PERATURAN DESA PETRANS JAYA NOMOR TAHUN 2018 … · RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN...
Transcript of PERATURAN DESA PETRANS JAYA NOMOR TAHUN 2018 … · RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN...
PERATURAN DESA PETRANS JAYA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PETRANS JAYA
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan
pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten;
b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Desa Petrans Jaya Tahun 2019
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Acara
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 07
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa.
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETRANS JAYA
dan
KEPALA DESA PETRANS JAYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera
Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.
(2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan
Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Petrans Jaya Kecamatan
Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun 2019
(2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan
desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.
BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4
Sistematika RKP Desa meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika
penyusunan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi
pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP
Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait
permasalahan dan isu strategis Desa.
BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil
pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa
berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa,
serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA
Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang
disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang
Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama
Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai
Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA
Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis
rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa
BAB VI PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait
dokumen RKP Desa.
BAB V ISI DAN URAIAN RKP Desa
Pasal 5
Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan RKP Desa
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Kepala Desa Tahun 2019
Pasal 8
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Petrans
Jaya.
Ditetapkan di : Petrans Jaya
Pada Tanggal : …………...2018 Kepala Desa Petrans Jaya
Maulana Malik Sofyana, S.IP
BAB I
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lain
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah
Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan
mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan
transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, serta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu
6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP
Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan
daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan.
RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-
Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya,
prioritas kebijakan supra desa dan/atau hal-hal yang karena keadaan
darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan
tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang bersifat regular.
RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan
pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun
yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran
bersangkutan.
II. LANDASAN HUKUM.
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
22. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014,tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 07 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
III. TUJUAN DAN MANFAAT
1. TUJUAN
Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah
sebagai berikut:
a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang berkekuatan hukum tetap;
b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan
di desa;
c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. MANFAAT
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa;
b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
VI. SITEMATIKA PENYUSUNAN
Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga
tahapan, tahapan tersebut adalah :
1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa,
Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa,
mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan
analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan.
Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis
kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi
data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian
ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan
sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP
Desa dan perhitungan anggarannya.
2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa
Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku
kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan
darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati
kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang,
dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan
kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat
Keputusan (SK) Kepala Desa.
3. Tahap Sosialisasi
Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat
dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya
akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB
Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam
kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap
pelaksanaannya.
Langkah-langkah Penyusunan
1. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa
Penyusunan RKP Desa merupakan kelanjutan dari proses
penyusunan RPJM Desa, dan pelaksanaan kegiatannya tetap
dijalankan oleh Pokja (Tim) Perencana Desa yang sama. Beberapa
istilah sering dipergunakan untuk tim ini, yaitu Tim Penyelenggara
Musrenbang (TPM) Desa atau Tim Penyusun RKP Desa. Istilah apa
pun yang digunakan, intinya adalah tim yang bertugas
menyelenggarakan dan memandu proses sejak dari persiapan,
pelaksanaan musrenbang sampai paska musrenbang.
Keluaran (output) dari tahap ini adalah:
• SK Kepala Desa tentang Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim
Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa
yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP Desa.
• Pokja (Tim) Perencana desa yang siap menjalankan tugasnya
setelah memperoleh pembekalan yang diperlukan.
Susunan Tim ini biasanya sebagai berikut:
• Kepala Desa selaku pembina dan pengendali kegiatan;
• Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan (Ketua Tim);
• Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa selaku
penanggungjawab pelaksana kegiatan, termasuk membentuk tim
pemandu.
Tugas-tugas tim RKP Desa ini antara lain: melakukan
pertemuan/rapat-rapat panitia, membentuk Tim Pemandu,
mengidentifikasikan peserta dan mengundang peserta, menyusun
jadwal dan agenda, dan menyiapkan logistik.
Tim pemandu bertugas untuk mengelola proses dan
memfasilitasi pertemuan/musyawarah seperti kegiatan
kajian/analisis data, lokakarya desa, dan pelaksanaan musrenbang
desa.
2. Mereview (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa
Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau
Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan reviuw terhadap
dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu sebagai
tahap awal pelaksanaan tugasnya. Bagi desa–desa yang sudah
mempunyai RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan
merujuk pada program dan kegiatan indikatif yang sudah disusun
dalam dokumen rencana 5 tahun tersebut. Sedang bagi desa yang
belum mempunyai RPJM Desa, pada tahap pra musrenbang RKP
Desa harus dimulai dari penggalian kebutuhan dan permasalahan
masyarakat melalui musyawarah dusun/RW.
3. Analisis Data Kerawanan Desa
Untuk penyusunan RKP Desa, kajian desa bersama masyarakat
(Participatory Rural Appraisal/PRA dengan proses yang cukup
panjang yaitu musyawarah dusun/RW dan kajian kelompok sektoral)
tidak perlu dilakukan. PRA cukup dilakukan setiap penyusunan
RPJM Desa. Walau dokumen RPJM Desa sudah menyusun program
dan kegiatan indikatif selama 5 tahun, namun data/informasi terkini
perlu dicek kembali. Analisis data yang dilakukan disebut sebagai
“analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa”. Hasil
analisis ini akan menjadi salah satu materi yang dipaparkan saat
pelaksanaan musrenbang.
Kegiatan ini melibatkan kepala dusun, pemuda dan perempuan.
Hasilnya didampingkan dengan data tahun lalu, untuk dianalisa dan
dicari program apa yang lebih baik dilanjutkan, ditambah, dikurangi,
dan sebagainya. Jadi, sifat dokumen RPJM Desa tidaklah “harga mati”
tetapi juga bukan berarti dengan mudah diubah/diganti program
maupun kegiatannya.
Analisis data kerawanan ini digunakan untuk mengkaji ulang
dokumen RPJM Desa, khususnya mengenai prioritas masalah dan
kegiatan yang akan disusun untuk RKP Desa tahun berikutnya. Data-
data kerawanan desa meliputi:
• Berapa jumlah KK miskin sekarang;
• Berapa warga yang menganggur sekarang;
• Berapa anak yang putus sekolah dan yang rawan putus sekolah
sekarang;
• Berapa jumlah kematian ibu, bayi dan balita selama setahun terakhir;
• Berapa orang (terutama ibu, bayi, balita) yang mengalami kurang gizi;
• Berapa kasus wabah penyakit yang terjadi selama setahun terakhir;
• Dan sebagainya yang dianggap isu-isu darurat/rawan terkait
kemiskinan, gangguan kesejahteraan atau gangguan pemenuhan 10
hak dasar.
4. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa
Sama seperti cara penyusunan draft rancangan awal RPJM Desa,
draft RKP Desa bisa dilakukan dengan Lokakarya Desa yang melibatkan
warga masyarakat, bisa juga dilakukan dengan rapat Pokja (Tim)
Perencana desa. Secara umum, langkah-langkah penyusunan RPJM
Desa dan RKP Desa sama saja, hanya penyusunan RKP Desa lebih
ringkas/sederhana. Untuk RKP Desa dilakukan lokakarya desa. Peserta
lokakarya adalah berbagai komponen desa (terdiri dari Sekretaris Desa
sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan : LPM,
Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), biasanya juga melibatkan
unsur kecamatan dan unsur UPTD atau SKPD.
Proses lokakarya penyiapan RKP Desa adalah sebagai berikut:
Persiapan:
Menyusun jadwal dan agenda, mengumumkan secara terbuka kepada
masyarakat mengenai agenda lokakarya desa, membuka
pendaftaran/mengundang calon peserta, menyiapkan peralatan, bahan
materi dan notulen.
Pelaksanaan:
• Pendaftaran peserta lokakarya.
• Pemaparan tujuan, metode serta keluaran lokakarya oleh Tim
Perencana Desa.
• Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program desa.
Narasumber dari Desa: tokoh masyarakat, pengurus Kelembagaan
Masyarakat Desa, LSM yang bekerja di Desa tersebut. Topik-topik
pembahasannya adalah: Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya
(RKP Desa sebelumnya),Pemaparan dan analisa kegiatan di dalam
dokumen RPJM Desa dan Pemaparan dan analisa keadaan darurat
desa.
• Pemaparan dan analisa kebijakan dan arah program supra desa.
Narasumber: dari Kecamatan (Camat /yang mewakili, Kasi PMD,
Kepala UPTD/yang mewakili) dan Kabupaten (DPRD dari Dapil yang
bersangkutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat).
• Pengembangan draft rancangan awal RKP Desa : Penentuan draf
prioritas pembangunan tahun yang akan datang dan Penyusunan draf
matrik program dan kegiatan RKP Desa.
• Penandatanganan berita acara dan penutupan lokakarya.
5. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang
Setelah dokumen draft RKP Desa tersusun, panitia pendukung
bertugas untuk menyiapkan logistik (tempat, alat dan bahan/materi)
untuk kegiatan pelaksanaan musrenbang. Undangan disebarkan kepada
warga masyarakat dan pemangku kepentingan serta kegiatan
diumumkan secara terbuka. Jadwal dan agenda disusun oleh tim
pemandu. Tim pemandu dan tim notulen mengadakan persiapan teknik
memandu dan mendokumentasikan hasil musrenbang.
6. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan pihak yang
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang
akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana
kegiatan tahun anggaran berikutnya (tahun yang direncanakan).
Perserta Musrenbang RKP Desa adalah berbagai komponen desa (terdiri
dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan
beranggotakan : LPM, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan), unsur
Kecamatan, unsur SKPD, ditambah unsur DPRD dari daerah pemilihan
(dapil) bersangkutan.
Tujuan musrenbang RKP Desa:
• Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan
kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sbb :
Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan
dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA
Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan
sumber lain yang tidak mengikat, dan Prioritas kegiatan desa yang
akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD
kabupaten/kota, APBD Propinsi, APBN.
• Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan
diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan
pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD);
• Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan
daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan
untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau
SKPD) tahun berikutnya.
Penting untuk diperhatikan:
a. Pada prakteknya, lebih banyak desa membawa usulan kegiatan
skala desa ke musrenbang kecamatan sehingga tidak dapat
diakomodir oleh program supra desa terutama SKPD. Usulan yang
dibawa dari desa ke atas semestinya yang bukan kegiatan skala
desa, tapi kegiatan skala kecamatan atau kabupaten.
b. Seringkali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan skala
desa dengan skala kabupaten. Biasanya akan muncul usulan
kegiatan baru yang di bawa oleh peserta musrenbang yang tidak
mengikuti proses sebelumnya.
c. SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan untuk
skala kabupaten kadang tidak sinkron dengan Rancangan Renstra
SKPD.
d. Masih minimnya keterlibatan warga miskin dan perempuan
sehingga perlu diterapkan kuota jumlah peserta perempuan.
7. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa
Draft RKP Desa kemudian diperbaiki berdasarkan hasil
musrenbang di dalam rapat Pokja (Tim) Perencana Desa. Setelah itu,
dilakukan pemeriksaan dokumen RKP Desa oleh Kades.
8. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa
Penyusunan draf Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP
Desa dilakukan oleh sekretaris desa. Draft Surat Keputusan Kepala
Desa tentang RKP Desa diserahkan kepada Kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.
9. Sosialisasi
Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib
disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa. Materi
Sosialiasasi adalah Lampiran SK RKP Desa yang memuat program
dan kegiatan tahun bersangkutan. Media sosialisasi RKP Desa
sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing – masing desa.
Beberapa alternatif media sosialisasi yang bisa digunakan antara lain:
Forum masyarakat baik formal maupun non formal, poster RKP Desa
dan APB Desa, papan informasi desa, papan informasi
dusun/RW/RT, dan sebagainya.
Sasaran sosialisasi di tingkat desa adalah: warga masyarakat
pada umumnya, toga, tomas, Lembaga Masyarakat Desa (LKMD, PKK,
RW, RT, dsb), kelompok-kelompok kepentingan (kelompok tani,
kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.).
Sasaran sosialisasi di tingkat supra desa adalah: Pemerintah
(kecamatan, BAPPEDA, SKPD terkait), DPRD (Komisi DPRD terkait,
anggota DPRD dari perwakilan daerah pemilihan bersangkutan).
V. SITEMATIKA
RKP Desa Petrans Jaya Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. BAGIAN I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Tujuan dan Manfaat
b. BAGIAN II : EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
A. Gambaran Umum dan Kondisi Desa
B. Evaluasi RKP Tahun Sebelumnya
c. BAGIAN III : PRIORITAS ANGGARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN
A. Rencana Prioritas Pembangunan Desa
B. Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
d. BAGIAN IV : PENUTUP.
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1.Rekapitulasi Program dan Kegiatan RKP Desa
2. Usulan Kegiatan Musrenbangdes RKP Desa
3. Pagu Indikatif Desa
4. Beriata Acara Musyawarah RKP Desa
5. Daftar Hadir Peserta Musyawarah
6. Foto Kegiatan Musyawarah
PROFIL DESA PETRANS JAYA
I. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
a. VISI DAN MISI
Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari
Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan
berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi
Desa.
Visi-Misi Desa Petrans Jaya disamping merupakan Visi-Misi Calon
Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama
masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara
partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.
Adapun Visi Desa Petrans Jaya sebagai berikut :
“TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN GUNA
TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AMAN, TENTRAM, JUJUR,
DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA “
Sedangkan Misi Desa Petrans Jaya adalah :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintahan
maupun masyarakat desa;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan perkebunan;
3. Meningkatkan kegiatan Sosial, Kebudayaan dan Keagamaan;
4. Meningkatkan kwalitas pelayanan masyarakat;
5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Ekonomi Masyarakat;
6. Menggali Potensi SDA Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli
Desa.
7. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan
ketertiban desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan
Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan
keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan
masyarakat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka
harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan
perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Manteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil
masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan
transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa,
konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB
Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran ini
merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa, sehingga
masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara
menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.
b. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA
1. Sejarah Desa
Tahun 1985 Pemeritah mengadakan program Trasmigrasi dan
saat itu para penduduk yang umumnya didominasi oleh penduduk
dari jawa mengikuti program tersebut, Desa Petrans Jaya Kecamatan
Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu Desa
Transmigrasi yang mulai dihuni pada Tahun 1986, penduduk
transmigran yang berasal dari Jawa Tengah dan sebagian penduduk
transmigran dari Daerah Istimewa Jogjakarta. Pada awalnya Desa
Petrans Jaya sebelum menjadi Desa Defenitif lebih dikenal dengan
sebutan SP 3 Sopoyono yang induk perintahan Desanya menginduk
pada Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti hal ini terlihat
Sertipikat tanah milik Warga Desa Petrans Jaya Beralamat SP 3 Desa
Muara Megang, pada tahun 1988 didefinitifkan menjadi sebuah desa
yang diberi nama Desa Petrans Jaya Pada awalnya masyarakat Desa
Petrans Jaya terdiri dari 250 Kepala Keluarga tersebar di empat
Dusun. Petrans Jaya sendiri diambil dari kata Petrans dan Jaya yang
mempunyai makna Petani Transmigrasi Jaya. Masyarakat
Transmigrasi Desa Petrans Jaya diberi Tanah Seluas 2,25 Hektar oleh
Departeman Transmigrasi, terdiri dari 0,25 Hektar Lokasi Pekarangan
1 Hektar Lahan Usaha satu dan 1 Hektar lahan Usaha dua, pada
Tahun 1992 Departemen Transmigrasi menyelengarakan penambahan
Kepala Kelurga sebanyak 120 Kepala Keluarga terdiri dari Pemecahan
Kepala Keluarga dan masyarakat local dan diberikan tanah yang
sama yaitu 0,25 Hektar Lahan Pekarangan, 2 Hektar Lahan Usaha
atau Peladangan. Agama mayoritas yang dianut masyarakat adalah
agama Islam.
2. Demografi
Berdasarkan pada data administrasi pemerintah Desa Petrans
Jaya jumlah penduduk sampai tahun 2019 tercatat di Buku Induk
Penduduk ( BIP ) sebanyak 1.649 jiwa, dengan rincian penduduk laki-
laki sebanyak 846 jiwa dan perempuan sebanyak 803 jiwa dengan
total jumlah kepala keluarga sebanyak 482 KK.
Penduduk desa Petrans Jaya dilihat dari kelompok usia
adalah sebagai berikut : terbesar berusia antara 14 sampai 56 tahun
yaitu sebanyak 1.041 orang, sedangkan terkecil adalah usia antara 0
sampai 14 tahun yaitu sebanyak 339 orang dan usiah lebih dari 56
tahun sebanyak 269 orang
Kondisi tingkat pendidikan formal penduduk Desa Petrans
Jaya adalah sebagai berikut : belum sekolah sebanyak 55 orang, yang
tidak pernah bersekolah sebanyak nihil, tamat SD/sederajat
sebanyak 21 orang, Tamat SLTP/sederajat sebanyak 25 orang, tamat
SLTA/sederajat sebanyak 29 orang, tamat sarjana/sederajat sebanyak
4 orang.
Prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Petrans Jaya
antara lain 1 Unit TK/ PAUD,1 Unit RA, 1 Unit SD Negeri, dan 1 Unit
MTs, serta TPA/TPQ yang tersedia di setiap Masjid ataupun
Musholah.
Untuk kondisi kesehatan masyarakat Desa Petrans Jaya
berangsur membaik karena terdapat Polindes Dan Pustu yang
masing-masing ada tenaga medisnya.
3. Keadaan Sosial
Mengenai keadaan sosial dan kesejahteraan Penduduk
memang belum merata karena masih terdapat 57 KK berpenghasilan
Rendah.Masyarakat desa Petrans Jaya adalah 90 % suku Jawa dan
10 % suku Sumatera yang setiap hari tertentu mengadakan kegiatan
gotong royong. Semangat gotong royong masih tetap kental, terlihat
setiap ada kerja bhakti semua unsur masyarakat antusias
menyelesaikannya dan turut andil dalam kegiatan tersebut. Penduduk
Desa Petrans Jaya mempunyai rasa toleransi yang tinggi terlihat dari
suasana rukun dan saling menghormati antar sesama warganya.
4. Keadaan Ekonomi
Mata pencaharian penduduk Desa Petrans Jaya mayoritas
adalah sebagai petani/Pekebun sebanyak 331 Orang, Buruh Tani 64
Orang,Pegawai Negeri Sipil 5 Orang, Pedagang Barang Kelontong 9,
Perawat Swasta 1 Orang, Guru Swasta 6 Orang, Pedagang Keliling 1
orang, Tukang Kayu 1 Orang, Tukang Batu 2 Orang, Pembantu
Rumah Tangga 1 Orang, Karyawan Perusahaan Swasta 35 Orang,
Wiraswasta 183 Orang, Buruh Harian Lepas 28 Orang, Sopir 25
Orang, Tukang Jahit 3 Orang, Karyawan honorer 5 Orang.
Potensi pertanian Desa Petrans Jaya adalah sebagai berikut :
lahan perkebunan Karet 225 Ha, Lahan Perkebunan Sawit 1.465 Ha,
persawahan - Ha. Potensi peternakan Desa Petrans Jaya adalah Sapi
85 ekor, Kerbau - Ekor, Bebek 250ekor, Ayam 1329 ekor dan Kambing
478 ekor. Perekonomian Desa Petrans Jaya Bagi yang tidak memiliki
kebun bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit milik warga Desa
Petrans Jaya yang dikelola oleh Perusahaan atau kebun plasma,
sebagian bekerja di PT Djuanda Sawit dan sebagian kecil bekerja di
kebun pribadi milik perorangan dan Selebihnya untuk mengisi waktu
luang banyak yang mengembala ternak atau mencari pakan ternak
berupa rumput.
II. EVALUASI RKPDes TAHUN SEBELUMNYA
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui
analisis terhadap kesesuaian antara Program dan kegiatan yang terdapat
dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2018 dengan Inplementasi
pelaksanaan pembangunan tahun 2018. Dari hasil analisis tersebut di
peroleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :
No Bidang Sumber anggaran
Volume Besaran
anggaran Realisasi
Kegiatan
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
PADES/BHP
/ADD/DD 507.802.203
99 %
a. Siltap Kepala Desa dan
Perangkat Desa ADD 14 Orang 186.600.000
100 %
b. Tunjangan BPD ADD 9 Orang 101.400.000 100 %
c. Asurasi
Meninggal Dunia ADD 1 Tahun 2.400.000 100 %
d. Tunjangan
bendahara desa DD/ADD 1 Orang 12.000.000
100 %
e. Tunjangan Beban Kerja
Bendahara Desa ADD 1 Tahun 4.200.000
100 %
f. Tunjangan jabatan kehormatan
perangkat dan
Kepala Desa
ADD 1 Tahun 68.400.000
100 %
g. Penghasilan
Tambahan
Kepala Desa BHP 1 Tahun 726.000 100 %
h. Penghasilan
Tambahan BHP 1 Tahun 479.753 100 %
Sekertaris Desa
i. Penghasilan Tambahan
Kepala Urusan BHP 1 Tahun 1.092.555 100 %
j. Penghasilan
Tambahan
Kepala Urusan BHP 1 Tahun 1.092.555
100 %
k. Penghasilan
Tambahan
Kepala Dusun BHP 1 Tahun 2.185.110
100 %
l. Kegiatan Operasional
Desa
ADD 1 Tahun 46.476.300
100 %
m. Kegiatan
Operasional BPD ADD 1 Tahun 14.500.000 100%
n. Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Desa
ADD 1 Tahun 13.850.000 100%
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
100%
a. Pembangunan Drainase Dusun
II DD 190 m 99.913.778
100 %
b. Pembangunan Drainase Dusun
III DD 235 m 124.892.222
100 %
c. Pembangunan Jalan Rabat
Beton Dusun VI DD
430 x 1,5 x 0,15 m
150.000.000
100%
d. Pembangunan
Lapangan
Badminton DD
11 x 19 x 0,10 m
30.200.000 100%
e. Pembangunan
MCK Dusun VI DD 1 Unit 38.000.000 100%
f. Pembangunan Pengerasan
Jalan Dusun I DD
400 x 3 x 0,15 m
91.132.000 100%
g. Pembangunan Pengerasan
Jalan Dusun IV DD
500 x 3 x
0,15 115.900.000 100%
h. Pembangunan Pengerasan
Jalan Dusun V DD
308 x 3 x 0,15
71.600.000 100%
i. Pembangunan Plat Deuker
Dusun I DD 1 x 6 m 11.500.000 100%
j. Pembangunan
Plat Deuker
Dusun IV DD 1 x 6 m 11.500.000 100%
k. Pembangunan
Plat Deuker
Dusun VI DD 1 x 6 m 11.500.000 100%
l. Pembangunan Tembok Penahan
Tanah Dusun I DD 40 x 1,7 m 35.000.000 100%
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
a. Kegiatan
Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
ADD/PBH 1 Tahun 25.500.000 100 %
b. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan
Ketertiban
ADD 1 Tahun 7.200.000 100%
c. Kegiatan Pembinaan
Pemuda dan
Olahraga
ADD 1 Tahun 10.000.000 100%
d. Kegiatan Pembinaan
Organisasi
Perempuan
ADD 1 Tahun 20.000.000 100%
e. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Umat
ADD 1 Tahun 6.000.000 100%
Beragama
4. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
a. Kegiatan
Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat
DD 1 Tahun 10.000.000 100 %
b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Lembaga
Masyarakat
PBH 1 Tahun 5.000.000 100%
c. Kegiatan
Pemberdayaan Posyandu, UP2K
dan BKB
DD 1 Tahun 25.000.000
100%
d. Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat
DD 1 Tahun 32.200.000 100%
e. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat
Guna
DD 1 Tahun 3.000.000 100%
f. Kegiatan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) DD 1 Tahun 19.500.000 100%
g. Kegiatan Pelayanan Pendidikan
Informasi dan
Kebudayaan
DD/PBH 1 Tahun 48.000.000 90%
h. Kegiatan
Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat
DD 1 Tahun 10.000.000 100 %
i. Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Masyarakat
PBH 1 Tahun 5.000.000 100%
j. Kegiatan
Pemberdayaan Posyandu, UP2K
dan BKB
DD 1 Tahun 25.000.000 100%
k. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat
DD 1 Tahun 32.200.000 100%
l. Kegiatan Pelatihan
Teknologi Tepat
Guna
DD 1 Tahun 3.000.000 100%
m. Kegiatan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) DD 1 Tahun 19.500.000 100%
n. Kegiatan Pelayanan
Pendidikan Informasi dan
Kebudayaan
DD/PBH 1 Tahun 48.000.000 90%
o. Kegiatan
Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat
DD 1 Tahun 10.000.000 100 %
BAB III
PRIORITAS ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
1. Rencana Prioritas Pembangunan Desa
Prioritas Kebijakan program pembangunan Desa Petrans Jaya
yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2019 sepenuhnya didasarkan
pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan
masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program
pembangunan yang yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan
pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk
mengulangi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat,
terutama upaya meningkatkan keperpihakan pembangunan
terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti
pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian
arah kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan
aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.
Rumusan Prioritas kebijakan program pembangunan Desa
Petrans Jaya secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :
BIDANG / JENIS KEGIATAN LOKASI VOLUME KET
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Kepala Desa
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Tunjangan Kepala Desa
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Tunjangan Komunikasi Kepala Desa
Desa Petrans Jaya
1 Orang
b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Sekretaris Desa
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Kepala Seksi
Desa Petrans Jaya
3 Orang
- Kepala Urusan
Desa Petrans Jaya
3 Orang
- Kepala Dusun
Desa Petrans Jaya
6 Orang
- Staf Kaur Keuangan
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Staf BPD
Desa Petrans Jaya
1 Orang
c. Tunjangan Perangkat Desa
- Tunjangan Sekretaris Desa
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Tunjangan Kepala Seksi
Desa Petrans Jaya
3 Orang
- Tunjangan Kepala Urusan
Desa Petrans Jaya
3 Orang
- Tunjangan Kepala Dusun
Desa Petrans Jaya
6 Orang
- Tunjangan Komunikasi Perangkat Desa
Desa Petrans Jaya
14 Orang
d. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa
Desa Petrans Jaya
14 orang
e. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD dll)
- ATK
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Belanja Air, Listrik dan Telp
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Perjalanan Dinas
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Makan Minum Rapat
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- BBM
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Pemeliharaan dan Bayar Pajak
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Publikasi Media Massa
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Pengadaan Baju Batik Mura Sempurna
Desa Petrans Jaya
10 Orang
- Pengadaan Training dan Kaos Olah Raga
Desa Petrans Jaya
3 Orang
- Honor PKPKD
a). Kepala Desa
Desa Petrans Jaya
1 Orang
b). Sekretaris Desa
Desa Petrans Jaya
1 Orang
c). Kepala Urusan
Desa Petrans Jaya
3 Orang
d). Kepala Seksi
Desa Petrans Jaya
3 Orang
e). Pejabat Pengadaan
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Honor PPKD Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
a). Ketua (Kasi/Kaur kecuali Kaur. Keuangan) 1 Orang
b). Sekretaris (Kelembagaan) 1 Orang
c). Anggota (Kelembagaan) 1 Orang
f. Penyediaan Tunjangan BPD
- Ketua BPD (1 Org x 1.575.000,- x 12 bln)
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Wakil Ketua BPD (1 Org x 1.312.500,- x 12 bln)
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Sekretaris (1 Org x 1.155.000,- x 12bln)
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Anggota BPD (6 Org x 1.050.000,- x 12 bln)
Desa Petrans Jaya
6 Orang
- BPJS BPD (9 x 180.000 x 12 Bulan)
Desa Petrans Jaya
9 Orang
- Tunjangan Komunikasi BPD
Desa Petrans Jaya
9 Orang
g. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)
- ATK
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Perjalanan Dinas
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Uang Sidang BPD, dan Anggotanya
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Pengisian BPD Desa Petrans Jaya
1 Tahun
Lain-Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
- Pengelola Aset Desa (1 Org x 300.000,- x 12 bln) Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Pengelola Perpustakaan (1 Org x 300.000,- x 12 bln)
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Penjaga Kantor Desa (1 Org x 300.000,- x 12 bln) Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Operator Siskeudes Desa (1 Org x 350.000,- x 12 bln)
Desa Petrans Jaya
1 Orang
- Operator Profil Desa (1 Org x 750.000 Per semester)
Desa Petrans Jaya
1 Orang
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan
Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa
- Pembelian Mesin Genset
Desa Petrans Jaya
1 Unit
- Pembelian Meja Rapat
Desa Petrans Jaya
12 Unit
- Pembelian Kursi Plastik
Desa Petrans Jaya
300 Bh
- Pembelian Kursi Tamu Sekdes & BPD
Desa Petrans Jaya
2 Set
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Gedung/Prasarana Kantor Desa**)
- Pembuatan Teralis Pintu dan Jendela Kantor Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Pembangunan Lanjutan 29 Kantor Desa Desa Petrans Jaya
1 Tahun
Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa
- Operasional Gotong Royong
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
Sub Bidang Pertanahan
- Petugas Pemungut Pajak Desa Petrans Jaya
1 Tahun
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
a. Sub Bidang Pendidikan
Penyelenggara PAUD/TK/TPA
1. Bantuan Insentif Guru PAUD/RA
Desa Petrans Jaya
2 Orang
2. Makanan Gizi Siswa PAUD/RA Desa Petrans Jaya
1 Tahun
3. Bantuan Guru Ngaji Desa Petrans Jaya
9 orang
4. Alat Tulis Kantor TPA Desa Petrans Jaya
1 Tahun
5. Pengadaan Buku Perpustakaan Desa Petrans Jaya
1 Tahun
b. Sub Bidang Kesehatan
Penyelenggara Pos Kesehatan Desa /Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)
1 Bantuan Insentif Kader Kesehatan Desa Petrans Jaya
2 Orang
2 Bantuan Insentif Kader Posyandu Desa Petrans Jaya
10 Orang
3 Poskesdes/Polindes/Posyandu Desa Petrans Jaya
1 Tahun
4 Meja Pelayanan Posyandu Desa Petrans Jaya
1 Tahun
5 Makanan dan Gizi Sehat Balita Desa Petrans Jaya
1 Tahun
6 Makanan dan Gizi Sehat Lansia Desa Petrans Jaya
1 Tahun
c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Pengerasan Jalan Dusun 02 750 M
2 Pengerasan Jalan Dusun 04 200 M
3 Jalan Usaha Tani Dusun 05 250 M
4 Jalan Cor Beton Dusun 01 200 M
5
Rigid Jalan Poros Desa Desa Petrans Jaya
2000 M
6
TPT Lapangan Sepak Bola Desa Petrans Jaya
1 Thn
7
Gedung Serba Guna Desa Petrans Jaya
1 Unit
8 TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun 01 1.500 M
9 Jalan Cor Beton Dusun 01 150 m
10 Plat Deuker Dusun 01 4 Unit
11 TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun 02 1000 M
12 Jalan Cor Beton Dusun 02 50 M
13 Jalan Rabat Beton Dusun 02 250 m
14 Plat Deuker Dusun 02 5 Unit
15 Pengerasan Jalan Dusun 02 1000 m
16 MCK Dusun 03 2 unit
17 Plat Deuker Dusun 03 1 Unit
18 Jalan Cor Beton Dusun 03 100 M
19 TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun 04 200 M
20 Jalan Cor Beton Dusun 04 200 M
21 Pengerasan Jalan Dusun 04 200 M
22 Plat Deuker Dusun 04 3 Unit
23 Lampu Jalan Dusun 04 9 Unit
24 Jalan Setapak Dusun 05 300 m
25 Jalan Cor Beton Dusun 05 200 M
26 TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun 05 200 M
27 Perkerasan Jalan Sirtu Dusun 05 250 M
28 Lampu Jalan Dusun 05 3 Unit
29 Plat Deuker Dusun 06 1 Unit
30 MCK Umum Dusun 06 1 Unit
31 Jalan Cor Beton Dusun 06 100 M
32 Jalan Usaha Tani Dusun 06 600 M
33 Tembok Penahan tanah Dusun 06 300 m
34 TPT Jalan Usaha Tani Dusun 06 50 M
35 Jalan Rabat Beton Dusun 06 200 m
d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
1 Drainase Dusun 01 Dusun 01 180 M
2 Drainase Dusun 02 Dusun 02 270 M
3 Drainase Dusun 03 Dusun 03 100 M
4 Drainase Dusun 05 Dusun 05 220 M
5 Drainase Dusun 06 Dusun 06 200 M
6 Drainase Dusun 01 Dusun 01 450 m
7 Drainase Dusun 02 Dusun 02 3000 M
8 Sumur Bor Dusun 02 Dusun 02 1 Unit
9 Drainase Dusun 03 Dusun 03 500 M
10 Sumur Bor Dusun 03 Dusun 03 1 Unit
11 Drainase Dusun 04 Dusun 04 1000 m
12 Sumur Bor Dusun 04 Dusun 04 4 Unit
13 Drainase Dusun 05 Dusun 05 1.500 M
14 Drainase Dusun 06 Dusun 06 1000 M
15
Drainase Jalan Poros Desa Desa Petrans Jaya
2000 m
e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1 Penggalian Embung Desa
Desa Petrans Jaya
1602 HOK
2 Embung Dusun 01 Dusun 01 1 Unit
3 Embung Dusun 02 Dusun 02 1 unit
4 Embung Dusun 06 Dusun 06 I Unit
f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1 Tower Internet Desa Petrans Jaya
1 Unit
2 - Baliho Papan informasi desa Desa Petrans Jaya
1 Tahun
3 - Website Desa Desa Petrans Jaya
1 Tahun
g. Sub Bidang Pariwisata
1 Taman Rekreasi Desa Petrans Jaya
1 Unit
3. PEMBINAAN MASYARAKAT
a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Gaji Linmas (8 Orang x Rp.200.000,-x12 Bln)
Desa Petrans Jaya
8 Orang
b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Gaji Marbot (2 Orang x Rp.500.000,- x12 Bln) Desa Petrans Jaya
2 Orang
c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- Pelatihan Wasit Volly Desa Petrans Jaya
1 Tahun
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- Liga Desa Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Penyelenggaraan Kegiatan Desa/Kegiatan HUT RI ke-74
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- ATK Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Perjalanan Dinas Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Makan Minum Rapat Desa Petrans Jaya
1 Tahun
- Perlengkapan Olahraga Desa Petrans Jaya
1 Tahun
d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Pembinaan Lembaga Adat
1
Operasional Lembaga Adat Desa Petrans Jaya
1 Tahun
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
1
Operasional LPMD Desa Petrans Jaya
1 Tahun
Pembinaan PKK
1 ATK, Perjalanan Dinas, Makan Minum Rapat,
Penyertaan Modal Usaha
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
2
Pembelian Alat Prasmanan Desa Petrans Jaya
1 Tahun
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
1
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
2
Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD Desa Petrans Jaya
1 Tahun
3
Bimbingan Konseling (Akrab Desa) Desa Petrans Jaya
1 Tahun
4
Pelatihan Publik Relation Desa Petrans Jaya
1 Tahun
5
Pelatihan Guru Ngaji Desa Petrans Jaya
1 Tahun
6
Sosialisasi Pembangunan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
7
Bimbingan Teknis Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0
Desa Petrans Jaya
1 Tahun
8
Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Petrans Jaya
1 Tahun
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
1
Operasional Puskesos Desa Petrans Jaya
1 Tahun
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
1
Bantuan Bibit ikan/pakan Desa Petrans Jaya
1 Tahun
b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
1
Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Petrans Jaya
1 Tahun
c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1 Bantuan Modal UP2K Dasawisma Desa Petrans Jaya
1 Tahun
2 Peralatan Pengolahan Gula Tebu (Inovasi Des) Desa Petrans Jaya
1 Set
3 Mesin Jahit Desa Petrans Jaya
6 Set
4 Peralatan Bengkel Kendaraan Bermotor Desa Petrans Jaya
2 Set
5 Mesin Open Roti Desa Petrans Jaya
5 unit
6 Mesin Penggiling Tebu Desa Petrans Jaya
5 unit
d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
1
Pelatihan Bumdes Desa Petrans Jaya
1 Tahun
e. Penyertaan Modal Bumdes Desa Petrans
Jaya 1 Tahun
2. Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
a. Rencana Pendapatan Desa
Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan
potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.077.085.700,- (Dua Milyar Tujuh Puluh
Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang bersumber dari :
Rencana Pendapatan Desa Petrans Jaya Tahun 2019
NO URAIAN PENDAPATAN JUMLAH (Rp)
1.1 Pos Pendapatan Asli Desa
1.1.1 Hasil Usaha Desa Rp. 0
1.1.2 Tanah Kas Desa Rp. 0
1.1.3 Hasil Swadaya Masyarakat Rp. 0
1.1.4 Hasil Partisipasi dan Gotong Royong
Rp. 0
1.1.5 Pungutan Desa Rp. 0
1.1.6 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
Rp. 90.196.000
1.2 Pos Bagi Hasil
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Rp. 35.755.000
1.2.2 Bagian Dana Desa Pemerintah Pusat (APBN)
Rp. 1.194.108.000
1.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 732.026.700
1.2.4 Bantuan Keuangan Pemerintah
Pusat Rp. 0
1.2.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi
Rp. 25.000.000
1.2.6 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Rp. 0
1.6 Pos Hibah
1.7 Sumbangan Pihak Ketiga RP. 0
Jumlah Pendapatan Rp. 2.077.085.700
a. Rencana Belanja Desa
Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Rencana Belanja Desa Petrans Jaya Tahun 2019
NO URAIAN BELANJA JUMLAH (Rp)
2.1 Belanja Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.1.3 Belanja Modal
2.2 Belanja Tidak Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap
2.2.2 Belanja Bunga
2.2.3 Belanja Subsidi
2.2.4 Belanja Hibah
2.2.5 Belanja Bantuan Sosial
2.2.6 Belanja Bantuan Keuangan
2.2.7 Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja 1.982.085.700
b. Rencana Pembiayaan
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Petrans Jaya belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum
disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.
C. Rencana Program Dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan Desa Petrans Jaya Tahun 2019 sesuai
dengan Visi dan Misi Desa Terwujudnya Pembangunan desa yang berkelanjutan guna terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, jujur, demokratis dan sejahtera.
BAB V P E N U T U P
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada
dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi
pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa.
Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari
perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih
menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya
permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul
manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak
memadai.
Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar
partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan
mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.
Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses
masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB-Desa
seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.
Kepala Desa Petrans Jaya
Maulana Malik Sofyana, S.IP