PERATURAN DESA · 2019. 1. 18. · kepala desa pasir kecamatan bodeh kabupaten pemalang peraturan...

PEMERINTAH DESA PASIR

KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2015

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA PASIR KECAMATAN BODEH

KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2016

PERATURAN DESA

KEPALA DESA PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PASIR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR KECAMATAN BODEH

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan

Peraturan Desa;

b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam

pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa

Pasir, maka perlu disusun rencana pembangunan

tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah

perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap

tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara

resmi dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun

2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa





Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah


Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik



Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor

13 Tahun 1950;


Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,


Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan

peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa




9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2009 Nomor 1);


Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);



Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-

2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2011 Nomor 5);


Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pemalang Nomor 6);

15. Peraturan Desa Pasir Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasir

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (Lembaran

Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Tahun 2015 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR

dan

KEPALA DESA PASIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PASIR TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA PASIR KECAMATAN BODEH

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pasir

2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pasir dibantu Perangkat Desa

Pasir sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pasir ;

5. Perangkat Desa Pasir adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa

Pasir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur

Pelaksana Kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;

7. Musyawarah Desa yang yang selanjutnya disingkat Musdes adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di

singkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan

prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Pemalang yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Pemalang

adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Pemalang Tahun 2011-2016.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya

disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Pasir Tahun 2016-2021.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa

adalah Penjabaran dari RPJM Desa Pasir untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanaja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang

ditransfer melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/kota dan digunakan untuk memiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi.

18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil

kesepakatan dalam musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat

dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun

rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

(1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib

menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa

secara partisipatif.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur

masyarakat Desa.

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas

dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

(5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran

dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi

uraian:

a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh

Desa;

c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola

melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh

Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa

dan/atau unsur masyarakat Desa.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh

Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah

kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten.

(5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun

berjalan.

(6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan

September tahun berjalan.

(7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa

kepada pemerintah daerah kabupaten.

(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan

pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah

provinsi.

(3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.

(4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah

dan/atau pemerintah daerah provinsi.

(5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah

daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun

berikutnya.

Pasal 7

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah

kabupaten.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah

perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan

peraturan Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk

mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa

dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan

mufakat.

BAB IV

RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.4. Visi – Misi Desa

1.5. Proses Penyusunan

1.6. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa

Tahun 2015

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan

Supra Desa

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM

DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016

4.2. Prioritas Program & Kegiatan Skala Penugasan dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4.3. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa

dan Pihak Ketiga.

4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.

3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)

4. Pagu Indikatif Desa (PID)

5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. (Dilampiri Daftar hadir)

6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. (Dilampiri Daftar

hadir)

7. Rancangan RKP Desa (Proposal, RAB, Lembar Pemeriksaan Teknis RAB)

8. Berita Acara Musdes RKP Desa. (Dilampiri Daftar hadir)

9. Foto Penyelenggaraan Musrebangdes RKP Des

10. Peta Lokasi Rencana Kegiatan (disertai legenda )

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan

Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016.

Pasal 11

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 12

(1) RKP-Desa Tahun 2016 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam

penyusunan APB Desa tahun berjalan

(2) RKP-Desa Tahun 2016 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh

pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam

melaksanakan pembangunan desa tahun 2016.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasir Kecamatan

Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pasir

pada tanggal 17 Desember 2015

KEPALA DESA PASIR,

DIMUL SUSANTO

Diundangkan di Pasir

pada tanggal Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DESA PASIR

Kaur Pembangunan

TOYIB

LEMBARAN DESA PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2015 NOMOR ............

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DESA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR

TAHUN 2016

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam

pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana

Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun yang menjadi

acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada tahun

2016.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas

merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016 merupakan

penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja

Pemerintah Desa Pasir ini akan digunakan sebagai pedoman dalam

kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah

Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Lampiran : PERATURAN DESA PASIR

Nomor : 6 Tahun 2015

Tanggal : 17 Desember 2015

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA PASIR TAHUN 2016

DESA PASIR


BAB I

Pemerintah Desa Pasir

RKP Desa Pasir Tahun 2016 Hal : 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem

Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa

diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan

partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di

desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada

asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas

pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan,

profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal,

keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa,

diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan

guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya

dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,



yakni ”Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa

harus kehilangan jati diri.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun

perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan

mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP

Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan

atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya

kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah

Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa

merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler

yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan

seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa

merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan

yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan

bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa

tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan

disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam

Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011

Nomor 3);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);


tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

15. Peraturan Desa Pasir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasir Kecamatan Bodeh

Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Pasir Kecamatan Bodeh

Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5).

1.3. TUJUAN & MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif

adalah sebagai berikut :

a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1

(satu) tahun;

b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

c) Menetapkan kerangka pendanaan.

d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan

tahunan yang berkekuatan hukum tetap.

e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di

desa.

f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,



b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.

e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan

dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. VISI DAN MISI DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Pasir Nomor 5 Tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJM Desa) Pasir

Tahun 2016-2021, maka seluruh rencana program dan kegiatan

pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan

berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi

Desa. Visi – Misi Desa Pasir disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala

Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat

desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai

dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Pasir

adalah sebagai berikut :

1.4.1.Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Penyusunan Visi Desa Pasir ini dilakukan dengan pendekatan

partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa

Pasir seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh

agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada

umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan

kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan

pertimbangan di atas Visi Desa Pasir adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA PASIR YANG SEHAT,

MAKMUR DAN SEJAHTERA “

1.4.2.Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna

mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Pasir, maka

telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang

harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut.

Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di



operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun

dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pasir, sebagaimana

proses yang dilakukan, maka misi Desa Pasir adalah:

a. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan trasparan

dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pemberdayakan lembaga yang ada sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

c. Meningkatkan Perekonomian masyarakat melalui pendampingan

berupa penyuluhan kepada UKM dan Petani

d. Peningkatan produksi tanaman pangan,peternakan dan

perkebunan.

e. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan,air bersih,sarana

kesehatan,pertanian dan sarana keagamaan.

1.5. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun

2016, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan

berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah

Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari berbagai sektor (ekonomi/

pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan

kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama;

bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan

swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi

pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi :

a. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Perumus

b. Lokakarya Desa, dalam rangka menyusun dan membahas:

1) evaluasi terhadap RKP Desa tahun 2015;

2) evaluasi RPJM Desa;

3) analisa kebijakan daerah;

4) analisa keadaan darurat/kerawanan;

5) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Tahun 2016;



2. Musyawarah Desa, meliputi:

c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, membahas &

menyepakati hasil pencermatan.

d. Pencermatan Pagu Indikatif Desa (Rencana Dana Desa dari

APBN, Rencana ADD, Dana Pendidikan, Rencana bagian dari

hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Rencana bantuan

keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten.

e. Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa

termasuk prioritas kebijakan pembangunan daerah (rencana

kerja pemerintah kabupaten, rencana program/kegiatan

pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan

hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD/DPR).

f. Pemaparan Kepala Desa mengenai hasil evaluasi RKP-Desa

tahun 2015.

g. Pemaparan hasil identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan

Darurat

h. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan

keahlian yang dibutuhkan (warga/SKPD).

3. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Tahun 2016;

b. Pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan

pembangunan di kecamatan yang bersangkutan tahun 2016 serta

hasil evaluasi pembangunan tahun 2015.

c. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil kesepakatan

pencermatan Dokumen RPJM-Desa, Pagu Indikatif Desa dan

Penyelasaran rencana program/kegiatan masuk ke desa.

d. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil rancangan akhir RKP-

Desa tahun 2016 dan rancangan awal RKP Desa 2017.

e. Masukan dan tanya jawab dari Badan Permusyawaratan Desa dan

peserta Musyawarah terhadap rancangan akhir RKP-Desa tahun

2016 dan rancangan awal RKP Desa 2017.

f. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang

dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di

wilayah kecamatan.

g. Pemilihan dan Penetapan Delegasi Desa.



4. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:

a. Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka

pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016;

b. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah

Desa Pasir Tahun 2016 dalam Lembaran Desa;

c. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016.

1.6. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir

Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.4. Visi Misi Desa

1.5. Proses Penyusunan

1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa

Tahun 2015

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan

Pembangunan Daerah

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan

Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala

Desa Tahun 2016

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Tahun 2016 (Supra Desa)

4.3. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP



LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.

3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)

4. Pagu Indikatif Desa (PID)

5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. (Dilampiri Daftar hadir)

6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

7. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. (Dilampiri

Daftar hadir)

8. Rancangan RKP Desa (Proposal, RAB, Lembar Pemeriksaan Teknis

RAB)

9. Berita Acara Musdes RKP Desa. (Dilampiri Daftar hadir)

10. Peta Lokasi Rencana Kegiatan (disertai legenda )

11. Foto Kegiatan Musyawarah (minimal : Foto Musdes RKPDesa,

Musrenbangdes RKPDesa)



BAB II

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2016

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar

pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada

kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka

harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan

perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan

mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap

tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya

dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk

penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016

merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih

harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh

sampai pada tehnis implementasinya. Pada tahun 2016 arah kebijakan

Keuangan Desa Pasir adalah sebagai berikut :

2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran

yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa

disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumya

dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber

Pendapatan Desa yaitu :



- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil a5et desa hasil

swadaya dan partisipatisi masyarakat dan gotong royong, lain-lain

pendapatan asli desa yang sah.

- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian

dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa,

Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan

dana desa lainnya yang sah.

- Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

yang tidak mengikat serta lainnya.

Adapun asumsi pendapatan Desa Pasir Tahun Anggaran 2016

sebesar Rp : 1.568.573.166,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh

delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh enam

rupiah) yang berasal dari :

Uraian Perkiraan Pendapatan Jumlah (Rp)

1 PENDAPATAN DESA 1.568.573.166,00

1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 14.500.000,00

1 1 1 Hasil Usaha Desa

1 1 2 Hasil Aset Desa 14.500.000,00

1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan Gotong

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 2 DANA TRANSFER 1.554.073.166,00

1 2 1 Dana Transfer dari APBN/Pemerintah 650.000.000,00

1. Dana Desa 650.000.000,00

2. Dana Pembangunan Lainnya

1 2 2 Dana Transfer dari APBD Kabupaten (ADD) 514.884.166,00

1. Alokasi Dana Desa (ADD) 500.000.000,00

2. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 14.884.166,00

3. Bagian Bagi Hasil Tanah Pendidikan 1.895.000,00

1 2 3 Bantuan Keuangan 389.189.000,00

1. Bantuan Provinsi 5.000.000,00

2. Bantuan Kabupaten 384.189.000,00

1 2 4 Dana Desa Lainnya yang Sah

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN -

1 3 1Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak

Mengikat

1 3 2Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang

Tidak Mengikat

Kode

Rekening

2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa

yang merupakan kewajiban desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang

tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa. Belanja desa

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewewngan

desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari



Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang

dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai,

belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan

desa.

Untuk tahun Anggaran 2016 asumsi Belanja Desa Pasir

direncanakan sebesar Rp : 1.568.573.166,00 (Satu milyar lima ratus

enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam

puluh enam rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :

Uraian Perkiraan Belanja Jumlah (Rp)

2 BELANJA 1.568.573.166,00

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 374.953.166,00

2 1 1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa 334.053.166,00

2 1 3

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan

Informasi Desa 7.400.000,00

2 1 3 Pendataan potensi Desa 2.000.000,00

2 1 12 Penetapan organisasi Pemerintah Desa 1.000.000,00

2 1 14

Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa 7.500.000,00

2 1 16 Penetapan Perangkat Desa 3.000.000,00

2 1 17 Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) 2.500.000,00

2 1 18

Penyelenggaraan Perencanaan Desa (RPJM DESA dan RKP

DESA) 3.000.000,00

2 1 19

Penetapan Raperdes tentang APBDes dan Raperkades

tentang Penjabaran APBDes 1.500.000,00

2 1 20

Penetapan Raperdes tentang Perubahan APBDes dan

Raperkades tentang Penjabaran Perubahan APBDes 1.500.000,00

2 1 21

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir

Tahun 3.000.000,00

2 1 22

Penetapan Raperdes tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDes 1.500.000,00

2 1 23 Penetapan Peraturan Desa Lainnya 1.500.000,00

2 1 25 Pembentukan BUMDES 3.000.000,00

2 1 27 Pengelolaan Aset/Barang Milik Desa 1.500.000,00

2 1 33 Penyusunan dan Penetapan Harga Indek Desa 1.000.000,00

2 2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA 1.151.120.000,00

2 2 1 Pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Polindes 150.000.000,00

2 2 3 Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa 1.200.000,00

2 2 9

Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui

penimbangan bayi 1.800.000,00

2 2 43 Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa 140.000.000,00

2 2 44 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa 646.120.000,00

Kode

Rekening



Uraian Perkiraan Belanja Jumlah (Rp)

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5.000.000,00 2 4 28 Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 5.000.000,00

2 5 BIDANG TAK TERDUGA -

2 5 1KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan

sarana dan prasarana)2 5 2 KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)

SURPLUS / (DEFISIT) -

Kode

Rekening

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2016 di titik beratkan

pada hal – hal berikut ini :

a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,

b. Peningkatatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar

Masyarakat

c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian

masyarakat yang berkelanjutan .

d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis

teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa &

perekonomian masyarakat.

e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur

Pemerintah Desa.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun

anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKPDesa Pasir tahun

2016, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan

sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2015

dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa Pasir tahun 2015



Adapu asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar Rp

730.350,00, yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan

sebesar Rp 730.350,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Uraian Perkiraan Pembiayaan Jumlah (Rp)

3 PEMBIAYAAN

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 730.350,00

3 1 1Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran

Sebelumnya730.350,00

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa

3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3 1 6 Penerimaan Piutang Desa

3 1 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

3 2 2 Penyertaan Modal Desa

3 2 3 Pembayaran Pokok Utang

3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa

PEMBIAYAAN NETTO 730.350,00

3 3SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

(SILPA)-

Kode

Rekening



BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2016 prioritas

permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan

pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa,

bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga

disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten,

provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin

besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai

dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi

permasalahan tersebut secara partisipatif. Dalam penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Desa Pasir secara garis besar prioritas masalah yang harus

diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA

TAHUN 2015

Evaluasi pelakanaan pembangunan pada RKP Desa

merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah

desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan

penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data

yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan enjadi

lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya

yang jelas.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir tahun 2016 merupakan

penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Pasir tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan

pembangunan tahun 2015 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih

terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya

maupun rencana satu tahunan pada tahun 2016, dilakukan melalui

analisa terhadap keseuaian antara program dan kegiatan yang terdapat

dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2015 dengan implementasi

pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Dari hasil analisa tersebut

diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut

3.1.1.Kegiatan dalam RKPDesa 2015

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Pasir

Tahun Anggaran 2016 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2016 –

2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang

akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD

Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.



Kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Pasir tahun 2015

masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan,

diantaranya adalah :

1. Bidang pengembangan wilayah/ fisik

Untuk pembangunan yang direncanalan tahun 2015 tapi tidak

terlaksana maupun belum terlaksana secara tuntas adalah :

a. Pengaspalan Jalan Dk.Gondang

- Permasalahan : alokasi Dana Kurang

- Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2016

b. Aspal jalan Dk.Bubak

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana

- Rekomendasi : direncanakan tahun 2016

c. Pembangunan Talud Jalan Dk.Lesung

- Permasalahan : Keterbatasan anggaran

- Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2016

d. Aspal jalan Dk.Lesung

- Permasalahan : tidak ada alokasi dana


e. Pembangunan Jaringan Air Bersih Dk.Bubak

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana dari APBD.


f. Aspal jalan Dk.Pasir

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana dari APBD


g. Pembangunan Gedung Polindes



2. Bidang ekonomi

Untuk Tahun 2015 pembangunan di dibidang ekonomi yang

belum terlasana :

a. Pelatihan Menjahit

- Permasalahan : Tidak ada alokasi Dana


b. Pelatihan Rias Pengantin





3. Bidang sosial & budaya

Untuk pembangunan di bidang sosial budaya yang belum

dilaksanakan antara lain :

a. Belum terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni

untuk 40 Rumah Sasaran.

- Permasalahan : tidak ada alokasi dana dari APBD


3.1.2.Kegiatan dalam APBDesa 2015

Kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa Pasir tahun 2015

beserta perubahannya dapat dilaksanakan.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Pasir Nomor 5 tahun 2015

tentang RPJM Desa Pasir Tahun 2016 – 2021, pada Tahun 2016

prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus

diselesaikan meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No Masalah Penyebab Potensi Alternatif

Tindakan

Tindakan

yang Layak

1. Administra

si di

Pemdes

Pasir

kurang

maksimal

Pengelolaan

administrasi

kurang baik

Perangkat

Desa

Pelatihan

Pengelolaa

n sistem

administra

si dan

informasi

desa

Pelatihan

pengelolaan

Sistem

Administrasi

dan Informasi

Desa

2. Batas

wilayah

desa Pasir

belum

jelas

Patok batas

wilayah

desa tidak

diketahui

Perangkat

Desa

Penelusur

an batas

desa

Penetapan dan

Penegasan

Batas Desa

3. Struktur

Organisasi

Desa

belum

jelas

Belum

dilakukaan

penataan

struktur

organisasi

Perangkat

Desa

Mengguna

kan

Struktur

Organisas

i Lama

Penetapan

Struktur

Organisasi

Pemerintah

Desa

4. Kekosonga

n Jabatan

Kadus I

Belum

dilakukan

penjaringan

perangkat

desa

1. Warga

Masyarakat

Mengangk

at petugas

sementara

pelaksana

kadus I

Penyelenggara

an Pengadaan

Pengangkatan

dan

Pemberhentian

Perangkat

Desa



b. Bidang Pembangunan Desa


Tindakan

Tindakan

yang Layak

1.

Gedung

Polindes

Rusak

Umur

bangunan

Pasir,Batu

,Swadaya

Pembangun

an Gedung

Polindes

Pembangun

an Gedung

polindes

2.

Pada

musim Kemarau

kekurangan air

Sumber

mata air kering

Swadaya

Masyarakat

Pembangun

an Jaringan air bersih

Pembangun

an Jaringan

Air Bersih

3.

Jalan

Poros dari batas jalan

provinsi-Perbatan

Ds.Gunungbatu rusak

Beban

muatan terlalu berat

Pasir,Batu

,Swadaya

Perbaikan

jalan dengan pengarunga

pada bagian-

bagian yang berlubang

Peningkata

n Jalan

4.

Jalan Dk.Lesung susah

dilalui

Jalan masih tanah

dan berbatu

Pasir,Batu,Swadaya

Gotong royong

Peningkata

n jalan

Dk.Lesung

5.

Jalan

Dk.Bubak susah dilalui

Jalan

masih tanah dan

berbatu

Pasir,Batu

,Swadaya

Gotong -

royong

Peningkata

n jalan

Dk.Bubak

6.

Jalan

Dk.Gonda

ng

sebagian

rusak

Aspal

sudah

berumur

Pasir,Batu

,Swadaya

Gotong-

royong

Peningkata

n jalan

Dk.Gondan

g

7.

Jalan

Dk.Jati

Wetan

Masih

Tanah

Belum

tersentuh

pembang

unan

Pasir,Batu

,Swadaya

Tenaga

Mengiatkan

gotong-

royong

Aspal Jalan

Dk. Jati

Weta.

8.

Jalan di

Dk.Lesun

g longsor

Air hujan Pasir,Batu

,Swadaya

Pembangun

an Talud

Pembangun

an Talud

jalan

Dk.Lesung

9.

Kalen di

dukuh

bubak

menggeru

s wilayah

Kalen

pada saat

Penghuja

n banjir

Pasir,Batu

,Swadaya

Pembangun

an Talud

Pembangun

an Talud

Dk.Bubak



balaidesa besar

10.

jalan di

Dk.jati

kulon

tergenang

air

Air hujan Pasir,Batu

,Swadaya

Pembangun

an

Drainase

Pemabngun

an Drainse

11.

Lapangan

olah raga

masih

kurang

layak

Belum

ada

pendanaa

n

Swadaya Perbaikan

Lapangan

Perbaikan

Lapangan

dan

Perlengkap

annya.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


Tindakan

Tindakan yang

Layak

1.

Lembaga-

lembaga

di Desa

kurang

berjalan

maksimal

Belum

dilakukan

pembinaa

n Lembaga

di desa

secara

maksimal

1.Pengurus

PKK 2.

Pengurus

LPMD 3.

Pengurus

Karang

Taruna

Pembinaa

n

terhadap

lembaga

desa

Fasilitasi dan

Pembinaan

Lembaga di

Desa

Gunungbatu

2.

Peningka

tan

kesejahte

ran

masyarak

at miskin

belum

berjalan

maksimal

Dana

bantuan

yang ada

belum

mampu

meningkat

kan

kesejahter

aan

msyarakat

miskin

1.Warga

Masyarakat

Fasilitsi

dan

pemberian

stimulasi

Fasilitsi dan

Stimulasi

Pembangunan

Rumah tidak

layak huni

3.

Keamana

n dan

ketertiba

n wilayah

desa

belum

berjalan

maksimal

Kurang

Pembinaa

n

1.Linmas

2.Babinsa

3.Babinkam

tibmas

Pembinaa

n scara

berkelanj

utan

Membina

Keamanan,Kete

rtiban dan

Ketentraman

Wilayah dan

Masyarakat

Desa



d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

N

o Masalah Penyebab Potensi

Alternatif

Tindakan

Tindakan yang

Layak

2. Masih ada

nya kasus

penyakit

endemik di

desa dan

belum

tertangani

dengan

baik

Kurang nya

kesadaran

masyrakat

terhadap

lingkungan

1.FKD Promosi

gerakan

hidup

bersih dan

sehat

Penyelenggaraa

n Promosi

Kesehatan dn

gerakn Hidup

Sehat

3. Kelompok

masyaraka

t di Desa

belum

berjalan

maksimal

Kurangnya

fsilitasi

terhadap

kelompok

masyarakat

di desa

1.Kelompo

k Tani

Fasilitasi

terhadap

kelompok

masyarakat

Fasilitasi

Terhadap

Kelompok Tani

dan Kelompok

Masyarakat di

Desa

4. Kapasitas

Lembaga

dan

Kelompok

Msyarakat

di desa

belum

sesuai

yang

diharapkan

Belum

dilakukanny

a pembinaan

scara

maksimal

1.Pemdes

2.BPD

3.LPMD

4.PKK

5.RT/RW

6.KPM

7.Kelompo

k

Perempuan

8.Karang

Taruna

Peningkata

n Kapasitas

Peningkataan

Kapasitas

Terhadap

Lembaga dan

Kelompok

Masyarakat di

Desa

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN

SUPRA DESA.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan

pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap

harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai

dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas

kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar

RKP Desa Pasir tahun 2016 benar benar dapat mendorong terwujudnya

visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka

pembangunan tahun 2016 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang

secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan

pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor

perekonomian, kesehatan dan pendidikan.




Tindakan

Tindakan

yang

Layak

1

Gedung

Polindes

Rusak

Sudah

termakan

usia

Pasir,Batu,

Swadaya

Pembangun

an Gedung

Polindes

Pembangu

nan

Gedung

polindes

2

Pada musim kemarau petani tidak bisa menggarap

sawah

Sawah Kering

Swadaya Tenaga,Pasir,Batu

Pengadaan Pompa air

Pengadaan Pompa Air

3

Pendapatan Masyarakat Rendah

Lapangan usaha sempit,ketrampilan kurang

Masyarakat,

SDM

Pelatihan Ketrampilan menjahit,kerajinan bambu,membuat kuwe,pelatihan peternakan

Pelatihan Ketrampilan menjahit,kerajinan bambu,membuat kuwe,pelatihan peternakan

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN

DARURAT

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan

respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak

diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan

lingkungan,

Dari kajian analisa keadaan darurat dilakukan dalam lokakarya

tidak ditemukan keadaan darurat yang harus segera di tangani.



BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan

Desa Pasir yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2016 sepenuhnya

didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana

tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah

kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan

indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 diusulkan

pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APB Des

diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan

di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak–hak dasar

masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain

sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada

pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Pasir, secara

rinci dikelompokan sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA

DESA

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan

pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa,

kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa,

kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber

daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa

tersebut meliputi :

No Kegiatan Lokasi Volume

1 Bidang Pemerintahan

3.1.1. Penyusunan SOTK , Penataan dan

Penjaringan Perangkat Pemerintah

Desa

Desa 1 Paket

3.1.2. Pembentukan BUMDes Desa 1 Paket

2 Bidang Pembangunan Desa

a. Pembangunan gedung Balai Desa Desa 1 Paket

b. Pembangunan Gedung Polindes Desa 1 Paket

c. Peningkatan Jalan Dk.Pasir 600 m

d. Peningkatan Jalan Dk.Gondang 200 m

e. Peningkatan Jalan Dk.Bubak 500 m



f. Peningkatan Jalan Dk.Lesung 400 m

g. Pembangunan Talud Dk.Lesung 50 m

h. Pembangunan Drainase Dk.Lesung 100 m

i. Pembangunan drainase Dk.Bubak 50 m

j. Pembangungan Jaringan Free WIFI

Desa Desa 1 paket

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan dan Fasilitasi LIMNAS Desa 1 Tahun

b. Kegiatan BBGRM Desa 1 Keg

c. Penyelenggaraan Peringatan HUT RI

dan hari Jadi Pemalang Desa 2 Keg

d. Fasilitasi dan pembinaan LPMD Desa 1 Keg

e. Fasilitasi dan pembinaan Karang

taruna Desa 1 Keg

f. Fasilitasi dan Pembinaan PKK Desa 1 tahun

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengorganisasian KPMD Desa 5 org


PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun

2016 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan

yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Pasir tetapi

Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan

karena pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan

bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak

mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga,

secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik

SDM maupun prasarana pendukung lainya.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan

tersebut adalah :

No Kegiatan Lokasi Volume

1 Bidang Pemerintahan

2 Bidang Pembangunan Desa

a. Pembangunan Jaringan Air bersih Dk.Bubak 1 Keg.

b. Pengelolaan dan Pembinaan anak sekolah

melalui pemberian makanan tambahan

anak sekolah (PMTAS)

SDN 01

dan SDN

02 Pasir

1 Keg

c. Pembangunan Lapangan Desa 1 Keg



3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Fasilitasi Dan Stimulasi Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat Miskin Desa 10 unit

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Fasilitasi Kelompok Tani Desa 3 Kel.


KERJA SAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.

Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama

antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa

yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan

pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah

ketimpangan desa.

Kerjasaman desa dengan desa lain dilakukan sesuai

kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang

Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian

Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan,

Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber

Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa,

dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan

pembangunan desa tahun 2016 yang akan dilakukan dengan

kerjasama dengan desa lain adalah :

1. Pembangunan Jalan Antar Desa Pasir dan Gunungbatu

2. Pembangunan Jalan Antara Desa Pasir dan Desa Parunggalih

Sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga belum

direncanakan.

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program

dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan



pendapatan Desa Pasir yang yang diuraikan komposisinya sebagai

berikut :

a. Pendampatan Asli Desa Rp 14.500.000,- (0,93%)

b. Dana Transfer Rp 1.554.073.166,- (99,7%)

c. Pendapatan Lain-lain Rp 0,- (0 %)

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi –

Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran

serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun

2016 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan

Musrenbangdes RKPDesa. Hasil kesepakatan secara garis besar

perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan

a. Swakelola Rp.1.568.573.166 (100%)

b. Kerjasama Desa Rp............... (...%)

c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp ............... (...%)

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang

a. Penyelenggaraan Pemerintah : Rp 374.953.166 (23,6%)

b. Pembangunan Desa : Rp 1.151.120.000 (73,4%)

c. Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 42.500.000 (2,7%)

d. Pemberdayaan Masyarakat : Rp 5.000.000 (0,3%)

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa

tahun 2016 tercantum pada Matrik RKP Desa Pasir Tahun 2016

yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun

sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang

diamanatkan dalam RPJMDesa Pasir Tun 2016 – 2021 (matrik

terlampir)



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pasir Tahun 2016

merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2016 -2021 yang memuat

rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar

Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran

dan Belanja. RKPDesa Pasir menjadi pedoman dalam penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasir tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi

acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha

sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan

kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip

prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal

tersebut juga akan akan lebih menjamin keberlangsungan

pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan

satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi

dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar – benar

partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan

mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian

desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di

akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan

APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Kepala Desa Pasir ,

DIMUL SUSANTO

PERATURAN DESA PASIR

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

DESA : PASIR

KECAMATAN : BODEH

KABUPATEN : PEMALANG

PROVINSI : JAWA TENGAH

Bidang Jenis Kegiatan B R L Jumlah Sumber SwakelolaKerjasama

Antar Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17

1 2 1 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Desa 1 Paket Pemdes/Masyarakat 1 Tahun√ 334.053.166

2 1 2 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

2 1 3PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI

DAN INFORMASI DESADesa 1 Paket Masyarakat 1 Tahun √ 1.500.000 ADD √

Pemdes

2 1 4PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG DAN PETA

SOSIAL DESA

2 1 5PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG KAWASAN

PERDESAAN

2 1 6 PENDATAAN POTENSI DESA Desa 1 Keg Pemerintah Desa Juni √ 1.500.000 ADD √ Pemdes

2 1 7 PENDATAAN DAN PENGKLASIFIKASIAN TENAGA KERJA DESA

2 1 8PENDATAAN PENDUDUK YANG BEKERJA PADA SEKTOR

PERTANIAN DAN SEKTOR NON PERTANIAN

2 1 9PENDATAAN PENDUDUK MENURUT JUMLAH PENDUDUK USIA

KERJA, ANGKATAN KERJA, PENCARI KERJA, DAN TINGKAT

PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

2 1 10PENDATAAN PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG

BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN, JENIS PEKERJAAN,

DAN STATUS PEKERJAAN

2 1 11 PENDATAAN PENDUDUK YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

2 1 12 PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA Desa 1 KegPerangkat

Desa/MasyarakatOktober

√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 13PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA

DESA

2 1 14PENYELENGGARAAN PENGADAAN , PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Desa 1 Keg Masyarakat Okt-Des

√ 7.500.000 ADD √ Pemdes

2 1 15 PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2 1 16 PENETAPAN PERANGKAT DESA Desa 1 Keg Perangkat Desa Oktober√ 3.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 17 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA Desa 8 Keg. Masyarakat 1 Tahun√ 2.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 18PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN RKP

DESA)

BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN

No

Bidang/ Jenis KegiatanLokasi

(RT/RW/Dusun/

Desa)

Volume Sasaran/ ManfaatWaktu

Pelaksanaan

SIFAT Pola PelaksanaanRencana

Pelaksana

KegiatanKode

Rekening

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

2.1. BIDANG

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

3

- PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA RPJM DESA Desa 1 Keg Masyarakat Juni√ 1.500.000 ADD √ Pemdes

- PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA RKP DESA Desa 1 Keg Masyarakat Desember√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 19PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES

TENTANG PENJABARAN APB DESADesa 1 Keg Masyarakat

√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 20PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN

RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESADesa 1 Keg Pemerintah Desa September

√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 21PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR

TAHUNDesa 2 Keg Pemerintah Desa 1 tahun

√ 1.500.000 ADD √ Pemdes

2 1 22PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APB DESA Desa 1 Keg Pemerintah Desa Maret

√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 23 PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA Desa 1 Keg Masyarakat Oktober √ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 24 PENETAPAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

2 1 25 PEMBENTUKAN BUMDESA DAN BUMDES BERSAMA Desa 1 Keg Masyarakat September √ 3.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 26PENYELENGGARAAN EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN

PEMERINTAHAN DESA

2 1 27 PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA Desa 1 Keg Pemerintah Desa Juli√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 28PENGELOLAAN GEDUNG PERTEMUAN/BALAI DESA DAN

FASILITAS UMUM DESA LAINNYA

2 1 29PENATAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

/PENGGELOLAAN TANAH KAS DESA

2 1 30

PENETAPAN DESA DALAM KEADAAN DARURAT SEPERTI

KEJADIAN BENCANA, KONFLIK, RAWAN PANGAN, WABAH

PENYAKIT, GANGGUAN KEAMANAN, DAN KEJADIAN LUAR BIASA

LAINNYA DALAM SKALA DESA

2 1 31PENETAPAN POS KEAMANAN DAN POS KESIAPSIAGAAN

LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI SOSIAL

MASYARAKAT DESA

2 1 32 FASILITASI PERTANAHAN

2 1 33 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA INDEKS DESA Desa 1 Keg Pemerintah Desa Agustus √ 500.000 ADD √ Pemdes

2 1 34 PENGADAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM

2 1 35 PENETAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

2 1 36 PENYELENGGARAAN PEMILU LAINNYA

2 1 37 DST……………

Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 363.053.166

2 KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

2 2 1 PENGEMBANGAN POS KESEHATAN DESA DAN POLINDES Desa 1 Keg Masyarakat September √ 150.000.000 DD√ Pemdes

2 2 2 PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

2 2 3 PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DESA Desa 2 Keg Kader SKD √ 1.200.000 ADD √ Pemdes

2 2 4PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI

LAYANAN GIZI UNTUK BALITA


PEMERIKSAAN IBU HAMIL


PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

2.2. BIDANG

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DESA


PENYULUHAN KESEHATAN


GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT


PENIMBANGAN BAYIDesa 1 Paket Kader Posyandu 1 tahun

√ 1.800.000 ADD √ Pemdes


GERAKAN SEHAT UNTUK LANJUT USIA

2 2 11PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UPAYA KESEHATAN

TRADISIONAL

2 2 12PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA

2 2 13FASILITASI PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR


PENYAKIT ENDEMIK

2 2 15 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN APOTEK DESA

2 2 16 PENGELOLAAN TANAMAN OBAT KELUARGA

2 2 17FASILITASI PELAYANAN BAGI MASYARAKAT / ANAK

BERKEBUTUHAN KHUSUS

2 2 18FASILITASI PELAYANAN OPERASI/PENANGANAN KHUSUS BAGI

MASYARAKAT MISKIN

2 2 19 FASILITASI PELAYANAN SUNATAN MASAL

2 2 20FASIILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

2 2 21 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

2 2 22 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SANITASI LINGKUNGAN

2 2 23PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERSKALA

DESADk.Bubak 1 Keg Masyarakat Agst.-Sept √ 150.000.000 APBN/APBD √

TPK

2 2 24PENGADAAN DAN PENGELOLAAN SANGGAR BELAJAR, TEMPAT

BELAJAR MASYARAKAT (TBM) DAN BALAI LATIHAN KERJA DESA

(BLKD)

2 2 25FASILISASI DAN MOTIVASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK

BELAJAR DI DESA

2 2 26PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BACAAN

MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN DESA

2 2 27 TAMAN BACAAN MASYARAKAT

2 2 28 BALAI PELATIHAN/KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

2 2 29 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SANGGAR SENI

2 2 30SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAINNYA.

2 2 31PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH MELALUI

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS)

SD N 01 dan 02

Pasir1 Keg

Murid SD N 01 dan

02 PasirNov-Des √ 26.050.000 APBD √

PKK

2 2 32PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. (TK

DAN /PAUD)

2 2 33 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN DESA

2 2 34 …………...dst

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA

2 2 43PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI

DESADesa 1 Paket

Masyarakat/Pelayana

n MasyarakatJuli-Sept √ 150.000.000 ADD √

TPK

2 2 44 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA

PENINGKATAN JALAN Jln.Dk.Pasir 600 M Masyarakat Juli-Agustus √ 384.189.000 APBD √TPK

PENINGKATAN JALAN Dk.Gondang 100 M Masyarakat September √ 70.000.000 DD √TPK

PENINGKATAN JALAN Dk.Bubak 700 M Masyarakat November √ 100.000.000 DD √TPK

PENINGKATAN JALAN Dk.Lesung 600 M Masyarakat September √ 150.000.000 DD √TPK

PENINGKATAN JALAN Dk.Jati wetan 200 M Masyarakat Agustus√ 20.000.000 DD

√TPK

2 2 45 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA

2 2 46

2 2 47 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BENDUNG

2 2 48PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

2 2 49PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PEMBUANGAN

AIR LIMBAH

2 2 50PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TURAP/BRONJONG/

TALUD DESA

Pembangunan Talud Dk.Bubak 50 M Masyarakat Juli √ 50.000.000 ADD √TPK

Pembangunan Talud Dk.Lesung 200 M Masyarakat September √ 50.000.000 DD √TPK

2 2 51REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL

SUNGAI

2 2 52PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-

GORONG/PLAT DEKER

Pembangunan Drainase Dk.Jati Kulon 200 M Masyarakat Oktober √ 100.000.000 DD √TPK

2 2 53PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TERSIER /PINTU

AIR

2 2 54 PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI


2 2 56 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU

2 2 57 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN LAPANGAN DESA Desa 1 Unit Masyarakat Juni √ 100.000.000 APBN √TPK

2 2 58 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN DESA

2 2 59 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DI DESA

2 2 60PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN AREA PARKIR/TERMINAL

MILIK DESA

2 2 61 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DESA

2 2 62PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI & TANGGUL

PEMECAH OMBAK

2 2 63PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT LISTRIK

TENAGA MIKRO HIDRO

2 2 64 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG OLAH RAGA

2 2 65 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG SERBA GUNA

2 2 66PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN SARANA

PRASARANA PENUNJANG PARIWISATA DESA

2 2 67PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA DAN KIOS

DESA

2 2 68PEMBANGUNAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (PLTMH,

PLTS, KINCIR ANGIN)

2 2 69PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SERTA PENGELOLAAN

SALURAN UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN

2 2 70PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH, DAN

KELENGKAPANNYA

2 2 71 PENGELOLAAN PEMAKAMAN DESA DAN PETILASAN

2 2 72PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BALAI PERTEMUAN

DUSUN / RUKUN WARGA


KELOMPOK TANI

2 2 74PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INSTALASI BIOGAS MILIK

DESA

2 2 75PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS KEAMANAN

LINGKUNGAN (POSKAMLING)

2 2 76PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GERBANG / GAPURA

DESA DAN GAPURA JALAN LINGKUNGAN

2 2 77PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

DESADesa 2 Dusun Masyarakat 1 Tahun

√ 7.000.000 APBD √ Pemdes

2 2 78PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TEMPAT PELELANGAN

IKAN MILIK DESA

2 2 79PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENGENDALIAN,

PENANGGULANAN DAN PASCA BENCANA ALAM/SOSIAL

2 2 80PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA OLAH RAGA

2 2 81PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SUB TERMINAL,

PANGKALAN OJEK

2 2 82PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS PEMANTAUAN

(PANTAI DAN GUNUNG)

2 2 83 …………...dst

KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL

2 2 91 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BERBASIS DESA

2 2 92 PENDAYAGUNAAN KEUANGAN MIKRO BERBASIS DESA

2 2 93PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KERAMBA APUNG DAN

BAGAN IKAN

2 2 94PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN DAN

PENETAPAN CADANGAN PANGAN DESA

2 2 95PENETAPAN KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN,

PERKEBUNAN DAN PERIKANAN DESA

2 2 96PENGATURAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HAMA DAN

PENYAKIT PERTANIAN DAN PERIKANAN SECARA TERPADU

2 2 97PENETAPAN JENIS PUPUK DAN PANGAN ORGANIK UNTUK

PERTANIAN DAN PERIKANAN

2 2 98 PENGEMBANGAN BENIH LOKAL

2 2 99 PENGEMBANGAN TERNAK SECARA KOLEKTIF

2 2 100 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN ENERGI MANDIRI

2 2 101 PENGELOLAAN DAN FASILITASI BUM DESA & BUMDES BERSAMA Desa 1 Kegiatan Masyarakat 1 Tahun√ 3.000.000 ADD √ Pemdes

2 2 102 PENGUATAN PERMODALAN BUM DESA

2 2 103 PENGELOLAAN PADANG GEMBALA

2 2 104PENGEMBANGAN WISATA DESA DILUAR RENCANA INDUK

PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN

2 2 105 PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN MILIK DESA

2 2 106PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PRODUKSI PERTANIAN YANG

BERTUMPU PADA SUMBERDAYA, KELEMBAGAAN DAN BUDAYA

LOKAL

2 2 107

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

SECARA BERKELANJUTAN (KOMODITAS TAMBANG MINERAL

BUKAN LOGAM, KOMODITAS TAMBANG BATUAN, RUMPUT

LAUT, HUTAN MILIK DESA DAN PENGELOLAAN SAMPAH )

2 2 108PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADesa 1 Unit Pemerintah Desa Juni √ 5.000.000 ADD √

Pemdes


PUSAT PROMOSI POTENSI UNGGULAN DESA

2 2 110 PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN HUTAN BAKAU

2 2 111 PEMBANGUNAN TERASERING PADA DAERAH RAWAN LONGSOR

2 2 112 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR

2 2 113 PENGHIJAUAN

2 2 114PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

PENGGILINGAN PADI


PENGGERGAJIAN KAYU

2 2 116 PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BARU

2 2 117 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBAK/KOLAM IKAN

2 2 118 PEMBANGUNAN KANDANG TERNAK KOMUNAL MILIK DESA

2 2 119PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAAN SARANA DAN

PRASARANA PRODUKSI PAKAN TERNAK

2 2 120 PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

2 2 121 …………dst

Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.518.239.000 -

3 2 3 1SOSIALISASI KEAMANAAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT DESA

2 3 2MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA (SERAGAM, OP LINMAS ,

BABINSA, BABINKAMTIBMAS, BELA NEGARA)

Desa 10 Orang Linmas 1 Tahun √ 2.000.000 ADD

√ Pemdes

2 3 3 MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA

2 3 4MEMELIHARA PERDAMAIAN, MENANGANI KONFLIK DAN

MELAKUKAN MEDIASI DI DESA

2 3 5MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG

MASYARAKAT DESA (BBGRM)Desa 1 Keg Masyarakat Mei √ 2.500.000 ADD

√ Masyarakat

2 3 6PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

2 3 7PENGADAAN SARANA PRASARANA KETENTRAMAN ,

KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT

2 3 8PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH,

NASIONAL DAN KEAGAMAAN

Malam Wungon Peringatan HUT RI Desa 1 Keg Masyarakat Agustus √ 1.000.000 ADD√ Pemdes

Malam Wungon Peringatan Hari Jadi Pemalang Desa 1 Keg Masyarakat Januari √ 1.000.000 ADD√ Pemdes

2 3 9PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH

BUMI, LAUT DLL)

2 3 10 PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN

2 3 11 FASILITASI KELOMPOK SENI BUDAYA

2 3 12FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESADesa 1 Paket LPMD 1 Tahun

√ 1.000.000 ADD √

2 3 13 FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA Desa 1 Keg Pemuda 1 Tahun √ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 3 14 FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK DESA Desa 1 Paket PKK 1 Tahun √ 12.000.000 ADD √ PKK

2 3 15PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KESENIAN DAN BUDAYA

MASYARAKAT

2 3 16 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SOSIAL MASYARAKAT

2 3 17PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR

MISKIN

2 3 18 PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM / YATIM - PIATU

2 3 19FASILITSI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK

HUNI Desa 10 Rumah RTM 1 Tahun √ 50.000.000 APBD

√ TPK

2 3 20FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT MISKIN

2 3 21FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN

2 3 22 FASILITASI DAN PEMBINAAN PENYEDIAAN PELAYANAN KB

2 3 23 DST………………

Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 70.500.000 -

2.3. BIDANG

PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN

DESA

4 2 4 1 PELATIHAN USAHA EKONOMI

- Pelatihan Menjahit Desa 25 Orang Masyarakat/PKK 1 Tahun√ 50.000.000 APBD √ Desa

- Pelatihan Rias Pengantin Desa 10 Orang Masyarakat/PKK 1 Tahun√ 50.000.000 APBD √ Desa

2 4 2PELATIHAN USAHA PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN

PETERNAKAN

- Pelatihan Ternak Kambing Desa 3 Kelompok Petani/Masyarakat 1 Tahun√ 50.000.000 APBD √ Desa

2 4 3 PELATIHAN USAHA BIDANG PERIKANAN

2 4 4 PELATIHAN USAHA BIDANG PERDAGANGAN

2 4 5PELATIHAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PUBLIK

2 4 6PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

2 4 7 FASILITASI KELOMPOK TANI

- Bantuan Bibit Padi dan Jagung Desa 3 Kelompok Petani/Masyarakat 1 Tahun √ 60.000.000 APBD √ Gapoktan

- Bantuan Traktor Desa 3 Unit Petani/Masyarakat 1 Tahun √ 75.000.000 APBD √ Gapoktan

2 4 8 FASILITASI KELOMPOK NELAYAN

2 4 9 FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT LAIN DESA

2 4 10FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN,

KELOMPOK MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN

DIFABEL


PARALEGAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA

WARGA MASYARAKAT DESA

2 4 12 ANALISIS KEMISKINAN SECARA PARTISIPATIF DI DESA

2 4 13PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN

HIDUP BERSIH DAN SEHAT


KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.Desa 1 Keg KPMD 1 Tahun √ 5.000.000 APBDes

√ KPMD

2 4 15 PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA

EKONOMI DESA

2 4 16 PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

2 4 17PENGEMBANGAN & PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT

GUNA

2 4 18PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PROMOSI HASIL

PRODUKSI DESA

2 4 19PELATIHAN /PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN

DESA

2 4 20MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI BAIK YANG DIKEMBANGKAN

OLEH BUM DESA MAUPUN OLEH KELOMPOK USAHA

MASYARAKAT DESA LAINNYA

2.4. BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

2 4 21PENINGKATAN MASYARAKAT PENGELOLAAN HUTAN DESA DAN

HUTAN MASYARAKAT

2 4 22PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PEMERINTAH DESADesa 4 Keg Perangkat Desa 1 Tahun

√ 4.000.000 DD √ Pemdes

2 4 23 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD

2 4 24 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD

2 4 25PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KADER

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2 4 26PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN ANAK

2 4 27 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT

2 4 28PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

2 4 29PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA EKONOMI

PRODUKTIF

2 4 30 PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEREMPUAN

2 4 31PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA PERTANIAN DAN

PETERNAKAN

2 4 32 PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN

2 4 33 PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK NELAYAN

2 4 34PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PENGRAJIN / INDUSTRI

RUMAH TANGGA

2 4 35PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMERHATI DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2 4 36PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMUDA (KARANG

TARUNA KNPI, PRAMUKA DLL)

2 4 37PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KESEJAHTERAAN

SOSIAL MASYARAKAT

2 4 38PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA

(DARWIS)

2 4 39 …………...dst

Jumlah Bidang Pemberdayaan Msyarakat 294.000.000 -

JUMLAH TOTAL 2.245.792.166 -

Mengetahui :

Kepala Desa,

(DIMUL SUSANTO)

DESA : PASIR

KECAMATAN : BODEH



Bidang Jenis Kegiatan B R L Jumlah Sumber SwakelolaKerjasama

Antar Desa

Kerjasama

Pihak Ketiga

1 2 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17

1 2 1 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah

Kepala Desa dan Perangkat DesaDesa 1 Paket Perangkat Desa 1 tahun

v 205.200.000 ADD √ Pemdes

Tunjangan Kesehatan,Kecelakaan dan Kematian Perangkat Desa

dan Perangkat DesaDesa 1 Paket Perangkat Desa 1 tahun

√ 14.856.480 ADD √ Pemdes

Tunjangan RT/RW Desa 1 Paket RT/RW 1 tahun√ 12.000.000 ADD √ Pemdes

Pengadaan Alat Tulis Kantor Desa 1 Paket Perangkat Desa 1 tahun√ 2.599.686 ADD √ Pemdes

Belanja Alat Listrik dan Elektronik Desa 1 PaketPerangkat/Masyaraka

t1 tahun

√ 500.000 ADD √ Pemdes

Belanja Prangko Materai dan Benda Pos lainnya Desa 1 Paket Perangkat Desa 1 tahun√ 450.000 ADD √ Pemdes

Belanja Pengisian Tabung Gas Desa 1 Paket Perangkat Desa 1 tahun√ 480.000 PAD √ Pemdes

Belanja Jasa Perbaikan/Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorDesa 1 Keg

Perangkat

Desa/Masyarakat1 tahun

√ 400.000 ADD √ Pemdes

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Desa

2 Unit Motor

dan 1 Unit

Mobil

Perangkat Desa 1 tahun√ 3.500.000 ADD √ Pemdes

Belanja cetak dan penggandaan Desa 1 Paket Perangkat Desa 1 Tahun√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

Perjalanan Dinas Desa 1 Paket Perangkat Desa 1 tahun√ 2.500.000 ADD √ Pemdes

Rapat Desa Desa 8 Keg. Masyarakat 1 tahun√ 3.000.000 ADD √ Pemdes

Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa 1 PaketPerangkat

Desa/Masyarakat1 tahun

√ 24.000.000 ADD √ Pemdes

Pengadaan Pakain Dinas Desa 2 Paket Perangakat Desa 1 tahun√ 4.500.000 ADD √ Pemdes

Biaya Operasional BPD Desa 1 Paket BPD 1 tahun√ 5.000.000 ADD √ Pemdes

Honor Penjaga Kantor Balai Desa Desa 1 PaketPerangkat

Desa/Masyarakat1 tahun √ 3.000.000 ADD √

Pemdes

2 1 2 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

No


(RT/RW/Dusun/

Desa)

Volume Sasaran/ ManfaatWaktu

Pelaksanaan

SIFAT BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN Pola PelaksanaanRencana

Pelaksana

KegiatanKode

Rekening

3

2.1. BIDANG

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

2 1 3PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI

DAN INFORMASI DESADesa 1 Paket Masyarakat 1 Tahun √ 1.500.000 ADD √

Pemdes

2 1 4PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG DAN PETA

SOSIAL DESA

2 1 5PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG KAWASAN

PERDESAAN

2 1 6 PENDATAAN POTENSI DESA Desa 1 Keg Pemerintah Desa Juni √ 1.500.000 ADD √ Pemdes

2 1 7 PENDATAAN DAN PENGKLASIFIKASIAN TENAGA KERJA DESA

2 1 8PENDATAAN PENDUDUK YANG BEKERJA PADA SEKTOR

PERTANIAN DAN SEKTOR NON PERTANIAN

2 1 9PENDATAAN PENDUDUK MENURUT JUMLAH PENDUDUK USIA

KERJA, ANGKATAN KERJA, PENCARI KERJA, DAN TINGKAT


2 1 10PENDATAAN PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG

BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN, JENIS PEKERJAAN,

DAN STATUS PEKERJAAN

2 1 11 PENDATAAN PENDUDUK YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

2 1 12 PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA Desa 1 KegPerangkat

Desa/MasyarakatOktober

√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 13PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA

DESA

2 1 14PENYELENGGARAAN PENGADAAN , PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Desa 1 Keg Masyarakat Okt-Des

√ 7.500.000 ADD √ Pemdes

2 1 15 PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2 1 16 PENETAPAN PERANGKAT DESA Desa 1 Keg Perangkat Desa Oktober√ 3.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 17 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA Desa 8 Keg. Masyarakat 1 Tahun√ 2.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 18PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN RKP

DESA)

- PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA RPJM DESA Desa 1 Keg Masyarakat Juni√ 1.500.000 ADD √ Pemdes

- PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA RKP DESA Desa 1 Keg Masyarakat Desember√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 19PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES

TENTANG PENJABARAN APB DESADesa 1 Keg Masyarakat

√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 20PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN

RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESADesa 1 Keg Pemerintah Desa September

√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 21PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR

TAHUNDesa 2 Keg Pemerintah Desa 1 tahun

√ 1.500.000 ADD √ Pemdes

2 1 22PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APB DESA Desa 1 Keg Pemerintah Desa Maret

√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 23 PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA Desa 1 Keg Masyarakat Oktober √ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 24 PENETAPAN KERJA SAMA ANTAR-DESA

2 1 25 PEMBENTUKAN BUMDESA DAN BUMDES BERSAMA Desa 1 Keg Masyarakat September √ 3.000.000 ADD √ Pemdes

2 1 26PENYELENGGARAAN EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN

PEMERINTAHAN DESA

2 1 27 PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA Desa 1 Keg Pemerintah Desa Juli√ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2.1. BIDANG

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

2 1 28PENGELOLAAN GEDUNG PERTEMUAN/BALAI DESA DAN

FASILITAS UMUM DESA LAINNYA

2 1 29PENATAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

/PENGGELOLAAN TANAH KAS DESA

2 1 30

PENETAPAN DESA DALAM KEADAAN DARURAT SEPERTI

KEJADIAN BENCANA, KONFLIK, RAWAN PANGAN, WABAH

PENYAKIT, GANGGUAN KEAMANAN, DAN KEJADIAN LUAR BIASA

LAINNYA DALAM SKALA DESA

2 1 31PENETAPAN POS KEAMANAN DAN POS KESIAPSIAGAAN

LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI SOSIAL

MASYARAKAT DESA

2 1 32 FASILITASI PERTANAHAN

2 1 33 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA INDEKS DESA Desa 1 Keg Pemerintah Desa Agustus √ 500.000 ADD √ Pemdes

2 1 34 PENGADAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM

2 1 35 PENETAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

2 1 36 PENYELENGGARAAN PEMILU LAINNYA

2 1 37 DST……………

Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 311.986.166


2 2 1 PENGEMBANGAN POS KESEHATAN DESA DAN POLINDES Desa 1 Keg Masyarakat September √ 150.000.000 DD√ Pemdes

2 2 2 PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

2 2 3 PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DESA Desa 2 Keg Kader SKD √ 1.200.000 ADD √ Pemdes


LAYANAN GIZI UNTUK BALITA


PEMERIKSAAN IBU HAMIL


PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN


PENYULUHAN KESEHATAN


GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT


PENIMBANGAN BAYIDesa 1 Paket Kader Posyandu 1 tahun

√ 1.800.000 ADD √ Pemdes


GERAKAN SEHAT UNTUK LANJUT USIA

2 2 11PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UPAYA KESEHATAN

TRADISIONAL

2 2 12PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA


PENYAKIT MENULAR


PENYAKIT ENDEMIK

2 2 15 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN APOTEK DESA

2 2 16 PENGELOLAAN TANAMAN OBAT KELUARGA

2.2. BIDANG

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DESA

2 2 17FASILITASI PELAYANAN BAGI MASYARAKAT / ANAK

BERKEBUTUHAN KHUSUS

2 2 18FASILITASI PELAYANAN OPERASI/PENANGANAN KHUSUS BAGI

MASYARAKAT MISKIN

2 2 19 FASILITASI PELAYANAN SUNATAN MASAL

2 2 20FASIILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

2 2 21 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.


2 2 23PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERSKALA

DESADk.Bubak 1 Keg Masyarakat Agst.-Sept √ 150.000.000 APBN/APBD √

TPK

2 2 24PENGADAAN DAN PENGELOLAAN SANGGAR BELAJAR, TEMPAT

BELAJAR MASYARAKAT (TBM) DAN BALAI LATIHAN KERJA DESA

(BLKD)

2 2 25FASILISASI DAN MOTIVASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK

BELAJAR DI DESA

2 2 26PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BACAAN

MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN DESA

2 2 27 TAMAN BACAAN MASYARAKAT

2 2 28 BALAI PELATIHAN/KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

2 2 29 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SANGGAR SENI

2 2 30SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAINNYA.

2 2 31PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH MELALUI

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS)

SD N 01 dan 02

Pasir1 Keg

Murid SD N 01 dan

02 PasirNov-Des √ 26.050.000 APBD √

PKK

2 2 32PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. (TK

DAN /PAUD)

2 2 33 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN DESA

2 2 34 …………...dst

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA

2 2 43PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI

DESADesa 1 Paket

Masyarakat/Pelayana

n MasyarakatJuli-Sept √ 150.000.000 ADD √

TPK

2 2 44 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA

PENINGKATAN JALAN Jln.Dk.Pasir 600 M Masyarakat Juli-Agustus √ 384.189.000 APBD √TPK

PENINGKATAN JALAN Dk.Gondang 100 M Masyarakat September √ 90.000.000 DD √TPK

PENINGKATAN JALAN Dk.Bubak 700 M Masyarakat November √ 100.000.000 DD √TPK

PENINGKATAN JALAN Dk.Lesung 600 M Masyarakat September √ 150.000.000 DD √TPK

PENINGKATAN JALAN Dk.Jati wetan 200 M Masyarakat Agustus√ 40.000.000 DD

√TPK

2 2 45 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA

2 2 46

2 2 47 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BENDUNG

2 2 48PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

2 2 49PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PEMBUANGAN

AIR LIMBAH

2 2 50PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TURAP/BRONJONG/

TALUD DESA

Pembangunan Talud Dk.Bubak 50 M Masyarakat Juli √ 50.000.000 ADD √TPK

Pembangunan Talud Dk.Lesung 200 M Masyarakat September √ 50.000.000 DD √TPK

2 2 51REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL

SUNGAI

2 2 52PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-

GORONG/PLAT DEKER

Pembangunan Drainase Dk.Jati Kulon 200 M Masyarakat Oktober √ 100.000.000 DD √TPK

2 2 53PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TERSIER /PINTU

AIR

2 2 54 PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI


2 2 56 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU

2 2 57 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN LAPANGAN DESA Desa 1 Unit Masyarakat Juni √ 100.000.000 APBN √TPK

2 2 58 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN DESA

2 2 59 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DI DESA

2 2 60PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN AREA PARKIR/TERMINAL

MILIK DESA

2 2 61 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DESA

2 2 62PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI & TANGGUL

PEMECAH OMBAK

2 2 63PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT LISTRIK

TENAGA MIKRO HIDRO

2 2 64 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG OLAH RAGA

2 2 65 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG SERBA GUNA

2 2 66PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN SARANA

PRASARANA PENUNJANG PARIWISATA DESA

2 2 67PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA DAN KIOS

DESA

2 2 68PEMBANGUNAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (PLTMH,

PLTS, KINCIR ANGIN)


SALURAN UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN

2 2 70PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH, DAN

KELENGKAPANNYA

2 2 71 PENGELOLAAN PEMAKAMAN DESA DAN PETILASAN


DUSUN / RUKUN WARGA


KELOMPOK TANI

2 2 74PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INSTALASI BIOGAS MILIK

DESA

2 2 75PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS KEAMANAN

LINGKUNGAN (POSKAMLING)

2 2 76PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GERBANG / GAPURA

DESA DAN GAPURA JALAN LINGKUNGAN

2 2 77PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

DESADesa 2 Dusun Masyarakat 1 Tahun

√ 7.000.000 APBD √ Pemdes

2 2 78PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TEMPAT PELELANGAN

IKAN MILIK DESA

2 2 79PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENGENDALIAN,

PENANGGULANAN DAN PASCA BENCANA ALAM/SOSIAL

2 2 80PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA OLAH RAGA

2 2 81PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SUB TERMINAL,

PANGKALAN OJEK

2 2 82PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS PEMANTAUAN

(PANTAI DAN GUNUNG)

2 2 83 …………...dst

KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL

2 2 91 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BERBASIS DESA

2 2 92 PENDAYAGUNAAN KEUANGAN MIKRO BERBASIS DESA

2 2 93PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KERAMBA APUNG DAN

BAGAN IKAN

2 2 94PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN DAN

PENETAPAN CADANGAN PANGAN DESA

2 2 95PENETAPAN KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN,

PERKEBUNAN DAN PERIKANAN DESA

2 2 96PENGATURAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HAMA DAN

PENYAKIT PERTANIAN DAN PERIKANAN SECARA TERPADU

2 2 97PENETAPAN JENIS PUPUK DAN PANGAN ORGANIK UNTUK


2 2 98 PENGEMBANGAN BENIH LOKAL

2 2 99 PENGEMBANGAN TERNAK SECARA KOLEKTIF

2 2 100 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN ENERGI MANDIRI

2 2 101 PENGELOLAAN DAN FASILITASI BUM DESA & BUMDES BERSAMA

2 2 102 PENGUATAN PERMODALAN BUM DESA

2 2 103 PENGELOLAAN PADANG GEMBALA

2 2 104PENGEMBANGAN WISATA DESA DILUAR RENCANA INDUK

PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN

2 2 105 PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN MILIK DESA

2 2 106PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PRODUKSI PERTANIAN YANG

BERTUMPU PADA SUMBERDAYA, KELEMBAGAAN DAN BUDAYA

LOKAL

2 2 107

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

SECARA BERKELANJUTAN (KOMODITAS TAMBANG MINERAL

BUKAN LOGAM, KOMODITAS TAMBANG BATUAN, RUMPUT

LAUT, HUTAN MILIK DESA DAN PENGELOLAAN SAMPAH )

2 2 108PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADesa 1 Unit Pemerintah Desa Juni √ 5.000.000 ADD √

Pemdes


PUSAT PROMOSI POTENSI UNGGULAN DESA

2 2 110 PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN HUTAN BAKAU

2 2 111 PEMBANGUNAN TERASERING PADA DAERAH RAWAN LONGSOR

2 2 112 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR

2 2 113 PENGHIJAUAN


PENGGILINGAN PADI


PENGGERGAJIAN KAYU

2 2 116 PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BARU

2 2 117 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBAK/KOLAM IKAN

2 2 118 PEMBANGUNAN KANDANG TERNAK KOMUNAL MILIK DESA

2 2 119PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAAN SARANA DAN

PRASARANA PRODUKSI PAKAN TERNAK

2 2 120 PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

2 2 121 …………dst

Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.555.239.000 -

3 2 3 1SOSIALISASI KEAMANAAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT DESA

2 3 2MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA (SERAGAM, OP LINMAS ,

BABINSA, BABINKAMTIBMAS, BELA NEGARA)

Desa 10 Orang Linmas 1 Tahun √ 2.000.000 ADD

√ Pemdes

2 3 3 MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA

2 3 4MEMELIHARA PERDAMAIAN, MENANGANI KONFLIK DAN


2 3 5MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG

MASYARAKAT DESA (BBGRM)Desa 1 Keg Masyarakat Mei √ 2.500.000 ADD

√ Masyarakat

2 3 6PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

2 3 7PENGADAAN SARANA PRASARANA KETENTRAMAN ,

KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT

2 3 8PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH,

NASIONAL DAN KEAGAMAAN

2.3. BIDANG

PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN

DESA

Malam Wungon Peringatan HUT RI Desa 1 Keg Masyarakat Agustus √ 1.000.000 ADD√ Pemdes

Malam Wungon Peringatan Hari Jadi Pemalang Desa 1 Keg Masyarakat Januari √ 1.000.000 ADD√ Pemdes

2 3 9PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH

BUMI, LAUT DLL)

2 3 10 PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN

2 3 11 FASILITASI KELOMPOK SENI BUDAYA

2 3 12FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESADesa 1 Paket LPMD 1 Tahun

√ 1.000.000 ADD √

2 3 13 FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA Desa 1 Keg Pemuda 1 Tahun √ 1.000.000 ADD √ Pemdes

2 3 14 FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK DESA Desa 1 Paket PKK 1 Tahun √ 12.000.000 ADD √ PKK

2 3 15PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KESENIAN DAN BUDAYA

MASYARAKAT

2 3 16 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SOSIAL MASYARAKAT

2 3 17PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR

MISKIN

2 3 18 PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM / YATIM - PIATU

2 3 19FASILITSI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK

HUNI Desa 10 Rumah RTM 1 Tahun √ 50.000.000 APBD

√ TPK

2 3 20FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT MISKIN

2 3 21FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN

2 3 22 FASILITASI DAN PEMBINAAN PENYEDIAAN PELAYANAN KB

2 3 23 DST………………

Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 70.500.000 -

4 2 4 1 PELATIHAN USAHA EKONOMI

- Pelatihan Menjahit Desa 25 Orang Masyarakat/PKK 1 Tahun√ 50.000.000 APBD √ Desa

- Pelatihan Rias Pengantin Desa 10 Orang Masyarakat/PKK 1 Tahun√ 50.000.000 APBD √ Desa

2 4 2PELATIHAN USAHA PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN

PETERNAKAN

- Pelatihan Ternak Kambing Desa 3 Kelompok Petani/Masyarakat 1 Tahun√ 50.000.000 APBD √ Desa

2 4 3 PELATIHAN USAHA BIDANG PERIKANAN

2 4 4 PELATIHAN USAHA BIDANG PERDAGANGAN

2 4 5PELATIHAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PUBLIK


LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

2 4 7 FASILITASI KELOMPOK TANI

2.4. BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

- Bantuan Bibit Padi dan Jagung Desa 3 Kelompok Petani/Masyarakat 1 Tahun √ 60.000.000 APBD √ Gapoktan

- Bantuan Traktor Desa 3 Unit Petani/Masyarakat 1 Tahun √ 75.000.000 APBD √ Gapoktan

2 4 8 FASILITASI KELOMPOK NELAYAN

2 4 9 FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT LAIN DESA

2 4 10FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN,

KELOMPOK MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN

DIFABEL


PARALEGAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA


2 4 12 ANALISIS KEMISKINAN SECARA PARTISIPATIF DI DESA

2 4 13PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN



KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.Desa 1 Keg KPMD 1 Tahun √ 5.000.000 APBDes

√ KPMD

2 4 15 PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA

EKONOMI DESA

2 4 16 PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

2 4 17PENGEMBANGAN & PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT

GUNA

2 4 18PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PROMOSI HASIL

PRODUKSI DESA

2 4 19PELATIHAN /PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN

DESA

2 4 20MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI BAIK YANG DIKEMBANGKAN

OLEH BUM DESA MAUPUN OLEH KELOMPOK USAHA


2 4 21PENINGKATAN MASYARAKAT PENGELOLAAN HUTAN DESA DAN

HUTAN MASYARAKAT

2 4 22PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PEMERINTAH DESA

2 4 23 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD

2 4 24 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD

2 4 25PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KADER

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2 4 26PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN ANAK

2 4 27 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT

2 4 28PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

2 4 29PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA EKONOMI

PRODUKTIF

2 4 30 PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEREMPUAN

2 4 31PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA PERTANIAN DAN

PETERNAKAN

2 4 32 PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN

2 4 33 PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK NELAYAN

2 4 34PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PENGRAJIN / INDUSTRI

RUMAH TANGGA

2 4 35PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMERHATI DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2 4 36PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMUDA (KARANG


2 4 37PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KESEJAHTERAAN

SOSIAL MASYARAKAT

2 4 38PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA

(DARWIS)

2 4 39 …………...dst

Jumlah Bidang Pemberdayaan Msyarakat 290.000.000 -

JUMLAH TOTAL 2.227.725.166 -

Mengetahui : Pasir,12 Desember 2015

Kepala Desa, Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa

DIMUL SUSANTO

TOYIB

: PASIR

KECAMATAN : BODEH



No Nama Program/ Kegiatan

Prakiraan Pagu

Dana

(Rp.)

Prakiraan

Pelaksana

1 1 Pamsimas/Air Bersih 150.000.000 BAPEDA

2 PKKPM/............. Kemendes PDTT

3 PIE/........ Kemendagri

4 ........../Bronjong / Krib BPSDA

5Bantuan Fasilitasi Lapangan Olah

Raga 100.000.000 Kepenpora

21

Pembangunan Poskesdes

2Pembuatan sanittsi lingkungan

perumahan 3 Bantuan Modal

3 1 Pembuatan saluran drainase DPU

2Pembangunan tanggul penahan air DPU

3 Saluran Irigasi DPU

4 PMTAS 26.050.000 Bapermades

5 Pengelolaan BUMDesa Bapermas KB

6 Penyuluhan KB Bapermas KB

7 Pembangunan Poskesdes Dinkes Kab8 Imunisasi dasar utk anak balita Diknas Kab 9 Pemb. Gedung PAUD Diknas Kab

10 Bantuan Alat / Saprodi Dinas Pertanian'11 Pemb. Jalan Rabat Beton Dinasosnakertrans

12 RTLH Bapermas-KB

1 Pengaspalan Jalan DPU Kab

2 Rabat Beton DPU Kab3 Jaringan Listrik DPU Kab

Dari Pemerintah Daerah

Provinsi

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

YANG MASUK KE DESA

DESA

Asal Program/ Kegiatan

Dari Pemerintah

Dari Pemerintah Daerah

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

TOYIB

4Dari Penjaringan Aspirasi

Masyarakat oleh DPRD /

DPR

Pasir,14 Desember 2015

DESA : PASIR

KECAMATAN : BODEH



APBD

ProvinsiAPBD Kabupaten

I

1PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA 297.600.000 14.884.166

2PENETAPAN DAN PENEGASAN

BATAS DESA

3

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM

ADMINISTRASI DAN

INFORMASI DESA

7.400.000

4

PENYUSUNAN DAN

PENGEMBANGAN TATA

RUANG DAN PETA SOSIAL

DESA

5

PENYUSUNAN DAN

PENGEMBANGAN TATA

RUANG KAWASAN PERDESAAN

6 PENDATAAN POTENSI DESA 2.000.000

7

PENDATAAN DAN

PENGKLASIFIKASIAN TENAGA

KERJA DESA

8

PENDATAAN PENDUDUK YANG

BEKERJA PADA SEKTOR

PERTANIAN DAN SEKTOR NON

PERTANIAN

9

PENDATAAN PENDUDUK

MENURUT JUMLAH

PENDUDUK USIA KERJA,

ANGKATAN KERJA, PENCARI

KERJA, DAN TINGKAT


10

PENDATAAN PENDUDUK

BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS

YANG BEKERJA MENURUT

LAPANGAN PEKERJAAN, JENIS

PEKERJAAN, DAN STATUS

PEKERJAAN

11PENDATAAN PENDUDUK YANG

BEKERJA DI LUAR NEGERI

12PENETAPAN ORGANISASI

PEMERINTAH DESA 1.000.000

13

PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA

DESA

14

PENYELENGGARAAN

PENGADAAN ,

PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT

DESA

7.500.000

15PEMBENTUKAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA

16 PENETAPAN PERANGKAT DESA 3.000.000

17PENYELENGGARAAN

MUSYAWARAH DESA 2.500.000

18

PENYELENGGARAAN

PERENCANAAN DESA (RPJM

DESA DAN RKP DESA)

3.000.000

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2016

NoIndikatif Program/

Kegiatan Desa

Sumber Dana Indikatif

Dana Desa

(APBN)

Alokasi Dana

Desa

Dana bagian dari

hasil pajak dan

retribusi

Bantuan keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan desa

19

PENETAPAN RAPERDES

TENTANG APB DESA DAN

RAPERKADES TENTANG

PENJABARAN APB DESA

1.500.000

20

PENETAPAN RAPERDES

TENTANG PERUBAHAN APB

DESA DAN RAPERKADES

TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN APB DESA

1.500.000

21

PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN SEMESTERAN DAN

AKHIR TAHUN

3.000.000

22

PENETAPAN RAPERDES

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APB DESA

1.500.000

23PENETAPAN PERATURAN DESA

LAINNYA 1.500.000

24PENETAPAN KERJA SAMA

ANTAR-DESA

25PEMBENTUKAN BUMDESA

DAN BUMDES BERSAMA 3.000.000

26

PENYELENGGARAAN EVALUASI

TINGKAT PERKEMBANGAN

PEMERINTAHAN DESA

27PENGELOLAAN ASET/BARANG

MILIK DESA

28

PENGELOLAAN GEDUNG

PERTEMUAN/BALAI DESA DAN

FASILITAS UMUM DESA

LAINNYA

29

PENATAAN, PENGGUNAAN

DAN PEMANFAATAN

/PENGGELOLAAN TANAH KAS

DESA

30

PENETAPAN DESA DALAM

KEADAAN DARURAT SEPERTI

KEJADIAN BENCANA, KONFLIK,

RAWAN PANGAN, WABAH

PENYAKIT, GANGGUAN

KEAMANAN, DAN KEJADIAN

LUAR BIASA LAINNYA DALAM

SKALA DESA

31

PENETAPAN POS KEAMANAN

DAN POS KESIAPSIAGAAN

LAINNYA SESUAI DENGAN

KEBUTUHAN DAN KONDISI

SOSIAL MASYARAKAT DESA

32 FASILITASI PERTANAHAN

33

PENYUSUNAN DAN

PENETAPAN HARGA INDEKS

DESA

1.000.000

34PENGADAAN TANAH UNTUK

FASILITAS UMUM

35PENETAPAN NAMA JALAN DAN

FASILITAS UMUM

36PENYELENGGARAAN PEMILU

LAINNYA

JUMLAH I - 337.000.000 14.884.166 - -

II

1

PENGEMBANGAN POS

KESEHATAN DESA DAN

POLINDES 150.000.000

2PELAKSANAAN PELAYANAN

KESEHATAN

3PENGEMBANGAN TENAGA

KESEHATAN DESA 1.200.000

4

PENGELOLAAN DAN

PEMBINAAN POSYANDU

MELALUI LAYANAN GIZI

UNTUK BALITA

Pelaksanaan Pembangunan Desa

5

PENGELOLAAN DAN

PEMBINAAN POSYANDU

MELALUI PEMERIKSAAN IBU

HAMIL

6

PENGELOLAAN DAN

PEMBINAAN POSYANDU

MELALUI PEMBERIAN

MAKANAN TAMBAHAN

7

PENGELOLAAN DAN

PEMBINAAN POSYANDU

MELALUI PENYULUHAN

KESEHATAN

8

PENGELOLAAN DAN

PEMBINAAN POSYANDU

MELALUI GERAKAN HIDUP

BERSIH DAN SEHAT

9

PENGELOLAAN DAN

PEMBINAAN POSYANDU

MELALUI PENIMBANGAN BAYI1.800.000

10

PENGELOLAAN DAN

PEMBINAAN POSYANDU

MELALUI GERAKAN SEHAT

UNTUK LANJUT USIA

11

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN UPAYA

KESEHATAN TRADISIONAL

12

PEMANTAUAN DAN

PENCEGAHAN

PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DAN ZAT ADIKTIF DI DESA

13

FASILITASI PELAYANAN

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

14


PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

ENDEMIK

15PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN APOTEK DESA

16PENGELOLAAN TANAMAN

OBAT KELUARGA

17

FASILITASI PELAYANAN BAGI

MASYARAKAT / ANAK

BERKEBUTUHAN KHUSUS

18


OPERASI/PENANGANAN

KHUSUS BAGI MASYARAKAT

MISKIN

19FASILITASI PELAYANAN

SUNATAN MASAL

20

FASIILITASI PENGUATAN

KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN ANAK

21

PEMBINAAN DAN

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI.

22

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN SANITASI

LINGKUNGAN

23

PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN AIR BERSIH

BERSKALA DESA 150.000.000

24

PENGADAAN DAN

PENGELOLAAN SANGGAR

BELAJAR, TEMPAT BELAJAR

MASYARAKAT (TBM) DAN

BALAI LATIHAN KERJA DESA

(BLKD)

25

FASILISASI DAN MOTIVASI

TERHADAP KELOMPOK-

KELOMPOK BELAJAR DI DESA

26

PENGADAAN DAN

PENGELOLAAN TAMAN

BACAAN MASYARAKAT DAN

PERPUSTAKAAN DESA

27TAMAN BACAAN

MASYARAKAT

28BALAI PELATIHAN/KEGIATAN

BELAJAR MASYARAKAT

29PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN SANGGAR SENI

30

SARANA DAN PRASARANA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAINNYA.

31

PENGELOLAAN DAN

PEMBINAAN ANAK SEKOLAH

MELALUI PEMBERIAN

MAKANAN TAMBAHAN ANAK

SEKOLAH (PMTAS)

26.050.000

32

PEMBANGUNAN GEDUNG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

(TK DAN /PAUD)

33SARANA DAN PRASARANA

PELAYANAN KESEHATAN DESA

34

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN KANTOR DAN

BALAI DESA

140.000.000

35PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN JALAN DESA350.000.000 384.189.000

36

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN JEMBATAN

DESA

37

38PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN BENDUNG

39

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN EMBUNG DAN

BANGUNAN PENAMPUNG AIR

LAINNYA

40

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN SALURAN

PEMBUANGAN AIR LIMBAH

41

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN

TURAP/BRONJONG/ TALUD

DESA 50.000.000

42

REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN BANTARAN

DAN TANGGUL SUNGAI

43

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN

DRAINASE/GORONG-

GORONG/PLAT DEKER 100.000.000

44

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN IRIGASI

TERSIER /PINTU AIR

45

PEMBERSIHAN/NORMALISASI

DAN PENGERUKAN

SUNGAI/KALI

46

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN SANITASI

LINGKUNGAN

47

PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN TAMBATAN

PERAHU

48

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN LAPANGAN

DESA

49PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN TAMAN DESA

50

PENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA PRODUKSI DI

DESA

51

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN AREA

PARKIR/TERMINAL MILIK DESA

52

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN JARINGAN

LISTRIK DESA

53

PEMBANGUNAN PRASARANA

PENGAMAN PANTAI &

TANGGUL PEMECAH OMBAK

54

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN PEMBANGKIT

LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO

55

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN GEDUNG

OLAH RAGA

56

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN GEDUNG

SERBA GUNA

57

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN GEDUNG DAN

SARANA PRASARANA

PENUNJANG PARIWISATA

DESA

58

PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN PASAR DESA

DAN KIOS DESA

59

PEMBANGUNAN ENERGI BARU

DAN TERBARUKAN (PLTMH,

PLTS, KINCIR ANGIN)

60

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN SERTA

PENGELOLAAN SALURAN

UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN

61

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN RUMAH

IBADAH, DAN

KELENGKAPANNYA

62PENGELOLAAN PEMAKAMAN

DESA DAN PETILASAN

63

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN BALAI

PERTEMUAN DUSUN / RUKUN

WARGA

64

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN BALAI

PERTEMUAN KELOMPOK TANI

65

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN INSTALASI

BIOGAS MILIK DESA

66

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN POS

KEAMANAN LINGKUNGAN

(POSKAMLING)

67

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN GERBANG /

GAPURA DESA DAN GAPURA

JALAN LINGKUNGAN

68

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN PENERANGAN

JALAN DESA

69

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN TEMPAT

PELELANGAN IKAN MILIK DESA

70

PEMBANGUNAN SARANA

PRASARANA PENGENDALIAN,

PENANGGULANAN DAN PASCA

BENCANA ALAM/SOSIAL

71

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA OLAH RAGA

72

PEMBANGUNAN SARANA

PRASARANA SUB TERMINAL,

PANGKALAN OJEK

73

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN POS

PEMANTAUAN (PANTAI DAN

GUNUNG)

74PENGEMBANGAN USAHA

MIKRO BERBASIS DESA

75PENDAYAGUNAAN KEUANGAN

MIKRO BERBASIS DESA

76

PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN KERAMBA

APUNG DAN BAGAN IKAN

77

PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN LUMBUNG

PANGAN DAN PENETAPAN

CADANGAN PANGAN DESA

78

PENETAPAN KOMODITAS

UNGGULAN PERTANIAN,

PERKEBUNAN DAN PERIKANAN

DESA

79

PENGATURAN PELAKSANAAN

PENANGGULANGAN HAMA

DAN PENYAKIT PERTANIAN

DAN PERIKANAN SECARA

TERPADU

80

PENETAPAN JENIS PUPUK DAN

PANGAN ORGANIK UNTUK


81PENGEMBANGAN BENIH

LOKAL

82PENGEMBANGAN TERNAK

SECARA KOLEKTIF

83

PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN ENERGI

MANDIRI

84

PENGELOLAAN DAN FASILITASI

BUM DESA & BUMDES

BERSAMA

85PENGUATAN PERMODALAN

BUM DESA

86PENGELOLAAN PADANG

GEMBALA

87

PENGEMBANGAN WISATA

DESA DILUAR RENCANA INDUK

PENGEMBANGAN PARIWISATA

KABUPATEN

88PENGELOLAAN BALAI BENIH

IKAN MILIK DESA

89

PENGEMBANGAN SISTEM

USAHA PRODUKSI PERTANIAN

YANG BERTUMPU PADA

SUMBERDAYA, KELEMBAGAAN

DAN BUDAYA LOKAL

90

PEMANFAATAN SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN

SECARA BERKELANJUTAN

(KOMODITAS TAMBANG

MINERAL BUKAN LOGAM,

KOMODITAS TAMBANG

BATUAN, RUMPUT LAUT,

HUTAN MILIK DESA DAN

PENGELOLAAN SAMPAH )

91

PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN SARANA

PRASARANA KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

92

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN SERTA

PENGELOLAAN PUSAT

PROMOSI POTENSI

UNGGULAN DESA

93PENGEMBANGAN &

PENGELOLAAN HUTAN BAKAU

94

PEMBANGUNAN TERASERING

PADA DAERAH RAWAN

LONGSOR

95PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN MATA AIR

96 PENGHIJAUAN

97

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN SARANA

PRASARANA PENGGILINGAN

PADI

98

PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN SARANA

PRASARANA PENGGERGAJIAN

KAYU

99PEMBUKAAN LAHAN

PERTANIAN BARU

100

PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAN

TAMBAK/KOLAM IKAN

101PEMBANGUNAN KANDANG

TERNAK KOMUNAL MILIK DESA

102

PEMBANGUNAN DAN

PENGELOLAAAN SARANA DAN

PRASARANA PRODUKSI PAKAN

TERNAK

103

PENERAPAN DAN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

TEPAT GUNA

JUMLAH II 650.000.000 143.000.000 - - 560.239.000

III

1

SOSIALISASI KEAMANAAN,

KETERTIBAN DAN

KETENTRAMAN MASYARAKAT

DESA

2

MEMBINA KEAMANAN,

KETERTIBAN DAN

KETENTRAMAN WILAYAH DAN

MASYARAKAT DESA

(SERAGAM, OP LINMAS ,

BABINSA, BABINKAMTIBMAS,

BELA NEGARA)2.000.000

3MEMBINA KERUKUNAN


4

MEMELIHARA PERDAMAIAN,

MENANGANI KONFLIK DAN


5

MELESTARIKAN DAN

MENGEMBANGKAN GOTONG

ROYONG MASYARAKAT DESA

(BBGRM)2.500.000

6

PENGORGANISASIAN MELALUI

PEMBENTUKAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DAN

LEMBAGA ADAT

7

PENGADAAN SARANA

PRASARANA KETENTRAMAN ,

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

MASYARAKAT

8

PENYELENGGARAAN

PERINGATAN HARI BESAR

DAERAH, NASIONAL DAN

KEAGAMAAN

9

PENYELENGGARAAN

KEGIATAN ADAT BUDAYA

DESA (SEDEKAH BUMI, LAUT

DLL)

10

PEMBINAAN DAN FASILITASI

KEGIATAN LEMBAGA

KEAGAMAAN

11FASILITASI KELOMPOK SENI

BUDAYA

12

FASILITASI DAN PEMBINAAN

LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

2.000.000

13FASILITASI DAN PEMBINAAN

KARANG TARUNA1.500.000


PKK DESA12.000.000

15

PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN KESENIAN DAN

BUDAYA MASYARAKAT

16

PENGEMBANGAN DAN

PEMBINAAN SOSIAL

MASYARAKAT

Pembinaan Kemasyarakatan

17

PEMBERIAN SANTUNAN

SOSIAL KEPADA KELUARGA

FAKIR MISKIN

18

PEMBERIAN SANTUNAN

SOSIAL KEPADA YATIM /

YATIM - PIATU

19

FASILITSI DAN STIMULASI

PEMUGARAN RUMAH TIDAK

LAYAK HUNI 50.000.000

20

FASILITASI DAN STIMULASI

PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT MISKIN

21

FASILITASI UPAYA

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK TERHADAP

TINDAKAN KEKERASAN


PENYEDIAAN PELAYANAN KB

JUMLAH III - 20.000.000 - - 50.000.000

IV

1 PELATIHAN USAHA EKONOMI 50.000.000

2

PELATIHAN USAHA

PERTANIAN, PERKEBUNAN

DAN PETERNAKAN

3PELATIHAN USAHA BIDANG

PERIKANAN

4PELATIHAN USAHA BIDANG

PERDAGANGAN

5

PELATIHAN DI BIDANG

TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PUBLIK

6


PEMBENTUKAN DAN

FASILITASI LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DAN

LEMBAGA ADAT

7 FASILITASI KELOMPOK TANI15.000.000

8FASILITASI KELOMPOK

NELAYAN

9FASILITASI KELOMPOK

MASYARAKAT LAIN DESA

10

FASILITASI TERHADAP

KELOMPOK-KELOMPOK

RENTAN, KELOMPOK MISKIN,

PEREMPUAN, MASYARAKAT

ADAT, DAN DIFABEL

11


PEMBENTUKAN DAN

FASILITASI PARALEGAL UNTUK

MEMBERIKAN BANTUAN

HUKUM KEPADA WARGA

MASYARAKAT DESA

12ANALISIS KEMISKINAN SECARA

PARTISIPATIF DI DESA

13

PENYELENGGARAAN PROMOSI

KESEHATAN DAN GERAKAN


14


PEMBENTUKAN DAN

FASILITASI KADER

PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT.

5.000.000

15

PENINGKATAN KAPASITAS

MELALUI PELATIHAN USAHA

EKONOMI DESA

16PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT

GUNA

17

PENGEMBANGAN &

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI

TEPAT GUNA

Pemberdayaan Masyarakat

18

PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT

GUNA DAN PROMOSI HASIL

PRODUKSI DESA

19

PELATIHAN /PENINGKATAN

KUALITAS PROSES

PERENCANAAN DESA

20

MENDUKUNG KEGIATAN

EKONOMI BAIK YANG

DIKEMBANGKAN OLEH BUM

DESA MAUPUN OLEH

KELOMPOK USAHA


21

PENINGKATAN MASYARAKAT

PENGELOLAAN HUTAN DESA

DAN HUTAN MASYARAKAT

22


SUMBER DAYA APARATUR

PEMERINTAH DESA

23PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA LEMBAGA BPD


SUMBER DAYA LPMD

25


KELEMBAGAAN KADER

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

26


KELEMBAGAAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN ANAK


KELEMBAGAAN RW DAN RT

28


KADER PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

29


KELOMPOK USAHA EKONOMI

PRODUKTIF


KELOMPOK PEREMPUAN

31


KELOMPOK USAHA

PERTANIAN DAN PETERNAKAN

32


KELOMPOK MASYARAKAT

MISKIN


KELOMPOK NELAYAN

34


KELOMPOK PENGRAJIN /

INDUSTRI RUMAH TANGGA

35


KELOMPOK PEMERHATI DAN

PERLINDUNGAN ANAK

36


KELOMPOK PEMUDA (KARANG


37


KELOMPOK KESEJAHTERAAN

SOSIAL MASYARAKAT

38


KELOMPOK SADAR WISATA

(DARWIS)

JUMLAH IV - - - 5.000.000 65.000.000

JUMLAH I s/d IV 650.000.000 500.000.000 14.884.166 5.000.000 675.239.000

Pasir ,14 Desember 2015

TOYIB

Ketua Tim Penyusun RKPDesa

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Xxx

Kecamatan Xx Kabupaten Pemalang

Provinsi Jawa Tengah , maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa,15 Desember 2015

Jam : 09.00 s/d 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pasir

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

RKP Desa adalah sebagai berikut:

1 Mendata Pagu Indikatif Desa

2

3 Menyusun prioritas dan alokasi anggaran biaya

4 Menyusun matrik RKPDes 2016

5

Pasir , 15 Desember 2015

Kepala Desa Pasir Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(DIMUL SUSANTO (TOYIB)

Menyusun rancangan RKPDesa dengan berpedoman pada

RPJMDesa kolom tahun 2017

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

dipergunakansebagaimana mestinya.

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP

Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya

Menyusun Rancangan Naskah Dokumen RKPDesa 2016

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Pasir Kecamatan Bodeh

Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Minggu,12 Desember 2015

Jam : 14.00 WIB


A. Materi

1 Pencermatan RPJM Desa

2 Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

3 Rancangan Naskah RKPDes 2016

4 Rancangan Matrik Usulan RKPDes 2016 dan 2017

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : SUMARTO dari Ketua BPD

Notulen : TOYIB dari Perangkat Desa

Narasumber : 1.DIMUL SUSANTO dari Kepala Desa

2.WALUYO,S.STP dari Sekcam Bodeh3. AGUS SUTIONO dari Kasi Keu Kec.Bodeh

1

2

3

4 Menyepakati tim verifikasi kegiatan


Kepala Desa Pasir Ketua BPD Pasir

DIMUL SUSANTO SUMARTO

Wakil Kelompok Masyarakat

1 Slamet H ……………………

2 H.Chaero ……………………

3 Eni Srimulati ……………………

4 Maesaroh ……………………

5 Sunarti ……………………

Menyepakati Hasil Pembahasan Rancangan Naskah Dokumen RKPDesa 2016

Menyepakati hasil pembahasan matrik RKPDes 2016

Menyepakati hasil pembahasan rancangan Usulan RKPDesa Tahun 2017

dengan berpedoman pada RPJMDesa kolom tahun 2017

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RKP DESA

MELALUI MUSYAWARAH DESA

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur

perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur

pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi

kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

yaitu :

- 25 -

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Pasir

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin,14 Desember 2015

Jam : 09.00 WIB


A. Materi

1 Penyampaian hasil verifikasi

2 Pembahsan rancangan Naskah RKPDes 2016

3 Pembahsan rancangan Matrik RKPDes 2016 dan 2017

4 Pembahasan Raperdes RKPDes 2016

5 Pemilihan delegasi Desa untuk Musrenbangcam 2016

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah: SUMARTO dari Ketua BPD

Notulen : TOYIB dari Perangkat Desa

Narasumber : 1. DIMUL SUSANTO dari Kepala Desa Pasir

2. WALUYO,S.STP dari Sekcam Bodeh

3. AGUS SUTIONO dari Kasi Keuangan Kec.Bodeh

1

2

3

4 Menyepakati Rancangan Perdes tentang RKPDes tahun 2016

5 Menyepakati 6 orang delegasi yang hadir pada Musrenbangcam tahun 2016


Ketua BPD Pasir Kepala Desa Pasir

(SUMARTO) (DIMUL SUSANTO)

Wakil Masyarakat

(H. CHAERON)

Menyepakati Naskah Dokumen RKPDesa 2016

Menyepakati Matrik RKPDes 2016

Menyepakati rancangan Usulan RKPDesa Tahun 2017

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri

oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat,

sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta

yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang

berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan

Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

DAFTAR USULAN RKP DESA

TAHUN 2016

DESA : PASIR

KECAMATAN : BODEH



Bidang Jenis Kegiatan APBN APBD Prov APBD Kab TOTAL

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

- - - -


2 2 23 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERSKALA DESA -

- Pembangunan Jaringan Air Bersih Dk.Bubak 500 M Masyarakat 3 Bulan 150.000 150.000

2 2 44 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA -

- Pembangunan Jalan Poros Desa Pasir - Gunungbatu Desa Pasir 600 M Masyarakat 2 Bulan 380.000 380.000

2- Pembangunan Jalan Penghubung antara Dk.Gondang dan

Dk.LesungDesa Pasir 500 M Masyarakat 2 Bulan

250.000 250.000

- - 780.000 780.000

3 -

-

- - - -

4 2 4 1 PELATIHAN USAHA EKONOMI -

- Pelatihan Rias Pengantin Desa Pasir 15 Orang Masyarakat 3 Bulan 50.000 50.000

-

- - 50.000 50.000

JUMLAH TOTAL - - 830.000 830.000


Mengetahui : Disusun oleh:

Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM Desa

DIMUL SUSANTO TOYIB

No


Volume Sasaran/ ManfaatPrakiraan Waktu

Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan

(Rp .000)

Kode

Rekening

3

2.1. BIDANG

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

2.2. BIDANG

2.3. BIDANG

PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN

DESA

2.4. BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

KEPALA DESA PASIR KECAMATAN BODEH

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR Nomor : 441.4 / 15 /TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

KEPALA DESA PASIR,

Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang

dibentuk melalui Musdes Pembentukan Tim

Penyusun RKPDesa.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan

Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana

Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).


Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Keuangan Negara;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional





Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



13 Tahun 1950;



Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;








2025;



Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;




2016;



di Desa;



Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2016, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini

mempunyai Tugas dan Tanggungjawab menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2016dan

Rancanganan Daftar Usulan RKP Desa berdasarkan

pencermatan ulang RPJMDesa Pasir 2016-2021, Rencana

Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pagu

Indikatif Desa.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes

mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Keempat : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya

dibimbing dan dibantu aparat pemerintah serta pihak lain

yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak

ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKPDes tahun

2016 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasir

Pada Tanggal : 11 Desember 2015

DIMUL SUSANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasir

Nomor : 441.4 / 15 / TAHUN 2015

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN

PEMALANG TAHUN 2016

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN



No Nama Jabatan Keterangan

1. DIMUL SUSANTO Penanggungjawab

2. TOYIB Ketua

3. KHAERUDIN Anggota

4. SAFARI Anggota

5. EKO GUNANTO Anggota

6. WAWAN RISWANTO Anggota

7. SRIYANTI Anggota

8. UPI KUSRINI Anggota

9. SUNARTI Anggota

10. SOBIRIN Anggota

11. KUSYANTO Anggota


PadaTanggal : 11 Desember 2015

KEPALA DESA PASIR

DIMUL SUSANTO

KEPALA DESA PASIR KECAMATAN BODEH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR Nomor : 441.4 / 15 /TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

KEPALA DESA PASIR,

Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang

dibentuk melalui Musdes Pembentukan Tim

Penyusun RKPDesa.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan

Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana

Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDes).


Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Keuangan Negara;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah;



Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



13 Tahun 1950;



Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;








2025;







2016;



di Desa;



Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2016, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini

mempunyai Tugas dan Tanggungjawab menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2016dan

Rancanganan Daftar Usulan RKP Desa berdasarkan

pencermatan ulang RPJMDesa Pasir 2016-2021, Rencana

Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pagu

Indikatif Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes

mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

KEEMPAT : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya

dibimbing dan dibantu aparat pemerintah serta pihak lain

yang berkompeten.

KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak

ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Desa tentang RKPDes tahun

2016 oleh Kepala Desa.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Pada Tanggal : 11 Desember 2015

DIMUL SUSANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasir

Nomor : 441.4 / 15 / TAHUN 2015

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN

PEMALANG TAHUN 2016

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN



No Nama Jabatan Keterangan

1. DIMUL SUSANTO Penanggungjawab

2. TOYIB Ketua

3. KHAERUDIN Anggota

4. SAFARI Anggota

5. EKO GUNANTO Anggota

6. WAWAN RISWANTO Anggota

7. SRIYANTI Anggota

8. UPI KUSRINI Anggota

9. SUNARTI Anggota

10. SOBIRIN Anggota

11. KUSYANTO Anggota


PadaTanggal : 11 Desember 2015

KEPALA DESA PASIR

DIMUL SUSANTO

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN BODEH


NOTULEN MUSYAWARAH

I. Pelaksanaan Musyawarah 1. Hari/tanggal : Rabu, 16 Desember 2015 2. Jam : 09.00 WIB s.d. selesai 3. Tempat : Balai Desa Pasir 4. Tujuan Musyawarah : Pembahasan Penetapan Peraturan Desa tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016.

II. Jenis dan Sifat Musyawarah

1. Jenis Musyawarah : Paripurna 2. Sifat Musyawarah : Terbuka

III. Pimpinan Musyawarah

1. Nama : SUMARTO 2. Jabatan : Ketua BPD

IV. Sekretaris Musyawarah

1. Nama : SLAMET HARYANTO 2. Jabatan : Sekretaris BPD

V. Susunan Acara Musyawarah

1. Pembukaan oleh Ketua BPD; 2. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah

Desa Pasir Tahun 2016 oleh Kepala Desa; 3. Pembacaan Hasil Musyawarah Pembahasan oleh Sekretaris BPD; 4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016 oleh BPD;

5. Penandatanganan dan penyerahan ; 6. Sambutan Kepala Desa; 7. Penutup oleh Ketua BPD;

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 7 ( tujuh ) Orang 2. Hadir : 7 ( tujuh ) Orang

3. Tidak hadir : -

VII. Unsur Pemerintah yang hadir : 9 ( sembilan ) Orang VIII. Jalannya Musyawarah

1. Pembukaan

Pimpinan Musyawarah :

a. Ketua BPD membuka Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016.

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut :

i. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi

Desa

3. Pendataan Potensi Desa

4. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa

5. Penyelenggaraan Pengadaan,Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangakat Desa

6. Penetapan Perangkat Desa

7. Penyelenggaraan Musyawarah Desa

8. Penyelenggaraan Perencanaan Desa

9. Penetapan Raperdes tentang APBDesa dan Raperkades tentang

Penjabaran APBDesa

10. Penetapan Raperdes tentang Perubahan APBDesa dan Raperkades

tentang Penjabaran Perubahan APBDesa

11. Penyusunan Laopran Keuangan semesteran dan Akhir Tahun

12. Penetapan Raperdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBDesa

13. Penetapan Peraturan Desa lainnya

14. Pembentukan Bumdesa dan Bumdes Bersama

15. Pengelolaan Aset/Barang milik Desa

16. Penyusunan dan Penetapan Harga Indek Desa

ii. Bidang Pembangunan

1. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan polindes

2. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa

3. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Melalui Penimbangan Bayi

4. Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Bersekala Desa

5. Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah melalui Pemberian

MaknanTambahan Anak Sekolah (PMTAS)

6. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balaidesa

7. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa

8. Pembangunan dan Pemeliharaan Turap/Bronjong/Talud Desa

9. Pembangunan dan Pemeliharaan drainase/Gorong-gorong/Plat

Deker

10. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa

11. Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan

12. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

komunikasi dan Informatika.

iii. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan Keamanan,Ketertiban dan Ketentraman Wilayah dan

Masyarakat Desa (Seragam,Op

Linmas,Babinsa,Babinkamtibmas,Bela Negara)

2. Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa

(BBGRM)

3. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Daerah,Nasional dan

Keagamaan

4. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna

6. Fasilitasi dan Pembinaan PKK

7. Fasilitasi dan Stimulasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

iv. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Fasilitasi Kelompok Tani

2. Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader

Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

c. Pembacaan Notulen Musyawarah oleh Sekretaris BPD. d. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Tahun 2016.

e. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama

2. Sambutan Kepala Desa

3. Penutup oleh Ketua BPD


KETUA BPD PASIR

SUMARTO

SEKRETARIS BPD PASIR

SLAMET HARYANTO

BERITA ACARA MUSYAWARAH

Nomor : 145 /Desa /23 / TAHUN 2015 Nomor : 144 /BPD/6/ TAHUN 2015

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PASIR DAN


TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR TAHUN 2016

MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR

TAHUN 2016

Pada hari ini Rabu tanggal Enam belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima

Belas, bertempat di Balai Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang,

kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DIMUL SUSANTO : Kepala Desa Pasir, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Desa Pasir Kecamatan Bodeh

Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jl. Raya Desa

Pasir Kec. Bodeh selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA.

2. SUMARTO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pasir, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Badan

Permusyawaratan Desa Pasir. Kecamatan Bodeh

Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jl. Raya Desa

Pasir Kec. Bodeh yang selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah mengadakan musyawarah untuk membahas dan

menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pasir tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Pasir tahun 2016 yang telah diajukan oleh PIHAK

PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang

pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan

perubahan Rancangan Peraturan Desa Pasir tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa Pasir tahun 2016 , sebagaimana tertuang pada catatan

yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas

Rancangan Peraturan Desa Pasir tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasir tahun 2016 selaras dengan penyesuaian dan perubahan

sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita

Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Sekretaris Desa Pasir untuk

diundangkan dalam Lembaran Desa Pasir setelah tanggal ditandatangani

Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah

pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir, 16 Desember 2015

PIHAK PERTAMA Kepala Desa Pasir

DIMUL SUSANTO

PIHAK KEDUA Ketua BPD Pasir

SUMARTO

DAFTAR HADIR RAPAT

RAPAT BPD PASIR

Hari / Tanggal : Rabu,16 Desember 2015

W a k t u : Pukul 09.00 WIB


Acara : Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pasir tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten

Pemalang Tahun 2016

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

1. SUMARTO Ketua BPD

2. ENI SRI MULATI Wk. Ketua BPD

3. SLAMET HARYANTO Sekretaris BPD

4. ISWINARSIH Anggota BPD

5. CARMO Anggota BPD

6. ABDUL MUFID Anggota BPD

7. SITI AMINAH Anggota BPD

8. DIMUL SUSANTO Kepala Desa

9. TOYIB Plt.Sekdes

10. SOBIRIN Kaur Pemerth.

11. TARJUNI Kaur Umum

12. SAFARI Kaur Keuangan

13. ARI SUDARSONO Kadus II

14. KUSYANTO Kadus III

15. KHAERUDIN Poldes

15. WINARNO Lebe


Ketua,

SUMARTO



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR

NOMOR 144/ 6 /TAHUN 2015

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR KECAMATAN BODEH


MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan

Desa; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (1)

peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015

tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2016 menjadi Peraturan Desa.


Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;


Perencanaan Pembangunan Nasional;


Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah;



Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah;


Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13

Tahun 1950;

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa Sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


tentang Pedoman Pembangunan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang

Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;


Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasir Kecamatan

Bodeh Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 - 2021 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Kecamatan Bodeh

Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 menjadi Peraturan Desa beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa.

KEDUA

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Pasir

pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA BPD DESA PASIR

SUMARTO

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

FOTO MUSDES RKP

FOTO MUSRENBANGDES RKP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR KECAMATAN BODEH

KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR

NOMOR 144/6/TAHUN 2015

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR KECAMATAN BODEH

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan

Desa; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (1)

peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan membahas

dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan

Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Kecamatan Pasir Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;


Perencanaan Pembangunan Nasional;


Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah;


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;


tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


tentang Pedoman Pembangunan Desa;


2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;


2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pemalang Tahun 2015-2025;


2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016;


2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;


2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;


Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pasir

Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIR TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasir Kecamatan Bodeh

Kabupaten Pemalang Tahun 2016 menjadi Peraturan Desa beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa.

Ditetapkan di Pasir pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA BPD DESA PASIR

SUMARTO

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PERATURAN DESA · 2019. 1. 18. · kepala desa pasir kecamatan bodeh kabupaten pemalang peraturan...

Documents

Transcript of PERATURAN DESA · 2019. 1. 18. · kepala desa pasir kecamatan bodeh kabupaten pemalang peraturan...