PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU

a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 44 Peraturan pemerintah Nomor 72 tentang Desa, perlu diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di Desa;

b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah.

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batangkawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi

yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

sebagai Badan Legislatif Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Lamandau; 5. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa Kabupaten Lamandau; 6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengaraan Pemerintah Desa;

7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;

8. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;

9. Panitia Peneliti dan Pengawas adalah Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;

10. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga setempat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

11. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih;

12. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;

13. Pejabat (Pj) Kepala Desa adalah seorang perangkat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

14. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;

15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki untuk menentukan sikap pilihannya; 16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi

maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon dan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilih untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat;

BAB II

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2

(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa

mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Badan Permusyawaratan Desa memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

(3) Proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana pemilihan yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Pasal 3

(1) Selain Panitia tersebut pasal 2, dalam rangka pembinaan dan pengawasan ditingkat Kabupaten dibentuk Panitia Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

(2) Pembentukan dan tugas-tugas Panitia Peneliti dan Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; b. Melakukan pemeriksaan terhadap identitas bakal calon berdasarkan

persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah ini;

c. Mengajukan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD, untuk ditetapkan sebagai calon yang akan dipilih dan kemudian mengumumkan kepada penduduk Desa selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau Perbaikan serta keberatan;

d. Melaksanakan pemungutan suara; e. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Badan

Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana pasal 4, Panitia Pemilihan wajib untuk : a. Mengumumkan kepada penduduk Desa bahwa akan ada

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; b. Mendaftar pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan pada pasal 7

ayat 1; c. Menyusun Daftar Pemilihan Sementara; d. Mengumumkan Daftar Pemilihan Semantara (DPS) kepada penduduk

Desa ditempat umum yang mudah dibaca, diketahui, selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;

33

e. Mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau Perbaikan serta keberatan dari penduduk, ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

f. Membuat undangan kepada masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sekaligus digunakan untuk mendapatkan kertas suara pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

g. Membuat kertas suara yang memuat nama terang dan foto Calon Kepala Desa, yang digunakan para pemilih ketika mencoblos Calon Kepala Desa.

h. Membuat formulir hasil perhitungan suara. i. Menyediakan peralatan maupun perlengkapan yang digunakan selama

pelaksanaan pemungutan suara, seperti : bilik suara, alat tulis (spidol/kapur), papan tulis, sound system dan sebagainya.

Pasal 6

(1) Penduduk Desa yang mengajukan usul, saran dan atau Perbaikan serta keberatan atas pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d akan dipertimbangkan dan diproses setelah jangka waktu terpenuhi dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pemilihan.

(2) Usul, saran dan Perbaikan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 6 ditujukan kepada Panitia Pemilihan.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 7

(1) Hak memilih adalah Hak untuk menentukan sikap pilihan dalam pemilihan

Kepala Desa; (2) Hak dipilih adalah Hak untuk dicalonkan dan mengikuti pencalonan serta

pemilihan Kepala Desa. (3) Yang dapat dipilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik

Indonesia dengan syarat-syarat : a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah

sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan tidak putus-putus;

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah pernah menikah;

c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(4) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (dibuat surat pernyataan

bermaterai Rp. 6.000,-); b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (dibuat surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,-);

c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Seklah Lanjutan Pertama (SLTP) dan atau berpendidikan sederajat (melampirkan foto copy ijasah terakhir yang dilegalisir);

d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;

e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945,

seperti G30 S/PKI dan kegiatan organisasi terlarang lainnya (dibuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000,-);

f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa (dibuat surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,-);

g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5(lima) tahun (melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian);

h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan (dibuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-);

j. Penduduk setempat, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat (melampirkan foto copy KTP);

k. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ingatannya; l. Sehat Jasmani dan rohani (melampirkan surat keterangan berbadan

sehat dari dokter); m. Berkelakuan baik, jujur dan adil; n. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Badan Permusyawaratan

Desa. (5) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri

Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang;

(6) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk Desa yang bersangkutan

dan telah memenuhi persayaratan tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan.

(2) Penduduk Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menggunakan hak pilihnya atau diwakilkan dan diketahui oleh Panitia Pemilihan pada saat pemungutan suara berlangsung hak suaranya dinyatakan tidak sah/gugur.

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

(1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan Bakal Calon oleh Panitia pemilihan untuk mendapat Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Pencalonan Kepala Desa diajukan tertulis oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persayaratan yang telah ditentukan.

(3) Panitia Pemilihan setelah mengadakan pemeriksaan berkas kemudian mengirimkan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa kepada Kepala Daerah untuk diadakan penelitian oleh Panitia Peneliti dan Pengawas.

35

Pasal 10

(1) Selambat – selambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterima berkas lamaran dari Panitia Pemilihan, Kepala Daerah memberikan rekomendasi kepada Badan Permusyawaratan Desa terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat.

(2) Rekomendasi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

(3) Batas maksimal Calon Kepala Desa yang akan dipilih adalah sebanyak 5 (lima) orang.

BAB V KAMPANYE CALON

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan harus segera membuat jadual dan tata tertib kampanye setelah dilakukannya pengumuman.

(2) Panitia pemilihan wajib mengumumkan dan menyampaikan jadual dan tata tertib kempanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dan para Calon Kepala Desa berhak dipilih sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 12

Setiap Calon Kepala Desa berhak dipilih yang melakukan kampanye wajib menaati semua tata tertib kempanye yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 13

(1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan,

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada Penduduk desa tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

(2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Badan Permusyawaratan Desa atas persetujuan Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu selambat-lambatnya 1(satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

(3) Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terlaksana, Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan Pejabat Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, adil dan demokratis. (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan

tidak boleh diwakilkan. (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah

ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang

bersangkutan. Pasal 15

Setelah pemungutan suara selesai, maka Ketua Penitia Pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal itu juga, segera :

a. Menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan Calon Kepala Desa.

b. Membuka kotak, menghitung jumlah suara yang masuk setalah diteliti dengan disaksikan saksi dan para Calon Kepala Desa.

c. Mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menandatangai Berita Acara perhitungan suara bersama-sama dengan Calon Kepala Desa.

d. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara.

Pasal 16

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia Pemilihan Kepala

Desa berkewajiban untuk menjamin agar pemilihan Kepala Desa lancer, tertib, aman dan teratur.

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menjaga agar tiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 17

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang, maka Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

(3) Apabila Calon Kepala Desa 1 (satu) orang memperoleh suara kurang dari 50% ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, maka dinyatakan gugur dan diadakan pemilihan ulang.

Pasal 18

(1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 16

ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan dan Berita Acara dari Panitia Pemilihan.

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan Calon Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan segera mengirimkan Kepurusan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Daerah tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

(3) Kepala Daerah menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.

(4) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa diberikan Petikan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Pasal ini.

37

BAB VII

PEMILIHAN ULANG

Pasal 19

(1) Bagi Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagimana dimaksud dalam pasal 15 lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan Pemilihan Ulang.

(2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandantangan Berita Acara Pemilihan.

(3) Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini juga berlaku bagi calon Kepala Desa tunggal yang memperoleh suara sama dengan kotak kosong.

Pasal 20

Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakan pemilihan Ulang atau Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan pertama.

BAB VIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN

Pasal 21

(1) Pengaduan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Penetapan Hasil Pemungutan Suara;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;

(3) Penyelesaian keberatan harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan keberatan;

(4) Putusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat Final.

BAB IX

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 22

(1) Badan Permusyawaratan Desa harus menyampaikan Keputusan

penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

(2) Camat wajib menyampaikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari.

(3) Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat –

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Berita Acara dan laporan pelaksanaan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini.

(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dirunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari masyarakat dan atau LSM tentang adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan dan laporan dimaksud dapat dipertanggung jawabkan.

(5) Dalam hal Pegaeai Negeri/TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 Peraturan Daerah ini terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri/TNI/POLRI.

Pasal 23

(1) Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada waktu akhir Jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal Pelantikan.

(2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan –alasan yang dapat dipertangung jawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhir jabatan Kepala Desa bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Pasal 24

(1) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pencasila sebagai Dasar Negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Kesatuan Republik Indoneia”.

(2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Kepala Desa yang bersangkutan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah melaksanakan serah terima jabatan.

BAB X MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 25

(1) Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan.

(2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali pada masa jabatan berikutnya.

BAB XI

TUGAS,WEWENANG, KEWAJIBAN KEPALA DESA Pasal 26

(1) Tugas Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintah

Desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. (2) Wewenang Kepala Desa adalah :

a. Memimpin penyelanggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama BPD;

b. Mengajukan rancangan Peraturan Kepala Desa; c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan

bersama BPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. Mebina Kehidupan Masyarakat Desa; f. Mebina Perekonomian Desa; g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan. (3) Kewajiban Kepala Desa adalah :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Rebublik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat desa; d. Melaksanakan kehidupan demokratis; e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas

dari kolusi, korupsi dan nepotisme; f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan

Desa; g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan; h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik; i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

desa; j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa; l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adapt

istiadat; n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

BAB XII

PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA Pasal 27

(1) Selain kewajiban sebagimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3) Kepala

Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

41

pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) sekali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan sebagai pembinaan lebih lanjut.

(6) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB XIII LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 28

Kepala Desa dilarang :

a. Menjadi pengurus Partai Politik; b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga

kemasyarakatan di desa yang bersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum; e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;

g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan. h. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi

kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.

i. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepentingannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 29

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah ada

persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Hal-hal yang dikecualikan dalam ketentuan sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) adalah : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan. b. Dituduh telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan

hukuman pidana mati.

42

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan

secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 30 (1) Kepala Desa berhenti karena :

a. Meninggal Dunia; b. Permintaan sendiri; c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkalenjutan atau

berhalangan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Kepala Desa; d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. Tidak melaksankaan kewajiban Kepala Desa dan/atau; f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat 2 huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh ⅔ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak usul diterima;

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.

Pasal 31

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hokum tetap;

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Kepala Desa yang melakukan tugasnya sehingga merugikan Negara dan Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hokum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang

43

bersangkutan dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 33

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 28 ayat (1) dan pasal 29, setelah melalui proses peradilaan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, maka Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan untuk mencabut Surat Kepala Daerah tentang pemberhentian sementara dan Kepala Daerah merehabilitasi nama baik Kepala Desa dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan;

(3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan Pengadilan tingkat Pertama upaya dimaksud belum selesai, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

BAB XV PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 34

(1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), Sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (20 dan pasal 19, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Pengangkatan Pejabat (PJ) Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Desa dari Perangkat Desa yang bersangkutan dan dipandang mampu;

(4) Masa Jabatan Pejabat (PJ) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palinge lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

(5) Tugas, Wewenang, hak dan kewajiban Pejabat (PJ) Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan selama 12 (dua belas) hari kerja atau lebih, maka Sekretaris Desa atau perangkat Desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai yang mewakili Kepala Desa;

(2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan usul dari kepala Desa dengan mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XVI BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 36

(1) Biaya Pemilihan mulai dari penyaringan calon, sampai dengan pelantikan Kepala Desa dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(2) Besaran biaya Pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atas usul Panitia Pemilihan.

BAB XVII TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 37

Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelangagran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

45

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di: Nanga Bulik Pada Tanggal: 6 November 2007

WAKIL BUPATI LAMANDAU

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik Pada Tanggal : 6 November 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. MARUKAN NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2007 NOMOR 05 SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72

tentang Desa sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga setempat yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dimana seorang Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diatur tentang prosedur dan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Dalam hal ini BPD mempunyai kewenangan untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas untuk menjaring dan menyeleksi bakal calon Kepala Desa serta melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Semua warga masyarakat diperbolehkan menjadi pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bakal calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Calon Kepala Desa yang mempunyai jumlah suara terbanyak ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih dan dibuat berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan.

II. PANJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa”

adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat,

tokoh agama, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 5 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan atas

pengumuman tentang Daftar Pemilih Sementara disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa

49

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam

arti taat menjalankan kewajiban agamanya Huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah

terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10

(sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat”

adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk

50

Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan

Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

51

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 15 Huruf a Bentuk, jenis dan model berita acara jalannya

pemungutan suara akan diatur dalam Peraturan Bupati Huruf b Cukup jelas Huruf c Bentuk, jenis dan model berita acara hasil pemungutan

suara akan diatur dalam Peraturan Bupati Huruf d Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain

pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas

53

Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan “mengordinasikan

pembangunan desa secara partisipatif” adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat

dibantu oleh lembaga adat desa Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaran pemerintahan

desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keternagan seluruh proses

54

55

pelaksanaan peraturan-peratura desa termasuk APBDes. Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sangsi

dan/atau penghargaan Ayat (6) Yang dimaskud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan

pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c Cukup jelas Huruf d Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan

dengan Keputusan Pengadilan Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 05 Seri D

57