PERAN PPP SIKAKAP DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN … · perikanan berdasarkan indikator pendapatan...
Transcript of PERAN PPP SIKAKAP DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN … · perikanan berdasarkan indikator pendapatan...
PERAN PPP SIKAKAP DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN
PENGGUNA DAN EKONOMI DAERAH KEPULAUAN
MENTAWAI SERTA STRATEGI PENGEMBANGANNYA
JHON PIKAL TAMA SAKOIKOI
DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2013
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER
INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Peran PPP Sikakap dalam
Menunjang Kebutuhan Pengguna dan Ekonomi Daerah Kepulauan Mentawai
serta Strategi Pengembangannya adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan
dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan
tinggi manapun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya
ilmiah yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah
disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir
skripsi ini.
Bogor, Juli 2013
Jhon Pikal Tama Sakoikoi
C44080089
ABSTRAK
JHON PIKAL TAMA SAKOIKOI. Peran PPP Sikakap dalam Menunjang
Kebutuhan Pengguna dan Ekonomi Daerah Kepulauan Mentawai serta Strategi
Pengembangannya. Dibimbing oleh ERNANI LUBIS dan WAWAN OKTARIZA.
Pengembangan pelabuhan perikanan perlu dilakukan untuk meningkatkan
pelayanan bagi nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas,
kondisi dan pemanfaatan fasilitas PPP Sikakap, menghitung kontribusi PPP
Sikakap terhadap perekonomian daerah, dan menentukan strategi pengembangan
fasilitas PPP Sikakap. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan aspek
yang diteliti terdiri dari aspek teknis dan ekonomi dari PPP Sikakap. Aktivitas di
PPP Sikakap berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nelayan untuk melakukan
usaha penangkapan ikan. Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas pelabuhan
perikanan yang rusak yaitu TPI, pabrik es, ruang pendingin. Sektor perikanan
pada tahun 2000-2010 termasuk pada kegiatan basis (LQ>1). Multiplier effect
perikanan berdasarkan indikator pendapatan daerah pada tahun 2000-2010
berkisar antara 4,41-21,99 dan menurut indikator tenaga kerja pada tahun 2008-
2012 berkisar antara 0,69-1,44. Strategi pengembangan PPP Sikakap yaitu
memanfaatkan lahan pelabuhan untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas
yang belum tersedia, meningkatkan produksi hasil tangkapan kualitas ekspor,
meningkatkan teknologi penangkapan ikan serta kualitas SDM.
Kata kunci : aktivitas, fasilitas, multiplier effect, pengembangan
ABSTRACT
JHON PIKAL TAMA SAKOIKOI. The Role Of PPP Sikakap in Supporting
Users’ Need and Region Economy of Mentawai Islands as well as Its
Development Strategies. Supervised by ERNANI LUBIS and WAWAN
OKTARIZA.
Development of fishing ports is needed to improve services for fishermen.
The aims of this research were to identify the activities, conditions and utilization
of facilities PPP Sikakap, calculate the contribution of PPP Sikakap to the
regional economy, and determine the facility development strategy of PPP
Sikakap. Case study method was used in this research to examine the technical
and economic aspects of PPP Sikakap. Activities in PPP Sikakap related to the
fulfillment of fishermen’s needs in running their business. Result showed that
broken fishing port facilities were TPI, ice plant, and cold storage. The fishery
sector in 2000-2010 could be categorized as basis sector (LQ>1). Multiplier
effects of fisheries based on regional income indicators in 2000-2010 ranged from
4,41 to 21,99 and according to indicators of labor in 2008-2012 ranged from 0,69
to 1,44. Development strategies of PPP Sikakap were land utilization for
development of more port facilities, increase of export quality catches, fishing
technology and improvement of human resources quality.
Keywords: activities, facilities, multiplier effect, development
Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Perikanan pada
Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
PERAN PPP SIKAKAP DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN
PENGGUNA DAN EKONOMI DAERAH KEPULAUAN
MENTAWAI SERTA STRATEGI PENGEMBANGANNYA
JHON PIKAL TAMA SAKOIKOI
DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2013
Judul Skripsi : Peran PPP Sikakap dalam Menunjang Kebutuhan
Pengguna dan Ekonomi Daerah Kepulauan Mentawai
serta Strategi Pengembangannya.
Nama : Jhon Pikal Tama Sakoikoi
NRP : C44080089
Program Studi : Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap
Disetujui:
Komisi Pembimbing
Ketua, Anggota,
Dr.Ir. Ernani Lubis, DEA Ir. Wawan Oktariza, M.Si
NIP: 19561123 198203 2 002 NIP: 19661016 199103 1 004
Diketahui:
Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Dr.Ir. Budy Wiryawan, M.Sc
NIP: 19621223 198703 1 001
Tanggal Lulus :
PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan
kasih dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan
harapan. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Juni 2012 sampai Juli 2012 dengan
judul skripsi Peran PPP Sikakap dalam Menunjang Kebutuhan Pengguna
dan Ekonomi Daerah Kepulauan Mentawai serta Strategi
Pengembangannya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr.Ir. Ernani Lubis, DEA.
selaku pembimbing pertama dan Bapak Ir. Wawan Oktariza, M.Si selaku
pembimbing kedua yang telah membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari
penulisan pointerisasi proposal sampai dengan penulisan skripsi serta Ibu Retno
Muninggar S Pi. ME selaku dosen penguji pada sidang skripsi. Ungkapan terima
kasih juga disampaikan kepada Bapak Rusli Sakoikoi dan Ibu Rejalina Taileleu
selaku orangtua dan seluruh keluarga atas kasih sayangnya, doa, dana dan
motivasi selama kuliah dan pengerjaan skripsi ini; Bapak Fajar Piliang SE, selaku
Kepala PPP Sikakap beserta jajarannya; Bapak Fadli yang membantu dalam
penyediaan data; Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah
mendukung dalam pemberian beasiswa kepada penulis untuk terus melanjutkan
pendidikan di IPB; pihak BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai; Bapak Edi
Sukarni, SH selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan
Mentawai beserta jajarannya yang memberikan izin untuk melakukan penelitian;
Adik Imel dan Renol yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam
penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan PSP
45 dan Mentawaians (Welly, Maria, Eta, Desni) yang telah memberikan semangat
dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi
ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.
Bogor, Juli 2013
Jhon Pikal Tama Sakoikoi
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN iv
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Tujuan Penelitian 2 Manfaat Penelitian 2
METODOLOGI 3
Waktu dan Tempat 3 Metode Penelitian 3 Metode Pengumpulan Data 3 Analisis Data 5
Analisis Operasional di PPP Sikakap 5 Analisis Kontribusi PPP Sikakap terhadap Perekonomian Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 Analisis Location Quotien 6
Analisis Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Sikakap 6
KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 9
Kondisi Geografis, Topografi dan Iklim 9 Keadaan Penduduk 10 Potensi Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan PPP Sikakap 12
Unit Penangkapan Ikan 12
Produksi Hasil Tangkapan 15 Musim Penangkapan Ikan 18 Daerah Penangkapan Ikan 18
Peranan Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah 19
PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai 19 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Mentawai 19
HASIL DAN PEMBAHASAN 20
Aktivitas PPP Sikakap 20 Fasilitas PPP Sikakap 23 Dampak Sektor Perikanan 33
Multiplier effect sektor perikanan menurut indikator PDRB daerah 33 Multiplier effect sektor perikanan menurut indikator tenaga kerja 34
Location quotient sektor perikanan 35 Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap 36
Identifikasi faktor-faktor SWOT 36 Analisis matriks IFE dan EFE 40 Matriks SWOT 41
Perumusan Strategi Utama 42
KESIMPULAN DAN SARAN 43
Kesimpulan 43 Saran 44
DAFTAR PUSTAKA 45
LAMPIRAN 47
DAFTAR TABEL
1 Matriks SWOT 6
2 Penilaian bobot faktor strategis internal 7
3 Penilaian bobot faktor strategis eksternal 8
4 Matriks Internal Factor Evaluation 8
5 Matriks Eksternal Factor Evaluation 8
6 Luas dari setiap kecamatan beserta ibukota kecamatan di Kabupaten
Kepulauan Mentawai 9
7 Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai 10
8 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2011 11
9 Tingkat pendidikan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten
Mentawai tahun 2010 11
10 Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Mentawai tahun 2010 11
11 Potensi perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai 12
12 Perkembangan jumlah kapal di Kabupaten Kepulauan Mentawai 13
13 Jumlah dan ukuran kapal yang didaratkan di PPP Sikakap
tahun 2006-April 2012 13
14 Perkembangan jumlah alat tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun
2006-2010 14
15 Perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun
2005-2011 14
16 Jumlah dan nilai produksi hasil tangkapan nelayan PPP Sikakap 29
17 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan harga konstan (Juta
rupiah) 19
18 Jumlah penduduk Kabupaten Mentawai yang bekerja menurut lapangan usaha
tahun 2008-2012 20
19 Jenis dan kapasitas fasilitas PPP Sikakap serta pemanfaatannya 24
20 Ukuran fasilitas-fasilitas di PPP Sikakap 33
21 Analisis multiplier effect sektor perikanan berdasarkan PDRB harga konstan
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2000-2010 (juta rupiah) 34
22 Analisis multiplier effect sektor perikanan berdasarkan tenaga kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2008-2012 (orang) 35
23 Nilai location quotient sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai
tahun 2000-2010 36
24 Matriks IFE strategi internal PPP Sikakap 40
25 Matriks EFE strategi eksternal PPP Sikakap 41
26 Matriks SWOT strategi pengembangan PPP Sikakap Kabupaten Mentawai 42
27 Perankingan alternatif strategi pengembangan PPP Sikakap 43
DAFTAR GAMBAR
1 Diagram proses pendaratan ikan di PPP Sikakap 21
2 Alur pemasaran ikan hasil tangkapan di PPP Sikakap 22
3 Lahan di PPP Sikakap 25
4 Dermaga tambat labuh di PPP Sikakap 26
5 Alur pelayaran di PPP Sikakap 26
6 Turab di sepanjang Pantai PPP Sikakap 26
7 Gedung TPI PPP Sikakap yang sudah rusak 29
8 Es balok yang disuplai dari Kota Padang 29
9 Tangki BBM di PPP Sikakap 29
10 Bak penampungan air bersih PPP Sikakap 30
11 Kantor pelabuhan PPP Sikakap 32
12 MCK di PPP Sikakap 32
13 Gedung BPN PPP Sikakap 32
DAFTAR LAMPIRAN
1 Peta Lokasi Penelitian 49
2 Perhitungan ukuran fasilitas 50
3 Hasil wawancara responden 53
1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera
Barat yang terletak di Samudera Indonesia. Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai dikelilingi oleh perairan dengan luas laut ekonomis 78.018,43 km2.
Perairan Mentawai memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar untuk
dikelola. Potensi lestari ikan pelagis Kabupaten Kepulauan Mentawai 127.721
ton/tahun. Potensi sumberdaya ikan tentunya dapat memberikan kontribusi dalam
pembangunan dan pendapatan daerah (DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai,
2012).
Pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2007-2011
mengalami peningkatan sebesar 78,29 %. PDRB atas dasar harga berlaku pada
sektor perikanan tahun 2007-2011 mengalami peningkatan sebesar 94,06 % (BPS
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012). PDRB daerah tersebut berdasarkan
sektor perikanan dan seluruh sektor dari tahun 2007 hingga 2011 terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar
18,11 % dan 15,59 %. Pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai
pada tahun 2006 sebesar Rp 12.177.390, 64 dan pada tahun 2007 sebesar Rp
13.760.877,04. Bertambahnya hasil pendapatan daerah tentunya dipengaruhi oleh
sektor perikanan dan perkembangan kegiatan perikanan yang ada di Kabupaten
Kepulauan Mentawai. Kegiatan perikanan dilakukan dengan memanfaatkan
sumberdaya perikanan yang tersedia yang tujuannya untuk memberikan kontribusi
dalam pembangunan daerah.
Ketersediaan sumberdaya perikanan yang besar di Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentunya harus didukung dengan adanya pelabuhan perikanan di daerah
tersebut. Keberadaannya memudahkan nelayan untuk melakukan operasi
penangkapan ikan mulai dari persiapan kebutuhan melaut hingga distribusi hasil
tangkapan ke konsumen dan juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah. Aktivitas yang terjadi di pelabuhan perikanan tentunya berkaitan
dengan fasilitas yang terdapat didalamnya. Kelengkapan fasilitas yang dimiliki
pelabuhan perikanan akan menjadi penghubung dari setiap aktivitas didalamnya.
Pelabuhan perikanan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap. Pelabuhan ini memiliki peluang besar
untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan karena merupakan pelabuhan
perikanan satu-satunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Sikakap merupakan salah satu sentra ekonomi perikanan
yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelabuhan tersebut dilengkapi
berbagai fasilitas seperti fasilitas pokok, fungsional dan fasilitas tambahan/
penunjang. PPP Sikakap memiliki beberapa kelebihan diantaranya letaknya
strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, berdekatan dengan pasar ikan
sehingga aksesnya lebih mudah, serta ketersediaan sumberdaya ikan di sekitar
perairan setempat.
2
PPP Sikakap masih belum dikelola dengan baik dalam menjalankan fungsi
dan peranannya. Nelayan kesulitan dalam penanganan hasil tangkapan karena
tidak tersedianya es akibat rusaknya pabrik es, aktivitas pelelangan hasil
tangkapan tidak dilakukan karena sedikitnya jumlah hasil tangkapan yang
didaratkan. Permasalahan tersebut merupakan hambatan dalam melakukan usaha
penangkapan ikan serta akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
Hal ini dapat dilihat pada penurunan jumlah produksi perikanan laut Kabupaten
Kepulauan Mentawai dimana pada tahun 2006 sebesar 529,20 dan tahun 2007
mencapai 259,87 ton, atau mengalami penurunan sebesar 50,89 %.
Produksi perikanan laut yang dihasilkan melalui keberadaan Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Sikakap dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan
ekonomi daerah dan meningkatkan kesejateraan hidup nelayan. Permasalahan
yang dihadapi pelabuhan perikanan tentunya harus diatasi dengan menerapkan
pengelolaan serta strategi yang tepat dalam pengembangannya. Oleh karena itu,
diperlukan adanya penelitian tentang sejauh mana peran PPP Sikakap dalam
menunjang kebutuhan pengguna dan ekonomi daerah Kepulauan Mentawai serta
strategi pengembangannya.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:
1) Identifikasi aktivitas, kondisi dan pemanfaatan fasilitas PPP Sikakap;
2) Menghitung kontribusi PPP Sikakap terhadap perekonomian daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai; dan
3) Menentukan strategi pengembangan fasilitas PPP Sikakap.
Manfaat Penelitian
1) Memberikan informasi tentang aktivitas dan fasilitas di Pelabuhan Perikanan
Pantai (PPP) Sikakap;
2) Memberikan informasi mengenai kontribusi pendapatan Pelabuhan Perikanan
Pantai Sikakap terhadap perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai; dan
3) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, instansi-instansi yang
berwenang dalam mengembangkan PPP Sikakap.
3
METODOLOGI
Waktu dan Tempat
Penetian dilakukan pada tanggal 05 Juni hingga 10 Juli 2012. Adapun
tempat pelaksanaan penelitian, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap
Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lampiran 1).
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yanag ditekankan
pada peran PPP Sikakap dalam menunjang kebutuhan pengguna dan ekonomi
daerah Kepulauan Mentawai serta strategi pengembangannya. Aspek yang diteliti
yaitu aspek teknis dan ekonomi mengenai peran pelabuhan perikanan dalam
menunjang kebutuhan pengguna yang meliputi aktivitas dan pemanfaatan fasilitas
pelabuhan, peran pelabuhan perikanan dalam menunjang perekonomian daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai yang meliputi PDRB daerah setempat, data
tenaga kerja, pendapatan pelabuhan PPP Sikakap, selanjutnya disusun strategi
pengembangan PPP Sikakap.
Metode Pengumpulan Data
Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan
dan adanya wawancara serta pengisian kusioner. Pengamatan langsung dilakukan
terhadap fasilitas pokok dan fungsional diantaranya adalah gedung TPI, stasiun
pengisian bahan bakar, dermaga, instalasi air bersih, dan kolam PPP. Hal yang
perlu diamati dan dicatat terkait fasilitas tersebut antara lain kondisi fisik,
kapasitas, dan ukuran fasilitas (luas, panjang, lebar dan kedalaman). Pengamatan
langsung terhadap aktivitas yang ada di pelabuhan diantaranya adalah tambat
labuh, pendaratan, penimbangan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil
tangkapan. Wawancara dan pengisian kuesioner dilakukan kepada responden yang
ditentukan secara purposive sampling berdasarkan tujuan pendataan. Jenis
responden dan data yang akan diperoleh melalui wawancara dan pengisian
kuesioner diuraikan dibawah ini.
1) Pengelola PPP
Wawancara dilakukan kepada pengelola pelabuhan diantaranya kepala PPP
Sikakap dan 3 orang petugas pelabuhan. Data yang dikumpulkan dari pengelola
PPP antara lain fasilitas yang tersedia (jenis, jumlah dan kapasitasnya), produksi
hasil tangkapan yang didaratkan selama 5 tahun terakhir (jenis, jumlah dan nilai),
proses pemasaran dan jadwal pelaksanaannya, serta pengelolaan fasilitas.
4
2) Nelayan
Data yang dikumpulkan dari 26 orang nelayan antara lain jenis armada
penangkapan, ukurannya (GT), dan lama trip. Selain itu, dikumpulkan juga data
jenis hasil tangkapan, kapasitas palka dari armada penangkapan, besarnya
produksi hasil tangkapan setiap pendaratan, penjualan hasil tangkapan (ke
penampung atau dilelang di TPI), alat yang digunakan untuk membongkar, waktu
yang dibutuhkan untuk membongkar, besarnya kebutuhan es dan BBM, serta
permasalahan yang dialami di PPP terkait dengan fasilitas yang ada. Jenis nelayan
yang diwawancarai adalah nelayan pancing ulur dan gillnet. Nelayan gillnet dan
pancing ulur merupakan nelayan yang dominan yang ada di PPP Sikakap.
3) Pedagang
Jumlah pedagang yang diwawancarai sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1
orang pedagang pengumpul dan 2 orang pedagang pengecer. Data yang
didapatkan dari pedagang antara lain asal pembelian hasil tangkapan, besarnya
hasil tangkapan yang dibeli (jumlah dan bobot), harga ikan per kg untuk setiap
jenisnya, bahan dan alat yang digunakan untuk menjaga mutu hasil tangkapan,
fasilitas yang dimiliki untuk menyimpan hasil tangkapan, cara pembayaran (cash
atau credit), dan permasalahan yang ada di PPP terkait dengan fasilitas yang
tersedia. Pedagang yang akan diwawancarai yaitu pedagang yang telah lama
melakukan kerjasama terhadap pihak pelabuhan ataupun nelayan, sehingga dapat
memberikan informasi yang tepat dalam pengambilan data. Jenis pedagangnya
yaitu pedagang eceran dan pengumpul.
Data sekunder diperoleh dari pengelola PPP Sikakap, Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Badan Pusat Statistik Kabupaten
Kepulauan Mentawai. Data dari pengelola PPP Sikakap berupa fasilitas dan
kapasitas di PPP Sikakap, perkembangan produksi dan nilai produksi hasil
tangkapan di PPP Sikakap (minimal 5 tahun terakhir). Data yang dikumpulkan
melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai diuraikan
di bawah ini:
1) Perkembangan jumlah dan jenis unit penangkapan yang ada di Kabupaten
Kepulauan Mentawai (Minimal 5 tahun terakhir)
2) Perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Kepulauan Nelayan dan PPP
Sikakap (minimal 5 tahun terakhir)
3) Potensi Perikanan
4) Keadaan umum daerah penelitian berupa letak geografis lokasi penelitian dan
kependudukan.
5) Perkembangan jumlah produksi dan nilai produksi PPP Sikakap (5 tahun
terakhir).
Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai
sebagai berikut:
1) PDRB sub sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 tahun terakhir
2) Data tenaga kerja seluruh sektor dan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai
5
Analisis Data
Analisis Operasional di PPP Sikakap
Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap operasional PPP yang meliputi
jenis aktivitas, pemanfaatan fasilitasnya dan frekuensi kunjungan kapal.
1) Analisis aktivitas
Analisis ini dilakukan secara deskriptif setelah melakukan inventarisasi dan
identifikasi terhadap perkembangan aktivitas kepelabuhanan selama 5 tahun
terakhir berdasarkan fungsi pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan
pada pasal 4 ayat 2.
2) Analisis kondisi dan pemanfaatan fasilitas
Analisis ini dilakukan secara deskriptif setelah melakukan identifikasi
terhadap keberadaan dan persentase pemanfaatan fasilitasnya. Fasilitas yang
diteliti mempunyai batasan yaitu dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran,
gedung TPI, instalasi air bersih dan pabrik es. Persentase (%) pemanfaatan
fasilitas dihitung menurut rasio antara kapasitas terpasang dengan rata-rata
pemanfaatan fasilitasnnya.
Analisis Kontribusi PPP Sikakap terhadap Perekonomian Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Analisis kontribusi PPP Sikakap dihitung menggunakan multiplier effect
berdasarkan indikator pendapatan daerah dan tenaga kerja. Multiflier effect jangka
pendek dalam hal ini dihitung berdasarkan indikator pendapatan dapat dinyatakan
dalam rumus (Glasson, 1977):
Keterangan:
MSY : Koefisien Multiflier Effect
: Perubahan Pendapatan seluruh sektor Kabupaten Kepulauan Mentawai
: Perubahan Pendapatan PPP Sikakap pada aktivitas perikanan Kabupaten
Kepulauan Mentawai.
Perhitungan kontribusi PPP Sikakap terhadap pendapatan daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai menggunakan data pendapatan sektor perikanan. Hal ini
berkaitan dengan tidak tersedianya data pendapatan sektor perikanan laut pada
PDRB daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Perhitungan Multiflier effect berdasarkan indikator tenaga kerja digunakan rumus:
Keterangan:
MSE: Koefisien pengganda jangka pendek untuk indikator tenaga kerja
: Perubahan seluruh angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai
: Perubahan tenaga kerja terserap Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6
Analisis Location Quotien
Analisis tersebut bertujuan untuk menentukan sektor perikanan merupakan
sektor basis atau non basis di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perhitungan LQ
merupakan suatu perbandingan antara besarnya peran suatu sektor di suatu daerah
(region) terhadap besarnya peran sektor tersebut di tingkat yang lebih luas
(Sjafrizal, 2008). Perhitungan tersebut dapat dinyatakan dalam rumus sebagai
berikut :
LQ
⁄
Keterangan :
LQ : Location Quotient
vi : PDRB sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai
vt : PDRB seluruh sektor Kabupaten Kepulauan Mentawai
Vi : PDRB sekor perikanan Propinsi Sumatera Barat
Vt : PDRB seluruh sektor Propinsi Sumatera Barat
Apabila nilai:
LQ > 1 ; maka sektor perikanan merupakan sektor basis
LQ < 1 ; maka sektor perikanan merupakan sektor non basis
Analisis Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap
Strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap dapat
dirumuskan melalui analisis SWOT. Alternatif-alternatif strategi diperoleh dengan
membuat tabel Matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas
bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi pelabuhan perikanan
dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Berdasarkan
pendekatan tersebut, dapat dibuat kemungkinan alternatif strategi SO, ST, WO,
WT atau dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Matriks SWOT Internal
Eksternal
Kekuatan
(Strength)
Kelemahan
(Weakness)
Peluang
(Opportunity)
Strategi SO
Menciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk menangkap peluang
Strategi WO
Menciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan untuk
memanfaatkan peluang
Ancaman
(Threat)
Strategi ST
Menciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman
Strategi WT
Menciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan dan
menghindari ancaman
Sumber : Rangkuti F (1997).
7
Pembuatan analisis SWOT dibutuhkan analisis lingkungan internal dan
eksternal yang dihadapi PPP Sikakap. Analisis tersebut dilakukan dengan
membuat matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal Factor Evaluation-IFE) dan
Evaluasi Faktor Eksternal (External Factor Evaluation-EFE). Penentuan faktor
internal dan eksternal diperoleh dari wawancara kepada nelayan, pedagang serta
masyarakat setempat dan adanya diskusi dengan pihak terkait seperti BAPEDA
Kabupaten Mentawai, pegawai PPP Sikakap dan kepala PPP Sikakap. Langkah-
langkah yang dilakukan dalam membuat matriks Internal Factor Evaluation (IFE)
dan External Factor Evaluation (EFE), yaitu:
1) Analisis faktor internal dan eksternal
Faktor-faktor internal yang digunakan dalam penentuan IFAS terdiri dari
kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) yang diperoleh dari pelabuhan
perikanan seperti kegiatan operasional, kegiatan sumberdaya manusia (jumlah,
pendidikan, keahlian) dan kegiatan pemasaran. Faktor-faktor eksternal yang
digunakan dalam penentuan EFAS terdiri dari peluang (Opportunities) dan
ancaman (Threats) yang diperoleh dari lingkungan luar pelabuhan perikanan
seperti analisis pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu.
2) Menentukan bobot setiap variabel
Penentuan bobot pada setiap faktor internal dan faktor eksternal bertujuan
untuk mengkuantifikasi faktor internal dan eksternal yang telah dianalisis.
Rentang nilai bobot yang digunakan adalah satu sampai tiga. Aturan yang
digunakan dalam pengisian kolom adalah:
1 = jika faktor horizontal kurang penting dari faktor vertikal
2 = jika faktor horizontal sama penting dari faktor vertikal
3 = jika faktor horizontal lebih penting dari faktor vertikal
Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variable
terhadap jumlah keseluruhan variable dengan menggunakan rumus (Kinnear T
dan Taylor J 1991):
∑
Keterangan :
: Bobot variable ke-ii: 1,2,3,…
Xi: Nilai variable ke-in: jumlah variable
Penilaian bobot faktor strategis internal dapat dilihat pada Tabel 2 sedangkan
penilaian bobot faktor strategis eksternal dapat dilihat pada Tabel 3
Table 2 Penilaian bobot faktor strategis internal
Faktor strategis internal A B C … Total
A
B
C
…
Total
Sumber : Kinnear dan Taylor (1991).
8
Table 3 Penilaian bobot faktor strategis eksternal
Faktor strategis eksternal A B C … Total
A
B
C
…
Total
Sumber : Kinnear dan Taylor (1991).
3) Menentukan peringkat atau rating
Penentuan peringkat atau rating terhadap variable-variabel hasil analisis
situasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan skala sebagai
berikut :
Nilai untuk matriks IFE, antara lain:
1 = sangat lemah 3 = sangat kuat
2 = lemah 4 = kuat
Nilai untuk matriks EFE, antara lain:
1 = rendah 3 = tinggi
2 = sedang 4 = sangat tinggi
Cara penentuan peringkat yaitu mengalikan nilai pembobotan dengan
peringkat pada setiap faktor, kemudian seluruh hasil perkalian tersebut
dijumlahkan secara vertikal dan akan diperoleh total skor pembobotan tersebut.
Hasil pembobotan dan rating ditampilkan dalam bentuk matriks Tabel 4 dan
Tabel 5.
Tabel 4 Matriks Internal Factor Evaluation
Faktor-faktor strategi internal Bobot Rating Skor
Kekuatan :
Kelemahan :
Total
Tabel 5 Matriks Eksternal Factor Evaluation
Faktor-faktor strategi eksternal Bobot Rating Skor
Peluang :
Ancaman :
Total
Hasil dari faktor internal dan eksternal tersebut dapat digambarkan dalam
bentuk matriks SWOT yang dapat menjelaskan bagaimana peluang dan ancaman
eksternal yang akan dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan
yang dimilikinya dalam merumuskan beberapa strategi alternatif.
9
KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN
Kondisi Geografis, Topografi dan Iklim
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari Propinsi Sumatera
Barat yang telah ditetapkan dengan UU No. 49 tahun 1999. Kabupaten Kepulauan
Mentawai beribukota Tuapejat yang terletak di Kecamatan Sipora Utara dengan
jarak dari Kota Padang sejauh 153 km. Secara geografis Kepulauan Mentawai
terletak pada 0055’00’’ - 3
021’00’’ LS dan 98
035’00’’ – 100
032’00’’ BT dengan
luas wilayah kurang lebih 6.011,35 km2 dan memiliki garis pantai 1.402,66 km.
Batas-batas wilayahnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat
Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sanding, sebelah timur
berbatasan dengan Selat Mentawai dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera
Indonesia.
Secara topografi, keadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara
bukit-bukit dengan ketinggian 0 hingga 200 meter dari permukaan laut (dpl), dan
dialiri sekitar 17 sungai utama yang berhilir di sisi timur dan barat gugusan pulau.
Luas dari setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada
Tabel 6.
Kecamatan Sikakap terletak di Pulau Pagai Utara pada koordinat 2o37’12” –
3o55’04” LS dan 100
o00’0” – 100
o16’12” BT. Luas wilayah Kecamatan Sikakap
kurang lebih 278,45 km2 yang terdiri dari tiga desa yaitu Sikakap, Matobe, dan
Taikako. Kecamatan Sikakap terbentuk dari hasil pemekaran Kecamatan Pagai
Utara Selatan yang terbentuk pada tahun 2007 dengan ibukota kecamatannya
Sikakap.
Tabel 6 Luas dari setiap kecamatan beserta ibukota kecamatan di Kabupaten
Kepulauan Mentawai
Kecamatan Ibu kota kecamatan Luas kecamatan (km²)
Pagai Selatan Bulasat 901,08
Sikakap Sikakap 278,45
Pagai Utara Saumanganyak 342,02
Sipora Selatan Sioban 268,47
Sipora Utara Sido Makmur 383,08
Siberut Selatan Muara Siberut 508,33
Siberut Barat Daya Pasakiat Taileleu 649,08
Siberut Tengah Saibi Samukop 739,87
Siberut Utara Muara Sikabaluan 816,11
Siberut Barat Simalegi 1.124,86
Kepulauan Mentawai 6.011,35
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012.
10
Desa Sikakap merupakan daerah pesisir pantai yang memiliki ketinggian
dua meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya 22,493 ha dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Matobe, sebelah
selatan berbatasan dengan Desa Makalo, sebelah barat berbatasan dengan Desa
Taikako dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai. Jarak Desa
Sikakap dengan ibukota kabupaten 112 km dan jarak dengan provinsi (Kota
Padang) 196 km.
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap terletak di Desa Sikakap,
Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelabuhan ini merupakan
salah satu pelabuhan perikanan yang terdapat di Pulau Pagai. Secara geografis
PPP Sikakap terletak pada posisi 99019’19” BT dan 01007’48” LS dengan
batas-bataas wilayah sebagai berikut:
1) Sebelah utara : Dusun Sikakap Barat
2) Sebelah selatan: Selat Sikakap
3) Sebelah barat : Dusun Masabuk
4) Sebelah timur: Dusun Sikakap Tengah
Jarak antara PPP dengan Kota Padang lebih kurang 120 mil, jarak dengan Ibu
Kota Kabupaten Mentawai lebih kurang 60 mil dan jarak dengan Ibu Kota
Kecamatan Sikakap lebih kurang 1 km.
Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan hasil sensus
penduduk pada tahun 2010 tercatat 76.173 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-
laki sebanyak 39.504 jiwa dan perempuan sebanyak 36.669 jiwa atau mengalami
peningkatan sekitar 2,07 % jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada
tahun 2009 sebanyak 74.625 jiwa. Pertumbuhan dan jumlah penduduk
berdasarkan kecamatan di Kabupaten kepulauan Mentawai dapat dilihat pada
Tabel 7 dan 8.
Berdasarkan data yang diperoleh, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten
Kepulauan Mentawai pertumbuhan penduduk yang terjadi semakin meningkat.
Jumlah penduduk pada tahun 2006-2009 mengalami pertumbuhan sebesar 2,27 %,
tahun 2010 dan 2011 masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 2,07% dan
1,19 %.
Tabel 7 Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan (%)
2006 69.774 -
2007 71.355 2,27
2008 72.972 2,27
2009 74.625 2,27
2010 76.173 2,07
2011 77.077 1,19 Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012.
11
Tabel 8 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan tahun 2011
Kecamatan Penduduk Jumlah
Penduduk Laki-laki Perempuan
1) Pagai Selatan 4.735 4.153 8.888
2) Sikakap 5.082 4.562 9.644
3) Pagai Utara 2.774 2.500 5.274
4) Sipora Selatan 4.497 4.067 8.560
5) Sipora Utara 4.851 4.354 9.205
6) Siberut Selatan 4.482 4.063 8.546
7) Siberut Barat Daya 3.247 2.894 6.141
8) Siberut Tengah 3.229 2.912 6.141
9) Siberut Utara 4.135 3.731 7.866
10) Siberut Barat 3.600 3.213 6.813
Total 40.632 36.449 77.078
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012.
Keterbatasan sarana pendidikan serta kurangnya kesadaran masyarakat
Mentawai terhadap pentingnya pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas
sumberdaya manusia di daerah ini. Tingkat pendidikan berdasarkan kecamatan
serta seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2010 dapat dilihat
pada Tabel 9 dan 10.
Tabel 10 Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Mentawai tahun 2010
Tingkat pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%)
Tidak/belum sekolah 9.606 14,73
Tidak tamat SD 23.726 36,39
Tamat SD 17.260 26,48
SLTP 7.225 11,08
SLTA 5.570 8.55
DI/DII 432 0,66
DIII/Akademi 423 0,64
Sarjana(S1-S2-S3) 942 1,45
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012.
Tabel 9 Tingkat pendidikan penduduk berdasarkan kecamatan
di Kabupaten Mentawai tahun 2010
Kecamatan Tingkat pendidikan
DI/DII DIII/Akademi Sarjana(S1-S2-S3)
Pagai Selatan 7 40 31
Sikakap 78 56 163
Pagai Utara 19 10 43
Sipora Selatan 62 41 78
Sipora Utara 71 179 425
Siberut Selatan 71 47 113
Siberut Barat Daya 33 14 14
Siberut Tengah 26 13 28
Siberut Utara 39 16 40
Siberut Barat 26 7 7
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012.
12
Potensi Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan PPP Sikakap
Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi perikanan yang cukup
besar, baik untuk perikanan darat maupun perikanan lautnya. Perairan laut di
Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki garis pantai sepanjang 1.402,66 km.
Perairan laut dapat dikembangkan melalui operasi penangkapan dari Selat
Mentawai hingga ke Samudera Hindia. Potensi perikanan Kabupaten Kepulauan
dapat dilihat pada Tabel 11. Potensi perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai
masih dapat dikembangkan terutama pada pengembangan perikanan laut dengan
memfasilitasi nelayan dengan alat dan teknologi penangkapan yang moderen.
Potensi perikanan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam
peningkatan status sosial masyarakat Kabupaten Mentawai.
Unit Penangkapan Ikan
Unit penangkapan ikan merupakan satu kesatuan teknis dalam kegiatan
operasi penangkapan ikan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya
yang terdiri dari kapal/perahu, nelyan dan alat tangkap.
1) Kapal
Kapal atau perahu penangkap ikan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan
Mentawai terdiri atas perahu tanpa motor (PTM), perahu motor tempel (PMT) dan
Kapal Motor (KM). Perkembangan jumlah armada kapal tahun 2006 hingga 2011
dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12 menjelaskan jumlah perahu dan kapal di Kabupaten Kepulauan
Mentawai selama periode tahun 2006 hingga 2011 bervariasi. Jumlah kapal motor
tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebanyak 56 unit, untuk perahu motor tempel
(PMT) 492 unit pada tahun 2009, dan perahu tanpa motor (PTM) 1181 unit pada
tahun 2009.
Tabel 11 Potensi Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jenis Areal Jumlah
1) Luas perairan laut ekonomis 78.018,43 km2
2) Panjang garis pantai 1.402,66 km
3) Jumlah sungai (muara) 27 sungai
4) Teluk 76 teluk
5) Perairan Umum 574 ha
6) Budidaya air payau/estuaria 102.700 ha
7) Budidaya Laut 34.200 ha
8) Terumbu karang 21.220,62 ha
9) Hutan mangrove 789 ha
Sumber : DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010.
13
Armada kapal penangkap ikan yang ada di PPP Sikakap terdiri atas Kapal
Motor (KM), Perahu Motor Tempel (PMT), dan Perahu Tanpa Motor (PTM).
Jumlah kapal pada tahun 2006 sebanyak 219 kapal dan pada tahun 2007
mengalami penurunan menjadi 191 kapal hingga pada tahun 2010 hanya terdapat
110 kapal yang mendarat di PPP Sikakap. Penurunan pada tahun 2007 dan 2010
diakibatkan oleh adanya bencana alam yaitu terjadinya gempa dan tsunami di
daerah tersebut khususnya di Sikakap sehingga nelayan yang biasanya menangkap
ikan dilarang melaut oleh pemerintah setempat. Jumlah dan ukuran kapal yang
didaratkan di PPP Sikakap dapat dilihat pada Tabel 13.
2) Alat Tangkap
Alat penangkap ikan yang digunakan di daerah tersebut terdiri atas pukat
tepi, jaring insang, bagan, pancing tonda dan alat tangkap lainnya. Perkembangan
jumlah alat penangkap ikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2006
hingga 2010 dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 12 Perkembangan jumlah kapal di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun PTM Pertumbuhan per
tahun (%) PMT
Pertumbuhan per
tahun (%) KM
Pertumbuhan per
tahun (%)
2006 1028 325 25
2007 1026 -0,19 282 -13,23 25 0,00
2008 877 -14,52 343 21,63 26 4,00
2009 1181 34,66 492 43,44 16 -38,46
2010 529 -55,21 273 -44,51 56 250,00
2011 1129 113,42 538 97,07 44 -21,43
Sumber : DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012.
Tabel 13 Jumlah dan ukuran kapal yang didaratkan di PPP Sikakap
tahun 2006-April 2012
Tahun
Jumlah kapal (unit)
0-10
(GT)
10-20
(GT)
20-30
(GT)
30-100
(GT)
100-200
(GT)
200-300
(GT) Total
2006 219 0 0 0 0 0 219
2007 152 0 0 24 15
191
2008 61 1 0 92 86 0 240
2009 44 2 1 61 49 4 161
2010 55 7 7 31 9 1 110
2011 37 6 5 21 6 0 75
s/d April
2012 19 0 6 30 12 0 67
Jumlah 587 16 19 259 177 5 1063 Sumber : PPP Sikakap, 2012.
14
Tabel 14 menjelaskan bahwa perkembangan jumlah alat tangkap di
Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan. Penurunan jumlah alat
tangkap tersebut diakibatkan adanya bencana alam yang terjadi di daerah tersebut
sehingga banyak alat tangkap yang hilang dan rusak. Jenis alat tangkap yang
paling banyak terdapat di daerah tersebut yaitu jaring insang. Banyaknya jumlah
alat tangkap jaring insang dipengaruhi oleh ketertarikan nelayan dalam
mendapatkan ikan yang lebih cepat dan mudah dalam pengoperasiannya.
Selanjutnya jumlah alat tangkap yang menempati urutan kedua terbanyak adalah
pancing tonda. Pancing tonda banyak diminati oleh masyarakat setempat karena
proses pembuatan dan biayanya murah serta masih banyaknya nelayan tradisional.
Selain itu, jenis alat tangkap lain-lain yang terdapat di daerah tersebut yaitu
tombak dan jala tebar.
Alat tangkap yang banyak digunakan oleh nelayan di PPP Sikakap dalam
operasi penangkapan terdiri dari pancing, bubu dan jaring insang dengan jumlah
masing-masing adalah 36 unit, 148 unit dan 20 unit.
3) Nelayan
Nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelompokkan menjadi dua
bagian yaitu nelayan penuh (full time) dan nelayan sambilan (part time).
Perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2005-2011 dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 14 Perkembangan jumlah alat tangkap di Kabupaten Kepulauan
Mentawai tahun 2006-2010
Tahun Jumlah Jumlah Total
Pukat Tepi Jaring Insang Bagan Pancing Tonda
2006 20 263 7 25 315
2007 24 319 8 31 382
2008 18 293 0 25 336
2009 11 420 0 0 431
2010 10 167 0 0 177 Sumber : DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012.
Tabel 15 Perkembangan jumlah nelayan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai tahun 2005-2011
Tahun Nelayan penuh Nelayan sambilan Total
2005 921 439 1360
2006 1033 446 1479
2007 1116 487 1603
2008 1965 540 2505
2009 1920 540 2460
2010 1169 767 1936
2011 34 1994 2028
Sumber : DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2012.
15
Tabel 15 menjelaskan bahwa pada tahun 2005 hingga 2008 jumlah nelayan
mengalami peningkatan dan didominasi oleh nelayan penuh. Hal ini menunjukkan
bahwa sumberdaya ikan yang tersedia pada tahun tersebut masih banyak dan
nelayan asing belum banyak melakukan aktivitas penangkapan ikan di Perairan
Mentawai. Jumlah nelayan penuh pada tahun 2009 hingga 2011 cenderung
berkurang. Nelayan penuh pada tahun 2011 berjumlah 34 orang, hal ini diduga
karena adanya bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang terjadi di
Kabupaten Mentawai pada tahun 2010. Selain itu, berkurangnya jumlah nelayan
diakibatkan adanya kapal-kapal ukuran besar yang melakukan aktivitas
penangkapan di Perairan Mentawai. Kapal-kapal tersebut datang dari daerah lain
yaitu Sibolga, Bengkulu, Jawa dan Padang.
Nelayan yang terdapat di PPP Sikakap terdiri dari nelayan penuh dan
nelayan sambilan. Nelayan yang terdapat di PPP Sikakap tidak hanya terdiri dari
nelayan setempat melainkan ada juga yang berasal dari Kota Padang, Pariaman,
Pesisir Selatan yang singgah di PPP Sikakap. Nelayan pendatang umumnya
mengoperasikan alat tangkap puse seine dengan ukuran kapal yang lebih besar
dibandingkan nelayan setempat. Jumlah total nelayan PPP Sikakap 250 orang
diantaranya 150 orang berupa nelayan penuh dan 100 orang nelayan sambilan.
Besarnya jumlah nelayan di PPP Sikakap antara lain karena pihak pengelola PPP
Sikakap memberikan pelayanan yang baik misalnya pelayanan jasa tambat labuh
tanpa dipungut biaya.
Produksi Hasil Tangkapan
Jenis ikan yang didaratkan di PPP Sikakap antara lain ikan kerapu
(Ephinephelus spp), tuna (Thunnus sp), tongkol (Euthynnus sp), kuwe (Caranx sp),
cakalang (Katsuwonus pelamis), kembung (Rastrelliger sp), julung-julung
(Tylourus sp), dan tenggiri (Scomberomorus commerson). Ikan yang didaratkan di
PPP Sikakap hanya ikan yang memiliki nilai ekonomis penting sisanya dijual
langsung kepada masyarakat setempat. Hasil tangkapan yang didaratkan di PPP
Sikakap berkisar 70 % dari total hasil tangkapan dan ditampung oleh pedagang
pengumpul.
Produksi hasil tangkapan di PPP Sikakap pada tahun 2007-2011 mengalami
penurunan kecuali pada tahun 2009 yang mengalami peningkatan sebesar
11,87 %. Penurunan produksi hasil tangkapan dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya jumlah nelayan, armada penangkapan ikan dan alat tangkap yang
semakin berkurang di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara khusus di PPP
Sikakap. Berkurangnya unit penangkapan ikan tersebut disebabkan karena adanya
bencana alam yang melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2007
dan 2010 sehingga berdampak pada produksi hasil tangkapan. Produksi hasil
tangkapan rata-rata pertahun di PPP Sikakap 113,84 ton. Jumlah dan nilai produksi hasil tangkapan juga dipengaruhi oleh fungsi
kepelabuhanan. Pelayanan yang diberikan oleh PPP Sikakap masih kurang, hal ini
dapat dilihat pada rusaknya fasilitas pabrik es dan gedung pelelangan. Rusaknya
pabrik es mengakibatkan nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan es untuk
melaut sehingga sebagian nelayan hanya melakukan penangkapan ikan dengan
waktu satu malam di perairan untuk menangkap ikan (one day fishing). Hal
16
tersebut tentunya hasil tangkapan ikan yang dihasilkan merupakan ikan yang tidak
memiliki nilai jual yang tinggi seperti ikan kembung (Rastrelliger sp), julung-
julung (Tylourus sp), layur (Trichiurus sp) yang langsung dijual ke konsumen
tanpa melakukan perekapan data hasil tangkapan ke PPP Sikakap. Rusaknya
fasilitas TPI PPP Sikakap mengakibatkan tidak adanya pelelangan ikan sehingga
ikan hasil tangkapan nelayan langsung ditampung oleh pedagang pengumpul yang
hanya menerima ikan ekonomis penting. Pengumpulan data dilakukan oleh
pedagang pengumpul dan hanya data hasil tangkapan ikan ekonomis penting saja,
untuk ikan yang tidak memiliki nilai ekonomis penting langsung dijual nelayan ke
masyarakat tanpa melakukan perekapan data. Hal ini tentunya mempengaruhi dari
jumlah data hasil tangkapan yang dikumpulkan oleh PPP Sikakap. Jumlah dan
nilai produksi hasil tangkapan di PPP Sikakap dapat dilihat pada Tabel 16.
17
Tabel 16 Jumlah dan nilai produksi hasil tangkapan nelayan PPP Sikakap
Jenis ikan
Tahun
2007 2008 2009 2010 2011
Volume
(Kg)
Nilai
(Rp.000)
Volume
(Kg)
Nilai
(Rp.000)
Volume
(Kg)
Nilai
(Rp.000)
Volume
(Kg)
Nilai
(Rp.000)
Volume
(Kg)
Nilai
(Rp.000)
1) Kerapu 20.270 283.780 6.245 87.430 8.735 131.025 6.470 97.050 5.176 103.520
2) Kakap 21.455 236.005 6.075 66.825 9.095 127.330 7.845 109.830 4.707 84.726
3) Kuwe 21.385 149.695 5.995 41.965 5.585 39.095 6.325 25.300 4.428 44.275
4) Julung-julung 22.110 88.440 5.645 22.580 495 2.475 - - - -
5) Cakalang 9.155 45.775 106.150 530.750 53.605 268.025 12.250 61.250 9.800 58.800
6) Tongkol 16.620 116.340 11.250 78.750 47.565 380.520 12.400 99.200 9.920 89.280
7) Tenggiri 2.720 29.920 - - - - - - - -
8) Gurita/Cumi-
cumi 9.690 62.985 - - - - - - - -
9) Lain-lain 27.240 68.100 7.820 23.460 12.320 61.600 8.820 44.100 2.646 15.876
10) Tuna - - - - 29.495 294.950 6.870 68.700 4.809 57.708
Jumlah 150.645 1.081.040 149.180 851.760 166.895 1.305.020 60.980 505.430 41.486 454.185
Pertumbuhan (%) - - -0.97 -21.21 11.87 53.21 -63.46 -61.27 -31.97 -10.14
Sumber : PPP Sikakap, 2012.
18
Musim Penangkapan Ikan
Nelayan PPP Sikakap mengenal adanya musim barat, dan musim timur.
Musim barat terjadi pada bulan Mei-Agustus yang ditandai dengan adanya
gelombang laut yang besar. Musim timur berlangsung dari bulan September-April
yang ditandai dengan keadaan perairan yang relatif tenang. Pada umumnya
operasi penangkapan ikan dilakukan pada musim timur, sedangkan pada musim
barat sebagian besar nelayan melakukan perbaikan perahu/kapal, alat tangkap atau
memilih aktivitas lainnya seperti bertani untuk mencari penghasilan tambahan.
Operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di PPP Sikakap
berlangsung sepanjang tahun. Ketersediaan sumberdaya ikan di perairan
Kepulauan Mentawai memicu adanya aktivitas penangkapan ikan yang
berlangsung secara terus menerus. Musim penangkapan ikan dengan hasil
tangkapan yang banyak terjadi pada bulan April-September yang merupakan
musim timur sedangkan musim penangkapan ikan dengan hasil tangkapan sedikit
terjadi pada bulan Mei-Agustus yang merupakan musim barat.
Daerah Penangkapan Ikan
Penentuan posisi daerah penangkapan ikan sangat penting untuk
menciptakan usaha penangkapan yang efektif dan efisien. Berdasarkan jalur
penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelompokkan kedalam
tiga jalur, yaitu : jalur I (0-5 mil), jalur II (5-10 mil) dan jalur III (10 mil dari lepas
pantai). Nelayan PPP Sikakap hingga saat ini melakukan operasi penangkapan
ikan umumnya masih berada pada jalur I (0-5 mil) dan II (5-10 mil), hanya
sebagian kecil yang beroperasi di jalur III (10 mil dari lepas pantai). Hal ini
karena unit penangkapan yang digunakan tidak terlalu besar. Pencarian daerah
penangkapan ikan umumnya belum mempunyai pedoman yang tetap, melainkan
berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Keberhasilan dalam
melakukan operasi penangkapan ikan di suatu lokasi akan diulang kembali di
lokasi yang sama.
Nelayan lokal/setempat biasanya melakukan operasi penangkapan ikan
dengan waktu melaut berkisar 1 sampai 3 hari. Lokasi daerah penangkapan ikan
tidak begitu jauh, yaitu di sekitar Selat Mentawai dan Samudera Indonesia,
sedangkan waktu melaut untuk nelayan pendatang dapat mencapai 1 sampai 3
bulan dengan alat tangkap purse seine. PPP Sikakap digunakan oleh nelayan
pendatang untuk tempat persinggahan saja, istirahat dan mengisi perbekalan
melaut sebaliknya hasil tangkapan nelayan tersebut dijual di luar PPP Sikakap.
19
Peranan Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah
PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sektor perikanan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah. Pendapatan sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun
2000-2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi sektor perikanan
terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada nilai Z pada Tabel 17.
Tabel 17 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan harga
konstan (Juta rupiah)
Tahun Y Yb Z(%)
2000 341.623,23 41.958,96 12,28
2001 355.407,21 43.599,18 12,27
2002 377.011,61 44.581,75 11,83
2003 398.191,11 46.802,65 11,75
2004 414.890,96 48.949,90 11,80
2005 428.727,81 52.339,47 12,21
2006 446.108,42 56.086,47 12,57
2007 465.786,51 58.862,73 12,64
2008 486.658,71 61.917,71 12,72
2009 509.396,33 67.069,48 13,17
2010 534.232,32 70.765,85 13,25
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2004 dan 2012.
Ket :
Y : Jumlah PDRB seluruh sektor Kabupaten Kepulauan Mentawai
Yb : Jumlah PDRB sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Z : Persentase kontribusi PDRB sektor perikanan terhadap pendapatan daerah
Tabel 17 menjelaskan bahwa persentase kontribusi pendapatan sektor
perikanan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan mentawai pada
tahun 2000-2010. Persentase (nilai Z) dari kontribusi sektor perikanan meiliki
nilai yang berkisar 11,75-13,25 %. Pada tahun 2000, sektor perikanan
memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah sebesar 11,75 % dari total
pendapatan daerah, begitu juga pada tahun 2010, sektor perikanan memberikan
kontribusi pada pendapatan daerah sebesar 13,25 %.
Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Mentawai
Lapangan Usaha yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagian
besar didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan serta
perikanan. Hal ini didukung dari keadaan geografis daerah setempat serta budaya
20
yang terdapat di wilyah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lapangan usaha
perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel menempati urutan kedua di
daerah tersebut. Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bekerja menurut
umur 15 tahun keatas dapat dilihat pada Tabel 18.
Tabel 18 Jumlah penduduk Kabupaten Mentawai yang bekerja menurut lapangan
usaha tahun 2008-2012
Lapangan Usaha Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
a) Pertanian, kehutanan, perburuan dan
perikanan 22.433 27.879 32.668 24.529 28.106
b) Pertambangan dan penggalian 36 0 0 66 131
c) Indus tri pengolahan 182 192 211 234 616
d) Listrik, gas dan air 156 30 0 96 0
e) Bangunan 79 172 272 1.031 1.203
f) Perdagangan besar, eceran, rumah makan,
dan hotel 1.254 1.404 1.059 1.088 1.623
g) Angkutan, pergudangan dan komunikasi 290 300 353 530 467
h) Keuangan, asuransi, usaha persewaan
bangunan, tanah, dan jasa perusahaan 0 0 86 184 0
i) Jasa kemasyarakatan 1.400 1.597 1.804 3.063 3.835
Total 25.830 31.574 36.453 30.821 35.981
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2013.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktivitas PPP Sikakap
Pengelolaan pelabuhan perikanan tentunya akan berkaitan dengan aktivitas-
aktivitas yang terdapat di dalamnya (Pane, 2002). Aktivitas yang terdapat di PPP
Sikakap berkaitan dengan fungsi dari pelabuhan perikanan menurut Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 (DKP, 2012).
Aktivitas tersebut antara lain:
1) Pelayanan administrasi tambat dan labuh kapal perikanan
Peran pelabuhan perikanan terhadap kapal-kapal penangkap ikan yaitu
terkait dengan fungsinya sebagai tempat yang aman bagi kapal-kapal yang datang
untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan (DKP, 2008).
Pelabuhan perikanan harus menyediakan dermaga, kolam pelabuhan yang cukup
agar kapal besar dapat bergerak leluasa (Lubis, 2011). Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Sikakap memiliki dermaga pelabuhan yang berbatasan langsung dengan
Selat Sikakap. Dermaga tersebut digunakan oleh kapal-kapal perikanan untuk
bersandar, berlabuh serta mendaratkan hasil tangkapannya dan juga untuk
bersandar dan berlabuhnya kapal-kapal TNI AL yang datang melakukan patrol
(DKP Sumatera Barat, 2009).
21
Kapal-kapal yang masuk di PPP Sikakap diperiksa langsung oleh petugas
perikanan yang bekerjasama dengan petugas syahbandar. Jumlah rata-rata kapal
yang melakukan tambat dan labuh di dermaga PPP Sikakap sekitar 10 kapal per
harinya. Pemeriksaan kapal-kapal tersebut berupa dokumen kapal, barang-barang
muatan dan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP). Pengawasan kapal-kapal
lokal berupa Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan sehingga setiap kapal
yang beroperasi dapat terorganisir dengan baik.
2) Aktivitas pendaratan ikan
Aktivitas pendaratan ikan di PPP Sikakap berlangsung pada pukul 07.00-
10.00 WIB meliputi proses pembongkaran hasil tangkapan, penyortiran dan
pengangkutan hasil tangkapan. Ikan-ikan yang didaratkan merupakan ikan hasil
tangkapan dari laut yang ditangkap oleh kapal-kapal perikanan lokal. Hasil
tangkapan nelayan dibongkar ke dermaga kemudian dibawa ke tempat pedagang
pengumpul. Ikan hasil tangkapan diangkut menggunakan tenaga manusia karena
jarak antara dermaga dengan tempat pengumpulan ikan 15 meter. Alat angkut
yang digunakan yaitu keranjang yang disediakan oleh pedagang pengumpul.
Penyortiran hasil tangkapan dilakukan secara manual berdasarkan jenis, ukuran
(besar/kecil), dan mutunya (bagus/rusak). Menurut Lubis (2011), bahwa
pembongkaran dan penyeleksian ikan harus dilakukan secara cepat dan cermat
agar tingkat kesegaran ikan tetap terjaga. Ikan hasil tangkapan yang telah disortir
diletakkan ke dalam basket/keranjang yang berukuran lebih kurang 20 kg yang
langsung disediakan oleh pedagang pengumpul. Kapal-kapal pendatang tidak
melakukan pendaratan hasil tangkapan di PPP Sikakap. Alur proses pendaratan
ikan secara singkat di PPP Sikakap dapat dilihat pada Gambar 1.
Operasi pendaratan ikan dikelola oleh PPP Sikakap melalui salah satu
petugas pelabuhan. Jumlah kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya biasanya
7-10 kapal per hari. Penanganan proses pendaratan ikan berjalan dengan lancar
(tanpa adanya penumpukan ikan di dermaga). Waktu pendaratan ikan biasanya
berlangsung selama 1 hingga 2 jam tergantung pada banyaknya jumlah ikan serta
alat tangkap yang digunakan.
Gambar 1 Diagram proses pendaratan ikan di PPP Sikakap
Penyortiran ikan
Ikan dijual
Kapal bertambat di dermaga
Hasil tangkapan dibongkar dari palka
oleh nelayan
Ikan dibawa ke tempat pengelola
pemasaran (pedagang pengumpul)
Ikan ditaruh dalam basket
22
3) Aktivitas pemasaran ikan
Hasil tangkapan nelayan dijual langsung kepada pedagang pengumpul tanpa
lelang karena TPI Sikakap tidak lagi melakukan pelelangan. Pelelangan ikan
merupakan suatu aktivitas utama terpenting di pelabuhan perikanan yang
bertujuan untuk mendapatkan harga yang layak bagi nelayan maupun pada
pedagang (Lubis, 2011). Pembelian ikan secara langsung dilakukan oleh pedagang
pengumpul setelah adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Setelah
kesepakatan harga ditetapkan, ikan tersebut langsung diangkut ketempat
pengepakan dengan menggunakan tenaga manusia.
Peranan PPP Sikakap dalam memasarkan ikan melalui pelelangan belum
terlaksana karena belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten
Kepulauan Mentawai yang mengatur mengenai pelelangan ikan. Faktor lain yang
menyebabkan tidak adanya aktivitas pelelangan ikan yaitu sedikitnya jumlah
pedagang pengumpul dan pengecer yang mau membeli ikan dalam jumlah banyak
dan hanya mau membeli ikan-ikan yang bernilai jual diatas harga Rp 15.000/kg
saja. Ikan hasil tangkapan yang memiliki nilai ekonomis rendah langsung dijual
oleh nelayan ke konsumen lokal sedangkan untuk ikan ekonomis penting dijual ke
pedagang pengumpul untuk dipasarkan ke Padang. Selain faktor tersebut, adanya
kebiasaan nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung ke konsumen
karena hasil tangkapannya sedikit, hal ini mengakibatkan berkurangnya armada
penangkapan ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di PPP Sikakap. Alur
pemasaran ikan hasil tangkapan di PPP Sikakap dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Alur pemasaran ikan hasil tangkapan di PPP Sikakap
4) Pengumpulan data perikanan.
Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh PPP Sikakap melalui
pedagang pengumpul. Data yang dikumpulkan berupa hasil tangkapan yang
memiliki nilai ekonomis penting dan berbagai jenis ikan lainnya. Pihak PPP
Sikakap tidak melakukan pengumpulan data pada nelayan yang mendaratkan hasil
tangkapannya di luar PPP Sikakap atau nelayan yang menjual langsung hasil
tangkapannya ke konsumen.
Pemerintah setempat menghimbau agar setiap nelayan yang melakukan
operasi penangkapan ikan agar melaporkan hasil tangkapannya ke PPP Sikakap,
namun masih ada nelayan yang belum melakukannya.
5) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
Penyuluhan perikanan merupakan suatu proses pembelajaran bagi para
pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan
Nelayan
Pedagang pengumpul Sikakap Pedagang pengumpul Padang
Pedagang pengecer Sikakap Pedagang pengecer Padang
Konsumen Sikakap Konsumen Padang
23
potensi dan kemampuan masyarakat nelayan, sehingga dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya. Kualitas sumberdaya dan tingkat pendidikan yang dimiliki
nelayan PPP Sikakap tergolong masih rendah. Rata-rata pendidikan nelayan hanya
lulus Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, PPP Sikakap sangat dibutuhkan dalam
memberikan penyuluhan dan peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat
nelayan.
Kegiatan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan di PPP
Sikakap dilaksanakan setiap dua kali dalam setahun. Kegiatan tersebut dilakukan
di gedung pertemuan nelayan. Penyuluhan masyarakat nelayan diberikan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyuluhan juga
diberikan kepada nelayan tradisional yang terletak dibagian pesisir pantai.
Pelatihan-pelatihan tersebut berupa cara pembudidayaan ikan ekonomis,
penanganan mutu dan kualitas ikan saat pasca tangkap dan pelatihan wirausaha
dalam bidang perikanan yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat nelayan.
6) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan
PPP Sikakap bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pengawasan kelestarian sumberdaya
ikan dan habitatnya. Instansi tersebut secara aktif melakukan sosialisasi kepada
masyarakat setempat agar melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan
erta menjaga habitat ikan dengan tidak merusak terumbu karang yang ada.
Fasilitas PPP Sikakap
Pada dasarnya fasilitas yang dimiliki oleh pelabuhan perikanan sama dengan
fasilitas yang dimiliki oleh pangkalan pendaratan ikan, hanya kapasitas
fasilitasnya yang berbeda (Lubis dan Pane 2006). Berdasarkan pada
kepentingannya terhadap kebutuhan pengoperasian suatu pelabuhan perikanan
yang “mutlak diperlukan” atau “vital”, yakni: 1) Dermaga pendaratan ikan dan
muat, 2) Kolam pelabuhan, 3) Sistem rambu-rambu yang mengatur keluar
masuknya kapal, 4) Tempat pelelangan ikan, 5) Pabrik es, 6) Tangki dan instalasi
air, 7) Tempat penyediaan bahan bakar, 8) Bengkel reparasi kapal, 9) Kantor
administrasi (Lubis et all, 2005). Fasilitas yang dikelola oleh PPP Sikakap yaitu
fasilitas yang digunakakan untuk aktivitas yang berjalan di dalamnya. Kondisi,
kapasitas serta pemanfaatan fasilitas tertera pada Tabel 19.
Penjelasan lebih rinci dari masing-masing fasilitas PPP Sikakap telah
diuraikan di bawah ini:
1) Fasilitas Pokok
Fasilitas pokok berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal
baik sewaktu berlayar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan.
Fasilitas pokok yang dimiliki PPP Sikakap antara lain:
(1) Lahan pelabuhan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap memiliki lahan seluas 48.650 m2.
Lahan tersebut digunakan untuk bangunan gedung dan perkantoran dan
kondisinya masih banyak yang kosong. Lahan yang kosong tersebut digunakan
24
oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Lahan yang terpakai untuk pembangunan
gedung dan perkantoran seluas 28.650 m2 dan sisanya untuk pembangunan
industri perikanan (DKP Sumatera Barat, 2010). Lahan PPP Sikakap dapat dilihat
pada Gambar 3.
(2) Dermaga
Dermaga PPP Sikakap terletak di depan gedung TPI dan berdampingan
dengan Selat Sikakap sehingga kapal yang berlabuh di dermaga tersebut terhindar
dari gelombang. Jarak dermaga dengan tempat penampungan hasil tangkapan 15
m. Dekatnya jarak dermaga memudahkan dan mempercepat proses pengangkutan
hasil tangkapan. Dermaga PPP Sikakap berfungsi dalam aktivitas bongkar hasil
tangkapan, untuk memuat perbekalan melaut, serta digunakan untuk berlabuh atau
persinggahan nelayan dari luar Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dermaga mempunyai luas 500 m2 dengan panjang 50 meter dan lebar 10
meter. Tinggi dermaga bagian pangkal 3 meter sedangkan pada bagian ujung 8
meter. Kondisi dermaga saat ini pada bagian fendernya sudah banyak yang rusak
dan lepas. Dermaga PPP Sikakap dapat dilihat pada Gambar 4.
(3) Kolam Pelabuhan
Kolam pelabuhan merupakan perairan tempat masuknya kapal yang
bersandar di dermaga. Kolam pelabuhan meliputi alur pelayaran dan sebagai
Tabel 19 Jenis dan kapasitas fasilitas PPP Sikakap serta pemanfaatannya
Fasilitas Kapasitas Pemanfaatan Pengelola Kondisi
Fasilitas pokok :
1. Dermaga 50 x 10 m dimanfaatkan PPP Baik
2. Alur pelayaran 700 m2 dimanfaatkan PPP Baik
3. Kolam pelabuhan 20.000 m2 dimanfaatkan PPP Baik
4. Jalan dalam
kompleks 1.014 m dimanfaatkan PPP Baik
5. Turab 220 m dimanfaatkan PPP Baik
Fasilitas fungsional :
1. Gedung TPI 480 m2 tidak dimanfaatkan PPP Rusak
2. Ruang pendingin 64 m2 tidak dimanfaatkan PPP Rusak
3. Pabrik es 288 m2 tidak dimanfaatkan PPP Rusak
4. Tangki BBM 25 ton tidak dimanfaatkan PPP Rusak
5. Bengkel 1 unit dimanfaatkan PPP Baik
6. Sarana Komunikasi 1 unit tidak dimanfaatkan PPP Baik
7. Instalasi air bersih 3 unit dimanfaatkan PPP Baik
8. Instalasi listrik 10.5 KVA dimanfaatkan PPP Baik
Fasilitas penunjang :
1. Kantor pelabuhan 150 m2 dimanfaatkan PPP Baik
2. MCK 60 m2 dimanfaatkan PPP Baik
3. Toko BAP 4 unit dimanfaatkan PPP Baik
4. Balai pertemuan
nelayan 200 m2 dimanfaatkan PPP Baik
5. Rumah jaga 24 m2 dimanfaatkan PPP Baik
6. Pagar Keliling 900 m dimanfaatkan PPP Rusak
7. Kantor syahbandar 80 m dimanfaatkan PPP Baik
8. Perumahan dinas 4 unit dimanfaatkan PPP Baik
Luas lahan 48.650 m2 dimanfaatkan PPP Luas
Sumber : PPP Sikakap (2012), hasil wawancara dan pengamatan
25
kolam putar. Kolam pelabuhan PPP Sikakap merupakan bagian dari Selat Sikakap
(alami) yang mempunyai luas 20.000 m2. Kedalaman kolam pelabuhan pada saat
air laut pasang berkisar ± 7 meter dan saat surut berkisar ± 6 meter. Gelombang
laut di sekitar kolam pelabuhan relatif kecil sehingga aman bagi kapal-kapal yang
bersandar. Kondisi kolam pelabuhan PPP Sikakap masih cukup luas sehingga
kapal tidak sulit untuk memutar serta tidak adanya pendangkalan kolam
pelabuhan tersebut.
(4) Alur Pelayaran
Alur pelayaran merupakan bagian perairan pelabuhan yang merupakan pintu
masuk kolam pelabuhan sampai ke dermaga. Alur pelayaran berfungsi sebagai
jalan masuk atau keluar bagi kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan
atau pangkalan pendaratan ikan (Lubis, 2012).
Alur pelayaran di PPP Sikakap berupa bagian dari Selat Sikakap yang
bersifat alami dan mempunyai luas 700 m2. Sepanjang alur pelayaran PPP
Sikakap sudah dilengkapi dengan alat bantu navigasi pada daerah yang dangkal
sehingga memudahkan nelayan beroperasi di malam hari. Alur pelayaran untuk
menuju PPP Sikakap ada dua arah yaitu dari bagian barat jika nelayan menangkap
ikan di Samudera Indonesia dan bagian timur jika nelayan melakukan
penangkapan ikan di bagian Selat Mentawai. Alur pelayaran PPP Sikakap dapat
dilihat pada Gambar 5.
(5) Turab
Sepanjang Pantai PPP Sikakap terdapat turab yang panjangnya 220 meter.
Turab tersebut masih dalam kondisi baik dan dimanfaatkan oleh nelayan untuk
tempat bersandarnya perahu motor milik nelayan. Turab PPP Sikakap dapat
dilihat pada Gambar 6.
(6) Jalan dan kompleks
Jalan komplek pelabuhan terbuat dari beton dengan panjang 1014 meter dan
dalam kondisi baik. Terdapat 3 jalan masuk menuju area PPP Sikakap sehingga
memudahkan aksesibilitas para pengguna pelabuhan.
Gambar 3 Lahan di PPP Sikakap
26
Gambar 4 Dermaga tambat labuh di PPP Sikakap
Gambar 5 Alur pelayaran di PPP Sikakap
Gambar 6 Turab di sepanjang Pantai PPP Sikakap
27
2) Fasilitas Fungsional
Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan
nilai guna dari fasilitas pokok sehingga dapat menunjang aktivitas pelabuhan
(Lubis 2012). Fasilitas ini tidak harus ada di setiap pelabuhan, namun fasilitas ini
disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan tersebut. Fasilitas
fungsional yang terdapat di PPP Sikakap antara lain : gedung TPI, pabrik es,
tangki BBM, bengkel, instalasi air, dan instalasi listrik.
(1) Gedung TPI
Gedung TPI dibangun oleh pemerintah pusat pada tahun 1977/1978 dengan
tujuan untuk mendukung pengembangan dan keberhasilan usaha perikanan
tangkap dan juga membantu nelayan memasarkan hasil tangkapannya dan
menstabilkan harga. Gedung TPI terletak di depan dermaga dengan luas
bangunan seluruhnya 480 m2. Gedung TPI berlantai dua dan dilengkapi ruang
kantor, dan MCK. Lantai TPI dibuat miring dan belum dilapisi keramik serta
terdapat saluran pembuangan yang terarah ke laut. Jarak gedung TPI dari dermaga
pelabuhan sejauh 15 meter sehingga memudahkan nelayan untuk mengangkut
hasil tangkapannya. Gedung TPI sudah tidak digunakan lagi, hal ini dilihat dari
kondisi bangunan yang sudah rusak akibat faktor usia dan adanya bencana alam
pada Tahun 2010. Kondisi gedung TPI saat ini dinding gedung retak, atap gedung
sudah bocor dan ada yang sudah lepas, serta warna cat gedung sudah dipenuhi
oleh lumut. Gedung TPI PPP Sikakap dapat dilihat pada Gambar 7.
(2) Pabrik Es
Penyediaan es di suatu pelabuhan perikanan dapat dipenuhi melalui
penyediaan pabrik es di pelabuhan tersebut. Hanafiah dan Saefuddin (1986)
mengatakan bahwa, fasilitas seperti pabrik es sangat diperlukan di tempat
pendaratan ikan, karena es digunakan untuk mepertahankan kesegaran ikan
setelah ikan ditangkap, pada saat proses pendaratan serta dalam proses
pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran.
Pabrik es PPP Sikakap mempunyai luas 288 m2
yang dilengkapi dengan
plate ice maker dan kompresor merek Hitachi sebanyak dua buah dengan dinamo
masing-masing 90 kw (DKP Sumatera Barat, 2010). Kondisi pabrik es saat ini
yaitu cat gedung sudah pudar, kondisi plate ice maker sudah banyak yang
mengalami keropos, kompresor pompa amoniak rusak dan terdapat kebocoran
pada instalasi. Kondisi tersebut mengakibatkan produksi pabrik es di PPP Sikakap
tidak berfungsi. Ketiadaan pabrik es/depot menjadi kendala utama bagi para
nelayan dalam memenuhi kebutuhan es di pelabuhan perikanan (Sumiati, 2008).
Pihak PPP Sikakap mencari solusi dengan cara memasok es dari Kota
Padang. Es yang disuplai dari Kota Padang diangkut melalui kapal milik ASDP
melalui kerjasama antara pihak PPP Sikakap dengan ASDP sehingga setiap balok
es mendapat potongan harga. Es balok dijual dengan harga Rp 50.000/balok.
Mahalnya harga es tersebut dipengaruhi oleh biaya transportasi dari Kota Padang
sampai di PPP Sikakap. Pihak PPP Sikakap sudah meminta bantuan kepada
pemerintah pusat agar pabrik es yang ada di PPP Sikakap dapat diperbaiki agar
memperlancar proses aktivitas penangkapan ikan. Es balok yang disuplai dari
Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 8.
(3) Tangki BBM
Tangki BBM di PPP Sikakap berjumlah 2 unit dengan masing-maing
memiliki kapasitas 25 ton (DKP Sumatera Barat, 2010. Kondisi tangki BBM
28
masih baik tetapi untuk saat ini tidak beroperasi karena belum adanya sarana
transportasi untuk pengangkutan BBM dari pertamina ke PPP Sikakap. Nelayan
membeli bahan bakar dari kios-kios yang diusahakan secara perorangan di sekitar
pelabuhan. Kondisi tangki BBM yang terdapat di PPP Sikakap dapat dilihat pada
Gambar 9.
(4) Bengkel
Bengkel PPP Sikakap berupa satu unit bengkel kecil yang diusahakan oleh
penduduk setempat. Bengkel tersebut berfungsi dan hanya melayani perbaikan
mesin-mesin kapal yang mengalami kerusakan kecil saja. Mesin kapal yang
mengalami kerusakan besar harus dibawa ke Kota Padang karena fasilitas yang
terdapat di bengkel PPP Sikakap terbatas. Bengkel tersebut juga melayani jasa
pengelasan baja atau besi. Bengkel PPP Sikakap letaknya tidak jauh dari dermaga
sehingga memudahkan nelayan dalam mengangkat mesin dari kapal ke tempat
bengkel jika mesin mengalami kerusakan.
(5) Ruang Pendingin
Ruang pendingin PPP Sikakap mempunyai luas 64 m2 yang terdiri dari 15
m2 ruangan bagian depan, 25 m
2 untuk cool room dan 24 m
2 untuk ruang kantor
dan mesin. Ruang mesin terdapat dua buah kompresor dan tiga unit evaporator
dengan kapasitas 25 ton/hari. Kondisi gedung ruang pendingin (cool room) masih
baik sedangkan mesin kompresor sudah rusak, hal ini mengakibatkan fasilitas
cool room PPP Sikakap tidak dapat berfungsi dengan baik.
(6) Instalasi Air Bersih
Instalasi air yang dimiliki PPP Sikakap dialirkan melalui pipa galvanis yang
berukuran 4” sepanjang 1,5 km yang kemudian ditampung kedalam bak
penampung sebanyak 3 unit dan selanjutnya didistribusikan. Kondisi intalasi air
bersih saat ini sudah banyak sambungan pipa yang bocor sehingga banyak air
yang terbuang. Bak penampungan air bersih memiliki luas lantai keseluruhan 60
m2
dengan tinggi 3 meter. Kondisi bak penampungan air sudah banyak yang retak
dan perlu diadakannya perbaikan oleh PPP Sikakap. Fasilitas sumur bor yang
tersedia di area PPP Sikakap masih berfungsi dengan baik dan sudah dapat
memenuhi kebutuhan. Bak penampungan air yang terdapat di PPP Sikakap dapat
dilihat pada Gambar 10.
(7) Instalasi Listrik
Energi listrik PPP Sikakap bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)
dengan kapasitas daya 10,5 KVA. Instalasi listrik dalam kondisi baik dan dapat
memenuhi kebutuhan di area PPP Sikakap. Luas gedung tempat instalasi listrik
PPP Sikakap yaitu 60 m2
dan dilengkapi dengan mesin genset yang mempunyai
kapasitas daya 10 KVA. Mesin genset tersebut digunakan jika terdapat
pemadaman listrik dari PLN setempat. Listrik ini dialirkan ke semua gedung dan
penerangan jalan di sekitar area pelabuhan.
(8) Saluran Komunikasi
Saluran komunikasi yang terdapat di PPP Sikakap berupa radio SSB dan
telepon. Layanan radio tersebut digunakan nelayan pada saat mengalami bahaya
melaut ketika melakukan penangkapan ikan sehingga pihak PPP Sikakap dapat
memberikan pertolongan yang cepat. Kondisi radio SSB saat ini tidak dapat
digunakan akibat adanya gempa. Pihak PPP Sikakap sudah meminta bantuan
kepada pemerintah pusat mengenai perbaikan radio tersebut.
29
Gambar 7 Gedung TPI PPP Sikakap yang sudah rusak
Gambar 8 Es balok yang disuplai dari Kota Padang
Gambar 9 Tangki BBM di PPP Sikakap
30
Gambar 10 Bak penampungan air bersih PPP Sikakap
3) Fasilitas Penunjang
Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang mendukung kegiatan
operasional pelabuhan perikanan yaitu fasilitas yang tidak langsung meningkatkan
peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan dalam melakukan
aktivitas di pelabuhan (Lubis, 2012). Fasilitas penunjang yang terdapat di PPP
Sikakap meliputi : kantor pelabuhan, MCK, Balai Pertemuan Nelayan, rumah jaga,
toko BAP, pagar keliling, kantor syahbandar, tempat parkir, penginapan nelayan,
dan perumahan dinas.
(1) Kantor pelabuhan
Kantor pelabuhan perikanan PPP Sikakap digunakan oleh petugas/pegawai
pelabuhan perikanan untuk melaksanakan administrasi guna kelancaran
operasional pelabuhan. Pegawai pelabuhan melakukan pelayanan kepada nelayan
mengenai keluhan-keluhan terhadap penggunaan fasilitas pelabuhan. Luas kantor
pelabuhan PPP Sikakap 150 m2
dan memiliki 6 ruangan yaitu, ruang kepala
pelabuhan, ruang penerima tamu, ruang arsip, ruang administrasi pegawai, ruang
tata usaha dan toilet. Kantor pelabuhan PPP Sikakap juga dilengkapi dengan
layanan telekominikasi yang menunjang proses administrasi. Kondisi kantor
pelabuhan masih baik dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Kantor PPP
Sikakap dapat dilihat pada Gambar 11.
(2) MCK
Luas bangunan MCK PPP Sikakap 60 m2 dan berfungsi dengan baik.
Gedung MCK digunakan nelayan baik nelayan lokal maupun pendatang dan tidak
dipungut biaya. Lantai MCK PPP Sikakap sudah dilapisi dengan keramik dan
selalu dibersihkan setiap pagi. Kondisi MCK PPP Sikakap dapat dilihat pada
Gambar 12.
(3) Kantor syahbandar
Kantor syahbandar PPP Sikakap dikelola oleh Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, Dinas Perhungungan Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kantor seluas 80 m2
tersebut baru dibangun dan terletak di depan gedung TPI
31
Sikakap. Syahbandar bekerjasama dengan PPP Sikakap untuk pemeriksaan
dokumen kapal perikanan. Syahbandar memiliki tugas dan wewenang diantaranya
melakukan pemerikasaan pada kapal pendatang, pemeriksaan Surat Izin Usaha
Penangkapan (SIUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut
Ikan (SIKPI), Pass biru, Surat Persetujuan Berlayar dan mengurus perizinan kapal
penangkap ikan yang beroperasi. Berdasarkan kenyataan di lapangan ditemukan
masih adanya kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI),
serta Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP). Hal ini menandakan bahwa
syahbandar PPP Sikakap belum melakukan tugas dan wewenang dengan baik.
Nelayan hanya mengurus Surat Laik Operasi saja. Hal itu dipilih, karena nelayan
hanya melakukan penangkapan ikan di sekitar Perairan Sikakap dan tidak jauh
dari PPP Sikakap. Kantor syahbandar PPP Sikakap dapat dilihat pada Gambar 13.
(4) Balai Pertemuan Nelayan (BPN)
Balai Pertemuan Nelayan (BPN) dimanfaatkan untuk pertemuan nelayan
seperti rapat, musyawarah dan pelatihan atau penyuluhan perikanan. Gedung ini
memiliki luas 200 m2 dan kondisinya dalam keadaan baik serta dimanfaatkan
sebagiamana mestinya.
(5) Rumah Jaga
Rumah jaga yang terdapat di PPP Sikakap digunakan untuk pos
pengamanan di area PPP Sikakap. Rumah jaga dikelola oleh PPP Sikakap dan
memiliki luas 24 m2. Kondisi rumah jaga saat ini masih bagus dan berfungsi
sebagaimana mestinya.
(6) Toko BAP
Toko BAP yang terdapat di PPP Sikakap berjumlah empat unit yang
kondisinya masih baik. Toko BAP berfungsi melayani kebutuhan nelayan dalam
memenuhi alat dan bahan penangkapan ikan. Toko ini dikelola oleh PPP Sikakap
dan terletak di dekat dermaga pelabuhan sehingga mudah dijangkau.
(7) Pagar keliling
Pagar keliling PPP Sikakap memiliki panjang 900 meter dan tinggi satu
meter yang terbuat dari tembok permanen dan diatasnya diberi kawat berduri
setinggi satu meter. Kondisi pagar keliling saat ini, sebagian temboknya sudah
banyak yang rusak dan kawatnya lepas bahkan kedua bagian tersebut sudah tidak
ada lagi.
(8) Perumahan Dinas
Perumahan dinas PPP Sikakap sebanyak tiga unit yang terdiri dari tipe C
sebanyak dua unit dan tipe D sebanyak 1 unit. Bangunan tersebut terdiri dari
rumah kepala pelabuhan, dan pegawai pelabuhan perikanan. Bangunan ini terletak
di sekitar area pelabuhan dan memiliki lingkungan yang bersih. Kondisi rumah
dinas saat ini masih bagus dan sedang ditempati oleh pegawai Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Sikakap.
32
Gambar 11 Kantor pelabuhan PPP Sikakap
Gambar 12 MCK di PPP Sikakap
Gambar 13 Gedung BPN PPP Sikakap
33
Hasil dari pengamatan dan perhitungan terhadap fasilitas di PPP Sikakap
sebagai berikut:
Tabel di atas menjelaskan bahwa panjang dermaga yang ada sekarang belum
memenuhi standar panjang yang seharusnya. Berdasarkan perhitungan (Lampiran
2) perlu adanya penambahan panjang dermaga sebesar 51,07 m agar dapat
menampung kapal-kapal yang hendak bertambat labuh di PPP Sikakap. Kolam
pelabuhan yang terdapat di PPP Sikakap dalam hal kedalaman dan luasnya sudah
dapat memenuhi kebutuhan. Aktivitas pemasaran yang terdapat di PPP Sikakap
berdasarkan perhitungan hanya membutuhkan lahan lantai gedung pelelangan
ikan seluas 20,61 m2, pada sisi lain sudah tersedia luas lantai gedung pelelangan
400 m2.
Luas lahan yang tersedia di PPP Sikakap belum memenuhi standar yang
ditetapkan oleh pemerintah, namun demikian lahan yang tersedia masih banyak
yang belum digunakan.
Dampak Sektor Perikanan
Multiplier effect sektor perikanan menurut indikator PDRB daerah
Analisis efek pengganda berdasarkan indikator PDRB daerah Kabupaten
Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel tersebut menjelaskan
bahwa nilai koefisien pengganda selama periode dari tahun 2000-2010 bervariasi
antara 4,08-21,99. Koefisien pengganda berbeda setiap tahunnya bahkan ada yang
mengalami penurunan dan peningkatan yang signifikan. Hal ini tentunya akan
memberikan dampak bagi pendapatan daerah melalui kontribusi yang dihasilkan
dari sektor tersebut, seperti juga telah dijelaskan Suherman (2011), bahwa
pembangunan sektor perikanan secara khusus pelabuhan perikanan atau
pangkalan pendaratan ikan dapat memberikan dampak pengganda “multiplier
effect” bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koefisien pengganda tertinggi terdapat
pada tahun 2002, yaitu sebesar 21,99. Angka tersebut menjelaskan bahwa setiap
Tabel 20 Ukuran fasilitas-fasilitas di PPP Sikakap
Fasilitas Ukuran
Keterangan Tersedia Kebutuhan/standar
a) Panjang dermaga 50 m 101,07 m belum tercukupi
b) Kedalaman kolam
pelabuhan 6 m 2,75 m tercukupi
c) Luas kolam pelabuhan 20,000 m 3.656 m tercukupi
d) Luas gedung pelelangan 400 m 20,61 m tercukupi
e) Ketersediaan lahan 48.650 m2 5.000 m
2 belum tercukupi
*) Lahan pelabuhan sesuai yang ditetapkan pemerintah
34
peningkatan PDRB sektor perikanan sebesar Rp 1,00 maka akan menghasilkan
PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 21,99. Koefisien pengganda
yang dihasilkan dari masing-masing tahun tidak diperoleh hasil yang negatif, hal
ini dipengaruhi dari PDRB daerah sektor perikanan dan pertanian mengalami
peningkatan untuk setiap tahunnya. Nilai koefisien pengganda yang terendah pada
tahun 2005 yaitu 4,08. Angka tersebut menjelaskan bahwa setiap peningkatan
PDRB sektor perikanan sebesar Rp 1,00 maka akan menghasilkan PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 4,08. Sektor perikanan yang terdapat
di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terus menciptakan efek
pengganda sehingga terjadi pembelian kembali di dalam daerah dan seterusnya
yang dapat membuka lapangan kerja baru.
Ket :
Y : Jumlah PDRB seluruh sektor Kabupaten Kepulauan Mentawai
Yb : Jumlah PDRB sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Δy : Perubahan PDRB seluruh sektor Kabupaten Kepulauan Mentawai
Δyb : Perubahan PDRb sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Msy : Koefisien Multiplier effect
Multiplier effect sektor perikanan menurut indikator tenaga kerja
Analisis efek pengganda sektor perikanan berdasarkan indikator tenaga
kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai digunakan untuk memprediksi kesempatan
kerja yang akan dihasilkan pada sektor perikanan. Perhitungan Multiplier effect
sektor perikanan berdasarkan indikator tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan
Mentawai yaitu, perbandingan antara perubahan tenaga kerja seluruh sektor
dengan perubahan tenaga kerja sektor perikanan. Menurut Suherman dan dault
(2009), Penambahan kegiatan pada sektor perikanan khususnya di pelabuhan
Tabel 21 Analisis multiplier effect sektor perikanan berdasarkan PDRB
harga konstan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun
2000-2010 (juta rupiah)
Tahun Y Yb Δy Δyb Msy= ΔY/Δyb
2000 341.623,23 41.958,96
2001 355.407,21 43.599,18 13.783,98 1.640,22 8,40
2002 377.011,61 44.581,75 21.604,40 982,57 21,99
2003 398.191,11 46.802,65 21.179,50 2.220,90 9,54
2004 414.890,96 48.949,90 16.699,85 2.147,25 7,78
2005 428.727,81 52.339,47 13.836,85 3.389,57 4,08
2006 446.108,42 56.086,47 17.380,61 3.747,00 4,64
2007 465.786,51 58.862,73 19.678,09 2.776,26 7,09
2008 486.658,71 61.917,71 20.872,20 3.054,98 6,83
2009 509.396,33 67.069,48 22.737,62 5.151,77 4,41
2010 534.232,32 70.765,85 24.835,99 3.696,37 6,72
35
perikanan memberikan dampak pada terbukanya lapangan kerja baru untuk
melayani kebutuhan pegawai/pekerja pelabuhan. Multiplier effect kesempatan
kerja subsektor perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada
Tabel 22.
Table 22 menjelaskan bahwa multiplier effect kesempatan kerja perikanan di
Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2008-2012 bervariasi antara 0,69-
1,44. Multiplier effect kesempatan kerja pada tahun 2009 yaitu 1,05. Nilai tersebut
menjelaskan bahwa penambahan satu orang tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan
Mentawai dapat menciptakan kesempatan kerja wilayah sebanyak 2 orang. Pada
tahun 2010 multiplier effect kesempatan kerja sektor perikanan yaitu 1,02 yang
berarti bahwa penambahan satu tenaga kerja akan menciptakan kesempatan kerja
sebanyak 2 orang. Pada tahun 2011 multiplier effect sektor perikanan yaitu 0,69
yang berarti bahwa penambahan satu tenaga kerja akan menciptakan kesempatan
kerja sebanyak 1 orang. Pada tahun 2012 multiplier effect sektor perikanan yaitu
1,44 yang berarti bahwa penambahan satu tenaga kerja akan menciptakan
kesempatan kerja sebanyak 2 orang. Multiplier effect kesempatan kerja sektor
perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan cenderung kecil,
hal ini karena jumlah tenaga kerja pada sektor perikanan merupakan bagian dari
gabungan sektor pertanian, kehutanan dan perburuan.
Location quotient sektor perikanan
Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan
Mentawai dapat diketahui dengan melakukan perhitungan LQ sehingga dapat
diperoleh bahwa sektor perikanan tersebut merupakan sektor basis atau tidak.
Perhitungan tersebut dihitung berdasarkan nilai pendapatan dari sektor perikanan
dan total dari keseluruhan sktor yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
serta Provinsi Sumatera Barat. Nilai PDRB sektor perikanan dan seluruh sektor
Provinsi Sumatera barat dari tahun 2000-2020 terus meningkat (BPS Provinsi
Sumatera Barat, 2004 dan 2011). Nilai hasil perhitungan LQ sektor perikanan
terhadap selurh sektor dapat dilihat pada Tabel 23.
Berdasarkan Tabel 23 dapat diketahui bahwa peranan sektor perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sektor basis (LQ>1) dalam
Tabel 22 Analisis multiplier effect sektor perikanan berdasarkan tenaga
kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2008-2012 (orang)
Tahun E Eb ΔE ΔEb Msy= ΔE/ΔEb
2008 25.830 22.433
2009 31.574 27.879 5.744 5.446 1,05
2010 36.453 32.668 4.879 4.789 1,02
2011 30.821 24.529 -5.632 -8.139 0,69
2012 35.981 28.106 5.160 3.577 1,44
Keterangan :
MSe : Koefisien pengganda jangka pendek untuk indikator tenaga kerja
𝐸 : Perubahan tenaga kerja seluruh sektor Kabupaten Mentawai
𝐸𝑏 : Perubahan tenaga kerja sektor perikanan Kabupaten Mentawai
36
pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini menjelaskan
bahwa sektor perikanan sudah melakukan pemenuhan kebutuhan konsumsi
masyarakat di daerah tersebut dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
wilayah.
Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap
Identifikasi faktor-faktor SWOT
1) Kekuatan (Strength) meliputi:
(S1) Memiliki lahan pelabuhan yang masih belum dimanfaatkan
Lahan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap masih banyak yang kosong
dan berpotensi untuk dikembangkan lagi. Lahan tersebut rencananya akan
dibangun dan dijadikan kawasan insdustri perikanan. Menurut Lubis dan Sumiati
(2011), pelabuhan perikanan perlu menyiapkan lahan yang luas untuk
membangun kawasan industri perikanan. Luas maksimum lahan yang dipakai
untuk seluruh fasilitas adalah 5.864 m2 sedangkan luas total dari lahan pelabuhan
perikanan adalah 48.650 m2. Hal ini menandakan bahwa masih banyak lahan
pelabuhan yang belum termanfaatkan. Oleh karena itu, lahan yang tersedia saat ini
memberikan peluang untuk pengembangan pelabuhan perikanan tersebut.
(S2) Posisi letak geografis yang dekat dengan fishing ground (Samudera Hindia)
Letak Kecamatan Sikakap yang dikelilingi oleh perairan memberikan
keuntungan bagi nelayan yang akan melakukan usahan penangkapan ikan. Jarak
Tabel 23 Nilai location quotient sektor perikanan Kabupaten Kepulauan
Mentawai tahun 2000-2010
Tahun
Vi
(juta rupiah)
Vt
(juta rupiah)
Vi
(juta rupiah)
Vt
(juta rupiah) LQ Keterangan
2000 41.958,96 341.623,23 646.242,48 22.889.614,05 4,35 Basis
2001 43.599,18 355.407,21 672.803,05 23.727.373,93 4,33 Basis
2002 44.581,75 377.011,61 673.812,25 24.840.187,76 4,36 Basis
2003 46.802,65 398.191,11 723.332,45 26.146.781,64 4,25 Basis
2004 48.949,90 414.890,96 761.891,34 27.578.136,56 4,27 Basis
2005 52.339,47 428.727,81 798.009,26 29.159.480,53 4,46 Basis
2006 56.086,47 446.108,42 841.317,65 30.949.945,10 4,63 Basis
2007 58.862,73 465.786,51 884.919,95 32.912.968,59 4,70 Basis
2008 61.917,71 486.658,71 945.721,49 35.007.921,57 4,71 Basis
2009 67.069,48 509.396,33 989.540,40 36.683.238,68 4,88 Basis
2010 70.765,85 534.232,32 1.013.604,10 38.860.187,68 5,08 Basis
Keterangan:
vi : PDRB sektor perikanan Kabupaten Mentawai berdasarkan harga konstan
vt : PDRB seluruh sektor Kabupaten Mentawai berdasarkan harga konstan
Vi : PDRB sekor perikanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan harga konstan
Vt : PDRB seluruh sektor Provinsi Sumatera Barat berdasarkan harga konstan
37
untuk menjangkau perairan tersebut lebih kurang 2-3 mil. Jarak tersebut dapat
ditempuh oleh nelayan dengan menggunakan armada penangkapan skala kecil
maupun besar. Letak fihing ground yang dekat menjadikan nelayan lebih efisien
dan efektif dalam melakukan usaha penangkapan ikan seperti biaya yang
digunakan untuk bahan bakar melaut tidak terlalu mahal.
2) Kelemahan (Weakness) meliputi:
(W1) Sarana dan prasarana yang kurang memadai
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan PPP Sikakap masih
sederhana dan dalam kondisi rusak. Menurut Suherman (2011), untuk
memperlancar aktivitas usaha penangkapan ikan diperlukan adanya pemeliharaan
serta perbaikan fasilitas operasional pelabuhan perikanan, sehingga kapal-kapal
nelayan serta stakeholders lainnya akan mendapatkan pelayanan prima di
pelabuhan perikanan. Fasilitas pelabuhan yang dalam kondisi rusak seperti
Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, cold storage. Hal ini menjadi kendala
bagi nelayan dalam melakukan usaha penangkapan ikan. Rusaknya pagar
komplek PPP Sikakap dapat mengurangi tingkat keamanan di wilayah pelabuhan.
Pengangkutan ikan hasil tangkapan dari dermaga ke tempat pedagang pengumpul
masih menggunakan tenaga manusia. Hal ini sangat berpengaruh pada kualitas
hasil tangkapan nelayan. Pengadaan kereta dorong untuk pengangkut ikan sangat
penting di PPP Sikakap.
(W2) Teknologi penangkapan ikan yang masih terbatas dan sederhana
Teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan PPP Sikakap masih
tradisional. Alat tangkap yang umum digunakan pancing rawai, pancing tonda,
jaring insang dan alat tangkap yang tergolong lain-lain seperti jala tebar dan
tombak. Armada penangkapan yang digunakan diantaranya kapal ukuran 5-10 GT,
perahu motor tempel, perahu tanpa motor yang menggunakan tenaga angin serta
tenaga manusia. Hal ini membuat hasil tangkapan yang diperoleh hanya berupa
ikan-ikan kecil serta hasil yang didapatkan tidak begitu banyak. Keterbatasan
teknologi dalam melakukan penangkapan ikan mengakibatkan semakin
berkurangnya peluang nelayan untuk melakukan penangkapan di perairan
Samudera Indonesia. Faktor tersebut menjadi penghambat untuk meningkatkan
produktivitas pelabuhan. Oleh karena itu, perlu perhatian dari pemerintah
setempat dan pemerintah pusat dalam meningkatkan teknologi penangkapan di
PPP Sikakap.
(W3) Kualitas sumberdaya manusia (nelayan) yang masih rendah
Kualitas sumberdaya manusia Kecamatan Sikakap khususnya masyarakat
nelayan masih tergolong rendah. Nelayan hanya menyelesaikan sekolahnya
hingga tingkat SD-SMP. Nelayan PPP Sikakap menganggap pendidikan kurang
penting, karena dalam melakukan penangkapan ikan tidak perlu pendidikan yang
tinggi. Hal ini dapat dilihat masih kurangnya pengetahuan nelayan terhadap
penggunaan alat tangkap yang lebih modern. Menurut Suherman (2011),
pelabuhan perikanan juga mengemban tugas untuk meningkatkan kualitas SDM,
baik aparatur maupun masyarakat perikanan yang ada di lingkungannya.
(W4) Sistem informasi melaut untuk nelayan belum tersedia di pelabuhan
Sistem informasi melaut untuk nelayan PPP Sikakap belum tersedia.
Informasi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan antara
lain: informasi mengenai tinggi gelombang, daerah penangkapan di sekitar PPP
Sikakap, arah angin, kecepatan angin, dan data cuaca. Nelayan hanya
38
menggunakan pengetahuan dan pengalamannya saja dalam menentukan daerah
penangkapan ikan seperti kondisi angin dan gelombang pada saat melakukan
operasi penangkapan ikan.
(W5) Pemasaran membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang mahal
Letak geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terpisah dari Kota
Padang membutuhkan sarana angkutan penyeberangan yaitu kapal untuk
mencapai konsumen di Padang. Pengiriman ikan tersebut membutuhkan waktu 12
jam penyeberangan serta biaya yang mahal. Kondisi cuaca buruk dan gelombang
besar menjadi faktor penghambat pemasaran ikan hasil tangkapan, kapal
pengangkut akan menunggu hingga gelombang atau cuaca membaik kembali
biasanya 1-3 hari. Faktor tersebut tentunya akan berpengaruh kualitas pemasaran
ikan hasil tangkapan.
3) Peluang (Opportunitity)
(O1) Memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar
Samudera Indonesia dan Selat Mentawai merupakan perairan yang
mengelilingi daerah tersebut. Kedua perairan tersebut dipengaruhi oleh faktor
oseanografi seperti arus laut dan adanya kenaikan massa air laut (up welling) serta
merupakan muara dari sungai-sungai yang terdapat di setiap wilayah Kabupaten
Kepulauan Mentawai. Hal ini menjadikan perairan menjadi subur dan kaya akan
nutrisi. Kesuburan perairan menjadi daya tarik bagi ikan-ikan pelagis besar seperti
tuna, tongkol, cakalang dan sebagainya sehingga sangat berpotensi untuk
melakukan aktivitas penangkapan ikan. Perairan Mentawai memiliki potensi
lestari perikanan laut untuk ikan pelagis besar 127.721 ton/tahun dan sumberdaya
terumbu karang dengan luas 21.220,62 hektar (DKP Mentawai, 2012).
Sumberdaya laut tersebut menjadi salah satu faktor untuk mengembangkan
perikanan di Kabupaten Mentawai khususnya PPP Sikakap.
(O2) Tingginya permintaan ikan hasil tangkapan kualitas ekspor
Sumberdaya ikan yang menjadi keunggulan perairan tersebut yaitu ikan
pelagis besar dan ikan karang. Ikan pelagis besar seperti ikan tuna (Thunnus sp.)
mempunyai peluang untuk diekspor. Ikan karang juga menjadi komoditas ekspor
dari daerah tersebut. Menurut Pulu et all (2011) bahwa adanya pembentukan pasar
khususnya pasar domestik akan menyerap produk perikanan secara domestik,
juga akan memperkuat ekonomi wilayah secara keseluruhan serta meningkatkan
permintaan akan produk-produk perikanan. Pengiriman ikan karang dari PPP
Sikakap menuju Kota Padang telah berlangsung sejak lama. Ikan tersebut diekspor
ke Singapura dalam kualitas baik dan segar. Peluang untuk melakukan usaha
penangkapan ikan di perairan tersebut dapat meningkatkan pendapatan nelayan
dan subsektor perikanan.
(O3) Adanya dukungan dari pemerintah terhadap pengembangan perikanan
Pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
(DKP) dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Program pemerintah (DKP)
melalui Coremap II memberikan pembinaan kepada nelayan PPP Sikakap berupa
seminar, adanya pelatihan wirausaha kepada nelayan serta sosialisasi mengenai
penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Selain dari pelatihan dan
penyuluhan, pemerintah juga memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan
PPP Sikakap. Pemberian bantuan alat tangkap tersebut bertujuan untuk
meningkatkan produksi ikan di PPP Sikakap serta menciptakan penggunaan alat
tangkap yang ramah lingkungan. Alat tangkap yang diberikan berupa jaring
39
insang, dan pancing. Pemerintah setempat berperan aktif dalam meningkatkan
kualitas sumberdaya nelayan agar produk hasil tangkapan dapat ditingkatkan.
(O4) Ketersediaan tenaga kerja yang cukup
Pelabuhan perikanan dapat dijadikan sebagai lapangan kerja bagi penduduk
di sekitarnya dan sebagai tempat pembinaan masyarakat seperti nelayan,
pedagang, pengolah, dan buruh angkut agar mampu menjalankan aktivitasnya
dengan baik (Lubis, 2012). Keberadaan pelabuhan perikanan di Kecamatan
Sikakap memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Penyerapan
tenaga kerja di wilayah lingkungan PPP Sikakap sangat besar potensinya apabila
pelabuhan tersebut dijadikan kawasan industri perikanan.
4) Ancaman (Threats)
(T1) Adanya pencurian ikan di Perairan Mentawai dari daerah lain
Ketersediaan sumberdaya laut di Samudera Indonesia memberikan daya
tarik bagi nelayan dari negara lain untuk melakukan usaha penangkapan ikan di
perairan tersebut. Hal ini memberikan ruang bagi kapal nelayan dari luar daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di
perairan tersebut. Adanya penangkapan ikan tanpa izin di perairan barat Pulau
Sumatera yang menyangkut daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan
ancaman turunnya potensi ketersediaan sumberdaya ikan serta penurunan stok
ikan secara besar-besaran di sekitar daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan
adanya peran pemerintah serta keterlibatan masyarakat setempat untuk mengawasi
sumberdaya perikanan. Pulu et all (2011) menyatakan bahwa adanya
pemberdayaan masyarakat dapat menangkal gangguan-gangguan dari daerah
perbatasan yang tidak menguntungkan.
(T2) Tingginya harga suku cadang dan bahan baku melaut
Penjualan kebutuhan bahan baku yang ada di Kecamatan Sikakap
dikategorikan mahal. Harga yang dijual dapat mencapai 40 % dari harga awal.
Mahalnya harga barang untuk kebutuhan melaut mempengaruhi pendapatan
nelayan dalam melakukan usaha penangkapan ikan. Biaya yang diperlukan oleh
nelayan untuk perbaikan mesin kapal sangat tinggi. Mesin kapal yang tidak bisa
diperbaiki di PPP Sikakap akan dikirim ke Kota Padang. Biaya transportasi yang
digunakan untuk pengiriman mesin kapal menambah pengeluaran bagi nelayan
setempat.
(T3) Kondisi cuaca yang buruk
Keadaan geografis Kepulauan Mentawai yang dikelilingi oleh laut
menjadikan daerah tersebut mengalami perubahan cuaca yang singkat. Perubahan
cuaca dalam waktu singkat dapat memberikan ancaman bagi nelayan yang akan
melakukan usaha penangkapan ikan. Kondisi cuaca yang buruk dapat memicu
adanya gelombang besar di Samudera Indonesia. Hal tersebut merupakan
ancaman bagi nelayan setempat, sehingga perlu dipertimbangkan jika nelayan
melakukan penangkapan ikan yang terlalu jauh dari daratan.
(T4) Kerusakan ekosistem terumbu karang dan manggrove akibat adanya aktivitas
penangkapan yang tidak ramah lingkungan
Ikan karang banyak ditangkap oleh nelayan PPP Sikakap. Penangkapannya
dilakukan di sekitar terumbu karang dan melempar jangkar agar tidak hanyut oleh
arus laut. Hal tersebut tentunya dapat merusak terumbu karang yang terdapat di
bawahnya. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti
pemakaian putas serta bom ikan oleh nelayan tradisional dapat merusak ekosistem
40
terumbu karang. Penggunaan kayu manggrove untuk kostruksi bangunan yang
berada di dekat pantai tentunya akan merusak ekosistem manggrove tersebut. Hal
tersebut merupakan ancaman bagi tempat hidup ikan dan berkembangnya ikan-
ikan kecil.
Analisis matriks IFE dan EFE
Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) merupakan alat yang digunakan
untuk perumusan strategi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam
berbagai fungsional dari suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut diperoleh
berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di wilayah PPP Sikakap. Matriks
IFE (Internal Factor Evaluation) dapat dilihat pada Tabel 24.
Tabel 24 menjelaskan bahwa faktor internal yang memilki nilai tertinggi
yaitu faktor posisi letak geografis yang dekat dengan fishing ground (Samudera
Indonesia) sebesar 0,56 poin. Nilai faktor internal terendah yaitu sarana dan
prasarana yang kurang memadai dengan nilai sebesar 0,12 poin. Nilai total yang
diperoleh dari strategi internal adalah 2,60 poin, hal ini menunujukkan bahwa
kondisi internal yang dimilki oleh PPP Sikakap diatas rata-rata dan kekuatan yang
dimiliki dapat mengatasi kelemahan yang terjadi di PPP Sikakap.
Matriks External Factor Evaluation (EFE) merupakan alat yang digunakan
untuk mengukur seberapa baik manajemen (rating) yang digunakan dalam
menanggapi faktor tertentu. Matriks ini membantu untuk mengorganisir faktor
strategi eksternal berupa ancaman dan peluang. Adapun faktor-faktor eksternal
telah dipaparkan dalam bentuk matriks dan dapat dilihat pada Tabel 25.
Tabel 24 Matriks IFE strategi internal PPP Sikakap
Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor
Kekuatan :
1) Memiliki lahan pelabuhan yang masih cukup luas. 0.13 4 0.52
2) Posisi letak geografis yang dekat dengan fishing
ground (Samudera Hindia) 0.15 4 0.60
Kelemahan :
3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai 0.13 2 0.26
4) Teknologi penangkapan ikan yang masih terbatas
dan sederhana 0.16 2 0.32
5) Kualitas sumberdaya manusia (nelayan) yang
masih rendah 0.13 2 0.26
6) Sistem informasi melaut untuk nelayan belum
tersedia di pelabuhan 0.15 2 0.30
7) Pemasaran yang membutuhkan waktu yang lama
serta membutuhkan biaya yang sedikit besar 0.15 2 0.30
Total 1.00
2.55
41
Tabel 25 menjelaskan bahwa faktor eksternal yang mempunyai nilai
tertinggi yaitu tingginya permintaan ikan hasil tangkapan kualitas ekspor dengan
nilai sebesar 0,52 poin. Nilai faktor eksternal terendah yaitu adanya pencurian
ikan di Perairan Mentawai oleh kapal dari daerah lain dengan nilai sebesar 0,12
poin. Nilai total yang diperoleh dari matriks strategi eksternal PPP Sikakap adalah
2,62 poin, hal ini menunjukkan bahwa strategi eksternal yang dijalankan di PPP
Sikakap dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menghindari ancaman yang
dihadapi dengan kata lain strategi yang ada berjalan secara efektif dan mampu
mengatasi ancaman yang terjadi didalamnya.
Matriks SWOT
Alternatif strategi pengembangan sektor dapat dituangkan melalui matriks
SWOT yang merupakan kombinasi dari strategi SO (Strength-Opportunities), WO
(Weakness-Opportunities), ST (Strength-Threats), dan WT (Weakness-Threats).
Strategi-strategi tersebut telah dipaparkan dan dapat dilihat melalui Tabel 26.
Tabel 25 Matriks EFE strategi eksternal PPP Sikakap
Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor
Peluang :
1) Memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar 0.13 4 0.52
2) Tingginya permintaan ikan hasil tangkapan kualitas
ekspor 0.12 4 0.48
3) Adanya ukungan dari pemerintah terhadap
pengembangan perikanan setempat 0.12 3 0.36
4) Ketersediaan tenaga kerja yang cukup 0.12 3 0.36
Ancaman :
5) Adanya pencurian ikan di Perairan Mentawai oleh
kapal dari daerah lain. 0.12 1 0.12
6) Tingginya harga suku cadang dan bahan baku melaut 0.13 2 0.26
7) Kondisi iklim dan cuaca 0.13 2 0.26
8) Kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove
akibat adanya aktivitas penangkapan yang tidak
ramah lingkungan 0.13 2 0.26
Total 1.00 2.62
42
Tabel 26 Matriks SWOT strategi pengembangan PPP Sikakap Kab. Mentawai
Kekuatan :
1) Memiliki lahan pelabuhan
yang masih banyak belum
dimanfaatkan
2) Posisi letak geografis yang
dekat dengan fishing ground
(Samudera Hindia)
Kelemahan:
1) Sarana dan prasarana yang
kurang memadai
2) Teknologi penangkapan ikan
yang masih terbatas dan
sederhana
3) Kualitas sumberdaya
manusia (nelayan) yang
masih rendah
4) Sistem informasi melaut
untuk nelayan belum tersedia
di pelabuhan
5) Pemasaran yang
membutuhkan waktu yang
lama serta biaya yang mahal
Peluang :
1) Memiliki potensi
sumberdaya perikanan yang
besar
2) Tingginya permintaan ikan
hasil tangkapan kualitas
ekspor
3) Adanya dukungan dari
pemerintah terhadap
pengembangan perikanan
4) Ketersediaan tenaga kerja
yang cukup
Strategi SO :
1) Meningkatkan produksi hasil
tangkapan kualitas ekspor
dengan melibatkan
pemerintah untuk
mengadakan pelatihan mutu
dan kualitas hasil tangkapan.
(S2, O1, O2, O3, O4)
2) Memanfaatkan lahan
pelabuhan untuk
pengembangan dan
pembangunan fasilitas yang
belum tersedia sehingga
dapat menunjang aktivitas
usaha penangkapan ikan. (S1,
S2, O1, O2, O3, 04)
Strategi WO :
1) Meningkatkan teknologi
penangkapan ikan serta
kualitas SDM. (W2, W3,
W4, O3,O4)
2) Meningkatkan fungsi
pelabuhan perikanan melalui
peningkatan fasiltas dan
pelayanan. (W1, W5, O2,
O3)
Ancaman :
1) Adanya pencurian ikan di
Perairan Mentawai dari
daerah lain.
2) Tingginya harga suku
cadang dan bahan baku
melaut
3) Kondisi iklim dan cuaca
yang buruk
4) Kerusakan ekosistem
terumbu karang dan
mangrove akibat adanya
aktivitas penangkapan
yang tidak ramah
lingkungan
Strategi ST :
1) Peningkatan skala usaha
penangkapan ikan agar
mampu bersaing dengan
pihak luar. (S2, T1, T2, T3)
2) Menanamkan kesadaran
kepada masyarakat setempat
terhadap pentingnya menjaga
dan mengawasi kelestarian
sumberdaya laut di Perairan
Mentawai . (S2, T1, T4)
Strategi WT :
1) Penegakan hukum yang
tegas mengenai wilayah
pengelolaan perairan
teritorial agar tidak terjadi
konflik antar nelayan (W1,
W4, T1, T4,).
2) Peningkatan pemanfaatan
sarana dan prasarana
pelabuhan perikanan. (W1,
W2, W4, T1, T2)
Perumusan Strategi Utama
Alternatif strategi yang telah diperoleh melalui matriks SWOT dilanjutkan
dengan pemilihan strategi dengan perankingan dengan memprioritaskan tiga
strategi utama untuk pengembangan PPP Sikakap. Strategi utama atau grand
strategy dirumuskan dengan cara memilih prioritas strategi yang paling cocok
dengan kondisi eksternal dan internal PPP Sikakap berdasarkan tingkat ranking
yang diperoleh. Hasil perankingan dapat dilihat pada Tabel 27.
Eksternal
Internal
43
Berdasarkan Tabel 27 dapat diketahui tiga strategi utama untuk
pengembangan PPP Sikakap yaitu memanfaatkan lahan pelabuhan untuk
pengembangan dan pembangunan fasilitas yang belum tersedia sehingga dapat
menunjang aktivitas usaha penangkapan ikan. Strategi kedua yaitu meningkatkan
produksi hasil tangkapan kualitas ekspor dengan melibatkan pemerintah untuk
mengadakan pelatihan mutu dan kualitas hasil tangkapan. Strategi ketiga yaitu
meningkatkan teknologi penangkapan ikan serta kualitas SDM.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1) Kondisi aktual aktivitas yang terdapat di PPP Sikakap berjalan dengan baik,
mulai dari aktivitas pelayanan administrasi, pendaratan ikan, pemasaran ikan,
pengumpulan data perikanan dan hasil tangkapan nelayan, pelaksanaan
penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, pengawasan dan
pengendalian sumberdaya perikanan, sampai penyediaan air bersih. Fasilitas
PPP Sikakap yang sudah memenuhi kebutuhan dan tidak perlu diadakannya
penambahan yaitu gedung TPI, luas dan kedalaman kolam pelabuhan, dan
ketersediaan lahan. Fasiltas yang memerlukan penambahan yaitu dermaga
sebesar 51,07 m sedangkan ruang pelelangan berdasarkan perhitungan hanya
membutuhkan lahan seluas 20,61 m2. Adapun fasilitas yang berjalan dengan
baik seperti instalasi air bersih, instalasi listrik, syahbandar perikanan, kantor
administratif, dermaga, kolam pelabuhan. Fasilitas pelabuhan perikanan yang
tidak dimanfaatkan yaitu TPI, pabrik es, ruang pendingin karena dalam
keadaan rusak;
Tabel 27 Perankingan alternatif strategi pengembangan PPP Sikakap
Alternatif
strategi
Unsur-unsur yang
terkait Jumlah pembobotan Skor Ranking
1) SO1 S2, O1, O2, O3, O4 0.60+0.52+0.48+0.36+0.36 2.32 2
2) SO2 S1, S2, O1, O2, O3, O4 0.52+0.60+0.52+0.48+0.36+0.36 2.84 1
3) WO1 W2, W3, W4, O3,O4 0.32+0.26+0.30+0.36+0.36 1.6 3
4) WO2 W1, W5, O2, O3 0.26+0.30+0.48+0.36 1.4 4
5) ST1 S2, T1,T2, T3 0.60+0.12+0.26+0.26 1.24 6
6) ST2 S2, T1, T4 0.60+0.12+0.26 0.98 7
7) WT1 W1, W4, T1, T2 0.26+0.30+0.12+0.26 0.94 8
8) WT2 W1, W2, W4, T1, T2 0.26+0.32+0.30+0.12+0.26 1.26 5
44
2) Sektor perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah memberikan
kontribusi pada perekonomian daerah. Nilai LQ yang diperoleh pada tahun
2000-2010 bervariasi antara 4,25-5,08 sehingga sektor perikanan merupakan
sektor basis di daerah tersebut. Efek pengganda perikanan Kabupaten
Kepulauan Mentawai pada tahun 2000-2010 berdasarkan indikator pendapatan
daerah memiliki kisaran nilai 4,41-21,99 dan menurut kesempatan kerja pada
tahun 2008-2012 bervariasi antara 0,69-1,44;
3) Strategi utama untuk pengembangan PPP Sikakap yaitu memanfaatkan lahan
pelabuhan untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas yang belum
tersedia sehingga dapat menunjang aktivitas usaha penangkapan ikan,
meningkatkan produksi hasil tangkapan kualitas ekspor dengan melibatkan
pemerintah untuk mengadakan pelatihan mutu dan kualitas hasil tangkapan,
meningkatkan teknologi penangkapan ikan serta kualitas SDM.
Saran
1) Memaksimalkan produksi ikan hasil tangkapan ekonomis penting di Kabupaten
Kepulauan Mentawai dan PPP Sikakap;
2) Meningkatkan peranan pelabuhan perikanan terhadap pemenuhan kebutuhan
nelayan seperti adanya aktivitas pelelangan ikan sehingga dapat menstabilkan
harga di PPP Sikakap;
3) Melakukan perbaikan pada beberapa fasilitas yang rusak seperti pabrik es,
gedung TPI, ruang pendingin dan peningkatan kapasitas fasilitas seperti
dermaga PPP Sikakap; dan
4) Menerapkan strategi pengembangan pelabuhan perikanan.
45
DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2004. Produk
Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2000-2004.
Tuapeijat: Badan Pusat Statistik.
_____. 2012. Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka Tahun 2011.
Tuapeijat: Badan Pusat Statistik.
_____. 2013. Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka Tahun2012.
Tuapeijat: Badan Pusat Statistik.
[BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2004. Produk Domestik
Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000-2004. Padang: Badan
Pusat Statistik.
_____. 2011. Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2011. Padang: Badan Pusat
Statistik.
Coremap Mentawai. 2013. Peta Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Kepulauan
Mentawai. http://regional.coremap.or.id/i/gallery/pagai_pemekaran_1.jpg
[14 Maret 2013].
[DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2008. Himpunan Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Departemen
Kelautan dan Perikanan. 450 halaman.
_____. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan. Jakarta.
[DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. 2009.
Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Kelautan dan Perikanan.
_____. 2010. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat. Padang: Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dinas Kelautan dan
Perikanan.
[DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2010. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan
Mentawai. Tuapeijat: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dinas
Kelautan dan Perikanan.
_____. 2012. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Kepulauan Mentawai. Tuapeijat: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Glasson J. 1977. Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan dari Introduction
of Regional Planning. Sitohang P. penterjemah. Jakarta: Lembaga Penerbit
fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Hanafiah AM dan AM. Saefuddin. 1986. Tata Niaga Hasil Perikanan. Jakarta:UI-
Press
Kinnear TL dan Taylor. 1991. Marketing Research, An Applied Approach, 4th
ed.
USA:P Mc Graw Hill.
Lubis E. 2011. Kajian Peran Strategis Pelabuhan Perikanan Terhadap
Pengembangan Perikanan Laut. AKUATIK-Jurnal Perairan. Vol.5 :1-7
Lubis E. 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor: Penerbit IPB Press. 183 hal
Lubis E dan Pane AB. 2006. Tingkat Kondisi dan Keberadaan Fasilitas Pelabuhan
Perikanan di Pulau Jawa. Prosiding Seminar Nasional Perikanan Tangkap
46
“Menuju Paradigma Teknologi Perikanan Tangkap yang Bertanggung Jawab
dalam Mendukung Revitalisasi Perikanan” Departemen Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut
Pertanian Bogor
Lubis E dan Sumiati. 2011. Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Ditinjau
dari Produksi Hasil Tangkapan di PPN Palabuhanratu. Jurnal Teknologi dan
Manajemen Perikanan Laut. Vol 2 No.1 : 39-49
Lubis E, Pane AB, Y. Kurniawan, J. Chaussade, C. Lamberts, P. Pottier. 2005.
Atlas of Fisheries and Fishing Ports in Java (A Geographical Approach to
Indonesian Fisheries). Bogor. Geolitomer Universite de Nantes-PK2PTM LP
IPB Pane AB. 2002. Diktat “Industri Kepelabuhan Perikanan”. Bogor: Lab. Pelabuhan
Perikanan. Jurusan PSP FPIK IPB (tidak dipublikasikan).
Pulu J, Baskoro MS, Monintja DR & Iskandar BH. 2011. Strategi Pengembangan
Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Teknologi dan
Manajemen Perikanan Laut. Vol 2 No. 1 : 76-85
Rangkuti F. 1997. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi. Jakarta: Baduose Media
Suherman A. 2011. Formulasi Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pengambengan Jembrana. Jurnal Teknologi dan Manajemen
Perikanan Laut. Vol 2 No. 1 : 87-99
Suherman A dan Dault A. 2009. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan dan
Pengembangan Pelabuhan Perikanan NUSantara (PPN) Pengambengan
Jembrana Bali. Jurnal Saintek Perikanan. Vol 4 No.2 :24-32
Sumiati. 2008. Kajian Fasilitas dan Produksi Hasil Tangkapan dalam Menunjang
Industri pengolahan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
Sukabumi Jawa Barat [Usulan Penelitian]. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
47
LAMPIRAN
48
49
Lampiran 1 Peta Lokasi Penelitian
Sumber : Coremap, 2013
50
Lampiran 2 Perhitungan ukuran fasilitas
1) Tempat Pelelangan Ikan
Metode yang digunakan dalam menganalisis kapasitas maksimum hasil
tangkapan yang dapat ditampung oleh gedung TPI diperoleh dari perhitungan luas
gedung TPI sebagai berikut :
Keterangan:
S: Luas ruang pelelangan yang dicari (m2)
N: Jumlah produksi per hari (kg)= 2.29 ton
P: Daya tampung produksi (m2/ton)= 15 m
2/ton
R: Intensitas lelang per hari (kali)= 2 kali
a : Perbandingan ruang lelang dengan gedung lelang= 0,833
Gedung TPI mempunyai kantor dan tempat penginapan para nelayan yang
luasnya sebesar 64 m2 (16 m x 4 m) dan tempat penyimpanan peralatan seluas 16
m2
(4 m x 4 m) sehingga totalnya sebesar 80 m2.
Gedung TPI mempunyai luas
keseluruhan sebesar 480 m2
dan memiliki ruang lelang dengan luas sebesar 400
m2 maka perbandingan ruang lelang dengan gedung TPI sebesar 0.833.
Perhitungan total luas ruang pelelangan ikan minimal sebesar 20,61 m2 sehingga
dapat ditentukan minimal luas gedung pelelangan ikan sebesar 100,61 m2. Jumlah
luas ruang lelang yang dimanfaatkan sebesar 5,16 % dari total ruang lelang yang
ada.
2) Dermaga
Perhitungan kapasitas panjang dermaga yang dibutuhkan di PPP Sikakap
dapat dihitung dengan rumus :
Keterangan:
L: Panjang dermaga yang dicari (m)
l: Panjang kapal rata-rata (m)= 20 m
s: Jarak antar kapal (m) = 0.5 m
n: Jumlah kapal yang memakai dermaga (unit/hari)= 10 unit/hari
a: Berat kapal rata-rata (ton) = 5 ton
h: Lama kapal di dermaga (jam)= 7 jam
u: Produksi per hari (ton)= 0.31 ton
d: Lama fishing trip (jam)= 31 jam
51
Lanjutan Lampiran 2
Alat Tangkap Jumlah
Hari
Jumlah
Jam
Jumlah Alat
Tangkap
Jumlah Jam X
Alat Tangkap
Pancing Ulur Mingguan 7 168 13 2184
Pancing Ulur 3 Hari 3 72 23 1656
Jaring Insang Mingguan 7 168 20 3360
Alat Tangkap Lain 10 210 2100
Bubu 8 148 1184
Purse Seine 15 360 6 2160
Jumlah 420 12644
Rata-Rata Fihing Trip
Semua Alt Tangkap 30,1047619
101,07 m
Panjang dermaga baru adalah 101,07 m, sedangkan panjang dermaga yang
tersedia adalah 50 m, sehingga perlu penambahan panjang dermaga di PPP
Sikakap sebesar : 101,07 m – 50 m = 51,07 m.
3) Kolam PPP
a) Kedalaman kolam PPP
Kedalaman area kolam pelabuhan di PPP Sikakap yang digunakan untuk
jalur kapal pada saat muka air terendah (LLWS) dapat ditentukan dengan rumus :
(Bina Prasarana, 1984)
⁄
Keterangan:
D: Kedalaman perairan yang dicari (cm)
d: Draft kapal terbesar (cm)= 150 cm
H: Tinggi gelombang maksimum (H maks = 50 cm)= 20 cm
S: Tinggi ayunan kapal yang melaju (10-30 cm)= 15 cm
C: Jarak aman dari lunas kapal ke dasar perairan (25-100 cm)=100 cm
( ⁄ ) 275 cm
Lanjutan Lampiran 2
Jika kedalaman kolam pelabuhan yang tersedia 600 cm dan kedalaman
kolam yang baru diketahui sebesar 275 cm, maka tidak perlu lagi melakukan
penambahan kedalaman kolam pelabuhan di PPP Sikakap. Kolam pelabuhan di
PPP Sikakap sudah mencukupi dan aman untuk aktivitas kapal perikanan.
b) Luas kolam pelabuhan
Luas kolam pelabuhan dapat dihitung dengan rumus berikut: (Bina
Prasarana, 1984)
Keterangan:
L: Luas kolam pelabuhan (m2)
Lt: Luas untuk memutar kapal (m2)
n: Jumlah kapal maksimum yang berlabuh= 10 unit/hari
52
l: Panjang kapal terbesar (m)= 20 meter
b: Lebar kapal terbesar (m)= 4 meter
Lt adalah luas untuk memutar kapal, radius pemutarannya minimum satu
kali panjang kapal terbesar.
; Lt
Keterangan :
Lt: Luas untuk memutar kapal (m2) , : 3,14
l: Panjang kapal terbesar (m)= 20 meter
Lt m2
Luas kolam untuk memutar kapal adalah 1.256 m2
3.656 m2
Luas kolam pelabuhan yang tersedia adalah 20.000 m2, sedangkan luas
kolam yang dihitung sebesar 3.656 m2, luas kolam yang tersedia masih dapat
memenuhi jumlah kapal yang berlabuh di PPP Sikakap sehingga tidak perlu
adanya penambahan luas kolam pelabuhan oleh pihal PPP Sikakap.
4) Ketersediaan Lahan
Lahan pelabuhan yang dibutuhkan adalah 2-4 kali dari fasilitas yang
terdapat di PPP Sikakap. kapasitas dari lahan yang dipakai dihitung dari
penjumlahan setuap fasilitas yang terdapat di pelabuhan. perhitungan fasilitas
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Fasilitas Ukuran (m2)
Gedung TPI 480
BPN 200
Pabrik es 288
instalasi air 60
ruang pendingin 64
instalsi listrik 60
kantor pelabuhan 150
MCK 60
Rumah jaga 24
Kantor syahbandar 80
Jumlah 1.466
Total luas fasilitas adalah 1.466 m2
Luas minimum lahan yang diperlukan = 2 x 1.466 = 2.932 m2
Luas maksimum lahan yang diperlukan = 4 x 1.466 = 5864 m2
53
Lampiran 3 Hasil wawancara responden 1 strategi internal
Faktor Penentu Strategi a b c d e f g Total Bobot
Kekuatan : a) Memiliki lahan pelabuhan yang
masih cukup luas. 3 2 2 2 2 3 14 0.15
b) Posisi letak geografis yang
dekat dengan fishing ground
(Samudera Hindia)
3
3 2 2 2 2 14 0.15
Kelemahan :
c) Sarana dan prasarana yang
kurang memadai 2 2
1 2 3 2 12 0.13
d) Teknologi penangkapan ikan
yang masih terbatas dan
sederhana
3 2 2
2 3 2 14 0.15
e) Kualitas sumberdaya manusia
(nelayan) yang masih rendah 3 2 2 2
2 1 12 0.13
f) Sistem informasi melaut untuk
nelayan belum tersedia di
pelabuhan
3 3 2 2 2
2 14 0.15
g) Pemasaran yang membutuhkan
waktu yang lama serta
membutuhkan biaya yang
sedikit besar
2 2 3 2 2 3
14 0.15
16 14 14 11 12 15 12 94 1.00
Lampiran 4 Hasil wawancara responden 2 strategi internal
Faktor Penentu Strategi a b c d e f g Total Bobot
Kekuatan : a) Memiliki lahan pelabuhan yang
masih cukup luas. 1 2 2 2 1 1 9 0.106
b) Posisi letak geografis yang dekat
dengan fishing ground
(Samudera Hindia)
2
3 2 2 3 1 13 0.153
Kelemahan :
c) Sarana dan prasarana yang
kurang memadai 2 2
1 2 1 2 10 0.118
d) Teknologi penangkapan ikan
yang masih terbatas dan
sederhana 3 3 2
2 3 2 15 0.176
e) Kualitas sumberdaya manusia
(nelayan) yang masih rendah 3 2 2 2
2 2 13 0.153
f) Sistem informasi melaut untuk
nelayan belum tersedia di
pelabuhan
3 2 2 2 2
2 13 0.153
g) Pemasaran yang membutuhkan
waktu yang lama serta
membutuhkan biaya yang sedikit
besar
3 3 1 2 2 1
12 0.141
16 13 12 11 12 11 10 85 1.00
Keterangan : 1 = jika faktor horizontal kurang penting dari faktor vertikal
2 = jika faktor horizontal sama penting dari faktor vertikal
3 = jika faktor horizontal lebih penting dari faktor vertikal
54
Lampiran 3 (lanjutan) Hasil wawancara responden 3 strategi internal
Faktor Penentu Strategi a b c d e f g Total Bobot
Kekuatan : a) Memiliki lahan pelabuhan yang
masih cukup luas. 3 2 2 2 3 2 14 0.136
b) Posisi letak geografis yang dekat
dengan fishing ground (Samudera
Hindia)
3
3 2 2 3 2 15 0.146
Kelemahan :
c) Sarana dan prasarana yang
kurang memadai 3 3
3 2 3 2 16 0.155
d) Teknologi penangkapan ikan
yang masih terbatas dan
sederhana
3 2 3
2 3 2 15 0.146
e) Kualitas sumberdaya manusia
(nelayan) yang masih rendah 1 2 3 2
2 2 12 0.117
f) Sistem informasi melaut untuk
nelayan belum tersedia di
pelabuhan
3 3 2 2 2
3 15 0.146
g) Pemasaran yang membutuhkan
waktu yang lama serta
membutuhkan biaya yang sedikit
besar
3 3 3 2 2 3
16 0.155
16 16 16 13 12 17 13 103 1.00
Hasil wawancara responden 1 strategi eksternal
Faktor Penentu Strategi a b c d e f g h Total Bobot
Peluang : a) Memiliki potensi sumberdaya
perikanan yang besar 2 2 2 3 2 3 3 17 0.14
b) Tingginya permintaan ikan hasil
tangkapan kualitas ekspor 2
2 2 2 2 2 2 14 0.11
c) Adanya ukungan dari pemerintah
terhadap pengembangan perikanan
setempat
3 2
2 2 2 2 2 15 0.12
d) Ketersediaan tenaga kerja yang
cukup 3 2 2
2 2 2 3 16 0.13
Ancaman :
e) Adanya pencurian ikan di Perairan
Mentawai oleh kapal dari daerah lain 3 2 2 3
2 2 2 16 0.13
f) Tingginya harga suku cadang dan
bahan baku melaut 3 2 2 2 3
2 2 16 0.13
g) Kondisi iklim dan cuaca 2 2 2 2 2 2
3 15 0.12
h) Kerusakan ekosistem terumbu karang
dan mangrove akibat adanya aktivitas
penangkapan yang tidak ramah
lingkungan
2 2 2 2 2 2 3
15 0.12
18 14 14 15 16 14 16 17 124 1.00
Keterangan : 1 = jika faktor horizontal kurang penting dari faktor vertikal
2 = jika faktor horizontal sama penting dari faktor vertikal
3 = jika faktor horizontal lebih penting dari faktor vertikal
55
Lampiran 3 (lanjutan) Hasil wawancara responden 2 strategi eksternal
Faktor Penentu Strategi a b c d e f g h Total Bobot
Peluang :
a) Memiliki potensi sumberdaya
perikanan yang besar 2 3 2 1 2 3 3 16 0.13
b) Tingginya permintaan ikan hasil
tangkapan kualitas ekspor 2
2 3 2 2 2 2 15 0.12
c) Adanya ukungan dari pemerintah
terhadap pengembangan perikanan
setempat
2 1
2 3 2 1 2 13 0.11
d) Ketersediaan tenaga kerja yang
cukup 2 1 2
2 2 3 2 14 0.12
Ancaman :
0
e) Adanya pencurian ikan di Perairan
Mentawai oleh kapal dari daerah lain 3 2 2 2
2 1 2 14 0.12
f) Tingginya harga suku cadang dan
bahan baku melaut 3 2 2 2 2
1 2 14 0.12
g) Kondisi iklim dan cuaca 3 3 2 2 3 1
3 17 0.14
h) Kerusakan ekosistem terumbu karang
dan mangrove akibat adanya aktivitas
penangkapan yang tidak ramah
lingkungan
2 2 2 3 3 3 3
18 0.15
17 13 15 16 16 14 14 16 121 1.00
Hasil wawancara responden 3 strategi eksternal
Faktor Penentu Strategi a b c d e f g h Total Bobot
Peluang :
a) Memiliki potensi sumberdaya
perikanan yang besar 3 2 2 2 2 3 2 16 0.126
b) Tingginya permintaan ikan hasil
tangkapan kualitas ekspor 3
2 3 2 3 2 2 17 0.134
c) Adanya ukungan dari pemerintah
terhadap pengembangan perikanan
setempat
3 2
2 2 2 2 2 15 0.118
d) Ketersediaan tenaga kerja yang
cukup 2 2 2
2 2 2 3 15 0.118
Ancaman :
e) Adanya pencurian ikan di Perairan
Mentawai oleh kapal dari daerah lain 3 2 2 3
2 2 2 16 0.126
f) Tingginya harga suku cadang dan
bahan baku melaut 3 3 3 2 2
2 2 17 0.134
g) Kondisi iklim dan cuaca 3 2 2 2 3 3
2 17 0.134
h) Kerusakan ekosistem terumbu karang
dan mangrove akibat adanya aktivitas
penangkapan yang tidak ramah
lingkungan
2 2 2 2 2 2 2
14 0.11
19 16 15 16 15 16 15 15 127 1.00
Keterangan :
1 = jika faktor horizontal kurang penting dari faktor vertikal
2 = jika faktor horizontal sama penting dari faktor vertikal
3 = jika faktor horizontal lebih penting dari faktor vertikal
56
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal
11 Juli 1989 dari pasangan Bapak Rusli Sakoikoi dan Ibu Rejalina Taileleu.
Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan formal
ditempuh dari SD Katolik Santo Vincentius Sikakap (1995-2001), kemudian
melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Sikakap (2001-2004), dan dilanjutkan di SMU N 1
Sikakap (2004-2007). Penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Beasiswa
Utusan Daerah IPB (BUD) pada tahun 2007 melaui Program Pra Universitas
kerjasama antara IPB dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Penulis masuk TPB pada tahun 2008 angkatan 45 IPB. Penulis memilih Mayor
Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian
Bogor.
Selama mengikuti perkuliahan penulis menjadi asisten matakuliah Agama
Kristen Protestan, terlibat aktif dalam organisasi Komisi Kesenian (Komkes)
Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) IPB. Selain itu penulis mengikuti
organisasi kemahasiswaan HIMAFARIN (Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan) pada periode 2011-2012 sebagai staff Infokom (Informasi
dan Komunikasi). Penulis pernah mengikuti sertifikasi selam jenjang A1 yang
diadakan oleh Narboven Diving Club (NDC) di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu
pada tahun 2011.
Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Peran
PPP Sikakap dalam Menunjang Kebutuhan Pengguna dan Ekonomi Daerah
Kepulauan Mentawai serta Strategi Pengembangannya” dalam rangka
menyelesaikan tugas akhir.