PERAN PENELITI DALAM PROSES KEBIJAKAN* · PDF file• Pembuatan kebijakan harus berdasarkan...
Transcript of PERAN PENELITI DALAM PROSES KEBIJAKAN* · PDF file• Pembuatan kebijakan harus berdasarkan...
PERAN PENELITI DALAM PROSES KEBIJAKAN*
Soewarta Kosen
Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I.
Disampaikan pada Forum Nasional II: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia,
Makassar 28-30 September 2011
Latar Belakang
Berbagai penelitian menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas karena penyakit menular
Penurunan fertilitas telah mengubah struktur umur penduduk menjadi lebih tua (proporsi lansia meningkat secara bermakna)
Kedua hal diatas menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas karena penyakit kronik dan degeneratif (penyakit tidak menular)
Kebijakan publik dan respons sistem pelayanan kesehatan terhadap transisi demografi dan epidemiologi akan mempengaruhi jumlah, distribusi dan karakteristik penyakit di masa depan
Urbanization
Industrialization
Rising Incomes
Expansion of Education
Improved medical & PH technology
Infectious Disease Mort. declines
Fertility declines
Population ages
Chronic & NCD emerges
Economic recession & increasing inequity
Persistence or reemergence of communicable diseases
Demographic Transition Epidemiologic Transition
Health Transition
Protracted polarized epidemiologic transition
Relationships among Demographic, Epidemiologic, and Health Transition
Source: WH Mosley, JB Bobadilla and DT Jamison, 1993
Coronary heart disease
Stroke Diabetes Mellitus Peripheral vascular disease
Several cancers COPD/emphysema
Endpoints
Non-Communicable Diseases:Risk Factors and Endpoints
Intermediate Risk Factors/Diseases
Hypertension
Diabetes
Obesity
Blood LipidsSocio-economic, Cultural
& Environmental
Conditions
Behavioural
Risk Factors Tobacco
Nutrition
Physical Activity
Non-modifiable Risk
Factors
Age, Sex
Genes
Latar Belakang
Penelitian & Pengembangan Kebijakan dibedakan atas:
Penelitian tingkat operasional: menyangkut isu operasional program kesehatan
Penelitian tingkat implementasi: menyangkut strategi pelaksanaan suatu program
Penelitian sistem kesehatan: menyangkut komponen dan fungsi sistem kesehatan
Definisi Operasional Penelitian dan Pengembangan (LIPI)
Penelitian (research): berbagai kegiatan sistimatik yang dilakukan sesuai kaidah dan menggunakan metodeilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian suatu kebenaran atau ketidak-benaran
Pengembangan (development): kegiatan ilmupengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan kaidahdan teori ilmu pengetahuan untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi iptek yang telah ada, ataumenghasilkan teknologi baru
Pembangunan kesehatan: berbagai kegiatan untukmeningkatkan status kesehatan agar setiap anggotamasyarakat dapat hidup produktif secara sosial danekonomi (WHO)
6
Jenis-Jenis Data Dalam Analisis Kebijakan
Data demografi dan sosial-ekonomi Data cakupan dan akses pada pelayanan kesehatan ,
serta program public goods (air bersih, sanitasi, imunisasi) lainnya
Inventarisasi sumber daya publik dan swasta Data Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) serta
preferensi masyarakat dan Penyedia Pelayanan Kesehatan
Informasi Cost effectiveness berbagai program intervensi dan teknologi kesehatan
Hasil penilaian lingkungan politik, ekonomi, sosial, kultural, institusi dan manajerial
Data outcome kesehatan (morbiditas, mortalitas, disabilitas)
Diagram Sistem Penelitian Kesehatan
8
Stewardship(oversight)
Delivering Services(provision)
Responsiveness (to peoples non-medical
expectations)
Fair (financial)Contribution
HealthCreating resources(investment and
training)
Financing(collecting, pooling
& purchasing)
Objectives of the systemFunctions the system performs
Relations between functions & objectives of a health system (The World Health Report 2000)
Tujuan Sistem Kesehatan
Meningkatkan derajat kes.masy.
Tanggap/responsif dalam memenuhikebutuhan masyarakat akan pelayananberkualitas (non-medical expectations)
Keadilan (fairness) dalam pembiayaankesehatan
PERAN SEKTOR PUBLIK
Formulasi kebijakan kesehatan Pelaksanaan UW SPM (Urusan Wajib & Standar
Pelayanan Minimal) Penyusunan Undang-Undang dan Peraturan
pelaksanaan Menjamin terjadinya equity dalam pelayanan
kesehatan Menjamin kualitas pelayanan Menjamin akses fisik dan keuangan
Millennium Development Goals yang berkaitandengan kesehatan (target 2015)
Proporsi penduduk yang kelaparan, berkurang menjadiseparuh
Penurunan dua per tiga Tingkat Kematian Bayi dan AnakBalita
Penurunan tiga perempat Tingkat Kematian Ibu Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai
menurunnya jumlah kasus baru Mengendalikan penyebaran penyakit Malaria dan
Tuberkulosis, serta mulai menurunnya jumlah kasus baru Menyediakan akses pada obat esential yang terjangkau in
negara berkembang Proporsi penduduk tanpa akses berkelanjutan pada air
bersih, berkurang menjadi separuh
Meningkatkan Peran Penelitian dan Pengembangandalam Pembangunan Kesehatan (WHO)
Memanfaatkan hasil litbang untuk pembangunankesehatan
Menghubungkan sistem penelitian kesehatan (health research system) dengan sistem kesehatan(health system)
Litbang kesehatan dikembangkan menurutstandard etika dan metode ilmiah
Penelitian baru harus berdasarkan pengetahuanyang sudah ada sebelumnya (sifat akumulatif darisuatu pengetahuan)
Menjamin akses publik pada hasil-hasil litbang (baik yang dipublikasi ataupun tidak)
Penelitian kebijakan kesehatan harus berorientasi pada penguatan sistem kesehatan (health systemsstrengthening) dan kesejahteraan masyarakat
13
RESEARCH INTO ACTION
14
15
ANALISIS EQUITY: Disparitas antartingkat pendapatan
Angka Kematian Bayi
56
47
3329 26
0
10
20
30
40
50
60
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Sumber data : SDKI 2007
22.1
19.518.1
16.5
13.7
0
5
10
15
20
25
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
Kekurangan Gizi
Angka Kematian Bayi dantingkat kurang gizi anak balita pada kelompok masy. miskinhampir dua kali lipatdibanding pada kelompokmasy. mampu
Kurang Gizi Pada Anak Balita
Sumber data : Susenas, 2007
REFORMASI SEKTOR KESEHATANDITUJUKAN UNTUK:
Meningkatkan efektivitas kebijakan publik sektor kesehatan
Meningkatkan efisiensi & efektivitas penggunaan sumber dayakesehatan
Memperbaiki mutu pelayanan kesehatan
Meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatanberkualitas, termasuk fasilitas rujukan
Memperbaiki equity & fairness bagi golongan rawan dan masyarakat miskin
Memperbaiki manajemen (termasuk SIK, SDM) dan akuntabilitassektor kesehatan
TUJUAN:
meningkatkan kinerja sektor kesehatan
Masukan efektif peneliti dalam proses penetapan kebijakan
Menjelaskan mengapa isu tersebut penting, dan mengapa suatu kebijakan perlu dibuat
Peneliti menyajikan fakta penting dan bukti pendukung (hasil penelitian, analisis sistimatik)
Menyajikan perkiraan dampak suatu kebijakan
Memberi masukan menyangkut hasil analisis situasi lingkungan (politik, sosial, psikologi, dll) dan alternatif kebijakan yang perlu dilakukan
Hubungan Peneliti dengan Pembuat Kebijakan
Tidak selalu sejalan (beda penafsiran hasil penelitian)
Pembuat kebijakan tidak serta merta membuat kebijakan , hanya berdasarkan rekomendasi peneliti/hasil penelitian
Perspektif pembuat kebijakan biasanya lebih luas dari peneliti; aspek lain akan dipertimbangkan, seperti ketersediaan sumber daya, aspek politik dan kebijakan yang mendasari, perkiraan respons masyarakat, visi dan misi organisasi, dll
Situasi di Kementerian Kesehatan
Penelitian kebijakan kesehatan dilakukan para peneliti, misalnya di institusi penelitian (Badan LitBang Kesehatan, universitas, institusi lain)
Analisis kebijakan dilakukan oleh policy analyst di Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan DepKes berdasarkan hasil penelitian (evidence)
Saat ini dilakukan kembali (seperti pra-PusKaBangKes) di Badan LitBang Kesehatan
Penyampaian hasil analisis biasanya berupa policy paper atau policy brief dengan menyertakan alternatif pilihan kebijakan
Evidence 2007 (RisKesDas)
Prevalensi Toleransi Glukosa Terganggu: 10,2 %
Prevalensi Diabetes Mellitus: 5,7 %
Prevalensi Hipertensi penduduk 15 tahun keatas: 33 %
Identifikasi kabupaten & kota bermasalah kesehatan
93,6 % penduduk usia 10 tahun keatas, kurang makan buah dan sayur
48,2 % penduduk usia 10 tahun keatas kurang melakukan aktivitas fisik (
IMPLIKASI Pembuatan kebijakan harus berdasarkan pada bukti
yang tersedia dan hasil analisis
Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan harus menggunakan metode penelitian yang standar
Pelaksanaan kebijakan tanpa bukti , perlu di evaluasi untuk menentukan cost-effectiveness, keuntungan ataupun dampak negatif bagi masyarakat
Data merupakan upaya public good , karena itu pembiayaan kegiatan pengumpulan data dan diseminasi data/informasi menjadi tanggung jawab pemerintah
PENG