PERAN OMBUDSMAN RI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA …€¦ · ( Study Implementasi Penerimaan Peserta Didik...
Transcript of PERAN OMBUDSMAN RI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA …€¦ · ( Study Implementasi Penerimaan Peserta Didik...
-
PERAN OMBUDSMAN RI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA
PELAYANAN PUBLIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASASN
MALADMINISTRASI
( Study Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
di Ombudsman RI )
Peneliti akan menggambarkan bagaimana peran Ombudsman RI sebagai lembaga
pelayanan publik dalam melakukan pengawasan maladministrasi dalam PPDB, peneliti
melakukan wawancara ke anggota Ombudsman tepatnya di tim 7 yang melakukan proses
pemantauan PPDB.
Egghheem, Nahh jadi dari laporan masyarakat masuk ke Ombudsman, terus PPDB
juga merupakan pelayanan dasar, dan dari sisi regulasi nya juga. Hal itu cha, kita berangkat
dari itu, nah di pasal 71 itu mengatakan kita dapat melakukan investigasi atas prakarsa
sendiri. Itu awalnya cha kita melakukan pengawasan.
Jadi pengawasan kita tu gini, kita melakukan kontrol langsung ke satuan pendidikan/
sekolah-sekolah itu tu cha. Selain itu kita juga melakukan wawancara langsung dengan pihak
sekolah, dan masyarakat. Kita tu mengawasi jalan nya PPDB di setiap sekolah. Jadi kalau
kita menemukan indikator-indikator yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di PPDB
itu tu cha, kita akan tindaklanjuti hal itu. Begitu ?. tindak lanjutnya kayak giman tuh ? kita
bakal minta pertanggung jawaban ke sekolah itu, sama pemerintahan daerah, walikota, dan
bupati, tapi itu kalau maladministrasinya berada di tingkat sekolah setara dengan SD dan
SMP cha. Jadi di dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di
bagi kewenangan daman untuk tingkat SD dan SMP tu ada di pemerintah Kabupaten dan
kota. Sedangkan buat SMA/ SMK sederajat itu berada di pemerintah Provinsi. Biar lebih jauh
kamu bisa cha baca ulang dan liat peraturannya itu. Nahhh jadi kalau ada maladministrasi
saat kita melakukan pengawasan di tingkat SMA/ SMK, kita bakal minta pertanggung
jawaban langsung ke sekolah itu sendiri sama Kemendikbud. Nahhh kenapa Kemendikbud,
1 Undang-undang RI No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Pasal 7 pasal ayat D bahwa
Ombudsman melakukan investigasi atas prakarasa sendiri dalam dugaan maladministrasi dalam
pelayanan publik
masyarakat
ombudsman
kemendikbud dan satuan pendidikan
-
ya itu tadi kita kembali ke peraturan yang aku jelasin tadi. Nanti kamu bisa paparin tu hasil
temuan-temuan PPDB saat kita ngawasin. Kita melakukan wawancara ke pihak sekolah
seperti contohnya ya cha? bahwa tingkat kuota SMA adalah 4 rombel (rombongan belajar)
misalnya, 1 rombel ada 30 siswa misalnya. Itu kita sudah menemukan 1 indikator tingkat
rombel di SMA , tapi ternyata pada saat kita melakukan wawancara di sekolah kepada kepala
sekolah “pak / bu kalian melakukan atau merekrud dalam pelaksanaan PPDB berapa siswa
untuk berapa rombel, saaat mereka jawab 5 rombel, kita jawab kenapa 5 rombel di peraturan
ada 4 rombel. Nah berapa siswa perombel misalnya di jawab 40 siswa” berarti hal tersebut
melanggar peraturan. Nahh itu kita dapet 1 penyalahgunaan aturan dari segi rombel. Dan
untuk masalah kategori-kategori orang tidak mampu, orang berprestasi, jarak
rumah dengan sekolah, penilaian ini di gunakan untuk menjadi syarat seseorang masuk ke
sekolah tersebut. Kita melakukan pengecekan untuk di wilayah ini sekolah ini ada berapa
banyak yang tidak mampu, ada berapa banyak siswa yang berprestasi. Dengan cara apa kita
membuat itu, ya dengan indikator yang sudah di buat. Indikator itu sama seperti pertanyaan.
Sebelum melaksanakan pemantauan pihak sekolah sudah berkordinasi belum kepada RT/RW
atau kecamatan, berapa siswa yang tidak mampu ini, dan untuk prestasi kita melihat dari
pendidikan sebelumnya. Dan berapa siswa yang dekat di sekolahnya.
Kita juga tidak hanya wawancara ke pihak sekolah aja cha, kita juga wawancara sama
masyarakatnya? Pak, bu gimana proses PPDB nya, pokonya banyak cha buat menggali
informasi dari pihak masyarakatnya juga. Setelah pengawasan kita sudah kelar, kita nggak
berhenti disitu cha, kita bakal melakukan analisis setelah proses pengawasan. Hasil temuan
dilapangan yang sudah dilakukan sama tim 72 itu akan di analisis. Apa saja temuan-temuan di
lapangan selama pemantauan dan berapa laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman
tentang PPDB. dari hal tersebut Ombudsman akan membuat saran/ rekomendasi untuk
perbaikan Permendikbud di tahun berikutnya. Setelah tim 7 melakukan analisi dan membuat
saran/ rekomendasi, kita lapor nihh ke ketua atau pimpinan di atas kita bahwa kita sudah
menyelesaikan pengawasan sama analisis temuan-temuan kita di lapangan, lalu kita bakal
adakan rapat Pleno3.
Naahhh baru kita membuat agenda untuk mediasi, dulu saat kita melakukan mediasi
kita mengundang media, kemendikbud, kemendagri, kita wakil dari tim 7 dan wakil dari
ketua Ombudsman bakal memaparkan hasil temua-temuan kita saat melaklukan pengawasan.
Dan kita analisis. Lalu kita juga menjelaskan saran/ rekomendasi perbaikan permendikbud.
2 Tim 7 merupakan bidang sosial dan budaya dimana dalam struktur kelembagaan Ombudsman ada 9
tim yaitu ketua, dan wakil ketua dan ada 7 tim, masing-masing tim mempunyai bidangnya masing
masing, seperti tim 1 berada dibidang hukum dan peradilan, tim 2 pertanahan dan keamanan, tim 3
ekonomi 1, tim 4 ekonomi 2, tim 5 SDA dan SDM, tim 6 perhubungan dan Infrastruktu, tim 7 Sosial
dan budaya (mengenai pendidikan). 3 Rapat pleno itu adalah suatu sikap atau keputusan yang akan di ambil ketika Ombudsman akan
mengeluarkan suatu prodak atau hasil investigasi (saran/ rekomendasi) dalam pantauan yang
dilakukan oleh tim.
-
Peneliti menanyakan apakah Ombudsman berhenti sampai mediasi saja? Bang james
menyatakan bahwa, ohh tidak cha kita nggak berhenti situ aja, kita akan terus memantau
perkembangan perbaikan Permendikbud. Bilamana ada beberapa poin rekomendasi/ saran
Ombudsman tidak dilakukan oleh Kemendikbud, kita bakal melakukan tindak lanjut ke
kemendikbud, kenapa point point itu nggak dilaksanakan ? setelah kemendikbud menjelaskan
alasan-alasanya, lalu kita akan melakukan kroscek apakah alasan-alasan yang diberikan
kemendikbud itu masuk akal, apakah alasan-alasannya sesuai dengan apa yang ada
dilapangan. Jadi kita akan turun lagi apakah benar alasan permendikbud tidak melakukan
perbaikan di point itu karena ini ni ni. Jadi kita selalu melakukan kroscek terlebih dahulu.
Lalu apa hambatan Ombudsman saat melakukan pengawasan PPDB ? jadi hambatan nya tu
kita kekurangan SDM nya, kita belum bisa melakukan pengawasan ke pelosok-pelosok cha,
karena ya itu kekurangan anggota, dan kita juga keterbatasan anggaran kalau daerah yang
terpencil itu kan kita harus perjalanan melewati darat, udara, bahkan laut, itu kita
memerlukan anggaran yang besar. Makannya hambatannya kita nggak bisa ambil sample dan
melakukan pengawasan secara merata, kita baru bisa mengambi sama mengawasi sample di
sekolah-sekolah yang dapat di janghkau. Dan laporan masyarakat yang masuk ke kita itu
sangat banyak jadi kita belum bisa menyelesaikan, tapi kita selalu berusaha buat secepatnya
menyelesaian laporan itu.
-
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Laporan Hasil Pemantauan
Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2017/2018
I. Latar Belakang
Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik merupakan salah satu kewajiban Pemerintah
sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, seperti pelayanan di bidang
pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, dalam Bab XA Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
1945 disebutkan bahwa pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia bagi setiap Warga
Negara Indonesia. Pendidikan juga merupakan hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia
yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan pintu awal dimulainya proses
pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah. Pada tahun 2017 Pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang
Sederajat yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses
PPDB.
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI terus melakukan
pemantauan, pengawasan dan aktif memberi saran perbaikan kepada Pemerintah agar
proses PPDB dapat berjalan secara objek tif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi
sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Setiap tahun, selain aktif
melakukan pengawasan, Ombudsman RI juga menerima laporan/keluhan yang sama dari
masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Hal ini menunjukan ketidakseriusan Pemerintah
dalam memperbaiki layanan pendidikan meskipun Pemerintah mengatakan telah berupaya
melakukan perbaikan.
Permasalahan yang banyak timbul pada pelaksanaan PPDB tahun 2017 adalah terkait
implementasi Permindikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB. Permasalahan timbul
karena lambatnya Kemendikbud dalam mengeluarkan peraturan sehingga banyak daerah
yang belum mengimplementasikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 kedalam
Peraturan Daerah dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB. Selain itu, kurang siapnya
Pemerintah dalam pelaksanaan PPDB juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti
yang terjadi pada pelaksanaan PPDB secara online.
Berdasarkan fungsi Ombudsman RI yang diamantkan dalam Undang-undang Nomor 37
Tahun 2008, Ombudsman RI kembali melakukan pemantauan PPDB 2017 di seluruh
provinsi di Indonesia. Dengan adanya kegiatan pemantauan tersebut, diharapkan dapat
mendorong penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka,
bersih, serta untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pendidikan.
-
II. Fokus Pemantauan:
Dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),
Ombudsman RI berfokus pada :
1. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 khususnya terkait penerapan
sistem zonasi yang baru diterapkan;
2. Indikasi-indikasi terjadinya maladministrasi dalam proses PPDB Tahun Ajaran
2017/2018.
III. Temuan
Adapun temuan yang dipaparkan dalam laporan ini, didasarkan pada data hasil pemantauan
di lapangan pada saat pelaksanaan PPDB, serta data pengaduan yang diterima oleh
Ombudsman RI baik secara langsung maupun melalui media pengaduan. Hasil temuan
pada pelaksanaan PPDB Tahun ajaran 2017/2018 secara Nasional berkaitan dengan
diterbitkannya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 serta bentuk maladministrasi yang
terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, ditemukan fakta
sebagai berikut:
A. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 khususnya terkait penerapan
sistem zonasi
Berdasarkan data hasil pemantauan, ditemukan bahwa sebagian besar daerah telah
menerapkan sistem zonasi sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 17 Tahun
2017, namun ada pula daerah yang belum mengimplementasikannya. Adapun data
yang kami dapatkan adalah sebagai berikut:
Implementasi Permendikbud No. 17 Tahun 2017
di Indonesia
No Provinsi Kabupaten/Kota Peraturan
Zonasi Petunjuk Teknis Provinsi
Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota
1 Aceh Banda Aceh/Aceh Besar Ada
2 Bali Tabanan Ada Pergub No. 40/2017
3 Banten Serang Ada Pergub No. 21 Tahun 2017
Pandeglang Ada
Lebak Ada
Serang Tidak Ada
4 Bengkulu Bengkulu Ada Perwali Bengkulu No. 20 Tahun 2014
5 Gorontalo Gorontalo Ada
6 Jambi Kota Jambi Ada SK Kadisdik No KPTS-312/DISDIK/V/2017
7 Jawa Barat Subang/Purwakarta/Karawang Ada Pergub No. 16 Tahun 2016
8 Jawa
Tengah Kab. Kendal Ada
Pergub No. 9 Tahun 2017 dan SK Kadisdik No 421/05238
Kab. Semarang Tidak Ada
9 Jawa Timur
Sidoarjo, Probolinggo, Jember Tidak Ada Pergub No. 21 Tahun 2017
Gresik, Surabaya, Madiun Ada Kadisdik Gresik No
-
421.3/1019/43753/2017
10 Kalimantan
Barat Kubu Raya, Singkawang,
Pontianak Ada
SK Kadisdik No 796 Tahun 2017
Kadisdik Kubu Raya No 272/Dikbud
11 Kalimantan
Selatan Banjarmasin -
SK Kadisdik No 064.a Tahun 2017
12 Kalimantan
Tengah Palangka Raya Tidak Ada Tidak ada
13 Kalimantan
Utara Tarakan Ada
14 Kep. Riau Batam Ada SK Kadisdik No 422.1/350/DISDIK/KPTS/2017
Kadisdik No KPTS__/419/DISDIK/IV/2017
15 Lampung Kota Metro Ada SK Kadisdik No 800/1033a/III.01/DP.1C/2016
Kadisdik No 054/KPTS/D-1/02/2017
Kota Bandar Lampung Tidak ada
16 Maluku Ambon Ada
17 Maluku Utara
Kota Ternate Ada
18 NTB Kab. Lombok Tengah Ada Pergub No 13 Tahun 2017
19 NTT Kota Kupang Ada SK Kadisdik No 421/2219/pend/2017
20 Papua Barat
Manokwari Ada
21 Riau Kampar/Pekanbaru Ada Pergub No. 38 Tahun 2017
22 Sulawesi
Barat Kab. Mamuju Ada
23 Sulawesi Tenggara
Konawe, Konawe Selatan, Muna, Kota Kendari
Ada Kadisdik 83.A Tahun 2017
24 Sulawesi Selatan
Makassar Ada
25 Sulawesi
Utara Minahasa Ada
Manado Tidak Ada
26 Sumatera
Barat Payakumbuh, Kota Padang Ada
27 DI
Yogyakarta Sleman Ada
Pergub No. 27 Tahun 2017 dan Kadisdik 872/Perka 2017
Bantul Ada Kadisdik 177 Tahun 2017
Gunungkidul Ada Kadisdik
421/132/KPTS/2017
Kulonprogo Ada Kadisdik 110 Tahun 2017
28 Bangka Belitung
Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka
Selatan, Kota Pangkal Pinang Ada Pergub No. 31 Tahun 2017
29 Sumatera
Utara Pematang Siantar, Binjai Ada Pergub No 52 Tahun 2017
30 DKI
Jakarta DKI Jakarta Ada Pergub No. 133 tahun 2017
31 Sulawesi Tengah
Ada Pergub No. 17 Tahun 2017
-
B. Temuan Maladministrasi
Dari hasil pemantauan di lapangan, Ombudsman RI masih menemukan beberapa
maladministrasi pada pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2017/2018 di masing-masing
daerah di Indonesia. Adapun klasifikasi maladministrasi tesebut adalah sebagai berikut:
Jumlah Temuan Maladministrasi Menurut Jenisnya
No JENIS MALADMINISTRASI JUMLAH
1 Penyalahgunaan wewenang 3
2 Penyimpangan prosedur 13
3 Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 16
4 Tidak Kompeten 24
5 Tidak Patut 2
TOTAL 58
Modus Maladministrasi
No Jenis
Maladministasi Bentuk Tindakan Maladministrasi
1 Penyalahgunaan
wewenang
Menyisakan sejumlah kuota sehingga terjadi pengalihan kuota jalur tertentu
Memberikan perlakuan khusus berupa penyederhanaan persyaratan bagi calon peserta didik tertentu
Terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan MoU kepada instansi atau kelompok masyarakat tertentu
2 Penyimpangan
prosedur
Adanya persyaratan lain yang tidak diatur dalam Juknis PPDB setempat
Tidak memberlakukan aturan zonasi
Menerima siswa jalur MoU tanpa disertai MoU secara tertulis
Terjadi penahanan KK pada proses PPDB
Menyediakan jumlah Rombel di luar ketentuan Permendikbud No. 17 Tahun 2017
Tidak menyediakan pos pengaduan
Tidak melaksanakan sertifikasi guru pada PPDB jalur UU
3 Permintaan Uang, Barang, dan Jasa
Terjadi permintaan sejumlah uang untuk biaya administrasi selama proses PPDB
4 Tidak Kompeten
Kurang memahami PPDB jalur MoU/UU sehingga banyak calon siswa yang masuk dengan surat rekomendari dari pihak/instansi tertentu (Kejaksaan, Kepolisian, DPRD)
Tidak melaksanakan sosialisasi secara maksimal (melalui media tertentu) kepada masyarakat terkait mekanisme PPDB
Penyalahgunaan SKTM dalam pelaksanaan PPDB yang dilakukan oleh orang tua calon siswa
Sekolah tidak melakukan verifikasi / melakukan pengabaian terhadap tindakan penyalahgunaan SKTMyang dilakukan oleh Orang Tua Calon Siswa
Sistem online (server) yang bermasalah sehingga mengganggu proses pendaftaran, verifikasi, seleksi, dan pengumuman kelulusan
5 Tidak Patut
Tidak menerima calon siswa berkebutuhan khusus (difabel)
Tidak menerima calon siswa prestasi tertentu karena tidak tersedianya guru pembimbing dengan keahlian tersebut
-
Jumlah Temuan Maladministrasi di Setiap Daerah
PROVINSI JUMLAH
MALADMINISTRASI
PROVINSI JUMLAH
MALADMINISTRASI
Banten 4 Maluku Utara 3
Bengkulu 1 Nusa Tenggara Barat 1
Gorontalo 1 Papua Barat 1
Jambi 1 Riau 5
Jawa Barat 8 Sulawesi Barat 1
Jawa Tengah 3 Sulawesi Tenggara 1
Kalimantan Barat 1 Sulawesi Utara 4
Kep. Riau 2 Sumatera Barat 1
Maluku 1 Sumatera Utara 4
Nusa Tenggara Timur 1 DKI Jakarta 7
Lampung 1 Papua 4
DI Yogyakarta 2 TOTAL 58
Penjabaran Jumlah Temuan Maladministrasi di setiap Daerah Menurut Jenisnya
JENIS MALADMINISTRASI JUMLAH JENIS MALADMINISTRASI JUMLAH
Penyimpangan Prosedur 12 12 Sumatera Barat 1
1 Banten 1 Tidak Kompeten 25
2 Bengkulu 1 1 Banten 2
3 Jawa Barat 3 2 Gorontalo 1
4 Maluku 1 3 Jawa Barat 2
5 Riau 2 4 Jawa Tengah 2
6 DKI Jakarta 1 5 DKI Jakarta 5
7 Nusa Tenggara Timur 1 6 Papua 2
8 Papua 2 7 Riau 2
Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 16 8 Sulawesi Tenggara 1
1 Banten 1 9 Sumatera Utara 3
2 Jambi 1 10 Kep. Riau 1
3 Jawa Barat 1 11 Lampung 1
4 Jawa Tengah 1 12 DI Yogyakarta 2
5 Kalimantan Barat 1 Tidak Patut 2
6 Kep. Riau 1 1 Riau 1
7 Maluku Utara 2 2 DKI Jakarta 1
8 Nusa Tenggara Barat 1 Penyalahgunaan Wewenang 3
9 Papua Barat 1 1 Jawa Barat 2
10 Sulawesi Barat 1 2 Maluku Utara 1
11 Sulawesi Utara 4 TOTAL 58
-
Modus Maladministrasi di Setiap Daerah
PROVINSI (Jenis Maladministrasi) JUMLAH PROVINSI (Jenis Maladministrasi) JUMLAH
Banten 4 Tidak Kompeten 5
Penyimpangan Prosedur 1 Tidak Patut 1
Permintaan Uang, Barang dan Jasa 1 Maluku 1
Tidak Kompeten 2 Penyimpangan prosedur 1
Bengkulu 1 Maluku Utara 3
Penyimpangan Prosedur 1 Penyalahgunaan wewenang 1
Gorontalo 1 Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 2
Tidak Kompeten 1 Nusa Tenggara Barat 1
Jambi 1 Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 1
Permintaan Uang, Barang dan Jasa 1 Papua Barat 1
Jawa Barat 8 Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 1
Penyalahgunaan wewenang 2 Riau 5
Penyimpangan prosedur 3 Penyimpangan prosedur 2
Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 1 Tidak Kompeten 2
Tidak Kompeten 2 Tidak Patut 1
Jawa Tengah 3 Sulawesi Barat 1
Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 1 Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 1
Tidak Kompeten 2 Sulawesi Tenggara 1
Kalimantan Barat 1 Tidak Kompeten 1
Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 1 Sulawesi Utara 4
Kep. Riau 2 Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 4
Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 1 Sumatera Barat 1
Tidak Kompeten 1 Permintaan Uang, Barang, dan Jasa 1
Nusa Tenggara Timur 1 DI Yogyakarta 2
Penyimpangan prosedur 1 Tidak Kompeten 2
Sumatera Utara 4 Papua 4
Penyimpangan prosedur 1 Penyimpangan prosedur 2
Tidak kompeten 3 Tidak kompeten 2
DKI Jakarta 7 Lampung 1
Penyimpangan prosedur 1 Tidak Kompeten 1
TOTAL 58
IV. Pembahasan Maladministrasi dalam PPDB
A. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 khususnya terkait penerapan
sistem zonasi
Salah satu hal yang menjadi sorotan publik dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran
2017/2018 adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2017. Salah satu hal yang baru diatur dalam regulasi ini adalah
diberlakukannya sistem zonasi. Berdasarkan regulasi tersebut, dengan menerapkan
sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima
calon peserta didik yang berdomisili pada radius/zona terdekat dari sekolah paling
sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon
-
peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling
lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Sistem Zonasi yang menjadi Saran Ombudsman kepada Kemendikbud, Kemendagri
dan Kemenag pada tahun 2016 yang saat ini diterbitkan dalam Pasal 15, 16 dan 17
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan seluruh perwakilan Ombudsman RI di setiap
provinsi, secara umum daerah sudah menerbitkan Peraturan Gubernur ataupun Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dalam mengatur mekanisme pelaksanaan PPDB,
termasuk aturan zonasi. Akan tetapi, masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang
belum membuat aturan mengenai sistem zonasi dalam Petunjuk Teknis PPDB. Selain
itu, terdapat beberapa sekolah yang tidak ataupun belum melaksanakan aturan
mengenai sistem zonasi dalam penyelenggaraan PPDB meskipun Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota yang menaunginya sudah menerbitkan juknis terkait zonasi.
Di sisi lain, pelaksanaan aturan sistem zonasi masih menemukan beberapa
permasalahan dalam implementasinya. Ombudsman RI menemukan beberapa masalah
tesebut berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:
1. Belum ada ukuran/indikator yang jelas tentang jarak dari rumah peserta didik
dengan sekolah;
2. Aturan zonasi kurang memperhatikan faktor demografi dan geografi tiap wilayah;
3. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan zonasi kepada masyarakat;
4. Tidak menggunakan aturan zonasi karena tidak meratanya penyebaran sekolah.
B. Temuan Maladministrasi Secara Umum
Selain permasalahan terkait zonasi dalam pemantauan pelaksanaan PPDB Tahun
Ajaran 2017/2018, Ombudsman RI menemukan beberapa praktik maladministrasi
lainnya. Adapun hasil temuan Ombudsman RI selama proses pemantauan pelaksanaan
PPDB antara lain:
1. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 diterbitkan pada bulan Mei 2017, rentang
waktu yang terlalu dekat dengan pelaksanaan PPDB sehingga menyebabkan
daerah mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan tuntutan pada
Permendikbud tersebut. Sedangkan sebagian daerah sudah menerbitkan
pergub/bup/wal atau juknis terlebih dahulu yang mengakibatkan banyak satuan
pendidikan (sekolah) mengalami kesulitan penyesuaian sehingga terjadi
maladministrasi;
2. Terbitnya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang terlalu dekat dengan waktu
pelaksanaan PPDB menyebabkan minimnya sosialisasi terkait perubahan Juknis
PPDB kepada masyarakat sehingga tidak memberikan kepastian kepada
masyarakat;
3. Di beberapa daerah ditemukan Sistem online PPDB tidak beroperasi dengan baik
(server down) sehingga Sekolah merasa terganggu dalam memberikan jawaban
kepada masyarakat terkait permasalahan tersebut. Hal ini juga menyebabkan
potensi penyimpangan sangat tinggi karena menyimpang dari prinsip online itu
sendiri yang bersifat terbuka, langsung dan cepat;
4. Masih ditemukan maladministrasi jual beli kursi antara sekolah dengan orang tua
murid;
-
5. Masih terjadi campur tangan para pejabat daerah dan orang-orang tertentu untuk
mempengaruhi dan/atau memaksa sekolah untuk menerima anak didik dari orang-
orang tertentu dengan melakukan maladministasi;
6. Sistem Zonasi yang menjadi Saran Ombudsman kepada Kemendikbud,
Kemendagri dan Kemenag pada tahun 2016 yang saat ini diterbitkan dalam Pasal
15, 16 dan 17 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tidak ada indikator yang jelas
tentang jarak antara sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik baru
sebagai tolok ukur zonasi dengan mempertimbangkan kondisi demografi dan
geografi wilayah tersebut, menyebabkan banyak kepala daerah dan sekolah
mengalami kebingungan dalam menentukan batas zonasi.
7. Ditemukan sekolah yang memiliki fasilitas yang baik (sekolah favorit) yang terpusat
di daerah tertentu, di kota atau pusat, sehingga menyulitkan penerapan zonasi.
8. Masih ditemukan adanya kesepakatan tidak tertulis dan/atau tertulis antara pihak
sekolah dengan instansi tertentu mengenai kuota khusus bagi calon peserta didik
yang merupakan anak dari pegawai instansi-instasi tertentu menyebabkan
maladministrasi dan ketidakadilan karena mengurangi jatah bagi yang berhak;
9. Masih ditemukan Sekolah memungut biaya administrasi pendaftaran dan uang
bangunan;
10. Pihak sekolah lalai dalam memverifikasi data maupun kemampuan calon peserta
didik baru, khususnya calon peserta didik baru melalui jalur non akademik (spt:
SKTM & Jalur Prestasi);
11. Masih ditemukan diskriminasi oleh pihak sekolah terhadap peserta calon didik baru
yang berkebutuhan khusus;
12. Terbitnya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 berpotensi membatalkan seluruh
ketentutan yang ada di Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.
V. Usulan Perbaikan
Mempertimbangkan masih ditemukannya maladministrasi dalam pemantauan pelaksanaan
PPDB Tahun Ajaran 2017/2018, Ombudsman RI mengusulkan beberapa perbaikan demi
pelayanan publik yang lebih berkualitas. Adapun usulan perbaikan adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan dan menerbitkan aturan PPDB lebih awal untuk memberikan rentang
waktu yang cukup kepada Pemda dan Sekolah menyesuaikan dengan aturan baru;
2. Untuk memudahkan evaluasi dan penyeragaman aturan, maka PPDB dilaksanakan
dengan serentak secara nasional;
3. Demi pemerataan perlu penegasan kembali sistem zonasi tahun ajaran berikutnya
dengan membuat pedoman yang memuat indikator zonasi lebih rinci dengan
mempertimbangkan karakteristik wilayah tertentu;
4. Segera melakukan pemerataan fasilitas sekolah di seluruh wilayah dengan kualitas
sepadan yang terpusat di daerah tertentu;
5. Menindak tegas terhadap praktek jual beli kursi dan pungutan yang tidak resmi;
6. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan Kemenag dan Kemendagri dalam hal
pengawasan untuk menghindari maladministasi yang lebih meluas serta merugikan
masyarakat;
7. Mencegah perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu karena jabatan atau profesi;
8. Membatalkan penerimaan calon peserta didik baru yang melanggar aturan PPDB .
9. Membentuk aturan dalam proses verifikasi data terkait pendaftaran melalui jalur non
akademik agar mencegah adanya penyalahgunaan SKTM. Selain itu, pada jalur
-
afirmasi bagi keluarga yang kurang mampu dan menggunakan SKTM agar
diintegrasikan ke data KIP.
10. Dalam proses seleksi calon peserta didik baru jalur akademik, sebaiknya menggunakan
mekanisme ujian tertulis sedangkan ujian kompetensi untuk jalur non akademik melalui
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota.
-
TEMUAN PEMANTUAN & MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PPDB TAHUN
2017
JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia,
melakukan pemantauan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran
2017/2018, terutama di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan bentuk lain yang sederajat secara Nasional. Pemantauan dilakukan dalam rangka
menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini dirasa
perlu, mengingat PPDB merupakan pintu awal dimulainya proses pendidikan sebagai salah satu
bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
Dalam menciptakan penyelenggaraan PPDB yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa
diskriminasi sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain
yang Sederajat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menyusun
petunjuk teknis pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2017/2018. Namun demikian, dalam
pelaksanaannya masih terdapat berbagai potensi maladministrasi yang terjadi di hampir semua
daerah.
Disamping maladministrasi yang bersifat rutin yang ditemukan setiap tahun dalam pemantauan
PPDB oleh Ombudsman RI, juga maladministrasi yang berkaitan dengan keluarnya aturan baru
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Di antara penyebab maladministrasi disebabkan
karena aturan dan petunjuk teknis (Pergub/PerBup/PerWal/Juknis) tidak mengacu pada
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tersebut sehingga menghambat masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan publik yang baik.
Adapun hasil temuan Ombudsman RI selama proses pemantauan pelaksanaan PPDB antara lain:
1. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 diterbitkan pada bulan Mei 2017, rentang waktu
yang terlalu dekat dengan pelaksanaan PPDB sehingga menyebabkan daerah mengalami
kesulitan untuk menyesuaikan dengan tuntutan pada Permendikbud tersebut. Sedangkan
sebagian daerah sudah menerbitkan pergub/bup/wal atau juknis terlebih dahulu yang
mengakibatkan banyak satuan pendidikan (sekolah) mengalami kesulitan penyesuaian
sehingga terjadi maladministrasi;
2. Terbitnya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang terlalu dekat dengan waktu
pelaksanaan PPDB menyebabkan minimnya sosialisasi terkait perubahan Juknis PPDB
kepada masyarakat sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat;
3. Di beberapa daerah ditemukan Sistem online PPDB tidak beroperasi dengan baik (server
down) sehingga Sekolah merasa terganggu dalam memberikan jawaban kepada masyarakat
terkait permasalahan tersebut. Hal ini juga menyebabkan potensi penyimpangan sangat
tinggi karena menyimpang dari prinsip online itu sendiri yang bersifat terbuka, langsung
dan cepat;
4. Masih ditemukan maladministrasi jual beli kursi antara sekolah dengan orang tua murid;
-
5. Masih terjadi campur tangan para pejabat daerah dan orang-orang tertentu untuk
mempengaruhi dan/atau memaksa sekolah untuk menerima anak didik dari orang-orang
tertentu dengan melakukan maladministasi;
6. Sistem Zonasi yang menjadi Saran Ombudsman kepada Kemendikbud, Kemendagri dan
Kemenag pada tahun 2016 yang saat ini diterbitkan dalam Pasal 15, 16 dan 17
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tidak ada indikator yang jelas tentang jarak antara
sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik baru sebagai tolok ukur zonasi dengan
mempertimbangkan kondisi demografi dan geografi wilayah tersebut, menyebabkan
banyak kepala daerah dan sekolah mengalami kebingungan dalam menentukan batas
zonasi.
7. Ditemukan sekolah yang memiliki fasilitas yang baik (sekolah favorit) yang terpusat di
daerah tertentu, di kota atau pusat, sehingga menyulitkan penerapan zonasi.
8. Masih ditemukan adanya kesepakatan tidak tertulis dan/atau tertulis antara pihak sekolah
dengan instansi tertentu mengenai kuota khusus bagi calon peserta didik yang merupakan
anak dari pegawai instansi-instasi tertentu menyebabkan maladministrasi dan
ketidakadilan karena mengurangi jatah bagi yang berhak;
9. Masih ditemukan Sekolah memungut biaya administrasi pendaftaran dan uang bangunan;
10. Pihak sekolah lalai dalam memverifikasi data maupun kemampuan calon peserta didik
baru, khususnya calon peserta didik baru melalui jalur non akademik (spt: SKTM & Jalur
Prestasi);
11. Masih ditemukan diskriminasi oleh pihak sekolah terhadap peserta calon didik baru yang
berkebutuhan khusus;
12. Terbitnya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 berpotensi membatalkan seluruh ketentutan
yang ada di Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.
Mempertimbangkan temuan maladministrasi dalam pemantauan pelaksanaan PPDB Tahun
Ajaran 2017/2018, diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB di seluruh Indonesia
guna menjadi perbaikan dalam mempersiapkan pelaksanaan PPDB tahun ajaran berikutnya
sehingga maladministrasi yang sama dalam proses penyelenggaraan PPDB tidak terjadi secara
berulang setiap tahun. Beberapa langkah penting diusulkan di sini, agar Kemendikbud:
1. Merencanakan dan menerbitkan aturan PPDB lebih awal untuk memberikan rentang waktu
yang cukup kepada Pemda dan Sekolah menyesuaikan dengan aturan baru;
2. Untuk memudahkan evaluasi dan penyeragaman aturan, maka PPDB dilaksanakan dengan
serentak secara nasional;
3. Demi pemerataan perlu penegasan kembali sistem zonasi tahun ajaran berikutnya dengan
membuat pedoman yang memuat indikator zonasi lebih rinci dengan mempertimbangkan
karakteristik wilayah tertentu;
4. Segera melakukan pemerataan fasilitas sekolah di seluruh wilayah dengan kualitas sepadan
yang terpusat di daerah tertentu;
5. Menindak tegas terhadap praktek jual beli kursi dan pungutan yang tidak resmi;
6. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan Kemenag dan Kemendagri dalam hal
pengawasan untuk menghindari maladministasi yang lebih meluas serta merugikan
masyarakat;
7. Mencegah perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu karena jabatan atau profesi;
8. Membatalkan penerimaan calon peserta didik baru yang melanggar aturan PPDB .
Ombudsman RI
-
Hasil Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Provinsi DKI Jakarta Tahun Ajaran 2017/2018
I. Latar Belakang
Untuk pelaksanaan PPDB 2017-2018, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 17/2017. Permendikbud tersebut mengatur hampir keseluruhan aspek di
dalam pelaksanaan PPDB, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau
Bentuk Lain Yang Sederajat, mulai dari jumlah rombel hingga zonasi yag cukup rinci. Namun
Pemerintaah DKI telah mengeluarkan aturan rinci tentang PPDB berupa Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Prov. DKI Jakarta yang berubah-ubah hingga tiga kali dalam waktu berdekatan sehingga
membingungkan calon peserta didik baru. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI itu sendiri
dikeluarkan sebelum lahirnya Permendikbud tersebut dan tidak menyesuaikannya ketika
Permendikbud No 17/2017 tersebut lagi. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi calon peserta
didik baru baik tingkat SMP maupun SMA.
II. Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat pendidikan Sekolah
Menegah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat ialah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentu lain yang sederajat;
4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 498 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 373 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018.
III. Temuan Dalam pemantuan Ombudsman RI terhadap pelaksanaan PPDB 2017/2018 di DKI Jakarta
menemukan sbb.:
1. Berdasarkan pemantauan di lapangan terkait penyelenggaran PPDB di Provinsi DKI Jakarta:
a. Tidak efektifnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta mengenai petunjuk teknis PPDB yang berubah hingga 3 (tiga) kali, mengakibatkan peserta didik baru tidak mendapatkan kepastian dan keadilan untuk mendaftar;
b. Tidak kompetennya Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta dalam mengeluarkan Surat Keputusan terkait PPDB tahun 2017 yang terjadi hingga 3 (tiga) kali perubahan dalam
-
waktu berdekatan sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Tiga perubahan tersebut adalah: 1) Keputusan No. 373 Tahun 2017 diterbitkan tanggal 21 Maret 2017. 2) Keputusan No. 498 Tahun 2017 diterbitkan tanggal 28 April 2017 (Perubahan Pertama). 3) Keputusan No. 604 Tahun 2017 diterbitkan tanggal 29 Mei 2017 (Perubahan Kedua). 4) Keputusan No. 680 Tahun 2017 diterbitkan tanggal 16 Juni 2017 (Perubahan Ketiga).
c. Tidak kompetennya Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta dalam mengeluarkan keputusan terkait PPDB yang tidak sesuai dengan regulasi diatasnya, yakni Permendikbud 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Hal itu mengakibatkan hak calon peserta didik baru dilanggar hak-haknya dan diduga menyebabkan terjadinya manipulasi data peserta didik yang diterima;
d. Tidak adanya pengaturan secara jelas dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta terkait peralihan kuota inklusi dan prestasi ke kuota umum yang mengakibatkan ketidapastian bagi calon peserta untuk mendaftar;
e. Tidak terfasilitasinya calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang olahraga karena tidak tersedianya guru dan atau tenaga pendidik sehingga calon peserta didik tidak diterima oleh pihak sekolah mengakibatkan terlantarnya calon peserta didik yang memiliki potensi untuk mendapatkan bangku pendidikan yang layak;
f. Tidak efektifnya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dalam merespon laporan masyarakat terkait PPDB di Jakarta mengakibatkan pelayanan ketidakpastian layanan dalam memberikan respon terkait aduan dari orangtua calon peserta didik.
g. Tidak efektifyna tim verifikator dalam meeriksa dokumen persyaratan calon peserta didik kuota inklusi dan prestasi dengan dokumen yang sesuai aturan.
2. Berdasarkan telaah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:
a. Aturan mengenai jumlah peserta didik tiap kelas (rombongan belajar) dalam Keputusan No.
373 Tahun 2017 tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 17 Tahun 2017;
b. Perubahan jadwal pelaksanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran
2017/2018 yang berubah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Keputusan No. 498 Tahun 2017
diterbitkan tanggal 28 April 2017, Keputusan No. 604 Tahun 2017 dan Keputusan No. 680
Tahun 2017 diterbitkan tanggal 16 Juni 2017 berdampak pada terganggunya kesiapan calon
peserta didik baru untuk mendaftar;
c. Tidak adanya keterangan ataupun penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam
Keputusan No. 604 Tahun 2017 pada poin 6c tentang jalur prestasi lainnya yang memiliki
kuota maksimum sebanyak 25% dari prosentase 5% dalam PPDB Jalur Prestasi.
IV. Analisa
1. Berdasarkan pemantauan di lapangan terkait penyelenggaran PPDB di Provinsi DKI Jakarta, yang dilakukan oleh Ombudsman RI yaitu: a. Minimnya sosialisasi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru mengingkari asas keterjangkauan dan kemudahan bagi
masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi terkait hal tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa penyelenggara tidak memberikan pelayanan yang baik di bidang
pendidikan sebagaimana asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
-
b. Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hingga 3 (tiga) kali
terkait Penerimaan Peserta Didik Baru mengakibatkan bahwa Dinas Pendidikan lalai dalam
memberikan kepastian hukum dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Tidak adanya pengaturan yang jelas terkait peralihan kuota inklusi dan prestasi ke kuota
umum berimplikasi pada ketidakpastian informasi penerimaan calon peserta didik dalam
pelaksanaan PPDB. Selain itu, hal ini turut berpotensi mengakibatkan adanya tindakan kolusi
dan nepotisme dalam proses pemberian pelayanan di sektor pendidikan kepada masyarakat;
d. Gubernur DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pengabaian hukum
dalam mengakomodasi aturan terkait PPDB dengan merujuk pada Peraturan Menteri
Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 terbit pada tanggal 5 Mei 2017. Hal ini melihat dari
Peraturan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur terkait PPDB dengan berdasar pada
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2015 tentang PPDB dan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan terkait Petunjuk Teknis PPDB yang terjadi tiga kali perubahan.
Dengan demikian, terjadi penyimpangan aturan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang
memberikan dampak psikologis dan merugikan bagi orang tua serta peserta didik untuk
mengakses pelayanan PPDB dengan baik karena terjadi perubahan petunjuk teknis yang
relatif singkat sehingga peserta PPDB tidak siap mengantisipasi perubahan petunjuk teknis
yang dimaksud;
e. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan mekanisme penanganan
pengaduan melalui berbagai sarana prasarana yang tersedia. Namun, dalam kenyataannya
belum berjalan secara maksimal, terbukti masih terdapat laporan pengaduan masyarakat
yang disampaikan kepada Ombudsman RI;
2. Berdasarkan telaah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta a. Terdapatnya ketidaksesuaian Petunjuk teknis PPDB di Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 terkait jumlah rombongan
belajar. Hal ini dikarenakan petunjuk teknis PPDB diterbitkan terlebih dahulu pada bulan
Maret 2017 disertai perubahannya, sedangkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 diterbitkan
pada bulan Mei 2017.
Berikut tabel daya tampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis
PPDB dan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB:
Jenjang Pendidikan Kepdis No. 373/2017 Permendikbud No. 17/2017
TK Maks 20 peserta -
SD Maks 32 peserta Min 20 peserta dan Maks 28 peserta
SMP Maks 36 peserta Min 20 peserta dan Maks 32 peserta
SMA Maks 36 peserta Min 20 peserta dan Maks 36 peserta
SMK Maks 36 peserta Min 15 peserta dan Maks 36 peserta
TKLB Maks 5 peserta -
SDLB Maks 5 peserta Maks 5 peserta
SMPLB Maks 8 peserta Maks 8 peserta
SMALB Maks 8 peserta Maks 8 peserta
Pendidikan Inklusif Maks 2 peserta -
-
b. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Tahun
Pelajaran 2017/2018 yang berubah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Keputusan No. 498 Tahun
2017 diterbitkan tanggal 28 April 2017, Keputusan No. 604 Tahun 2017 dan Keputusan No.
680 Tahun 2017 diterbitkan tanggal 16 Juni 2017 berdampak pada terganggunya kesiapan
calon peserta didik baru untuk mendaftar.Bentuk perubahan jadwal sebagaimana termuat
berikut:
Perbedaan Jadwal Pelaksanaan PPDB Jalur Umum Sekolah Dasar
No. Kegiatan Keputusan Nomor 373 Tahun 2017
Keputusan Nomor 498 Tahun 2017
Keputusan Nomor 604 Tahun 2017
Keputusan Nomor 680 Tahun 2017
1. Pendaftaran 15 – 17 Juni 2017 5 – 7 Juni 2017 5 – 7 Juni 2017
2. Verifikasi Berkas Persyaratan
15 – 17 Juni 2017 5 – 7 Juni 2017 5 – 7 Juni 2017
3. Proses Seleksi 15 – 17 Juni 2017 5 – 7 Juni 2017 5 – 7 Juni 2017
4. Pengumuman 17 Juni 2017 7 Juni 2017 7 Juni 2017
5. Lapor Diri 19 – 20 Juni 2017 8 – 9 Jun 2017 8 – 9 Jun 2017
Pebedaan Jadwal Pelaksanaan PPDB Jalur Lokal Sekolah Dasar
No. Kegiatan Keputusan Nomor 373 Tahun 2017
Keputusan Nomor 498 Tahun 2017
Keputusan Nomor 604 Tahun 2017
Keputusan Nomor 680 Tahun 2017
1. Pendaftaran 21 - 23 Juni 2017 12 - 14 Juni 2017 12 - 14 Juni 2017
2. Verifikasi Berkas Persyaratan
21 - 23 Juni 2017 12 - 14 Juni 2017 12 - 14 Juni 2017
3. Proses Seleksi 21 - 23 Juni 2017 12 - 14 Juni 2017 12 - 14 Juni 2017
4. Pengumuman 23 Juni 2017 14 Juni 2017 14 Juni 2017
5. Lapor Diri 3 - 4 Juli 2017 15 – 16 Jun 2017 15 – 16 Jun 2017
6. Pengumuman Tempat Kosong
4 Juli 2017 16 Juni 2017 16 Juni 2017
Perbedaan Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Ketiga Sekolah Dasar
No. Kegiatan Keputusan Nomor 373 Tahun 2017
Keputusan Nomor 498 Tahun 2017
Keputusan Nomor 604 Tahun 2017
Keputusan Nomor 680 Tahun 2017
1. Pendaftaran 5 – 6 Juli 2017 21 – 23 Juni 2017 20 – 22 Juni 2017
2. Verifikasi Berkas Persyaratan
5 – 6 Juli 2017 21 – 23 Juni 2017 20 – 22 Juni 2017
3. Proses Seleksi 5 – 6 Juli 2017 21 – 23 Juni 2017 20 – 22 Juni 2017 4. Pengumuman 6 Juli 2017 23 Juni 2017 22 Juni 2017
5. Lapor Diri 7 Juli 2017 3 - 4 Juli 2017 3 - 4 Juli 2017
Perbedaan Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Umum SMK
No. Kegiatan Keputusan Nomor 373 Tahun 2017
Keputusan Nomor 498 Tahun 2017
Keputusan Nomor 604 Tahun 2017
Keputusan Nomor 680 Tahun 2017
1. Pendaftaran 21 – 23 Juni 2017 21 - 22 Juni 2017
2. Verifikasi Berkas Persyaratan
21 – 23 Juni 2017 21 - 22 Juni 2017
3. Proses Seleksi 21 – 23 Juni 2017 21 - 22 Juni 2017 4. Pengumuman 23 Juni 2017 22 Juni 2017
5. Lapor Diri 3 - 4 Juli 2017 3 - 4 Juli 2017
6. Pengumuman Tempat Kosong
4 Juli 2017 4 Juli 2017
Perbedaan Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal SMP dan SMA
-
No. Kegiatan Keputusan Nomor 373 Tahun 2017
Keputusan Nomor 498 Tahun 2017
Keputusan Nomor 604 Tahun 2017
Keputusan Nomor 680 Tahun 2017
1. Pendaftaran 21-23 Juni 2017 21 – 23 Juni 2017 20 - 22 Juni 2017
2. Verifikasi Berkas Persyaratan
21-23 Juni 2017 21 – 23 Juni 2017 20 - 22 Juni 2017
3. Proses Seleksi 21-23 Juni 2017 21 – 23 Juni 2017 20 - 22 Juni 2017 4. Pengumuman 23 Juni 2017 23 Juni 2017 22 Juni 2017
5. Lapor Diri 3-4 Juli 2017 3 - 4 Juli 2017 3 - 4 Juli 2017
6. Pengumuman Tempat Kosong
4 Juli 2017 4 Juli 2017 4 Juli 2017
Perbedaan Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Ketiga Jalur Lokal SMP, SMA, dan SMK
No. Kegiatan Keputusan Nomor 373 Tahun 2017
Keputusan Nomor 498 Tahun 2017
Keputusan Nomor 604 Tahun 2017
Keputusan Nomor 680 Tahun 2017
1. Pendaftaran 5 - 6 Juli 2017 5 - 6 Juli 2017
2. Verifikasi Berkas Persyaratan
5 - 6 Juli 2017 5 - 6 Juli 2017
3. Proses Seleksi 5 - 6 Juli 2017 5 - 6 Juli 2017
4. Pengumuman 6 Juli 2017 6 Juli 2017
5. Lapor Diri 7 Juli 2017 7 Juli 2017
Jadwal Pelaksanaan PPDB Tahap Ketiga Jalur Prestasi SMP, SMA, dan SMK
No. Kegiatan Keputusan Nomor 604 Tahun 2017 Keputusan Nomor 680 Tahun 2017
1. Pendaftaran 22 – 24 dan 26 Mei 2017 29 – 31 Mei dan 2 Juni 2017
4. Pengumuman 2 Juni 2017
5. Lapor Diri 5 Juli 2017
c. Tidak adanya keterangan ataupun penjelasan lebih lanjut tentang jalur prestasi lainnya yang
memiliki kuota maksimum sebanyak 25% dari prosentase 5% dalam PPDB Jalur Prestasi yang
termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta No. 604 Tahun 2017
poin 6c. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan DKI
Jakarta tekait PPDB Jalur Prestasi tidak berdasarkan asas objektif, akuntabel, transparan,
tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan memperhatikan terhadap kemampuan peserta didik
seperti yang tertera dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 17
Tahun 2017.
V. Saran Dengan temuan dan analisa di atas, Ombudsman RI memberikan saran kepada Pemerintah DKI
sebagai berikut:
1. Melakukan pembaharuan regulasi terkait PPDB baik Peraturan Gubernur dan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada ketentuan perundang-
undangan di atasnya;
2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terkait perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebanyak 3
(tiga) kali dalam waktu singkat yang merugikan peserta didik;
3. Selain menambah rombongan belajar atau daya tampung dengan memperhatikan jumlah
lulusan peserta didik tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) untuk memasuki tingkat
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Lulusan tingkat pendidikan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) untuk memasuki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas
-
(SMA) sederajat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan memberikan kemudahan
kepada sekolah swasta untuk menampung dan menerima siswa yang tidak dapat diterima
pada sekolah negeri walaupun berdasarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 khususnya
terkait zonasi mereka berhak bersekolah pada zonasi yang terjangkau dari tempat
tinggalnya;
4. Menyediakan guru atau tenaga pendidik bagi siswa yang memiliki prestasi non akademik di
sekolah agar ketersediaan guru atau tenaga pendidik tersebut tercukupi sehingga dapat
memberikan peluang untuk diterimanya calon peserta didik baru;
5. Melakukan evaluasi dan perbaikan terkait pengalihan kuota prestasi dan inklusi ke kuota
umum dengan parameter atau tolok ukur yang lebih jelas sehingga memberikan kemudahan
kepada peserta didik untuk dapat mengakses PPDB jalur dimaksud sesuai persyaratan yang
telah ditentukan;
6. Melakukan evaluasi dan perbaikan terkait penanganan pengaduan dengan menyiapkan
petugas khusus yang profesional untuk melayani unit pengaduan penyelenggaraan PPDB di
Provinsi DKI Jakarta;
7. Melakukan evaluasi dan perbaikan terkait pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2017;
8. Melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan sosialisasi terkait aturan agar tidak tejadi
perubahan yang berulang-ulang dalam waktu yang berdekatan;
9. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data peserta yang lulus maupun yang tidak lulus di
tingkat pendidikan SMP dan SMA sederajat di Provinsi DKI Jakarta akibat dampak adanya
perubahan hingga 3 (tiga) kali Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai
bahan evaluasi dan perbaikan.
-
PERAN OMBUDSMAN RI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA
PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MELAKUKAN
PENCEGAHAN MALADMINISTRASI
( Study Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
di Ombudsman RI )
Hasil Wawancara Peneliti
Pewawancara Responden
Sebelumnya sudah diskusi tentang topik yang
peneliti angkat dengan bang James, bang
James merupakan salah satu anggota
Ombudsman RI yang menjadi koordinasi di
Tim 7. Dimana persoalan pendidikan (PPDB)
di tindak anjuti oleh tim 7 bidang sosial dan
budaya( 14 Februari 2018)
Mengapa Ombudsman dapat melakukan
pemantauan PPDB ?
Mengapa ombudsman dapat
melakukan pemantauan dalam PPDB“secara
umumnya Ombudsman melakukan
pencegahan maladministrasi pada saat
pelaksanaan PPDB itu, kenapa kita
melakukan itu karena itu tadi, kita
memperhatikan maksud dan tujuan dari
Undang-Undang Ombudsman.
Pengertian dari maladminitrasi kita
sebagai peneliti pasti melakukan sebuah
hipotesa dugaan dugaan awal kita, dugaan
maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB,
maladministrasinya maladministrasi yang
seperti apa gitu? Maladministrasi itu terbagi
bagi, maladministrasi dalam segi pengertian
undang-undang ada penyalahgunaan
kewenangan dalam hal pelaksanaan
-
pelayanan publik. Dan disisi lain
maladministrasi dari PO, kalau kamu buka di
website itu ada PO26 tahun 2016 itu ada
kategori dalam maladministrasi.
Lalu bagaimana kinerja atau cara pencegahan
maladministrasi yang dilakukan
Ombudsman?
Kita akan melihat posisi pencegahan kita,
kita akan mengambil peranan bagaimana
supaya mencegah tidak terjadinya
maladministrasi dalam penyelenggara PPDB
ini. Lalu yang ke 2 dari sisi ini kita akan
menelaah peraturan- peraturan lain yang
mengatur tentang PPDB ini, nah? setelah kita
baca, kita telaah, kita analisis, kita menduga
itu tadi, ada dugaan awal kita ini akan
menjadi peluang maladministrasi dan kita
mencari dasar hukumnya. Misalnya dalam
aturan itu adalah tentang batasan kuota, kuota
yang diterimanya setiap sekolah, baik daerah
ataupun di kota itu. Nah, disamping itu juga
eeee ada penilaian-penilaian yang dipakai
dalam PO itu untuk melakukan PPDB itu
misalnya jalur prestasi, eeee itu yang kami
pikir perlu eeeee agak terjadi kecurangannya,
kita akan menduga ada kecurangan itu, itu
adalah dugaan awal kita, ini akan terjadi
dalam hal maladministrasi kecurangan kuota
siswa, nah kita berangkat dari situ, kalau
berbicara dari latar belakang.
Objek permasalahanya adalah terkait
dengan PPDB ini nih,eegghhem. Nah objek
kita adalah PPDB, eee sory kita ulang,
kenapa muncul Ombudsman dalam hal
-
PPDB ini, pertma kita berbicara dari hal
maladministrasi itu, ke 2 kita sudah menduga
nih, ada dugaan kita peraturan yang terkait
mengatur tentang PPDB ini ada terjadi
permasalahan dalam sisi regulasinya. Dan
begitu juga dengan ketika peraturan ini
mengatur tentang PPDB, peraturan ini
diimplementasikan atau dilaksanakan tidak
tepat, tidak sesuai dengan peraturan yang di
atur. Sehingga kita mengatakan adalah ada
peraturan yang mengatur tentang PPDB yang
bermasalah dari segi sisi regulasinya ada dari
sisi pelaksanaan peraturan ini yang berjalan
tidak efektif. Sehingga ini yang kita katakan
terjadi maladministrasi dalam hal
penyelenggaraan PPDB, dugaan awal kita.
Naah eeehhmm, kenapa kita bisa langsung
mengatakan ada peraturan yang terkait
bermasalah, dalam hal pelaksanaan ini juga
eee berjalan tidak baik. Kalau bisa
pelaksanaan, kalau bisa kita sudah diskusi
untuk pemantauan ini untuk di lapangan, tapi
pada saat pra, pra pelaksanaan kita khususnya
disini, posisi analisis menganalisa tentang
peraturan peraturan PPDB ini, apa dengan
peraturan ini eggghhhheem yang mengatur
tentang PPDB terjadi maladministrasi di luar
dugaan kita, naah di dalam permendikbud
2017 itu ada peraturan tertentu eee yang
mengatur secara teknis bagaimana
pelaksanaan PPDB yang di duga duga akan
terjadinya maladministrasi.. naaaah sebelum
kita lebih dalam lagi tentang permendikbud
-
ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu
tentang apa sih maladministrasi itu, naaah
maladministrasi itu kan ada eeeggghhhh ada
berbagai macam: ada sisi penyalahgunaan
kewenanganya, ada dari sisi prosedurnya, ada
dari sisi tidak kompetenya (kopetensi dari
petugas itu), dan ada dari sisi penundaan
berlarut. Naaah ketika kita sudah terbiasa
nihh dan mencari bagian poin-poin penting
yang kita pakai untuk melihat apakah tejadi
maladministrasi atau tidak pada saat
pelaksanaan PPDB.
Bagaimana peran Ombudsman dalam
pelaksanaan PPDB ini ?
Berbicara Peran kita melihat dari segi
ini tadi aturan –aturan permendikbud ini,
permendikbud yang mengatur tentang tata
cara pelaksanaan PPDB, tapi kita juga tidak
berhenti sampai sini, kita cari tahu apasih
dasarnya sih sehingga si permendikbud itu
bisa muncul. Eeeehhheeemmm apakah ada
korelasi, misalnya kemendikbud pasti dia ada
Undang-undangnya, dari segi melihat hirarki
perundang-undangan ada peraturan yang
mengatur tentang lembaganya, dia akan
mengacu pada undang-undangnya. Dan disini
kita berbicara pra, pertama jadi di pra
pelaksanaan itu kita dilihat dari segi analisa
terkait yang melihat terjadi dugaan
maladministrasi ke 2 sebagai maksud dan
tujuan kita Ombudsman adalah untuk
melakukan pencegahan itu dan ke 3
berdasarkan laporan yang masuk ke kita
tahun lalu gitu, jadi latar belakangnya adalah
adanya laporan masyarakat yang masuk ke
-
Ombudsman terkait adanya dugaan
maladministrasi dalam PPDB yang ke 2
adalah sebagai maksud dan tujuan
Ombudsman untuk melakukan pencegahan
maladministrasi peraturan PPDB. yang ke 3
menganalisa aturan terkait PPDB yang di
duga terjadinya maladministrasi.
Berarti setelah Ombudsman mengetahui pra
dan lain sebagainya, saat adanya
pelaksanaan, Ombudsman akan langsung
memantau ?
Iya jadi dia namanya pra pelaksanaan
atau perencanaan awal. Di perencanaan awal
ini dilakukannya analisa, dan pasti kita akan
membuat sebuah TOR (Term Of Reference)
dulu, TOR yang menjadi dasar pemantauan
itu, dan selanjutnya masuk ke pelaksanaanya
di lapangan yaitu pemantauan. Naah baru kita
evaluasi atau buat laporan, ini sudah
berbicara hasil.
Okee,, mas gini dari pra pelaksanaan apakah
langsung masuk ke tim yang bersangkutan
dengan PPDB atau apakah masuk ke tim
PVL dulu ?
Jadi gini berarti kita berbicara pada
sisi sitem pelaksanaan tugas dari
Ombudsman, Ombudsman itu berarti harus
menjelaskan dulu kelembagaan Obudsman
disini. Ombudsman itu dibagi menjadi 9
pimpinan, 9 pimpinan ini baru di bagi bagi.
Seperti tim 1. Adalah penegakan hukum ,
tim 2 yaitu seperti keadilan, pajak. Tim 3
bidang perijinan, nahhhhh kita berada di tim
7 bidang sosial dan kebudayaan, dan
memfokuskan diwilayah pendidkan. Jadi kita
sebagai sususnan tim ini di Ombudsman kita
mempunyai suatu kebiasaaan yaitu kita tidak
hanya menerima laporan tetapi melakukan
pencegahan maladministrasinya. Tim 7
melakukan inisiatif dan melakukan
pencegahan maladministrasi pada
-
pelaksanaan PPDB itu. Apakah ketika
melakukan pemantauan PPDB ini
berdasarkan laporan masyarakat ? iya bener ,
tetapi tidak hanya dari laporan masyarakat ini
kita melakukan pemantauan PPDB seluruh
Indonesia, tetapi kita mengambil peranan kita
didalam Undang-Undang Ombudsman yaitu
melakukan pencegahan maladministrasi
sebagai bentuk pencegahan ini dan melihat
laporan yang banyak itu tentang PPDB.
Setelah mengetahui adanya maladministrasi,
apakah anggota Ombudsman masuk kedalam
peran masyarakat atau masyarakat
mendatangi kantor Ombudsman untuk
melapor?
Yuuup itu berkaitan dengan ini,
apakah Ombudsman itu yang akan masuk ke
lapangan itu tanpa dasar dari laporan
masyarakat atau masyarakat melaporkan ke
Ombudsman dulu baru Ombudsman turun ke
lapangan.
Apakah masyarakat bercerita terlebih dahulu Nahhh itu dia, yang pertama
berdasarkan laporan masyarakat yang masuk
ke Ombudsman dan kita trending ternyata
eeee ternyata laporan PPDB sangat banyak
gitu, dan kita memandang itu sangat sensitif.
Yang ke2 karena itu merupakan isu strategis,
isu strategis karena pendidikan merupakan
pelayanan dasar yang merupakan hak dasar
yang harus di terima setiap warga Indonesia
untuk mendapatkan pendidikan, sebagaiman
dalam pasal Undang-Undang Dasar setiap
orang harus menerima pendidikan yang
layak. Laaa untuk mendapatkan pendidikan
yang layak kan mengalami proses PPDB ini
ni. Laaa disamping itu juga kita melihat
-
menduga-duga dulu nih dari aturan terkai
yang mengatur tentang PPDB ini ada enggak
dugagaan-dugaan yang terjadi
maladministrasi ini. Naah itu yang berada
diposisi kita, perencanaan awal kenapa kita
melakukan pemantauan.
Laaa makanya dari beberapa yang
tadi disebutkan seperti laporan masyarakat,
isu strategis, PPDB merupakan pelayanan
dasar, diduga menjadi nya maladministrasi.
Maka kita melakukan itu tadi tu, Pasal 7
Ombudsman melakukan Investigasi atas
prakarsa sendiri, yang dilakukan oleh tim 7
yang merupakan tanggung jawab dibidang
pendidikan.
Apakah ada jangka waktu yang di tetapkan
oleh Ombudsman, dalam pra pelaksanaan,
pemantaua sampai keluarnya rekomendasi ?
Biasanya kan PPDB berlangsung
setelah UN dilaksanakan, kita sudah
melakukan persiapan. Naah kita belom
melakukan tanggalnya secara pasti. Kita
sudah merencanakan dari awal ketika UN itu
sudah selesai kita sudah berada di pra nya.
Pada sisi waktu kan itu tergantung
pemerintah, kapan pemerintah akan
melaksanakan UN.
Apakah dalam pelaksanaan pemantauan
Ombudsman harus menyurati atau
melaporkan ke pihak terkait seperti
Kemedagri dan Kemendikbud ?
Ohh enggak, kita menggunakan itu
tadi di pasal 7 ayat D yang dimana kita
melakukan investigasi atas prakarsa kita
sendiri, yang dimana ini adalah inisiatif kita
sebagai bentuk kehadiran Omudsman untuk
mencegah terjadinya maladministrasi. Naaah
dimana pemantauan ini dilakukan oleh
Ombudsman saja dan di 34 provinsi yang
berada diseluruh Indonesia. Yang mana apa
-
Oke berarti tidak usah ya bang?
tujuan kita adalah ketika kita menemukan
adanya maladministrasi hasil nya yang akan
kita berikan ke Kemendikbud untuk menjadi
saran perbaikan, itu kedepannya agar supaya
tidak terjadi hal serupa dilapangan. Jadi
sebenarnya kalau dari segi lapangan, apakah
kita izin dulu ke kemendikbud, karena
Ombudsman adalah lembaga pengawas,
pengawas kepada penyelenggara-
penyelenggara itu.
Jadi gini dek kalau ditanya apakah
Ombudsman minta izin dulu ke pihak terkait,
enggak, karena Ombudsman dalam UU
adalah sebagai pengawas lembaga negara,
ke2. Dilakukan atas investigasi sendiri, atas
prakarsa sendiri dan inisiatif Ombudsman
untuk melakukan pemantauan ini.
Untuk Ombudsman Pusat melakukan
pemantauannya dimana aja ?
Kalau jakarta di wilayah Jakarta
Pusat, Jakarta Timur sama di Jakarta Barat
dan Jakarta Selatan kecuali pulau seribu,
Dalam waktu berapa lama ? Itu kita melakukan pemantauan, itu
dari awal atau hanya pemantauannya?
Dari awal sampai mengeluarkan hasil
rekomendasi atau saran ?
Kalau dari awal sampai akhir itu
sekitar 3 bulan.
Itu cara pemantauannya gimana bang? Kita kan tadi sudah berbicara tentang
pra pelaksanaan awal itu adalah analisis
pertauran Kemendikbud tentang teknis
bagaimana proses PPDB. ketik tiba pada
pelaksanaan dilapangan pemantauan yang
dilakukan Ombudsman pusat dan perwakilan,
kita membuat indikator apa yang harus
diperhatikan pada saat pemantauan itu,
naaah indikator itu kita turunkan dari hal-hal
-
teknis yang ada di permendikbud ini. Naah
kita hanya mengacu pada indikator itu. Kita
menduga terjadinya pelaksanaan PPDB itu,
PPDB itu akan melihat dari segi peraturan,
pelaksanaan. Kita menduga akan terjadi
maladministrasi pada pertaurannya, ada
dugaan awal kita tadi di analisa tadi bahwa
peraturan PPDB akan terjadi
maladministrasi. Pada saat pelaksanaan
aturan ini yang sudah dibuat tidak terlaksana
dengan baik, atau tidak berjalan dengan baik.
Pelaksanaan yang mengatur atau informasi
tentang PPDB yang tidak baik, maka kita
alan turunkan. Apa poin-poin penting yang
harus diperhatikan oleh penyelenggra
pelaksanaan PPDB, itu kan sudah ada di
permendikbud itu tadi tu, kita turunkan
indikator tadi untuk menjadi pegangan acuan
oleh tim pemantau di lapangan untuk melihat
pada saat pelaksanaan PPDB itu, apakah
sudah sesuai atau tidak. Seperti contoh
bahwa tingkat kuota SMA adalah 4 rombel
misalnya, 1 rombel ada 30 siswa misalnya itu
ketemu indikatornya tingkat rombel di SMA ,
tapi ternyata pada saat tim pemnatau
menemukan saat melakukan wawancara di
sekolah kepada kepala sekolah “pak / bu
kalian melakukan atau merekrud dalam
PPDB berapa siswa untuk berapa rombel,
saaat mereka jawab 5 rombel, kita jawab
kenapa 5 rombel di peraturan ada 4 rombel.
Nah berapa siswa perombel misalnya di
jawab 40 siswa” berarti hal tersebut
-
merupakan melanggar peraturan, laa hal itu
sudah berbicara pada pelaksanaan PPDB itu.
Indikator itu lakukan untuk pegangan.
Dalam PPDB ada peraturan tentang SKTM,
saat ada manipulasi surat SKTM, apakah RT/
RW akan terkait/
Itu pasti, tapi kan gini, ada kategori
kategori orang tidak mampu, orang
berprestasi, jakar rumah dengan sekolah,
penilaian ini di gunakan untuk menjadi syarat
seseorang masuk ke sekolah tersebut. Kita
melakukan pengecekan untuk di wilayah ini
sekolah ini ada berapa banyak yang tidak
mampu, ada berapa banyak siswa yang
berprestasi. Dengan cara apa kita membuat
itu ya dengan indikator yang sudah di buat.
Indikator itu sama seperti pertanyaan.
Sebelum melaksanakan pemantauan pihak
sekolah sudah berkordinasi belum kepada
RT/RW atau kecamatan, berapa siswa yang
tidak mampu ini, dan untuk prestasi kita
melihat dari pendidikan sebelumnya. Dan
berapa siswa yang dekat di sekolahnya.
Salah satu saran Ombudsman itu apa ? Sistem zonasi merupakan salah 1
saran Ombudsman karena dalam
Permendikbud sistem zonasi belum jelas di
atur, karena setiap daerah itu berbeda-beda
mengalami tentang zonasi. Sedangkan
permendikbud tidak menjelaskan zonasi yang
seperti apa ? itu yang menjadi masalah di
aturan ini ni, padahal kita menduga dari awal
bahwa ada masalah ni di peraturan ini,
ternyata menguatkan pada saat pelaksanaan
terjadinya maladministrasi.
Bagaiman proses selanjutnya setelah
melakukan pemantauan?
Saat kita sudah melakukan
pemantauan data-data yang didapatkan kita
-
melakukan pengumpulan data yang sudah di
lakukan oleh 34 Ombudsman. Dari data
pemantauan yang sudah dilakukan kita akan
susun menjadi sebuah laporan, dan laporn
tersebut akan menjadi sebuah saran untuk
kemendikbud bahwa kita menemukan
terjadinya maladministrasi ini dan kita
memberikna saran perbaikan.
Sebelum masuk ke Kemendikbud
setelah data kita olah dan mengeluarkan
berupa rekomendasi atau saran , hal itu akan
dirapatkan namanya rapat pleno, rapat pleno
itu adalah suatu sikap atau keputusan yang
akan di ambil ketika kita akan mengeluarkan
suatu prodak atau hasil investigasidalam
pantauan yang dilakukan oleh tim.
No. Pewawancara Responden
1. Denischa Lukman Dicky Sanjaya, 29 tahun
Apakah anda tahu tentang sistem
zonasi di dalam PPDB, yang
baru di lakukan dalam 2 tahun
ini ?
Iya tau.
Lalu apakah anda setuju dengan
adanya sistem zonasi ?
Sangat setuju
Alasanya andan menyetujui ? Supaya tidak adanya kesenjangan dan deskriminasi
dalam tiap sekolah saat penerimaan siswa baru
Apakah anda tahu tentang
Ombudsman RI
Tahu, setau saya Ombudsman itu kan lembaga
negara yang mandiri dan fungsinya memantau
serta merespon keluhan publik lalu mencari
solusinya.
Lalu bagaimana menurut mz Berperan sangat penting ca dalam kontribusi untuk
-
anda peran Ombudsman dalam
mengawasi pelaksanaan PPDB
itu ?
negara Indonesia khususnya dibidang pendidikan
yang saat ini sedang mengadakan program zonasi
itu akan mempengaruhi terhadap pemerataan
pendidikan.
2. Denischa Pak. Andreas Agus Yasmanto
Apakah bapak tahu bagaimana
sistem zonasi yang sekarang ini
di implementasikan di dalam
PPDB ?
Zonasi itu pengaturan penerimaan siswa murid
sekolah, harus ada di wilayah itu, harus ada
domisili orang tua nya itu. Misalnya di kabupaten
yaudah dia harus sekolah di kabupaten itu tidak
boleh di kabupaten lain atau tidak berada
diwilayhnya dia sendiri.
Menurut bapak bagaimana
dampak zonasi itu bagi
masyarakat ?
Dampaknya kelebihan e itu tidak ada sekolah
favorit yang dituju, dan adanya pemerataan siswa.
Jadi guru itu dapat mendidik anak pinter, anak
bodoh di daerahnya.
Kekurangannya tidak bisa memilih, jadi nim
berapa pun bisa diterima, la kalau kekurangan
murid, ya harus di terima karena memang adanya
segitu siswa dalam wilayah itu.
Apakah anda tahu lembaga
Ombudsman ?
Tahu, lembaga pengawas pelayanan publik kan ya
Menurut bapak sendiri
bagaimana peran Ombudsman
dalam pengawasn pelaksanaan
PPDB ?
Iya berperan penting juga karena itu kan dapat
menjadikan suatu acuan untuk perbaikan aturan ke
depannya, agar masyarakat dapat menemrima
pelayanan publik yang lebih baik, dan biar
pemerintah tahu apa yang terjadi di masyarakat
permasalahan-permasalahan yang muncul itu
seperti apa.
3. Denischa Yudha Manggala
Apakah mas yudha tahu sistem
zonasi yang diberlakukan di
PPDB sekarang ini ?
Iya tau
Lalu dengan adanya sistem Ada baiknya, ada buruknya. Kalau baiknya
-
zonasi itu menurut mas yudha
sendiri bagaimana, anda sebagai
guru
penyebaran siswa yang pintar tidak lagi di sekolah
favorit, tetapi lebih merata ke semua sekolah,
dampaknya sekolah yang dulu tidak difavoritkan
harus berupaya meningkatkan kualitas sekolahnya.
Buruknya, siswa yang memiliki nilai rendah
kesusahan mencari sekolah, karena sekolah
mengambil terlebih dahulu siswa yang nilainya
baik. Itu aja
Oke terimakasih mas atas
jawabanya.PPDB itu kan
merupkan salah satu pelayanan
publik dalam bidang pendidikan,
apakah anda tahu tentang
Ombudsman sebagai lembaga
pengawas pelayanan publik,
disini Ombudsman mengawasi
pelaksanaan PPDB, menurut
anda sendiri peran Ombudsman
dalam pemantauan PPDB ini
bagaimana?
Iya tau. Peran nya Ombudsman juga disini di
perlukan masyarakat sendiri dan sangat membantu
masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik,
hanya saja belum meratanya kinerja Ombudsman
di beberapa daerah.
-
Gambar 1 proses analisis haasil pengawasan dan
proses wawancara.
Gambar 2 proses mediasi hasil pengawasan PPDB.
.
Gambar 3 serah terima hasil pengawasan Ombudsman RI
ke Kemendikbud.