PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH …
Transcript of PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH …
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TAMANGAPA
KOTA MAKASSAR
HARDIANTI
Nomor Stambuk : 10564 01360 11
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TAMANGAPA
KOTA MAKASSAR
Skripsi
Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh
HARDIANTI
Nomor Stambuk : 10564 01360 11
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
.
.
.
.
ABSTRAK
HARDIANTI, 2015. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah
Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar
(dibimbing oleh Muhammadiah dan Rudi Hardi).
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana peran pemerintah
daerah dalam pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa
Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah
dalam pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota
Makassar).
Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam
penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi,
dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Kota Makassar dalam pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Kota
Tamangapa Makassar dalam hal ini telah menjalankan perannya meliputi (a). Metode
pengelolaan sampah, pemerintah (dinas pertamanan dan kebersihan kota makassar) telah
menerapkan metode pengelolaan sampah berupa metode pembuangan, penimbunan darat,
metode biologis dan metode daur ulang, akan tetapi belum sesuai dengan yang
diharapkan. (b). Pelatihan pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah dinas
pertamanan dan kebersihan adalah pembuatan pupuk dan daur ulang keterampilan, yang
dimana masyarakat setempat diajarkan untuk mengelola sampah dengan baik sehingga
dapat terpakai kembali dan memiliki nilai jual. Pelatihan pengelolaan sampah tersebut
biasanya dilakukan di Sanggar Kegiatan Warga (SKW). Namun kegiatan
semacam ini jadwalnya telah berubah, yang dulunya pemerintah adakan setiap dua
kali sebulan dan sekarang sudah lima kali setahun. Faktor pendukung dalam
pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar
yaitu ketersediaan sarana dan prasarana berupa excavator, buldozer, mobil pengangkut
sampah, bengkel pemeliharaan alat berat, serta tempat pelatihan pengolahan sampah yaitu
sanggar kegiatan warga (SKW) faktor penting dalam menunjang proses berlangsungnya
kegiatan pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota
Makassar. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah sekitar TPA yaitu
minimnya tingkat partisipasi atau peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan
sampah sehingga tergolong dapat menghambat proses pengelolaan yang akan
dilaksanakan.
Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Daerah, Pengelolaan, Sampah
.
KATA PENGANTAR
“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”
Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, penulis panjatkan rasa syukur yang
sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran
Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Tamangapa Kota Makassar”.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa
adanya doa dan bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis tak lupa
mengucapkan penghargaan simpuh buat kedua orangtuaku tercinta Hajaruddin
dan Jumaedah, Terima kasih atas segala doa dan bimbingannya, kasih sayang
yang tulus, jasa dan pengorbanannya sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa
penulis kerjakan dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan umur yang
panjang dan selalu dalam lindungan-Nya. Terima kasih yang tulus dan mendalam
khususnya kepada saudara (i) kandungku tercinta Hardiana Amd. Keb dan
Hardianto, serta seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan bantuan
berupa moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan sampai pada
penyelesaian skripsi ini.
.
Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan banyak
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuannya, kapada yang terhormat :
1. Bapak Dr. H. Muhammadiah, MM selaku pembimbing I dan Bapak Rudi
Hardi, S.Sos., M.SI selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini
dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis
selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah
memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan
baik.
5. Terima kasih yang tulus dan mendalam khususnya kepada sahabatku St.
Nurvita Fatimah, yang senantiasa memberi semangat dalam mengerjakan
skripsi ini dan meluangkan waktunya kepada penulis.
6. Segenap rekan-rekan Akademik di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
khususnya angkatan 2011, terutama kelas D yang telah memberikan
masukan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
.
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun
sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan
sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Dan semoga bantuan
serta bimbingan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat dari
Allah Subhanahuwata’ala. Amin Ya Rabbal Alamin.
.
Makassar, 14 Juli 2015
Hardianti
.
DAFTAR ISI
Halaman Pengajuan Skripsi ........................................................................... i
Halaman Persetujuan ...................................................................................... ii
Halaman Penerimaan Tim .............................................................................. iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................. iv
Abstrak ........................................................................................................... v
Kata Pengantar ............................................................................................... vi
Daftar Isi......................................................................................................... ix
Daftar Tabel ................................................................................................... xi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................ 4
C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Peran........................................................................... 6
B. Konsep Pemerintah Daerah .......................................................... 9
C. Sampah, Permasahan, Dan Aspek Peran Serta Masyarakat ......... 15
1. Permasalahan Sampah ............................................................ 17
2. Aspek Peran Serta Masyarakat............................................... 18
D. Pengertian Pelatihan ..................................................................... 19
E. Pengertian Sarana dan Prasarana ................................................. 19
F. Sistem Pengelolaan Sampah ........................................................ 20
G. Kerangka Pikir ............................................................................. 24
H. Fokus Penelitian ........................................................................... 25
I. Deskriptif Fokus Penelitian .......................................................... 26
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian....................................................... 28
B. Jenis Dan Tipe Penelitian ............................................................. 28
C. Sumber Data ................................................................................. 29
D. Informan Penelitian ...................................................................... 29
E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 30
F. Teknik Analisis Data .................................................................... 31
G. Keabsahan Data ............................................................................ 32
.
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian .......................................................... 33
1. Deskripsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa .... 33
a. Kondisi Geografis TPA .............................................. 33
b. Keadaan penduduk berdasarkan umur ....................... 34
c. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan .... 35
d. Sarana dan Prasarana Umum ..................................... 36
2. Profil Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar ..... 36
a. Visi dan Misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Kota Makassar ............................................................ 36
b. Tugas dan Fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Kota Makassar ............................................................ 39
c. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Kota Makassar ............................................................ 40
d. Kondisi Sumber Daya Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Kota Makassar ........................................ 43
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Pada
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota
Makassar ...................................................................................... 45
1. Metode Pengelolaan Sampah ................................................. 45
2. Pelatihan Pengolahan Sampah ............................................... 51
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan
Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa
Kota Makassar .............................................................................. 55
1. Faktor Pendukung .................................................................. 56
2. Faktor Penghambat................................................................. 60
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 66
B. Saran ............................................................................................. 67
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 69
LAMPIRAN
.
DAFTAR TABEL
Bagan Kerangka Pikir 25
Tabel 1 Jumlah Penduduk Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di
Kelurahan Tamangapa Kecamatan Mangala Kota Makassar
Tabel 2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di
Kelurahan Tamangapa Kecamatan Mangala Kota Makassar
Table 3 Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan
Mangala Kota Makassar
34
35
36
.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi serta meningkatnya kegiatan
pembangunan diberbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-
wilayah perkotaan yang antara lain urbanisasi, permukiman kumuh, persampahan
dan sebagainya. Permasalahan yang dialami hampir di seluruh kota di indonesia,
khususnya kota Makassar sebagai kota pemerintahan, perdagangan, pelayanan
jasa dan kota pendidikan sangat sulit untuk menanggulangi masalah sampah.
Masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kota Makassar dalam upaya
menjadi kota yang bersinar adalah persampahan.
Kota Makassar yang dulunya disebut Ujung Pandang, terletak dipulau
Sulawesi dan merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Populasinya pada
tahun 2010 tercatat sebanyak 1.235.239 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota
Makassar dari Tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 1,65%.
Pertumbuhan populasi di kota-kota besar, termasuk kota makassar,
berdampak pada eksploitasi lahan untuk pemukiman dan sarana umum lainnya.
Sementara itu, penggunaan lahan untuk tempat pembuangan sampah jumlahnya
tidak bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk tersebut. Hal ini menjadi
masalah serius dan memerlukan pemecahan dengan segera, mengingat tempat
pembuangan sampah tidak dapat ditempatkan begitu saja ditengah masyarakat
karena dampak polusi, bau, dan kotor yang ditimbulkannya.
.
Sampah penduduk Kota Makassar ditampung di TPA Tamangapa
Makassar, yang terletak di Kecamatan Manggala Kelurahan Tamangapa, ±15 km
dari pusat kota Makassar. TPA ini dibuka pada tahun 1993, terletak pada
kemiringan daerah lereng bukit. Lahan TPA ini telah mengalokasikan sekitar 14,3
Ha lahan dengan lebar dari sekitar 4-20 m. Sejak dibukanya TPA ini diperkirakan
sekitar 1.240.000 ton sampah organik telah dibuang ketempat sini dengan volume
sampah yang saat ini diperkirakan sekitar 1.8000.000 m3.
Sebagian besar sampah
perkotaan yang diolah di TPA berasal dari sampah rumah tangga, sampah pasar,
sampah perkantoran, dan sampah pusat perbelanjaan. Lahan TPA berlokasi sangat
dekat dengan daerah perumahan sehingga sering timbul keluhan dari penduduk
setempat terkait dengan bau tak sedap yang berasal dari TPA, terutama pada saat
musim hujan.
Secara umum, kondisi persampahan di jalan tamangapa raya Kota
Makassar dapat dikatakan sangat memprihatinkan, karena tumpukan sampah
tersebut telah membentuk sebuah bukit setinggi kurang lebih sekitar 3-4 meter,
bahkan adapula timbunan sampah yang terlihat sudah semakin menggunung dan
belum dilakukannya pengolahan sampah yang dapat mengurangi volume sampah
secara signifikan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan lingkungan disekitarnya
menjadi tidak nyaman dan tidak sehat seperti menyebarkan bau yang tidak sehat,
rentan terhadap penyakit, serta pemandangan yang tidak indah. Selain dari pada
itu TPA Sampah Tamangapa yang sedianya dirancang untuk kebutuhan selama 10
tahun, namun kenyataannya bahwa hingga saat ini TPA tersebut masih digunakan,
yang berarti telah berumur hampir 20 tahun.
.
Dalam masyarakat perkotaan, sampah dihasilkan oleh setiap rumah tangga
sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski demikian, hal tersebut seringkali
tidak menjadi bahan pemikiran yang mendalam bagi semua warga masyarakat.
Sampah dirumah seringkali hanya sekedar dibuang dalam bak atau tong sampah
untuk kemudian menjadi urusan pengumpul/pengangkut sampah tingkat RT/RW
hingga ke kelurahan dan menjadi tugas bagi pihak petugas kebersihan kota yang
membuangnya ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Kini, semua masyarakat
sudah saatnya untuk turut serta memikirkan persoalan sampah ini secara lebih
serius, karena persoalan sampah kini sudah menjadi masalah yang kompleks di
berbagai kota besar dan sampah telah menjadi masalah yang serius seiring dengan
bertambahnya jumlah sampah secara signifikan sesuai dengan pertambahan
penduduk dan perubahan gaya hidup terutama di perkotaan (Kastaman dan
Kramadibrata, 2007). Dan penanganan sampah yang selama ini dilakukan belum
sampai pada tahap memikirkan proses daur ulang atau menggunakan ulang
sampah tersebut, penanganan sampah yang selama ini yang dilakukan hanya
mengangkutnya dari tempat sampah di permukaan kota dan membuangnya ke
tempat pembuangan akhir atau membakarnya, cara seperti ini kurang bisa
mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran
lingkungan. Dan hal tersebut juga belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selain itu, sampah yang
dibiarkan menggunung dapat menimbulkan bencana seperti yang terjadi di
Leuwigajah Kota Cimahi, jadi apabila sampah ini terlambat diolah, maka akan
menyebabkan terjadinya berbagai pencemaran yang mengakibatkan bencana bagi
.
kesehatan publik, polusi udara, dan pencemaran air. Hal tersebut juga menjadi
hambatan bagi kegiatan kota, yang menyebabkan runtuhnya nilai dan kualitas
kota (El-Kabumaini, 2009)
Kota Makassar, sama seperti kota lainnya di Indonesia, mengalami
ketidakmampuan dalam mengatasi bangkitan dan buangan sampah (Ibrahim,
2007). Jumlah timbunan sampah di Kota Makassar semakin meningkat sesuai
dengan peningkatan jumlah penduduk. Keadaan ini tidak berimbang dengan
peningkatan sarana serta pelayanan pengelolaan pembuangan sampah.
Keterbatasan pihak pemerintah, permasalahan sampah di kota Makassar, dan
rendahnya tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat turut melatarbelakangi
hal tersebut. Oleh karena itu, untuk menanganinya diperlukan strategi pengelolaan
yang terpadu, efektif, dan efisien.
Untuk menciptakan lingkungan yang bersih tidak terlepas dari kehidupan
manusia, sehingga peran serta masyarakat dan semua pihak terkait sangat
dibutuhkan untuk mendukung kondisi tersebut.
Dalam melihat latar belakang tersebut, maka dirasa untuk perlu dilakukan
penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah
Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas yang terdapat pada latar belakang maka berikut
dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar?
.
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan sampah pada
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian
yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan diatas. Adapun tujuan
penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam
pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota
Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat dari segi keilmuan :
Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diharapkan penelitian ini
bermanfaat sebagai bahan masukan bagi fakultas dan dapat menjadi referensi
tambahan bagi mahasiswa dimasa mendatang.
2. Manfaat dari segi praktis :
Bagi pemerintah kota makassar, diharapkan penelitian ini dapat menjadi
masukan dalam pengelolaan sampah, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam
mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Peran
Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai
dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.
Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang
menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu
agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain
menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, 1997: 286).
Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan ( status). Apabila
seseorang melaksanankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,
dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan
adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-
pisahkan kerena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto,
2009). Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanankan peranan
tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya
dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial
yang diterimah dan ditaati oleh kedua belah pihak.
Dalam melakukan peranan, masyarakat biasanya memberi fasilitas-
fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan.lembaga-lemabga
kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak manyediakan
peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Selanjutnya dikatakan bahwa
.
didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan
dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari
pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran
terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya
dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajiabannya. Peranan-peranan
dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehinga struktur masyarakat
dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan (Soekanto,
2009).
Menurut Mayor Polak (dalam Arif, 2012) yang berpendapat bahwa :
“Peranan atau role adalah suatu kelakuan yang di harapkan dari oknum dalam
antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu”.
Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang perilaku yang patut
bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi
dan tugas yang di laksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang
bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti di
katakan menjalankan suatu peranan.
Peranan berasal dari kata “peran” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian
atau memegang pimpinan yang utama. Peranan atau role juga di artikan sebagai
suatu kelakuan yang di harapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu
yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Melihat pengertian ini, jika di
kaitkan dengan pengertian peranan dalam pemerintah kecamatan adalah tugas dan
wewenang pemerintah kecamatan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Untuk
.
itu supaya pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah di
tetapkan maka harus menjalankan peranannya.
Sering kurang di pahami bahwa dalam arti yang sesungguhnya, setiap
pejabat pimpinan dalam suatu organisasi merupakan manajer sumber daya
manusia. Artinya, para manajer ikut dan harus terlibat dalam mengambil berbagai
langkah kegiatan manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan
ketenagakerjaan hingga pensiunan pegawai.
Biasanya dalam suatu organisasi di bentuk suatu kerja yang melakukan
kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan satuan kerja tersebutlah yang
secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan
mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia (SDM).
Terdapat dua alasan kuat mengapa satuan kerja fungsional demikian perlu di
bentuk. Pertama, meskipun bahwa setiap manajer yang bersangkutan deserahi
tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, baik yang
sifatnya tugas pokok maupun tugas penunjang, sehingga perhatian utamanya di
tujukan kepada tanggung jawab fungsional itu. Kedua, dewasa ini manajemen
sumber daya manusia mutlak perlu di tangani secara profesional.
Menurut istilah manajemen, peran adalah harapan tentang prilaku yang
patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut
fungsi dan tugas yang di laksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga
yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti
di katakan menjalankan suatu peranan.
.
B. Konsep Pemerintah Daerah
Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh
melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan
yang memerintah suatu negara, atau badan tertinggi yang memerintah suatu
negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istila pemerintahan diartikan
dengan perbuatan atau cara memerintah. Secara etimologis, dapat diartikan
sebagai tindakan yang terus menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan
menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tatacara tertentu untuk
mencapai tujuan yang dikehendaki (Soematri dalam Rahman, 2014 : 17). Dalam
kata dasar perintah paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di
dalamnya, yaitu sebagai berikut :
a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang
diperintah disebut rakyat atau masyarakat,
b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk
mengatur dan mengurus rakyatnya,
c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah
yang sah, serta
d. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat
hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.
Pemerintah juga merupakan suatu badan penyelenggaraan atas nama
rakyat untuk mencapai tujuan negara, sedangkan proses kegiatannya disebut
pemerintahan dan besar kecilnya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat,
dengan demikian pemerintah dalam menjalankan proses kegiatan negara harus
.
berdasarkan kemauan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi jiwa bagi kehidupan
dan proses berjalannya suatu negara.
Untuk memahami berbagai pengaturan dan pendanaan bagi Pemerintah
Daerah, seseorang harus mengerti keragaman fungsi-fungsi yang dibebankan
kepada mereka. Siapa yang mengelolah pendidikan misalnya, menyebabkan suatu
hubungan mendasar bagi hubungan keuangan. Pemerintah Daerah adalah
penyediaan pelayanan-pelayanan yang bereorientasi terhadap lingkungan dan
kemasyarakatan. Pelayanan lingkungan yakni: jalan-jalan daerah, penerangan
jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, taman-taman
dan rekreasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Davey, 1988 : 21).
Bachtiar (2002), adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status)
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
maka ia dikatakan menjalankan suatu peranan. Sedangkan, menurut Undang-
Undang No.32 Tahun 2004 pasal 217, dalam menjalankan peran dari pemerintah
maka pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh
pemerintah yang meliputi:
a. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan,
b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan,
c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan
pemerintahan,
d. Pendidikan dan pelatihan, dan
e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan urusan pemerintahan.
.
Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi
baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dan merupakan salah satu
fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Kurangnya
komunikasi dan koordinasi dalam suatu organisasi menurut Sutarto dalam Alam
(2012 : 11) akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :
a. Petugas atau satuan-satuan bertengkar membuat suatu bidang kerja atau
wewenang yang masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak
termasuk dalam ruang lingkup kerjanya,
b. Petugas atau satuan-satuan saling melempar suatu tanggung jawab
kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan
tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya,
c. Pencapaian tujuan organisasi serba kacau, petugas nampak serba ragu
dan pelaksanaan pekerjaan serba salah, saling berbenturan sering
dihapuskan oleh pekerjaan lain tanpa disadari.
Peraturan penyelenggaraan pemerintahan tentunya terdapat satu ketentuan
dasar atau pedoman dasar, dimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah
diatur dan dicantumkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen
pada tahun 2002, dimana terdapat 7 (tujuh) ayat, antara lain :
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap
Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah,
yang diatur dengan Undang-Undang,
.
b. Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan,
c. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum,
d. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis,
e. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat,
f. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan,
g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur
dalam undang-undang (amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada
tahun 2002).
Selanjutnya tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dituangkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga pada
amandemen terdiri atas 2 (dua) ayat, antara lain :
a. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara provinsi dengan Kabupaten
.
dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah,
b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumberdaya lainnya antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-
undang (amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002)
Untuk kemudian diatur dalam pelaksanaan Undang-Undang No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara luas, nyata dan
bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Dasar No.32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa :
Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 lahir sebagai pengganti Undang-
Undang No.22 Tahun 1999, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, tuntunan penyelenggaraan otonomi
daerah, sekaligus merupakan penjabaran dari konstitusi dan undang-undang yang
.
diterbitkan sebelumnya sebagai peraturan pelaksanaan yang berkenaan dengan
penguatan otonomi di daerah atau penataan kembali peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemerintahan di daerah.
Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, wilayah indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan
kota. Daerah yang ada dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi dan
DPRD provinsi serta pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas
pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah
terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.
Jimmy (1991), pemerintah daerah (daerah otonom) merupakan suatu
bagian, suatu wilayah hukum dari pada negara yang tidak mempunyai kekuasaan
power/authority yang lain daripada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat
(negara), dan apabila daerah otonom itu keluar dari batas kewenangan yang telah
diberikan melalui peraturan perundang-undangan maka daerah otonom itu dapat
dikejar terus oleh pemerintah pusat (negara) sebagai kekuasaan lebih tinggi.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah, yang selanjutnya disebut daerah otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan
berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan
negara kesatuan indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja,
1998).
.
C. Sampah, Permasalahan dan Aspek Peran Serta Masyarakat
Sampah merupakan material sisa yang tidak di inginkan setelah
berakhirnya suatu proses (El-Kabumaini, 2009). Sampah merupakan konsep
buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya
produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi
cair, padat, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir,
terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan
dengan polusi.
Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari
aktifitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan,
manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah
pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah
konsumsi. Bagian terbesar dari sampah kota adalah bahan organik yang
biodegradable (60-75%) yang berasal dari dapur dan halaman rumah. Sampah ini
berasal dari tanaman atau bahan makanan, maupun hewani. Bahan-bahan sisa ini
akan cepat busuk, dan menimbulkan bau yang menyengat. Cobalah kita amati,
bau sampah yang ada di pinggir pasar. Jadi, kalau sampah ini terlambat diolah,
akan menyebabkan terjadinya berbagai pencemaran yang mengakibatkan bencana
bagi kesehatan publik, polusi udara, pencemaran air. Hambatan bagi kegiatan
kota, yang menyebabkan runtuhnya nilai dan kualitas kota (El-Kabumaini, 2009).
Sampah/wastes diartikan sebagai benda yang tidak terpakai, tidak
diinginkan dan dibuang atau sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak
.
disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, serta
tidak terjadi dengan sendirinya (Mubarak dan Chayatin, 2009 : 274)
Sampah merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat atau bahan
organik dan anorganik yang dianggap sudah tidak memiliki manfaat lagi dan
harus dikelola dengan baik sehingga tidak membahayakan lingkungan (Kastaman
and Kramadibrata, 2007). Dalam masyarakat perkotaan, sampah dihasilkan oleh
setiap rumah tangga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Meski demikian,
hal tersebut seringkali tidak menjadi bahan pemikiran yang mendalam bagi semua
warga masyarakat. Sampah dirumah hanya seringkali sekedar dibuang dalam bak
atau tong sampah untuk kemudian menjadi urusan pengumpul/pengangkut
sampah tingkat RT/RW hingga ke kelurahan dan menjadi tugas bagi pihak
petugas kebersihan kota yang membuangnya ke Tempat Pembuangan Sampah
Akhir (Kastaman and Kramadibrata, 2007 : 69).
Bagi sebagian besar orang, sampah merupakan masalah. Padahal setiap
saat sampah terus bertambah dan tanpa mengenal hari libur karena seriap makhluk
terus-menerus memproduksi sampah. Berbagai metode telah dilakukan untuk
mengatasi permasalahan sampah (Sofian, 2006).
Sampah merupakan konsekensi dari aktivitas manusia. Setiap aktifitas
manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah (Purwanti, 2007). Jumlah atau
volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material
yang kita gunakan sehari-hari. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang dari
sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis
(Sutidja, 2007).
.
1. Permasalahan Sampah
Bahaya sampah, sampah dan limbah adalah kotoran yang terbuang.
Kotoran yang berasal dari sisa-sisa bahan pangan atau sisa-sisa pembakaran dalam
tubuh manusia. Sampah dan limbah dapat pula berasal dari sisa proses industri
yang tidak terpakai lagi (Sutidja, 2007). Sampah yang dibuang sembarangan dapat
mencemari lingkungan. Lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat
membahayakan kesehatan. Sebab, sampah yang tertimbun dapat menjadi sarang
bibit penyakit. Bibit penyakit dalam tumpukan sampah biasanya dibawah oleh
lalat, kecoak, dan nyamuk yang biasa bertumpuk ditumpukan sampah. Binatang-
binatang itu akan menyebar kemana-mana, menghinggapi makanan atau menggit
tubuh manusia dan menularkan penyakit. Lalat dapat menularkan penyakit
muntaber, sedangkan nyamuk menularkan malaria dan demam berdarah (Sutidja,
2010).
Menurut Wardhana (2001) dampak akibat pencemaran daratan lainnya
adalah adanya timbunan limbah padat dalam jumlah besar yang akan
menimbulkan pemandangan yang tidak sedap, kotor dan kumuh. Keadaan ini pada
umumnya terjadi pada tempat pembuangan akhir (TPA) atau dump station.
Timbunan limbah padat yang banyak dan menggunung karena belum diolah lagi
menjadi bahan lain yang berguna menyebabkan pemandangan di sekitar tempat
tersebut menjadi kotor.
Pada sampah-sampah yang dibiarkan membusuk, terjadi proses kimiawi
yang menghasilkan air kotor, hitam, dan bau. Air yang penuh dengan kuman itu
akan mencemari air. Air selokan, air sungai menjadi kotor, padahal sebagian
.
orang yang masih menggunakan air sungai untuk berbagai keperluan hidup,
sehingga mereka dapat tertular penyakit. Sampah dapat mencemari lingkungan air
(El-Kabumaini, 2009). Apabila air telah tercemar maka kehidupan manusia akan
terganggu, ini merupakan bencana besar. Karena hampir semua makhluk hidup di
muka bumi ini memerlukan air (Wardhana, 2001).
Pencemaran udara juga terjadi, melalui bau busuk yang ditebarkan oleh
sampah. Udara di sekitar sampah menebarkan aroma yang tidak sedap. Jelas hal
ini sangat mengganggu lingkungan. Dan tentu saja akan berakibat buruk bagi
kesehatan manusia (El-Kabumaini, 2009). Bahkan, pencemaran lingkungan dapat
berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia.
Purwanti (2007), menjelaskan secara umum pembuangan sampah yang
tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan akan menimbulkan permasalahan-
permasalahan seperti berikut :
1. Tempat berkembang biak dan bersarangnya serangga dan tikus,
2. Menjadi sumber polusi atau pencemaran tanah, air, dan udara,
3. Menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan
kesehatan.
2. Aspek Peran Serta Masyarakat
Faizah (2008), mengemukakan peran serta masyarakat sangat mendukung
program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang
persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen
pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan
kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting
.
karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi,
kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat lebih mempercayai
proyek/program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan
perencanaan.
D. Pengertian Pelatihan
Dalam Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagaankerjaan
disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna
meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. Menurut
Mangkunegara dalam (Wahyuningtyas, 2013) pelatihan adalah suatu proses
pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan
teroganisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
pelaksanaan tugas tertentu. Menurut Nitisemito dalam (Wahyuningtyas, 2013)
pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan,
sikap, dan tingkah laku sesuai kebutuhan individu, organisasi dan lembaga yang
bersangkutan.
E. Pengertian Sarana dan Prasarana
Sarana ialah sesuatu yang dapat digunakan sebagai angkat atau peralatan
dalam mencapai maksud dan tujuan, prasarana adalah sesuatu yang merupakan
faktor penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan yang dapat di klasifikasikan
hal-hal yang termasuk sarana dan prasarana.
Mosher (dalam Mardikanto, 2012:192-193), juga mensyaratkan adanya
beragam sarana disetiap lokalitas usaha maupun di distrik usaha. Keadaan
.
beragam sarana dan prasarana yang perlu di perhatikan setiap penyuluh/fasilitator
di wilayah kerjanya adalaah, keadaan bahan baku atau sarana produksi, keadaan
sarana pengangkutan, keadaan penyediaan kredit, keadaan pasar dan keadaan
jalan.
F. Sistem Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan,
pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah (El-Kabumaini, 2009 :
24). Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari
kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap
kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk
memulihkan sumber daya alam (El-Kabumaini, 2009).
Menurut Mubarak dan Chayatin (2009 : 277) pengelolaan sampah adalah
suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan;
penyimpanan (sementara, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan,
pemprosesan, dan pembuangan sampah) dengan suatu cara yang sesuai dengan
prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat seperti teknik (engineering),
perlindungan alam (coversation), keindahan dan pertimbangan-pertimbangan
lingkungan lainnya, serta mempertimbangkan sikap masyarakat. Pengelolaan
sampah pada saat ini merupakan masalah yang kompleks, karena makin
banyaknya sampah yang dihasilkan, beraneka ragam komposisinya, makin
berkembangnya kota, terbatasnya dana yang tersedia, dan beberapa masalah lain
yang berkaitan.
.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah
didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan
pengurangan tersebut meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang
sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan
sampah meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemrosesan akhir sampah. (http://www.sanitasi.net/dasar dasar sistem
pengelolaan sampah)
Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua
tujuan, yaitu sebagai berikut (Wikipedia, 2014) :
1. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, dan
2. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan
bagi lingkungan hidup.
Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai
upaya melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif keberadaan
sampah, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
Hal tersebut merupakan hal baru di dalam sistem pengelolaan sampah di
Indonesia. Keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (UUPS) adalah landasan hukum untuk mewujudkan
pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di Indonesia.
Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang
meliputi aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan
yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum,
.
SNI 19-2454-2002). Aspek teknis Operasional merupakan komponen yang paling
dekat dengan obyek persampahan. Perencanaan sistem persampahan memerlukan
suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang
digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang
Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Teknik operasional pengelolaan
sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang
berkesinambungan, yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan,
pengangkutan, pembuangan/pengolahan.
Menurut El-Kabumaini (2009), pengelolaan sampah terdiri dari beberapa
metode, yaitu sebagai berikut :
a. Metode Pembuangan, Penimbunan Darat
Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya
untuk membuang sampah, metode ini adalah metode paling populer
didunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan ditanah yang ditinggalkan,
lubang bekas pertambangan, atau lubang-lubang dalam. Penimbunan
darat yang didesain dan dikelola dengan baik akan menjadi tempat
penimbunan sampah yang hiegenis dan murah. Sedangkan penimbunan
darat yang tidak dirancang dan tidak dikelola dengan baik akan
menyebabkan berbagai masalah lingkungan, diantaranya angin berbau
sampah, menarik berkumpulnya hama, dan adanya genangan air
sampah. Penimbunan darat yang modern diantaranya adalah metode
pengumpulan air sampah menggunakan bahan tanah liat atau pelapis
.
plastik. Sampah biasanya dipadatkan untuk menambah kepadatan dan
kestabilannya, dan ditutup untuk tidak menarik hama (biasanya, tikus).
b. Metode Daur-Ulang
Proses pengambilan barang yang masih memiliki nilai dari sampah
untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang. Ada beberapa
cara daur ulang, pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk
diproseslagi atau mengambil kalori dari bahan yang bisa dibakar untuk
membangkitkan listrik.
c. Metode Pengolahan Biologis
Material sampah organik, seperti zat tanaman, sisa makanan atau kertas,
bisa diolah dengan menggunakan proses biologis untuk kompos, atau
dikenal dengan istilah pengkomposan. Hasilnya adalah kompos yang
bisa digunakan sebagai pupuk dan gas methana yang bisa digunakan
untuk membangkitkan listrik.
Menurut Kastaman dan Kramadibrata (2007) tujuan pengelolaan sampah
yaitu sebagai berikut :
a. Meminimalkan sampah,
b. Daur ulang dan pembuatan kompos,
c. Peningkatan tingkat pelayanan pengangkutan sampah,
d. Pengolahan dan pembuangan akhir sampah yang harus diolah dan
dibuang dengan cara yang akrab lingkungan.
Dan adapun manfaat pengelolaan sampah oleh Purwanti (2007) adalah
sebagai berikut :
.
a. Menghemat sumber daya alam,
b. Menghemat energi,
c. Mengurangi uang belanja,
d. Menghemat lahan tempat pembuangan sampah,
e. Lingkungan.
G. Kerangka Pikir
Berdasarkan teori diatas, maka yang dimaksud peran pemerintah daerah
dalam pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) tamangapa kota
makassar, yang dimana yakni pemerintah daerah berperan dalam melakukan
pengelolaan sampah sekitar TPA. Bentuk peran pemerintah yang dimaksud
meliputi : metode pengelolaan sampah dan pelatihan pengolahan sampah. Apabila
semuanya berjalan dengan lancar semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan
maka pengelolaan akan terkelola dengan baik. Terlepas dari itu semua, adapun
yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi
berjalannya pengolahan sampah. Untuk mengetahui kerangka pikir dalam
penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut dibawah ini.
.
Bagan Kerangka Pikir
H. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian di
rumuskan dalam rumusan masalah dan di kaji berdasarkan teori dalam tinjauan
pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah
peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yaitu:
1. Metode Pengelolaan Sampah
2. Pelatihan Pengolahan Sampah
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah pada Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar
Pemerintah Daerah
Peran :
1. Metode Pengelolaan Sampah, meliputi :
a. Metode pembuangan, Penimbunan Darat
b. Metode Daur-Ulang
c. Metode Pengolahan Biologis
2. Pelatihan Pengolahan Sampah, meliputi :
a. Pembuatan Pupuk
b. Daur-Ulang Keterampilan
Faktor Pendukung :
Sarana dan Prasarana
Terkelolanya Sampah Dengan Baik
Faktor Penghambat :
Peran Serta Masyarakat
.
dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peranan pemerintah daerah
dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Makassar.
I. Deskriptif Fokus Penelitian
1. Pemerintah, pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah yang
berkaitan terhadap pengelolaan sampah yaitu pemerintah Dinas
Kebersihan Kota Makassar.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah yang
dimaksud meliputi :
a. Metode Pengelolaan Sampah yang dimaksud adalah metode
pembuangan, penimbunan darat, metode daur ulang, dan metode
pengolahan biologis.
b. Pelatihan Pengolahan Sampah, kegiatan pelatihan keterampilan
mengolah sampah secara baik atau benar yang ditujukan kepada
masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
mereka sehingga sampah yang telah dikelola dapat terpakai kembali.
3. Pengelolaan Sampah yang dimaksud adalah pengumpulan, pengangkutan,
pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah.
4. Adanya faktor yang mempengaruhi berjalannya pengolahan sampah yang
dimaksud adalah :
a. Faktor pendukung yang dimaksud yaitu adanya sarana dan prasarana,
seperti tersedianya alat-alat dan tempat pengolahan sampah. Sarana
ialah sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat atau peralatan
dalam mencapai maksud dan tujuan, prasarana adalah sesuatu yang
.
merupakan faktor penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan yang
dapat di klasifikasikan hal-hal yang termasuk sarana dan prasarana.
b. Faktor penghambat, meskipun masalah peran serta masyarakat telah
banyak dibicarakan, yang sering kali masih menjadi pertanyaan adalah
seberapa jauh tingkat peran serta kelompok masyarakat/partisipasi
yang di perlukan agar proses pengolahan dapat berhasil dengan baik.
5. Dengan terlaksananya pengelolaan semaksimal mungkin maka sampah
akan dapat terkelola dengan baik.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal.
Mulai pada tanggal 02 Mei sampai 02 Juli tahun 2015. Dan lokasi penelitian
berlangsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kelurahan Tamangapa
Kecamatan Manggala Kota Makassar. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan
karena di TPA Tamangapa merupakan salah satu obyek yang sangat
memprihatinkan karena tumpukan sampah tersebut telah membentuk sebuah bukit
setinggi kurang lebih sekitar 3-4 meter, bahkan adapula timbunan sampah yang
terlihat sudah semakin menggunung dan belum dilakukannya pengolahan sampah
yang dapat mengurangi volume sampah secara signifikan, yang menurut peneliti
sangat perlu mendapatkan perhatian yang optimal dari pemerintah mengenai akan
hal pengelolaan sampah lebih lanjut.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan
dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar
fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga
bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan
sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
.
2. Tipe penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif kualitatif mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau
peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan
memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek
yang diteliti.
C. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data
dapat diperoleh. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data,
yaitu :
1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara
yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi
dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
2. Data sekunder, adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur
dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka,
dan laporan-laporan penelitian.
D. Informan Penelitian
Mengetahui penelitian bersifat kualitatif maka yang menjadi informan
penulis adalah :
a. Pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan : 3 Orang
b. Masyarakat sekitar TPA Tamangapa : 5 Orang
Jumlah : 8 Orang
.
E. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dihimpun untuk penelitian ini lebih banyak menggunakan data
primer, sedangkan data sekunder hanya digunakan sebagai pelengkap analisis data
primer tersebut. Keuntungan dari pemanfaatan data sekunder adalah peneliti tidak
terlibat dalam mengusahakan dana penelitian lapangan merekrut dan melatih
pewawancara, menentukan sampel dan mengumpulkan data di lapangan yang
banyak memakan energi dan waktu. Menggunakan teknik aksidental yaitu siapa
yang ditemui saat penelitian, maka itu yang dijadikan sebagai sampel.
1. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang
dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal
yang menyangkut peran pemerintah dalam pengelolaan sampah pada
tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar. Pertanyaan
yang disampaikan penulis secara lisan dan terstruktur, agar fokus
pembicaraan terarah kepada pengungkapan masalah pengelolaan sampah.
2. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian
untuk melihat aktifitas sesungguhnya yang dilakukan pemerintah dinas
kebersihan, serta masyarakat yang bertempat tinggal disekitar TPA yang
dijadikan sample.
3. Studi dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buk-buku, literatur
dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah.
Studi ini menambah kejelasan dalam membahas secara rinci. Dengan
permasalahan dihadapi oleh pengelolaan sampah pada Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar.
.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dilakukan
dengan menggambarkan data-data tentang peran pemerintah daerah dalam
pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota
Makassar.
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode
penelitian, karena dengan analisis dapat tersebut diberi makna dan arti yang
berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Adapun langkah-langkah yang
dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :
1. Editing, adalah meneliti kembali catatan setelah kembali dari lapangan.
Data-data diperoleh, dikumpulkan, direduksi, dipilih, kemudian data yang
relevan dirangkum dengan permasalahan peneliti.
2. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data-data sesuai dengan masalah yang
diteliti. Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat
dikelompokkan sehingga merefleksikan permasalahan yang ditentukan.
3. Tabulasi data, yaitu menggolongkan data ke dalam kelompok-kelompok
sehingga penelitian menjadi lebih terarah.
4. Intrepretasi, intrepretasi yaitu mencari data yang lebih luas dari data yang
ada diolah bersamaan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara
dan dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan yang berhubungan
dengan hal dimaksud.
.
G. Keabsahan Data
Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data
yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik
pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.
1. Triangulasi sumber, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek
pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi metode, triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari
satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji
kekuatan atau ketidak akuratannya.
3. Triangulasi waktu, triangulasi waktu berkenaan dengan waktu
pengumpulan data.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Deskripsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa.
a. Kondisi Geografis TPA
Secara administratif TPA Tamangapa terletak di RW 04, TPA Tamangapa
bertempat di wilayah Tamangapa, Kecamatan Manggala, ±15 km dari pusat Kota
Makassar. TPA memiliki luas lahan ±14,3 ha dan hanya 70% dari kapasitas
keseluruhan TPA yang digunakan. TPA Tamangapa didirikan tahun 1993 dan
dipertimbangkan sebagai satu-satunya TPA di kota Makassar.
Sekitar 87% sampah di Makassar merupakan sampah organik dan sekitar
13% adalah sampah anorganik, seperti plastik dan kertas. Dengan perkiraan
jumlah penduduk yang akan mencapai sekitar 1,5 juta jiwa di tahun 2007 dan 2,2
juta jiwa pada tahun 2015, dan rata-rata produksi sampah tiap orang sekitar 0.3
m3 per hari, diperkirakan akan dihasilkan total 4,500 m3 sampah tiap hari. Ini
akan menjadi masalah yang serius apabila tidak terdapat rencana dan pengelolaan
sampah padat perkotaan yang memadai.
Sebagian besar sampah perkotaan yang diolah di TPA berasal dari
sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah perkantoran, dan sampah pusat
perbelanjaan. Secara administratif, TPA ini berada di wilayah Tamangapa,
Kecamatan Manggala. Lahan TPA berlokasi sangat dekat dengan daerah
perumahan sehingga sering timbul keluhan dari penduduk setempat terkait dengan
bau tak sedap yang berasal dari TPA, terutama pada saat musim hujan.
.
Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk setempat, sebagian besar
mengeluh soal bau tak sedap.
Sebelum Tamangapa dibangun sebagai lahan TPA, pada tahun 1979,
sampah padat perkotaan dibuang di Panampu, Kecamatan Ujung Tanah.
Mengingat keterbatasan wilayah dan lokasinya yang dekat dengan laut, tempat
pembuangan sampah itu dipindahkan ke Kantinsang, Kecamatan Biringkanaya
pada tahun 1980, karena telah menurunkan kualitas air. Pada tahun 1984,
pemerintah lokal membangun TPA baru di Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate.
Akan tetapi, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan pendirian wilayah
perumahan di sekitar Kecamatan Tamalate mendorong pemerintah lokal untuk
membangun Tamangapa sebagai lahan TPA untuk kota Makassar.
b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur
Penduduk dikelurahan Tamangapa 12328 jiwa yang terdiri dari laki-laki
6131 jiwa dan perempuan sebanyak 6197 jiwa. Penyebaran penduduk menurut
umur dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Jumlah penduduk kelompok umur dan jenis kelamin di Kelurahan
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar
No KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 0-5 Tahun 337 378 715
2 5-10 Tahun 412 577 989
3 10-15 Tahun 680 688 1368
4 15-20 Tahun 733 711 1444
5 20- 25 Tahun 771 721 1492
6 25-30 Tahun 621 591 1212
7 30-35 Tahun 711 644 1355
8 35-40 Tahun 614 610 1224
9 40-45 Tahun 348 418 649
10 45-50 Tahun 311 301 612
11 50-55 Tahun 245 215 460
12 55-60 Tahun 211 195 406
13 60 Tahun Keatas 137 148 285
.
Sumber: kantor kelurahan Tamangapa 2015
Pada tabel di atas menunjukkan penduduk kelurahan Tamangapa ketika
dilihat dari komposisi umur umumnya di dominasi oleh umur kisaran antara 20 –
25 tahun yakni 1492 orang, umur 15 – 20 Tahun 1444 orang, umur 10-15 tahun
1368 orang, umur 30 - 35 tahun 1355 orang 35 – 40 tahun 1224 orang sampai
yang paling terendah yaitu kisaran antara 60 tahun keatas yang hanya ada 285
orang.
c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu syarat yang sangat penting yang harus
dipenuhi atau ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat formal,
tanpa pendidikan seseorang akan terbelakang dalam berpikir, bertindak dan
bekerja.
Tingkat pendidikan di Kelurahan Tamangapa dapat dilihat pada Tabel
berikut:
Tabel 2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1 Tidak tamat SD 582
2 SD 807
3 SMP 1300
4 SMA 750
5 Diploma II dan III 105
6 Sarjana ( S1 ) 380
7 Sarjana ( S2 ) 32
Sumber: Kantor Kelurahan Tamangapa 2015
Penduduk kelurahan Tamangapa di lihat dari tingkat pendidikan,
umumnya didominasi penduduk lulusan SMP sederajat, yakni sebanyak 1300
orang, di ikuti tamatan SD/sederajat sebanyak 807, tamatan SMA sederajat
Jumlah 6131 6197 12328
.
sebanyak 750 orang, Tamatan Diploma II dan III sebanyak 105 orang, dan
tamatan sarjana S1 sebanyak 380 orang dan tamatan sarjana S2 sebanyak 32
orang.
d. Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dan sangat
dibutuhkan oleh masyarakat, karena sangat berhubungan dengan berbagai segi
kehidupan. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut tentu akan memperlancar
kegiatan masyarakat. Tabel 3 berikut ini menunjukkan sarana dan prasarana di
kelurahan Tamangapa.
Table 3 Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala
Kota Makassar
No Jenis Volume
1 Jalan aspal 3 km
2 Jembatan 1
3 Puskesmas 1
4 Posyandu 6
5 Sekolah 9
6 Masjid /Mushallah 16
7 Balai Pertemuan -
8 Kantor Pemerintah 1
9 TK/TPA 5
Sumber: Kantor Kelurahan Tamangapa 2015
Sarana dan prasarana di Kelurahan Tamangapa lebih didominasi
mesjid/mushallah yaitu sebanyak 16, sekolah 9, posyandu sebanyak 6 sekolah,
TK/TPA sebanyak 5, dan kantor pemerintahan, jembatan, puskesmas hanya ada 1
dan balai pertemuan tidak ada.
2. Profil Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.
a. Visi dan Misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
.
Seiring dengan Pembangunan Kota Makassar saat ini serta memperhatikan
potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan
dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota Makassar selama 5
(lima) tahun kedepan (2014-2019), maka Visi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
Kota Makassar Tahun 2014-2019 adalah Visi “Mewujudkan Kota Makassar Asri
Dan Nyaman Yang Berkelas Dunia” yang dapat diartikan membangun Kota
Makassar yang berkelanjutan sebagai kota modern berwawasan lingkungan yang
berkelas dunia.
Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera
dimasa yang akan datang, baik yang tinggal di pusat perkotaan maupun pinggiran
kota, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari
aspek persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau maka kata sehat akan
berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara
baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas di
dalamnya. Secara umum, daerah perkotaan yang mendapatkan pelayanan
persampahan pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik akan dapat ditunjukkan
memiliki kondisi sebagai berikut :Seluruh masyarakat, baik yang tinggal di
perkotaan maupun di perdesaan memiliki akses untuk penanganan sampah yang
dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan,
perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya masyarakat memiliki
lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat
ditangani secara benar. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena
tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti
.
diarhea, thypus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa
pencemaran udara, air, atau tanah. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki
kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga
memperoleh manfaat bagai kesejahteraannya Kondisi tersebut di atas akan dapat
tercapai bila pengembangan sistem pengelolaan persampahan dapat dicapai yaitu:
Permukiman sehat yang bersih dari sampah.
Berikut ini adapun misi dinas pertamanan dan kebersihan kota makassar
adalah sebagai berikut
Misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar :
a. Mengurangi laju timbulan sampah dalam rangka pengelolaan
persampahan/ kebersihan yang berkelanjutan (Zero Waste Management);
b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan
persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
c. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia
usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH);
d. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem
pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip good and cooperate governance;
e. Meningkatkan pengawasan dan pengedalian penyelenggaraa persampahan/
kebersihan dan pengelolaan RTH);
f. Menerapkan inovasi teknologi hijau dalam pengelolaan persampahan dan
Ruang Terbuka Hijau (RTH).
.
b. Tugas dan Fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
1. Tugas :
Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai tugas
pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi ) kota, penyelenggaraan
kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pengelolaan Akhir
Sampah (TPA).
2. Fungsi :
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan
kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat
Pengelolaan Akhir Sampah (TPA);
b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang
pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi) kota, penyelenggaraan
kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat
Pengelolaan Akhir Sampah (TPA);
c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerjasama dengan
pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi)
kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman
dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA);
d. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta
masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (dekorasi)
.
kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman
dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA);
e. Pelayanan perizinan pemakaman;
f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan
keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya;
g. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
c. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
1. Tujuan :
Berikut ini adalah Tujuan Strategis Dinas Pertamanan Dan kebersihan
Kota Makassar Tahun 2014-2019 sebagaimana Visi dan Misi tersebut diatas,
sebagai berikut :
a. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga
keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. Terciptanya lingkungan kota yang Asri, nyaman, bersih, hijau, dan sehat;
c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mendukung
pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan tertutama dalam bidang
pengelolaan Persampahan dan ruang terbuka hijau;
d. Terbentuknya motivator dan kepeloporan dalam bidang pengelolaan
kebersihan/ persampahan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
e. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya
manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup;
.
f. Terciptanya sinergis antara pemerintah dan masyarakat serta swasta
terhadap kepedulian pengelolaan kebersihan/persampahan dan
pengengelolaan Ruang terbuka Hijau;
g. Terciptanya kualitas pelayanan pengelolaan kebersihan/persampahan,
penataan ruang terbuka hijau (RTH), serta pemakaman;
h. Tersedianya rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian serta kualitas pengelolaan persampahan dan Ruang terbuka
Hijau;
i. Terciptanya kemitraan yang lebih harmonis dengan seluruh lapisan
masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan, dan penataan
ruang terbuka hijau;
j. Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan pengelolaan persampahan,
penataan ruang terbuka hijau yang lebih memadai sesuai kebutuhan;
k. Tersedianya teknologi pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) yang berbasis "Green Technologi".
2. Sasaran :
Adapun Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan
kualitas yaitu sebagai berikut :
a. Menekan tingkat laju timbulan sampah dan pengurusakan Ruang Terbuka
Hijau dengan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian;
b. Meningkatkan akselerasi fungsi Ruang Terbuka Hijau dan penataan sistem
persampahan melalui pemanfaatan sumber daya serta pelibatan
masyarakat;
.
c. Memaksimalkan luas jangkauan dan tingkat pelayanan persampahan dan
ruang terbuka hijau;
d. Menumbuh kembangkan peran dan partisipasi masyarakat dalam program
“ Green And Clean” terutama pada pengurangan sampah 3R melalui bank
sampah;
e. Terpenuhinya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
f. Menekan tingkat keluhan masyarakat dalam pelayanan persampahan dan
pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
g. Terselenggaranya pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau;
h. Terkoordinasinya fungsi penyelenggaraan persampahan dan pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau dengan berbagai elemen pemerintah , dunia usaha
dan pemerintah
i. Terbentuknya lembaga pengelola persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
mulai dari tingkat Rw, Kelurahan dan Kecamatan
j. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
k. Terkoordinasinya fungsi penyelenggaraan persampahan dan pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau dengan berbagai elemen pemerintah , Dunia Usaha
dan pemerintah;
l. Terpenuhinya sarana pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau
(RTH) yang inovatif, efektif dan efisien;
.
m. Pelaksanakan penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dibidang pengelolaan kebersihan/persampahan dan
pengrusakan Ruang Terbuka Hijau.
d. Kondisi Sumber Daya Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka sumber daya
pun penting dan harus di tingkatkan. Dinas pertamanan dan kebersihan telah di
dukung oleh sejumlah sumber daya yang ada, di antaranya: terdiri dari personil
yang menduduki jabatan struktural dengan rincian sebagai berikut :
1. Berdasarkan eselonisasi jabatan struktural dan fungsional (orang):
a). Pejabat struktural : 23 orang
-Eselon II/b : 1 orang
-Eselon III/a : 1 orang
-Eselon III/b : 4 orang
-Eselon IV/a : 17 orang
b). Pejabat Fungsional : -
2. Berdasarkan tingkat pendidikan (orang), adalah sebagai berikut :
-Strata dua (S2) : 15 orang
-Strata satu (S1) : 62 orang
-Diploma : 7 orang
-SMA : 233 orang
-SMP : 73 orang
-SD : 271 orang
-Non Pendidikan : 46 orang
.
3. Berdasarkan pangkat/golongan (orang), adalah sebagai berikut :
-Golongan IV/c : 1 orang
-Golongan IV/b : 3 orang
-Golongan IV/a : 5 orang
-Golongan III/d : 10 orang
-Golongan III/c : 10 orang
-Golongan III/b : 12 orang
-Golongan III/a : 2 orang
-Golongan II/d : 7 orang
-Golongan II/c : 12 orang
-Golongan II/b : 89 orang
-Golongan II/a : 24 orang
-Golongan I/d : 31 orang
-Golongan I/c : 11 orang
-Golongan I/b : 55 orang
-Golongan I/a : 13 orang
-Tenaga kontrak : 422 orang
4. Berdasarkan jenis kelamin (orang), adalah sebagai berikut :
-Laki-laki : 655 orang
-Perempuan : 52 orang
5. Jumlah keseluruhan kepegawaian Dinas Pertamanan dan Kebersihan : 707
orang.
.
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah pada Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar.
1. Metode Pengelolaan sampah
Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai
upaya melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif keberadaan
sampah, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
Oleh sebab itu peran pemerintah sangat dibutuhkan. Peran pemerintah daerah
yaitu dimana dinas pertamanan dan kebersihan dapat dilihat melalui dengan
melaksanakan metode pengelolaan sampah yang di terapkan dan dalam pelatihan
pengolahan sampah.
Berikut ini hasil observasi dan wawancara selaku Kepala UPTD TPA
Tamangapa di dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar terkait bagaimana
peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada tempat pembuangan
akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar seperti berikut :
“....kami selaku pemerintah telah menerapkan beberapa cara atau metode
dalam pengelolaan sampah. Metode yang kami terapkan di TPA seperti
halnya pembuangan, penimbunan darat atau yang biasa kami sebut
Sanitary Landfill yang dimana sekali seminggu kami lakukan, namun
terkait mahalnya biaya dan terbatasnya anggaran dalam melakukan
metode ini sehingga sekarang yang kami pakai hanya sistem open
dumping dan kami sudah jarang memakai metode tersebut hanya disaat
tertentu saja. Ada juga metode biologis atau yang dikenal dengan istilah
pengkomposan. tapi metode tersebut tidak serta merta dikelola oleh
pemerintah, itu merupakan hasil kerjasama dinas pertamanan dan
kebersihan dengan pihak swasta yang dulunya rutin namun sekarang ini
sudah tidak berjalan yang dimana pemasarannya terkendala. Selain dari
metode tersebut, sekarang sudah ada juga metode daur ulang, yang
dimana baru-baru ini diterapkan tapi lokasinya bukan di TPA, melainkan
di jalan toddopuli....” (Hasil wawancara SS, 26 Mei 2015)
.
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa di TPA Tamangapa pemerintah telah menerapkan metode
pembuangan, penimbunan darat, metode biologis (pengkomposan) meskipun hasil
dari kerjasama dengan pihak swasta. Dan baru-baru ini juga telah ada metode daur
ulang, namun semua metode tersebut masih dikatakan kurang efektif.
Senada yang dikatakan oleh staf tehknis dinas pertamanan dan kebersihan
Kota Makassar, seperti berikut:
“....metode tersebut sudah terealisasi, ditambah lagi sekarang ini dengan
metode daur ulang yang dimana sudah lama kami rencanakan namun baru
terealisasi pada tahun ini karena payung hukumnyapun baru ada. Akan
tetapi dilain sisi ada metode yang kami terapkan memiliki kendala
sehingga menghambat berjalannya pengolahan. Seperti pada pengolahan
biologis yang dijadikan kompos terkendala dibagian pemasaran ditambah
lagi kurangnya minat pembeli. kalau untuk metode pembuangan,
penimbunan darat yaitu semakin kesini produksi sampah dimakassar
semakin meningkat dan ketersediaan luasan lahan itu sendiri tidak terlalu
besar. sehingga tidak sebanding dengan perlakuan yang kami terapkan...”
(Hasil wawancara IAG, 08 juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa pemerintah dinas pertamanan dan kebersihan telah
melaksanakan tugas dan perannya yang dimana menerapkan metode pengelolaan
sampah yang sudah terealisasi namun belum maksimal, mengingat banyaknya
kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tersebut.
Senada dengan yang dikemukakan oleh staf pengelola TPA Tamangapa di
dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar, seperti berikut :
“....kami disini sudah lama memakai metode pembuangan, penimbunan
darat, metode biologis. Untuk metode pembuangan, penimbunan darat
sejak tahun 1993 pada saat dibukaanya TPA di tamangapa, namun
sekarang ini metode yang kami pakai kebanyakan sistem open dumping
seperti pada sekarang ini, ya dikarenakan terbatasnya lahan, belum lagi
dengan infrastruktur jalan di TPA ini yang masih kurang bagus. Kalau
.
metode biologis ada juga disini bahkan hasil dari pupuk tersebut biasa
kami gunakan untuk tanaman yang ada disini. tapi itu bentuk kerjasama
dengan pihak swasta yang dimana sudah ada perjanjian sebelumnya,
dulunya rutin tapi sekarang sudah tidak berjalan lagi. Terdapat pula
metode daur ulang yang baru diterapkan, meskipun tempatnya di
toddopuli namun akan ada juga nantinya di tamangapa dan itu kami sudah
rencanakan...” (Hasil wawancara SR, 26 Mei 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa metode sudah lama digunakan metode pembuangan,
penimbunan darat, yang dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja jadi
kebanyakan hanya open dumping, metode biologis yang dulu rutin dilakukan tapi
sekarang sudah tidak, sedangkan metode daur ulang tahun ini baru terlaksana
sehingga belum bisa dikatakan maksimal.
Berikut ini hasil observasi dan wawancara ke masyarakat terkait dengan
metode pengelolaan sampah, yang kali ini selaku Ketua RW 04 Tamangapa, yaitu
sebagai berikut :
“....iya betul memang ada kalau seperti pembuangan, penimbunan darat di
dalam TPA tapi itu dilakukannya hanya sekali-kali saja. Mereka nlebih
sering memakai sistem open dumping. Metode biologis pun didalam juga
telah ada dulunya sangat aktif memproduksi pupuk tapi sekarang saya liat
sudah tidak beroperasi lagi, saya kurang tau kenapa. Dan metode daur
ulang untuk di TPA Tamangapa, sejauh ini belum ada....” (Hasil
wawancara MF, 08 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa metode yang digunakan pemerintah yakni metode
pembuangan, penimbunan darat tidak secara rutin digunakan dan metode biologis
saat ini sudah tidak beroperasi, dan metode daur ulang saat ini belum ada di
wilayah TPA Tamangapa.
.
Senada dengan yang dikemukakan oleh ketua RT 02 Tamangapa, yaitu
sebagai berikut :
“....kalau saya liat didalam pemerintah telah melakukan metode yang
namanya pembuangan, penimbunan darat hanya saja jarang
dilakukannya. Tapi kebetulan mereka melakukan metode itu lagi
sekarang-sekarang ini. Kalau pupuk juga ada, cuman untuk sekarang ini
pupuk sudah tidak lagi, saya tidak tau apa kendalanya. Tapi kalau dengan
metode daur ulang, disini belum ada dan saya kurang tahu juga
sepenuhnya....” (Hasil wawancara AR, 08 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan metode pembuangan,
penimbunan darat, metode biologis yang sudah tidak beroperasi lagi yang
terkendala dengan berbagai hal. Dan metode daur ulang sendiri belum ada di TPA
Tamangapa.
Senada yang dikatakan oleh informan berikut ini :
“....yang saya ketahui metode yang digunakan didalam TPA itu sudah ada
yang namanya metode biologis atau biasa kami sebut pengkomposan tapi
mungkin terkait dengan adanya kendala yang dihadapi jadi sekarang
sudah tidak beropersai lagi tapi dulu sangat aktif. Dan penimbunan darat
juga sudah ada yang saat ini baru lagi digunakan oleh pemerintah, metode
ini tidak sering digunakan. Kalau untuk daur ulang di TPA ini sampai
sekarang belum ada dari pemerintah, saya kurang tahu juga kalau
nantinya akan ada disini....” (Hasil wawancara NH, 10 Juni 2015)
Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan
bahwa saat ini pemerintah telah menggunakan metode biologis hanya saja
sekarang sudah tidak beroperasi tapi dulunya aktif. Dan metode pembuangan,
penimbunan darat yang tidak sesering mungkin digunakan.
Senada yang dikatakan oleh informan berikut ini :
“....meskipun kami sering memulung didalam lahan TPA, tapi kami tidak
begitu tahu metode apa-apa saja yang digunakan pemerintah dalam
pengelolaan sampah. Mereka juga tidak mensosialisasikan kepada kami
.
mengenai metode-metode yang digunakan. Jadi kami tidak sejauh itu tahu
didalam pengelolaan yang dilakukan, kami juga enggan untuk bertanya.
Kami hanya melakukan pekerjaan kami saja setiap harinya....” (Hasil
wawancara HS, 10 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa masyarakat setempat tidak begitu tahu metode yang
digunakan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah, hal ini juga didasari
karena kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai metode yang diterapkan di
masyarakat.
Senada yang dikatakan oleh informan berikut ini :
“....yang saya tahu itu sudah ada metode biologis didalam TPA, itupun
juga sekarang ini sudah tidak beroperasi lagi. Mungkin telah mengalami
beberapa kendala, kalau untuk metode yang lainnya yang digunakan
pemerintah, saya tidak tahu sejauh itu....” (Hasil wawancara YN, 10 Juni
2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa hanya metode biologis yang sudah tidak beroperasi yang
diketahui oleh informan yang diterapkan oleh pemerintah, kendala yang dihadapi
juga tidak diketahui.
Metode Pembuangan, Penimbunan Darat, Pembuangan sampah pada
penimbunan darat termasuk menguburnya untuk membuang sampah, metode ini
adalah metode paling populer didunia. Penimbunan ini biasanya dilakukan ditanah
yang ditinggalkan, lubang bekas pertambangan, atau lubang-lubang dalam.
Penimbunan darat yang didesain dan dikelola dengan baik akan menjadi tempat
penimbunan sampah yang hiegenis dan murah. Sedangkan penimbunan darat yang
tidak dirancang dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai
masalah lingkungan, diantaranya angin berbau sampah, menarik berkumpulnya
.
hama, dan adanya genangan air sampah. Penimbunan darat yang modern
diantaranya adalah metode pengumpulan air sampah menggunakan bahan tanah
liat atau pelapis plastik. Sampah biasanya dipadatkan untuk menambah kepadatan
dan kestabilannya, dan ditutup untuk tidak menarik hama (biasanya, tikus).
Metode Pengolahan Biologis adalah Material sampah organik, seperti zat
tanaman, sisa makanan atau kertas, bisa diolah dengan menggunakan proses
biologis untuk kompos, atau dikenal dengan istilah pengkomposan. Hasilnya
adalah kompos yang bisa digunakan sebagai pupuk dan gas methana yang bisa
digunakan untuk membangkitkan listrik.
Metode Daur-Ulang, Proses pengambilan barang yang masih memiliki
nilai dari sampah untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang. Ada
beberapa cara daur ulang, pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk
diproseslagi atau mengambil kalori dari bahan yang bisa dibakar untuk
membangkitkan listrik.
Dengan menganalisis keseluruhan hasil observasi dan wawancara diatas
penulis menyimpulkan bahwa pemerintah dinas pertamanan dan kebersihan kota
makassar dalam menjalankan tugas dan perannya kali ini telah menerapkan
metode pengelolaan sampah berupa metode pembuangan, penimbunan darat,
metode biologis dan metode daur ulang yang meskipun baru ada dijalan
toddopuli, akan tetapi pemerintah sekarang ini telah merencanakan untuk
diterapkannya metode daur ulang di TPA Tamangapa dan hal ini sudah sejalan
dengan pendapat El-Kabumaini. akan tetapi belum sesuai dengan harapan, belum
berjalannya secara maksimal. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini lebih bisa
.
mengatasi masalah kendala yang dihadapi mengingat jumlah volume sampah di
kota makassar yang semakin banyak, sehingga dalam kehidupan yang mendatang
akan menjadi lebih baik lagi. Dan dilain sisi juga terdapat masih rendahnya
pendidikan masyarakat TPA Tamangapa sehingga kebanyakan dari mereka sama
sekali tidak mengetahui metode-metode yang digunakan, mereka hanya melihat
dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Dalam hal ini juga pemerintah tidak
mensosialisasikan terhadap metode yang diterapkan ke masyarakat setempat.
2. Pelatihan Pengolahan Sampah
Bahwa inti dari kegiatan pelatihan pengolahan saampah, yang dimana
kegiatan pelatihan keterampilan mengolah sampah tersebut ditujukan kepada
masyarakat baik itu secara kelompok atau individu agar mereka dapat
memanfaatkan dan mengelola sampah secara baik dengan tujuan agar hasilnya
terpakai kembali dan bisa dinikmati dan bisa menambah pengetahuan tentang
mengolah sampah.
Berikut ini hasil observasi dan wawancara oleh staf tehknis dinas
pertamanan dan kebersihan Kota Makassar, terkait pelatihan pengolahan sampah
yang diadakan, sebagai berikut :
“....dalam memberikan pelatihan pengolahan sampah sejauh ini kami
telah aktif mengadakan pelatihan ke masyarakat, termasuk di kelurahan
tamangapa, mengingat banyaknya kecamatan dan kelurahan di kota
makassar jadi kami hanya melakukannya secara bergilir. Dan sekarang
kebijakan pemerintah terkait dengan pelatihan pengolahan sampah telah
kami serahkan ke pihak kecamatan. Jadi bila ada kegiatan tersebut kami
tinggal dipanggil, jadi disini ada bentuk koordinasi dinas pertamanan dan
kebersihan dengan pihak kecamatan. Pelatihan yang kami adakan dulunya
dua kali sebulan tapi sekarang sudah lima kali setahun....” (Hasil
wawancara IAG, 08 Juni 2015)
.
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa pelatihan pengolahan sampah biasanya juga diadakan di
tamangapa hanya saja tidak secara terus menerus karena mengingat juga sekarang
pelatihan hanya diadakan sebanyak lima kali setahun.
Senada dengan yang dikemukakan oleh staf pengelola dinas pertamanan
dan kebersihan kota makassar, sebagai berikut :
“....selama ini kami telah mengadakan pelatihan, terutama di tamangapa.
Hanya saja waktunya tidak seperti dulu lagi yang dilakukan hampir setiap
bulan. Pelatihan yang kami ajarkan diantaranya seperti cara pembuatan
pupuk, keterampilan daur ulang salah satunya bentuknya seperti tas yang
dari sampah plastik. Bahkan kamipun mengajarkan mereka menjahit
sampah kain sehingga menghasilkan karya dari bahan kain-kain yang
tidak terpakai. Melalui pelatihan tersebut mereka dapat pengetahuan akan
pentingnya pelatihan pengolahan sampah....” (Hasil wawancara SR, 26
Mei 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa selama ini sudah terlaksana pelatihan pengolahan sampah
yang diadakan oleh dinas pertamanan dan kebersihan kota makassar di TPA
tamangapa, bentuk pelatihannyapun berbagai macam. hanya saja waktunya tidak
seperti dulu lagi.
Senada dengan yang dikemukakan oleh kepala UPTD TPA Tamangapa
dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar, seperti berikut :
“....dalam kegiatan pelatihan pengolahan sampah kemasyarakat, sejauh ini
kami sudah aktif dan keliling termasuk di TPA Tamangapa. Hanya saja
untuk sekarang ini kegiatan tersebut sudah tidak seaktif dulu. Sekarang
hanya dilakukan lima kali setahun saja. Sehingga semua kecamatan atau
kelurahan yang ada dimakassar tidak secara bersamaan dalam waktu yang
sama diadakan pelatihan di wilayahnya....” (Hasil wawancara SS, 26 Mei
2015)
.
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa selama ini pemerintah sudah memberikan pelatihan
pengolahan sampah di TPA Tamangapa, hanya saja terkait dengan jadwalnya
yang sekarang hanya lima kali setahun sehingga juga pelatihan yang diadakan
tidak secara dalam waktu bersamaan diadakan.
Berikut ini hasil observasi dan wawancara ke masyarakat terkait dengan
adanya pelatihan pengolahan sampah, yang kali ini selaku Ketua RW 04
Tamangapa, yaitu sebagai berikut :
“....iya memang betul telah ada pelatihan semacam itu, masyarakat
setempat sini diajarkan bagaimana membuat keterampilan dari sampah.
Dan bila ada, biasanya ada koordinasi dari dinas pertamananan
kebersihan ke kelurahan atau kecamatan. Lalu dari situlah saya selaku
ketua RW 04 dikoordinasi untuk menghimbau warga saya. Pelatihan
tersebut biasanya diadakan di sanggar kegiatan warga, atau langsung juga
diadakan dikecamatan....” (Hasil wawancara MF, 08 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa sejauh ini dinas pertamanan dan kebersihan telah
memberikan pelatihan ke masyarakat yang sebelumnya telah melakukan
koordinasi oleh pihak setempat. Pelatihan pengolahan sampahpun diadakan di
sanggar kegiatan warga, atau langsung juga di kecamatan.
Senada dengan yang dikatakan oleh narasumber berikut ini :
“sampai saat ini pelatihan yang diadakan pemerintah sudah ada dan
terlaksana disini, kami biasanya dihimbau oleh ketua RW. kami yang
biasa ikut sangat senang bila ada pelatihan semacam itu. Karena kami
disini diajarkan bagaimana cara membuat pupuk, membuat keterampilan
melalui daur ulang seperti karangan bunga, keranjang, bingkai foto, dan
lain-lain. Hanya saja sekarang ini sudah tidak seperti dulu lagi, hanya ada
pada waktu-waktu tertentu saja....” (Hasil wawancara NH, 10 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
.
menyimpulkan bahwa pelatihan pengolahan sampah yang diadakan oleh dinas
pertamanan dan kebersihan kota makassar sekarang dulunya rutin, sekarang ini
sudah tidak seperti dulu lagi. Hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja.
Senada dengan yang dikatakan informan berikut ini :
“....yang saya ketahui, pemerintah dalam hal ini memang telah
memberikan pelatihan pengolahan sampah yang biasanya diadakan di
sanggar kegiatan warga (SKW) terkadang juga langsung di kecamatan.
Hanya saja pelatihan semacam itu tidak secara terus menerus diadakan.
Mungkin sekarang ada jadwal kegiatan pelatihan dari pemerintah
sendiri....” (Hasil wawancara AR, 08 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa pemerintah sudah kegiatan pelatihan di TPA Tamangapa
tidak secara terus menerus diadakan, namun terkadang juga diadakan di
kecamatan.
Senada dengan yang dikatakan oleh informan berikut ini :
“....disini ada pelatihan pengolahan sampah yang pemerintah adakan, bila
ada kegiatan pelatihan terlebih dahulu kami dihimbau oleh ketua RW
setempat. Dalam pelatihan kami diajarkan bagaimana mengolah pupuk
dan daur ulang keterampilan yang bisa menghasilkan beberapa karya....”
(Hasil wawancara HS, 10 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa apabila diadakan pelatihan pengolahan sampah, masyarakat
dihimbau terlebih dahulu. Pelatihan yang mereka dapatkan yaitu pelatihan
mengolah pupuk dan daur ulang keterampilan.
Senada dengan yang disampaikan oleh informan, yaitu seperti berikut :
“....iya di TPA Tamangapa ini sudah pernah ada pelatihan pengolahan
seperti itu, kalau lagi ada pelatihan itu biasanya dilakukan di SKW. Dulu
pemerintah sering rutin mengadakan kegiatan tersebut. Tapi sekarang
sudah tidak lagi dan saya sendiri kurang tau akan hal itu....” (Hasil
wawancara YN, 10 Juni 2015)
.
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa kegiatan pelatihan pengolahan sampah kini sudah tidak
seaktif dulu. sebagian dari masyarakat tidak mengetahui bila pelatihan tersebut
sekarang sudah diadakan hanya lima kali dalam setahun saja sehingga mereka
beranggapan pelatihan pengolahan sampah sudah tidak pernah diadakan lagi.
Namun dulunya bila ada pelatihan biasanya diadakan di sanggar kegiatan warga
(SKW).
Dengan menganalisis keseluruhan hasil observasi dan wawancara diatas
penulis menyimpulkan bahwa pemerintah dinas pertamanan dan kebersihan kota
makassar juga telah menjalankan perannya dalam hal memberikan pelatihan
pengolahan sampah ke masyarakat tamangapa. Hanya saja waktu kegiatan seperti
itu telah berubah, yang dulunya rutin diadakan setiap dua kali sebulan tapi kini
sudah lima kali setahun. Kegiatan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan
sudah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mangkunegara dalam
(Wahyuningtyas, 2013) pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek
yang mempergunakan prosedur sistematis dan teroganisasi untuk meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas tertentu. Dan Nitisemito
dalam (Wahyuningtyas, 2013) pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki dan
mengembangkan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku sesuai kebutuhan individu,
organisasi dan lembaga yang bersangkutan.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah (dinas
pertamanan dan kebersihan Kota Makassar) dalam Pengelolaan Sampah
pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar
.
Pengelolaan sampah merupakan suatu proses yang pada hakikatnya
bertujuan untuk menjadikannya lebih berguna sehingga dapat terpakai kembali.
Oleh karena itu, mulai dari titik mana kita melihat bahwa individu tergerak ingin
melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian, termotivasi, dan memiliki
keterampilan melalui kegiatan pelatihan pengolahan sampah. Dari hasil observasi
(pengamatan langsung) dan wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa
faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah pada tempat
pembuangan akhir (TPA) adalah sebagai berikut :
1. Faktor Pendukung
Sarana ialah sesuatu yang dapat digunakan sebagai angkat atau peralatan
dalam mencapai maksud dan tujuan, prasarana adalah sesuatu yang merupakan
faktor penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan yang dapat di klasifikasikan
hal-hal yang termasuk sarana dan prasarana.
Berikut ini hasil wawancara kepada beberapa informan terkait sarana dan
prasarana yang disediakan pemerintah yang menjadi faktor pendukung kelancaran
pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan,
“....selama ini kami telah menyediakan, sarananya sendiri bisa dilihat
sekarang ini yang pengelolaan sampah dilakukan langsung di TPA. Bila
sarana dalam hal penyuluhan atau pelatihan pengolahan sampah kepada
masyarakat sekitar itu kami adakan di sanggar kegiatan warga (SKW)
yang dibawah naungan yayasan pabbata ummi (YAPTA-U). Untuk
prasarana penunjang pengelolaan sampah terdiri dari excavator 3 unit,
buldozer 4 unit, alat composter 5, mobil pengangkut sampah yang lama
dan yang baru....” (Hasil wawancara SS, 26 Mei 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa sarana pengolahan sampah adalah TPA, sedangkan sarana
untuk pemberian pelatihan pengolahan sampah diadakan di SKW yang dibawah
.
naungan yayasan pabbata ummi (YAPTA-U) tepatnya di RW 04 dan hal itu juga
salah satu faktor pendukungnya. Dan prasarana penunjangnyapun sudah tersedia.
Senada dengan selaku staf tekhnis dinas pertamanan dan kebersihan kota
makassar, berikut ini,
“....di TPA tersendiri telah kami sediakan semuanya, baik sarana dan
prasarananya karena itu merupakan tanggungjawab kami. Sarana untuk
pengelolan sampah itu adalah TPA, sekarang tersedia juga yang namanya
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang saat ini ada di jalan
toddopuli, nantinya akan ada juga di tamangapa (TPA). kalau untuk
tempat memberikan pelatihan itu biasanya di sanggar kegiatan warga
(SKW) yang ada di Tamangapa juga. Dan untuk prasarananya tersendiri
dalam pengelolaan tersebut telah kami sediakan juga diantaranya ada
buldozer, excavator, mobil pengangkut sampah, ada juga bengkel
pemeliharaan alat-alat berat yang berlokasikan di tamangapa dan di jalan
kerung-kerung. serta ada pula pakaian khusus pengangkut sampah beserta
sepatu boatnya. Cuman merekanya saja yang malas memakainya....”
(Hasil wawancara IAG, 08 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa dapat dilihat bentuk dari tanggungjawab pemerintah dinas
pertamanan dan kebersihan melalui dengan adanya sarana dan prasarana yang
sudah ada secara lengkap yang disediakan dalam hal pengelolaan sampah di TPA.
Dan sekarang juga sudah tersedia TPST, meskipun tempatnya baru ada di jalan
toddopuli yang nantinya juga akan ada di kelurahan tamangapa.
Senada dengan yang dikemukakan oleh selaku staf pengelola TPA
Tamangapa dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar, seperti berikut :
“....kami selaku pemerintah hingga saat ini sudah pasti telah menyediakan
sarana dan prasarana terkait akan pengelolaan yang kami lakukan dan
bisa dilihat langsung di TPA. Tanpa tersedianya sarana dan semua
prasarananya kami disini tidak bisa menjalankan tugas kami yang
sebagaimana mestinya....” (Hasil wawancara SR, 26 Mei 2015)
.
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa tanpa tersedianya sarana beserta sejumlah prasarananya
pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah tidak dapat berjalan.
Kemudian berikut ini hasil observasi dan wawancara kepada warga
Tamangapa mengenai faktor pendukung pada pengelolaan sampah melalui
indikator sarana dan prasarana,
“....iya, pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarananya. Kalau
pengolahan sampah kami langsung di TPA, prasarananya berupa
excavator, buldozer, alat composter, mobil pengangkut sampah yang
sekarang sudah ada juga yang baru dikeluarkan. Tapi bila ada pelatihan
pengolahan sampah yang diadakan pemerintah, kami biasanya di sanggar
kegiatan warga (SKW). Biasa juga diadakan langsung di kecamatan....”
(Hasil wawancara NH, 10 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa pihak pemerintah selama ini sudah menyediakan sarana
dan prasarana sebagai penunjang dalam pengelolaan sampah serta pelatihan
pengolahan sampah, yang biasanya pelatihan tersebut diadakan di SKW,
terkadang juga langsung di kecamatan.
Senada dengan yang dikemukakan oleh informan berikut ini :
“....yang saya ketahui sarana dan prasarananya sudah ada sejak lama
sudah tersedia dan hal itu lumayan membantu dalam pengelolaan sampah,
khususnya dalam hal prasarana untuk mobil pengangkut sampahnya
sudah bertambah dengan tersedianya mobil yang baru....” (Hasil
wawancara AR, 08 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah sudah
lumayan membantu dalam pengelolaan sampah , khususnya pada mobil
pengangkut sampah yang kini ada penambahan.
.
Senada yang disampaikan oleh informan berikut ini :
“....iya betul pemerintah dinas pertamanan da kebersihan selama ini sudah
menyediakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan
sampah dan hal itu saya rasa perlu untuk diperhatikan maupun itu
sarananya sendiri, demi kelancaran pengelolaan....” (Hasil wawancara
MF, 08 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa saat ini pemerintah telah menyediakan berbagai prasarana
serta sarananyayang dianggap sangat perlu dan dibutuhkan dalam pengelolaan
sampah yang dilakukan sehingga dapat melancarkan berjalannya pengelolaan.
Senada dengan yang dikemukakan oleh informan berikut ini :
“....saya lihat sekarang ini sudah ada prasarananya, itu sudah tersedia dari
dulu, meskipun saya kurang paham akan hal ini. Bahkan sekarang sudah
ada lagi penambahan prasarana. Kalau sarananya sendiri terkadang SKW
yang dijadikan tempat pelatihan pengolahan sampah....” (Hasil
wawancara YN, 10 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa meskipun masyarakat tidak terlalu paham dalam hal
penyediaan prasarana serta sarananya tetapi mereka juga dapat mengetahui
dengan melihat pengelolaan sampah didalam lahan TPA yang memakai prasarana
yang telah tersedia.
Senada dengan yang dikemukakan oleh informan berikut ini :
“....saya tidak begitu tahu sepenuhnya tapi kalau saya lihat didalam TPA
Tamangapa ini pemerintah memang menyiapkan sarana dan prasarananya
dalam pengelolaannya. Yang saya tahu prasarananya seperti buldozer,
excavator, mobil pengangkut dan ada juga SKW, yang bila ada kegiatan
pelatihan diadakan SKW....” (Hasil wawancara HS, 10 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa prasarana yang disediakan pemerintah berupa buldozer,
.
excavator, mobil pengangkut. Di TPA Tamangapa terdapat pula sarana yang
masyarakat biasa menyebutnya sanggar kegiatan warga (SKW) yang digunakan
bila sedang ada kegiatan pelatihan pengolahan sampah.
Mosher (Mardikanto, 2012:192-193), juga mensyaratkan adanya beragam
sarana disetiap lokalitas usaha maupun di distrik usaha. Keadaan beragam sarana
dan prasarana yang perlu di perhatikan setiap penyuluh/fasilitator di wilayah
kerjanya adalah, keadaan bahan baku atau sarana produksi, keadaan sarana
pengangkutan, keadaan penyediaan kredit, keadaan pasar dan keadaan jalan.
Dengan menganalisis keseluruhan hasil observasi dan wawancara diatas
penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan
sampah dan pelatihan pengolahan sampah merupakan faktor penting dalam
menunjang proses berlangsungnya kegiatan pengelolaan sampah sekitar tempat
pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar.
2. Faktor Penghambat
Partisipasi masyarakat merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan
program pengelolaan sampah kepada masyarakat sekitar tempat pembuangan
akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar.
Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan kepada selaku Kepala UPTD
TPA Tamangapa di dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar terkait apa
yang menjadi penghambat kegiatan dalam pelatihan pengolahan sampah yang
dilaksanakan :
“....beberapa dari masyarakat setempat ada yang menerima dan ada juga
yang tidak menerima mengenai pelatihan pengolahan yang kami adakan,
mereka tidak antusias karena mereka lebih mengutamakan pekerjaan
mereka. Mereka tidak mau menunggu terlalu lama dengan begitu saja dan
.
menghabiskan waktunya dengan cara hanya duduk lama menyaksikan
kegiatan pelatihan yang mereka pikir tidak menghasilkan apa-apa...”
(Hasil wawancara SS, 26 Mei 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa masyarakat lebih memilih pekerjaan kesehariannya
dibanding mengikuti pelatihan pengolahan sampah, dan mereka tidak mau
membuang-buang waktunya begitu saja dengan percuma.
Senada dengan yang dikemukakan oleh staf pengelola TPA Tamangapa
di dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar :
“....dapat dilihat dari tingkat pola pikir masyarakat yang termarjinalisasi
oleh kehidupan yang semakin hari semakin modern, mereka setiap
harinya bekerja demi untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dalam hal
seperti ikut serta dalam pelatihan pengolahan sampah yang kami lakukan
mereka tidak hadiri, karena didalam pola pikir mereka lebih baik bekerja
dari pada ikut dalam hal kegiatan seperti itu yang hanya duduk diam lalu
pulang....” (Hasil wawancara SR, 26 Mei 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa masih banyak ketidakhadiran masyarakat dalam mengikuti
pelatihan yang diadakan, mereka lebih mengutamakan pekerjaannya, selain itu
mereka juga telah termarjinalisasi oleh kehidupan yang semakin modern.
Senada yang dikatakan oleh staf tehknis dinas pertamanan dan kebersihan
Kota Makassar, seperti berikut :
“....dalam pelatihan yang kami adakan, seringkali terkendala karena hanya
beberapa orang saja yang ikut terlibat dan tingkat pendidikan mereka
yang tergolong masih rendah sehingga daya tangkapnya tidak kena,
sehingga saya rasa pola pikir mereka yang seharusnya mau dirubah....”
(Hasil wawancara IAG, 08 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa minimnya partisipasi masyarakat berasal dari pendidikan
.
mereka yang masih rendah sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah
mereka tidak sepenuhnya dapat tanggap.
Senada dengan ketua RW 04 kelurahan tamangapa yaitu sebagai berikut :
“....disini keikutsertaan masyarakat yang saya lihat hanya beberapa saja,
tidak terlalu banyak bila ada kegiatan pelatihan pengolahan yang
pemerintah adakan. Mereka hanya beranggapan bahwa itu hanya sampah,
mereka tidak berfikir bahwa sekarang sampah sudah bernilai dan
bermanfaat bila dikelola dengan baik....” (Hasil wawancara MF, 08 Juni
2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa masyarakat TPA hanya menilai bahwa itu hanya sekedar
sampah yang tidak bermanfaat lagi sehingga mereka tidak memperdulikan
kegiatan pelatihan pengolahan sampah. Padahal disisi lain sampah bisa dikelola
menjadi apa saja yang bisa memiliki nilai jual.
Senada dengan yang dikatakan ketua RT 02 kelurahan tamangapa yaitu
sebagai berikut :
“....saya sendiri turut prihatin melihat tingkat partisipasi masyarakat yang
ikut dalam kegiatan pelatihan pengolahan sampah yang diadakan
pemerintah. Mereka biasanya malas dan tidak mau meninggalkan sejenak
pekerjaan kesehariannya yang mengais sampah, hanya sedikit diantara
mereka yang ikut pelatihan. Mereka betul-betul memanfaatkan waktunya
untuk bekerja dibanding ikut pelatihan. Ini juga didasari dengan masih
rendahnya pendidikan mereka....” (Hasil wawancara AR, 08 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa masyarakat yang ikut dalam kegiatan pelatihan pengolahan
sampah dikatakan sangat sedikit. Mereka lebih memilih memanfaatkan waktunya
untuk bekerja dibanding untuk memakai waktunya untuk ikut pelatihan, ini juga
terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan mereka.
Senada dengan yang dikatakan oleh narasumber berikut ini :
.
“kalau ada kegiatan pelatihan pengolahan sampah yang diadakan
pemerintah, saya selalu ikut menghadiri dalam pelatihan tersebut karena
saya ingin mencari informasi dan saya juga ingin mencari ilmu dalam
kegiatan semacam itu. Tetapi ada juga dari beberapa masyarakat sini tidak
pernah ikut lagi pelatihan yang sesudah dari pengalaman pertama, dari
situ mereka berfikir yang dibikin hanya duduk begitu saja jadi kalau ada
pelatihan lagi mereka sudah tidak ikut lagi....” (Hasil wawancara NH, 10
Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa dalam hal ini ada juga sebagian kecil dari masyarakat yang
ikut dalam kegiatan pelatihan pengolahan sampah karena dari kegiatan tersebut
mereka ingin mencari informasi dan ilmu terkait bagaimana cara mengolah
sampah sehingga mereka dapat memakainya kembali.
Senada dengan yang dikatakan oleh narasumber berikut ini :
“....saya sendiri hanya sekali-kali saja ikut kegiatan pelatihan yang
diadakan karena saya biasanya lebih sering memilih pergi bekerja
memulung karena dengan pergi bekerja saya sudah jelas bisa
mendapatkan uang. Kalau dalam pelatihan itu kita hanya duduk saja
mendengarkan dan waktunya sangat lama, padahalkan saya bisa
menggunakan waktu saya untuk tetap bekerja....” (Hasil wawancara HS,
10 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa mereka menganggap waktu kegiatan pelatihan pengolahan
sampah berlangsung sangat lama sehingga mereka lebih ingin memilih dan
menggunakan waktunya untuk bekerja karena menganggap dengan mereka pergi
bekerja mereka sudah jelas bisa menghasilkan uang.
Senada dengan yang dikatakan oleh narasumber berikut ini :
“…saya biasanya dengan teman-teman lebih ingin pergi bekerja sehabis
pulang sekolah, karena itu lebih menghasilkan uang, aktivitas seperti ini
selalu sering saya lakukan dengan teman-teman yang lain. kadang-kadang
juga kami ikut dalam pelatihan keterampilan yang pemerintah adakan
yang biasanya di sanggar kegiatan warga. Namun sekarang kami sudah
.
jarang ikut dalam kegiatan seperti itu, dikarenakan dalam pelatihan kami
hanya duduk saja lalu pulang dan itu tidak menghasilkan apa-apa....”
(Hasil wawancara YN, 10 Juni 2015)
Dari hasil observasi dan wawancara diatas penulis menganalisis dan
menyimpulkan bahwa mereka lebih sering melakukan kegiatan kesehariannya
yang mereka fikir lebih jelas hasilnya dibanding mereka harus mengikuti
pelatihan pengolahan sampah.
Peran serta atau partisipasi masyarakat didalamnya sangat sangat
berpengaruh Demi berhasilnya kelancaran pengolahan sampah dan pelatihannya,
berikut ini peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan
sampah suatu wilayah (Faizah, 2008). Peran serta masyarakat dalam bidang
persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen
pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan
kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting
karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi,
kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Adapun Beberapa ahli mendefinisikan
partisipasi sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan
keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan
tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya (Uphoff dalam Hakim, 1988).
Partisipasi adalah suatu proses dimana beberbagai pelaku (stakeholders) dapat
mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif
pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang
berpengaruh terhadap mereka (Bank Dunia dalam Hakim, 1994).
.
Sedangkan Nelson (Bryant dan White dalam Hakim, 1982) menyebut
dua macam partisipasi, yaitu partisipasi antara sesama warga atau suatu anggota
suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal, dan partisipasi yang
dilakukan oleh bawahan dan atasan atau antara masyarakat sebagai suatu
keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal.
Dengan menganalisis keseluruhan hasil observasi dan wawancara diatas
penulis menyimpulkan bahwa minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam
proses pelatihan sehingga dapat menghambat berjalannya pengolahan sampah
yang dilaksanakan, oleh sebab itu pentingnya pengembangan partisipasi atau
peran serta masyarakat oleh pemerintah dinas pertamanan dan kebersihan kota
makassar agar masyarakat dalam setiap program program pelatihan pengolahan
sampah dapat ikut serta dan menikmati hasil dari program kegiatan tersebut,
sekaligus dapat memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan masyarakat
setempat.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya,
maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:
1. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar dalam hal ini Dinas
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar selaku perangkat daerah
dalam menjalankan strategi pengelolaan sampah sekitar TPA meliputi (a).
Metode pengelolaan sampah, pemerintah (dinas pertamanan dan
kebersihan kota makassar) telah menerapkan metode pengelolaan sampah
berupa metode pembuangan, penimbunan darat, metode biologis dan
metode daur ulang, akan tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. (b).
Pelatihan pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah dinas
pertamanan dan kebersihan adalah pembuatan pupuk dan daur ulang
keterampilan, yang dimana masyarakat setempat diajarkan untuk
mengelola sampah dengan baik sehingga dapat terpakai kembali dan
memiliki nilai jual. Pelatihan pengelolaan sampah tersebut biasanya
dilakukan di Sangar Kegiatan Warga (SKW). Namun kegiatan semacam
ini jadwalnya telah berubah, yang dulunya pemerintah adakan setiap dua
kali sebulan dan sekarang sudah lima kali setahun.
2. Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan
akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar yaitu ketersediaan sarana dan
.
prasarana berupa excavator, buldozer, mobil pengangkut sampah, bengkel
pemeliharaan alat berat, serta tempat pelatihan pengolahan sampah yaitu
sanggar kegiatan warga (SKW) faktor penting dalam menunjang proses
berlangsungnya kegiatan pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan
akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar. Sedangkan faktor penghambat
dalam pengelolaan sampah sekitar TPA yaitu minimnya tingkat partisipasi
atau peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sampah sehingga
tergolong dapat menghambat proses pengelolaan yang akan dilaksanakan.
B. Saran
Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil
pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan
masukan sebagai berikut :
1. Ditinjau dari segi metode pengelolaan sampah yang diterapkan, diperlukan
upaya dari pemerintah dalam meningkatkan perannya mengatasi sesegera
mungkin kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah
sehingga metode yang diterapkan dapat berjalan seoptimal mungkin. Dan
pemerintah juga sebaiknya menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) terhadap pengelolaan sampah serta gerakan program eco-literasi
(melek lingkungan) yang dimana kesadaran pengelolaan dimulai dari
rumah tangga. Karena mengingat tingginya jumlah sampah yang semakin
hari meningkat.
2. Pemerintah dinas pertamanan dan kebersihan kota makassar sebaiknya
tidak mengurangi jadwal pelatihan pengolahan sampah kepada masyarakat
.
sehingga pengetahuan mereka terus bertambah dan meningkat akan betapa
pentingnya sampah bila dikelola dengan baik, dan agar mereka bisa
memiliki kreatifitas atau keterampilan yang memadai sehingga mereka
memiliki peluang yang besar untuk memanfaatkan sampah-sampah itu
sendiri, karena melihat sampah sekarang telah bernilai. Jadi diharapkan
pelatihan pengolahan sampah bisa berjalan secara rutin dan berkelanjutan
di tingkat kecamatan maupun di kelurahan-kelurahan yang ada.
.
DAFTAR PUSTAKA
Alam, Syamsul. 2012. Peranan Pemerintah Daerah dalam Melestarikan
Kebudayaan Tanah Adat Karangpuang di Kecamatan Bulupoddo
Kabupaten Sinjai. Unismuh Makassar.
Arif., 2012. Peran dan Fungsi Pemerintah, Diakses pada 10 februari 2015.
(http://www.arifgii.blogspot.com/peran-dan-fungsi-pemerintah.htm).
Bachtiar, A.M. 2002. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan
Pembangunan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) Di Kecamatan
Masamba Kab. Luwu Utara. Unismuh Makassar.
BPS, 2010. Kota Makassar Dalam Angka
http://makassarkota.bps.go.id/index.php?hal=rss (Diakses pada hari
selasa tanggal 07 April 2015, pukul 13.25 wita)
Buku, Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi. Fisipol Unismuh
Makassar.
Bungin, M. B. 2008. Penelitian kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Putra Grafika.
Davey, K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta : Penerbitan
Universitas Indonesia (UI-PRESS).
El-Kabumaini, N. 2009. Dari Sampah Malam Pun Benderang. Bandung : CV.
Walatra.
Faizah. 2008. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat.
http://www.undip.ac.id/17313/1/FaizahSistemPengelolaan2008.pdf
(Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 28 Agustus 2014, Pukul 15:00
Wita)
Friedman. M. M. 1992. Family Nursing. Theory & Practice. Jakarta: EGC
Ibrahim, R. A. 2007. Bank Dunia Addenda Proyek Gas Lahan TPA Tamangapa.
http://www.academia.edu/article.TPATamangapaMakassar.pdf.
(Diakses Pada Hari Jumat 29 Agustus 2014, Pukul 14.55 Wita)
Jimmy, Ibrahim. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Semarang : Dahara Prize.
Kastaman, R, dan Kramadibrata, M.A. 2007. Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah
Terpadu. Bandung : Humaniora.
Mardikanto, T, dan Sri Sutarni. T., 2003. Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan
Pertanian. Sukoharjo - solo: Prima Theresia Pressindo.
.
Mubaraka, I.W, dan Chayatin, N. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan
Aplikasi. Jakarta : Salemba Medika.
Moleong, J.L. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya Bandung.
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan. SNI Nomor 19-2454-2002.
(2/4)-slideshare. http:/www.slideshare.net/MetroSanita (diakses pada
Hari kamis tanggal 28 agustus 2014, pukul 16:58 Wita).
Purwanti, Endang. 2007. Sampah Jadi Uang. Klaten : Macanan Jaya Cemerlang.
Rahman, 2014. Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Msyarakat
Dalam Pengawasan Mengrove, Universitas Muhammadiyah, Makassar.
Soekanto, S . 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Sofian. 2006. Sukses Membuat Kompos dari Sampah. Tangerang : PT. AgroMedia
Pustaka.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta
Sutidja, T. 2007. Daur Ulang Sampah. Bumi Aksara : Sinar Grafika Offset.
Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagaankerjaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan
Sampah (UUPS).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah, Pustaka
Pergaulan, Jakarta.
Wahyuningtyas. 2013. Pengelolaan Program Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar
Pada Anak Putus sekolah di Balai Latihan Kerja (BLK). Universitas
Negeri Semarang.
Wardhana, A.W. 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta : C.V
Andi Offset.
Widjaja, A.W. 1998. Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : PT.
Rineka Cipta.