PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 08 TAHUN … · PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA...
Transcript of PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 08 TAHUN … · PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA...
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 08 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 203 Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur Tata
Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas,
maka perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2) ;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 3) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4021 ) ;
SALINAN
2
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4576 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587 ) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Bebas
Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran
Daerah Tahun 2006 Nomor 01 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Maros.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros.
3
d. Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan
Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
h. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang
dicalonkan dan/atau mencalonkan diri dalam penjaringan Bakal Calon Kepala
Desa.
i. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih selanjutnya disebut Calon Kepala Desa
adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai calon yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.
j. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang
atas usul Camat untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa
dalam kurun waktu tertentu.
k. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan
dan pemberhentian Kepala Desa.
l. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih.
m. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
n. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk
mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat.
o. Penyaringan adalah seleksi yang dilakuakan oleh Panitia Pemilihan dari segi
administrasi dan tes pengetahuan.
p. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah
sekelompok orang yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan proses kegiatan
pemilihan Kepala Desa.
BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa
jabatan.
(2) Empat bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, keterangan
pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
(3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur
perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
4
(5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari tokoh adat, tokoh
agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
(6) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri dari :
a. Ketua merangkap sebagai anggota
b. Wakil Ketua merangkap anggota
c. Sekretaris merangkap anggota
d. wakil sekretaris merangkap anggota
e. Bendahara merangkap anggota
f. Wakil bendahara merangkap anggota
g. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan
Pasal 3
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.
b. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
c. Merencanakan biaya pemilihan.
d. Menyusun tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
e. Melakukan pemeriksaan identitas dan persyaratan bakal calon Kepala Desa.
f. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara
maupun daftar pemilih tetap.
g. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan
Kepala Desa.
h. Menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dari bakal calon Kepala Desa
yang memenuhi syarat.
i. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di
tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
j. Melaksanakan pemungutan suara/pemilihan calon Kepala Desa.
k. Membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan melaporkan hasilnya
kepada BPD.
Pasal 4
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitasnya
dan berlaku adil serta tidak bersikap dan bertindak diskriminatif kepada setiap
Calon Kepala Desa maupun pemilih.
(2) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan tindakan sesuai
dengan tata tertib pelaksanaan pemilihan.
Pasal 5
Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
BAB III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Pasal 6
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik
Indonesia yang :
a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan KTP ;
5
b. Sudah mencapai usia 17 ( Tujuh belas ) tahun pada hari pemungutan suara
dilaksanakan atau telah pernah kawin.
c. Tidak dicabut hak pilihnya bedasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Pasal 7
Hak pemilih tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan alasan apapun.
Pasal 8
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara
Republik Indonesia yang :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Bebas buta aksara Al Quran bagi yang beragama Islam
c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
d. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap
kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau
sederajat.
f Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun atau telah pernah kawin, dan setinggi-
tingginya 56 tahun.
g. Sehat dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan Surat
Keterangan dari dokter pemerintah.
h. Berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa.
i. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan/penyelidikan yang berwajib atau tidak
sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana
j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
l. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan KTP ;
m. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat
n. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun
atau dua kali masa jabatan.
Pasal 9
(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, disamping
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9, juga harus memiliki
Surat Keterangan Persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terpilih menjadi
Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara dari jabatan struktural maupun
fungsionalnya dan dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural atau
fungsional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(3) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dicalonkan/mencalonkan diri sebagai
Calon Kepala Desa.
(4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus
mundur dari status CPNS.
6
(5) Anggota TNI/Polri yang akan dicalonkan dan/atau mencalonkan diri menjadi
calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya dan/atau telah
pensiun.
BAB IV
PENCALONAN KEPALA DESA DAN KAMPANYE
CALON YANG BERHAK DIPILIH
Pasal 10
(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) menetapkan
tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(2) Panitia Pemilihan segera melakukan penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa serta pendaftaran pemilih dengan membuka pengumuman
pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
(3) Penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran
dibuka.
(4) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat seorang
Bakal Calon Kepala Desa, maka dengan persetujuan BPD Panitia Pemilihan
memperpanjang waktu penjaringan dan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
(5) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ternyata juga belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat
seorang Bakal Calon Kepala Desa, maka dengan persetujuan BPD Panitia
Pemilihan memperpanjang waktu penjaringan dan pendaftaran selama 7 (tujuh)
hari kerja lagi.
(6) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ternyata masih juga belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat
seorang Bakal Calon Kepala Desa, maka diberlakukan ketentuan pengangkatan
Penjabat Kepala Desa.
(7) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa dalam Berita Acara.
Pasal 11
(1) Hasil penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (7),
selanjutnya dilakukan penyaringan.
(2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyeleksi/meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif serta
seleksi dalam bentuk tes pengetahuan tentang Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan dan tes baca Al-Quran bagi yang beragama Islam.
(3) Seleksi dalam bentuk tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Panitia Pemilihan.
(4) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3),
Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat oleh Panitia Pemilihan
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
(5) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
minimal 2 (dua) orang atau maksimal 5 (lima) orang.
Pasal 12
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) terdiri dari :
a. Surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa ;
7
b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon ;
c. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Rebublik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
d. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
e. Surat Izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon kepala desa yang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil ;
f. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala
Desa, 2 x 24 jam sebelum Hari H Pemilihan ;
g. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
h. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ;
i. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian ;
j. Salinan Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang ;
k. Akte Kelahiran/Surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang ;
l. Pas Foto ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 4 (empat) lembar ;
m. Surat Pernyataan Kesediaan Berdomisili pada Desa yang bersangkutan selama
menjabat sebagai Kepala Desa.
Pasal 13
(1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa.
(2) Panitia pemilihan menetapkan nomor urut calon kepala desa dengan cara diundi.
(3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimanan dimaksud ayat (1) dan (2) di atas
dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
Pasal 14
(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi
masyarakat setempat.
(2) Materi yang dikampanyekan adalah Visi, Misi dan Rencana Program
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 5
(lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum
hari pemungutan suara dilaksanakan ;
(4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis dan/atau monologis, terkendali, aman
dan tertib dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
(5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan dilaksanakan
dalam bentuk :
a. Pawai dan arak-arakan ;
b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain kepada calon pemilih ;
(6) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat berakibat gugurnya calon yang bersangkutan ;
(7) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye diatur dalam Tata Tertib
Pemilihan Kepala Desa.
8
BAB V
PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 15
(1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara,
Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan
dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa dan mengumumkannya secara terbuka
nama-nama Calon Kepala Desa.
(2) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah
ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(4) Setiap pemilih mempunyai hak pilih hanya 1 (satu) suara dan tidak dapat
diwakilkan.
(5) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada
di tempat pemungutan suara.
(6) Penentuan tempat duduk didasarkan pada nomor urut Calon Kepala Desa
sebagaimana yang telah ditetapkan.
(7) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk
menggunakan suara.
(8) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor urut Calon Kepala Desa
pada kertas suara dalam bilik suara yang telah disediakan.
Pasal 16
(1) Pemilihan Calon Kepala Desa dianggap sah apabila diikuti sekurang-kurangnya
oleh lebih dari 50 % dari jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia.
(2) Apabila pada saat berakhirnya batas waktu pemungutan suara yang telah
disepakati antara calon dan panitia pemilihan, kuorum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) belum tercapai, pemungutan suara dapat diundur paling lama 2
(dua) jam.
(3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
kuorum belum juga tercapai, maka pemilihan calon Kepala Desa dinyatakan batal
oleh Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan merencanakan proses pemilihan
ulang.
(4) Apabila diadakan pengulangan dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan masa
jabatan Kepala Desa telah berakhir, maka diberlakukan pengangkatan Penjabat
Kepala Desa.
Pasal 17
Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta Calon Kepala
Desa, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
Pasal 18
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan
menyediakan :
a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon kepala desa
sebagaimana yang telah ditetapkan ;
b. Surat suara yang memuat nomor urut calon kepala desa dan telah
ditandatangani dan dicap/stempel oleh ketua panitia pemilihan sebagai tanda
surat suara yang sah ;
9
c. Kotak suara berikut kuncinya dengan jumlah dan ukurannya disesuaikan
dengan kebutuhan ;
d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
e. Alat pencoblos di dalam bilik suara ;
f. Papan tulis untuk menghitung suara ;
(2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat
pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia
Pemilihan.
Pasal 19
(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Panitia
Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para calon
pemilih ;
(2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat tentang waktu dan
tempat pemilih menggunakan hak pilihnya, dan pada surat tersebut diberikan
nomor urut pada daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah
disahkan ;
(3) Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan surat undangan
dan dicocokkan dengan daftar pemilih tetap maupun tambahan yang telah
disahkan oleh Panitia Pemilihan ;
(4) Pada saat berlangsungnya pemungutan suara, Panitia Pemilihan dapat menerima
pemilih tambahan bagi warga desa yang tidak terdaftar namun memenuhi syarat
dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
Pasal 20
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak
suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak
suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali,
mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau
stempel Panitia Pemilihan.
(2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh panitia pemilihan
melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
(3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat
suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat
suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak
kepada panitia pemilihan.
(4) Penggantian surat suara yang cacat atau rusak hanya dapat dilakukan paling
banyak hanya 2 (dua) kali.
Pasal 21
(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik dengan menggunakan alat yang
telah disediakan.
(2) Pemilih yang telah masuk ke bilik suara dianggap telah menggunakan hak
pilihnya.
(3) Pemilih yang keliru mencoblos, dapat meminta surat suara baru maksimal hanya
2 (dua) kali setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia
Pemilihan.
(4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak
yang disediakan dalam keadaan terlipat.
10
Pasal 22
(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk
menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara demokratis, lancar,
tertib, aman dan teratur.
(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus
berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti
pelaksanaan pemungutan suara.
(3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya
memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan
alasan apapun.
Pasal 23
(1) Setelah pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara
Pemungutan Suara.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Panitia
Pemilihan dan para Calon Kepala Desa.
BAB VI
PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 24
(1) Setelah pemungutan suara selesai sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1)
dan ayat (2), Panitia Pemilihan meminta masing-masing Calon Kepala Desa
untuk menugaskan/menunjuk 1 (satu) orang untuk menjadi saksi dalam
penghitungan suara.
(2) Penunjukan saksi oleh para Calon Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan
formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
Pasal 25
(1) Penghitungan suara dimulai setelah berakhir batas waktu yang telah ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan atas kesepakatan para Calon Kepala Desa.
(2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk
dihadapan saksi-saksi.
(3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara
yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan
menyebutkan nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut
serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga
dapat disaksikan dengan jelas oleh para Calon Kepala Desa dan pemilih yang
hadir.
(4) Pembacaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara tegas dan jelas
kemudian ditunjukkan kepada para Calon Kepala Desa dan para saksi dihadapan
seluruh pemilih yang hadir.
Pasal 26
(1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan ;
b. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan ;
c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
d. Mencoblos surat suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih ;
11
e. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan ;
f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia
pemilihan.
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan sebelum
penghitungan suara ;
Pasal 27
(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
(2) Apabila Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama,
maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa Terpilih harus
diadakan pemilihan ulang ;
(3) Pemilihan ulang sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon
yang mendapat suara terbanyak dalam jumlah yang sama ;
(4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap sama,
maka untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih keputusannya diserahkan
kepada Keputusan BPD.
(5) BPD dalam hal menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) terlebih dahulu mendengarkana pertimbangan Ketua Panitia
Pemilihan serta melihat hasil dari penjaringan dari Calon Kepala Desa.
BAB VII
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
Pasal 28
(1) Pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia maupun
para calon dapat diajukan kepada BPD.
(2) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD
melakukan rapat dan musyawarah bersama Panitia Pemilihan guna mencari
solusi secara mufakat.
(3) Apabila ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana, maka BPD atas saran
dan pertimbangan Panitia Pemilihan dapat melaporkan kepada pihak
berwenang.
Pasal 29
(1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh
calon kepala desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan
hasil pemilihan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil
penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
(3) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan
yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon, maka Ketua BPD dapat
membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang
paling lama 15 hari.
12
BAB VIII
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
Pasal 30
(1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun,
menandatangani dan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara ;
(2) Berita Acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan para saksi yang telah ditunjuk.
(3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa atau saksi tidak menandatangani Berita
Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa alasan yang jelas dan hasilnya tetap
dapat dipertanggungjawabkan, maka penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
Pasal 31
(1) Panitia pemilihan membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan
menyertakan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Pengitungan
Suara.
(2) Laporan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada BPD.
(3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang
dituangkan dengan Keputusan BPD.
BAB IX
PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
Pasal 32
(1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3),
disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa
Terpilih.
(2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya
penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
Pasal 33
(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari
terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
(2) Pelantikan Kepala Desa Terpilih dapat dilaksanakan di desa bersangkutan
dihadapan masyarakat.
(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
(4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3),
adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan
memenuhi kewajiban Saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa Saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan
bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang
Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia “.
13
Pasal 34
Pada saat mengucapkan sumpah/janji pada Pelantikan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 33 ayat (3), diselenggarakan di dalam suatu upacara yang
dihadiri oleh anggota BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Pasal 35
Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 34, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara
yang telah ditentukan.
Pasal 36
(1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa
yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
(2) Apabila akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja
berikutnya atau hari sebelum libur.
Pasal 37
Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga)
bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas
persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap
melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut.
Pasal 38
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, berlaku pula bagi desa yang dijabat
oleh Penjabat Kepala Desa.
Pasal 39
Calon Kepala Desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai
tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang
bersangkutan.
BAB X
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 40
Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
BAB XI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 41
(1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia
Pemilihan
14
(2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dan
disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan antara lain untuk :
a. Biaya administrasi ;
b. Biaya pendaftaran pemilih ;
c. Biaya pembuatan surat suara ;
d. Biaya pembuatan bilik suara ;
e. Biaya rapat ;
f. Biaya konsumsi ;
g. Honorarium panitia ;
h. Biaya lainnya sesuai dengan kebutuhan ;
(4) BPD memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengajuan dan penggunaan
biaya pemilihan Kepala Desa.
BAB XII
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 42
Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD ;
b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
d. Menyusun dan mengajukan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk
dibahas dan ditetapkan bersama ;
e. Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina perekonomian desa;
g. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
h. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa ;
i. Mengembangkan pendapatan desa ;
j. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
l. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
m. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa
hukumnya ;
n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;
Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 41,
Kepala Desa mempunyai kewajiban :
a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ;
c. Mememlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan baik ;
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
h. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;
15
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
k. Melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati ;
BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
Pasal 44
(1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
(2) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya, Kepala Desa juga
mempunyai kewajiban untuk :
a. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ;
b. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati ;
c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat ;
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat satu kali dalam satu tahun
;
(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam sidang pleno
BPD ;
(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa selebaran
yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan
dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati untuk
melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan
tindak lanjut.
Pasal 45
(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2), Kepala Desa
juga mempunyai kewajiban membuat laporan akhir masa jabatan.
(2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa.
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
BAB XIV
LARANGAN KEPALA DESA DAN TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 46 Kepala Desa dilarang :
a. Menjadi pengurus partai politik ;
b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Lembaga
Kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan
kepala daerah;
e. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri
sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, yang bertentangan dengan
16
peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan
sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau
golongan masyarakat lain ;
f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya ;
g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan ;
h. Melakukan tindakan/perbuatan asusila dan amoral yang bertentangan dengan
norma agama, adat dan norma sosial.
Pasal 47
(1) Tindakan penyelidikan terhadap Kepala Desa dilakukan oleh penyidik setelah
adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak berlaku dalam hal :
a. Kepala Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam pidana kurungan atau penjara.
b. Diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaporkan secara tertulis
oleh atasan penyidik kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24
(dua puluh empat) jam.
BAB XV
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
Pasal 48
(1) Kepala Desa berhenti karena :
a. Meninggal dunia ;
b. Permintaan sendiri ;
c. Diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan yang ditetapkan dengan
keputusan pengadilan;
e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada
Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat
berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh ⅔ (dua per tiga) dari jumlah
anggota BPD.
(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak usul diterima.
(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5),
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
17
Pasal 49
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD
apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
Pasal 50
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena
berstatus sebagai tersangka melakukan tindakan pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
Pasal 51
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD
apabila paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada pasal 39 tidak dapat dipenuhi.
(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila paling
lama 3 (tiga) bulan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat
(1), ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 tetap tidak dapat dipenuhi.
Pasal 52
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal
48 ayat (1) dan pasal 49, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan
pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala
Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa
yang bersangkutan.
Pasal 53
Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48
ayat (1) dan pasal 49, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Pasal 54
Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2)
dan pasal 49, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok
menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18
Pasal 55
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal
51 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2), Bupati
mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan
pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan.
Pasal 56
Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak
dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau
sudah Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 57
Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak
dapat diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional.
Pasal 58
Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, atau diberhentikan oleh pejabat
yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya.
BAB XVI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 59
(1) Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Kepala Desa
tidak dapat terlaksana tepat waktu sesuai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa,
Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetepkan dengan Keputusan Bupati atas
usul Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berasal dari
perangkat desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil
yang berada dalam lingkup Kecamatan dengan memberi kesempatan yang sama
bagi laki-laki dan perempuan.
(4) Salah satu tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan
melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
(5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dicalonkan dan/atau mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
Pasal 60
(1) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.
(2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat
(2), adalah 6 bulan terhitung mulai tanggal pelantikan.
(3) Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan Kepala Desa
tidak dapat terlaksanan tepat waktu sesuai berakhirnya masa jabatan Penjabat
Kepala Desa, Bupati atas usul Camat memperpanjang masa jabatan Penjabat
Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
19
(4) Apabila setelah perpanjangan masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana
dimaksud ayat (3) masih belum terlaksana pelantikan Kepala Desa terpilih, maka
Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa yang baru kepada Bupati.
Pasal 61
Hak, tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak,
tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62
Penjabat Kepala Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat
dicalonkan dan/atau mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
Pasal 63
Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000
beserta perubahannya, pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap
menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
Pasal 64
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2000 Nomor
26) dan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor
27) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
20
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
Pasal 66
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Maros.
Ditetapkan di Maros
pada tanggal
BUPATI MAROS,
TTD
H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
Diundangkan di Maros
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,
TTD
Ir. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 010 202 342
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2006 NOMOR …..
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001
21
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I. UMUM
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan
Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
harus dilakukan penyesuaian.
Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk warga negara Republik
Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan pata dipilih
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya
bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya kepada Bupati
melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan
pertanggungjawaban dan kepada rakyat/masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok
pertanggungjawabannya dengan tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD
untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut tentang hal-hal yang bertalian
dengan pertanggungjawaban dimaksud.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh adat, tokoh
wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
22
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban
agamanya.
Huruf b
Yang dimaksud “bebas buta aksara Al-Quran” dalam ketentuan ini adalah mengenal
huruf hijaiyah dan mampu membaca Al-Quran secara benar.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak
pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau kekerasan untuk mengubah
Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui
pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau
sederajat dibuktikan dengan Ijazah yang sah.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
23
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa
jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun
2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.
Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat
sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun
tidak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” dalam ketentuan ini adalah Bupati
Maros sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Tingkat Kabupaten.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “mengundurkan diri dari keanggotaannya dan/atau telah
pensiun” adalah tidak lagi berstatus anggota TNI/Polri Aktif yang dibuktikan dengan
Keputusan Pejabat yang berwenang dalam kesatuannya.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
24
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Seleksi dalam dalam bentuk tes pengetahuan dalam ketentuan ini dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berkompeten.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kondisi masyarakat setempat” adalah kondisi kehidupan
sosial dan budaya masyarakat dalam desa yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengumumkan secara terbuka” dalam ketentuan ini adalah
menyampaikan kepada masyarakat luas melalui media sesuai kondisi masyarakat
setempat misalnya melalui papan informasi atau melalui mesjid-mesjid.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
25
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
26
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
27
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
28
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah sumber
pembiayaan pemilihan kepala desa yang berasal dari sumbangan dari pihak ketiga
secara sukarela dan tidak mengikat, misalnya dari Pemerintah Kabupaten.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
29
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Huruf a
Pengurus partai politik yang akan mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa maka
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan non aktif dari kepengurusan Partai
Politik, dan setelah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil
pemilihan, wajib mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik sebelum
diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa
Terpilih.
Huruf b
Ketua dan/atau anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan di desa yang akan
mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus
mengajukan permohonan non aktif dari kepengurusan tersebut, dan setelah ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil pemilihan, wajib
mengundurkan diri dari kepengurusan tersebut sebelum diterbitkan Keputusan Bupati
tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat
komunikasi.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam ketentuan ini tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas atau
kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
30
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
31
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 01 TAHUN 2006