PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETAKelompok 3 :

Beni Ade PuteraNanang WijanarkoOkie Prasetyo Wibowo

XI TKR 2Peranan Mahkamah International dalam Menyelesaikan Sengketa International

Wewenang MahkamahWewenang mahkamah diatur oleh Bab II statuta yang khusus mengenai wewenang mahkaman dengan ruang lingkup masalah-masalah mengenai sengketa. Untuk mempelajari wewenang mahkamah dapat dilihat dari wewenang rational personal yaitu siapa-siapa saja yang dapat mengajukan perkara ke mahmah dari wewenang rational material yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan.

1. Akses ke Mahkamah hanya Terbuka untuk Negara (Wewenang Rational Personal)

Pasal 34 ayat 1 statuta menyatakan, hanya negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah. Maksud isi pasal tersebut, individu-individu dan organisasi-organisasi international tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka mahkamah.Pada prinsipnya mahkamah hanya terbuka bagi negara-negara anggota dari statuta. Negara-negara anggota statuta yaitu semua anggota PBB yang banyaknya 192 negara.

Keputusan mahkamah adalah keputusan organ hukum tertinggi di dunia dan penolakan suatu negara terhadap keputusan lembaga tersebut akan dapat merusak citranya dalam pergaulan antar bangsa, apalagi karena sebelumnya negara-negara tersebut telah menerima wewenang wajib. Oleh karena itu, dengan mengadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, juga diberikan kemungkinan kepada negara-negara lain yang bukan pihak pada statuta untuk dapat mengajukan suatu perkara ke mahkamah (Pasal 35 ayat 2 statuta). Dalam hal ini, Dewan keamanan yang menentukan syarat-syaratnya.

2. Kedudukan Individu

Seseorang yang dinyatakan bersalah berdasarkan hukum international, maka mahkamah international berkewajiban untuk menuntutnya. Adapun bila ada penolakan akses terhadap individu-individu. Namun melalui mekanisme perlindungan diplomatik di bidang pertanggungjawaban international, negara-negara dapat mengambil alih dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan warga negara di depan mahkamah. Banyak perkara yang diperiksa mahkamah yang berasal dari pelaksanaan perlindungan diplomatik negara terhadap warga negaranya. Misalnya perkara Ambotielos, International Court Justice (ICJ) 1952-1953, perkara International ICJ 1957-1958.

3. Kedudukan Organisasi International

Pasal 34 ayat 1 statuta hanya membolehkan negara-negara untuk mengerjakan suatu sengketa ke mahkamah. Namun, dalam ayat 2 dan 3 memberikan kemungkinan kerja sama antar organisasi-organisasi international dan mahkamah. Mahkamah juga menentukan syarat-syarat kerja sama dengan organisasi-organisasi international.

Langkah pertama yang dilakukan makamah adalah meminta kepada organisasi-organisasi international keterangan-keterangan mengenai soal-soal yang diperiksanya, organisasi-organisasi international tersebut dengan inisiatif sendiri mengirim keterangan yang diperlukan ke mahkamah. Selanjutnya, bila dalam pemeriksaan suatu perkara, mahkamah terpaksa menginterpretasikan piagam konstitutif suatu organisasi international atau suatu konvensi yang dibuat atas dasar piagam tersebut, maka panitera mahkamah berhak meminta keterangan kepada organisasi international tadi dan mengirimkannya secara tertulis ke mahkamah.

4. Wewenang Rational Material

Pasal 36 ayat 1 statuta dengan jelas menyatakan bahwa wewenang mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dan semua hal, terutama yang terdapat dalam piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Meskipun Pasal 36 ayat 1 ini tidak mengadakan pemberdayaan antar sengketa hukum dan politik yang boleh dibawa ke mahkamah, dalam prakteknya mahkamah selalu menolak memeriksa perkara-perkara yang tidak bersifat hukum.

Selanjutnya, wewenang mahkamah pada prinsipnya bersifat fakultatif. Ini berarti bahwa bila terjadi suatu sengketa antar dua negara, intervensi mahkamah baru dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara mereka ke mahkamah. Tanpa adanya persetujuan antar pihak-pihak yang bersengketa, wewenang mahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut.

5. Kompromi

Dalam kerangka wewenang fakultatif, sengketa diajukan ke mahkamah melalui suatu kompromi. Jadi, kesepakatan negara-negara yang bersengketa dituangkan dalam suatu kompromi. Di samping itu, perlu dicatat bahwa kompromi di sini tidak lagi mempunyai arti yang sama dengan kompromi arbitrasi. Kompromi untuk mengajukan sengketa ke mahkamah tidak perlu lagi berisi kesepakatan mengenai komposisi tribunal, wewenang dan prosedur mahkamah. Dalam penyelesaian hukum secara fakultatif ini, kompromi hanya berisikan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa untukmengajukan perkara mereka ke mahkamah, dan penentuan hal yang dipersengketakan serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke mahkamah.

6. Wewenang Wajib (Compulsory Jurisdication)Wewenang wajib dari mahkamah hanya dapat terjadi bila negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan, menerima wewenang tersebut.

7. Persyaratan

Ada banyak negara yang menerima klausul operasional tersebut dengan persyaratan. Misalnya, mengenai lamanya masa penerimaan klausul yang dibatasi sampai lima tahun. Pada tahun 1946, Amerika Serikat menerima klausul opsional dengan persyaratan penting, yaitu menolak diajukan sengketa yang berada di bawah domestic jurisdiction atau wewenang nasional. Mengenai sengketa apa saja yang berada di bawah wewenang nasional itu ditentukan sendiri oleh Amerika Serikat sesuai dengan Amandemen Conally.Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Keputusan Mahkamah diambil dengan suara terbanyak atau mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Bila dalam proses pengambilan keputusan seimbang, maka seara ketua atau wakilnya yang akan menentukan. Misalnya, keputusan Mahkamah tanggal 7 September 1927 dalam masalah Lotus antara Prancis dan Turki mengenai tabrakan kapal di laut lepas dan keputusan Mahkamah tanggal 18 Juli 1966 mengenai peristiwa Afrika Barat Daya tersebut. Keputusan hanya dapat diambil dengan pemberian suara Ketua Mahkamah.

Keputusan Mahkamah terdiri dari 3 bagian, yaitu :

Berisikan komposisi Mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa serta wakil-wakilnya, analisa mengenai fakta-fakta, dan argumentasi, bukan pihak-pihak yang bersengketa.Berisikan penjelasan mengenai motivasi Mahkamah. Pemberian motivasi keputusan Mahkamah merupakan karena suatu penyelesaian yuridiksi. Hal ini sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa. Oleh karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.Berita dispositif, ini berisikan keputusan Mahkama yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional

Mengenai ketentuan-ketentuan prosedural dalam kegiatan mahkamah berada dalam kekuasaan negara-negara yang bersengketa. Ketenttuan-ketentuan sengketa terdapat dalam Bab III statuta. Kemudian dalam pasal 30 statuta memberikan wewenang kepada Mahkamah untuk membuat tata tertib dan menyempurnakan Bab III. Jadi, bila statuta merupakan suatu konvensi, maka aturan prosedur tadi merupakan suatu perbuatan unilateral mahkamah yang juga mengingat negara-negara yang bersengketa.

Prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasional adalah sebagai berikut :

Wewenang MahkamahMahkamah dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonansi. Tindakan sementara ialah tindakan yang diambil mahkamah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya yang akan ditentukan mahkamah secara definitif.

2. Penolakan Hadir di Mahkamah

Pasal 53 statuta menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan mendukung tuntutannya. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam perkara di mahkamah pernah terjadi pada waktu mahkamah tetap dan juga terdapat dalam sistem mahkamah yang sekarang.3. Keputusan MahkamahKeputusan mahkamah diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Bila suara seimbang, maka suara ketua atau wakil.Keputusan mahkamah terdiri tiga bagian, yaitu :Informasi megenai pihak-pihak yang bersengketa serta wakil-wakilnya analisa mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.Penjelasan mengenai motivasi mahkamah.Dipositif yaitu berisikan keputusan mahkamah yang merugikan negara-negara yang bersengketa.KESIMPULAN1.Peranan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional :a) Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari PBBb) Mahkamah Internasional beranggotakan 15 anggota hakim yang dipilih dari 15 negara

2.Mahkamah Internasional Sebagai Salah Satu Organ Utama PBB Perserikatan Bangsa-bangsa memiliki beberapa organ utama diantaranya Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan perwalian, Sekretariat Jenderal dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta Mahkamah Internasional. 3.Cara membawa sengketa ke Mahkamah Internasional :a) Melalui kesepakatan khusus antar pihakb) Melalui permohonan sendiri oleh suatu pihak yang bertikai

4.Cara Penyelesaian Sengketa Oleh Mahkamah Internasional :a) Cara-cara penyelesaian damaib) Cara- cara penyelesaian secara paksa atau dengan cara kekeransan