PERAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN … 2015... · Lembaga Sertifikasi Produk 4. Lembaga...
Transcript of PERAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN … 2015... · Lembaga Sertifikasi Produk 4. Lembaga...
PERAN STANDARDISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN UNTUK
MEMPERKUAT DAYA SAING
PRODUK BUMN
Focus Group Discussion, Kementrian BUMN
Jakarta, 30 September 2015
Syarat Pencapaian Percepatan :
• Arah jelas
• Prioritasasi (Need and Risk
Analysis)
• Adanya kepastian
• Pemakaian sumber daya : Efektif
dan Efisien
• Evaluasi (corrective action)
2
70 Tahun Merdeka
Saatnya Percepatan Pencapaian Cita-Cita
Kemerdekaan (aman, cerdas, sejahtera, posisi dlm Global)
PIRANTI UNTUK MENCAPAI
PERCEPATAN
STRACAP = Standard, Technical Regulation; and
Conformity Assessment Procedure)
Kepastian : Standard dan regulasi teknis
(Moto ISO: Simpler, Faster, Better), Cheaper, Safer)
Multi efek : Pengakuan dan keberterimaan
(Moto IAF): One certificate accepted every where)
National Differences : TBT- WTO
3
Contoh-contoh Sukses
Penerapan STRACAP
• Penerapan STANDARD sebagai piranti
akses pasar
– Omocha Toys, Produk Pangan Olahan Laut
– Kisah sukses pemenang SNI Award (Mulia
glass, Gerak Tani, Gunung Suubur dll)
• Regulasi dan Skema Akreditasi
– Sertifikasi Verikasi Legalitas Kayu
• ND –WTO
– Ban Mobil
– Rokok Keretek
4
Philosofi Dasar Standar dan Penilaian Kesesuaian
KEPASTIAN JAMINAN KEPASTIAN
Standar perusahaan, asosiasi
Standar International
Standar Nasional Indonesia
Sertifikasi
Testing
Inspeksi
Akreditasi
PENGAKUAN PIHAK ke III
Antar negara
Bisnis to bisnis
antar negara
5
BAGAIMANA STANDARD
DIKEMBANGKAN DAN DITERAPKAN
DAN DITINGKATKAN PENGAKUANNYA?
6
MUTU untuk Mendukung Daya Saing Produk Nasional
STANDARDISASI :
•Pengembangan
•Penerapan
METROLOGI :
• Ilmiah
• Industri/terapan
• Legal
PENILAIAN KESESUAIAN : •Akreditasi •Sertifikasi •Pengujian •Inspeksi
Peraturan Perundang-undangan
Kerjasama, Pemasyarakatan, Penelitian dan Pengembangan
Standardisasi Nasional
TIGA PILAR INFRASTRUKTUR MUTU NASIONAL
7
8
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
UU No. 20/2014
1. Standardisasi dan penilaian kesesuaian (produk, jasa, proses, sistem, personal) secara terintegrasi;
2. Harmonisasi pada tingkat regional (PASC, APLAC, PAC, APMP) dan internasional (ISO/IEC/CAC, ILAC, IAF, BIPM);
3. Memfasilitasi kerjasama lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
4. Upaya integratif dalam penguatan daya saing SDM dan industri nasional dalam penciptaan nilai tambah ekonomi bagi pembangunan berkelanjutan;
Penyelarasan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan
Ketidak selarasan kebijakan dan fragmentasi fungsi SPK membatasi efektivitas dalam
mendukung penguatan daya saing bangsa
UU No. 20 Tahun 2014 : Integrasi SPK Produk, Jasa, Proses, Sistem, dan Personal
1. Tidak terintegrasinya standardisasi dan penilaian kesesuaian (produk, jasa, proses, sistem, personal);
2. Keterlepaskaitan standarisasi dan penilaian kesesuaian tingkat nasional dengan tingkat regional dan internasional;
3. Keterbatasan dalam kerjasama lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
4. Tidak optimalnya upaya penguatan daya saing SDM dan industri nasional dalam penciptaan nilai tambah ekonomi bagi pembangunan berkelanjutan;
Sumber: Bahan Kosultan KEMENPAN RB
8
UU SPK
UU: 13 Bab, 64 Pasal
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Kelembagaan
4. Standardisasi
5. Penilaian Kesesuaian
6. Kerjasama
7. Peran Masyarakat
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Larangan
10. Sanksi Administratif
11. Ketentuan Pidana
12. Peraturan Peralian
13. Peraturan Penutup
9
Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri
10
Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 Pasal 3
tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:
UU SPK-PROSES BISNIS
perencanaan
SNI
perumusan
SNI
penetapan
SNI
pemeliharaan
SNI
LPK
melakukan
KEGIATAN
PK akreditasi
LPK hasil
PK
Dukungan Manajemen (Manajemen Sumber Daya, Perencanaan &
Anggaran, Kepatuhan, Manajamen Risiko, Tata Kelola dan Tata Laksana)
ketertelusuan
sistem informasi KERJASAMA
LITBANG
kebijakan nasional
penerapan SNI
secara
sukarela
pemberlakuan
SNI secara
wajib
pengawasan;
evaluasi
efektifitas bukti kesesuaia
n
Pem
bin
aan: P
ela
ku U
saha, M
asyara
kat, L
PK
Konsulta
si, P
endid
ikan, P
ela
tihan, P
em
asyara
kata
n, B
udaya S
tandar
11
menciptakan keunggulan kompetitif
platform bagi inovasi
membuka askses pasar produk nasional ke
pasar global
2015 2017 2025 2023 2021 2019 2013
meningkatkan kepercayaan
thd produk nasional di
pasardomestik
melindungi
kepentingan
publik dan
lingkungan
mendukung
daya saing
dan
kualitas
hidup
bangsa
indonesia
bertumpu pada
pemberlakuan
regulasi teknis
penguatan
penerapan
SNI secara
sukarela berdasarkan
kebutuhan
pasar
penguatan
kemampuan
penerapan
standar negara tujuan
ekspor
penguatan
sinergi
dengan
sistem inovasi
nasional
penguatan
efisiensi sistem
produksi
nasional
government driven market driven research and industry driven
Roadmap Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025
12
BIPM WTO
ILAC; IAF ISO; IEC;
Codex; dll
PASAR
GLOBAL
Penilaian
Kesesuaian
Ketertelusuran
Pengukuran Regulasi
Standar Akreditasi
INFRASTRUKTUR MUTU GLOBAL
• Technical
Barrier To
Trade (TBT)
• National
Diffreremces
13
Bagimana SNI dikembangkan?
Pemrograman
(BSN)
Perumusan
(KOMTEK)
Konsensus Nasional
(STAKEHOLDER)
Penetapan SNI
(Ka. BSN)
Pemeliharaan SNI
(KOMTEK)
Rancangan SNI
Pe
ng
us
ula
n
pro
gra
m
SN
I
Kebutuhan pasar
Kaji ulang < 5 tahun Menjaga kesesuaian SNI
14
Bagaimana Standar Berperan
1) Menjadi acuan Mutu
2) Memperluas akses pemasaran
3) Meningkakan efisiensi dan
efektifitas
4) Mengurangi resiko ancaman K3L
5) Membantu perusahaan mengadopsi standar lain yang menjadi persyaratan global
6) Menjadi jembatan untuk kesenjangan pengetahuan dan perkembangan inovasi
15
Standar Dalam Rantai Proses
Upaya mendapatkan pengakuan lebih baik dan lebih luas
PROSES PERALATAN
SISTEM /PROSEDUR
METODE
SDM
PRODUCT Bahan Baku
KE
BE
RT
ER
IAM
AA
N
STANDAR
Sistem manajemen (SMM/SML/SMKP, dll)
Bahan
pendukung
STANDAR
STANDAR
STANDAR
STANDAR
STANDAR
STANDAR
STANDAR
STANDAR
16
SNI per Sektor
No sektor baru revisi terjemah
amandemen
abolisi Total SNI aktif
Total SNI
1 Pertanian dan tek pangan
1174 418 0 4 49 1596 2025
2 Konstruksi 588 154 1 2 179 745 924
3 Elektronika,TIK 254 10 0 1 2 265 267
4 Tek. Rekayasa 1231 91 0 287 1324 1611
5 Umum, infrast, iptek 421 35 0 1 63 457 520
6 K3L 604 63 0 1 15 668 793
7 Tek.bahan 1907 384 6 5 512 2302 2814
8 Tek.khusus 158 62 2 0 68 222 290
9 Transport,distr pangan
431 30 0 1 205 462 667
total 6768 147 9 17 1870 8041 9911
17
SNI yang Diregulasi :
Diberlakukan secara wajib
Total
270
19
AKREDITASI DAN PENILAIAN
KESESUAIAN
Lembaga Penilaian
Kesesuaian
Badan Akreditasi
Produk
(Barang dan Jasa)
pernyataan
kompetensi
pernyataan
kesesuaian
SNI ISO/IEC 17011
SISTEM AKREDITASI NASIONAL
LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI
20
INSPECTION BODY ACCREDITATION
PROFICIENCY TESTING PROVIDER A CCREDITATION
INSPECTION CERTIFICATE
PROFICIENCY TESTING PROVIDER CERTIFICATE
Standard Requirement
Standard Requirement
SUPPLIERS/INDUSTRIES
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)
(ISO/IEC 17011) Div. Laboratory and Inspection Body Accreditation
TESTING LABORATORY SNI ISO/IEC 17025
MEDICAL LABORATORY ISO 15189
LABORATORY ACCREDITATION
INSPECTION BODY ISO/IEC 17020
CALIBRATION LABORATORY SNI ISO/IEC 17025
Standard
Metode Product
CALIBRATION CERTIFICATE
Standard
Metode
Product
TESTING CERTIFICATE
Standard
Metode
Product
MEDICAL CERTIFICATE
PROFICIENCY TESTING PROVIDER ISO/IEC 17043
SISTEM AKREDITASI NASIONAL UNTUK
LEMBAGA SERTIFIKASI
21
ORGANIZATIONS/ INDUSTRIES
QMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC TS 17021-3
HACCP CB
SNI ISO/IEC 17021
FSMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO TS 22003
ISMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC 27006
EMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC TS 17021-2
SFM CB
SNI ISO/IEC 17021
P.38/Menhut-II/2009
P.68/Menhut-II/2011
P.8/VI-BPPHH/2012
PRODUCT CB
SNI ISO/IEC 17065
OF CB
KAN GUIDE 901
MDQMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ECOLABEL CB
KAN GUIDE 800
KAN GUIDE 801
GHG V/VB
ISO 14065
ISO 14066
PERSON CB
SNI ISO/IEC 17024
TL CB
SNI ISO/IEC 17065
P.38/Menhut-II/2009
P.68/Menhut-II/2011
P.8/VI-BPPHH/2012
CERTIFICATION BODIES
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) ISO/IEC 17011
QMS Certificat
e
HACCP Certificat
e
ISMS Certificat
e
EMS Certificat
e
SUSTAINABLE FORREST
Certificate
PRODUCT Certificat
e
ORGANIC FOOD
Certificate
FSMS Certificat
e
MDQMS Certificat
e
ECOLABEL Certificat
e
GHG Certificat
e
PERSON Certificat
e
TIMBER LEGALITY Certificat
e
SNI ISO 9001
SNI ISO 22000
SNI ISO 13485
SNI terkait Ekolabel
SNI ISO 14064-1 14064-2
SKKNI Perdirjen Kemenhut
SNI 01-6729-2002
SNI for Products
Perdirjen Kemenhut
SNI ISO 14001
SNI ISO/IEC 27001
SNI 01-4852-1998
PERSON
Accreditation
Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang
diakreditasi sampai Oktober 2014: 1108
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Lab PengujiLab Kalibrasi
Lab MedikLemb
Inspeksi PUP
842
186
38 38
4
Jumlah lembaga sertifikasi yang diakreditasi
sampai Oktober 2014: 156
39 38
16 15 15 11
8 7 5
2 0
5
10
15
20
25
30
35
40
Pengakuan Regional & Internasional
24
1. Laboratorium Penguji
2. Laboratorium Kalibrasi
3. Lembaga Inspeksi
4. Laboratorium Medik
1. Lembaga Sertifikasi SM
2. Lembaga Sertifikasi SML
3. Lembaga Sertifikasi Produk
4. Lembaga Sertifikasi Keamanan
Pangan
MRA
MLA
25
CAPAIAN KOMITE NASIONAL AKREDITASI
DALAM MEMBANGUN SALING PENGAKUAN INTERNASIONAL
2000: MLA on QMS
2001 : MRA on Testing Laboratory
2003 : MRA on Calibration Laboratory
2004 : MRA on Inspection Body & MLA on EMS CB
2009 : MLA on Products CB
2013 : MRA on Medical Laboratory & MLA on FSMS
ACCREDITATION SCHEMES UNDER DEVELOPMENT
Tourism Business
Biorisk Management System
Security Management Systems on Supply Chain
OHSAS
26
KERJASAMA BILATERAL
27
Dalam rangka saling keberterimaan penilaian kesesuaian, Kerjasama BSN dan KAN dengan Saudi arabia (SASO) - 2009, China (CNAS), Inggris (UKAS) - 2007, Australia (JAS-ANZ).
28
Kementerian Pertanian
Kementerian Lingkungan Hidup dan dan Kehutanan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kesehatan
Kementerian ESDM
Kementrian Pariwisata
KERJASAMA NASIONAL
29
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (KAN dan KEMENTERIAN)
30
Contoh MoU
MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup – th. 2007 Joint assessment laboratorium lingkungan
MoU dengan Kementerian Pertanian - th. 2008 - Akreditasi Lembaga Sertifikasi Pangan Organik -Fasilitasi tercapainya ekuivalensi sistem akreditasi dan sertifikasi nasional pangan organik dengan Jepang.
MoU dengan Kementerian Kehutanan - th. 2009
Akreditasi LPPHPL dan LVLK sebagai penerapan tata kelola kehutanan dan menjamin hasil sertifikasi yang kredibel.
MoU dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan –
th. 2013
Kerjasama akreditasi dan sertifikasi lingkup perikanan dan kelautan
PERAN SPK
• Membantu produk-produk BUMN dalam
meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi,
daya saing nasional, persaingan usaha yang
sehat dan transparan dalam perdagangan,
kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha,
serta kemampuan inovasi teknologi
31
PERAN SPK
• Menghasilkan produk-produk yang
memberikan perlindungan kepada konsumen,
pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat
lainnya, serta negara, baik dari aspek
keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun
pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
• Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan
efisiensi transaksi perdagangan produk-produk
BUMN baik di dalam negeri maupun di luar
negeri
32
33