PERANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA PERGURUAN TINGGI · Peraturan Yayasan tentang Statuta...
-
Upload
trinhkhanh -
Category
Documents
-
view
248 -
download
0
Transcript of PERANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA PERGURUAN TINGGI · Peraturan Yayasan tentang Statuta...
OUTLINE
Pendahuluan
Ketentuan Statuta
Isi Statuta
Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta
Share Pengalaman Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta
Pendahuluan (1)o Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan formal yang mengemban misi mencari,
menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran ilmiah melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
o Misi mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran ilmiah dapat diwujudkan apabila perguruan tinggi dikelola berdasarkan suatu tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance – al: checks and balances);
o PTS bertugas menyelenggarakan Tridharma PT (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
o PTS berperan: menghasilkan SDM bermutu, inovasi IPTEK, aktif dalam pembangunan nasional, aktif dalam meningkatkan daya saing bangsa.
o Agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut Statuta Perguruan Tinggi
Pendahuluan (2)
Statuta Perguruan Tinggi (Permenristekdikti No 16 Tahun 2018) :
o Setiap Perguruan Tinggi Swasta WAJIB memiliki STATUTA (Pasal 1 ayat 1)
o Peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 ayat 2)
Peraturan Yayasan tentang Statuta adalah peraturan yang diterbit
kan oleh Badan Penyelenggara/Yayasan tentang STATUTA
Landasan Hukum ( regulasi Tata kelola PT)
UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
PERMENRISTEKDIKTI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Statuta Perguruan Tinggi Swasta
PermenristekdiktiNo. 16 Tahun 2018 TentangPedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS
Pemetaan Pengaturan Statuta PTS
PengaturanTata Kelola
Ditetapkan oleh BadanPenye-leng
gara
STATUTA PTS
PengaturanTridharma
Hal Lain
Permenristekdikti No. 16 tahun 2018, pasal 5
DASAR PENGATURAN TRIDHARMA PT
Pengaturan Tridharma PT didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standard Pendidikan TinggiPasal 54 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang
bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; danb) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepadamasyarakat
3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiriatas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Pengaturan Tridharma PT meliputi :
1) Pengaturan Penyelenggaraan PT (jenis pendidikan, kurikulum, pembelajaran, penilaian, administrasi penyelenggaraa pendidikan, kalender akademik, bahasa pengantar, hal lainnya)
2) Pengaturan Penyelenggaraan Penelitian (Road Map Penelitian, Keterlibatan sivitas, Publikasi, Pemanfaatan hasil penelitian, HKI, hal lainnya)
3) Pengaturan Penyelenggaraan PkM (Road Map PkM, Keterlibatan sivitas, Publikasi, Pemanfaatan hasil PkM, hal lainnya)
4) Pengaturan Etika dan Kode Etik (Etika Akademik dan Kode Etik)
5) Pengaturan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Kelimuan (Tata cara pelakasaannya dan tanggung jawab PT)
6) Pengaturan Sisten Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan SPMI dan Kedudukan)
7) Pengaturan Gelar dan Penghargaan ( Persyaratan dan tata cara pemberian Gelar dan Penghargaan)
Pengaturan Pengelolaan PERGURUAN TINGGI
1) Otonomi Perguruan Tinggi
2) Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi
3) Tata Kelola Perguruan Tinggi
4) Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi
Pengaturan Otonomi PT
Prinsip dasarnya adalah Akuntabilias;Transparansi; Nirlaba; Penjaminan Mutu; Efektifitas dan efisiensi
PT memiliki otonomi untuk pengelolaan dalam penyelenggaraan Tridharma PT ( bidang Akademik dan Nonakademik)
PP No 4 Tahun 2014, pasal 22 dan 26
Pengaturan Pola Pengelolaan PT
1) Pola pengelolaan sarana dan prasarana
2) Pola pengelolaan Anggaran
3) Pola pengelolaan Kerjasama
4) Pola pengelolaan Pendaaan dan Kekayaan
5) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan
PP No 4 Tahun 2014, pasal 22 dan 26
Pengaturan Tata Kelola PT1) Identitas ( nama PT, domisli, nama dan kedudukan badn penyelenggara, waktu pendirian PT
dan yayasan, riwayat singkat PT, dies natalis PT, lambang, bendera, himne dan mars, busana akademik)
2) Visi, Misi dan Tujuan
3) Pengaturan unsur organisasi PT ( penyusun kebijakan, pelaksana akedemik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik, pekasana admisitrasi)
4) Pengaturan nama dan susunan organ PT
5) Pengaturan nama dan jumlah unit
6) Pengaturan fungsi, wewenang dan tanggung jawab
7) Pengaturan masa jabatan
8) Pengauran persyaratan jabatan
9) Pengaturan tata cara pengangkatan
10) Pengaturan Dosen dan Tenaga Kependidikan
11) Pengaturan Mahasiswa dan Alumni Sumber : PP No 4 Tahun 2014
Akuntabilitas Publik PT
1) Kewajiban menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi Nasional
2) Target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara
3) Standarad Nasional Pendidikan Tinggi dan Satndard Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT
4) Laporan tahunan PT ke Badan Penyelenggara dan Ringkasan Laporan Tahunan PT ke publik
PP No 4 Tahun 2014, pasal 33
Ketentuan Lain
1) Dasar perubahan statuta PT
2) Keterlibatan Pimpinan, Senat, dan Badan Penyelenggara dalam proses perubahan statuta
3) Tata cara pengambilan keputusan perubahan statuta PT
PP No 4 Tahun 2014, pasal 33
Ketentuan Peralihan
1) Waktu penyesuaian pearturan yang diatur di dalam statuta
2) Hal lainnya yang berkenaan dengan ketentuan peralihan
PP No 4 Tahun 2014, pasal 33
Ketentuan Penutup
1) Tanggal mulai berlakunya statuta yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara
2) Hal lainnya yang berkenaan dengan ketentuan penutup
PP No 4 Tahun 2014, pasal 33
Contoh Isi Statuta PTS
BAB Isi Statuta PTS
Pembukaan
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Visi, Misi dan Tujuan
Bab III Identitas
Bab IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Bab V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Bab VI Gelar, sebutan Lulusan dan Penghargaan
Bab VII Tata Kelola Perguruan Tinggi
Bab VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan
Bab IX Mahasiswa dan Alumni
Bab X Kerjasama
Bab XI Sarana dan Prasarana
Bab XII Keuangan dan Kekayaan
Bab XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
Ketentuan Umum
Ketentuan umum berisi :
batasan pengertian atau definisi
singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta
hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagipasal-pasal berikutnya dalam statuta, antara lainketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dantujuan
Identitas
Menjelaskan jati diri PT, antara lain :
1. Nama dan tempat kedudukan
2. Tanggal, bulan, dan tahun didirikan
3. Lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna)
4. Bendera/pataka perguruan tinggi/fakultas (bentuk, ukuran, isi, warna dan makna)
5. Hymne dan/atau mars
6. Busana akademik bagi pimpinan, wisudawan, dan mahasiswa;
7. Identitas lain yang dianggap perlu
Visi, Misi dan Tujuan
• Gambaran tentang masa depan organisasi yang diyakini akan terjadi menurut pandangan internal dan external stakeholders
• Rumusan PT visi harus menunjukkan ke arah mana PT akan dibawa, dan sepertiapa PT tersebut bila telah sampai ditempat tujuan
VISI• Upaya-upaya PT sesuai fungsi dan tugasnya yang harus dilaksanakan untuk
mewujudkan visi PT
• Rumusan misi PT harus menyatakan tindakan tindakan yang harus dilakukan PT agar visi PT dapat diwujudkan
MISI
• sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh PT dalam jangka waktu tertentuTUJUAN
Penyelenggaraan Tridarma PT (1)
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
3. Etika Akademik/Kode Etik
4. SPMI
5. Gelar dan Penghargaan
6. Informasi lain yang diperlukan
Penyelenggaraan Tridarma PT (2)
1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, antara lain memuat programpendidikan yang diselenggarakan (diploma, sarjana, magister, spesialis,doktor), kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraanperkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tatacara penilaian), bahasa pengantar, administrasi akademik, jenis programstudi, dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
2. Penyelenggaraan penelitian antara lain program penelitian, publikasi hasilpenelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI),dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian;
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, memuat antara lainjenis dan tata cara penyelenggaraan dan publikasi pengabdian kepadamasyarakat;
4. Lain-lain yang dianggap perlu.
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
Berisi uraian mengenai pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2012 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
Gelar dan Penghargaan
Berisi uraian mengenai:
o Persyaratan pemberian dan penggunaan gelar akademik gelar akademik, profesi, atau vokasi serta penghargaan di bidang akademik;
o Bentuk, kriteria, dan prosedur pemberian penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang akademik dan nonakademik;
o Hal lain yang dianggap perlu.
Sistem Pengelolaan
1. Organisasi Perguruan Tinggi
2. Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola
3. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
5. Mahasiswa dan Alumni;
6. Sarana dan Prasarana;
7. Kerjasama
8. Pendanaan
9. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan
Organisasi Perguruan Tinggi
Memuat uraian mengenai:
o Nama organ yang ada pada perguruan tinggi;
o Kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing organ;
o Susunan organisasi dan keanggotaan organ;
o Persyaratan untuk menjadi anggota organ.
Tata Cara Pengangkatan Organ
Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan:
a) anggota, ketua, dan sekretaris Senat
b) Pemimpin PT dan unsur pimpinan di bawahnya;
c) anggota, ketua, dan sekretaris Satuan Pengawasan;
d) anggota, ketua, dan sekretaris Dewan Pertimbangan;
e) anggota, ketua, dan sekretaris Organ lain.
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal
o sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi
o Tata cara/mekanisme pelaksanaan pengawasan/ pengendalian;
o Pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan/pengendalian internal;
o Hal lain yang dinggap perlu.
Dosen dan Tenaga Kependidikan
– Status dosen dan tenaga kependidikan;
– Jenjang jabatan dan pangkat dosen tetap dan tidak tetap;
– Jenis jabatan dan pangkat tenaga kependidikan;
– Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan;
– Hal lain yang dianggap perlu.
Mahasiswa dan Alumni
o Hak dan kewajiban mahasiswa;
o kegiatan kemahasiswaan;
o Organisasi kemahasiswaan;
o Wadah/organisasi alumni dan ikatan alumni;
o Hal lain yang dianggap perlu.
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
o Sistem pengelolaan sarana dan prasarana;
o Prosedur (SOP) pendayagunaan sarana dan prasarana
o Sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana
o Hal lain yang dianggap perlu
Kerjasama
o Tujuan dan prinsip kerja sama dalam rangka penyelenggaran kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi.
o Bentuk dan mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain di dalam dan luar negeri;
o Hal lain yang dianggap perlu
Sistem Penjaminan Mutu Internal
o Sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penjaminan mutu internal;
o Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal;
o Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal;
o Akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu (eksternal) yang memuat uraian mengenai evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
o Hal lain yang dinggap perlu
Bentuk, Tata Urut Dan Tata Cara Penetapan Peraturan
o Bentuk peraturan yang dapat ditetapkan di PT
o Tata urut peraturan
o Tata cara/mekanisme penyusunan sampai dengan penetapan peraturan di PT
Pendanaan dan kekayaan
• Sumber pembiayaan sesuai ketentuan;
• Mekanisme/prosedur pengelolaan anggaran;
• Sistem akuntansi dan pelaporan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
• Hal lain yang dianggap perlu.
PENDANAAN
• menguraikan mengenai kekayaan yang dimiliki PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
KEKAYAAN
Ketentuan Peralihan & Penutup
Ketentuan peralihan memuat masa transisi pemberlakuan ketentuan tertentu dalam peraturan menteri ini.
Ketentuan penutup memuat pemberlakuan peraturan tentang Statuta yang baru dan mencabut peraturan yang lama
Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta PTS (1)
Statuta perguruan tinggi swasta dapat disusun dan ditetapkan melalui salah satu model proses sebagaiberikut:
Penyusunan Statuta PTS dilakukan oleh pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur), melalui tahap sebagaiberikut:
1. Pemimpin PTS membentuk Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS yang terdiri atas:
wakil unsur PTS (pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan);
wakil unsur Senat PTS;
wakil unsur Badan Penyelenggara.
2. Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS melakukan kegiatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
a. Menetapkan organ pokok PTS yang akan diatur dalam Statuta
Pengaturan organ pengelola PTS di dalam Statuta PTS dapat dilakukan dengan cara mengatur semuaorgan/unit PTS secara rinci dan lengkap di dalam Statuta PTS, mulai dari pimpinan PTS sampai denganunit terkecil di PTS.
Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan
ttg Statuta PTS (2)
a) Menetapkan Organ Pokok PTS yang akan diatur dalam StatutaOrgan Pokok PTS yang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah:a. Pengurus Badan Penyelenggara;b. Rektor, Ketua, atau Direktur; danc. Senat Perguruan Tinggi Swasta
Organ lain selain yg disebutkan di atas, antara lain organ Fakultas, organ lembaga lain (sl: LPPM),dan organ Biro, di dalam Statuta PTS hanya akan diatur tentang jumlah maksimum organ tersebut.
Nama dan aras kewenangan dari setiap organ lain yang dimaksud di atas, diatur dalam PeraturanBadan Penyelenggara (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTS) yang memilikifleksibilitas lebih tinggi daripada Statuta PTS. Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengantisipasiperubahan tata kelola PTS untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalamsuatu masa tertentu.
Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta PTS (3)
b) Menetapkan Aras Kewenangan Badan-Badan Penyelenggara dan PTS
Penetapan aras kewenangan organ pokok sangat diperlukan agar dapat dicegah konflik
kewenangan antara badan penyelenggara dengan PTS yang dapat berakibat negatif pada
perkembangan PTS.
No Aras Kewenangan Keluaran
1 Mengusulkan Naskah Usulan, Studi Kelayakan, atau NaskahAkademik
2 Mempertimbangkan Dokumen/Berita Acara Pemberian Pertimbangan, Saran, atau Rekomendasi
3 Memutuskan Surat Keputusan atau peraturan
4 Melaksanakan Laporan Pelaksanaan
5 Mengesahkan* Surat Pengesahan
* Dapat ditambahkan jika dibutuhkan, misal pengesahan Senat PT
Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta PTS (4)
c) Menetapkan Urusan PTS
Aras kewenangan yang dimaksud di atas adalah aras kewenangan dalampengelolaan berbagai urusan PTS, yang dapat dibagi dalam:a) urusan dalam bidang akademik dan non akademik; ataub) urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat; atauc) pembagian urusan lain sesuai kebijakan Badan Penyelenggara.
Contoh Urusan PTS:
Identitas (visi, misi, tujuan); Kurikulum; Pendidik (dosen); Tenaga Kependidikan; Mahasiswa dan Kemahasiswaan; Proses Pembelajaran; Penilaian Pendidikan; Lulusan; Penelitian Ilmiah; Publikasi Karya Ilmiah; Pengabdian Kepada Masyarakat; Prasaran dan Sarana; Keuangan dan Kekayaan; Kerjasama; Sistem Informasi danKomunikasi; Pengelolaan.
Bagan Hubungan Pembagian Urusan dan Aras Kewenangan
No URUSAN
ARAS KEWENANGAN ORGAN POKOK
Unsur Penyusun Kebijakan* Unsur PelaksanaAkademik*
Unsur Pengawas BidangAkademik*
PENGURUS BADAN PENYELENGGARA
REKTOR /KETUA/ DIREKTUR
SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA
Me-mutus-
kan
Mem-pertim-bang-kan
Mengesahkan
Melak-sana-kan
Memu-tuskan
Mengu-sulkan
Melaksana-kan
Memu-tuskan
Mem-pertim-bangkan
Mengusul-kan
Melak-sana-kan
1 Identitas 3 - - - - 1 4 - 2 - 4
2 Kurikulum - 3 - - 4 1 5 - 2 - -
3 Pendidik(dosen)
3 - - - - 1 4 - 2 - -
4 TenagaKependidik-an
2 - - - - 1 3 - - - -
* Organisasi penyelenggara paling sedikit terdiri atas unsur : penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik dan pelaksana administrasi atau tata usaha
Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta PTS (5)
d) Menuangkan Isi Bagan ke dalam Statuta PTS dalam bentuk Pasal- Pasal
Setelah bagan hubungan antara organ pokok, urusan PTS, macam kewenangan, dan urutanpelaksanaan wewenang selesai disusun, Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS menuangkannya dalam bentuk pasal-pasal di dalam Statuta PTS. Ketika menuangkan isibagan menjadi pasal-pasal di dalam Statuta PTS, Tim dapat meminta bantuan dari ahlihukum.
Dengan menggunakan model proses penyusunan Rancangan Statuta PTS yang membagihabis urusan PTS kepada organ pokok sesuai dengan kewenangan masing-masing, konflikkewenangan di antara organ pokok PTS dapat dikurangi atau bahkan dapat ditiadakan.
e) Rancangan Statuta PTS yang telah disusun disampaikan kepada senat PTS oleh pemimpinPTS untuk memperoleh pertimbangan;
f) Setelah memperoleh pertimbangan Senat PTS, Rancangan Statuta PTS dilampiripertimbangan Senat PTS, disampaikan kepada Badan Penyelenggara oleh pemimpin PTS;
Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta PTS (6)
g) Rancangan Statuta PTS yang diusulkan oleh pemimpin PTS dibahas oleh Badan Penyelenggara bersamadengan pimpinan PTS, dibantu oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS;
h) Rancangan Statuta PTS yang telah dibahas dan disepakati oleh Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dalam Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS.
i) Apabila kesepakatan belum tercapai, Badan Penyelenggara meminta agar hal-hal yang belum disepakatidikaji kembali oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS, kemudian hasil kajian Tim disampaikan kepadaPemimpin PTS, untuk dimintakan pertimbangan Senat PTS oleh Pemimpin PTS. Hasil kajian Tim disertaipertimbangan Senat PTS disampaikan oleh Pemimpin PTS kepada Badan Penyelenggara;
j) Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS berlaku sejak ditetapkan oleh Badan Penyelenggara; dan
k) Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggaradiunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
Share Pengalaman Penyusunan
Rancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta Itenas
Rektor YayasanPertimbangan Senat
Tim Penyusun Statuta
o Tim Pengarah Statuta
– Komisi II Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, PerwakilanYayasan dan Nara Sumber.
o PIC Tim Perumus dan Penyusun
– Komisi II Senat
– Tim Ahli dari beberapa Program Studi
Tugas Tim Penyusun Statuta tingkat Senat
Tim Pengarah Statuta
– Menentukan garis besar Statuta
– Memberikan Masukan Pada Tim Perumus dan Penyusun
Tim Perumus dan Penyusun Statuta
– Pengumpulan dan Menyediakan Data
– Analisa Awal dari Data
– Menyusun Pelaporan/draft statuta
Rencana Kegiatan Tim Perumus & Penyusun Statuta
Mengkaji perundangan dan peraturan berkenaan dengan statuta PTS
Mengevaluasi Statuta lama Pengumpulan data internal dan eksternal berkenaan tugas
utama PTS SWOT Analysis Visi, Misi dan Tujuan PTS Penyusunan Organ Pokok dalam penyelenggaraan PTS Tugas dan Wewenang Penyusunan urusan PTS Penyusunan Draft Statuta
• Rektor Membentuk Tim Penyusun Statuta dengan SK
• Tim penyusun merencanakan agenda dan jadwal penyusunan
• Rektor menetapkan agenda dan jadwal penyusunan
• Diskusi Tim Penyusunan
• Rapat Pleno penetapan Layout statuta
• Hasil tiap bab dari tim penyusunan dibawa ke rapat dengan tim Pengarah
• Rapat Pleno isi Statuta
• Usulan Draft Statuta
• Usulan di kirim ke Senat untuk memohon pertimbangan melalui rapat pleno
• Finalisasi Statuta dan diserahkan ke Yayasan untuk di tetapkan dan disahkan
Tahapan Perancangan Peraturan Yayasan ttg Statuta
Tahapan Penetapan Statuta di Yayasan
Yayasan membentuk tim adhoc Statuta
Tim adhoc mengkaji usulan statuta dari Rektor
Hasil tim adhoc didiskusikan dengan pimpinan institut dan senat
Tim adhoc menyusun final Statuta
Yayasan menetapkan dan mengesahkan Statuta
CATATAN PENTING
1. Setiap PT WAJIB mempunyai Statuta dan di UPLOAD di PDPT Ristekdikti
2. Penyusunan STATUTA harus melibatkan Pimpinan PT; Senat; dan Yayasan
3. Acuan Penyusunan STATUTA adalah Permenristekdikti No 16 tahun 2018
4. Tahapan perancangan dan punyusunan peraturan Yayasan tentang STATUTA harus didolumentasikan dengan baik (SK; berita acara; foto; dan lainnya)
5. Untuk implementasi STATUTA diperlukan aturan turunannya, baik dari Yayasan maupun dari Eksekutif
6. Sosialisasi STATUTA
Bahan Acuan
o Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemdikbud. (2014). PanduanPenyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
o Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
o PP No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi
o Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi