PERAN STRATEGIS PPID DAN

JABFUNG DALAM LAYANAN

INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN PERTANIAN

BOGOR, 25 SEPTEMBER 2014

LATAR BELAKANG

pasal 28F UUD 1945 hasil Amandemen:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

1

Dasar hukum

LATAR BELAKANG Dasar hukum

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2Pasal 2 ayat (3)

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

LATAR BELAKANG Dasar hukum

Pasal 7 ayat (3)

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah

Pasal 7 ayat (6)

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d. Ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik

LATAR BELAKANG Evaluasi PPID

2011 2 Sengketa Informasi 2012 8 Sengketa Informasi

Pada umumnya terjadi akibat :• terlambatnya PPID dalam memberikan pemberitahuan

tertulis kepada pemohon• tidak ditanggapinya pengajuan keberatan layanan

Informasi Publik oleh atasan PPID

Terpencarnya informasi publik yang ada di Kementan

LATAR BELAKANG Gambaran PPID di

Kementan

PPID PEMBANTU

PELAKSANA

KEMENTAN

ESELON I dan UPT

ESELON II

MENTERI PERTANIAN

PPID UTAMA

PPID PELAKSANA

ESELON I

PPID PELAKSANA

UPT

6

Struktur Pengelolaan InformasiPublik di Kementan

LATAR BELAKANG Gambaran PPID di

Kementan

o PPID Utama : 1

o PPID Pelaksana Es I : 12

o PPID Pelaksana UPT : 144

o PPID Pembantu Pelaks. : 102

PENGELOLAAN & PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TATA CARA memperoleh Informasi Publik di Kementan

ON VISIT

ONLINE

ALUR LAYANANPERMOHONAN

INFORMASI PUBLIK

(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011)

Pemenuhan Kelengkapan : 3 hari

Pemenuhan Permohonan : 10 hari

Perpanjangan Pemenuhan Permohonan : 7 hari

Gambaran Umum

Kebijakan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang berlakuefektif per 1 Mei 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yangmewajibkan setiap Badan Publik untuk menunjuk PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik yang menyebutkanbahwa Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsionaldan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalammelaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnyasesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi)

PPID merupakan pejabat yang membidangi dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik (Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010).

PPID juga memiliki tugas untuk mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik (Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pejabat Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah yang memiliki kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Peran PPID dan Jabfung dalam Layanan

Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik bukan semata-mata

tugas PPID saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik

beserta seluruh sumber daya manusianya. PPID dalam

melaksanakan pelayanan informasi publik kepada

pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh 5 (lima)

jabatan fungsional tertentu yang dapat dilaksanakan

dalam mendukung Pengelolaan Informasi Publik yaitu

Pranata Humas, Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer,

dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Jabfung Pranata Humas

Menyusun materi publisitas berbentuk artikel dan desain grafis pada media internal Kementerian, Eselon I, dan Eselon II;

Memutakhirkan berita situs web Kementerian, Eselon I, dan Eselon II;

Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, informasi untuk penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan;

Menyusun rencana kerja dan operasionalisasi pelayanan informasi dan kehumasan;

Memantau operasional SILAYAN Online dan media sosial pendukung layanan informasi publik;

Mengumpulkan bahan sosialisasi, bimtek, forum koordinasi IP;

Menyusun petunjuk pelayanan informasi dan kehumasan; dan

Menyiapkan bahan pelaksanaan pameran dan peragaan sebagaidiseminasi informasi layanan informasi publik.

Jabfung Arsiparis

Mengelola persuratan dan kearsipan Kementerian, Eselon I, dan Eselon II;

Mendokumentasikan Data Informasi Publik Bidang Pertanian berbentuk lembaran/berkas;

Mendokumentasikan surat/formulir permohonan atau keberatan informasi publik;

Mengumpulkan bahan penyusunan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai;

Melakukan Penyiapan, Penyediaan, Penyimpanan, dan Pemeliharaan Dokumen Informasi Publik;

Mengklasifikasi Data Informasi Publik Bidang Pertanian sesuai dengan UU KIP dan UU Kearsipan; dan

Mengalihmediakan Dokumen Informasi Publik ke dalam Bentuk Elektronik dan mengunggah pada Sistem Informasi Data dan Dokumentasi.

Jabfung Pustakawan

Memberikan pelayanan informasi terhadap pengguna perpustakaan (konvensional dan digital) serta pelayanan informasi publik pada desk/counter dan SILAYAN Online;

Melaksanakan penyuluhan tentang: pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola layanan informasi publik/PPID;

Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan, bahan penelitian, dan layanan informasi publik;

Mengumpulkan Data Informasi Publik Bidang Pertanian berbentuk dokumen tercetak;

Mengklasifikasikan Data Informasi Publik Bidang Pertanian berdasarkan UU Perpustakaan;

Melakukan pelestarian informasi Koleksi Perpustakaan/Dokumen Internal Kementerian, Eselon I, dan Eselon II dalam format digital;

Mendokumentasikan Informasi/Dokumen Elektronik pada Database/Sistem Informasi Data dan Dokumentasi; dan

Menyebarkan informasi terseleksi (lembar lepas) berupa Daftar Informasi Publik yang Dikuasai.

Jabfung Pranata Komputer

Mengupload Berita, Memutakhirkan Data Informasi pada Situs Web danPortal PPID;

Mengemas Informasi Bidang Pertanian dalam bentukElektronik/Multimedia;

Melakukan uji coba sistem aplikasi/komputer;

Membuat otorisasi akses sistem (privilege) kepada pemakai SILAYAN Online;

Memberikan tutorial penggunaan aplikasi pendukung sistem informasipublik;

Mengumpulkan Data Informasi Publik Bidang Pertanian berbentukdokumen digital;

Melakukan instalasi dan atau meningkatkan (Up Grade) sistemkomputer; dan

Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi layanan informasipublik;

Jabfung Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Mengumpulkan data/dokumen informasi untuk uji konsekuensi;

Mengumpulkan bahan hasil telaah dokumen klasifikasi IP;

Menyiapkan bahan Uji Konsekuensi Informasi Publik;

Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang pengelolaan informasi publik lingkup Kementan;

Mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah Surat Keputusan Pengangkatan PPID lingkup Kementan;

Menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti sidang mediasi/ajudikasi di KomisiInformasi;

Mengumpulkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan keberatan/sengketainformasi publik;

Mengikuti sidang mediasi/ajudikasi di Komisi Informasi;

Menyusun laporan hasil sidang mediasi/ajudikasi di Komisi Informasi; dan

Menyiapkan bahan dalam rangka advokasi sengketa informasi publik oleh PPID lingkupKementan dalam sidang di Komisi Informasi.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi

SDM yaitu PPID dan Jabfung yang kompeten dan kredibel

mempunyai peran penting untuk meningkatnya kualitas

layanan informasi publik, sehingga pelaksanaan

keterbukaan informasi publik yang diharapkan dapat

mendorong peningkatan kualitas layanan Informasi Publik

dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat.

SEKRETARIAT PPID UTAMA KEMENTAN

Gedung Pusat Informasi Agribisnis

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan,

Jakarta Selatan 12550-INDONESIA

Telepon : 021-7806131 - 7804116 (ext. 1022/1032)

Fax: 021-78848707 /7816451

Layanan Publik :

20

WhatsApp : 0821.1089.7194

Line: ppidkementan

YM: ppid_kementan@yahoo.com

Email: layanan-ip@pertanian.go.id

Website: http://ppid.pertanian.go.id

TERIMA KASIH