Peran DPRD membentuk ASN Netral
-
Upload
deddy-supriady-bratakusumah -
Category
Government & Nonprofit
-
view
124 -
download
2
Transcript of Peran DPRD membentuk ASN Netral
Peran DPRD dalam Menata Kepegawaian Daerah dan
Netralitas ASN berdasarkan (R)UU ASN
Ir.Deddy S. Bratakusumah, BE, MURP, MSc, PhdDeputi Bidang Tatalaksana – Kementerian PAN dan [email protected]
2013
Tujuan Diterbitkan RUU ASN
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera.
TUJUAN
Ketentuan Baru Dalam RUU ASN
1. RUU ASN mengatur berbagai instrumen manajemen SDM yang menekankan pada pembangunan Aparatur Sipil Negara sebagai sebuah profesi;
2. RUU ASN membagi 2 (dua) jenis pegawai ASN yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Tetap dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
3. RUU ASN mengatur 3 (tiga) jenis jabatan yaitu Jabatan Administrasi (Eselon 3,4,5), Jabatan Fungsional dan jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 1 & 2); pada saat ini hanya ada 2 jenis jabatan: Struktural dan Fungsional
4. Perubahan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS (Pejabat Pembina Kepegawaian) dari Kepala Daerah menjadi Sekda;
5. Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas memonitor dan mengevaluasi serta memberi rekomendasi pelaksanaan manajemen SDM Aparatur Sipil Negara
Ketentuan Baru Dalam RUU ASN
6. Pengaturan mengenai penguatan kompetisi, kompetensi, dan pengembangan karier ASN; pada saat ini lebih berbasis pangkat dan bersifat tertutup
7. Pengaturan mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) yang secara eksplisit dimuat dalam batang tubuh RUU, terdiri atas : BUP Jabatan Pimpinan Tinggi Utama 60 tahun, Jabatan Tinggi Madya 58 tahun, dan Non Jabatan Tinggi 56 tahun.
8. Penegasan terhadap perubahan sistem pembayaran pensiun dari sistem pay as you go menjadi sistem fully funded secara bertahap
9. Penguatan sistem informasi ASN yang akan dibangun secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah; saat ini masih bersifat parsial masing-masing K/L dan pemda.
10. Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pejabat/pegawai yang menyalahgunakan wewenang dalam proses pengadaan calon pegawai ASN atau pengisian calon pimpinan tinggi.
5Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri
APARATUR NEGARA
Aparatur Sipil Negara (ASN)
PNS PPPK
TNI
POLRI
PNS
1. Berstatus pegawai tetap 2. Memiliki NIP secara
nasional;3. Sebagai pembuat
kebijakan;4. Dapat menduduki jabatan
pimpinan tinggi pemerintahan;
PEGAWAI PEMERINTAH dengan PERJANJIAN KERJA (PPPK)
1. Diangkat Dengan Perjanjian Kerja;
2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja;
3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan;
4. Menduduki Jabatan Fungsional.
Jenis Pegawai ASN
Jabatan Administrasi (setara dengan eselon III, IV dan V)
1. Jabatan pelaksana;2. Jabatan pengawas; dan3. Jabatan administrator.
Jabatan Pimpinan Tinggi (setara dengan eselon I dan II
Sekelompok jabatan tinggi pada instansi, yaitu:1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;2. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;3. Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.
Jenis Jabatan ASN
2. Jabatan Fungsional
1. Fungsional keahlian: pratama, muda, madya, utama.2. Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir.
Pejabat Dalam Manajemen ASN
Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN yaitu:1. Menteri ditingkat Kementerian,
2. Pimpinan Lembaga untuk LPNK;
3. Sekretariat Jenderal pada Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural.
4. Pejabat Karier Tertinggi untuk Pemerintahan Daerah
Pembinaan dan Manajemen ASN
1. Presiden Selaku Kepala Pemerintahan Memegang Kekuasaan Tertinggi Pembinaan dan Manajemen ASN.
2. Untuk Melakukan Pembinaan Profesi dan Pegawai ASN, Presiden Mendelegasikan Sebagian Kekuasaan Pembinaan Dan Manajemen ASN Kepada:a. MENTERI PAN DAN RB;b. LAN;c. BKN;d. KASN.
3. LAN & BKN Bertanggung Jawab ke Presiden melalui Menpan
1. Menteri a. Perumusan dan penetapan
kebijakan, b. Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,c. Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
3. BKN a. Penyelenggaraan manajemen ASN b. Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen ASN
Pendelegasian Wewenang
a. Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN,
b. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN
c. Pengembangan Inovasi
4. KASN
Monitoring dan evaluasi kebijakan dan rekomendasi manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit
2. LAN
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
1. KASN merupakan Lembaga Non Struktural (Pasal 25)
2. Tujuan KASN : (Pasal 26)
• Menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN;
• Menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai pemersatu bangsa;
• Menjamin terwujudnya imparsialitas ASN; dan
Keanggotaan KASN
1. KASN, Terdiri Atas 7 (tujuh) Anggota: (Pasal 32)• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.• 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota• 5 (lima) orang anggota.
2. UNSUR KEANGGOTAAN: (Pasal 35)• Wakil pemerintah, 4 (empat) orang • Akademisi /praktisi, 3 (tiga) orang
3. SELEKSI : (Pasal 36)• Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang dibentuk dan
dipimpin oleh Menteri;• Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman & pengetahuan di bidang ASN;• Tim seleksi menyampaikan 3 (tiga) kali jumlah anggota dari masing-masing
unsur untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
Pengisian JPT
1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS, dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang;
2. Proses Pengisian jabatan:
a. Pimpinan Tinggi Utama (Kepala LPNK) dan Madya (Eselon 1) dilakukan pada tingkat nasional,
b. Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 2) dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar instansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
3. Pemilihan dan Penetapan:
a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya.
Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon kepada Presiden untuk setiap 1 (satu) jabatan.
b) Presiden memilih dan menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang diajukan oleh Panitia Seleksi.
Pengembangan Kompetensi ASN
1. Merupakan hak pegawai ASN 2. Bentuk Pengembangan diri antara lain melalui
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran.
3. Pengembangan diri dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan sebagai dasar pengangkatan jabatan dan pengembangan karir selanjutnya.
4. Setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi.
Pensiun PNS
1. TUJUAN: (Pasal 88)• Perlindungan Kesinambungan Penghasilan Hari Tua.
2. SIFAT: (Pasal 88)• Sebagai Hak Dan Penghargaan Atas Pengabdian
PNS. 3. Jenis Pensiun Meliputi: (Pasal 90)• Jaminan Pensiun, Jaminan Duda/Janda PNS, dan Jaminan
Hari Tua PNS
Batas Usia Pensiun (BUP)
1. BUP bagi Jabatan Administrasi adalah 56 tahun.
2. BUP bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah 58 tahun (Eselon II).
4. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya adalah 60 tahun (Eselon I).
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
1. Kementerian/Lembaga/Pemda dapat mengangkat PPPK dengan kriteria:a. Sesuai Kebutuhan Organisasib. Ditetapkan Jangka Waktuc. Persetujuan Menpan
2. PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS. 3. PPPK dapat menjadi PNS jika terlebih dahulu
mengundurkan diri dari PPPK dan mengikuti seleksi PNS.
Organisasi ASN
1. KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya.
2. TUJUAN : • Menjaga Kode Etik Profesi dan Standar Pelayanan Profesi ASN; dan• Mewujudkan Jiwa Korps ASN Sebagai Pemersatu Bangsa.
3. FUNGSI :• Pembinaan dan Pengembangan Profesi ASN.• Memberikan Perlindungan Hukum dan Advokasi Terhadap Dugaan
Pelanggaran Sistem Merit dan Masalah Hukum Dalam Melaksanakan Tugas.• Memberikan Rekomendasi Kepada Majelis Kode Etik Instansi Terhadap
Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku Profesi.• Menyelenggarakan Usaha-usaha Untuk Peningkatan Kesejahteraan Anggota
Korps Profesi ASN RI Sesuai Dengan Peraturan Perudang-undangan.
19
Catatan: Peraturan pelaksanaan RUU ASN memerlukan 23 PP
PERBEDAAN STRUKTUR RUU ASN DAN UU 43
UU 43 Tahun 1999 RUU ASN
VI BAB XV BAB
41 Pasal 134 Pasal
Penyelengara Pemerintahan Daerah
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAHDEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KEPALA DAERAH
PERANGKAT DAERAH
PIMPINANKOMISI
PAN - MUSPAN - GAR
BADAN KEHORMATAN
• LEGISLASIMembentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
• ANGGARANMenyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah
• PENGAWASANMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Fungsi DPRD
Peran DPRD Terkait (R)UU ASN
• DPRD berperan untuk membentuk Peraturan Daerah yang terkait dengan (R)UU ASN bersama Kepala Daerah
• DPRD berperan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah. Terkait dengan (R)UU ASN adalah pengaturan penggajian dan tunjangan bagi ASN sesuai dengan ketentuan baru.
• DPRD berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan (R)UU ASN, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan (R)UU ASN
• NETRALITAS, merupakan salah satu Asas dari UU ASN (Pasal 2)
• Netralitas dimaksudkan, bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
• Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9 ayat 2)
• Namun demikian, Pegawai ASN harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi (Pasal 9 ayat 1)
• Pegawai ASN wajib untuk, setia dan taat kepada Pancasila, UUD-RI tahun 1945, dan NKRI (Pasal 22 huruf a)
Netralitas Pegawai ASN
Terima Kasih