan Masukan MasyarakatTerhadap DPS/DPSHP

20. Model A.2-KPU : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan PEMILUANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014

21. Model A.2.1-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara HasilPerbaikan Desa/Kelurahan PEMILU ANGGOTADPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014

22. Model A.2.2-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara HasilPerbaikan Kecamatan PEMILU ANGGOTA DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014

23. Model A.2.3-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara HasilPerbaikan Kabupaten/Kota PEMILU ANGGOTADPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014

24. Model A.2.4-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara HasilPerbaikan Provinsi PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun2014

25. Model A.2.5-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara HasilPerbaikan Nasional PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun2014

26. Model A.2.A-KPU : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan AkhirPEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

3


28/70

27. Model A.2.A.1-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara HasilPerbaikan Akhir Desa/Kelurahan PEMILUANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014

28. Model A.2.A.2-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Akhir

Perbaikan Kecamatan PEMILU ANGGOTA DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014

29. Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap PEMILU ANGGOTA DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014

30. Formulir BA.3-KPU : Berita Acara Penyerahan Salinan Daftar PemilihTetap (DPT) Kepada Peserta Pemilu/PanwasluTingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota PEMILUANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2014

31. Model A.3.3-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/KotaPEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

32. Model A.3.4-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi PEMILUANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014

33. Model A.3.5-KPU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap NasionalPEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota Tahun 201434. Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Tambahan PEMILU ANGGOTA

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014

35. Model A.5-KPU : Surat Pemberitahuan DPTb

36. Model A.Khusus : Daftar Pemilih Khusus PEMILU ANGGOTA DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014

37. Model A.KHUSUS.1-

KPU

: Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus

Desa/Kelurahan PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun2014

38. Model A.KHUSUS.2-KPU

: Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus KecamatanPEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014


: Rekapitulasi Daftar Pemilih KhususKabupaten/Kota PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun2014


: Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus ProvinsiPEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014


: Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus NasionalPEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014


29/70

ModelA KPUCONTOH


30/70

PROVINSI :............................... Kecamatan :........................KABUPATEN/KOTA :.............................. Desa/Kelurahan :........................

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatKeterangan

DATAPEMILIH

PemilihanUmumAnggotaDPR,DPD,DPRDProvinsidanDPRDKabupaten/Kota

Tahun2014

No NoKK NIK Nama TempatLahir TanggalLahir Umur

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

Ditetapkandi.,Tanggal,,.,

(.............................................)Haldari...

KPUKabupaten/KotaKetua

ModelA.0KPUCONTOH


31/70


TPS :........................

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatKeterangan

DATAPEMILIH


Tahun2014


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20


(.............................................)Haldari...



32/70

A0.1KPU

L P L+P

1

23

4

5

6

REKAPITULASIDATAPEMILIHDESA/KELURAHAN

PEMILIHANUMUMANGGOTADPR,DPD,DPRDPROVINSIDANDPRDKABUPATEN/KOTA

OLEHPPS

DESA/KELURAHAN :................................

KECAMATAN :................................

KABUPATEN/KOTA:.............................

JumlahPemilih Keterangan

PROVINSI :..............................

No. NomorTPS

CONTOH

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

PANITIAPEMUNGUTAN

SUARA

(.......................................................)

Ditetapkandi...........................,......./....../20.....


33/70

A0.2KPU

L P L+P

1

2

34

5

6

7

Keterangan

REKAPITULASIDATAPEMILIHKECAMATAN


OLEHPPK

KECAMATAN

:...................................

KABUPATEN/KOTA:...................................

PROVINSI :..................................

No. NamaDesa/Kelurahan JumlahTPS JumlahPemilih

CONTOH

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

(.......................................................)

Ditetapkandi.............................,......../...../20...PANITIAPEMILIHANKECAMATAN


34/70

A0.3KPU

KABUPATEN/KOTA:.....................

L P L+P

1

2

3

45

6

7

No. NamaKecamatan Jumlah

Desa/Kel

Jumlah

TPS

JumlahPemilih

REKAPITULASIDATAPEMILIHKABUPATEN/KOTA


OLEHKPUKABUPATEN/KOTA

PROVINSI :.....................

Keterangan

CONTOH

9

10

11

1213

14

15

TOTAL

(.............................................................)

Ditetapkandi...........................,............./....../20....KPUKABUPATEN/KOTA


35/70

A0.4KPU

L P L+P

1

2

3

45

6

7

REKAPITULASIDATAPEMILIHPROVINSI


OLEHKPUPROVINSI

PROVINSI:............

No. NamaKabupaten/Kota Jumlah

Kec.

Jumlah

Desa/Kel

Jumlah

TPS


CONTOH

8

9

10

1112

13

14

15

TOTAL

.................................................................

Ditetapkandi..................., ......................,............KPUPROVINSI

.................................................................


36/70

A0.5KPU

L P L+P

1

2

3

4

56

7

8

REKAPITULASIDATAPEMILIHNASIONAL


OLEHKPU

No. NamaProvinsi Jumlah

Kab/Kota

Jumlah

Kec.

Jumlah

Desa/Kel

Jumlah

TPS


CONTOH

9

10

11

1213

14

15

TOTAL

KomisiPemilihanUmum

(..................................................)

Jakarta,......................................

ModelA.AKPU

DATAPEMILIHBARU

CONTOH


37/70


TPS :........................

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatKeterangan


Tahun2014


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


(.............................................)

PetugasPemutakhiran


38/70

ModelA.1KPU

DAFTARPEMILIHSEMENTARA

Pemilihan Umum Anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

CONTOH


39/70


Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatKeterangan


Tahun2014


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


(.............................................)Haldari...

PanitiaPemungutanSuaraKetua

FORMULIR BA.1-KPUCONTOH


40/70

B E R I T A A C A R A

No : ..........................................

TENTANG RAPAT PLENO PENETAPAN

REK APITULASI DPS / DPSHP / DPSHP Akhir *)

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

Pada hari ini..................Tanggal.........................Bulan..........................Tahun .............., Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan *)............................................................ telah melaksanakan

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Anggota DPR, DPD

dan DPRD Tahun 2014.Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) se- Desa/Kelurahan

*)............................................................. adalah sebagai berikut :

TPSJUMLAH WAJIB PILIH

TOTALLAKI-LAKI PEREMPUAN

..................... .................. ................... ................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya.

Ditetapkan :.................................

Pada Tanggal :.................................

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DESA/K ELURAHAN *).................................................

1. ............................................ Ketua (...)

2. ........................................... Anggota (...)

3. .......................................... Anggota (...)

*) Coret yang tidak perlu



41/70

BERITA ACARA PENYERAHAN

SALINAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

KEPADA PESERTA PEMIL U / PANWASLU *)

TINGKAT KECAMATAN

NOMOR :................................................

Pada hari ini.......................tanggal.......................bulan.................................Tahun................

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :.................................................................................

Jabatan :................................................................................

Dengan ini menyerahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan bentuk salinansoftcopydalam CD

dengan format PDF kepada saudara :

Nama :.................................................................................

Jabatan :.................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.. , .......................20..........

Yang menyerahkan : Penerima :

............................................ ......................................................

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

CONTOH


42/70

A1.1KPU

L P L+P

12

3

4

5

6

DESA/KELURAHAN

:.........................................

KECAMATAN :..........................................

KABUPATEN/KOTA:..........................................

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARADESA/KELURAHAN


PROVINSI :..........................................

No. NomorTPS JumlahPemilih Keterangan

CONTOH

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

1. Ketua

Disahkandalam

rapat

pleno

PPS

Tanggal

........

PANITIAPEMUNGUTANSUARA

Nama TandaTangan............ ............

.......,..........................

2. Anggota

3. Anggota

............ ............

............ ............

CONTOH


43/70

A1.2KPU

L P L+P1

2

3

4

5

6

7

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAKECAMATAN


OLEHPPK

KECAMATAN :..........................................KABUPATEN/KOTA :..........................................

No. NamaDesa/Kelurahan JumlahTPS JumlahPemilih Keterangan

PROVINSI :..........................................

CONTOH

8

9

10

11

12

1314

15

TOTAL

catatan:1)coretsalahsatu

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Nama TandaTangan

.......,..........................DisahkandalamrapatplenoPPKTanggal........

PANITIAPEMILIHANKECAMATAN

............ ............

............ ............

............ ............

4. Anggota

5. Anggota

............ ............

............ ............

A 1 3 KPUCONTOH


44/70

A1.3KPU

L P L+P1

2

3

45

6

7

8

9

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAKABUPATEN/KOTA



KABUPATEN/KOTA

:...................................


Desa/Kel

JumlahTPS JumlahPemilih Keterangan

PROVINSI :...................................

CONTOH

10

11

12

13

14

15

TOTAL

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Nama TandaTangan

.......,..........................DisahkandalamrapatplenoKPUKab/KotaTanggal........

KOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATEN/KOTA

............ ............

............ ............

............ ............

4. Anggota

5. Anggota

............ ............

............ ............

A1 4KPUCONTOH


45/70

A 1.4 KPU

L P L+P1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAPROVINSI


OLEHKPUPROVINSI

PROVINSI:......................

No. NamaKabupaten/Kota JumlahKec. JumlahDesa/Kel


CONTOH

13

14

15

TOTAL

1. Ketua

2. Anggota3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Nama

.......,..........................DisahkandalamrapatplenoKPUProvinsiTanggal........

KOMISIPEMILIHANUMUMPROVINSITandaTangan

............

............

............

............

............

............

........................

............

............

CONTOH


46/70

A1.5KPU

L P L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

JumlahTPS Keterangan

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARANASIONAL


OLEH

KPU

JumlahPemilihNo. NamaProvinsi Jumlah

Kab/Kota

Jumlah

Kec.

Jumlah

Desa/Kel

CONTOH

9

10

11

1213

14

15

TOTAL

KomisiPemilihanUmumKetua

Jakarta.......,..........................

(.....................................)


47/70

ModelA.2KPU

DAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAIKAN


Tahun2014

CONTOH


48/70


Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat KeteranganNo NoKK NIK Nama TempatLahir TanggalLahir Umur

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


(.............................................)Haldari...


A2.1KPUCONTOH


49/70

L P L+P

12

3

4

5

6

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAIKANDESA/KELURAHAN


DESA/KELURAHAN

:.........................................

KECAMATAN :..........................................

KABUPATEN/KOTA:..........................................

PROVINSI :..........................................


7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

1. Ketua

.......,..........................DisahkandalamrapatplenoPPSTanggal........PANITIAPEMUNGUTANSUARA


2. Anggota

3. Anggota

............ ............

............ ............

A2.2KPUCONTOH


50/70

L P L+P1

2

34

5

6

7

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAIKANKECAMATAN


OLEHPPK

KECAMATAN :..........................................KABUPATEN/KOTA :..........................................PROVINSI :..........................................


8

9

10

11 A.2.

12

13

14

15

TOTAL


1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota


PANITIAPEMILIHANKECAMATANNama TandaTangan

............ ............

............ ............

............ ............

4. Anggota

5. Anggota ............ ............

............ ............

A2.3KPUCONTOH


51/70

L P L+P1

2

3

45

6

7

8

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAIKANKABUPATEN/KOTA



KABUPATEN/KOTA

:...................................

PROVINSI :...................................


Desa/Kel


10

11

12

13

14

15

TOTAL

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota


KOMISIPEMILIHANUMUMKABUPATEN/KOTANama TandaTangan

............ ............

............ ............

............ ............

4. Anggota

5. Anggota

............ ............

............ ............

A2.4KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARAHASIL PERBAIKANPROVINSI

CONTOH


52/70

L P L+P1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAIKANPROVINSI


OLEHKPUPROVINSI

PROVINSI:......................

No. NamaKabupaten/Kota JumlahKec. JumlahDesa/Kel


13

14

15

TOTAL

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota


KOMISIPEMILIHANUMUMPROVINSINama TandaTangan

............ ............

............ ............

............ ............

............ ............

............ ............

A2.5KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN NASIONAL

CONTOH


53/70

L P L+P

1

2

3

4

56

7

8

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAIKANNASIONAL


OLEHKPU

No. NamaProvinsi Jumlah

Kab/Kota

Jumlah

Kec.

Jumlah

Desa/Kel


9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

Ketua

Jakarta.......,..........................KomisiPemilihanUmum

.....................................

ModelA.2.AKPU

PROVINSI : ............................... Kecamatan : ........................

DAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAIKANAKHIR


Tahun2014

CONTOH


54/70


Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


(.............................................)Haldari...


A.2.A.1KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR DESA/KELURAHAN

CONTOH


55/70

L P L+P1

2

3

4

5

6

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAIKANAKHIRDESA/KELURAHAN


DESA/KELURAHAN

:.........................................KECAMATAN :..........................................

KABUPATEN/KOTA:..........................................

PROVINSI :..........................................


7

8

9

10

11

1213

14

15

TOTAL

1. Ketua

.......,..........................DisahkandalamrapatplenoPPSTanggal........



2. Anggota

3. Anggota

............ ............

............ ............

A.2.A.2KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR KECAMATAN

CONTOH


56/70

L P L+P1

2

34

5

6

7

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAIKANAKHIRKECAMATAN


OLEHPPK



8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL


1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



............ ............

............ ............

............ ............

4. Anggota

5. Anggota ............ ............

............ ............

ModelA.3KPU

PROVINSI :............................... Kecamatan :........................

DAFTARPEMILIHTETAP


Tahun2014

CONTOH


57/70

KABUPATEN/KOTA :.............................. Desa/Kelurahan :........................

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


(.............................................)Haldari...




58/70

BERITA ACARA PENYERAHAN

SALINAN DAFTAR PEMIL IH TETAP (DPT)

KEPADA PESERTA PEMIL U / PANWASLU *)

TINGKAT K ECAMATAN/ KABUPATEN/KOTA *)

NOMOR :................................................

Pada hari ini.......................tanggal.......................bulan.................................Tahun................

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :.................................................................................

Jabatan :................................................................................

Dengan ini menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan bentuk salinan softcopydalam CD dengan

format PDF kepada saudara :

Nama :.................................................................................

Jabatan :.................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

. , .......................20..........

Yang menyerahkan : Penerima :

............................................ ......................................................

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu

A3.3KPU

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHTETAPKABUPATEN/KOTA

CONTOH


59/70

L P L+P1

2

3

45

6

7

8



KABUPATEN/KOTA

:...................................

PROVINSI :...................................


Desa/Kel


10

11

12

13

14

15

TOTAL

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



............ ............

............ ............

............ ............

4. Anggota

5. Anggota

............ ............

............ ............

A3.4KPU

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHTETAPPROVINSI

CONTOH


60/70

L P L+P1

2

3

4

56

7

8

9


OLEHKPUPROVINSI

PROVINSI:............

No. NamaKabupaten/Kota JumlahKec. Jumlah

Desa/Kel


11

12

13

14

15

TOTAL

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota



............ ............

............ ............

............ ............

............ ............

5. Anggota ............ ............

A3.5KPU

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHTETAPNASIONAL

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DPD DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

CONTOH


61/70

L P L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


OLEHKPU

No. NamaProvinsi JumlahKab

/Kota

Jumlah

Kec.

Jumlah

Desa/Kel


11

12

13

14

15TOTAL

.......,..........................KomisiPemilihanUmum

Ketua

(.....................................)

ModelA.4KPU

PROVINSI :............................... Kecamatan :........................KABUPATEN/KOTA : Desa/Kelurahan :

DAFTARPEMILIHTAMBAHAN


Tahun2014

CONTOH


62/70


Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


(.............................................)Haldari...



63/70

ModelA.KhususKPU

PROVINSI :............................... Kecamatan :........................KABUPATEN/KOTA : Desa/Kelurahan :

DAFTARPEMILIHKHUSUS


Tahun2014

CONTOH


64/70


Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

StatusPerkawinan

B/S/P

JenisKelamin

L/P

AlamatKeteranganNo NoKK NIK Nama TempatLahir TanggalLahir Umur

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


(.............................................)Haldari...

KPUProvinsiKetua

ModelA.KHUSUS.1KPU

REKAPITULASIDAFTARPEMILIHKHUSUS

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DPD DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

CONTOH


65/70

L P L+P1

2

3

4

5


OLEHPPS

DESA/KELURAHAN

:.........................................

KECAMATAN :..........................................

KABUPATEN/KOTA:..........................................

PROVINSI :..........................................


7

8

9

10

11

1213

14

15

TOTAL

1. Ketua

.......,..........................DisahkandalamrapatplenoPPSTanggal........



2. Anggota

3. Anggota

............ ............

............ ............

ModelA.KHUSUS.2KPU


PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

CONTOH


66/70

L P L+P1

2

34

5

6

7


OLEHPPK



8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL


1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



............ ............

............ ............

............ ............

4. Anggota

5. Anggota ............ ............

............ ............

ModelA.KHUSUS.3KPU



CONTOH


67/70

L P L+P1

2

3

4

5

6

7

8

9


KABUPATEN/KOTA

:...................................

PROVINSI :...................................


Desa/Kel


10

11

12

13

14

15TOTAL

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



............ ............

............ ............

............ ............

4. Anggota

5. Anggota

............ ............

............ ............

ModelA.KHUSUS.4KPU


PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

CONTOH


68/70

L P L+P1

2

3

4

56

7

8

9


OLEHKPUPROVINSI

PROVINSI:............

No. NamaKabupaten/Kota JumlahKec. Jumlah

Desa/Kel


10

11

12

13

14

15

TOTAL

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota



............ ............

............ ............

............ ............

............ ............

5. Anggota ............ ............

ModelA.KHUSUS.5KPU



CONTOH


69/70

L P L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OLEHKPU

No. NamaProvinsi JumlahKab

/Kota

Jumlah

Kec.

Jumlah

Desa/Kel


11

12

13

14

15

TOTAL

.......,..........................KomisiPemilihanUmum

Ketua

(.....................................)

ModelA.T.KhususKPU


DAFTARPEMILIHTAMBAHANKHUSUS


Tahun2014

CONTOH


70/70

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

No

NoKK NIK Nama

Tempat

Lahir

Tanggal

Lahir

Umur

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Keterangan

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ditetapkandi.,Tanggal,,.,Ketua

Haldari...

KelompokPenyenggaraPemungutanSuara

(.............................................)

Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013

Documents

Transcript of Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013