PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR KEPESERTAAN … · Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya...
Transcript of PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR KEPESERTAAN … · Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya...
1
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/26/PADG/2018
TENTANG
KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan
transfer dana dan kliring berjadwal perlu diselaraskan
dengan kebijakan perizinan secara terpadu agar semakin
efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip tata kelola
yang baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota
Dewan Gubernur tentang Kepesertaan dalam Sistem
Kliring Nasional Bank Indonesia;
Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 19/15/PBI/2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);
2
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017
tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan
Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6147);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK
INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:
1. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya
disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh
Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan
kliring berjadwal untuk memproses data keuangan
elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring
warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan
penagihan reguler.
2. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah Bank Indonesia.
3. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah
pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah
memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai
Peserta.
4. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang
memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari
1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
5. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam
SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang
dilakukan antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan
3
kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik
warkat debit.
6. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam
SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana
antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada
1 (satu) atau beberapa penerima.
7. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI
yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta
dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima
tagihan.
8. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat
DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang
digunakan sebagai dasar perhitungan dalam
penyelenggaraan SKNBI.
9. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang
diperhitungkan atas beban nasabah atau bank melalui
Layanan Kliring Warkat Debit.
10. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU
adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara
secara langsung dengan menggunakan infrastruktur
SKNBI dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen
dana Peserta yang bersangkutan.
11. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA
adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara
secara langsung dengan menggunakan infrastruktur
SKNBI Peserta yang bersangkutan dan setelmen dana
dilakukan ke rekening setelmen dana bank pembayar.
12. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL
adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara
secara tidak langsung melalui bank penerus dan setelmen
dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank penerus.
13. Bank Pembayar adalah PLU yang ditunjuk oleh PLA untuk
setelmen dana, penyediaan prefund, dan/atau
pembayaran kewajiban lainnya dalam penyelenggaraan
SKNBI.
14. Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan
dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara
untuk melaksanakan pengiriman DKE, penyediaan
4
prefund, setelmen dana, dan/atau pembayaran kewajiban
lainnya untuk kepentingan PTL.
15. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam
mata uang rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia.
16. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan
pengkreditan Rekening Setelmen Dana melalui Sistem
Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang
dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban
masing-masing Peserta yang timbul dalam
penyelenggaraan SKNBI.
17. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank
umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai perbankan syariah.
18. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah badan
usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah
memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk
menyelenggarakan kegiatan transfer dana.
19. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK
adalah infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang
digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI.
20. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK
adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung
dengan SSK yang digunakan oleh Peserta dalam
penyelenggaraan SKNBI.
21. Jaringan Komunikasi Data yang selanjutnya disingkat
JKD adalah infrastruktur komunikasi data yang
digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI yang
menghubungkan SSK dengan SPK.
22. Soft Token adalah sertifikat dalam bentuk file terproteksi
yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi
untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik,
dan periode sertifikat, yang dihasilkan oleh infrastruktur
kunci publik Bank Indonesia.
5
23. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang
selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur
yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik
yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara
individual.
24. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
selanjutnya disebut KPwDN adalah kantor Bank Indonesia
selain kantor pusat Bank Indonesia yang melaksanakan
fungsi sistem pembayaran.
25. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang
disetujui oleh Penyelenggara untuk penyelenggaraan
kegiatan pertukaran Warkat Debit.
26. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya
disebut Koordinator PWD adalah koordinator pertukaran
Warkat Debit kantor Bank Indonesia dan koordinator
pertukaran Warkat Debit selain Bank Indonesia yang
melaksanakan pertukaran Warkat Debit di Wilayah
Kliring.
27. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di Wilayah
Kliring yang ditunjuk untuk mewakili Peserta dalam
melaksanakan pertukaran Warkat Debit yang dikliringkan
di Wilayah Kliring tersebut.
28. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang
mewakili Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
bagi masing-masing Peserta sebagai berikut:
a. Pimpinan untuk Peserta berupa bank umum dan
bank umum syariah adalah anggota direksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai perseroan terbatas;
b. Pimpinan untuk Peserta berupa unit usaha syariah
adalah anggota direksi bank umum konvensional
yang membawahkan unit usaha syariah atau
pimpinan kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri yang membawahkan
unit usaha syariah;
c. Pimpinan untuk Peserta berupa kantor cabang dari
bank yang berkedudukan di luar negeri adalah
6
pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di
bawah pemimpin kantor cabang yang menerima surat
kuasa (power of attorney) dari kantor pusat bank yang
berkedudukan di luar negeri; dan
d. Pimpinan untuk Penyelenggara Transfer Dana Selain
Bank adalah anggota direksi sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai penyelenggaraan transfer dana.
BAB II
KEPESERTAAN SKNBI
Pasal 2
(1) Setiap pihak yang akan menjadi Peserta harus terlebih
dahulu memperoleh persetujuan dari Penyelenggara.
(2) Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu:
a. Bank Indonesia;
b. Bank; dan
c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank.
(3) Bagi Peserta berupa Bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip
syariah dalam bentuk unit usaha syariah maka
kepesertaan dalam SKNBI harus terpisah.
Pasal 3
(1) Jenis kepesertaan dalam SKNBI terdiri atas:
a. PLU;
b. PLA; atau
c. PTL.
(2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sebagai berikut:
a. PLU yaitu Bank Indonesia dan Bank; dan
b. PLA atau PTL yaitu Penyelenggara Transfer Dana
Selain Bank.
7
Pasal 4
(1) Jenis layanan SKNBI terdiri atas:
a. Layanan Transfer Dana;
b. Layanan Kliring Warkat Debit;
c. Layanan Pembayaran Reguler; dan
d. Layanan Penagihan Reguler.
(2) Keikutsertaan Peserta dalam layanan SKNBI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. Bank Indonesia dapat mengikuti seluruh layanan
SKNBI;
b. Bank harus mengikuti seluruh layanan SKNBI; dan
c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya
dapat mengikuti Layanan Transfer Dana dan/atau
Layanan Pembayaran Reguler.
(3) Keikutsertaan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam
Layanan Pembayaran Reguler hanya berlaku bagi
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang mengelola
rekening nasabah.
BAB III
PERSYARATAN MENJADI PESERTA
Pasal 5
Calon PLU berupa Bank harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. memiliki izin usaha dari lembaga yang berwenang;
b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c. telah menjadi peserta dalam Sistem BI-RTGS;
d. Pimpinan calon PLU telah memperoleh:
1. penunjukan dari lembaga terkait; atau
2. persetujuan atau dinyatakan lulus dalam penilaian
kemampuan dan kepatutan dari lembaga pengawas
yang berwenang;
e. mempunyai infrastruktur SPK sesuai dengan spesifikasi
yang telah ditetapkan Penyelenggara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
8
tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
Gubernur ini; dan
f. memiliki laporan hasil security audit atas infrastruktur
SPK dalam 1 (satu) tahun terakhir, dalam hal calon PLU
akan menghubungkan sistem internal PLU ke SSK.
Pasal 6
(1) Calon PLA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki izin sebagai penyelenggara transfer dana
dari Bank Indonesia;
b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c. menyediakan layanan transfer dana kepada nasabah
dan memiliki jaringan kantor di mayoritas dari
seluruh provinsi di Indonesia;
d. memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua)
tahun terakhir;
e. memiliki aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00
(satu triliun rupiah) atau modal paling sedikit
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
selama 1 (satu) tahun terakhir;
f. Pimpinan calon PLA tidak tercantum dalam daftar
kredit macet dan/atau daftar hitam nasional yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
g. mempunyai infrastruktur SPK sesuai dengan
spesifikasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
h. memiliki laporan hasil security audit atas
infrastruktur SPK yang dilakukan dalam 1 (satu)
tahun terakhir, dalam hal calon PLA akan
menghubungkan sistem internal PLA ke SSK; dan
i. menunjuk dan memiliki perjanjian dengan 1 (satu)
Bank Pembayar untuk pendebitan dan/atau
pengkreditan dana.
(2) Perjanjian dengan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i, paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban untuk pendebitan dan/atau
pengkreditan dana;
b. mekanisme penyediaan prefund kredit;
9
c. batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari
Bank Pembayar ke PLA;
d. kerahasiaan informasi hasil Setelmen Dana; dan
e. mekanisme penyelesaian perselisihan.
Pasal 7
(1) Calon PTL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki izin sebagai penyelenggara transfer dana
dari Bank Indonesia;
b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
c. Pimpinan calon PTL tidak tercantum dalam daftar
kredit macet dan/atau daftar hitam nasional yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; dan
d. menunjuk dan memiliki perjanjian dengan 1 (satu)
Bank Penerus untuk pelaksanaan transfer dana.
(2) Perjanjian dengan Bank Penerus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban dalam pelaksanaan transfer dana;
b. kerahasiaan data dan/atau informasi dalam
pelaksanaan transfer dana;
c. mekanisme pelaksanaan transfer dana;
d. mekanisme penyelesaian perselisihan;
e. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan
kepada PTL; dan
f. pembebanan atas pengenaan sanksi administratif.
BAB IV
PERMOHONAN KEPESERTAAN SKNBI
Pasal 8
(1) Permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan oleh:
a. Bank yang baru didirikan; atau
b. Bank yang melakukan langkah strategis dan
mendasar,
disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang
melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,
moneter, dan sistem pembayaran.
10
(2) Permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan oleh
Bank selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank, disampaikan
kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan
fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran.
Bagian Kesatu
Tata Cara Menjadi PLU dan PLA
Paragraf 1
Persetujuan Prinsip Menjadi PLU dan PLA
Pasal 9
(1) Calon PLU atau calon PLA menyampaikan surat
permohonan kepada Penyelenggara untuk menjadi PLU
atau PLA.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. ditandatangani oleh Pimpinan;
b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
hal kantor pusat calon PLU atau calon PLA
berkedudukan di wilayah kerja KPwDN; dan
c. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam butir A.1. Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
Gubernur ini.
(3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem
BI-RTGS dan tidak terdapat perubahan, Peserta tidak
perlu menyampaikan kembali kepada Penyelenggara.
(4) Dalam hal diperlukan, calon PLU atau calon PLA harus
memperlihatkan asli dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c kepada Penyelenggara.
11
Pasal 10
(1) Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan
yang disampaikan oleh calon PLU atau calon PLA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa dokumen yang
disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,
Penyelenggara meminta calon PLU atau calon PLA untuk
melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
tanggal surat permintaan kelengkapan dan/atau
perbaikan dokumen dari Penyelenggara.
(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Penyelenggara dapat melakukan
pemeriksaan ke lokasi kantor calon PLU atau calon PLA.
(4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) calon PLU atau calon PLA belum
menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau
diperbaiki, calon PLU atau calon PLA dianggap
membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1).
Pasal 11
(1) Penyelenggara memberikan persetujuan prinsip atau
penolakan atas permohonan yang disampaikan oleh calon
PLU atau calon PLA berdasarkan pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta
hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Surat persetujuan prinsip atau penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja terhitung setelah permohonan dan
dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
Pasal 12
Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
12
a. persetujuan prinsip menjadi PLU atau PLA;
b. nama dan kode Peserta;
c. kegiatan yang harus dilakukan oleh calon PLU atau calon
PLA paling sedikit:
1. mengikuti kegiatan pelatihan; dan
2. instalasi SPK; dan
d. kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon
PLU atau calon PLA sebagaimana tercantum dalam huruf
B Lampiran II.
Paragraf 2
Persetujuan Operasional Sebagai PLU dan PLA
Pasal 13
Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1), calon PLU atau calon PLA
menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d kepada Penyelenggara.
Pasal 14
(1) Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh calon PLU
atau calon PLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan
kepada calon PLU atau calon PLA yang memuat
permintaan dan informasi sebagai berikut:
a. pembuatan spesimen tanda tangan Pimpinan
dan/atau pejabat penerima kuasa dari Pimpinan;
b. pengambilan Soft Token;
c. waktu pelatihan penggunaan SKNBI; dan
d. waktu pemasangan JKD.
(2) Untuk calon PLU, selain permintaan dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara juga
memberitahukan kegiatan yang harus dilakukan oleh
calon PLU, berupa:
a. penunjukan salah satu kantor Peserta sebagai
Perwakilan Peserta di setiap Wilayah Kliring; dan
13
b. penyediaan stempel kliring dan stempel kliring
dibatalkan untuk setiap kantor di Wilayah Kliring
yang dipilih.
Pasal 15
(1) Calon PLU atau calon PLA harus:
a. menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13; dan
b. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14,
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung
setelah tanggal surat persetujuan prinsip dari
Penyelenggara.
(2) Dalam hal calon PLU atau calon PLA tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
a. persetujuan prinsip yang telah disampaikan oleh
Penyelenggara menjadi tidak berlaku dan calon PLU
atau calon PLA dinyatakan telah membatalkan
permohonan; dan
b. calon PLU atau calon PLA harus mengembalikan
dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persetujuan
prinsip tidak berlaku.
Pasal 16
(1) Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan
operasional sebagai PLU atau PLA dan tanggal efektif
operasional paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
calon PLU atau calon PLA melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
(2) Persetujuan operasional dan tanggal efektif operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan
kepada:
a. seluruh Peserta melalui administrative message
dan/atau sarana lainnya;
b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
Perwakilan Peserta melalui surat atau sarana lain,
14
untuk persetujuan operasional dan tanggal efektif
operasional PLU; dan
c. KPwDN yang mewilayahi PLA, untuk persetujuan
operasional dan tanggal efektif operasional PLA.
Paragraf 3
Surat Kuasa Terkait Kepesertaan SKNBI
Pasal 17
Pimpinan calon PLU atau calon PLA yang memberikan kuasa
kepada pejabat calon PLU atau calon PLA yang ditunjuk harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. kuasa diberikan tanpa hak subsitusi atau dengan 1 (satu)
kali hak subsitusi;
b. kuasa diberikan untuk melakukan kegiatan sebagai
berikut:
1. penandatanganan surat menyurat dan/atau
dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun
dokumen elektronik;
2. penyerahan dan/atau pengambilan surat dan/atau
dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun
dokumen elektronik; dan/atau
3. penyerahan certificate signing request dan/atau
pengambilan Soft Token;
c. kegiatan yang dikuasakan dapat dituangkan dalam 1
(satu) atau lebih surat kuasa sesuai dengan kebutuhan
calon PLU atau calon PLA;
d. surat kuasa disertai dengan fotokopi identitas diri yang
masih berlaku dari penerima kuasa;
e. jumlah pejabat penerima kuasa dari Pimpinan paling
banyak 5 (lima) orang; dan
f. kuasa dengan 1 (satu) kali hak subsitusi hanya untuk
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2.
15
Paragraf 4
Permohonan Menjadi Bank Penerus
Pasal 18
(1) PLU yang telah memperoleh persetujuan operasional dapat
menjadi Bank Penerus.
(2) Calon Bank Penerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan
kegiatan usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian terakhir
yang dilakukan oleh otoritas pengawasan Bank;
b. memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu
paling sedikit memiliki kemampuan untuk:
1. melakukan pemrosesan dan pencatatan
transaksi PTL secara seketika; dan
2. menyampaikan informasi transaksi secara
terenkripsi;
c. memiliki unit khusus dengan didukung oleh sumber
daya manusia yang memadai untuk mengkoordinir
kegiatan sebagai Bank Penerus; dan
d. telah menerapkan manajemen risiko dengan
mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai
penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
Pasal 19
(1) Calon Bank Penerus menyampaikan surat permohonan
kepada Penyelenggara untuk menjadi Bank Penerus.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang
menerima kuasa dari Pimpinan yang telah memiliki
spesimen tanda tangan di Penyelenggara;
b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
hal kantor pusat calon Bank Penerus berkedudukan
di wilayah kerja KPwDN; dan
c. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam huruf C Lampiran II.
16
Pasal 20
(1) Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan
yang disampaikan oleh calon Bank Penerus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa dokumen yang
disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,
Penyelenggara meminta calon Bank Penerus untuk
melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
tanggal surat permintaan kelengkapan dan/atau
perbaikan dokumen dari Penyelenggara.
(3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) calon Bank Penerus belum
menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau
diperbaiki, calon Bank Penerus dianggap membatalkan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1).
(4) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi
kantor calon Bank Penerus untuk memastikan kesiapan
infrastruktur SKNBI dari calon Bank Penerus.
Pasal 21
(1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan
atas permohonan yang disampaikan oleh calon Bank
Penerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1).
(2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu)
hari kerja terhitung setelah permohonan dan dokumen
diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
Bagian Kedua
Tata Cara Menjadi PTL
Pasal 22
(1) Calon PTL menyampaikan surat permohonan kepada
Penyelenggara melalui PLU yang ditunjuk sebagai Bank
Penerus untuk menjadi PTL.
17
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam butir A.2 Lampiran II.
Pasal 23
(1) PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus melakukan
penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen
yang disampaikan oleh calon PTL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2).
(2) PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus menyampaikan
surat penerusan permohonan calon PTL kepada
Penyelenggara apabila dokumen telah lengkap dan sesuai.
(3) Surat penerusan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. ditandatangani oleh Pimpinan PLU; dan
b. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam butir A.2 Lampiran II.
Pasal 24
(1) Penyelenggara melakukan penelitian atas penerusan
permohonan yang disampaikan oleh PLU yang ditunjuk
sebagai Bank Penerus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2).
(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa dokumen yang
disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,
Penyelenggara meminta PLU untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung setelah tanggal surat
permintaan kelengkapan dan/atau perbaikan dokumen
dari Penyelenggara.
(3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) PLU belum menyampaikan
dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, calon
PTL dianggap membatalkan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
18
Pasal 25
(1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan
atas permohonan yang disampaikan oleh PTL melalui PLU
yang ditunjuk sebagai Bank Penerus berdasarkan
pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (3).
(2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu)
hari kerja terhitung setelah permohonan dan dokumen
diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat hal sebagai berikut:
a. persetujuan menjadi PTL;
b. nama dan kode Peserta; dan
c. tanggal efektif menjadi PTL.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
disampaikan kepada:
a. seluruh Peserta melalui administrative message
dan/atau sarana lainnya; dan
b. KPwDN yang mewilayahi PTL, untuk persetujuan
tanggal efektif PTL.
BAB V
PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN
Pasal 26
(1) Peserta harus menyampaikan surat kepada Penyelenggara
mengenai:
a. permohonan; dan/atau
b. penyampaian informasi,
perubahan data kepesertaan.
(2) Permohonan atau penyampaian informasi perubahan data
kepesertaan bagi Peserta berupa Bank disampaikan
kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang
melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,
moneter, dan sistem pembayaran untuk:
19
a. perubahan data kepesertaan SKNBI karena
melakukan langkah strategis dan mendasar; dan
b. perubahan data kepesertaan yang memengaruhi data
Peserta di Bank Indonesia,
dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait
hubungan operasional bank umum dengan Bank
Indonesia.
(3) Permohonan perubahan data kepesertaan SKNBI selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan
kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang
melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem
pembayaran.
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perubahan Data Kepesertaan
Pasal 27
(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf a disampaikan untuk perubahan data
kepesertaan mengenai:
a. jenis kepesertaan;
b. kode Peserta;
c. nama Peserta;
d. kegiatan usaha;
e. lokasi SPK dan/atau pemindahan JKD utama
Peserta;
f. Bank Pembayar;
g. Bank Penerus;
h. spesimen tanda tangan;
i. kuasa; dan/atau
j. Wilayah Kliring dalam Layanan Kliring Warkat Debit.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf b disampaikan untuk perubahan data kepesertaan
sebagai berikut:
a. nama, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan;
dan/atau
b. alamat kantor.
20
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat Peserta
yang menerima kuasa dari Pimpinan, yang telah
memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara;
b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
kerja KPwDN; dan
c. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur
ini.
(4) Surat persetujuan atau penolakan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau surat
pemberitahuan atas diterimanya informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
permohonan atau informasi dan dokumen diterima secara
lengkap.
Paragraf 1
Perubahan Jenis Kepesertaan
Pasal 28
(1) Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank dapat
melakukan perubahan jenis kepesertaan dari PTL menjadi
PLA atau sebaliknya berdasarkan persetujuan
Penyelenggara.
(2) Perubahan jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17, dan Pasal 22
sampai dengan Pasal 25.
(3) Surat permohonan perubahan jenis kepesertaan
dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
21
Paragraf 2
Perubahan Kode Peserta
Pasal 29
(1) Peserta dapat melakukan perubahan kode Peserta dengan
persetujuan Penyelenggara.
(2) Perubahan kode Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disebabkan oleh:
a. perubahan kode peserta Sistem BI-RTGS;
b. Peserta menjadi anggota Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT);
dan/atau
c. adanya perubahan Bank Identifier Code (BIC) dari
Peserta.
Pasal 30
(1) Peserta yang akan melakukan perubahan kode Peserta
menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3).
(2) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan
memuat:
a. kode Peserta yang baru; dan
b. tanggal efektif perubahan kode Peserta serta Soft
Token baru.
(3) Surat persetujuan perubahan kode Peserta dan tanggal
efektif perubahan kode Peserta juga disampaikan kepada:
a. seluruh Peserta melalui administrative message atau
sarana lainnya; dan
b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
Perwakilan Peserta melalui surat.
(4) Peserta yang telah disetujui oleh Penyelenggara untuk
mengubah kode Peserta harus mengganti Soft Token yang
pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana
dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.
22
Paragraf 3
Perubahan Nama Peserta
Pasal 31
(1) Peserta dapat melakukan perubahan nama Peserta
dengan persetujuan Penyelenggara.
(2) Peserta yang akan melakukan perubahan nama Peserta
menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3).
(3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara
menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
memuat:
a. tanggal efektif perubahan nama Peserta;
b. permintaan untuk menyediakan stempel kliring dan
stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor
Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih; dan/atau
c. penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring.
(4) Surat persetujuan perubahan nama Peserta dan tanggal
efektif perubahan nama Peserta juga disampaikan oleh
Penyelenggara kepada:
a. seluruh Peserta melalui administrative message atau
sarana lainnya; dan
b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
Perwakilan Peserta melalui surat.
Paragraf 4
Perubahan Kegiatan Usaha
Pasal 32
(1) Peserta dapat melakukan perubahan kegiatan usaha
Peserta dengan persetujuan Penyelenggara.
(2) Perubahan kegiatan usaha Peserta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d meliputi
perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional
menjadi bank umum syariah.
23
(3) Dalam hal Peserta melakukan perubahan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus
melakukan perubahan data kepesertaan berupa:
a. kegiatan usaha Peserta; dan
b. nama Peserta.
(4) Dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada
perubahan kode Peserta maka Peserta harus mengajukan
permohonan perubahan kode Peserta dan penggantian
Soft Token.
Pasal 33
(1) Peserta yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha
Peserta menyampaikan surat permohonan ke
Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
(2) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara
menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
memuat:
a. tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta;
b. permintaan untuk menyediakan stempel kliring dan
stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor
Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih; dan/atau
c. penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring,
dalam hal perubahan kegiatan usaha memengaruhi
spesifikasi dan informasi pada Warkat Debit dan
dokumen kliring.
(3) Tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan
oleh Penyelenggara kepada:
a. seluruh Peserta melalui administrative message atau
sarana lainnya; dan
b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
Perwakilan Peserta melalui surat.
24
Paragraf 5
Perubahan Lokasi SPK dan/atau Pemindahan JKD Utama
Peserta
Pasal 34
(1) Peserta dapat melakukan perubahan lokasi SPK dan/atau
pemindahan JKD utama Peserta dengan persetujuan
Penyelenggara.
(2) Peserta yang akan melakukan perubahan lokasi SPK
dan/atau pemindahan JKD utama Peserta menyampaikan
surat permohonan ke Penyelenggara dengan mengacu
pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3).
(3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2),
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan kepada
Peserta yang memuat:
a. perubahan lokasi SPK utama dan/atau SPK
cadangan Peserta telah dicatat dalam tata usaha
Penyelenggara;
b. waktu pelaksanaan pemindahan JKD; dan
c. kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta terkait
dengan perubahan lokasi SPK utama, SPK cadangan,
dan/atau JKD.
Paragraf 6
Perubahan Bank Pembayar
Pasal 35
(1) Peserta dapat melakukan perubahan Bank Pembayar
dengan persetujuan Penyelenggara.
(2) Peserta yang akan melakukan perubahan Bank Pembayar
menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3).
25
(3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara
menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
memuat tanggal efektif perubahan Bank Pembayar.
(4) Bank Pembayar yang diganti harus tetap menjalankan
fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum
tanggal efektif perubahan Bank Pembayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Paragraf 7
Perubahan Bank Penerus
Pasal 36
(1) Peserta dapat melakukan perubahan Bank Penerus
dengan persetujuan Penyelenggara.
(2) Peserta yang akan melakukan perubahan Bank Penerus
menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3).
(3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara
menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
memuat tanggal efektif perubahan Bank Penerus.
(4) Bank Penerus yang diganti harus tetap menjalankan
fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum
tanggal efektif perubahan Bank Penerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Paragraf 8
Perubahan Spesimen Tanda Tangan
Pasal 37
(1) Peserta dapat melakukan perubahan spesimen tanda
tangan dengan persetujuan Penyelenggara.
(2) Perubahan spesimen tanda tangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h dilakukan
dalam hal terdapat perubahan:
26
a. nama;
b. kewenangan; dan/atau
c. jabatan,
Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa dari
Pimpinan yang berdampak pada spesimen tanda tangan
yang ditatausahakan oleh Penyelenggara.
(3) Dalam hal seluruh Pimpinan yang telah memiliki spesimen
tanda tangan di Penyelenggara mengalami perubahan
dan/atau penggantian maka permohonan mengenai
perubahan spesimen tanda tangan disampaikan oleh
Pimpinan yang baru atau pejabat penerima kuasa dari
Pimpinan.
(4) Dalam hal Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa
dari Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
memiliki spesimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS,
Peserta dapat meminta penambahan kewenangan dalam
operasional SKNBI.
(5) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) maka Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa
dari Pimpinan tidak perlu melakukan pembuatan
spesimen tanda tangan.
Pasal 38
(1) Peserta yang akan melakukan perubahan spesimen tanda
tangan Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa dari
Pimpinan menyampaikan surat permohonan ke
Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
(2) Dalam hal perubahan spesimen tanda tangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh
penggantian dan/atau penambahan Pimpinan dan/atau
pejabat penerima kuasa dari Pimpinan, Peserta juga harus
melengkapi dokumen tambahan sebagaimana tercantum
dalam angka 6 Lampiran III.
27
(3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara
menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
memuat:
a. waktu pembuatan spesimen tanda tangan baru;
b. tanggal efektif spesimen tanda tangan Pimpinan
dan/atau pejabat penerima kuasa dari Pimpinan
yang telah memiliki spesimen di Sistem BI-RTGS;
dan/atau
c. tanggal efektif pencabutan kewenangan dalam hal
terdapat perubahan kewenangan Pimpinan dan/atau
pejabat penerima kuasa dari Pimpinan.
(4) Pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di hadapan
pejabat kantor pusat Bank Indonesia atau pejabat KPwDN.
(5) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berlaku efektif:
a. sejak pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai
tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan;
atau
b. paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
pembuatan spesimen tanda tangan dalam hal tidak
terdapat pemberitahuan dari Penyelenggara.
(6) Dalam hal:
a. Peserta tidak mengajukan permohonan perubahan
spesimen tanda tangan kepada Penyelenggara;
dan/atau
b. pencabutan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c belum berlaku efektif,
spesimen tanda tangan yang telah ditatausahakan di
Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala
tindakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau
pejabat penerima kuasa dari Pimpinan menjadi tanggung
jawab Peserta.
28
Paragraf 9
Perubahan Kuasa
Pasal 39
(1) Perubahan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) huruf i dilakukan untuk penambahan,
penggantian, dan/atau pencabutan kuasa dari pejabat
penerima kuasa dari Pimpinan.
(2) Perubahan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pemberian
kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 40
(1) Peserta dapat melakukan perubahan kuasa dengan
persetujuan Penyelenggara.
(2) Peserta yang akan melakukan perubahan kuasa
menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3).
(3) Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), permohonan juga harus dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. penambahan dan/atau penggantian kuasa berlaku
efektif paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
dokumen dan spesimen tanda tangan telah diterima
secara lengkap oleh Penyelenggara;
b. dalam hal terdapat pencabutan seluruh atau
sebagian kuasa maka:
1. pencabutan seluruh atau sebagian kuasa
berlaku efektif terhitung sejak tanggal
permohonan pencabutan kuasa diterima secara
lengkap oleh Penyelenggara; dan
2. spesimen tanda tangan pejabat penerima kuasa
dari Pimpinan yang dicabut dinyatakan tidak
berlaku; dan
c. dalam hal terdapat perubahan kewenangan dalam
surat kuasa yang diberikan kepada pejabat yang
29
menerima kuasa, Peserta harus menyampaikan
permohonan yang dilampiri dengan surat kuasa yang
baru.
(4) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara
menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
memuat tanggal efektif perubahan kuasa pejabat
penerima kuasa dari Pimpinan.
(5) Dalam hal terdapat perubahan kuasa yang tidak
disampaikan kepada Penyelenggara maka surat kuasa
yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap
masih berlaku dan segala tindakan hukum yang
dilakukan pejabat penerima kuasa tersebut menjadi
tanggung jawab Peserta.
Paragraf 10
Perubahan Wilayah Kliring dalam Layanan Kliring Warkat
Debit
Pasal 41
(1) Peserta dapat melakukan perubahan Wilayah Kliring
dengan persetujuan Penyelenggara.
(2) Peserta yang akan melakukan perubahan berupa
penambahan dan/atau pengurangan Wilayah Kliring
dalam Layanan Kliring Warkat Debit menyampaikan surat
permohonan ke Penyelenggara dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
(3) Peserta yang melakukan perubahan berupa penambahan
Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus menunjuk dan mendaftarkan Perwakilan Peserta
kepada Penyelenggara.
(4) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan kepada
Peserta yang memuat paling sedikit:
30
a. penambahan dan/atau pengurangan Wilayah Kliring;
dan
b. tanggal efektif perubahan Wilayah Kliring.
(5) Persetujuan perubahan Wilayah Kliring sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada:
a. seluruh Peserta melalui administrative message atau
sarana lainnya; dan
b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
penambahan atau penghentian Perwakilan Peserta,
melalui surat.
Paragraf 11
Perubahan Nama, Kewenangan, dan/atau Jabatan Pimpinan
Pasal 42
(1) Peserta menyampaikan informasi perubahan nama,
kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan dengan
mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3).
(2) Untuk Peserta berupa kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri, Peserta harus melengkapi
dokumen tambahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III.
(3) Dalam hal perubahan nama, kewenangan, dan/atau
jabatan Pimpinan diikuti dengan perubahan spesimen
tanda tangan Pimpinan, permohonan perubahan
spesimen tanda tangan Pimpinan disampaikan dengan
mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 dan Pasal 38.
Pasal 43
(1) Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan atas
diterimanya informasi perubahan nama, kewenangan,
dan/atau jabatan Pimpinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) kepada Peserta yang memuat:
a. waktu pembuatan spesimen tanda tangan bagi
Pimpinan baru; dan/atau
31
b. tanggal efektif pencabutan kewenangan Pimpinan
dalam hal terdapat perubahan kewenangan
Pimpinan.
(2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berlaku efektif:
a. sejak pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai
tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan;
atau
b. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
pembuatan spesimen tanda tangan dalam hal tidak
terdapat pemberitahuan dari Penyelenggara.
(3) Dalam hal:
a. Peserta tidak menyampaikan informasi perubahan
nama, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan
kepada Penyelenggara; dan/atau
b. pencabutan kewenangan Pimpinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b belum berlaku efektif,
nama, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan yang
telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih
berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh
Pimpinan menjadi tanggung jawab Peserta.
Paragraf 12
Perubahan Alamat Kantor Peserta
Pasal 44
(1) Peserta menyampaikan informasi perubahan alamat kantor
pusat Peserta atau alamat kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
(2) Dalam hal perubahan alamat kantor Peserta diikuti dengan
perubahan lokasi SPK dan pemindahan JKD utama Peserta,
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat perubahan lokasi SPK dan pemindahan JKD utama
Peserta.
32
(3) Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan atas
diterimanya informasi perubahan alamat kantor Peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta yang
memuat tanggal efektif perubahan alamat kantor Peserta.
Bagian Kedua
Administrasi Perubahan Data Kepesertaan
Pasal 45
Peserta yang telah menyampaikan dokumen perubahan data
dan informasi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS dan tidak terdapat
perubahan, tidak perlu menyampaikan lagi dokumen tersebut
kepada Penyelenggara.
Pasal 46
Dalam hal terdapat perbedaan tanda tangan antara yang
tercantum pada identitas diri dengan yang tercantum pada
spesimen tanda tangan Pimpinan dan/atau pejabat penerima
kuasa yang ditatausahakan di Penyelenggara maka Peserta
harus menyampaikan surat pernyataan atas perbedaan tanda
tangan tersebut.
Pasal 47
Setiap terdapat perubahan pada administrasi kepesertaan
dalam kegiatan pertukaran Warkat Debit, Koordinator PWD
melakukan hal sebagai berikut:
a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perwakilan
Peserta di Wilayah Kliring;
b. menyiapkan tanda pengenal peserta kliring; dan
c. melakukan pengkinian data kepesertaan pertukaran
Warkat Debit.
33
BAB VI
STATUS KEPESERTAAN DAN PERUBAHANNYA
Pasal 48
Status kepesertaan dalam SKNBI terdiri dari:
a. aktif;
b. ditangguhkan;
c. dibekukan; atau
d. ditutup.
Pasal 49
(1) Status kepesertaan dapat berubah dari:
a. status aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
b. status aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
c. status aktif menjadi ditutup;
d. status ditangguhkan menjadi dibekukan atau
sebaliknya;
e. status ditangguhkan menjadi ditutup; atau
f. status dibekukan menjadi ditutup.
(2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan
pertimbangan sebagai berikut:
a. pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara;
b. adanya perubahan status kepesertaan dalam Sistem
BI-RTGS;
c. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang
berwenang terhadap kegiatan Peserta; atau
d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah
status dari status aktif menjadi ditutup.
(3) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d didasarkan pada alasan self-
liquidation, penggabungan, peleburan, pemisahan,
pengunduran diri, atau alasan lain dan telah memperoleh
persetujuan dari Penyelenggara atau lembaga pengawas
yang berwenang.
34
(4) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan
oleh Penyelenggara.
(5) Dalam hal terjadi perubahan status Peserta,
Penyelenggara menyampaikan informasi perubahan
status Peserta kepada:
a. Peserta yang bersangkutan melalui surat;
b. seluruh Peserta melalui administrative message atau
sarana lainnya;
c. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
Perwakilan Peserta melalui surat; dan/atau
d. lembaga yang berwenang dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan Peserta melalui surat.
Pasal 50
(1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan
menjadi ditutup, Peserta harus menyelesaikan seluruh
kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.
(2) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaaan
menjadi ditutup yang disebabkan oleh penggabungan,
peleburan, atau pemisahan maka penyelesaian kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. hak dan kewajiban Peserta yang akan ditutup beralih
kepada Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau
pemisahan; dan
b. pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilengkapi dengan surat pernyataan pengambilalihan
hak dan kewajiban dari Peserta hasil penggabungan,
peleburan, atau pemisahan.
(3) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan
menjadi ditutup yang disebabkan oleh adanya pengalihan
aset dan kewajiban selain karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka penyelesaian kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
35
a. hak dan kewajiban Peserta yang ditutup beralih
kepada Peserta yang menerima pengalihan aset dan
kewajiban; dan
b. pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilakukan berdasarkan surat pernyataan
pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta yang
menerima pengalihan aset dan kewajiban.
Pasal 51
(1) Dalam hal perubahan status kepesertaan terjadi pada PLU
yang berfungsi sebagai Bank Pembayar dan/atau Bank
Penerus, maka:
a. PLA harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank
Pembayar pengganti; dan
b. PTL harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank
Penerus pengganti.
(2) Penunjukan Bank Pembayar dan Bank Penerus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 dan Pasal 36.
BAB VII
TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Perubahan Status Kepesertaan karena Permintaan Pihak yang
Berwenang Melakukan Pengawasan Kegiatan Peserta
Pasal 52
(1) Permohonan perubahan status kepesertaan atas
permintaan dari lembaga pengawas yang berwenang
disampaikan melalui surat kepada Gubernur Bank
Indonesia.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat hal sebagai berikut:
a. nama Peserta dan perubahan status kepesertaan
yang diminta;
36
b. alasan perubahan status kepesertaan; dan
c. tanggal efektif perubahan status kepesertaan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
(4) Dalam hal perubahan status kepesertaan yang diminta
merupakan perubahan status menjadi ditangguhkan,
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat pula batasan penangguhan terhadap kegiatan
tertentu di SKNBI.
(5) Penyelenggara menyetujui dan mengubah status
kepesertaan apabila:
a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
diterima secara lengkap oleh Penyelenggara; dan
b. Peserta telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dalam hal status
kepesertaan berubah menjadi ditutup.
Bagian Kedua
Perubahan Status Peserta karena Permintaan Peserta
Pasal 53
(1) Permohonan perubahan status kepesertaan berupa Bank
karena melakukan langkah strategis dan mendasar
disampaikan melalui surat kepada satuan kerja yang
melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,
moneter, dan sistem pembayaran.
(2) Permohonan perubahan status kepesertaan berupa Bank
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank disampaikan
melalui surat kepada satuan kerja yang melaksanakan
fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran.
37
Pasal 54
(1) Permohonan penutupan kepesertaan karena self-
liquidation, pengunduran diri, dan alasan lainnya
disampaikan melalui surat kepada Penyelenggara.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta;
b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
kerja KPwDN; dan
c. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV.
Pasal 55
(1) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atas
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) dan mengubah status kepesertaan Peserta menjadi
ditutup apabila Peserta telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal
54 ayat (2).
(2) Penyelenggara menyampaikan informasi tanggal efektif
perubahan status Peserta kepada pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
Paragraf 1
Perubahan Status Kepesertaan karena Penggabungan
Pasal 56
Setiap Peserta yang menggabungkan diri harus menyampaikan
permohonan penutupan kepesertaan dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
Pasal 57
(1) Peserta yang menerima penggabungan menyampaikan
surat pemberitahuan penggabungan kepada Penyelenggara
yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
38
a. persetujuan penggabungan dari lembaga yang
berwenang;
b. Peserta yang menerima penggabungan dan Peserta
yang menggabungkan diri;
c. waktu pelaksanaan pengalihan operasional dalam
SKNBI dari Peserta yang menggabungkan diri kepada
Peserta yang menerima penggabungan;
d. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang
menggabungkan diri oleh Peserta yang menerima
penggabungan efektif sejak tanggal penggabungan
secara hukum; dan
e. pengumuman penggabungan yang dimuat dalam
surat kabar harian berskala nasional.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta; dan
b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
kerja KPwDN.
(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Penyelenggara menyampaikan informasi kepada
Peserta yang menerima penggabungan yang paling sedikit
memuat hal sebagai berikut:
a. waktu pelaksanaan penggabungan secara
operasional dalam SKNBI; dan
b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
(5) Status kepesertaan dari Peserta yang menggabungkan diri
efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan
penggabungan secara operasional dalam SKNBI.
39
Paragraf 2
Perubahan Status Kepesertaan karena Peleburan
Pasal 58
Setiap Peserta yang meleburkan diri harus menyampaikan
permohonan penutupan kepesertaan dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
Pasal 59
(1) Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus
menyampaikan surat pemberitahuan peleburan dan
menyampaikan permohonan menjadi Peserta kepada
Penyelenggara dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 25.
(2) Pemberitahuan peleburan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
a. persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;
b. Peserta hasil peleburan dan Peserta yang meleburkan
diri;
c. waktu pelaksanaan pengalihan operasional dalam
SKNBI dari Peserta yang meleburkan diri kepada
Peserta hasil peleburan;
d. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang
meleburkan diri oleh Peserta hasil peleburan efektif
sejak tanggal peleburan secara hukum; dan
e. pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat
kabar harian berskala nasional.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV.
(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta; dan
b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
kerja KPwDN.
40
(5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Penyelenggara menyampaikan informasi kepada
Peserta hasil peleburan yang paling sedikit memuat:
a. waktu pelaksanaan peleburan secara operasional
dalam SKNBI; dan
b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
(6) Status kepesertaan dari Peserta yang meleburkan diri
efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan
peleburan secara operasional dalam SKNBI.
Paragraf 3
Perubahan Status Kepesertaan Karena Pemisahan
Pasal 60
Perubahan status kepesertaan karena pemisahan dilakukan
dalam hal terdapat Peserta berupa unit usaha syariah yang
memisahkan diri dari Peserta berupa bank konvensional
dilakukan dengan cara:
a. mendirikan bank umum syariah baru; atau
b. mengalihkan hak dan kewajiban Peserta unit usaha
syariah kepada Peserta berupa bank umum syariah.
Pasal 61
Peserta berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dari
Peserta berupa bank konvensional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 harus menyampaikan permohonan penutupan
kepesertaan dalam SKNBI dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
Pasal 62
(1) Bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 huruf a yang akan menjadi Peserta harus
menyampaikan surat pemberitahuan pemisahan dan
mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada
Penyelenggara dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 sampai dengan Pasal
21.
41
(2) Pemberitahuan pemisahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
a. persetujuan pemisahan dari lembaga yang
berwenang;
b. Peserta hasil pemisahan dan Peserta yang
memisahkan diri;
c. waktu pelaksanaan peralihan operasional dalam
SKNBI dari Peserta yang memisahkan diri kepada
Peserta hasil pemisahan;
d. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang
memisahkan diri oleh Peserta hasil pemisahan efektif
sejak tanggal pemisahan secara hukum; dan
e. pengumuman pemisahan yang dimuat dalam surat
kabar harian berskala nasional.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV.
(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta; dan
b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
kerja KPwDN.
Pasal 63
(1) Peserta berupa bank umum syariah yang menerima hasil
pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf
b menyampaikan surat pemberitahuan pemisahan kepada
Penyelenggara yang paling sedikit memuat informasi
mengenai:
a. persetujuan pemisahan dari lembaga yang
berwenang;
b. Peserta yang menerima pemisahan dan Peserta yang
memisahkan diri;
c. waktu pelaksanaan pengalihan operasional dalam
SKNBI dari Peserta yang memisahkan diri kepada
Peserta yang menerima pemisahan;
42
d. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang
memisahkan diri oleh Peserta yang menerima
pemisahan efektif sejak tanggal pemisahan secara
hukum; dan
e. pengumuman pemisahan yang dimuat dalam surat
kabar harian berskala nasional.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta; dan
b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
kerja KPwDN.
Pasal 64
(1) Penyelenggara menyampaikan:
a. surat persetujuan kepada Peserta berupa bank
umum syariah yang baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62; atau
b. surat pemberitahuan kepada Peserta berupa bank
umum syariah yang menerima hasil pemisahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
(2) Surat persetujuan atau pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. waktu pelaksanaan:
1. pemisahan secara operasional SKNBI untuk
pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 huruf a; atau
2. pengalihan hak dan kewajiban secara
operasional SKNBI untuk pemisahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b;
dan
b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.
43
Bagian Ketiga
Administrasi Perubahan Status Kepesertaan
Pasal 65
Peserta yang telah menyampaikan dokumen perubahan
status kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS dan tidak terdapat
perubahan, tidak perlu menyampaikan lagi dokumen
tersebut kepada Penyelenggara.
Pasal 66
(1) Penyelesaian DKE atas perubahan status kepesertaan dari
aktif menjadi ditangguhkan atau ditangguhkan menjadi
dibekukan pada jam operasional, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a. DKE yang telah diterima oleh Penyelenggara sebelum
perubahan status kepesertaan, tetap diteruskan dan
diperhitungkan sepanjang didukung dengan dana
yang cukup;
b. DKE transfer dana dan DKE pembayaran yang telah
diterima oleh Penyelenggara namun tidak didukung
dana yang cukup maka Peserta pengirim harus
menyelesaikan DKE yang tidak diperhitungkan oleh
Penyelenggara (unconfirmed DKE transfer dana
dan/atau DKE pembayaran);
c. DKE Warkat Debit dan/atau DKE penagihan yang
telah diterima oleh Penyelenggara dan telah
diteruskan kepada Peserta penerima, namun tidak
dapat diperhitungkan oleh Penyelenggara maka DKE
Warkat Debit dan/atau DKE penagihan diselesaikan
antar-Peserta; dan
d. Penerusan dana atas DKE yang tidak diperhitungkan
oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dan huruf c, mengacu pada ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan
nasabah dalam pelaksanaan transfer dana dan
kliring berjadwal melalui SKNBI.
44
(2) Untuk PLU yang berfungsi sebagai Bank Penerus
dan/atau Bank Pembayar maka PLU yang bersangkutan
harus memberitahukan secara tertulis kepada PLA dan
PTL mengenai perubahan status PLU sesegera mungkin
dan menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang
berlaku.
BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 67
(1) Korespondensi terkait kepesertaan SKNBI yang
disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang
melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem
pembayaran ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Gedung D Lantai 3
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
(2) Korespondensi yang disampaikan kepada satuan kerja di
Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi pengawasan
makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran
ditujukan ke alamat:
Bank Indonesia
c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan
Gedung D Lantai 9
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
(3) Layanan help desk dapat diperoleh melalui:
Telepon : 021-29818888
Faksimile : 021-2311902
E-mail : [email protected].
(4) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan serta perubahan
nomor telepon, nomor faksimile dan/atau e-mail
45
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penyelenggara
memberitahukan perubahan tersebut melalui surat.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku,
Bab III huruf A sampai dengan huruf G Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh
Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30
Desember 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 69
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
TTD
SUGENG
2
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/26/PADG/2018
TENTANG
KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
I. UMUM
Untuk mendukung salah satu kebijakan Bank Indonesia berupa
perizinan secara terpadu maka proses layanan kepesertaan dalam
penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal perlu diselaraskan
dengan kebijakan tersebut. Penyelarasan dengan kebijakan perizinan secara
terpadu juga diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah layanan
kepesertaan agar semakin efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip
tata kelola yang baik.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
2
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank
yang mengelola rekening nasabah” adalah Penyelenggara Transfer
Dana Selain Bank yang menyediakan layanan transaksi keuangan
antara lain kegiatan penyetoran, penyimpanan, dan
pemindahbukuan dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Security audit yang dilakukan oleh auditor internal dilengkapi
dengan surat pernyataan Pimpinan calon PLU yang menyatakan
bahwa pelaksanaan security audit dilakukan secara independen.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
3
Huruf d
Kinerja keuangan yang baik antara lain dibuktikan dengan
laporan keuangan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank
yang akan menjadi PLA.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Security audit yang dilakukan oleh auditor internal dilengkapi
dengan surat pernyataan Pimpinan calon PLA yang
menyatakan bahwa pelaksanaan security audit dilakukan
secara independen.
Huruf i
Penunjukan Bank Pembayar untuk pendebitan dan/atau
pengkreditan dana ditujukan untuk:
a. Setelmen Dana;
b. penyediaan prefund kredit;
c. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
d. pembebanan atas pengenaan sanksi administratif berupa
kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan
transfer dana dan kliring berjadwal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
4
Huruf c
Mekanisme pelaksanaan transfer dana meliputi:
1. penyediaan prefund kredit;
2. pengiriman DKE kepada Penyelenggara; dan
3. batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari Bank
Penerus kepada PTL,
baik dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, dan
keadaan darurat pada Bank Penerus.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi
berupa kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan
transfer dana dan kliring berjadwal.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Bank yang baru didirikan atau Bank yang
melakukan langkah strategis dan mendasar” adalah sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan
operasional bank umum dengan Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
5
Ayat (3)
Pemeriksaan ke lokasi kantor calon PLU atau calon PLA dilakukan
antara lain untuk melihat kesesuaian informasi dalam dokumen
yang disampaikan dengan kondisi di lapangan termasuk dalam
rangka memastikan kesiapan operasional.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan antara
lain infrastruktur calon PLU atau calon PLA tidak memenuhi
spesifikasi yang dipersyaratkan.
Yang dimaksud dengan “penelitian” termasuk melakukan
pemeriksaan lokasi dalam hal diperlukan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pelatihan penggunaan SKNBI mengikutsertakan pejabat
dan/atau petugas yang akan menangani teknis operasional
SKNBI.
6
Huruf d
Pemasangan JKD termasuk melakukan instalasi SPK dan uji
koneksi SPK yang berada di lokasi calon PLU dan calon PLA
dengan SSK.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah aplikasi SPK, buku
petunjuk instalasi SPK, dan buku pedoman penggunaan
aplikasi SPK yang disampaikan pada saat pemasangan JKD.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang
memadai” antara lain kecukupan jumlah dan kompetensi
sumber daya manusia.
7
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemeriksaan ke lokasi kantor calon Bank Penerus dilakukan
antara lain untuk melihat kesesuaian informasi dalam dokumen
yang disampaikan dengan kondisi di lapangan dan kesiapan
infrastruktur.
Pasal 21
Ayat (1)
Penolakan permohonan disertai alasan penolakan, antara lain
calon Bank Penerus tidak memiliki teknologi informasi yang
memadai.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
8
Pasal 25
Ayat (1)
Penolakan permohonan disertai alasan penolakan, antara lain
perjanjian antara Bank Penerus dan PTL tidak memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perubahan data kepesertaan SKNBI
karena melakukan langkah strategis dan mendasar” adalah
perubahan nama dan kegiatan usaha Peserta.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “memengaruhi data Peserta di Bank
Indonesia” adalah perubahan data Pimpinan dan alamat
kantor Peserta.
Ayat (3)
Contoh perubahan data kepesertaan SKNBI selain yang terkait
dengan langkah strategis dan mendasar memengaruhi data
Peserta di Bank Indonesia yaitu perubahan kode Peserta dan
perubahan Bank Pembayar.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
9
Ayat (4)
Penolakan permohonan disertai alasan penolakan antara lain
surat permohonan tidak ditandatangani oleh Pimpinan atau
pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan, yang telah memiliki
spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
10
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Peserta dengan status ditangguhkan dapat melakukan berbagai
kegiatan dalam SKNBI namun kegiatannya dibatasi sebagai
berikut:
11
a. untuk Layanan Kliring Transfer Dana, Peserta tidak dapat
mengirim DKE Transfer Dana;
b. untuk Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta tidak dapat
mengirimkan dan menerima DKE Warkat Debit;
c. untuk Layanan Pembayaran Reguler, Peserta tidak dapat
mengirim DKE Pembayaran; dan/atau
d. untuk Layanan Penagihan Reguler, Peserta tidak dapat
mengirim dan menerima DKE Penagihan.
Huruf c
Peserta dengan status dibekukan tidak dapat melakukan seluruh
kegiatan dalam layanan SKNBI namun tetap memiliki hak akses
terhadap informasi terkait SKNBI.
Huruf d
Peserta dengan status ditutup dihentikan secara tetap
kepesertaannya dalam SKNBI dan tidak dapat diaktifkan kembali
sebagai Peserta.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Lembaga pengawas yang berwenang antara lain Bank
Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial dan
sistem pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai
otoritas pengawas mikroprudensial.
Peran Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas
makroprudensial dan sistem pembayaran dilakukan oleh
satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan
makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.
Huruf d
Cukup jelas.
12
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “alasan lain” adalah pengalihan aset dan
kewajiban yang terjadi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau persetujuan dari lembaga
pengawas yang berwenang.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh
Penyelenggara” adalah pada jam layanan SKNBI.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI antara lain biaya
penggunaan SKNBI dan pelunasan pajak yang diperhitungkan
dari Rekening Setelmen Dana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengalihan aset dan kewajiban dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau persetujuan dari
lembaga pengawas yang berwenang.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Lembaga pengawas yang berwenang antara lain Bank Indonesia
sebagai otoritas pengawas makroprudensial dan sistem
pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas
pengawas mikroprudensial.
Peran Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas
makroprudensial dan sistem pembayaran dilakukan oleh satuan
kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,
moneter, dan sistem pembayaran.
13
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Contoh alasan lainnya yaitu pengalihan aset dan kewajiban yang
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
14
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.