PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 91 TAHUN 2016 … · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
Transcript of PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 91 TAHUN 2016 … · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 9 1 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR
BUPATI GIANYAR
PROVINSI BAL I
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELTIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A
BUPATI GIANYAR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Gianyar.
Mengingat : 1.
2.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I I dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bal i , Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kal i , terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian dan Pengembangan, Penerapan I lmu
Pengetahuan dan Teknologi( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4219 );
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Eva luas i Pelaksanaan Rencana Pembngunan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan
Pengendalian, dan Eva luas i Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA K E R J A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
GIANYAR.
B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupat i in i yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupat i adalah Bupat i Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat i dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan Kementerian
Negara dan penyelenggaran Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.
B A B I I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati .
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan
Pasal 3
Badan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyusunan
perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan untuk
membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan
penelitian pengembangan;
b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
c. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian
pengembangan;
d. pemberian pembinaan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan
pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
e. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang
perencanaan pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan;
f. pelaksanaan administrasi badan; dan
g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .
B A B I I I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
a. Sekretariat;
b. Bidang Penyusunan Program;
c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi ;
d. Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
e. Bidang Pengembangan Potensi Wilayah;
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
g. UPT; dan
h. Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. Sekretariat Badan:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Bidang Penyusunan Program:
1. Sub. Bidang Perencanaan Daerah;
2. Sub. Bidang Perencanaan Sektoral; dan
3. Sub. Bidang Sistem Informasi Perencanaan.
c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi :
1. Sub. Bidang Pengendalian dan Eva luas i Perencanaan
Pembangunan Daerah;
2. Sub. Bidang Pengendalian dan Eva luas i Perencanaan
Pembangunan Sektoral; dan
3. Sub. Bidang Pelaporan:
d. Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan:
1. Sub. Bidang Tata Praja ;
2. Sub. Bidang Ekonomi; dan
3. Sub. Bidang Sosial Budaya.
e. Bidang Pengembangan Potensi Wilayah:
1. Sub. Bidang Penyusunan Regulasi Pengembangan Wilayah;
2. Sub. Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah; dan
3. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Wilayah.
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan:
1. Sub. Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
2. Sub. Bidang Eva luas i Kebijakan Pembangunan; dan
3. Sub. Bidang Inovasi dan Kreativitas Pembangunan.
g. UPT
h. Jabatan Fungsional.
(3) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini .
B A B IV
SEKRETAR IA T BADAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 6
(1) Sekretariat Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan.
Pasal 7
Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada se luruh unit organisasi Badan.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan koordinasi kegiatan, penyusunan rencana program dan
anggaran organisasi di lingkungan Badan;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
kegiatan Badan;
d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, milik negara dan
layanan pengadaan barang/jasa;
e. pelaksanaan administrasi Badan;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran
Badan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9
Sekretariat terdiri atas :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bagian Ketiga
Sub Bagian Perencanaan
Pasal 10
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja utama,
pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Badan.
Pasal 11
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub
Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Badan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perubahan rencana, program dan anggaran Badan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan indikator kinerja utama Badan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian
pelaksanaan rencana, program dan anggaran Badan;
e. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan laporan pelaksanaan
rencana, program, anggaran dan akuntabilitas kinerja Badan;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Perencanaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.
Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan
Pasal 12
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan, barang mil ik daerah, milik negara dan layanan pengadaan
barang/jasa di Badan.
Pasal 13
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan,
pengelolaan akuntansi , u rusan perbendaharaan dan pelaporan
keuangan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan
barang/jasa;
c. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan
penyelesaian kerugian daerah;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.
Bagian Kelima
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 14
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi
dan kepegawaian di Badan.
Pasa l15
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan
dan dokumentasi;
b. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan
perlengkapan Badan;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum,
pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;
d. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan
peningkatan kompetensi pegawai;
e. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis
kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata
laksana Badan;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
g. pelaksanaan fungsi lainnya yang ditugaskan oleh sekretaris Badan.
B A B V
BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 16
(1) Bidang Penyusunan Program berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 17
Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan daerah,
perencanaan sektoral dan sistem informasi perencanaan.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Bidang Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perencanaan
daerah, perencanaan sektoral dan sistem informasi perencanaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan daerah, perencanaan
sektoral dan sistem informasi perencanaan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, di bidang perencanaan daerah,
perencanaan sektoral dan sistem informasi perencanaan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan
daerah, perencanaan sektoral dan sistem informasi perencanaan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan daerah,
perencanaan sektoral dan sistem informasi perencanaan;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Penyusunan Program; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 19
Bidang Penyusunan Program terdiri atas :
1. Sub Bidang Perencanaan Daerah;
2. Sub Bidang Perencanaan Sektoral; dan
3. Sub Bidang Sistem Informasi Perencanaan.
Bagian Ketiga
Sub Bidang Perencanaan Daerah
Pasal 20
Sub Bidang Perencanaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan daerah.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub
Bidang Perencanaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran perencanaan daerah;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria perencanaan daerah;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan daerah;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan daerah;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Perencanaan Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan Kepala Bidang Penyusunan Program.
Bagian Keempat
Sub Bidang Perencanaan Sektoral
Pasal 22
Sub Bidang Perencanaan Sektoral mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan perencanaan sektoral.
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub
Bidang Perencanaan Sektoral menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran perencanaan sektoral;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perencanaan
sektoral;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria perencanaan sektoral;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang perencanaan sektoral;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang perencanaan pembangunan sektoral;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sektoral; Dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Penyusunan Program.
Bagian Kelima
Sub Bidang Sistem Informasi Perencanaan
Pasal 24
Sub Bidang Sistem Informasi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
Pasal 25
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub
Bidang Sistem Informasi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang sistem informasi perencanaan pembangunan
daerah;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah; Dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Penyusunan
Program.
B A B V I
BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 26
(1) Bidang Pengendalian dan Eva luas i berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Pengendalian dan Eva luas i dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 27
Bidang Pengendalian dan Eva luas i mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan sektoral dan pelaporan .
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Bidang Pengendalian dan Eva luas i menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengendalian
dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan sektoral dan pelaporan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan sektoral dan pelaporan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, di bidang pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pengendaban dan evaluasi
perencanaan pembangunan sektoral dan pelaporan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan sektoral dan pelaporan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan sektoral dan pelaporan;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian dan Eva luas i ; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 29
Bidang Pengendaban dan Eva luas i terdiri atas :
1. Sub Bidang Pengendaban dan Eva luas i Perencanaan Pembangunan
Daerah;
2. Sub Bidang Pengendaban dan Eva luas i Perencanaan Pembangunan
Sektoral;
3. Sub Bidang Pelaporan.
Bagian Ketiga
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluas i Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 30
Sub Bidang Pengendalian dan Eva luas i Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub
Bidang Pengendaban dan Eva luas i Perencanaan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pengendaban dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengendaban
dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria pengendaban dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengendaban dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pengendaban dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pengendalian Dan Eva luas i
Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian
dan Evaluasi .
Bagian Keempat
Sub Bidang Pengendalian dan Eva luas i Perencanaan Pembangunan
Sektoral
Pasa l32
Sub Bidang Pengendalian dan Eva luas i Perencanaan Pembangunan
Sektoral mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan sektoral.
Pasal 33
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub
Bidang Pengendalian dan Eva luas i Perencanaan Pembangunan Sektoral
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
sektoral;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengendalian
dan evaluasi perencanaan pembangunan sektoral;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
sektoral;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan sektoral;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sektoral;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pengendalian Dan Evaluas i
Perencanaan Pembangunan Sektoral; dan
g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan Kepala Bidang Pengendaban
dan Evaluas i .
Bagian Kelima
Sub Bidang Pelaporan
Pasal 34
Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pelaporan.
Pasal 35
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub
Bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pelaporan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pelaporan;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria pelaporan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pelaporan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pelaporan;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan Kepala Bidang Pengendaban
dan Evaluasi .
B A B V I I
BIDANG SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 36
(1) Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh
Kepala Bidang.
Pasal 37
Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
praja, ekonomi dan sosial budaya.
Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang tata praja,
ekonomi dan sosial budaya;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata praja, ekonomi dan sosial
budaya;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, di bidang tata praja, ekonomi
dan sosial budaya;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata praja,
ekonomi dan sosial budaya;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata praja, ekonomi dan
sosial budaya;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 39
Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan terdiri atas :
1. Sub Bidang Tata Praja;
2. Sub Bidang Ekonomi;
3. Sub Bidang Sosial Budaya;
Bagian Ketiga
Sub Bidang Tata Praja
Pasal 40
Sub Bidang Tata Praja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang tata praja .
Pasal 41
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub.
Bidang Tata Praja menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran tata praja ;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan tata praja ;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria tata praja ;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang tata praja ;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang tata praja ;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Tata Praja ; dan
g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan Kepala Bidang Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan.
Bagian Keempat
Sub Bidang Ekonomi
Pasal 42
Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang
ekonomi.
Pasal 43
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Sub
Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran ekonomi;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ekonomi ;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria ekonomi;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekonomi;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Ekonomi ; dan
g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan Kepala Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan.
Bagian Kelima
Sub Bidang Sosial Budaya
Pasa l44
Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sosial budaya.
Pasa l45
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub
Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran sosial budaya;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan sosial budaya;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria sosial budaya;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang sosial budaya;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang sosial budaya;
f. pelaksanaan administrasi Sub Sosial Budaya; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan.
B A B VII I
BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 46
(1) Bidang Pengembangan Potensi Wilayah berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Bidang Pengembangan Potensi Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang.
Pasal 47
Bidang Pengembangan Potensi Wilayah mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyusunan regulasi pengembangan wilayah, pemetaan pengembangan
wilayah dan pengembangan potensi wilayah.
Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Bidang Pengembangan Potensi Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang penyusunan
regulasi pengembangan wilayah, pemetaan pengembangan wilayah dan
pengembangan potensi wilayah;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan regulasi pengembangan
wilayah, pemetaan pengembangan wilayah dan pengembangan potensi
wilayah;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, di bidang penyusunan regulasi
pengembangan wilayah, pemetaan pengembangan wilayah dan
pengembangan potensi wilayah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan
regulasi pengembangan wilayah, pemetaan pengembangan wilayah dan
pengembangan potensi wilayah;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan regulasi
pengembangan wilayah, pemetaan pengembangan wilayah dan
pengembangan potensi wilayah;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Potensi Wilayah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 49
Bidang Pengembangan Potensi Wilayah terdiri atas :
1. Sub Bidang Penyusunan Regulasi Pengembangan Wilayah;
2. Sub Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Potensi Wilayah.
Bagian Ketiga
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
Pasal 50
Sub Bidang Penyusunan Regulasi Pengembangan Wilayah mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan regulasi pengembangan wilayah.
Pasal 51
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Sub
Bidang Penyusunan Regulasi Pengembangan Wilayah menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran penyusunan regulasi pengembangan wilayah;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penyusunan
regulasi pengembangan wilayah;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria penyusunan regulasi pengembangan wilayah;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penyusunan regulasi pengembangan wilayah;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan regulasi pengembangan wilayah;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Penyusunan Regulasi Pengembangan Wilayah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Potensi Wilayah.
Bagian Keempat
Sub Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah
Pasal 52
Sub Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan pemetaan pengembangan wilayah.
Pasal 53
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sub
Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pemetaan pengembangan wilayah;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemetaan
pengembangan wilayah;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria pemetaan pengembangan wilayah;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pemetaan pengembangan wilayah;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pemetaan pengembangan wilayah;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan
Potensi Wilayah.
Bagian Kelima
Sub Bidang Pengembangan Potensi Wilayah
Pasal 54
Sub Bidang Pengembangan Potensi Wilayah mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan potensi wilayah.
Pasal 55
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Sub
Bidang Pengembangan Potensi Wilayah menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran pengembangan potensi wilayah;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
pengembangan potensi wilayah;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria pengembangan potensi wilayah;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan potensi wilayah;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pengembangan potensi wilayah;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Pengembangan Potensi Wilayah;
dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan
Potensi Wilayah.
B A B IX
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 56
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan
(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang
Pasal 57
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang data, informasi
pembangunan, evaluasi kebijakan pembangunan, inovasi dan kreativitas
pembangunan .
Pasal 58
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,
Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang data, informasi
pembangunan, evaluasi kebijakan pembangunan, inovasi dan
kreativitas pembangunan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang data, informasi pembangunan,
evaluasi kebijakan pembangunan, inovasi dan kreativitas
pembangunan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, di bidang data, informasi
pembangunan, evaluasi kebijakan pembangunan, inovasi dan
kreativitas pembangunan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data, informasi
pembangunan, evaluasi kebijakan pembangunan, inovasi dan
kreativitas pembangunan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang data, informasi
pembangunan, evaluasi kebijakan pembangunan, inovasi dan
kreativitas pembangunan;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 59
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
1. Sub. Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
2. Sub. Bidang Eva luas i Kebijakan Pembangunan; dan
3. Sub. Bidang Inovasi dan Kreativitas Pembangunan.
Bagian Ketiga
Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan
Pasal 60
Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan data dan informasi pembangunan.
Pasal 61
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Sub
Bidang Data dan Informasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran data dan informasi pembangunan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan data dan
informasi pembangunan;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria data dan informasi pembangunan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang data dan informasi pembangunan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi pembangunan;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
Bagian Keempat
Sub Bidang Evaluas i Kebijakan Pembangunan
Pasal 62
Sub Bidang Evaluas i Kebijakan Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan evaluasi kebijakan pembangunan.
Pasal 63
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Sub
Bidang Eva luas i Kebijakan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran evaluasi kebijakan pembangunan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi
kebijakan pembangunan;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria evaluasi kebijakan pembangunan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang evaluasi kebijakan pembangunan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang evaluasi kebijakan pembangunan;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang evaluasi kebijakan
pembangunan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
Bagian Kelima
Sub Bidang Inovasi dan Kreativitas Pembangunan
Pasal 64
Sub Bidang Inovasi dan Kreativitas Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan inovasi dan kreativitas pembangunan.
Pasal 65
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Sub
Bidang Inovasi dan Kreativitas Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan
anggaran inovasi dan kreativitas pembangunan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan inovasi dan kreativitas pembangunan;
c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur
dan kreteria inovasi dan kreativitas pembangunan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang inovasi dan kreativitas pembangunan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inovasi dan kreativitas pembangunan;
f. pelaksanaan administrasi Sub Bidang Inovasi Dan Kreativitas
Pembangunan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
B A B X
UPT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 66
(1) UPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) UPT Badan dipimpin oleh Kepala UPT.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 67
UPT Badan terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha.
B A B X I
JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 68
Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.
Pasal 69
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 70
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan.
Bagian Kedua
Jabatan Fungsional
Pasal 71
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdiri atas :
a. Jaba tan Fungsional Arsiparis;
b. Jaba tan Fungsional Analis Kebijakan;
c. Jaba tan Fungsional Auditor;
d. Jaba tan Fungsional Pengadaan Barang/ J a s a ;
e. Jaba tan Fungsional Perencanaan; dan
f. Jabatan Fungsional Pustakawan.
Pasal 72
Masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh
Kepala Badan.
B A B X I I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73
Peraturan Bupat i in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gianyar.
Ditetapkan di Gianyar pada tanggal 14 Desember 2016
A.A. G D E AGUNG BHARATA
Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 14 Desember 2016
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GIANYAR,
DEWA MADE APRAMANA
B E R I T A DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 91
LAM PI RAN PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR : 91 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 D E S E M B E R 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA K E R J A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
KABUPATEN GIANYAR.
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR
Kelompok Jaba tan
Fungsional
Badan
Bidang
Penyusunan Program
Sub Bidang Perencanaan
Daerah
Sub Bidang Perencanaan
Sektoral
Sub Bidang
Sistem Informasi
Perencanaan
Bidang
Pengendalian dan
Eva luas i
Sub Bidang
Pengendalian dan
Eva luas i Perencanaan
Pembangunan Daerah
Sub Bidang
Pengendalian dan
Eva luas i Perencanaan
Pembangunan Sektoral
Sub Bidang
Pelaporan
Sekretariat Badan
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian
Keuangan
Bidang
S inkronisas i Perencanaan
Pembangunan
Sub Bidang
Ta ta Praja
Sub Bidang
Ekonomi
Sub Bidang
Sosial Budaya
Bidang
Pengembangan Potensi
Wi layah
Sub Bidang
Penyusunan Regulasi
Pengembangan Wilayah
Sub Bidang
Pemetaan Pengembangan
Wilayah
Sub Bidang
Pengembangan Potensi
Wi layah
1
Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
Sub Bidang
Data dan Informasi
Pembangunan
Sub Bidang
Eva luas i Kebi jakan
Pembangunan
Sub Bidang
Inovasi dan Kreativitas
Pembangunan
BUPATI GIANYAR,
A. A. G D E AGUNG BHARATA