PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan...

17
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN JEMBRANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a bahwa keberadaan lahan pertanian di Kabupaten Jembrana terbatas, sehingga perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan; b. bahwa pemandangan alam yang indah merupakan salah satu faktor daya tarik pariwisata bagi Pulau Bali pada umumnya dan Kabupaten Jembrana pada khususnya, perlu dilestarikan; c. bahwa sesuai tuntutan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Jembrana semakin banyak memerlukan lokasi baik untuk pemukiman, sarana umum, industri dan kegiatan perekonomian lainnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan jalur hijau dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

Transcript of PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan...

Page 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANANOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a bahwa keberadaan lahan pertanian di KabupatenJembrana terbatas, sehingga perlu dioptimalkanpemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat sertadalam rangka mempertahankan ketahanan pangan;

b. bahwa pemandangan alam yang indah merupakan salahsatu faktor daya tarik pariwisata bagi Pulau Bali padaumumnya dan Kabupaten Jembrana pada khususnya,perlu dilestarikan;

c. bahwa sesuai tuntutan dan perkembangan pembangunandi Kabupaten Jembrana semakin banyak memerlukanlokasi baik untuk pemukiman, sarana umum, industri dankegiatan perekonomian lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b danhuruf c, perlu menetapkan jalur hijau dengan PeraturanDaerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di DaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa TenggaraTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang PeraturanDasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3186);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3409);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3501);

Page 2: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentangJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985Nomor 37, tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3294);

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor4 Tahun1996 tentang Rencana Tata Ruang PropinsiDaerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah PropinsiDaerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri CNomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat. I Bali Nomor 4 Tahun 1999(Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 37Seri C Nomor 5 );

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANAdan

BUPATI JEMBRANA

Page 3: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN JALURHIJAU DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

5. Jalur Hijau adalah suatu hamparan tanah yang luas dan hijau yang ditetapkanoleh Pemerintah Daerah sebagai Areal yang tidak boleh didirikan bangunan.

6. Bangunan Umum adalah bangunan-bangunan yang dipergunakan untukkepentingan umum dan yang mempunyai fungsi social.

7. Bangunan adalah konstruksi teknis yanng dibangun atau diletakkan, ataumelayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada,diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunangedung dan atau bukan gedung.

BAB IIPENETAPAN LOKASI JALUR HIJAU

Pasal 2

Lokasi yang ditetapkan sebagai jalur hijau adalah :

A. JALAN JURUSAN DENPASAR - GILIMANUK

1. Desa Pangyangan

a. Sebelah kanan jalan pemandangan pegunungan dan sawah produktif dari,Km. Denpasar 63.578 sampai dengan Km. Denpasar 64.624, sepanjang1.002 M’ dengan kedalaman 200 M’.

b. Sebelah kiri jalan pemandangan sawah produktif dan pantai dari Km.Denpasar 63.251 sampai dengan Km. Denpasar 64.816, sepanjang 1.565M dengan kedalaman sebatas pantai.

2. Desa Yeh SumbulSebelah kanan jalan pemandangan pegunungan dan sawah produktif dari Km.Denpasar 74.676 sampai dengan Km. Denpasar 74.876 sepanjang 200 M’dengan kedalaman 200 M’

Page 4: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

4

3. Desa Yeh Embang Kangin dan Yeh Embang

a. Sebelah kiri jalan pemandangan pantai dan untuk kesucian puraRambutsiwi dari Km. Denpasar 76.137 sampai dengan Km. Denpasar79.526 sepanjang 3.389 M’ dengan kedalaman sebatas pantai.

b. Sebelah kanan jalan, pemandangan dan sawah produktif dari Km.Denpasar 76.568 sampai dengan Km. Denpasar 77.903 sepanjang 1.335M’ dan Km. Denpasar 78.162 sampai dengan Km. Denpasar 78.640sepanjang 475 M’;

4. Desa Penyaringan

a. Sebelah kiri jalan pemandangan pantai dan sawah produktif dari, Km.Denpasar 81.256 sampai dengan Km. Denpasar 83.693, sepanjang 2.435M’ dengan kedalaman sebatas pantai.

b. Sebelah kanan jalan, pemandangan pegunungan dan sawah produktif dariKm. Denpasar 82.215 sampai dengan Km. Denpasar 83.673, sepanjang1.458 M’ dengan kedalaman 200 M’

5. Desa Mendoyo Dauh Tukad

a. Sebelah kanan jalan, pemandangan pegunungan dan sawah produktif dariKm. Denpasar 90.620 sampai dengan Km. Denpasar 91.337, sepanjang717 M’ dengan kedalaman 200 M’.

b. Sebelah kiri jalan, pemandangan sawah produktif dari Km. Denpasar90.575 sampai dengan Km. Denpasar 91.337, sepanjang 762 M’ dengankedalaman 200 M’

6. Desa Dangin Tukadaya

Sebelah kanan jalan, pemandangan pegunungan dan sawah produktif dari Km.Denpasar 91.980 sampai dengan Km. Denpasar 92.318 sepanjang 338 M’dengan kedalaman 200 M’

7. Kelurahan Dauh Waru

a. Di sebelah kanan jalan, pemandangan pegunungan dan untuk kesucianPura Jagatnatha dari Km. Denpasar 93.612 sampai dengan Km. Denpasar93.820 sepanjang 208 M dengan kedalaman 300 M.

b. Sebelah kiri jalan, pemandangan sawah produktif dari Km. Denpasar93.742 sampai dengan Km. Denpasar 94.018 sepanjang 276 M’ dengankedalaman 50 M’.

8. Desa Kaliakah

a. Sebelah kanan jalan, pemandangan pegunungan dan kesucian Pura dandari Km. Denpasar 97.160 sampai dengan Km. Denpasar 97.910Sepanjang 760 M’ dengan kedalaman 300 M’

Page 5: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

5

b. Sebelah kanan jalan, pemandangan pegunungan dan sawah, dari Km.Denpasar 100.945 sampai dengan Km. Denpasar 101.226 sepanjang281 M’ dengan kedalaman 200 M’

B. JALAN JURUSAN TEGALCANGKRING – DLOD BERAWAH.

Desa Tegalcangkring

a. Sebelah kanan jalan, pemandangan pegunungan dan sawah produktif dariKm. Denpasar 88.271 sampai dengan Km. Denpasar 89.582 Sepanjang1.311 Km dengan kedalaman 200 M’.

b. Sebelah kiri jalan, pemandangan pegunungan dan sawah produktif dariKm. Denpasar 88.417 sampai dengan Km. Denpasar 89.582 sepanjang1.165 Km dengan kedalaman 200 M’

Pasal 3

Gambar atau peta lokasi jalur hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantumdalam lampiran Perda ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB IIILARANGAN MEMBANGUN

Pasal 4

(1) Di lokasi yang ditetapkan sebagai Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 Peraturan Daerah ini dilarang mendirikan bangunan.

(2) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati.

BAB IVKETENTUAN PIDANA

Pasal 5

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulanatau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VKETENTUAN PENYIDIKAN

Page 6: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

6

Pasal 6

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidanapenyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerahini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan,para penyidik sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dan dibantu oleh Tim Yustisi Kabupaten Jembrana berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakpidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadiaan danmelakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal daritersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya denganpemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk daripenyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebutbukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikmemberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka ataukeluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Bangunan yang ada sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah ini, Kepada Pemilikdilarang mengadakan perluasan bangunan dan diwajibkan menanami perkarangannyadengan pohon-pohon penghijauan atau tanaman perindang lainnya serta diwajibkanmencari Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penetapan JalurHijau dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dinyatakan tidakberlaku lagi.

Page 7: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

7

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan PengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenJembrana.

Ditetapkan di Negarapada tanggal 24 Mei 2006

Diundangkan di Negarapada Tanggal 29 Mei 2006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 11

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I GDE SUINAYA

ttd

ttd

Page 8: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

8

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN JALUR HIJAU DI KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jembrana, semakin hari,semakin pesat perkembangannya. Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhanpembangunan ini, perlu adanya suatu pengendalian, sehingga tetap terjagaadanya keseimbangan alam. Disamping adanya suatu keseimbangan, bahwalingkungan yang hijau adalah merupakan suatu keindahan alam yang perludipertahannkan dan dilestarikan.

Untuk mencegah agar tidak terjadi berkurangnya keseimbangan alam,serta berkurangnya lahan-lahan hijau, utamanya lahan hijau yang berfungsisebagai sawah, maka perlu diadakan pengaturan, dan penertiban penggunaanlahan.

Untuk mewujudkan kondisi seperti tersebut di atas, perlu ditetapkanPeraturan Daerah yang mengatur penggunaan lahan, utamanya penetapan lahanjalur hijau

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 11.

Page 9: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

I. JALUR HIJAU DESA PANGYANGANKETERANGANI. Desa Pangyangan ( 47 Buah)

a. Disebelah kanan jalan ( 9 buah)Km Denpasar 63.578 s/dKm. Denpasar 64.5801. I Wayan Jendra2. I Wayan Mudita3. I Wayan Sunastra4. Men Widani5. I Ketut Suantra6. Sukaya, SH7. I Nengah Suwitra, SH8. I Made Widia9. I Nyoman Sudira

b. Disebelah kiri jalan ( 38 buah)Km Denpasar 63.251 s/dKm Denpasar64.8161. I Made Sujana2. I Nyoman Wirata3. I Wayan Arya Suta4. I Wayan Waken5. I Ketut Tekcn6. Warung Kartika7. I Putu Aryanta8. I Nyoman Sukirta9. I Gede Ardika,10. Balai Kelompok UD.

Cempaka Tani11. I Made Darma Putra .12. I Wayan Sudiasa .13. I Nyoman Suci Wardana14. I Wayan Dwita .15. Pura Subak.16. I Putu Suardana .17. I Nyoman Sukarma.18. I Ketut Sucipta .19. I Wayan Sulandra20. I Ketut Sukarta21. I Nyoman Fuji22. I Nengah Suwitra, SH23. I Kadek Artama24. I Nyoman Muliana25. I Ketut Ardana26. I Wayan Nesra27. I Wayan Ardiana28. I Wayan Mandra29. I Ketut Sulandra30. Pak. Dewa31. Ni Kade Dwita32. I Ketut Wirka33. I Ketut Tunas34. I Nyoman Winastra35. I Dewa Putu Surya Kencana36. Bangunan Walet37. Bangunan Walet38. I Wayan Sulantra

Page 10: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

10

II. JALUR HIJAU DESA YEH SUMBUL

KETERANGANII. Desa Yeh Sumbul (4 Buah)

Sebelah kanan jalan (4 Buah)Km. Denpasar 74.676 s/dKm. Denpasar 74.876.1. Pak Sukemi2. Sukemi3. Sukari4. Suwardi

Page 11: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

11

III. JALUR HIJAU DESA YEHEMBANG KANGIN & YEHEMBANG

KETERANGAN

III. Desa Yehembang KanginDesa Yeh Embang (81 Buah)a. Sebelah kanan jalan (20 Buah)

Km. Denpasar 76.568 s/dKm. Denpasar 77.903 danKm. Denpasar 78.162 s/dKm. Denpasar 78.6401.Gunawan2.Kantor BPP Kec. Mendoyo3.Agung Gde Jasa4.Cina5. Ibu Griya6. I Nyoman Dana Yasa7. I Nengah Dana8. I Nengah Wendra

9. I Komang Widiana10. I WayanWetra11. Ibu Sunarmi ( Jas )12. IKetutMudra13. I Ketut Sueden14. I Ketut Sentra15. IGedeMastra16. RM. SariAsih17. I Made Sri Adi Utama18. I Gst Ngurah Ketut Suparta19. Ida bagus Putu Artana20. Gusti Putu Lotra

b.Sebelah kiri jalan ( 61 Buah)Km. Denpasar 76.137 s/dKm. Denpasar 76.5261. Made Supriad2. Gede Norden3. I Ketut Denok4. IKetutWidana5. I Ketut Windra6. Nyoman Dandra7. Nyoman Gindra8. Kade Suardi9. Desak Putu Madri10. Wahono

11. Nyoman Nendra12. Ngurah Ngawidana13. Ngurah Gadra14. Nyoman Wanta15. Pesanggrahan Pr.Rambut Siwi16. Ratu Aji Djarum17. I MadeWeda18. I Gusti Komang Wespa19. Bapak Dewa Wiratmana20. Ida Bagus Yatmika21. I Nengah Catra22. I Nyoman Watra23. I Nyoman Watra

24. I Nyoman Widana25. I Ketut Sweca26. I Putu Gablor27. Ni Ketut Lastri28. I Wayan Wasa29. I Wayan Sukadana30. I Gusti Ketut Suatra31. Bapak Komang32. I Nengah Swela33. Mas Nur34. Lilik Winarti35. Tjia Lie Tjien36. Budi Prayitno

37. Mas Nur38. POM Bensin39. I Ketut Wiasa40. I Nyoman Narma41. Made Suarma42. I Ketut Wirama43. I Ketut Nundra44. I Ketut Sinda45. I Made Pariama46. Sayu Putu Danu47. I Ketut Kandra48. I Komang Sudayania49. I Ketut Sumawan

50. I Ketut Sumawan51. Dewa Komang Budiana52. Gede Suartama53. Wayan Naryawa54. Nengah Dania55. Komang Budiadi56. I Made Sidia57. Kusuma Hadi58. Gusti Aji Tama59. Gusti Made Oka60. Gusti Nyoman Putra61. Rumah Semi Permanen

Page 12: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

12

IV. JALUR HIJAU DESA PENYARINGAN

KETERANGAN

IV. Desa Penyaringan (41 Buah)a. Sebelah kanan jalan (3 Buah)

Km. Denpasar 82.215 s/dKm. Denpasar 83.6731. Ida Bagus Suyasa2. Mohammad3. Ketut Sarni

b.Sebelah kiri jalan ( 38 Buah )1. I Gusti Ngurah Mandi2. PakSudar3. Pan Suedi4. I Gusti Ngurah Wiyasa5. I Gusti Ngurah Suarya6. I Made Tegeg7. I Wayan Mudia8. I Wayan Suela9. I KetutTarma10. Balai Tempek.11. Made Suarma12. Wayan Dasta

13. A.A Putra Wiadnyana14. Ketut Arsana15. Pan Jebu16. I Ketut Sadia17. I KetulSila18. Ketut Sumariana19. Nengah Sirpa20. Ketut Dama21. Putu Suwirya22. Putu Sudiarta23. Nyoman Sadra24. Nyoman Sedana25. Setiawan Wangun

26. Wayan Daster27. Sutirta28. Wayan Sugita29. Kami ana30. Nyoman Ardika31. Wayan Sudiana32. Aji Kele33. Wayan Wandia34. Ketul Darna35. I Ketut Ardita36. Nengah Kari37. Nyoman Ariawan38. Ketut Budiasa

Page 13: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

13

V. JALUR HIJAU DESA MENDOYO DAUH TUKAD

KETERANGAN

V. Desa Mendoyo Dauh Tukad (2 Buah )a. Sebelah kanan jalan ( 1 Buah )

Km. Denpasar 90.620 s/d Km. Denpasar 91.3371. Ida Bagus Putu Bandra

b. Sebelah kiri jalan ( 1 Buah )Km. Denpasar 90.575 s/d Km. Denpasar 91.3371. Pompa Bensin

Page 14: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

14

VI. JALUR HIJAU DESA DANGIN TUKADAYA

KETERANGAN

VI. Desa Dangin Tukadaya (1 Buah )a. Sebelah kanan jalan ( 1 Buah )

Km. Denpasar 91.980 s/d Km. Denpasar 92.3181. Rumah Makan Tiga Putra

Page 15: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

15

VII. JALUR HIJAU KELURAHAN DAUH WARU

KETERANGAN

VII. Kelurahan Dauhwaru (4 Buah )a. Sebelah kanan jalan ( 1 Buah )

Km. Denpasar 93.612 s/dKm. Denpasar 93.8201. Pura Jagatnatha2. Warung Hita Boga3. Percetakan Aksara (milik Made Gatra

b. Sebelah kanan jalan ( 0 Buah )Km. Denpasar 94.410 s/dKm. Denpasar 94.486

c. Sebelah kiri jalan ( 1 Buah )Km. Denpasar 93.742 s/dKm. Denpasar 94.0181. Pondasi Bangunan

Page 16: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

16

VIII. JALUR HIJAU DESA KALIAKAH

KETERANGAN

VIII. Desa Kaliakah (2 Buah )a. Sebelah kanan jalan ( 2 Buah )

Km. Denpasar 97.160 s/dKm. Denpasar 97.9201. Pura Subak2. SPBU

b. Sebelah kanan jalan ( 0 Buah )Km. Denpasar 100.945 s/dKm. Denpasar 101.226

Page 17: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

17

IX JALUR HIJAU JALAN JURUSAN TEGALCANGKRING – DELOD BERAWAH

KETERANGAN

IX Jalan Jurusan Tegalcangkring –Delod Berawah ( 1 Buah )a. Sebelah timur jalan ( 0 Buah )

Km. Denpasar 88.417 s/dKm. Denpasar 89.582

b. Sebelah barat jalan ( 1 Buah )Km. Denpasar 88.271 s/dKm. Denpasar 89.5821. Dewa Putu Darsana