PERATURAN DA;ERAH PROVlNSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 … · perubahan kondisi penyandang disabilitas...
Transcript of PERATURAN DA;ERAH PROVlNSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 … · perubahan kondisi penyandang disabilitas...
PERATURAN DA;ERAH PROVlNSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015
T :e N T A N G
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
GUBERNUR SUMATER.A BARAT
P~R,ATURAN PAE:AAH PROVINSI SUMATERA BARA'l'
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN' DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISA.SILITAS
DENGAN R.AHMA'l' TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang : a. bahwa setiap wa.rga. negara mempun.yai hak, kewajiban,
peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang
Undang Dasar 1945;
b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
pcnyandang disabilitas m.asih m.engalami berbagai bentuk
d.iskriminasi, sehingga hak-haknya belum. terpenuhi secara
maksimal;
c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan peran
penyandang disabilitas, perlu adanya kepastian hukum
sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-und.angan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandar.g Disabilitas;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Unc;!ang-Undang Pasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1953 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat NorMr 19 Tahun 1957 tentang
- 2 -
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau sebagai Unc;lang-Undang (Lembaran
N egara Republik Indonesia Tahun 195S Nom or 112,
Tambal'lan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38S6);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik ln(ion~:sia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pen<;iicj.ikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Rep'\lblik Indonesia Nomor 44301);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosia.l Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
8. Undang-UnQ.ang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Convenant bn ~conomic, Social and Culture
Rights (Kovenan Intemasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan eudaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 11S, Tambahan Lembaran Negara
Repuqlik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 12 Ta,hun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Civil ancj Political Rights
(Kovenan Intemasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- 3-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4558);
10. Undartg-Undane; Nornor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembar~ Negara Republik
Indonesia Ta.hun 2007 Nornor 66, Tarnbahart Lembaran
Negara R.epublik Indonesia Nomor 4723);
11. 'l}ndang-Unda,tlg Nornor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tatnbahan Letnbaran Negara
Republik Indonesia Nomot 4967);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038;
13. Undang-Undartg Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor
5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukal'l Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention 6n the Rights of Persons with Disabilities
(Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
107, Tam'oahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5251);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Letnbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 NOrnor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagalmana telah diu bah
Menetapkan
- 4 .
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang · Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta,ha,n Oaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4$ Tahun 1998 ten tang Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyadang Cacat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor
3754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara.
Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor S294);
Oenga,n Persetujuan Bersama
DEWAN PE;RWAKILAN RAKYA'l' DAERAH
PROVINSI $UMATERA BARA'l'
dnn
()UBERNUR SUMATE:RA BARAT
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PAERAH TENTANO PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG 0I$AI3ILITAS.
BASI
KE'l'ENTUAN VMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi $umatera :Barat.
2. Pemerinta,h Oaerah adalah Perhermta,h ?rovinsi Sumatera Sarat.
- 5 -
3. Gubernur adalah Oubemur Sumatera $arat.
4. Pernerintah Kabupaten;Kota a.dalah Pernerintah Kabupaten/Kota di
wilayah Sumatera Barat.
5. Satua.n Kerja Perangkat Daerah yang sel~jutnya disingkat SKPD adalah
SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sul'natera Barat.
6. Penyandang Disabilitas adalah orang yang rnemiliki keterbatasan fisik,
mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang cj.alam
berinteraksi dcngan lingkunga,n dan sikap.masyarakatnya dapat men~::mui
hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi pen\lh dan efektif
berdasarkan kesamaan hak.
7. Derajat Kedisaoilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas
yang disandang seseora.ng.
8. Kesamaan kesempatan a<;ialah keadaan yang rnenyediakan peluang atau
akses yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan
potensi dalam segala aspek penyelenggaraan bernegara dan
bermasyarakat.
9. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan
atas dasar disaoilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau
meniadakan pengakuan, peniknlatan atau pelaksanaan hak penyandang
disabilitas.
10. Martabat adalah nilai kehormatan atau harga diri yang melekat pada
hakikat keberadaan setiap penyanda.ng disabilitas sebagai anugerah
1'uhan Yang Maha Kuasa. •
11. Penghormatan adalah hal yang membangkitk:an kesadaran dalam menilai
dan menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas
dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
12. Pemajuan adalah hal yang terkait dengan upaya mendorong atau
menggerakkan semangat, kotnitmen, maupun tindakan nyata terhadap
perubahan kondisi penyandang disabilitas dari tingkat yang .lrurang baik
menjadi baik dan menjadi terbaik.
13. Perlindungan adalah perbuatan yang d.ilakukan secara sadar untuk
me~ind1.mgi, membentengi, rnengayomi dan rnetnperkuat hak penyandang
disabilitas serta mencegah, menangkal, dan menghindarkan segala
. 6.
sesuatu yang dapat tnengganggu, mengurangi, membatasi, mempersu!it,
menghambat atau mengha.pus ha.k dari siapa.pun.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penya.ndang
disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi
diri sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau
kelompok penya.ndang disabilitas yang tangguh dan n1andiri.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disedia.kan bagi penyandang
disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesernpatan dalarn segala aspek
kehidupan dan penghidupan.
16. Pengusaha adalah:
a. Orang perseora,ngan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalanka.n suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukurn yang secara
berdiri sendiri rnenjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewak.ili perusahaan sebagaimana ditna.ksud dalam huruf a
dan huruf b yang berkeduduka!'l di luar wilayah Indonesia.
1 7. Perusahaan adalah:
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, nlilik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta rnaupun milik negera yang mempekerja.kan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau irnbalan dengan atau imbalan dalarn
bentuk lain;
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mernpunya1 pengurus
dan rnempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau irnbalan
dalam bentuk lain.
18. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk rnernberi,
mernperoleh, meriingkatkan serta rnengernbangkan kotnpetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterarnpilan dan
keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau
pekerjaan.
19. Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan danfatau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan
berkesinambungan untuk rnerne1ihara dan meningkatkan derajat
. 7 .
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan
kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk mem~Jngkinkan seseorang mampu rnelaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
22. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancarnan bencana.
23. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasiU', perlindungan, penanganan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Bagian Kedua
Asas
Pasa,! 2
Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan
berdasarkan asas:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kemandirian;
d. non diskriminasi; dan
e. kesamaan kesempatan.
aagian Ketiga
Tl.\juan
Pasal3
Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:
- 8-
a. melindungi, memenuhi hak asasi tnanusia. dan kebebasan daS;ar seca.ra
penuh dan setara bagi Penyandang Oisabilitas;
b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
c. meningkatkan kematnpua.n, kepedulian, dan tanggun~ jawab Pemerinta.h
Daerah, serta peran badan usaha dan trJ.asyarakat dalatn perlindungan dan
pemenjlhan hak Penyandang Disabilitas.
Bagia.n Keempat
Ruang Lingkup
Pasal4
Ruang lingkup pengaturan perlindunga.n dan pemenuha.n hak Penyandang
Disabilitas rneliputi:
a. tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b: hak dan kewajiban Penyandang Disa.bilitas;
c. kesamaan kesempata.n;
d. Aksesibilitas;
e. perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas perempuan dan
anak;
f. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penya.ndang Disabi!itas;
g. koordinasi;
h. peran serta masyarakat dan Badan Usaha;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
J. pembiayaan.
BAB II
TANGGUNO JAWAB PEME:RINTAH DAE:RAH
Pasa!S
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalatn perlindungan dan pernenuhan hak
Penyandang Disabilita!! meliputi:
a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan
pernenuha,n hak PenyanQ.ang J;>isabilitas;
b. mengetnbangkan dan metnperkt,lat kerjasatna dengan berbagai pihak untuk
melakukan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
. 9.
c. · memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta S(!cara lnar
biasa dalam upaya · perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas;
d. mengalokasikan anggara,n penyelenggaraar. perlindungan. dan pem.enuhan
hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan C::aerah; dan
e. membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah
KabupatenjKota serta mengawasi pel'lyelenggaraan perlindungan dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
BAB lli
HAK DAN K;eWAJI:aAN PEN'YANOANG DISABILITAS
Pasa16
( 1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dalam sega:a
aspek kehidupa,n dan penghidupan.
(2)Dalam memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyandang
Disabilitas mendapatkal'l pelayana,n khusus sesuai kebutuhan.
Pasal7
(1) Setiap Penyandang Disabi!itas mempunyai kewajiban yang sama dalam
· kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
d~ngan jenis, dera,iat kedisabilitasan, tingkat pendidikan dan
kemarnpuannya.
BABIV
KE$AMAAN KESEMPATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal8
Setiap Penyandang Disabilitas metnp\lnyai kesamaan kesernpatan dalam
bidans:
a. pendidika,n;
b. ketenagakerjaan;
c. ke.sehatan;
d.
e.
f.
g.
h.
i.
sosial;
politik;
hukum;
olahraga;
seni budaya; dan
penanggulangan bencana.
- 10 -
Bagian Kedua
Pendidikan
Pasa19
(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang
pendidikan secara inklusif.
(2) Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) yaitu pendidikan inklusif yang diselenggarakan satuan pendidikan
umum dan satuan pendidikan khusus.
PasallO
Setiap Penyanda,ng Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk
menye!engga.rakan pendidika,n pada semua satua.n, jalur, jenis dan jenjang
pendidika.rt secara inklusif.
Pasalll
(1) Penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan yang sama dan
perlakuan khusus dalam pendidikan bagi ?enyandang Disabilitas sesuai
jenis, derajat kec;iisabilitasan, dan kema.mpuannya.
(2) Penyelenggara pendidikan sebagaima.na dimaksud pada ayat (1),
menyediakan:
a. guru pembiml;ling khusus yang rnemiliki kompetensi dan sertifikasi di
bidangnya;
b. prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajat kedisabilitasan peserta
didik; dan
c. kurikulum ya~1g c;!irnodifikasi sesuai denga.n karakteristik peserta didik
disabilitas.
- 11-
Pasall2
(1) Pemerint.ah Daerah memfasilitasi Penyandang DisabiUtas untuk
mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan urttuk kemandirian dan
partisipasi penuh dalam menempuh pendidikal'l dan pengemba,ngari sosial.
(2) Keterampilan dasar seba.gaimana din'laksud pada. ayat (1) mencakup:
a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille;
b. keterampilan orientasi dan rnobilitas;
c. ketera.mpilan bina diri, bil'l.a sosial, bina perilaku; dan
d. keterampilan komunikasi.
Sagian Ketiga
Ketenagakerjaan
Paragraf 1
Umum
Pasal13
Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sarna untuk
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
Paragraf2
Kesempatan Pekerjaan
Pasal14
Pengusaha harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Penyandang
Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan
sebagai pekerja pada perusahaa.tu'lya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja
perusahaannya.
Pasal15
Pengusaha harus mempekerjaka.n paling sedikit 1 (satu) orang penyandang
disabilitas yang memenuhi persyaratan jabat.an dan kualitlkasi pekerjaan
sebagai pekerja pada perusaha.annya, bagi yang memiliki pekerja kurang dari
100 (seratus) orang, tetapi usaha yang dilakuka.tl.nya menggunakan teknologi
tinggi.
- 12-
:Pasal16
Persyaratan ja'oatan dan kualifikasi pekerjaan bagi Penya,ndang Disabilitas
memperhatikan faktor:
a. jenis dan derajat kedisabilitasan;
b. pendidikan;
c. keterampilan dan/atau keahlian;
d. kesehatan;
e. formasi yang tersedia;
f. jenis atau bidang usaha; dan
g. faktor lain.
Pasall7
( 1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas
dalam set,iap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa diskriminasi.
(2) Peneritnaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Q.imaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang
undangan.
(3) Dalam penerimaan Ca,lon Pegawai Negeri Sipil sebagaitnana Q.imaksud
pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan aksesibilitas dalam proses
pelaksanaan seleksi.
Pasal18
(1) Pemerinta.h Daera,h mem\:>erikan kesempatan kepada Penyandang
Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk
melakukan usaha mar,diri.
(2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perl.mdang-undangan.
Pasal19
Petnerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan
pengembangan usa.ha ekonomi Penyandang Oisabilitas melalui kerjasama dan
ketnitraan dengan badan t,tsaha.
- 13-
Pasal20
(1) Pemerintah Daerah atau Perusahaa.n menyediakan fasilitas kerja sesuai
dengan kebutuhan Pegawal Negeri Sipil atau tenaga kerja Penyanc;lang
Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah atau Perusahaan memberikan perlind1,mgan bagi
Pegawai Negeri $ipil atau tenaga kerja Penyandang Disabilitas me·lalui
penyec:liaan fasilitas kesehatan, kesela.rnatan kezja dan jaminan sosial
bidang ketenagakerjaal'l sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal21
(1) Pengusaha wajib memberikan upah kepada tenaga kerja Penyandang
Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain memberikan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha
memberikan hak-hak lairtnya sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.
eagian Keempat
Kesehatan
Paragraf 1
Umurn
Pasa122
Setiap Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan kesehatan yang
berkualitas sesuai dengan jenis, derajat kedisabilitasan dan kebutuhannya.
Paragraf2
Upaya Pelayanan Kesehatan
Pasa123
(1) Pemerinta,h Daerah hatus metnberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang
berkualitas sesuai dengan jenis, derajat disabilitas dan kebutuhan
penyandang disabilitas.
(2) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimak$ud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
a. promotif;
b. preventif;
- 14-
c. kuratif; dan
d. rehabilitatif.
(3) Upaya Pelayana.n Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diselenggarakan sesuai sta.ndar layana,rt yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
Pasa124
Upaya Pe!ayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan protnotif sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a tneliputi:
a. penyebarluasan informasi tenta.ng Disabilitas; dan
b. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
Pasal 25
Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiata.n preventif sebagaimana
dimaksud dalam Pasa,l 23 ayat (2) huruf b yaitu pencegahan dengan
menciptakan lingl:ungan hidup dan petilaku yang sehat dengan menyertakan
peran serta masyarakat.
Pasal26
(1) Upaya Pelayanan Kesehata.n da,!a,tn bentuk kegiatan kuratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pelayanan
kesehatan dan pengo'batan.
(2) Pe!ayanan kesehatan dan pengobatan sebagaima.na dimaksud pada ayat (1}
dapat dilakukan melalui kunjungan rumah, pelayanan pada sarana
kesehatan dasar dan pelayanan di sarana kesehatan rujukan yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan.
(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan standa,r pelayanan minimal.
Pasa127
(1) Upaya Pe!ayanan Kesehatan da,!am bentuk kegiatan reliabilitatif
sebagaimana c;iimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan untuk
mengembalikan fungsi organ tubuh Penyandang Disabilitas secara optimal
- 15-
dengan memberika.n pelayana.n kesehatan secara utuh dan terpadu melalui
tindakan medik.
(2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan
oleh tenaga medis dan para medis sesuai denga.n jenis, derajat
kedisabilitasan dan kebutuhan penyanda.ng disabilitas.
Pasal 28
( 1) U paya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di(!asarkan pada
prinsip kemudahan, keamartan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga, alat dan obat dalam rangka
pelayanan kesehatan sebugaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal29
(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah
KabupatenjKota untuk menjatni.n ketersediaan pelayanan kesehatan bagi
Penyandang Disabilitas.
(2) Koordinasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pelayanan kesehatan tingkat pertatna, berupa pelayanan kesehatan
dasar yang diberikan oleh Puskeomas;
b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan
spesialistik yang diberika.tl oleh rumah sakit umum kelas C; dan
c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayana.n kesehatan sub
spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit utnum kelas A dan kelas B.
Pasal30
Pemerintah Daerah mendorong penyelenggara pelayanan kesehatan swasta
untuk menyediakan layana.n kesehatail bagi Penya.ndang Oisabilitas.
Paragraf3
Kesehatan Reproduksi
Pasal31
$etiap Penyandang Oisabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk
mendapatkan pendidika.n kesehatan reproduksi dari Pemerintah Oaerah atau
lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- 16-
Paragraf4
Jaminan Kesehatan
Pasal32
Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk
mendapatkan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.
l3agian Kelima
so sial
Pasal33
(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan untuk
mendapatkan:
a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan so sial;
c. pemberdayaan sosia!; dan
d. perlindungan sosial.
(2) Rehabi!itasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
Daerah melalui SKPD yang memp\,lnyai tugas dan fungsi di bidang sosia:.
Pasa!34
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a
dimaksudkan untuk memulihkan dan men.gembangkan kemampuan
Penyandang 'Oisabilitas agar dapat melaksanaka.n fungsi sosialnya dalarn
masyarakat.
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimab.a dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dalatn lingkungan keluarga dan tnasyaraka.t n'lelalui:
a. penyediaan alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan
partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
dan
- 17-
c. konsultasi untuk mengembangkan kema.tnpuan sosialisasi bagi
Penyandang Disabilitas.
Pasa!35
(1) Jaminan sosial sebagailnana dimaksud da.la.tn Pasal 33 ayat (1) huruf b
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang
disabilitas.
(2) Jam.inan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal36
(1) f'emberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 ayat (1) huruf
c dima,ks1,1dkan \lntuk n:1engembangkan kema,ndirian Penyandang
Disabilita$ agar mampu melakukan peran sosialnya.
(2) Pemberdayaan sosial sebagailnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui peningJ:otatan kemampuan Penyandang Oisabilitas, pemberdayaan
komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang
Disabi!itas.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk:
a. pemberian motivasi;
b. pelatihan keterampilan;
c. pendampingan; dan
d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi ternpat usaha.
(4) Pert'lberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai kemampuan keuangan
daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal37
(1) Perlindungan sosial sebagairhana dima.ksud da.lart'l Pasal 33 ayat (1) huruf
d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan
kerentanan PenyanQ.ang Oisabilit.a.s agar kelangsungan hid.upnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- 18-
(2) Pelaksanaan perlinQ.ungan sosial sebagaimana dimaksud pad~ ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. bantuan sosial; dan
b. advokasi sosial.
(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga.n.
Pasa138
Ketentuan lebih lal'\iut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaks1,1d dalam
Pasal 33 diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keenam
Politik
Pasa139
Setiap Penyandang Disabilitas mempurtyai hak dart kesempatan yang sama
untuk berpartisipasi dalam bidang politik.
Pasa140
(1) Setiap Penyanciang Oisabilitas mempunyai hak dan kesempata,n yang sama
dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun
dengan bahasa isyarat.
(2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara langsung n'laupun melalui n'ledia cetak atau elektronik.
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh
Penyandang Disabilitas.
Pasa141
(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak xnendirikan danjatau ikut serta
dalam organisasi.
(2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- 19-
Pasa142
(1) Pemerintah Daerah metnfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik
secara berkesina,m'bungan oagi Peny$11da.ng Disa'bilitas.
(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.kukan oleh
SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Politik.
Pasal43
Pemerintah Daeran memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:
a. mehdapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi ten':ang
penyelenggaraan pemilihan urnum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.
Bagian Ketujuh
Hukum Pasal44
(1) Pemerintah Daerah menjamin hak atas pengakuan Penyandang Disabilitas
sebagai individu dihadapan .hukum.
(2) Pemerintah Daerah mengakui Penyandang Disabilitas sebagai subjek
hukum yang setara dengan orang lain pada semua bidang kehidupan.
Pasal45
(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum bagi Penyandang
Disabilitas yang berhadapan dengan masalah hukum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan hukum bagi
Penyandang Disa'bilitas yang berhadapan l;iengan masalah hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Oubernur
sesuai ketentuan peraturan perundang-unda.rigan.
Bagian Kedelapan
O!ah Raga
Pasal46
(1) Setiap Penyandang Disal:)ilitas mempunyai kesempatan yang sama untt.lk
melakukan kegiatan olahraga.
-20-
(2) Kesernpatan untuk melakllkan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditnaksu<ikan untuk rnendorong, membina, serta
mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial setiap Penyandang
Disabilitas.
Pasa147
(1) Pemerintah r;>aerah melakuka.n pembinaan dan pengetnbangan olahraga
bagi Penyandang DisaQilitas untuk menili.gkatkan kesehatan, rasa percaya
diri, dan prestasi Penyandang Disabilitas.
(2) Pembinaan dan pengembangan olallraga bagi Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaks\ld pad.a ayat (1), diselertggarakan pada lingkup
olahraga yaitu pendidikan, rekreasi, dan prestasi berdasarkan jenis
olahraga bagi Penyand.ang Oisabilitas dan sesuai jenis, derajat
kedisabilitasan serta kemampuannya.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi
Penyandang Oisabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
Daerah dan/ a tall organisasi olahl'aga Penyandang Disabilitas dapat
membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi
Penyandang Disabilitas.
Pasa148
Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi
Penyandang Disabilitas yang diselertggaral•an rnasyara.kat dan/atau organisasi
olahraga Penyandang Disabilitas.
Bagian Kesernbilan
Seni Budaya
Pasal49
(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kcsempatan yang sama
untuk menikmati ser'li budaya dan melakuka.l'l kegiatan di bidang seni
budaya.
(2) Kesempatan unt\lk melakukan kegiatan di bidang seni budo.ya
sebagaimana dimaks\ld pac;ia ayat (1), dimaksudkan untuk mendorong,
- 21 -
mernbina, serta mengembangkan p6tensi jasrnani, rohani, dan sosial setiap
Penyandang Disabilitas dalam bidang seni budaya.
Pasal50
(1) Pemerintah Daerah, klub danfatau perkurnpulan seni budaya, serta pelaku
seni budaya, dapat tnelakukan pembinaan dan pengembangan seni budaya
bagi Penyandang Disabilitas sesuai mina.t dan bakat serta jenis dan derajat
kedisabilitasannya.
(2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi Penyandang Disabi!itas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya rnenumbuhkan dan
mengembangkan minat dan bakat dan/ atau kemampuan Penyandang
Disabilitas.
Bagian Kesepuluh
Penanggulangan Bencana
Paragraf 1
Mitigasi Bencana
Pasal51
Setiap Penyandang Disabi!itas mendapatkan prioritas dalam pelayanan dan
fasilitas pelayanan pada setiap tahapan proses Penanggulangan Bencana
sesuai dengan kebutuhannya.
Pasal52
SKPD dan lernbaga yang membidangi urusan penanggulangan bencana
mengadakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang
Disabilitas dalam situasi darurat.
Paragraf2
Tanggap Oarurat
Pasa,!53
Penyelenggaraan Tanggap Darurat merupakan upaya perlindungan terhadap
Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memprioritaskan
penyelamatan, eva,kuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial dan
pem.enuhan kebutuhan dasar.
- 22-
Pasal54
Pemerintah Daerah menyediakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi
Penyandang Disabilitas pacta lokasi pengungsian dan lokasi hunian
semen tara.
Paragraf 3
Pasca Ben¢ana
Pasal55
Pemerintah Daerah dan lembaga yang bergC'!rak di bidang penanggulangan
bencana melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang
Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesua.i ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BABV
AKSESIBILITA$
Bagian Kesatu
Aksesibilitas Fisik
Pasal56
(1) Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat menyediakan
aksesibilitas berbentuk fisik bagi Penyandang Disabilitas pada sarana dan
prasarana umum.
(2) Penyediaan aksesibilitas berben.tuk fisik sebaga.imana dii'naksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
b. Aksesibilitas padajalan um.um;
c. Aksesibilitas pada sarana dan pra:sarana transportasi utnum; dan
d. Aksesibilitas pada pertatnanan da,n 6bjek wisata.
(3) Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaunana dil'naksud pada ayat
(2) dilaks<~nakan sesua.i ketentu~n peraturan perundang-undangan.
Pasal57
Penyediaan Aksesi'bilitas oleh Pemerintah Daera.h sebaga.ima,na ditnaksud
dalam Pasal 56 dilaksanaka.Il. seca,ra bertahap sesuai dengan prioritas
aksesibilitas yang dibutUhka.h dan kernam.puan keuangan daerah.
-23-
Bagia,n Kedua
Aksesibilitas Notl Fisik
Paragraf 1
Pelayanan Informasi
Pasal 58
(1) Setiap Penyandang Oisabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas berbentuk
non fisik berupa pelayanan untuk mem.peroleh inform.asi yang seluas
luasnya secara benar dan akurat tnengenai berbagai hal sesuai dengan
kebutuhan.
(2) SKPD harus memberikan informasi yang diperlukan oleh Penyandang
Disabilitas, sepanjang bukan rahasia negara da.nfatau inform.asi lainnya
yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap SKPD memberika,n infortnasi kepada Penyandang Disabilitas sesuai
dengan jenis kedisabilitasannya.
Paragraf2
Akses Inform.asi dan Komunikasi
Pasal59
Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana
akses informasi dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan
jenis dan derajat kedisabilitasannya.
BABVI
PERLII'\DUNGAN DAN PEMS:NUHAN HAK PENY ANDANG
DISABILITAS PS:REMPUAN DAN ANAK
Pasal60
(1) Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas perempuan
harus menjamin pengembangan, pernajuan da.n pemberdayaan perempuan
secara penuh. I
(2) Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas anak, harus
mempertimbangkan kepentingatl terbaik bagi anak.
I
- 24-
BAB VII
KOMITE PERLINDUNOAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISASILITAS
Pasa.l 61
(1) Da.lam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuha.n Hak Penyandang
Disabilitas.
(2) Pembentukan Komite Perlindungan <ian Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Qubemur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dil'naksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Qubemur.
BAB VIII
KOOROINASI
Pasa.l62
(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi keterpaduan da.lam
perlindungan ds.n pemenuhan hak P~nyandang Disabilitas dengan
Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Koordinasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) secara teknis operasional
dilaksanakan oleh SKPP terkait sesuai. kewenangan dan ketentuan
peraturan perundang-undanga.n.
BABIX
PER.A..~ SERTA MASYARAKAT DAN SADAN USAHA
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal63
(1) Masyarakat berperan serta da.lam perlindungan dan pemenuhan hak
kepada Penyanda.ng Disabilitas.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
me!alui kegiatan :
,,
-25-
a. memberikan perlindungan kepada Penyand~l'lg Disabilitas; dan
b. berperan serta dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuha,n hak
Penyandang Disabilitas.
Bagian Kedua
Peran Serta Badan U saha
Pasal64
(1) Badan usaha berperan serta dalam perlindungan dan pemenuhan huk
Penyandang Disabilitas.
(2) Peran serta badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melah.J.i kegiatan:
a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang
Disabilitas dalatn segala aspek kehidupan dan penghidupan;
b. penyediaan lapangan kerja atau usaha;
c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
d. pengadaan sarana dan prasa.rana aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas;
e. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyanc;lang
Disabilitas;
f. Penyediaan bantuan tenaga ahli dan/ atau pendamping sosial dalam
membantu peningkatan kesejahteraan sosial;
g. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi
Penyandang Disabilitas;dan
h. kegiatan lain yang tnendukung terlaksananya perlindungan dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BABX
PEMBINMN !)AN PE:NGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal65
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaa,n dalatn perlindungan dan
pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
. 26.
(2) Pembinaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penetapan pedoman teknis;
b. penyuluhan,
c. bimbingan;
d. penyediaan bantuan; dan
e. perijinan.
Pasal66
(1) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan
hukum, badan usaha, masyarakat serta Penyandang Disabilitas yang
telah beljasa dalam mewujudkan upaya perlindungan dan pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. piagam atau sertifikat;
b. tropy atau medali; dan
c. insentif dan/atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang
undangan.
(3) K~tentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat (:2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal67
( 1) Pemerintah Daerah melakuka,n pengawasan pelaksanaan perlindungan
dan pemenuhan hak Penyandartg Disabilitas.
(2) Pengawasan s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
terkait.
(3) Pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan petundang-undangan.
I
. 27.
BABXI
PEMBIAYMN
Pasal68
Pembiayaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan p~raturan perundang-undangan.
BAB XII
SANKS! ADMINISTRASI
Pasal69
(1) Setiap penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi
administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teg\,lran tertulis;
b. pembekuan izin; atau
c. pencabutan izin.
(3) Ketentuan lebih !anjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 70
( 1) Selain pejabat penyidik Kepolh:;ian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daera.h diberi
wewenang khtisus sebagai penyidik untuk mela.lcukan penyidikan terhadap
pelangga.ran Perat\,U'an Daerah ini.
(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil m.eliputi:
a. melakukan pemeriksaa.n atas kebenarart laporan atau keterangan
berkenaan pelanggaran Peraturan Oaerah ini;
b. rr.enerima, mencari, m.engumpulkan dart. meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah
•
- 28-
ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;
c. meneliti, mencari c:ia.n mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatal'l yang dilakukan
sehubungan dengan a.danya pelanggaran;
d. meminta keterangan ctan ba.han bukti dari orang pribac:ii atau badan
sehubungan dengan pelanggaran;
e. memeriksa b1.lku, catatan dan dokumen berkenaan dengan adanya
tindakan pelanggaran;
f. melakukan penggelec:iahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan b\lkti tersebut.
g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan terhadap pe!anggaran;
h. memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada
pejabat penyidik Kepolisia.n Negara Republik Indonesia; dan
i. menyampaikan hal penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
SABXIV
KETEN'tuAN PIDANA
Pasal 71
Setiap Pengusaha yang tida,k melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 atau Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai
ketentuan peraturan perunc;lang.undangan.
BAS X:V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 72
( 1) Penyediaan bangunan umum, jalan umum, sarana dan prasarana
transportasi umum serta pertamanan dan objek wisata setelah berlakunya
Peraturan Daerah · ini harus memenuhi syarat aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas.
(2) Bangunan umum, jalan umum, sarana dan prasarana transportasi umum
serta pertamanan dan bbjek wisata yang telah ada sebelum berlakunya
- 29-
Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan den.gan syarat aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya
Peraturan Daerah ini.
BAB XVI
KE'l'ENTUAN PENUTUP
Pasal 73
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ~iundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar,
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat.
Diunuangkan di Padang
pada tanfS$al 13 April2015
SE:KRtr'A.RIS DAERAH
LI ASMAR
Ditetapkan di Padang
I ;.,...,:
' i
p~da, tanggal 13 april2015 .. , GUBERN'W'R SUMATERA BARAT,
: '\, \ ,) _,-
,~1~0 ., I
' ' •' . '
LE:MBARAN OAERAH PR0VIN$I $UMAT!l:RA BAR,AT TAHUN
2015 NOMOR .. ~ ..
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BAR,AT:
(2/2015)
- 1 -
PENJELASAN
ATAS
PERA.TURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA :SAR,Ai"
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
I. UMUM
Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban c::lan peran
yang sama dengan masyarakat la.innya di segala aspek kehidupan dan
penghidupan. Untuk mewujudkan hal te:rae'but diperlukan akses, sarana
prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpad\1 dan
berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan
kesejahteraan.
Hambatan yang dihadapi penyanda.ng disabilitas seperti
pembatasan/isolasi, perlakuan tidak adil, stigma negatif, sikap
diskriminatif, perlindungan berlebihan, sulit mengakses pendidikan yang
memadai, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, akibatnya mereka
tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya bahkan ha.rus bergantung pada orang lain.
Sebagai konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2011 ten tang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) maka
komit.I'nen Pemerintah Provii1si Sumatera Barat untuk melakukan upaya
dan tindakan secara integratif dengan melibatkan seluruh sektor dalam
rangka terw1,1judnya sinergitas dan harmoni dalam memberikan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai
kematnpuan daerah.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera :Sarat
tentang Perlindungan dan Pemen'\.lhan Hak Penyandang Disabilitas
diharapkan mamp\1 mertl.berika.n kepastian huk\lm atas hak-hak
konstitusional penyandang disabilitas dan menjadi sumber hukum dan
legal instrument l:)agi Pernerintah Provinsi Sumatera Sarat, badan usaha,
- 2-
masyarakat dan penyanda.ng disabilitas dala.rn proses maupun
penikmatan hasil pembangu.nan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasall
Cukup jelas.
Pasal2
Hurufa
Yang dimaksuci dengan "asas kemanusiaa.n• adalah penyan
dang disabilitas merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa terlahir dengan harkat dan martabat yang
sama dengan manusia lainnya sehingga harus diperla-kukan
sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.
Hurufb
Yang dimaksud dengan "asas kea.dilan• adalah pemberian
perlakuan yang adil dengw1 memberikan dan mewujudkan
hak-hak penyandang disabilitas secara adil.
Hurufc
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian• adalah kebebasan
dan/ atau ketidaktergantur'l.gan penyandang disabilitas kepada
pihak lain dalam menjala.nkan berbagai aspek kehidupan dan
penghidupannya.
Hurufd
Yang dimaksud dengan "asas non diskriminasi" adalah sikap
c;lan perlakuan terhadap penyanda.ng disabilitas dengan tidak
melakukan pembatasan, pelecehan, atau pengu.cilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelatnin, bahasa
dan keyakinan politik.
Hurufe
Yang dimaksud dengan •asas kesarnaan kesempatan" adalah
perlakuan yang menyediakan peluang atau akses yang sarna
kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi
Pasal3
- 3 -
dalarn segala aspek penyelenggaraan bemegara dan
bermasyarakat.
Cukup jelas.
Pasal4
Cukup jelas.
Pasal5
Cukup jelas.
Pasal6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pasal 7
Yang dimaksud dengan pelayanan khusus sesuai kebutuhan
adalah penya,n<,iang (!isabilitas memiliki hak yang sarna dalarn
segala aspek kehidupan dan penghidupan, akan tetapi karena
kondisi fisik dan/ atau psikis penya.rtdang disabilitas berbeda
dengan warga pada utnumnya, maka d.alatn memperoleh hak
tersebut penyandang disabilitas tetap mendapatkan pelayanan
atau perlakuan khusus yang disesuaikan dengan jenis dan
derajat kedisabilitasannya.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Derajat kedisabilitasan terbagi ke dalarn kategori ringan,
sedang dan berat.
a. derajat disabilitas ringan, adalah :
1) disabilitasnya dapat direhabilitasi, baik secara medis
maupun sosial;
2) aktivita\3 kehidupan tidak memerlukan alat ba. .. J.tu
ac;iaptif; dan
Pasal8
- 4-
3) Mampu beraktivitas dan bekelja serta mampu
menghidupi dirinya sendiri.
b. derajat disabilitas sedang, adalah :
1) disabilitasnya dapat direhabilitasi, baik medis maupun
so sial;
2) aktivitas kehidupan rnemerlukan alat bantu adaptif; dan
3) marnpu beraktivitas dan bekelja secara terbatas serta
ma.mpu menghidupi dirinya sertdiri.
c. derajat disabilitas sedang, adalah :
1) disabilitast,ya tidak da.pat direhabilitasi, baik secara medi~
maupun sosial;
2) aktivitas kehidupan sangat tergantung pada bantuan orang
lain; dan
3) tidak mampu rnenghidupi diri.nya sendiri.
Cukup jelas.
Pasal9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" adalah kelompok
layanan pendidikan yang tnenyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal, nonformal, dat~. informal pada setiap jenjang dan
jenis pendidikan.
Yang dirna.ksud dengan "jenis pendidikan" adala.h kelompok
yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidika.t; pada
suatu sa.tuan pendidikan, seperti pendidikan umum,
pendidikan kejurua.n, pendidikan akademik, pendidikan profesi,
pendidikan vakasi, pendidikan keagatna.an dan pendidikan
khusus.
Yang dimaksud dengan "jenjang pendidikan" adalah tahapan
pendidikan yang diteta.pkan berda.sarkan tingkat perkembangan
peserta. didik, t~ua.n yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.
···~
. 5 -
Ayat (:2)
PasallO
Yang dimaksud dengan Pendidikan inklusif ad,alah sistem
penyelenggaraan pendidika.n yang memberikan kesempatan
kepada setnua peserta didik yang memiliki kelainan c:lan
memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk
mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan
pendidikan secata bersama-sama dengan pesetta didik pada
umumnya.
Yang dimaksud dengan Pendidika.n K.husus adalah pendidikan
bagi peserta 4idik berkelainan yang berfungsi memberikan
pe!ayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena
kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ atau so sial
dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik
secara optimal sesuai kernampuannya.
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyelenggara pendid.ikan adalah setiap
satuan pendi<iikan yang terdiri dari :
a. pendidikan anak usia dini, yang meliputi :
1) taman penitipan anak;
2) kelompok berrnain;
3) taman kana,k-kana.k atau raudatul athfal; dan
4) satuan pendidikar. ana,k usia dmi sejenis.
b. sekolah/ madrasah yang rneliputi :
1) sekolah dasar a.tau tnadrasah ibtida.iyah;
2) sekolah tnenengah pertama atau tnadrasah tsanawiyah;
dan
3) sekolah rnenengah atas, sekolah menenga,h kejuruan atau
rnadrasah aliyah.
I
- 6-
Yang dimaksud dengan perlakuan khusus adal.ah pada
pendidikan anak usia dini dan sa.tuan pendidikan paling sedikit
1 (satu) sekolah/ madrasah di setiap kecamatan di kabupaten/
kota dengan memprioritaskan untuk menerima peserta didik
yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan
serta paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) peserta didik
dalam 1 (satu) rombongan belajar.
Yang dimaksuc;l dengan penyandang disabilitas a.dalah peserta
didik yang memiliki kela.inan yang terdiri atas :
a. tuna netra;
b. tuna rungu;
c. tuna wicara;
d. tuna grahita;
e. tuna daksa;
f. tuna laras;
g. berkesulitan belajar
h. lamban belajar
i. autis;
j. memiliki gangguan motorik;
k. menjaQ.i korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang
dan zat adiktif la.innya;
1. memiliki kela.inan lainnya; dan
m. tuna ganQ.a.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasall2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan HU7i.l/ Braille adalah sejenis sistem
tulisan sentuh yang digunakan oleh Penyandang
disaoilitas hamoatan netra, seiring dengan perkembangan
Pasall3
- 7 -
teknologi saat ini sudah ada alat bantu yang dijalankan
dengan sistitn sentuhan dan suara seperti Pengembangan
Soft ware Mitra Netra Braille Converter for Windows,
bahkan soft ware aplikasi untuk menjalankan perangkat
Hand Phone maupun Komputer.
Hurufb
Yang dimaksud dengan keteramJ:,>ilan orientasi adalah
kernatnpuan untuk mernaha.mi. hubungan lokasi antara
obyek satu dengart lainnya di dalam lingkungannya,
keterampilan mobilitas adalah keterampilan untuk mampu
bergerak secara leluasa di dalam lingkungannya.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd,
Yang dimaksud dengan keterampilan komunikasi adalah
keterartlpilan interaksi antara pembicara/ penulis dan
pendengar I pembaca khususnya bagi penyandang disabi
lita:s dengan hambatan rungu wicara dala.m rangka tukar
menukar inf6rtnasi berupa pikiran, perasaan, gagasan
dengan menggul'lakan bahasa yang diekspresikan secara
lisan, tulisan dan isyarat, dengan menggun~n media
berbicara, membaca bibir, mendengar dan berisyarat
secara terpadu.
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasall5
Yang dimaksud dengan menggunakan teknologi tinggi dalam usaha
adalah sebagalmana ditetapkan oleh menteri yang bertanggung
jawab di bic:lang ketenagakerjaan.
Pasall6
Cukup jelas.
- 8 -
Pasall7
Cukup je!as.
Pasall8
Cukup je!as.
Pasall9
Cukup jelas.
Pasal20
Cukup jelas.
Pasal21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hak-hak lainnya adalah upah kelja,
upah kelja lembur, fB.silitas kelja yang aksesibel, waktu
istirahat dan cuti, hak melaksanakan ibadah yang diwajibkan
oleh agamanya, hak perlindungan moral dan kesusilaan, dan
hak lain sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
Pasal22
Cukup jelas.
Pasal23
Cukup jelas.
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal25
Cukup jelas.
Pasal26
Cukup jelas.
Pasal27
Cukup jelas.
- 9-
Pasa128
Cukup jelas.
Pasa129
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Yang dimaksud dengan Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut Puskesrnas adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang rnenyelenggarakan upaya kesehatan
rnasyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutarnakan upaya promotif dan
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
Hurufb
Yang dimaksud dengan Rumah Sakit Um.um kelas C
adalah tuma,h sakit yang rnempunyai fa.silitas dan
kemampuan pelayanan rnedik paling scdik,it 4 (empat)
pela:yanan medik dasar yang terdiri dari : pelayanan
penyakit dalam, kesehatan anak, bedah dan obstetri
ginekolo.gi, 4 (ernpat) pelayanan spesialis penunjang medis
yang terdiri dari : pelayanan anestesiologi, radiologi,
rehabilitasi medik dan patologi medik.
Hurufc
Yang qima,ksud dengan Rurnah Sakit Umum kelas A
adalah rurnah sak.it yang mernpunyai fasilitas dan
kernampuan pelayanan rnedik paling sedikit 4 (empat)
pelayanan medik dasar tetdiri dari : pelayanan penyakit
dalam, kesehatan anak, bedah dan obstetri ginekologi, 5
(lima) pelayanan spesialis penunjang medik yang terdiri
dari : pelayanan anestesiologi, radiologi, rehabilitasi medik,
patologi klinik dan patologi anatomi, 12 (dua belas)
pelayanan medik spesialis lain ya,ng terQ.iri cia.ri : Pelayanan
mata, telinga hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan
I
Pasal 30
- 10-
pembuh.1h (iarah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa,
paru, orthopedi, prosthodonti, pedodonsi, dan penyakit
mulut.
Yang dimaksud dengan ~umah Sakit Umum kelas B
adalah ruma.h sakit yang mempunyai fasilitas dan
lcemampuan pelaya.n.an tnedik paling sedikit 4 (empat)
pelayanan medik dasar terdiri dari : pelayanan penyakit
dalam, kesehatan anak, bedah, dan obstetri ginekologi; 4
(empat) pelayanan spesialis penunjang medik yang terdiri
dari : pelayanan anest~:siologi, radiologi, rehabilitasi medik,
dan patologi klinik; S .· (delapan) dari 13 (tiga belas)
pelayanan medik spesialis lainnya ya,ng terdiri dari :
Pelaya.nan tnata, telinga hidung tenggorokan, syaraf,
jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin,
kedoktera.n jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf,
bedah plastik, dan kedokteran forensik; 2 (dua) dari 4
(empat) pelayanan medik subspesialis dasar : Bedah,
penyakit dalam, kesehatan anak dan ginekologi.
Cukup jelas.
Pasal31
Cukup jelas.
Pasal32
Yang dimaksud dengan jamina.n kesehatan adalah program jaminan
kesehatan bagi Masya.rakat tidak mampu secara sosial dan ekonomi
baik yang bersumber dari Pemerintah, .Pemerintah Oaerah maupun
Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Pasal33
Cukup jelas.
Po.sal34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
- 11 -
Pasal36
Cukup jelas.
Pasa137
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Cukup Jelas
Hurufb
Yang dimaksud dengan advokasi sosial adalah bentuk
kerjasama secara kolaboratif untuk melindungi dan
membela seseorang, keluarga, kelompok dan/ atau
masyara,kat yang dilanggar haknya, diberikan dalam
bentuk penyadaran hak dart kewa,iiban, peml;lelaan dan
pemenuhan hak maupun pelayanan sosial dasar. Advokasi
dilakukan dengan stakeholders misalnya : di sekolah,
ternan-ternan dan keluarganya, tokoh-tokoh masyarakat
untuk melakukan penyadaran terhadap lingkungan sosial,
aparat penegak hukum guna mela.kukan proses diversi
melalui pengembangan sistent referal kepada lembaga
lembaga so sial dengan prinsip restorative justice.
Ayat (3)
Cukupjelas
Pasa13$
Cukup jelas.
Pasal39
Cukl,lp jelas.
Pasal40
Cukup jelas.
Pasal41
Cukup jelas.
- 12-
Pasal42
Cukup jelas.
Pasal43
Cukup jelas.
Pasal44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal46
Cuk-up jelas.
Pasal47
Cukup jelas.
Pasal48
Cukup jelas.
Pasal49
Cukup jelas.
Pasal50
Cukup jelas.
Pasal51
Cukup jelas.
Pasal52
Cukup jelas.
Pasal53
Cukup jelas.
Pasal54
Cukup jelas.
Pasal55
Cukup jelas.
- 13-
Pasa156
Ayat (1)
Yang dj.maksud badan usaha adalah sekumpulan orang
dan/ atau mocial yang merupakan kesatuan ba,ik yang
melak\lka,n usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang l
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, oadan usaha milik negara (SUMN) atau daerah (BUMD)
dengan nama dan dalatn bentuk apapun, fll'I'na, kongsi,
yayasan, persekutl,l.an, perkumpulan, organlsasi organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bent1.,1k usaha tetap
dan bentl,lk badan lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasa157
Cuk1.,1 p j elas.
Pasa158
Ayat (1)
Yang dimaksud Pelayanan untuk rhemperoleh informasi adalah
dapat diberikan mela!ui antara lain suara, bunyi, atau t\llisan
yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
C1,1kup jelas.
Pasal59
Cukup jelas.
Pasal60
C1.,1kup jelas.
"
'· ,,, ,,
I
- 14-
Pasal61
Cukup jelas.
Pasal62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pasal63
Yang dimaksud SKPD terkait adalah SK?D yang mempunyai
tugas ~an fungsi bidang urusan: pendidikan, ketenagakerjaan,
kesehatan, sosial, hukum, keolahragaan, kesenian,
kebudayaan, penanggulangan bencana, serta aksesibilitas
(pekerjaan umum/ ban.gunan dan lingkungan, perhubungan,
dan pariwisata).
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah peran
serta dari:
a) perseorangan;
b) keluarga;
c) organisasi keagamaan;
d) organisasi sosial kemasyarakatan;
e) lembaga swadaya tnasyarakat;
f) organisasi profesi; dan
g) Lembaga Kcsejahteran Sosi.al.
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Yang dimaksud dengan berperan serta dalam pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- 15-
adalah betupa kegi.atan, pemik,iran, prakarsa, . keahlian,
dukungan, tenaga, dana, barang, jasa d.an/ atau fasilitas.
Pasal64
Cukup jelas.
Pasal65
Cukup jelas.
Pasal66
Cukup jelas.
Pasl:l.l. 67
Cukup jelas.
Pasal68
Cukup jelas.
Pasal69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
NOMOR 109