Peran MUI Isi
-
Upload
ramout-atma-wijaya -
Category
Documents
-
view
227 -
download
0
Transcript of Peran MUI Isi
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
1/29
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 M. Islam
mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Proses
islamisasi yang terjadi melalui beragam saluran, yaitu saluran perdagangan,
saluran pernikahan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan
politik, menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga suatu waktu, Islam berhasil
menggeser agama dan aliran kepercayaan yang sudah lebih dulu menghuni
bumi nusantara.
Pergeseran ini sangat bisa dirasakan karena pada akhirnya, paling
tidak hingga saat ini, Islam menjadi agama yang dianut mayoritas penduduk
Indonesia. erhitung hampir !"# dari penduduk Indonesia menyatakan Islam
sebagai agama mereka. $ebuah kondisi yang mengantarkan Indonesia kepada
predikat negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Populasi yang besar dari umat Islam Indonesia tersebut tidak
berbanding lurus dengan kualitas keberagamaan mereka. Hal terjadi karena
perbedaan pengetahuan umat Islam terhadap Islam itu sendiri. %ntuk itu,
keberadaan ulama di tengah-tengah umat menjadi sebuah kebutuhan dan
keharusan yang tidak dapat dielakkan.
Pemerintah Indonesia menyadari kondisi ini. &esadaran tersebut
membawa pemerintah untuk menginisiasi dan mendukung adanya sebuah
organisasi yang mewadahi peran penting ulama. $elain pemerintah juga
1
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
2/29
2
membutuhkan dukungan ulama, yang notabene menjadi panutan umat, dalam
menjalankan program-program pemerintahan, terutama sekali yang
berhubungan dengan Islam dan muslim sebagai penduduk mayoritas di
Indonesia.
'erdirilah Majelis %lama Indonesia (M%I) untuk mengakomodir
kebutuhan tersebut. *ikal bakal M%I muncul pada masa pemerintahan orde
lama $oekarno. +amun, secara resmi baru berdiri di era orde baru $oeharto
dengan wujud yang ada sampai saat ini. alam M%I, berkumpul para alim
dengan tugas pokok membimbing kehidupan umat Islam sesuai dengan ajaran
agamanya.
B. Rumusan Masalah
atar belakang di atas menuntun kepada rumusan masalah berikut
1. 'agaimana kiprah M%I dalam membangun peradaban Islam di Indonesia/
C. Tujuan Penulisan Makalah
ujuan penulisan makalah yang disarikan dari rumusan masalah di
atas adalah
1. &iprah M%I dalam membangun peradaban Islam di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Berdirinya MUI
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
3/29
3
*ikal bakal berdirinya M%I muncul pada era orde lama. Pada periode
awal tersebut, M%I berdiri di atas pondasi yang dibangun oleh pemerintah era
$oekarno dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan keamanan.
Majelis ini didirikan di daerah-daerah, salah satunya di 0awa 'arat. i tanah
Pasundan ini, majelis ulama didirikan pada tanggal 12 0uli 1!34 dengan
diketuai oleh seorang panglima militer .1
ujuan awal pendirian ini bergeser mengikuti pergerakan 5aman.
$etelah keamanan pulih pasca tragedi I6II 1!1, majelis ulama berpindah
wilayah pergerakannya di luar sektor keamanan, seperti dakwah dan
pendidikan. Pendirian majelis semacam ini di daerah-daerah lainnya dilakukan
setelah majelis ulama tingkat pusat berdiri pada tahun 1!2 atas instruksi
pemerintah. $elain bergerak di bidang keamanan, majelis ulama saat itu oleh
pemerintah diharapkan untuk turut serta dalam penyelenggaraan re8olusi dan
pembangunan semesta berencana dalam koridor emokrasi erpimpin.2
elian +oer menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan majelis ulama ini
meningkat drastis justru setelah $oekarno jatuh akibat peristiwa 9estapu.
Peningkatan ini terjadi di daerah-daerah yang notabene kental nuansa
Islamnya, seperti :ceh, $umatra 'arat, 0awa 'arat, dan $ulawesi $elatan.
+amun, yang perlu dicatat tentang kondisi ini adalah bergeraknya majelis-
majelis ulama di daerah tidak terjadi atas satu komando dari pusat sehingga
cara kerjanya berbeda-beda.;
1 'adri
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
4/29
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
5/29
5
pendirian majelis ulama yang baru dengan ditandai penandatanganan Piagam
'erdirinya M%I. Piagam tersebut ditandatangani oleh 2 orang ketua Majelis
%lama aerah ingkat I, 1" orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat
yaitu +%, Muhammadiyah, $yarikat Islam, Perti, al-?ashliyah, Mathla@ul
:nwar, 9%PPI, PI, MI dan al-Ittihadiyyah, > orang ulama inas =ohani
Islam :, :%, :, dan PA=I, dan 1; orang ulama yang diundang secara
perorangan.7
ima fungsi dan peran utama M%I telah dirumuskan
dalam Khit}t}ah Pengabdian Majelis %lama Indonesia, yaitu
1. $ebagai pewaris tugas-tugas para +abi (warathat al-anbiya>’)
2. $ebagai pemberi fatwa (mufti>)
;. $ebagai pembimbing dan pelayan umat (riwa>yat wa kha>dim al-
ummah)
>. $ebagai gerakan al-is}la>h} wa al-tajdi>d
3. $ebagai penegak al-amru bi al-ma’ru>f wa an-nahyu ‘an al-
munkar 8
'imbingan dan tuntunan yang dilakukan dan diberikan oleh M%I
kepada umat Islam dalam upaya bersama untuk mewujudkan kehidupan
beragama dan bermasyarakat yang diridhai :llah subh}a>nahu> wa
ta‘a>la> mengejawantah dalam beberapa hal, yaitu
7 Ibid., ;22.
8 :dmin, BProfil M%IC dalam http66mui.or.id6tentang-mui6profil-mui6profil-mui.html (4 Mei2""!).
http://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.htmlhttp://mui.or.id/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
6/29
6
1. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat,
2. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan
kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan
kesatuan bangsaD
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah
timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan
nasionalD
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam
dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan
kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi
dan informasi secara timbal balik.!
B. Struktur e!engurusan MUI
$ejak berdirinya hingga saat ini, Majelis %lama Indonesia telah
mengadakan beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami
beberapa kali pergantian ketua umum. alam perjalanannya hingga saat ini,
M%I telah dipimpin oleh tujuh orang ketua, yaitu
1. Prof. r. Hamka (Haji :bdul Malik &arim :mrullah) (1!73-1!41)
2. &H. $yukri 9ho5ali (1!41-1!4>)
3. &H. Hasan 'asri (1!4>-1!!")
4. Prof. &H. :li )
6. &H. in $yamsuddin (2"1>-2"13)
9 Ibid.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
7/29
7
7. &H. Ma@ruf :min (2"13-2"2")
&H. Ma@ruf :min terpilih sebagai ketua umum M%I pada
Musyawarah +asional M%I IE yang diselenggarakan pada tanggal 2>-27
:gustus 2"13 di $urabaya. &H. Ma@ruf :min akan mengetuai ewan
Pimpinan M%I untuk masa khidmat 2"13-2"2". $edangkan untuk ewan
Pertimbangan M%I diketuai oleh mantan ketua umum M%I periode
sebelumnya, yaitu &H. in $yamsuddin, bersama &H. +a5aruddin %mar dan
Prof. r. :5yumardi :5ra.
ewan pimpinan M%I memiliki komisi-komisi dalam menjalankan
tugas-tugasnya. &omisi-komisi tersebut adalah
1. &omisi Fatwa
2.&omisi %khuwah Islamiyah
3. &omisi akwah dan Pengembangan Masyarakat
4. &omisi Pendidikan dan &aderisasi
5. &omisi Pemberdayaan Gkonomi %mat
6. &omisi Informasi dan &omunikasi
7. &omisi Perempuan, =emaja dan &eluarga
8. &omisi Hukum dan Perundang-undangan
9. &omisi Pengkajian dan Penelitian
10. &omisi &erukunan :ntar %mat 'eragama
11. &omisi Pembinaan $eni 'udaya Islam
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
8/29
8
12. &omisi Hubungan uar +egeri dan &erjasama Internasional
M%I mempunyai empat lembaga dengan peran dan fungsi yang
berbeda-beda, yaitu
1. ewan $yariah +asional ($+) M%I
$+-M%I merupakan lembaga otonom di bawah M%I yang
dipimpin oleh &etua %mum M%I dan $ekretaris. &egiatan sehari-harinya
dijalankan oleh 'adan Pelaksana Harian yang terdiri dari seorang ketua,
sekretaris, dan beberapa orang anggota. Mempunyai fungsi utama sebagai
pengawas produk keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.1"
2. embaga Pengkajian Pangan, Abat-obatan, dan &osmetika (P-PAM) M%I
embaga ini didirikan pada 0anuari 1!4! setelah setahun
sebelumnya berkembang isu adanya kandungan lemak babi dalam makanan
kemasan. $aat itu, M%I meminta bantuan pada Institut Pertanian 'ogor
(IP') berupa laboratorium dan beberapa tenaga kerjanya untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut.11 Fungsi lembaga ini adalah untuk menjamin
kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan atau &osmetika sehingga dapat
menenteramkan batin konsumennya.
12
'erjalannya lembaga ini diiringi oleh permasalahan-permasalahan.
Mulai dari kontrol dan pengawasan yang kurang, ketiadaan payung hukum
yang mewajibkan setiap pengusaha untuk memiliki sertifikat halal, sampai
10 Muhammad $yafi@i :ntonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (0akarta 9ema Insani Press,
2""1), ;2.
11 ies :froniyati, B:nalisis Gkonomi Politik $ertifikasi Halal Aleh Majelis %lama IndonesiaC,
Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP , ol. 14, +o. 1 (Mei 2"1>), >3->.12 Ibid., ;4.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
9/29
9
pada tumpang tindihnya peran M%I dengan tugas &ementerian :gama,
'PAM, &ementerian &esehatan, dan beberapa lembaga pemerintah
yang lain. Oleh karena itu, Kementerian Agama mengajukan
=ancangan %ndang-undang 0aminan Produk Halal (=%% 0PH) kepada P=
=I.1; =%% tersebut akhirnya disahkan oleh P= =I menjadi %ndang-
undang +o. ;; ahun 2"1> entang 0aminan Produk Halal.
%ndang-undang tersebut mengatur peran baru M%I dalam hal
sertifikasi kehalalan suatu produk. ?ewenang dalam menerbitkan atau
mencabut 0PH berada dalam kuasa pemerintah melalui 'adan
Penyelenggara 0aminan Produk Halal ('P0PH). M%I sendiri akan bekerja
sama dengan 'P0PH dalam hal sertifikasi :uditor Halal, penetapan
kehalalan produkD dan akreditasi embaga Pemeriksa Halal (PH).1>
3. 'adan :rbitrase $yariah +asional ('asyarnas) M%I
'asyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan
menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam
ekonomi syariah di luar jalur pengadilan. Penyelesaian oleh lembaga ini
dilakukan ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan
'asyarnas bersifat final dan mengikat (binding. %ntuk melakukan eksekusi
atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh pengadilan
negeri setempat.13
13 Ibid., >"->1.
14 %ndang-undang =epublik Indonesia +o. ;; ahun 2"1> entang 0aminan Produk Halal Pasal
1" :yat (1).
15 :dmin, BMengurai 'enang &usut 'adan :rbitrase $yariah +asionalC dalam
http66www.hukumonline.com6berita6baca6hol13!!"6mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional (; 0anuari 2""7).
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
10/29
10
Pendirian lembaga ini diawali dengan berdirinya 'adan :rbitrase
Muamalat (':M%I) yang didirikan secara bersama oleh &ejaksaan :gung
=epublik Indonesia dan M%I, bersamaan dengan pendirian 'ank Muamalat
Indonesia ('MI).1 $eiring dengan perkembangan perbankan dan lembaga
keuangan syariah lainnya di Indonesia, M%I kemudian mengganti nama
':M%I menjadi 'asyarnas. 'entuk badan hukumnya pun diubah dari
yayasan menjadi lembaga otonom di bawah M%I.17
4. embaga Pemulihan ingkungan Hidup dan $umber aya :lam (PH-
$:) M%I
PH-$: adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan
Musyawarah +asional III Majelis %lama Indonesia pada 2-24 0uli 2"1".
embaga ini resmi berfungsi sejak pada tanggal 2; $eptember 2"1" melalui
$urat &eputusan ewan Pimpinan Majelis %lama Indonesia +omor &ep-
>436M%I6IE62"1". ujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk
meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa atas
pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber
daya alam yang sesuai dengan ajaran Islam.14
C. MUI Se"agai Lem"aga #at$a
16 :ntonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , ;".
17 Muhammad $yakir $ula, Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem !perasional (0akarta 9ema
Insani Press, 2"">), 33!.18 :dmin, Batar 'elakangC dalam http66mui-lplhsda.org6latar-belakang6 (22 0uli 2"11).
http://mui-lplhsda.org/latar-belakang/http://mui-lplhsda.org/latar-belakang/http://mui-lplhsda.org/latar-belakang/http://mui-lplhsda.org/latar-belakang/
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
11/29
11
Peran M%I sebagai mufti> menjadi muara bagi peran dan fungsi
M%I lainnya. Hal ini dapat dipahami karena dalam wujud fatwa lah peran dan
tugas M%I bersinggungan dengan kehidupan umat. idak hanya dalam bentuk
fatwa, M%I dalam menjalankan peran sebagai pembimbingan dan pendamping
umat juga dengan jalan memberi nasihat.
M%I dalam kapasitasnya sebagai mufti> akan mengeluarkan fatwa
tentang suatu hal dengan atau tanpa diminta oleh pihak lain. Fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh M%I didasarkan pada
1. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh ewan Pimpinan
dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya.
2. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga6organisasi sosial, atau
M%I sendiri.
3. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul
akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi.1!
M%I memiliki tiga perangkat dalam pembuatan dan penetapan fatwa,
yaitu &omisi Fatwa, embaga Pengkajian Pangan, Abat-obatan, dan
&osmetika (P-PAM), dan ewan $yariah +asional ($+). Fatwa-fatwa yang
dikeluarkan M%I dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori fatwa, yaitu
ekonomi syariah, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Fatwa tentang
ekonomi syariah dikeluarkan oleh $+-M%I, fatwa tentang kehalalan produk
19
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
12/29
12
dihasilkan oleh P-PAM M%I, dan fatwa yang berhubungan dengan
kemasyarakatan dikeluarkan oleh komisi fatwa M%I.2"
M%I juga mempunyai perangkat lain dalam menentukan fatwa, yaitu
melalui Ijtima@ %lama dan Musyawarah +asional. +amun, dua perangkat ini
tidak berdiri sendiri. Pembuatan fatwa dalam Ijtima@ %lama dan Musyawarah
+asional, yang notabene diadakan dalam beberapa tahun sekali, dilaksanakan
oleh pihak-pihak yang berasal dari tiga perangkat sebelumnya.
M%I mempunyai pedoman dalam berfatwa yang diatur dalam $urat
&eputusan M%I +omor %-3!6M%I6E61!!7 entang Pedoman Penetapan
Fatwa Majelis %lama Indonesia. asar-dasar penetapan fatwa M%I diatur
sebagai berikut
1. $etiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kita>bulla>h dan
sunah rasul yang mu‘tabarah, serta tidak bertentangan dengan
kemasalahatan umat.
2. 0ika tidak terdapat dalam kita>bulla>h dan sunah rasul sebagaimana
ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak
bertentangan dengan ijma@, Jiyas dan mu‘tabar dan dalil-dalil hukum
yang lain, seperti istih}sa>n, mas}a>lih} al-mursalah, dan sadd
al-dhari>‘ah.
3. $ebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-
pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil
yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
20 Ibid., >>.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
13/29
13
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan
fatwanya dipertimbangkan.21
Prosedur penetapan fatwa oleh M%I dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut
1. $etiap masalah yang diajukan (dihadapi) M%I dibahas dalam rapat komisi
untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya.
2. alam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang
akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan.
3. $etelah ahli didengar dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian
terhadap pendapat para imam ma5hab dengan fuJaha dengan
memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidla>l-
nya dan kemaslahatannya bagi umat. :pabila pendapat ulama seragam atau
hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi bisa menjadikan
pendapat tersebut sebagai fatwa.
4. 0ika fuJaha memiliki ragam pendapat komisi melakukan pemilihan
pendapat melalui tarji>h} dan memilih salah satu pendapat untuk
difatwakan.
5. 0ika tarji>h} tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi bisa
melakukan ijtihad jama>‘i menggunakan al-qawa>) id al-
us}u>liyya>t dan al-qawa>) id al-qhiyya>t .22
*holil +afis menyatakan bahwa metode penetapan (istinba>t})
hukum &omisi Fatwa M%I merupakan perwujudan Islam $unni di Indonesia
yang diwakili dengan kompromi antara metode istinba>t} organisasi
21 $urat &eputusan M%I +omor %-3!6M%I6E61!!7 entang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis
%lama Indonesia Pasal 2.22 0aih Mubarok, $etodologi Ijtihad 'ukum Islam (
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
14/29
14
+ahdlatul %lama dan Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dari metode
penetapan berdasarkan langsung al-Kur@an, sunah dan tarji>h} yang
merupakan ciri metode istinba>t} Majelis arjih Muhammadiyah.
$edangkan metode kajian terhadap pendapat imam mad5hab, pengkompromian
pendapat imam mad5hab dan ilh}a>q (penganalogian) suatu masalah yang
belum ada ketetapan hukumnya dengan padanannya (bi naz}a>’iriha>)
merupakan ciri metode istinba>t} embaga 'ahtsul Masail +ahdlatul
%lama.2;
D. edudukan MUI dalam etatanegaraan
H. :. &omari menyebutkan bahwa dalam bangunan besar
ketatanegaraan Indonesia terdapat dua macam struktur kenegaraan, yaitu Infra
$truktur (the sosio politi*al sphere dan supra struktur (the go+ernment
politi*al sphere. Infra $truktur adalah suatu kehidupan politik yang tidak
nampak dari luar namun nyata dan ada dinamikanya, karena infra strukutr lebih
berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga a*tion-nya hanya
dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. *ontohnya adalah
partai politik, golongan penekan, golongan kepentingan, tokoh politik, alat
komunikasi politik, dan organisasi non pemerintah. 'erkebalikan dengan infra
struktur, supra struktur adalah suatu kehidupan politik pemerintahan yang
23 *holil +afis, BAtoritas Fatwa erhadap Perbankan $yariahC, "at#a $ajelis %lama Indonesia
($%I Dalam Perspekti 'ukum dan Perundangundangan (0akarta Puslitbang ektur dan&ha5anah &eagamaan 'adan itbang dan iklat &ementrian :gama =I, 2"12), >;3.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
15/29
15
nampak dari luar. alam arti a*tion-nya sangat terasa dan terlihat. Misalnya,
MP=, P=, Presiden, P, M:, M&, &
ebih lanjut, H. :. &omari menegaskan bahwa kedudukan M%I
dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya berada dalam elemen infra struktur
ketatanegaraan. Hal ini karena M%I adalah organisasi alim ulama umat Islam
yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat6umat
Islam. :rtinya, M%I adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan
merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.23
&onsekuensi yang timbul selanjutnya berkaitan dengan fatwa yang
dikeluarkan M%I. Menurutnya, fatwa M%I bukanlah hukum negara yang
mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa M%I
juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.
$ebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur
ketatanegaraan, fatwa M%I hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat
Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap M%I itu sendiri. :rtinya,
sebenarnya legalitas fatwa M%I pun tidak bisa dan mampu memaksa harus
ditaati oleh seluruh umat Islam.2
1. Fatwa $+-M%I tentang Gkonomi $yariah dalam Perundang-undangan
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
16/29
16
dikuatkan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia. :pabila pihak-pihak yang terkait dengan peraturan ini
tidak melaksanakan fatwa tersebut akan mendapatkan sanksi administratif
dari pemerintah.27
Menurut tersebut ditetapkan kepatuhan aspek
27 'arlinti, BFatwa M%I entang Gkonomi $yariah alam $istem Hukum IndonesiaC, >>->3.
28
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
17/29
17
syariah merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh ewan $yariah +asional
($+) dan pengawasan ewan Pengawas $yariah (P$). Pengakuan serupa
juga dapat dilihat pada %ndang-%ndang +omor >" ahun 2""7 tentang
Perseroan erbatas, %ndang-%ndang +omor 1! ahun 2""4 tentang $urat
'erharga $yariah +asional ($'$+), dan %ndang-%ndang +omor 21 ahun
2""4 tentang Perbankan $yariah. 2!
2. Fatwa &omisi Fatwa dan Fatwa &ehalalan Produk
$elain fatwa tentang ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh $+-
M%I, misalnya fatwa kemasyarakatan oleh &omisi Fatwa M%I, tidak dapat
mengikat secara hukum. :kan tetapi, menurut :tho Mud5har, kondisi ini
tetap tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa M%I adalah mufti> yang
menjadi rujukan bagi masyarakat muslim Indonesia. Hal ini senada dengan
apa yang dikemukakan oleh $iti Musdah Mulia, yang menyatakan, bahwa
fatwa-fatwa M%I memiliki makna penting dalam masyarakat muslim
Indonesia.;" &ondisi semacam ini terjadi karena M%I memiliki hubungan
yang dekat dengan pemerintah. Posisi M%I yang relatif dekat dengan
pemerintah tersebut menjadikan M%I sebagai organisasi yang mempunyai
pengaruh lebih luas dibanding organisasi independen, seperti +% atau
Muhammadiyah.;1
29 Muhammad Maksum, BPeran Fatwa $+ alam Menjawab Perkembangan Produk &euangan
$yariahC, "at#a $ajelis %lama Indonesia ($%I Dalam Perspekti 'ukum dan Perundangundangan (0akarta Puslitbang ektur dan &ha5anah &eagamaan 'adan itbang dan iklat
&ementrian :gama =I, 2"12), 13!-1".
30 Komarul Huda, BAtoritas Fatwa alam Masyarakat emokratis ($ebuah injauan erhadap
Fatwa M%I Pasca Arde 'aru)C, "at#a $ajelis %lama Indonesia ($%I Dalam Perspekti 'ukum
dan Perundangundangan (0akarta Puslitbang ektur dan &ha5anah &eagamaan 'adan itbang
dan iklat &ementrian :gama =I, 2"12), 7-77.31 Ibid., 74.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
18/29
18
Fatwa tentang kehalalan produk yang dihasilkan oleh P-PAM
M%I juga mengalami hal yang sama, yaitu tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat. Pada dasarnya Indonesia sudah mempunyai
beberapa regulasi yang bisa membantu melindungi umat muslim dari
produk haram, seperti %% +o. 7 tahun 1!! entang Pangan, %% +o. 4
tahun 1!!! entang Perlindungan &onsumen, dan &eputusan Menag =I +o.
31! ahun 2""1 entang embaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal,
dan Piagam &erja $ama epartemen &esehatan, epartemen :gama, dan
M%I entang Pelaksanaan Pencantuman abel Halal Pada Makanan ahun
1!!. +amun, di sisi lain, ketiadaan peraturan khusus yang mewajibkan
setiap pengusaha memiliki sertifikasi halal menjadikan regulasi-regulasi
tersebut seperti berada di wilayah abu-abu.;2
3. M%I dan Perbankan $yariah di Indonesia
$tatus fatwa $+-M%I yang berkekuatan hukum dan bersifat
mengikat dalam bidang ekonomi syariah tidak muncul secara tiba-tiba. :da
sejarah besar yang melatarbelakanginya, yaitu usaha keras M%I, yang
merupakan induk $+ itu sendiri, dalam mendirikan 'ank Muamalat
Indonesia ('MI), bank syariah pertama di Indonesia.
%saha untuk menjadikan bank syariah sebagai pilar ekonomi
syariah memang sudah dilakukan sebelum langkah M%I tersebut, yaitu pada
awal periode 1!4"-an. +amun, usaha yang terwujud dalam pendirian baitut
tamwil dan koperasi tersebut masih dalam skala kecil dan terbatas. anpa
32 :froniyati, B:nalisis Gkonomi Politik $ertifikasi Halal Aleh Majelis %lama IndonesiaC, >".
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
19/29
19
mengesampingkan usaha tersebut, M%I adalah pihak pertama yang
melakukan terobosan besar dalam hal ini.;;
Pada tanggal 14-2" :gustus 1!!" M%I mengadakan okakarya
'unga 'ank dan Perbankan di *isarua, 'ogor. Hasil lokakarya tersebut
dibahas dalam Munas I M%I yang berlangsung pada tanggal 22-23
:gustus 1!!" di 0akarta. $alah satu amanat dalam Munas tersebut adalah
pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.
&elompok kerja ini disebut dengan im Perbankan M%I. $etelah melakukan
pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya berdirilah
bank syariah pertama di Indonesia dengan nama 'ank Muamalat Indonesia
pada tanggal 1 +o8ember 1!!1.;>
E. Hu"ungan MUI% Pemerintah% Dan &rganisasi Islam Di Ind'nesia
Pendirian M%I menempatkan pemerintah sebagai salah satu
inisiatornya. Pemerintah hendak memasukkan kiai, dengan pertimbangan
pengaruhnya yang besar di tengah umat, ke dalam mesin pemerintahan.;3 M%I
dicanangkan sebagai badan konsultatif untuk pemerintah serta sebagai
penghubung antara pemerintah dan umat.; +amun, pada tataran praktis, M%I
kerap mendapat kritikan karena dinilai menjadi alat pemerintah untuk
melegitimasi program-programnya. Hal ini ditengarai dari rekrutmen kiai yang
33 :ntonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , 23.
34 Ibid.
35 Gndang urmudi, Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan (), 2-27.
36 &untowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi %ntuk Aksi ('andung Penerbit Mi5an, 2""4),1">.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
20/29
20
masuk ke dalam tubuh M%I yang terkesan hanya untuk kiai-kiai yang mudah
diatur oleh pemerintah.;7 $elain karena penilaian sebagian pihak terhadap M%I
sebagai badan semi-pemerintah, dalam arti secara struktural M%I tidak
termasuk dalam lembaga resmi negara, semacam P= atau &omnas H:M,
tetapi lembaga ini didanai oleh pemerintah melalui epartemen :gama, dan
mendapatkan dukungan dari negara.;4
&edekatan M%I dengan pemerintah tidak dapat dijadikan tolak ukur
untuk memukul rata bahwa fatwa yang dikeluarkannya hanya atas nama
pemerintah. Misalnya pada persoalan &eluarga 'erencana. M%I adalah
kelompok ulama pertama yang menyetujui diperbolehkannya &'. $ementara
ulama di luar M%I menganjurkan umat Islam untuk tidak mengikuti program
tersebut. Memang dalam hal ini M%I didesak dan ditekan untuk membela
kebijakan dan program tersebut, namun M%I juga menyadari bahwa umat
Islam dapat berperan serta dalam program tersebut dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan hidup mereka sendiri.
*ontoh berkebalikan terjadi pada kasus Porkas atau juga $umbangan
ana $osial 'erhadiah. Porkas merupakan penggalangan dana yang dilakukan
oleh Menteri $osial. eknisnya adalah penyumbang menyerahkan sejumlah
uang untuk mendapatkan nomor undian sebagai imbalan dari sumbangan
tersebut. %ntuk kasus ini, M%I dengan tegas mengeluarkan fatwa haram
walaupun itu adalah program pemerintah.
37 urmudi, Perselingkuhan Kiai, 27.
38 Huda, BAtoritas Fatwa alam Masyarakat emokratisC, 74.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
21/29
21
:tho Mud5har menyatakan bahwa hubungan M%I dengan pemerintah,
dan juga dengan organisasi-organisasi Islam lainnya, sangat rumit sifatnya.
&erumitan juga tampak ketika melihat hubungan M%I dengan kelompok di
luar Islam, bahkan ada sedikit ketegangan, terutama setelah adanya isu
kristenisasi yang muncul pada akhir tahun "-an. :palagi disinyalir waktu itu
terjadi persaingan di antara pemeluk agama.;!
Pendapat :ritonang yang berasal dari kelompok di luar Islam kiranya
dapat dijadikan perimbangan dalam menilai hubungan yang melibatkan M%I
tersebut. Melihat hubungan M%I-Pemerintah, dia menyebut bahwa M%I adalah
lembaga yang berfungsi untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia.
&esimpulan ini dia tarik dari pernyataan &H. Hasan 'asri, ketua umum M%I
ketiga yang mengatakan bahwa M%I berfungsi sebagai penjaga gawang untuk
menjamin agar tidak ada undang-undang di negara ini yang bertentangan
dengan ajaran-ajaran Islam.>"
F. 'ntr'(ersi MUI
M%I dalam menjalankan tugas-tugasnya di tengah umat dan
masyarakat selama kurang lebih >" tahun ini tidak lepas dari pro-kontra dan
kontro8ersi. apat diajukan satu dari sekian kontro8ersi tersebut adalah
mengenai Fatwa Haram +atal 'ersama. Fatwa ini dikeluarkan oleh M%I era
Hamka. an fatwa ini juga yang menandai berakhirnya kepemimpinan Hamka.
39 Nainul :bas, Binjauan M%I an &ajian Hukum Islam i IndonesiaC, "at#a $ajelis %lama
Indonesia ($%I Dalam Perspekti 'ukum dan Perundangundangan (0akarta Puslitbang ektur
dan &ha5anah &eagamaan 'adan itbang dan iklat &ementrian :gama =I, 2"12), 3!-".40 :ritonang, Sejarah Perjumpaan, >14.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
22/29
22
Hamka memutuskan untuk mengundurkan diri beberapa saat setelah
kontro8ersi fatwa ini mengemuka.
&ejadian ini dimulai oleh koinsidensi pada tahun 1!4. Pada tahun itu,
hari raya Idul Fitri jatuh pada awal dan akhir tahun, yaitu pada tanggal 1-2
0anuari dan 21-22 esember. Perayaan Idul Fitri di akhir tahun tersebut
berdekatan dengan perayaan hari raya natal umat &risten. Aleh karena itu, di
beberapa instansi pemerintah acara halal bihalal diadakan bersamaan dengan
perayaan natal. $ejak saat itu, kehadiran umat muslim dalam perayaan natal
umat &risten menjadi sesuatu yang wajar. >1
M%I melihat bahwa perayaan +atal 'ersama disalahartikan oleh
sebagian umat Islam dengan menyangkanya sama dengan perayaan Maulid
+abi Muhammad saw. Aleh karena itu, ada sebagian umat Islam ikut dalam
perayaan +atal dan duduk dalam kepanitiaan. engan pertimbangan, umat
Islam perlu mendapat petunjuk jelas, tidak tercampuraduknya akidah dan
ibadahnya dengan agama lain, perlu menambah iman dan takwa, serta tanpa
mengurangi usaha menciptakan kerukunan antarumat beragama, M%I
mengeluarkan fatwa tentang Perayaan +atal 'ersama. >2
Fatwa tertanggal 7 Maret 1!41 tersebut berbunyi
1. Perayaan +atal di Indonesia, meskipun tujuannya merayakan dan
menghormati +abi Isa as., akan tetapi +atal itu tidak dapat dipisahkan
dari soal-soal yang diterangkan di atas (kenyataan bahwa perayaan
+atal bagi umat &risten adalah ibadah, pen.).
2. Mengikuti upacara +atal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
41 Ibid., >2".
42 :nnisa Mardiani, B%pacara +atal 'ersama HaramC, dalam http66historia.id6agama6upacara-natal-bersama-haram (2> esember 2"12).
http://historia.id/agama/upacara-natal-bersama-haramhttp://historia.id/agama/upacara-natal-bersama-haramhttp://historia.id/agama/upacara-natal-bersama-haramhttp://historia.id/agama/upacara-natal-bersama-haram
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
23/29
23
3. :gar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan :llah
swt., dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan +atal.>;
Hamka berpendapat bahwa hal ini bukan wujud toleransi, seperti yang
didengungkan banyak pihak, melainkan memaksa kedua belah pihak untuk
munafik. Hamka menilai orang yang menganjurkan dan melakukan perbuatan
tersebut sebagai penganut sinkretisme.>>
&H. $yukri 9ho5ali, &etua &omisi Fatwa saat itu, menyatakan bahwa
fatwa itu sebenarnya dibuat agar epartemen :gama menentukan langkah
dalam menyikapi +atalan-ebaran yang kerap terjadi bersamaan. $yukri
menambahkan bahwa seharusnya fatwa tersebut tidak bocor keluar. +amun,
fatwa yang disiarkan buletin Majelis %lama ; :pril 1!41 dikutip harian
Pelita pada 3 Mei 1!41. :khirnya, fatwa itu menyebar ke masyarakat sebelum
petunjuk pelaksanaan selesai dibuat epartemen :gama.>3
Fatwa M%I ini mengundang kemarahan Menteri :gama kala itu,
:lamsyah =atu Perwiranegara. Menteri :gama selaku wakil pemerintah
mendesaknya untuk mencabut fatwa tersebut dan berjanji akan mengambil alih
dengan mengeluarkan peraturan Menteri :gama. +amun Hamka tidak
bergeming. Hal itu ditanggapi oleh :lamsyah =atu Perwiranegara dengan
rencana pengunduran diri dari jabatan yang dia duduki. Mengetahui niat itu,
Hamka lantas meminta :lamsyah =atu Perwiranegara untuk mengurungkan
niatnya.>
43 :ritonang, Sejarah Perjumpaan, >21.
44 Ibid., >2".
45 Mardiani, B%pacara +atal 'ersama HaramC.
46 :. $uryana $udrajat, %lama Pejuang Dan %lama Petualang (0akarta Grlangga, 2""), 1".
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
24/29
24
Hamka berpikir bahwa pengunduran diri Menteri :gama tersebut,
yang berarti dirinya tetap menjadi ketua umum M%I, tidak memperbaiki
keadaan. Hamka merasa bahwa fatwanya tidak lagi didengar oleh pemerintah.
Maka, lebih baik dia yang mundur dari jabatannya. $ebelum mundur, Hamka
Omenuruti@ permintaan pemerintah dengan mengeluarkan $urat &eputusan M%I
+o. 1;! tahun 1!41 mengenai penghentian edaran fatwa.>7
Hamka kemudian menulis surat pembaca yang kemudian dimuat
di harian &ompas ! Mei 1!41. alam surat tersebut dia menjelaskan bahwa
$urat &eputusan M%I itu tidak mempengaruhi kesahihan fatwa tentang
perayaan +atal. 4
G. i!rah MUI Dalam Mem"angun Perada"an Islam di Ind'nesia
Muhammad $holikhin mengutip pendapat oynbee yang mengatakan
bahwa terbentuknya sebuah peradaban terdiri dari suatu transisi kondisi statis
ke aktifitas dinamis setelah melibatkan kontraksi tantangan dan tanggapan
terhadap sistem budaya atau peradaban lain. &aitannya dengan kebudayaan
sebagai sesuatu yang sering kali dipersamakan dengan peradaban, peradaban
47 Mardiani, B%pacara +atal 'ersama HaramC.
48 Ibid.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
25/29
25
hanya akan terbentuk dari sebuah kebudayaan yang kuat. an sebaliknya,
sebuah kebudayaan belum tentu bisa tampil sebagai sebuah peradaban.>!
Peradaban Islam tidak serta-merta muncul bersamaan dengan
munculnya Islam, namun terbentuk beberapa waktu kemudian. Pembentukan
ini berjalan mengikuti putaran 5aman hingga terbentuk kekuatan yang mampu
mempengaruhi dunia dan melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan,
teknologi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Islam sebagai peradaban sangat
bergantung kepada mekanisme kaum muslim di panggung sejarah, bagaimana
mereka mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan.3"
'erdasarkan rumusan di atas, dapat ditarik benang merah mengenai
peradaban Islam ini, yaitu bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan oleh
kaum muslim dalam kehidupan mereka untuk menghadapi dan menanggapi
tantangan-tantangan yang ada. erlepas dari kiprah M%I dalam sejarah bangsa
ini sudah pantas disebut sebagai sebuah peradaban atau masih berbentuk
kebudayaan, M%I telah berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam
dalam menghadapi tantangan 5aman. %saha ini dapat dilihat dari tiga sudut
pandang yang menjadi tonggak sebuah peradaban, yaitu
1. $istem Pemerintahan
Pemerintahan Indonesia berasaskan Pancasila yang salah satu
isinya menyatakan &etuhanan
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
26/29
26
ajaran agama yang diyakininya. Islam menjadi agama moyaritas penduduk
Indonesia. $udah sepantasnya jika rakyat Islam Indonesia mewarnai
perjalanan negeri ini. an itu yang dilakukan oleh M%I.
Posisi M%I yang berada di luar pemerintahan tidak menghalangi
kiprahnya dalam bidang ini. ?alaupun di luar pemerintah, M%I tetap
mempunyai posisi yang dekat dengan pemerintah karena M%I berada di
bawah garis koordinasi &ementrian :gama sebagai wakil pemerintah.
erlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya, M%I tetap berusaha
untuk memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat serta menjalankan
perannya sebagai mediator antara penguasa dan rakyatnya (umat). *ontoh
yang dapat diajukan adalah respon M%I terhadap program &' dan $$'
yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Gkonomi
&iprah M%I dalam bidang ini sangat jelas direkam sejarah. M%I
mempelopori berdirinya bank syariah di Indonesia sebagai lembaga
keuangan yang melandaskan sistem kerjanya pada syariah Islam. angkah
M%I tidak berhenti pada pendirian semata. $etelah bank syariah tersebut
berdiri, kemudian bank-bank syariah lainnya mengikuti, M%I tampil di
garda terdepan dunia perbankan syariah dengan $+-nya. Melalui salah
satu lembaga ini, M%I terus berkontribusi dalam memagari langkah bank-
bank syariah agar tetap berada dalam koridor syariah yang ada.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
27/29
27
3. Iptek
Peran M%I dalam bidang ilmu pengetahuan ini tidak bersifat aktif.
:ktif dalam arti melakukan berbagai usaha untuk merumuskan ilmu
pengetahuan maupun teknologi baru.
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
28/29
28
*ikal bakal berdirinya M%I sudah ada pada pemerintah era $oekarno.
Majelis ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan
keamanan. ujuan ini berubah pada era $oeharto. Pada masa orde baru itu, M%I
berjalan dalam bidang dakwah. M%I yang berdiri di era orde baru inilah M%I
yang dikenal hingga saat ini.
M%I mempunyai lima peran pokok dalam praktik keagamaan di
Indonesia yang dirumuskan dalam Khit}t}ah Pengabdian Majelis %lama
Indonesia. Peran tersebut berhubungan dengan umat Islam Indonesia dengan
pemerintah yang berkuasa. Muara dari lima peran tersebut adalah peran M%I
sebagai mufti> sehingga M%I identik sekali dengan fatwa.
Fatwa-fatwa M%I ini dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu ekonomi
syariah, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Fatwa mengenai ekonomi syariah
menjadi hukum positif bagi berjalannya praktik ekonomi syariah di Indonesia.
$edangkan dua kategori fatwa lainnya berlaku kebalikannya, yaitu tidak memiliki
kekuatan untuk mengikat sehingga harus dipatuhi umat Islam. ?alaupun
demikian, fatwa-fatwa M%I tetap mempunyai pengaruh yang lebih besar jika
dibandingkan dengan fatwa yang dikeluarkan lembaga fatwa lainnya. Hal ini
disebabkan posisi M%I yang dekat dengan pemerintah, walaupun secara
ketatanegaraan M%I merupakan lembaga di luar pemerintahan.
M%I turut serta dalam membangun peradaban Islam di Indonesia yang
dapat ditandai kontribusinya dalam bidang pemerintahan, ekonomi, serta ilmu
pengetahun dan teknologi. alam hal ini, M%I berusaha untuk mengaplikasikan
nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan 5aman. Harapannya adalah kerja
-
8/19/2019 Peran MUI Isi
29/29
29
keras M%I ini tidak berhenti pada pembentukan kebudayaan semata, namun bisa
berlanjut dan bermuara pada terbentuknya sebuah peradaban Islam Indonesia
nantinya.