PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN · PDF fileMenetapkan SK tim akreditasi Maret - Des...
Transcript of PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN · PDF fileMenetapkan SK tim akreditasi Maret - Des...
PERAN DINAS KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI DAERAH
Oleh :
KOMISI VII RAKERKESNAS REGIONAL BARAT
1
2
Penanggung Jawab : Sekjen Kemenkes
Pimpinan Sidang : Kadinkes Sumatera Barat
Sekretaris Sidang : Kadinkes Kota Medan
3
Pusat
Biro Perencanaan, Sesditjen BUK, Dir. Bina Obat Publik dan Perbekkes, Dir. Bina Produksi dan Distribusi Alkes, Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur, Pusat Pembiayaan dan Jamkes, Pusdatin, Pusat Intelegensia, Kemenko, Kemendagri, Adinkes
Dinkes dan Rumah Sakit Provinsi dan Kabupaten Kota
Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah
Dasar Pelaksanaan
No REGULASI TENTANG
1. UU NO 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. UU NO 36/2009 Tentang Kesehatan
3. UU NO 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. PP NO 101 / 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuaran
5. Perpres No. 12 /2013 Tentang Jaminan Kesehatan
6. Perpres No. 111/2013 Tentang Perubahan atas Perpres No. 12/2013
7. Permenkes No. 71/2013Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional
8. Peraturan Presiden No.
32/2014
Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Milik Pemerintah Daerah
9.Permenkes No. 19
Tahun 2014
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah
Daerah
Dasar Pelaksanaan
No REGULASI TENTANG
10. SE Mendagri No.
900/2280/SJ
5 Mei 2014
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan
dan Pentatausahaan, serta Pertanggungjawaban
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemda
11. Permenkes No. 27
Tahun 2014
Petunjuk Teknis Sistem Indonesia Base Group
(INA CBG’s)
12. Permenkes No.28
Tahun 2014
Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional
13. Permenkes No. 59
Tahun 2014
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
14. dll
Latar Belakang
Satu Tahun JKN Perlu banyak perbaikan Untuk pemenuhan harapan masyarakat
Perlu Pembagian Peran yang jelasantara pusat dan daerah/dinaskesehatan.
Perpres 12 / 2013 Pasal 43 bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dankendali biaya, Menteri bertanggungjawab untuk:
• penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
• pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan;
• perhitungan standar tarif;
• monitoing dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan. Sesuaidengan amanat regulasi peran pemerintah (pusat dan daerah) melakukanmonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan JKN.
Kondisi Kepesertaan JKN/KIS (sd Desember 2014)
7
86,400,00064.76%
24,327,14918.23%
9,052,8596.79%
4,876,4163.65%
8,767,2296.57%
PBIAPBN
PekerjaPenerimaUpah(PPU)
PekerjaBukanPenerimaUpah(PBPU)
BukanPekerja(BP)
PBIAPBD
Kondisi Kepesertaan Saat Ini
No Rincian Kegiatan Jumlah Ket
1 Tambahan PBI JKN KIS 2015 1.831.816 Jiwa
Bayi baru lahir dari orang tua
peserta PBI
950.400 Jiwa
Narapidan/Tahan Miskin 32.409 Jiwa
PMKS 849.007 Jiwa
2 Besaran Premi/Iuran per orang Rp. 19.225,-
3 Alokasi Anggaran PBI JKN KIS dari
APBN-P 2015 (point.1 x point 2 x 12
Bln)
Rp. 422.599.951.200
PEMBULATAN Rp. 422.600.000.000
8
Penguatan Pelaksanaan JKN/KIS Menuju UHC
9
Peran dalam JKN
Monitoring yang akan dilakukansebagai bagian dari peran daerah, dapat disusun dengan pendekatanberbagai aspek dalampenyelenggaraan jaminan kesehatanyang meliputi;
• Aspek Kepesertaan
• Aspek Pelayanan Kesehatan
• Aspek Pembiayaan
• Aspek Organisasi dan Manajemen
Masalah, Solusi dan RTL : ASPEK KEPESERTAAN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
1 Belum validnya
data kepesertaan
PBI*)
Validasi data PBI Advokasi ke
Bupati/ Walikota
dan Sekda untuk
memperkuat
peran Dinsos
Maret
2015
Advokasi ke
Gubernur dan
Sekda untuk
memperkuat
peran Dinsos
Maret
2015
Mendorong
dukungan
regulasi
(manlak/juknis)
untuk
memperkuat
peran Dinsos
2 Belum meratanya
Distribusi peserta
di FKTP
Penentuan
batasan jumlah
peserta di FKTP
(pemerintah dan
swasta)
Dinkes
mengharuskan
BPJS untuk
berkoordinasi
dalam
penentuan jumla
h peserta di
FKTP
April
2015
Fasilitasi
koordinasi
kabupaten/kota
Dengan BPJS
April
2015
Penyesuaian
regulasi
Fasilitasi
koordinasi
sesuai binwil
3 Belum seluruhnya
terdistribusi Kartu
peserta BPJS/KIS
bagi peserta PBI
kepada sasaran
Distribusi Kartu
Peserta BPJS/KIS
bagi peserta PBI
Advokasi ke
Bupati/ Walikota
dan Sekda untuk
mendorong
peran BPJS Kes
Maret
2015
Mendorong forum
kemitraanMaret
2015
*) termasuk Jamkesda yang berintegrasi ke BPJS
Masalah, Solusi dan RTL : ASPEK KEPESERTAAN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
4 Peserta khusus
(bayi baru lahir,
PMKS,
napi/tahanan
miskin) belum
dapat mengakses
JKN
Prosedur
rekrutmen bagi
peserta khusus
(bayi baru lahir,
PMKS,
napi/tahanan
miskin)
Mendorong peran
(Dinsos,
Kependudukan, dll)
melalui Sekda untuk
mendata peserta
khusus (bayi baru
lahir, PMKS,
napi/tahanan
miskin),
mengupdate data
bayi baru lahir dan
penerbitan NIK
Maret-
Des
2015
Memberi
masukan
kepada pusat
dalam membuat
dukungan
regulasi
Maret-
Des
2015
Mendorong
dukungan
regulasi
(manlak/juknis)
untuk prosedur
rekrutmen
khusus (bayi
baru lahir,
PMKS,
napi/tahanan
miskin)
5 Kesempatan
peserta PBI untuk
melakukan mutasi
sebagai hak
peserta
Perlu adanya
mekanisme
koordinasi
perpindahan
peserta untuk
menghindari
“moral hazard”
Mengetahui dan
memonitor
perpindahan
peserta dan secara
khusus ikut
mengatur
perpindahan PBI
Maret-
Des
2015
Membuat
regulasi
mengenai Peran
Dinkes
Kab/Kota dalam
mengatur
distribusi dan
perpindahan
PBI
Masalah, Solusi dan RTL : ASPEK KEPESERTAAN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
6 Masih adanya
kelompok
produktif yang
belum menjadi
peserta JKN
Perlu sosialisasi
pada kelompok
produktif
Melakukan
mapping,
mendorong dan
memantau proses
sosialisasi peserta
JKN oleh BPJS
Kesehatan
Maret-
Des
2015
Melakukan
mapping,
mendorong dan
memantau
proses
sosialisasi
peserta JKN
oleh BPJS
Kesehatan
Maret-
Des
2015
Mengevaluasi,
memberi umpan
balik dan tindak
lanjut
Masalah, Solusi dan RTL : ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
1 Pemetaan Faskes
belum optimal
Pemetaan Faskes
untuk Akses
Pelayanan
1. Mengatur
distribusi nakes
2. Mengusulkan
formasi nakes
3. Membuat
roadmap
yankes
Maret -
Des
2015
Mengusulkan
formasi nakes dan
sarana prasarana
Maret -
Des
2015
Koordinasi
dengan
Menpan
2 Tingginya angka
rujukan
Penguatan dan
peningkatan
kompetensi SDM
untuk perbaikan
kompetensi 155
penyakit dan
Sistem Rujukan
1. Membuat
Perbup/Perwak
o
2. Meningkatkan
kompetensi
SDM dan
sarana
prasarana
Maret -
Des
2015
1. Membuat
Pergub
2. Meningkatkan
kompetensi
SDM dan sarana
prasarana
Maret -
Des
2015
Penetapan
rujukan
Nasional
3 Belum optimalnya
Pemantauan Mutu
Pelayanan
Akreditasi Yankes
dan koordinasi
dengan Dinkes
dalam menentukan
PPK melalui tim
akreditasi
1. Menetapkan SK
tim akreditasiMaret -
Des
2015
1. Menetapkan SK
tim akreditasi
2. Mendorong
pembentukan
BPRS
Maret -
Des
2015
1. Menetapkan
SK tim
akreditasi
2. Mengatur
masa
transisi
pemberlaku
an
akreditasi
Masalah, Solusi dan RTL : ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
4 Peran Ganda
Nakes di FKTP
Pembinaan dan
Pengawasan
Nakes
Mengimplementa
sikan regulasi
yang dibuat
Kemenkes
Oktober
2015Mengimplementas
ikan regulasi yang
dibuat Kemenkes
Oktober
2015
Membuat
Regulasi
untuk
pendayaguna
an tenaga
kesehatan
5 Kredensialing
Fasyankes
Kredensialing
Fasyankes
Dinkes terlibat
dalam tim
kredensialing
sesuai
kewenangan
Maret - Des
2015
Dinkes terlibat
dalam tim
kredensialing
sesuai
kewenangan
Maret -
Des
2015
Membuat
regulasi untuk
kredensialing
6 Fornas belum
optimal dalam
memenuhi
kebutuhan obat
untuk pelayanan
Perbaikan/perubah
an Fornas
Memberikan
usulan
perubahan
sesuai kondisi
kab/kota
Maret 2015 Meneruskan
usulan perubahan
dari kab/kota
Maret 2015 Pengambilan
kebijakan
perubahan
Fornas untuk
menjamin
ketersediaan
obat
Masalah, Solusi dan RTL : ASPEK PEMBIAYAAN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
1 Keterbatasan
pemanfaatan dana
kapitasi di
Puskesmas
Mendorong
Percepatan
Puskesmas BLUD
Melaksanakan
Percepatan
Puskesmas
BLUD
Maret –
Des 2015
Memfasilitasi
Percepatan
Puskesmas BLUD
Maret –
Des 2015
Memberikan
asistensi dan
mendorong
percepatan
Puskesmas
BLUD
2 Meningkatnya
Beban daerah
terkait
peningkatan
premi
Usulan daerah: tidak
menaikkanpremi,
terutamapremi kelas 3
Integrasi
Jamkesda PBI ke
JKN
(Beberapa provinsi
sudah
melaksanakan)
Melakukan
integrasi
Jamkesda PBI ke
JKN
Maret – Des
2015
Memfasilitasi
integrasi
Jamkesda PBI ke
JKN
Membuat regulasi
integrasi
Maret –
Des 2015Mengusulkan
peningkatan
jumlah PBI
Efisiensi di
manajemenBPJS Kes
Mendorong
efisiensi di
manajemenBPJS Kes
Maret – Des
2015
Mendorong
efisiensi di
manajemenBPJS Kes
Maret –
Des 2015
Masalah, Solusi dan RTL : ASPEK PEMBIAYAAN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
4 Masyarakat belum
memahami tentang
premi dan sistem
asuransi sehingga
membayar hanya
jika sakit saja
Sosialisasi terkait
penundaan
pembayaran
premi
Mendorong BPJS
melakukan
sosialisasi
Maret – Des
2015Mendorong BPJS
melakukan
sosialisasi
Maret –
Des 2015Dalam
membuat
Regulasi BPJS
harus
berkoordinasi
dengan
Kemenkes
5 Dinkes selalu
dituntut untuk
menyelesaikan
semua persoalan
terkait
pelaksanaan
BPJS/JKN,
sementara Dinkes
tidak mempunyai
dana operasional
Tersedianya dana
pembinaan dan
monev untuk
Dinkes dari BPJS
Kesehatan
Mendorong
teralokasinya
dana monev
Maret – Des
2015Mendorong
teralokasinya
dana monev
Maret –
Des 2015Membuat
regulasi/atura
n
Masalah, Solusi dan RTL :ASPEK ORGANISASI & MANAGEMEN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
1 Sentralisasi data
peserta dan
pelayanan dari
puskesmas
sebagai P-Care
langsung ke BPJS
di pusat
Membangun
jejaring akses data
dan informasi dari
BPJS Kesehatan
secara berjenjang
(dapat diakses
oleh kabupaten
kota, provinsi dan
pusat) terkait
pelayanan
kesehatan JKN
Mendapatkan
akses data dan
infornasi secara
berjenjang
Maret 2015 Mendapatkan
akses data dan
infornasi secara
berjenjang
Maret 2015 Membangun
sistem jejaring
akses data
dan informasi
berjenjang
melalui
Pusdatin
2 Tidak ada Unit
Penanganan
Keluhan Peserta
JKN yang aktif dan
responsif di BPJS
Membentuk unit
layanan
pengaduan yang
aktif dan responsif
Mengharuskan
BPJS Kesehatan
membentuk unit
layanan
pengaduan yang
aktif dan
responsif
Maret – Des
2015Mengharuskan
BPJS Kesehatan
membentuk unit
layanan
pengaduan yang
aktif dan
responsif
Maret –
Des 2015Mewajibkan
BPJS
membentuk
unit layanan
pengaduan
yang aktif dan
responsif
Masalah, Solusi dan RTL :ASPEK ORGANISASI & MANAGEMEN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
3 Mekanisme
pembayaran premi
melalui ATM bagi
peserta mandiri
menyulitkan
sebagian peserta
Mekanisme
pembayaran premi
tidak harus melalui
ATM
Mengusulkan
pembayaran
premi dapat
dilakukan melalui
cara lain,
misalnya loket
khusus di kantor
Pos, Bank BRI,
dll
April 2015 Memhfasilitasi
usulan
kabupaten/kota
April 2015 Membuat
dukungan
regulasi
4 Masih adanya
beberapa faskes
yang belum
memadai
Mengoptimalkan
peran BPJS dalam
hal penyediaan
kompensasi
(mengganti biaya
untuk berobat ke
tempat lain,
mendatangkan
nakes,
menyediakan
faskes) apabila
tidak tersedia
faskes yang
memadai
(sesuai UU)
Mengusulkan
kepada BPJS
untuk
mengeluarkan
dana kompensasi
Maret –
Des 2015
Memfasilitasi
pengusulan
kabupaten/kota
Maret –
Des 2015
Mendorong
implementasi
kebijakan
kompensasi
(mengganti
biaya untuk
berobat ke
tempat lain,
mendatangkan
nakes,
menyediakan
faskes)
Masalah, Solusi dan RTL :ASPEK ORGANISASI & MANAGEMEN
NO ISU /
MASALAH
SOLUSI RENCANA AKSI 2015
KAB/KOTA WAKTU PROVINSI WAKTU PUSAT
5 Pengelolaan dana
non kapitasi
(persalinan,
transport rujukan
dan rawat inap di
Puskesmas, KB,
dll)
Membuat regulasi
pengelolaan dana
non kapitasi
Membuat SK
Bupati/Walikota
untuk
Pengelolaan
dana non
kapitasi
sebagaimana
dana kapitasi
Maret 2015 Memberikan
asistensi jika
dibutuhkan oleh
kabupaten/kota
April 2015 Membuat
panduan
dalam
penyusunan
regulasi
6 Belum optimalnya
pemanfaatan dana
dukungan
operasional dari
penerimaan
kapitasi BPJS
Membuat regulasi
perluasan
pemanfaatan dana
dukungan
operasional dari
penerimaan
kapitasi BPJS
Melaksanakan
regulasi yang
dibuat Kemenkes
Oktober
2015
Melaksanakan
regulasi yang
dibuat Kemenkes
Oktober
2015
Membuat
dukungan
Regulasi
Terima Kasih