Peran militer dalam sistem politik
-
Upload
fusuy-sayi -
Category
News & Politics
-
view
4.103 -
download
3
description
Transcript of Peran militer dalam sistem politik
PERAN MILITER DALAM SISTEM
POLITIK
ILYAS YUSUF
MILITER
Militer merupakan sebuah organisasi yang paling sering melayani kepentigan umum
tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu.
Militer adalah sesuatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu
pekerjaan di dalamnya, namun ia juga bersifat memaksa karena para anggotanya
tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas
kepada suatu situasi birokrasi.
Menurut Yahya A. Muhaimin3 Alasan Militer Masuk aktif dan Berkembang dalam Sistem Politik
Ketidakstabilan Sistem Politik
Kemampuan untuk Mempengaruhi Atmosfir Kehidupan Politik
Political Perspectives
>>>Orde Lama<<<
Faktor kemerdekaan menjadikan awal keterlibatan militer Indonesia dalam peran
politik, di masa orde lama, Soekarno mengakomodasi militer di awal
pemerintahannya dan bersitegang serta menjadi faktor penentu lengsernya
Soekarno sebagai Presiden. Tampilnya militer di mata masyarakat sebagai aktor penting ” pengaman ” keutuhan bangsa
Indonesia dari aksi radikalisme PKI menjadikan militer semakin dominan dalam
perpolitikan dan aktivitas ekonomi Indonesia.
>>>Orde Baru<<<
Pada masa orde baru, Soeharto menempatkan militer sebagai bagian penting
dari alat melanggengkan dan memperluas kekuasaan selain birokrasi dan teknokrat. ABRI dijadikan instrumen penting dalam
menjaga kebijakan kooperatisme. Dengan dalih menjaga stabilitas, Soeharto
memberikan banyak peran istimewa, menempatkan banyak perwira sebagai
menteri, gubernur, walikota, bupati, irjen dan lain-lain. Posisi istimewa ABRI tidak hanya
pada ruang politik, namun berada pada ruang yang lain seperti ekonomi
Upaya Memperkuat Posisi Dan Kelanggengan Dominasi Politik Tentara Dalam Sistem Politik Indonesia Pasca Kejatuhan Soekarno
Pelembagaan Ideologi Dwifungsi ABRI
Pengembangan sebuah Sistem Kontrol Internal atas
Institusi TentaraPengembangan sistem kontrol eksternal terhadap lembaga dan
kekuatan politik lain dengan mengefektifkan struktur organisasi
tentarapelemahan terhadap partai politik,
parlemen, serta lembaga-lembaga lain
Click icon to add picture
Peranan politik, sosial, maupun ekonomi militer lambat laun dikurangi sesuai dengan desakan reformasi, sehingga militer tidak lagi menjadi kekuatan dominan.
PERANAN MILITER PADA MASA REFORMASI
Kekuatan sipil mulai berada pada posisi yang seimbang dengan kekuatan militer dalam menentukan proses kebijakan politik. Secara formal, militer tidak lagi dilibatkan dalam urusan politik, namun secara faktual pengaruh militer diperlukan kekuatan politik sipil untuk mendukung agendanya.
Pada pemerintahan Habibie mulai dilakukan pembenahan formal pada keistimewaan militer walaupun pertimbangannya lebih pada kewajiban atas desakan reformasi dibandingkan dengan political will pemerintah. Salah satu langkah penting yang terjadi adalah mengurangi jatah militer dilembaga MPR, DPR dan DPRD.
Reformasi militer terkait peran
militer baik bersifat substansial
ataupun operasional diantaranya :
1.Pemisahan Kementerian
Pertahanan ( Menhan) dan Kementerian Keamanan
Mengangkat tokoh-tokoh sipil
untuk jabatan Menteri Pertahanan
2.Penegasan pemisahan TNI-Polri dan menempatkan
lembaga TNI dan Polri di bawah langsung lembaga
kepresidenan
3. Penghapusan lembaga Badan
Kordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional
(Bakorstanas ) dan Lembaga
Penelitian Khusus (Litsus)
4. Penghapusan dominasi Angkatan Darat sebagai
Panglima TNI
5. Perumusan TNI dibawah Dephan
6. Mutasi Perwira
Megawati atas kepentingan militer membuat pola hubungan sipil-militer berada pada konstelasi konflik yang lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi, konsekuensinya adalah minimnya langkah signifikan yang diambil pemerintah dalam menuntaskan agenda reformasi militer. Kendali sipil atas militer di era Presiden Megawati tidak berlangsung efektif, pemerintah tampaknya menganggapnya bahwa tanpa dukungan militer akan sangat sulit menciptakan stabilitas sosial-politik guna mempertahankan kekuasaanya. Dimasa pemerintahan Megawati, militer merasa dihargai peran dan eksistensinya. Walaupun para perwira mengakui kelemahan otoritas sipil kurang memiliki visi kemiliteran.
Dalam dunia politik, netralitas TNI dalam politik, khususnya pada saat
pemilu 2009, terdapat sedikit kegoyahan dalam menjalankan
netralitasnya. Dalam pesta demokrasi yang diadakan setiap lima
tahun sekali, TNI terlibat dalam penyediaan distribusi logistik pemilu.
Hal ini menandakan bahwa TNI memiliki kepentingan politik di dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan TNI dalam hal ini dapat mempengaruhi
netralitas di dalam tubuh TNI.
MARI BERDISKUSI!
!!