PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN · Web viewll. Pemeriksaan adalah dan pengujian di kesehatan adalah...
Transcript of PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN · Web viewll. Pemeriksaan adalah dan pengujian di kesehatan adalah...
PERATURAN DAERAH KOTA MEDANNOMOR : 7 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DAN IZIN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
Menimbang
a. Bahwa dengan dibentuknya dinas tenaga kerja Kota Medan berdasarkan Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Medan, maka wewenang pembinaan, pengawasan, dan pemberian izin dibidang ketenagakerjaan yang selama ini adalah wewenang kanwil maupun kandep tenaga kerja berubah wewenang dan tanggung jawab dinas tenaga kerja Kota Medan.
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Peraturan pusat dan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang kontribusi usaha ketenagakerjaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang ketenagakerjaan.
c. Bahwa selama ini pengaturan tentang retribusi pelayanan dan izin ketenagakerjaan telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2002, dan mengingat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini dipandang perlu merevisi kembali Pemerintah Daerah dimaksud dan menetapkannya dalam satu Pemerintah Daerah.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pengawasan ketenagakerjaan
2. Undang-Undang nomor 24 Tahun 1954 tentang perjanjian serikat buruh dan majikan
3. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan dearah Propinsi Sumatera Utara
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga kerja asing
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang keselamatan kerja.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor
ketenagakerjaan 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara
pidana 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentan Jamsostek10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang pajak dan
retribusi daerah Jo.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah.
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Peraturan pusat dan daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang latihan kerja
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang retribusi 17. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor
lowongan 18. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1955 tentang
penggunaan tenaga kerja warga asing pendatang 19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 02/MEN/1978
tentang pengaturan perusahaan dan perundingan pembautan perjanjian perburuhan
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/MEN/1990 tentang pemberian ijin memperkerjakan warga negara asing pendatang
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 204/MEN/1999 tentang penempatan tenaga kerja ke luar negeri
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang ketentuan pedoman dan tata cara pemungutan retribusi daerah
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun tatacara pemeriksaan dibidang retribusi daerah
24. Peraturan Pemerintah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja dinas-dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA MEDAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN DANIZIN KETENAGAKERJAAN
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Pemerintah Daerah ini dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kota Medan b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan d. Kepala Daerah adalah Walikota Medan e. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Medan f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kerja Kota Medan g. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Medan h. Pejabata adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
i. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
j. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang / produksi.
k. Ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja
l. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum dan memperkerjakan tenga kerja dengan tujuan atau tidak, baik milik swasta maupun miliki negara
m. Pembina adalah kegiatan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan atau pegawai yang ditugaskan dibidang ketenga kerjaan
n. Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan guna melakukan tindakan korektif baik secara proventif maupun represif.
o. Pengusaha adalah orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan milik sendiri yang berada dan berkedudukan di luar Kota Medan.
p. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan q. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk suatu
perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah r. Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja
untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja termasuk tunjangan baik tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
s. Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin
t. Laporan ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan tentang keadaan ketenagakerjaan yang dibuat secara tertulis dan disampaikan
kepada dinas yang digunakan sebagai salah satu alat guna mengadakan perencanaan, pengendalian, penilaian dan pengambilan keputusan dibidang ketenagakerjaan.
u. Lembaga kerjasama bipartiete adalah suatu lembaga kerjasama dan konsultasi antara pekerja pengusaha ditingkat perusahaan yang keanggotaannya minimal 6 orang, 3 orang dari unsur pengusaha dan 3 orang dari unsur pekerja dan didaftarkan pada dinas.
v. Lembaga kerjasama tripartite adalah suatu lembaga kerjasama dan konsultasi antara keanggotaannya terdiri dari serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan Pemerintah Daerah yang keanggotaannya ditetapkan oleh kepala daerah dan diketahui oleh walikota medan, ketua pengganti adalah kepala dinas.
w. Pendaftaran Peraturan perusahaan adalah pendaftaran atas peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat dan tata tertib.
x. Pendaftaran kesepakatan kerja bersama adalah pendaftaran atas kesepakatan kerja bersama yang dibuat oleh perusahaan dengan serikat pekerja diperusahaan yang bersangkutan.
y. Serikat kerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik diperusahaan maupun diluar perusahaan
z. Kartu pencari kerja adalah pendaftaran pencari kerja dalam bentuk kartu pencari kerja yang dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja Kota Medan.
å. Calon tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dalam proses penyiapan untuk penempatan ke luar negeri .
ä. Penampungan TKI adalah kegiatan menampung CTKI dalam rangka penyiapan untuk penempatan ke luar negeri
ö. Tempat penampungan TKI adalah suatu tempat berbentuk bangunan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperuntukkan sebagai tempat penampungan CTKI.
aa. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembianaan, pengaturan pengadilan dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
bb. Izin penyimpanan waktu kerja dan waktu istirahat adalah izin yang diberikan untuk memperkerjakan Tenaga Kerja lebih daripada 7 jam sehari atau 40 jam seminggu,untuk istirahat harus diberikan setengah jam lamanya jika Tenaga Kerja menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus serta tiap-tiap minggu harus diadakan sedikitnya 1 (satu) jam hari istirahat.
cc. Izin kerja malam bagi wanita adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk memperkerjakan Tenaga Kerja wanita mulai pukul 22.00 wib s/d pukul 05.00wib.
dd. Izin penyelenggaraan pelatihan adalah izin yang diberikan kepada lembaga pelatihan yang dilaksanakan tenaga pelatihan yang dilaksanakan pihak swasta di daerah pemerintah kota Medan.
ee. Izin Tenaga Kerja Asing (ITKA) adalah izin yang diberikan tenaga kerja warga negara asing yang bekerja di Kota Medan
ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangkaian tindakan korektif
gg. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan terhadap objek pengawasan yang baru tau yang belum pernah diperiksa
hh. Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara priodik ii. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan oleh pegawai pengawas ke tenagakerjaan
yang lebih senior jj. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian atau objek secara teknis atau
medis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknik yang medis yang telah ditetapkan.
kk. Pemeriksaan dan pengujian teknis adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadap mesin-meisn pesawat-pesawat alat-alat dan peralatan kerja, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan prosedur kerja.
ll. Pemeriksaan adalah dan pengujian di kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
mm. Perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian teknis keselamatan dan kesejahteraan kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Walikota Medan yang bergerak dibidang jasa pemeriksaaan dan pengujian teknik keselamatan dan kesejahteraan kerja.
nn. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknik keahlian khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1970.
oo. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari dinas tenaga kerja yang ditunjuk oleh Walikota Medan untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja
pp. Tempat kerja adalah tiap ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja berkerja atau yang sering memasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
qq. Laboratorium pengujian lingkungan kerja adalah laboratorium hyperkes dan keselamatan kerja atau pihak swasta yang telah mendapat sertifikat pengesahan dari kepala dinas tenaga kerja Kota Medan.
rr. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
ss. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan untuk umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
tt. Wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau retribusi tertentu.
uu. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
vv. Surat ketetapan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
ww.Surat setoran retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah
xx. Surat Tagihan retribusi untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
yy. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan secara awal, berkala dan khusus bagi setiap pekerja yang bekerja di perusahaan
zz. K3 adlaah keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan pengetahuan untuk usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
åå. Rekomendasi adalah suatu surat persetujuan yang diberikan kepada seseorang/badan setelah diadakan penelitian, memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Pemerintah Daerah dimaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang ketengakerjaan di daerah
Pasal 3
Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kerja di daerah
BAB IIIPELAYANAN DAN PERIZINAN
Pasal 4
Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian berupa pemberian izin dibidang ketenagakerjaan
Pasal 5
Setiap orang pribadi dan atau badan yang berusaha dibidang ketenagakerjaan wajib memilikiizin dari kepala daerah
Pasal 6
Tata cara dan syarat-syarat perolehan pelayanan dan izin sebagaimana dimaksud pasa 4 dan 5 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
BAB IVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
Tatacara pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah
BAB VNAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 8
Dengan nama retribusi pelayanan dan izin ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan dan perizinan ketenagakerjaan
Pasal 9
Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pembinaan, pengawasan dan pemberian izin ketenagakerjaan
Pasal 10
(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/penggunakan jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi
BAB VIGOLONGAN RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11
Retribusi ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum dan perizinan tertentu
Pasal 12
Retribusi ketenagakerjaan dipungut dalam daerah
Pasal 13
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan atas : a. Jumlah unit b. Frekwensi pelayanan c. Jenis pelayanna d. Jangka waktu pelayanan (lamanya pelayanan) e. Luas/kapasitas
BAB VIIPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14
Prinsip dan sasaran dalam pembayaran tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengawasan dan pengujian serta pemberian izin
BAB VIIISTRUKTUR, MASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15
(1) Tarif retribusi ketenagakerjaan dibidang pembinaan adalah sebagai berikut:
No Kreteria Tarif (Rp) Masa Retribusi 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Wajib lapor ketenagakerjaan a. < 25 tenaga kerja b. 25-50 tenaga kerja c. 50-100 tenaga kerja d. > 100 tenaga kerja
Pendaftaran wajib bayar jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang belum masuk jamsostek
Pendaftaran jasa inspeksi K3 atau laboratorium penguji K3
Pandaftaran lembaga kerja bipartite
Pengesahan peraturan perusahaan
Kartu pencari kerja (AK.1)
Pendaftaran kesepakatan kerja bersama (KKB)
Rekomendasi paspor CTKI
Pendaftaran KKWT (kontrak kerja waktu tertentu)
Laporan keberadaan TKA
Wajib lapor lowongan
Pendaftaran TKI di penampungan asal luar Kota Medan asal dalam Kota Medan
25.00050.00075.000100.000
50.000
200.000
20.000
50.000
40.000
25.000
10.000
100.000
5.000
10.0005.000
Satu tahunSatu tahunSatu tahunSatu tahun
Satu tahun
Satu tahun
Dua tahun
Dua tahun
Dua tahun
Dua tahun
Setiap pemberangkatan setiap Pendaftaran satu tahun
Setiap ada lowongan Setiap orang
(2)
No Jenis Objek pengawasan
Klarifikasi Gambar rencana (GR)
setiap permohonan
lanyati, bangunan,
jaringan dsb.(Rp) `
Tarif retribusi (Rp)
1
2
3
4
5
Mesin pesawat/instalasi/ bahan ketel uap, air panas minyak untuk setiap ketel.
Ketel listrik
Bejana uap/ pemanas air atau ekonomis yang berdiri sendiri/ penguap
Pengeringan uap (super heater) yang berdiri sendiri
a. Botol baja
Dengan luas pemanasan a. s/d 50 M2b. 51 s/d 100 M2c. 1001 s/d 500 M2d. 5001 s/d 10.000 M2e. >10.000 M2
Dengan luas lantai a. s/d 2,5 ton uap/jam b. >2,5 ton uap/jamc. >5,25 ton uap/jamd. >25 ton uap/jam
Dengan luas pemanasan a. s/d 50 M2b. 51 s/d 100 M2c. 1001 s/d 500 M2d. 5001 s/d 10.000 M2e. >10.000 M2
atau dengan volume a. s/d 500 literb. 501 s/d 1000 literc. 1001 s/d 5000 literd. 5001 s/d 10.000 litere. 10.000 s/d 50.000
literf. > 50.000 liter
dengan luas pemanasan a. s/d 50 M2b. 51 s/d 100 M2c. 1001 s/d 500 M2d. >500 M2
dengan unit a. 1 s/d 10 buah b. 11 s/d 100 buahc. 101 s/d 500 buahd. >500 buah
5.000
50.000
50.000
25.000
25.000
50.00075.000
125.000200.000250.000
50.00075.000
125.000200.000
30.00050.00075.000
125.000200.000
20.00025.00040.00060.00080.000
100.000
25.00075.000
125.000200.000
50.00075.000
125.000200.000
1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
b. Bejana Transpor unit
c. Bejana Stasioner / unit
d. Pesawat Pendingin / unit
Instalasi pemipaan a. Jaringan
pipa uap b. Jaringan pipa
air c. Jaringan
minyak d. Jaringan pipa
gas
Dapur atau tanur
Pesawat pembangkit gas karbit
Pesawat pembangkit listrik (generator) yang digerakkan turbin (uap air, gas/ motor diesel)
Lokomotif yang digerakkan mesin uap/ motor diesel Jalan jaringan industri
Jaringan pemipaan
Dengan pemanasan a. s/d 25 tonb. >25 s/d 100 ton c. >100 s/d 200 ton d. 200> ton
kapasitas pengisian a. s/d 10 kg b. 10 s/d 50 kg c. 50 s/d 100 kgd. 100>kg
dengan daya a. s/d 100 Tk b. 100 s/d 500 Tk c. 600 s/d 1000 Tk d. 1000 s/d 10.000 Tk e. >10.000 Tk
dengan satuan unit
dengan panjang a. s/d 2 km b. >2 km s/d kmc. >5 km
25.000
25.000
50.000
50.000
50.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
30.00050.00080.000
100.000
10.00015.00025.00050.000
30.00050.00075.000
125.000200.000
30.000
30.00050.00075.000
1 2 3 4 5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Conveyor
Escalator per unit
Pesawat angat
Gendola per unit
Sky lift per unit
Fork lift
Perancah
Tangki apung
Instalasi listrik
Kipas tekanan udara
Dengan kapasitasa. s/d 25 kg b. >25 s/d 50 kg/jamc. >50 kg/jam
dengan kapasitas
a. s/d 5 ton b. >5 s/d 10 tonc. >10 s/d 30 tond. >30 s/d 50 tone. >50 s/d 100 tonf. 100 s/d 500 tong. >500 ton
Dengan kapasitas a. s/d 5 ton b. >5 s/d 20 tonc. >20 s/d 30 tond. >30 s/d 50 tone. >50 ton
dengan luas bidang a. s/d 5.000 M2b. 5001 s/d 10.000 M2 c. >10.000 M2
dengan kapasitas a. s/d 10 ton b. >10 s/d 30 ton c. >30 ton
a. s/d 100 Kvab. 1001 s/d 5001 Kvac. 5001 s/d 1000 Kvad. 1001 s/d 10.000 Kvae. >10.000 Kva
tiap unit
25.000
25.000
500.000
25.000
50.000
25.000
25.000
25.000
50.000
25.000
20.00030.00040.000
20.000
20.00025.00030.00040.00050.00080.000
100.000
20.000
20.000
20.00025.00030.00040.00050.000
25.00035.00050.000
30.00050.00060.000
50.000100.000150.000200.000250.000
25.000
1 2 3 4 5
22
23
24
25
26
Instalasi penyalur petir /titik
Lift per unit
Instalasi pengolahan limbah per unit
Instalasi radiasi per unit
Bahan-bahan kimia berbahaya
satuan unit
a. s/d 500 kg b. 5001 s/d 1000 kg c. 1001 s/d 5000 kg d. 5001 dan seterusnya
50.000
20.000
25.000
25.000
25.000
20.000
25.000
25.000
5.00010.00020.00030.000
(3) Tarif retribusi ke tenagakerjaan bidang pengujian Besarnya retribusi pengujian lingkungan kerja, peralatan kerja dan kesehatan kerja sebesar 10% dari nilai kontrak dalam kesepakatan antara pengusaha dan pengurus dengan jasa inspeksi K3 atau leboratorium penguji yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan disetujui oleh walikota medan C/q kadis tenaga kerja Kota Medan.
(4) Terif retribusi ke tenagakerjaan bidang perizinan
No Jenis Retribusi Tarif (Rp) Masa Retribusi 1
234
5
6
7
Izin penyimpanan waktu kerja dan istirahat
Izin kerja malam wanita Rekomendasi perpanjangan izin kerja tenaga asing (IKTA) perorang per tahun US $250 Izin penyelenggaraan pelatihan Izin pengunaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) a. Izin pesawat tenaga dan produsk b. Izin pesawat angkat dan angkut c. Izin berjalan tekan d. Izin pesawat uap/ketel uap e. Izin instalasi listrik f. Izin instalasi penyalur petir g. Izin tanur (dapur dingin) h. Izin lift
Pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja Rekomendasi perusahaan pengelola cartering
50.000
50.000
50.000
150.000150.000150.000500.000150.000150.000150.000150.000
100.0000
75.000
Satu tahun
Satu tahunSatu tahunSatu tahun
Satu tahun1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali1 kali
2 tahun
2 tahun
8
910
111213
di perusahaan Rekomendasi JPKM (pelayanan kesehatan lebih baik) Rekomendasi penggunaan pestisida Pengesahan, penunjukkan surat keputusan kepengurusan P2K3 Izin bursa kerja khusus Izin penampungan TKIRekomendasi iklan lowongan pekerjaan pada surat kabar
250.00075.000100.000
100.000250.0005.000
setiap pengajuan 2 tahun
selamanya 1 tahun 1 tahun setiap pengajuan
Pasal 16
Untuk pemeriksaan berkala atau ulang terhadap objek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) tarif retribusi ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif pengawasan
BAB IXTATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17
(1) Kepala daerah menerbitkan SKRD untuk menetapkan retribusi yang didasarkan kepada surat pemberitahuan retribusi daerah (SPTRD)
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka kepala daerah menerbitkan SKRD secara jabatan
(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah.
Pasal 18
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum tarungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka kepala daerah mengeluarkan SKRD, tambahan
Pasal 19
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD)
atau dokumen lain yang dipersamakan
Pasal 20
Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah retribusi yang disetor ke kas daerah
BAB XTATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21
(1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan dikas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKDR jabatan atau SKRD tambahan
(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh kepala daerah.
Pasal 22
Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas
Pasal 23
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran
(2) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh kepala daerah
BAB XITATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 24
(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Pasal 25
Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah
BAB XIIKETENTUAN PIDANA
Pasal 26
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang.
(2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan pelayanan, perizinan larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimaan dimaksud dalam Pemerintah Daerah ini dancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
(3) Pelanggaran atas Pemerintah Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran
BAB XIIIPENYIDIKAN
Pasal 27
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertent di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana retribusi daerah
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atua tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pemerintah Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
(2) Dengan berlakunya Pemerintah Daerah ini, maka Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan dan izin ketenagakerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 29
Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pemerintah Daerah ini dengan penempatannya dalma lembaran daerah Kota Medan.
Ditetapkan di : Medan Pada tanggal : 23 Desember 2003
WALIKOTA MEDAN
Dto
DRS. H. ABDILLAH, AK.MBA
Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Medan Nomor : 3 Seri C Tanggal : 23 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
DRS. H. RAMLI,MMPEMBINA UTAMA MUDA NIP.400023264