PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ......dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan...
Transcript of PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ......dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 – 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ; tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
danGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2025.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kalimantan Timur;2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur;3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kalimantan Timur;4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
2
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 1 (satu) tahun;
9. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
12.Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pasal 2
(1).Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.
(2).Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 3RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3
Pasal 4 Berpedoman kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 pada setiap tahap 5 (lima) Tahunan, sejalan dengan pergantian Gubernur akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Pasal 5RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berisi : Bab I. PendahuluanBab II. Kondisi UmumBab III. Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang DaerahBab IV. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Bab V. Skenario dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Bab VI. Penutup
Pasal 6 (1) RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.
Pasal 7 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
Pasal 8 (1) RPJPD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
(1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini.
(2) RPJM Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah Provinsi yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 6 (enam) bulan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Ditetapkan di Samarinda, pada tanggal 29 Oktober 2008
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
TARMIZI A. KARIM
Diundangkan di Samarinda,pada tanggal 29 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd
H. SYAIFUL TETENG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 15
5
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURNOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2005 – 2025
I. UMUMWilayah Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah 20.865.774 Ha
meliputi wilayah daratan seluas 19.844.117 Ha dan wilayah lautan sejauh 12
mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.021.657 Ha. Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas sepuluh (10) Kabupaten; yaitu
Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Kutai Timur,
Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Pasir, Tana Tidung dan empat (4)
Kota yaitu; Balikpapan, Samarinda, Bontang serta Tarakan.
Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan
selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan
masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama,
ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan
keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang,
penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya alam
(SDA) dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah
dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum
sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya
dalam pembangunan Kalimantan Timur 20 tahun ke depan.
2
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan
demikian dokumen RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya.
Pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari
pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional
sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan
tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti,
dengan menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke
generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi
kebutuhan masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi
yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya melalui konsep
pembangunan berkelanjutan .
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya
untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak
bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk melakukan penataan kembali
berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam,
sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat
3
mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya
saing ditingkat nasional maupun internasional.
Kurun waktu RPJPD Provinsi Kalimantan Timur adalah 20 (dua
puluh tahun) sesuai Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJM Daerah Provinsi
Kalimantan Timur disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini tahapan 5 (lima) tahunan, namun
sehubungan masa jabatan Gubernur Kalimantan Timur terpilih
tahun 2003-2008, maka pelaksanaan terbagi dalam tahap-tahap
perencanaan pembangunan Tahap I Tahun 2005-2008, Tahap II Tahun 2009-
2013, Tahap III Tahun 2014-2018, Tahap IV Tahun 2019-2023, Tahap V
Tahun 2024-2025,
RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur digunakan sebagai
pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing
periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur yang
dipilih secara langsung oleh rakyat Kalimantan Timur. RPJM Daerah
memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program
dinas/instansi/lembaga dan lintas dinas/instansi/lembaga, kewilayahan
dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomina secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal
dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan
tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program
4
dinas/instansi/lembaga, lintas dinas/instansi/lembaga kabupaten/Kota
dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah. Gubernur yang
sedang menjalankan roda pemerintahan pada waktu terakhir
pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada tahun pertama
Pemerintahan Gubernur berikutnya, yaitu pada tahun 2009, 2014, 2019 dan
2024. namun demikian Gubernur terpilih periode berikutnya tetap
mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan
APBD pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2009, 2014, 2019
dan 2024 melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD
sebagaimana dimaksud diatas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD
adalah 2005-2025.
Kurun waktu RPJP Daerah Kabupaten/Kota sama dengan kurun
waktu RPJP Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan periodisasi RPJM
Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Provinsi
Kalimantan Timur dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak
dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun
2005. Disamping itu Kepala Daerah di Kabupaten/Kota paling lambat 3
(tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah Kabupaten/kota
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah
tentang RPJP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 adalah untuk :
5
(a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian
tujuan nasional dan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi
dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah (c) menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan
partisipasi masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dijabarkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan
daerah yang mencerminkan cita-cita yang akan dicapai oleh rakyat
Kalimantan Timur serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan
penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta
berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara
tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini
dijabarkan kedalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka
panjang daerah.
Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah
pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik
beratkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner
seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-
pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara yang memiliki
kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan
rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan
dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang
daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan
6
daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah,
lembaga, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
RPJP Daerah Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada
RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai karakteristik dan potensi
daerah. Selanjutnya RPJP Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan lebih lanjut
dalam RPJM Daerah Kabupaten/Kota.
Mengingat RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan
RPJP Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan
RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang).
Rancangan RPJP Daerah Kabupaten/Kota hasil Musrenbang dapat
dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur Kalimantan Timur.
RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dapat
disusun terlebih dahulu dengan mengesampingkan RPJP Daerah Provinsi
Kalimantan Timur sebagai pedoman.
Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan beberapa Daerah
Kabupaten/Kota telah menetapkan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan
RPJM Daerah Kabupaten/Kota tersebut. Namun demikian, Peraturan
Daerah ini memberikan batasan waktu bagi Pemerintah Daerah untuk
menyesuaikan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dan RPJM Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur
menurut Peraturan Daerah ini.
7
Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005-2025 terdiri dari 5 bab
dan 11 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan
RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP
Daerah Kabupaten/Kota, dan ruang untuk melakukan penyesuaian
terhadap RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan RPJP Daerah
Kabupaten/Kota yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah
tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025 serta
Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2005-2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang
2005-2025.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2Cukup Jelas
Pasal 3Cukup Jelas
Pasal 4Cukup Jelas
Pasal 5Cukup Jelas
Pasal 6Cukup Jelas
Pasal 7Cukup Jelas
8
Pasal 8Ayat (1)
Maksud dari RPJP Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi diharapkan adanya perencanaan yang sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasal 9Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Pasal 10Cukup Jelas
Pasal 11Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39