AKSELERASI UPAYA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KEDALAM PELAYANAN KESEHATAN NASIONAL
PERAN BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN ... -...
Transcript of PERAN BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN ... -...
PERAN BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN GIZI DI ERAJAMINAN KESEHATAN NASIONAL
A. Rismaniswati Syaiful, S.Si, M.Kes, Apt, AAK.Kepala Dept. MPK Divisi Regional IX
Disampaikan pada Seminar Nasional DPD PERSAGI Sulawesi Selatan
Makassar, 30 April 2016
OUTLINE
I. PENDAHULUANII. EVALUASI PROGRAM JKNIII. PELAYANAN GIZI DI ERA JKNIV. PENUTUP
OUTLINE
I. PENDAHULUANII. EVALUASI PROGRAM JKNIII. PELAYANAN GIZI DI ERA JKNIV. PENUTUP
44
UNDANG UNDANG
SJSN DAN BPJS
5
ASPEK
KELEMBAGAAN
& ORGANISASI
Aspek Kepesertaan
ASPEK
KELEMBAGAAN
& ORGANISASI
REVENUE
COLLECT-
ION
RISK
POOLING
PURCHA-
SING
Aspek Pelayanan
Kesehatan Aspek Keuangan
5
PILAR UTAMA ASURANSI KESEHATAN SOSIAL
UU No 40 Th 2004, Pasal 19:
Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
6
PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN JKN(UU No 40/2004 tentang SJSN & UU No. 24/2011 tentang BPJS)
PESERTA
BPJS KESEHATAN
FASKES
REGULATOR
Menentukan paket benefit
Menentukan pola dan besaran tarif
Menentukan besaran iuran
Menentukan peserta PBI
Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem
pembayaran
www.bpjs-
kesehatan.go.id
7
FUNGSI DAN TUGAS BPJS KESEHATAN(Sesuai UU NO. 24 TAHUN 2011 Tentang BPJS)
1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan
Pasal 9
Fung
si
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk:a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta Program Jaminan Sosial;f. Membayar Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai
dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dang. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Jaminan Sosial
kepada Peserta dan masyarakat
Tuga
s
Pasal 10
UU No 40 Tahun 2004Tentang SJSN
SISTEM KENDALI MUTU DAN BIAYA
Pasal 24
(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosialmengembangkan sistem pelayanan kesehatan,sistem kendali mutu pelayanan, dan sistempembayaran pelayanan, kesehatan untukmeningkatkan efisiensi dan efektivitas
8
REGULASI
TAHUN 2004-2016
9
1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
2. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
3. Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang JAMINAN KESEHATAN
4. Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013
5. Permenkes No. 69 Tahun 2013 tentang STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA & FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN6. Permenkes No. 71 Tahun 2013 tentang PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
7. Per BPJS Kesehatan No. 1/ 2014 tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
8. Permenkes No. 27/ 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS SISTEM INA CBG’S
9. Permenkes No. 28/ 2014 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JKN
10. Permenkes No. 56/ 2014 tentang KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
11. Permenkes No. 59/ 2014 tentang STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
12. Permenkes No. 63/ 2014 tentang PENGADAAN OBAT BERDASARKAN E-CATALOG
13. Permenkes No. 69/ 2014 tentang KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN14. Kepmenkes No. 159/ 2014 tentang PERUBAHAN ATAS KEPMENKES NO 328 TAHUN 2013 TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL
15. Kep Dirjen Binfar dan AlKes Kem Kes RI No. HK.02/03/III/1346/2014 tentang PEDOMAN PENERAPAN FORNAS
16. Permenkes No. 36/ 2015 tentang PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
17. Kepmenkes No. HK.02.02-MENKES-72-2015 tentang Tim Pencegahan FRAUD Program JKN Dalam SJSN
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.76 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN.
19. Permenkes No. 99/2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERMENKES NO. 71/2013 tentang PELAYANAN
KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
20. Perpres No.19 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013
21. Permenkes No. 12 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 59 TAHUN 2014
22. Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013
10
Regulasi terkait Program JKN yang terbit Tahun 2016
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Th 2015 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JaminanKesehatan Nasional- Diundangkan pada tanggal 8 Januari 2016- Ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015- Berlaku sejak diundangkan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan- Diundangkan pada tanggal 1 Maret 2016- Ditetapkan pada tanggal 29 Februari 2016- Berlaku sejak diundangkan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Th 2016 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan- Diundangkan pada tanggal 31 Maret 2016- Ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2016- Berlaku sejak diundangkan
Perpres No. 19 Tahun 2016
No Pengaturan PERPRES NO.
12/2013 JUNCTO NO.
111/2013
PERPRES NO. 19/2016
(PERPRES BARU)
1 Kepesertaan:
a. Pimpinan dan
anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah
b. Penyesuaian
rasio distribusi
peserta dengan
FKTP
a. Belum diatur
b. Belum diatur
a. Termasuk kelompok PPU
b. BPJS Kesehatan dapat
melakukan pemindahan
peserta dari suatu FKTP
ke FKTP lain yang masih
dalam wilayah yang
sama. dengan
mempertimbangkan
rekomendasi dari dinas
kesehatan kab/kota
setelah berkoordinasi
dengan asosiasi Faskes
dan organisasi profesi
11
Contoh beberapa perubahan:
Perpres No. 19 Tahun 2016
No Pengaturan PERPRES NO.
12/2013 JUNCTO
NO. 111/2013
PERPRES NO. 19/2016
(PERPRES BARU)
2 Iuran:
a. Peserta PBI JK
serta penduduk
yang
didaftarkan oleh
Pemerintah
Daerah
b. Iuran Jaminan
Kesehatan bagi
Peserta Bukan
Penerima Upah
(PBPU)
a. Rp 19.225,- per
orang per bulan
• Kelas III
Rp 25.500/jw/bln
• Kelas II
Rp 42.500/jw/bln
• Kelas I
Rp 59.500/jw/bln
a. Rp 23.000,- per orang per
bulan
(Mulai berlaku 1 Januari
2016)
• Kelas III
Rp 30.000/jw/bln*
• Kelas II
Rp 51.000/jw/bln
• Kelas I
Rp 80.000/jw/bln
(Mulai berlaku 1 April 2016)
*tidak mengalami kenaikan
berdasarkan Perpres No.28
Tahun 2016
12
Contoh beberapa perubahan:
Perpres No. 19 Tahun 2016
No Pengaturan PERPRES NO. 12/2013
JUNCTO NO. 111/2013
PERPRES NO. 19/2016
(PERPRES BARU)
c. Batas paling
tinggi gaji atau
upah per bulan
yang digunakan
sebagai dasar
perhitungan
besaran iuran JK
bagi Peserta PPU
dan PPNPN
c. Sebesar 2 (dua) kali
Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP)
dengan status
kawin dengan 1
(satu) orang anak
c. Rp 8.000.000,- (Delapan
Juta Rupiah)
3 Pelayanan:
a. Penyesuaian
kelas rawat
• Kelas II
• Kelas I
• PPU dan PPNPN
dengan gaji atau
upah sd 1,5x PTKP
• Gaji atau upah sd 2x
PTKP
• PPU dan PPNPN dengan gaji
atau upah sd Rp4.000.000,-
• Gaji di atas Rp4.000.000,-
sd Rp8.000.000
13
Contoh beberapa perubahan:
Perpres No. 19 Tahun 2016
No Pengaturan PERPRES NO. 12/2013
JUNCTO NO. 111/2013
PERPRES NO. 19/2016
(PERPRES BARU)
b. Peserta yang menginginkankelas perawatanyang lebih tinggidari pada haknya
b. Mengikuti asuransikesehatan tambahanatau membayarsendiri selisih biaya
• Mengikuti asuransi
kesehatan tambahan
• Selisih antara biaya
dibayar oleh:
a. Peserta yang
bersangkutan;
b. Pemberi Kerja; atau
c. Asuransi kesehatan
tambahan.
• Dikecualikan bagi:
a. PBI Jaminan
Kesehatan; dan
b. Peserta yang
didaftarkan oleh
Pemda.
• Pembayaran selisih oleh
Pemberi Kerja tidak
termasuk untuk peserta
yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah14
Contoh beberapa perubahan:
15
PERPRES 12 TAHUN 2013 jo. PERPRES 111 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN
PERPRES 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERPRES 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
(1) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaranIuran Jaminan Kesehatan lebih dari 1 (satu)bulan sejak tanggal 10 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan dalamPasal 17A ayat (1), penjaminan Pesertadiberhentikan sementara.
(2) Pemberhentian sementara penjaminan Pesertasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhirdan status kepesertaan aktif kembali apabilaPeserta:a. membayar iuran bulan tertunggak paling
banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan;dan
b. membayar iuran pada bulan saat pesertaingin mengakhiri pemberhentian sementarajaminan.
PASAL 17A.1PENAMBAHAN PASAL BARU
1. Apabila Peserta terlambat membayar iuran lebih dari 1 bulan sejak tanggal 10, penjaminan iuran diberhentikan sementara.
2. Status Peserta aktif kembali apabila:a. membayar iuran bulan tertunggak (maksimal 12 bulan); danb. membayar iuran bulan berjalan.
16
PERPRES 12 TAHUN 2013 jo. PERPRES 111 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN
PERPRES 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERPRES 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
(3) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejakstatus kepesertaan aktif kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Peserta sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib membayar dendakepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanankesehatan rawat inap yang diperolehnya.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biayapelayanan kesehatan untuk setiap bulantertunggak dengan ketentuan:a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12
(dua belas) bulan; danb. besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah).
PASAL 17A.1PENAMBAHAN PASAL BARU
Apabila Peserta akan mendapatkan pelayanan rawat inap dalam jangka waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, wajib membayar denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan dikali bulan tertunggak (maksimal 12 bulan) atau maksimal Rp30.000.000,00
PMK No. 99 Tahun 2015
1. Pasal4 (4) Dalam hal perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas
Kesehatan yang membentuk jejaring harus ditandatangani oleh unsur
Fasilitas Kesehatan dan semua jejaringnya.
2. Pasal 9, (2a) Seleksi dan kredensialing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau
Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
3. Pasal 15A
Seluruh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan wajib memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban
pasien termasuk mengenai pelayanan JKN.
4. Pasal 22A
(1) Rumah sakit wajib menginformasikan ketersediaan ruang rawat
inap untuk pelayanan JKN.
5. Pasal 32A
Terhadap pelayanan nonkapitasi yang diberikan oleh jejaring Fasilitas
Kesehatan, BPJS Kesehatan membayarkan langsung klaim
pembiayaan pelayanan tersebut kepada jejaring Fasilitas Kesehatan.
17
Contoh beberapa perubahan:
OUTLINE
I. PENDAHULUANII. EVALUASI PROGRAM JKNIII. PELAYANAN GIZI DI ERA JKNIV. PENUTUP
DATA KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN SULAWESI SELATANS.D 15 APRIL 2016
SEGMEN URAIAN NASIONAL DIVRE IX % SULSEL %1 2 3 4 5=4/3 6 7=6/3
PBI APBN 91,625,036 5,459,107 5.96% 3,115,598 3.40%
PBI APBD 13,313,479 1,584,149 11.90% 1,327,907 9.97%
PPU
Penyelenggara
Negara
12,869,923 1,108,628 8.61% 597,033 4.64%
TNI/ POLRI/
PNS Kemhan2,738,980 201,266 7.35% 120,201 4.39%
Pegawai
Swasta23,600,848 414,516 1.76% 312,779 1.33%
DPRD 50 - 0.00% - 0.00%
WNA 16,586 54 0.33% 23 0.14%
PBPU 16,565,779 749,135 4.52% 560,325 3.38%
PP
Penyelenggara
Negara
4,383,909 272,975 6.23% 189,904 4.33%
Veteran 422,025 50,276 11.91% 44,584 10.56%
Perintis
Kemerdekaan2,735 136 4.97% 52 1.90%
Investor 68 10 14.71% 5 7.35%
Pemberi Kerja 3,170 1,608 50.73% 392 12.37%
PP Swasta
Lainnya206,992 1,915 0.93% 1,901 0.92%
TOTAL 165,749,580 9,843,775 5.94% 6,270,704 3.78%
PBI
PPU
BP
Peserta JKN Sulawesi Selatan sebesar 66,12% dari peserta JKN Divisi Regional IX
PERKEMBANGAN
KEPESERTAAN (1)
20
Sumber : Laporan Kepesertaan UKP4 per 15 April 2016
TOTAL % TOTAL %
1 MAKASSAR 3,432,024 2,396,134 69.82% 1,035,890 30.18%
2 BULUKUMBA 1,166,321 723,895 62.07% 442,426 37.93%
3 WATAMPONE 1,841,597 1,119,392 60.78% 722,205 39.22%
4 PAREPARE 1,068,534 688,117 64.40% 380,417 35.60%
5 PALOPO 1,194,656 829,363 69.42% 365,293 30.58%
6 MAKALE 750,036 513,803 68.50% 236,233 31.50%
9,453,168 6,270,704 66.33% 3,182,464 33.67%
NON JKNNO. KANTOR CABANG
JUMLAH
PENDUDUK
JKN
PROV. SULSEL
PERKEMBANGAN
KEPESERTAAN (2)
21
Sumber : Laporan Kepesertaan UKP4 per 15 April 2016
1 Makassar 961,187 420,841 227,503 77,260 252,342 - 23 557,128 344,100 89,237 21,717 10 - 146 1,779 112,889
2 Bulukumba 454,631 136,244 71,926 8,350 4,360 - - 84,636 27,624 18,107 2,789 1 - 32 - 20,929
3 Watampone 651,635 277,119 97,129 12,593 9,624 - - 119,346 40,971 27,288 3,657 7 - 20 114 31,086
4 Parepare 319,541 190,949 75,360 11,160 9,907 - - 96,427 55,373 23,078 2,741 15 5 1 4 25,844
5 Palopo 446,045 177,603 76,510 6,838 28,718 - - 112,066 63,950 17,051 12,727 13 - - 4 29,795
6 Makale 282,559 126,210 48,605 4,000 7,828 - - 60,433 28,307 15,143 953 6 - 193 - 16,295
Prov. Sulsel 3,115,598 1,328,966 597,033 120,201 312,779 - 23 1,030,036 560,325 189,904 44,584 52 5 392 1,901 236,838
Total
PPU
Penyelen
ggara
Negara
TNI/
POLRI/
PNS
Kemhan
Total
Peg
Swasta
DPRDNO
KANTOR
CABANGPBI APBN PBI APBD
Total BPWNA Total PPUPBPU
PP
Penyelen
ggara
Negara
Bukan Pekerja
Veteran
Perintis
Kemer
dekaan
Inve
stor
Pembe
ri Kerja
PP
Swasta
Lainnya
PPU
JARINGAN FKTP MITRA BPJS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
S/D MARET 2016
Sumber : Laporan Penambahan FKTP s/d bulan Maret 2016
PROVINSI
MALUKU
Makassar Bulukumba Watampone Parepare Palopo Makale Mamuju Polewali Kendari Baubau Ambon
1 PUSKESMAS 123 65 94 48 62 59 451 46 48 94 149 122 271 193 1,009
2 DOKTER PRAKTIK PERORANGAN 64 19 18 24 39 10 174 12 12 24 33 14 47 29 274
3 DOKTER GIGI 31 5 7 10 19 4 76 3 2 5 4 4 8 6 95
4 KLINIK PRATAMA 48 - 9 5 7 - 69 2 3 5 9 2 11 1 86
5 TNI 25 4 4 4 1 2 40 1 2 3 6 2 8 12 63
6 POLRI 12 4 4 5 4 2 31 2 3 5 9 4 13 9 58
7 RS TIPE D PRATAMA - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1
TOTAL FKTP 303 97 136 96 132 77 841 66 70 136 211 148 359 250 1,586
PROVINSI SULTRA
TOTALTOTAL
DIVRE IXNO
FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA
PROVINSI SULSEL
TOTAL
PROVINSI SULBAR
TOTAL
Sumber : Laporan Bulanan MPKR s/d bulan Maret 2016
JARINGAN FKRTL MITRA BPJS KESEHATANPROVINSI SULAWESI SELATAN
S/D MARET 2016
MAKASSAR BULKUMBA WATAMPONE PAREPARE PALOPO MAKALE
1 RS Pemerintah
- Kelas A 1 1
- Kelas B 5 1 1 7
- Kelas C 4 4 3 3 4 2 20
- Kelas D 1 1 1 3
2 RS Khusus 3 3
3 RS Jiwa 1 1
4 RS TNI 3 1 1 1 6
5 RS Polri 1 1
6 RS Swasta -
- Kelas A -
- Kelas B 8 8
- Kelas C 4 1 2 1 8
- Kelas D 2 1 3 6
7 Klinik Utama 5 5
37 4 6 8 10 4 69
KANTOR CABANG
JENIS FASKES NO TOTAL
Total Sulawesi Selatan
OUTLINE
I. PENDAHULUANII. EVALUASI PROGRAM JKNIII. PELAYANAN GIZI DI ERA JKNIV. PENUTUP
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakuppelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai denganindikasi medis yang diperlukan
Medis
FKTP FKRTL
Non Medis
Akomodasi Ambulan
Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh
Menteri
Pelayanan kesehatan lain yang telah ditanggung oleh
Pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan
kesehatan yang dijamin.
MANFAAT JAMINAN KESEHATANPerpres 12/2013 Pasal 20Perpres 111/2013 Pasal 22Perpres 19/2016 Pasal 22
terikatdenganbesaran
iuran25
26
pasal 3 (1)(1) Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberlakukan
pada FKTP yang melakukan pelayanan:a. administrasi pelayanan;b. pelayanan promotif dan preventif;c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, termasuk pil dan
kondom untuk pelayanan Keluarga Berencana;f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.
Permenkes No 59/2014
PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATANTINGKAT PERTAMA
Pelayanan Gizi untuk kasus yang dapat ditangani di FKTP masuk kedalam pembiayaan kapitasi
PELAYANAN PROMOTIFbagi Peserta yang ‘Sehat’
Edukasi Langsung
Penyuluhan Kesehatan langsung
Olahraga Sehat
Promosi Kesehatan
Keliling
Edukasi Tidak Langsung
Media Cetak
Media Elektronik
PELAYANAN PREVENTIF
• DIABETES MELLITUS• HIPERTENSI
• DASAR LENGKAP• VAKSINASI
• PELAYANAN KB• PELAYANAN EFEK SAMPING
RIWAYAT KESEHATAN• DIABETES MELLITUS• HIPERTENSI• DETEKSI KANKER SERVIKS• DETEKSI KANKER PAYUDARA
29
Edukasi Kesehatan - KIE
(1) Penyuluhan langsung oleh Narasumber Dokter Umum/Dokter Spesialis
(2) Penyediaan dan distribusi media promosi kesehatan :
a. Leaflet
b. Banner
c. Filler edukasi
d. dsb
Diselenggarakan melalui Penyuluhan Langsung maupun Tidak Langsung
Ben
tuk
Pro
mo
si
Edukasi terhadap Ibu Hamil Pemenuhan gizi kehamilan danpersiapan bersalin normal dan pentingnya imunisasi
MANFAAT PELAYANAN TINGKAT LANJUTAN
Perpres 19/2016 Pasal 22
pelayanan kesehatan yang mencakup :1. Administrasi Pelayanan;2. Pemeriksaan, Pengobatan, Dan Konsultasi Medis Dasar3. Pemeriksaan, Pengobatan, Dan Konsultasi Spesialistik;4. Tindakan Medis Spesialistik, Baik Bedah Maupun Non Bedah Sesuai Dengan Indikasi Medis; 5. Pelayanan Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai;6. Pelayanan Penunjang Diagnostik Lanjutan Sesuai Dengan Indikasi Medis;7. Rehabilitasi Medis;8. Pelayanan Darah;9. Pelayanan Kedokteran Forensik Klinik; 10. Pelayanan Jenazah Pada Pasien Yang Meninggal Di Fasilitas Kesehatan;11. Pelayanan Keluarga Berencana;12. Perawatan Inap Non Intensif; Dan
30
Penyuluhan dan
konsultasi tentang
Gizi
BPJS Kesehatan membayar Faskes secara efektif dan
efisien Biaya INA CBGs sudah termasuk
jasa medis, biaya perawatan, biaya
penunjang, dan biaya obat-obatan
Tarif INA CBGs pengelompokan
diagnosis dan prosedur konsultasi dokter, akomodasi, tindakan,
pemeriksaan penunjang, alat kesehatan, obat,
darah dan pelayanan lain yang termasuk dalam
paket INA CBG’s
Episode adalah jangka waktu perawatan pasien mulai dari pasien masuk
sampai pasien keluar rumah sakit, termasuk
konsultasi dan pemeriksaan dokter,
pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan
lainnya.
UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional PMK No 59 Tahun 2014 tentang tarif pelayanan
kesehatan PMK No 27 Tahun 2014 tentang Juknis Sistem
INA CBGs
PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATANTINGKAT LANJUTAN
Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No 40 Tahun 2004
(2) Ketentuan ini menghendaki agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membayar fasilitas kesehatansecara efektif dan efisien. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat memberikan anggaran tertentukepada suatu rumah sakit di suatu daerah untuk melayani sejumlah peserta atau membayar
sejumlah tetap tertentu per kapita per bulan (kapitasi). Anggaran tersebut sudahmencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan yang penggunaan rincinya diatur sendiri oleh pimpinan rumah sakit.Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan lebih leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisienmungkin.
32
PerPres No.19 Tahun 2016 Pasal 39
(3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatanrujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case BasedGroups (INACBG’s).
Rumah Sakit memberi pelayanan yang mengacu pada efektivitas dan efisiensi
VARIABEL PASIEN
VARIABEL ORGANISASI
DAN MANAJEMEN RS
VARIABEL UTAMA DALAM
SISTEM CASEMIX
Penyuluhan dan
konsultasi tentang Gizi sudah termasuk dalam komponen INA CBG’s
34
Quality of Care “a Process For Making Strategic Choices in Health System” ,
WHO, 2006
DIMENSI KESEHATAN
YANG DIUKUR
Effectiveness
Efficiency
Accessiblity
Patient-centreness
Timeliness
Safety
34
OUTCOME:CUSTOMER SATISFACTION INDEXPROVIDER SATISFACTION INDEX
STATUS KESEHATAN
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
OPTIMALISASI PERAN AHLI GIZI UNTUK PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN
EFEK
TIV
ITA
S D
AN
EF
ISIE
NSI
MEMBUAT INTERNAL CLINICAL PATHWAY DAN MENDORONG KEPATUHAN TERHADAP CLINICAL PATHWAY
PELAYANAN EFEKTIF YANG MENDORONG PERCEPATAN PENYEMBUHAN PASIEN
PELAYANAN OBAT DAN ALKES MENGACU PADA FORMULARIUM NASIONAL/E-KATALOG DAN KOMPENDIUM ALKES
DOKUMENTASI REKAM MEDIS YANG BERMUTU
PEMAHAMAN TENTANG INA CBG’s KEPADA SELURUH JAJARAN RS
IMPLEMENTASI RUJUKAN BERJENJANG
35
PERAN AHLI GIZI
PERAN AHLI GIZI DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN
BEST PRACTICE DARI NEGARA YANG MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM DRG*
MEMBERIKAN PELAYANAN GIZI KEPADA PASIEN & KELUARGA DALAM SEGALA KEADAAN DAN KONDISI NUTRISI YANG BURUK PADA PASIEN RAWAT INAP MEMPERLAMBAT PEMULIHAN DAN BISA MENINGKATKAN LENGTH OF STAY (LOS)
SPESIALIS GIZI KLINIK MELAKUKAN MONITORING, MEMERIKSA DAN MENGOPTIMALKAN STATUS NUTRISI PASIEN BERDASARKAN KONDISI KLINIS DAN/ATAU KECUKUPAN NUTRISI
KOORDINASI DENGAN DOKTER/NAKES LAIN DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI TENTANG SUPLEMEN DIET DAN ASUPAN NUTRISI INTRAVENA
MENGAJARKAN PASIEN UNTUK MEMILIH MAKANAN YANG MEMPERCEPAT PEMULIHAN DAN POLA HIDUP YANG SEHAT
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN MENGURANGI LOS YANG TIDAK PERLU MENCEGAH INFEKSI NOSOKOMIAL AKIBAT HOSPITALISASI
Lutheran Hospitals (2014), The Role of the Inpatient Clinical Dietitian. Retrieved from http://www.lutheranhospital.com/interior.php?t=215
GIZI DAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
STUDI ILMIAH*
Diperkirakan 13% sd 69% pasien yang dirawat inap mengalami malnutrisi, yangmengakibatkan peningkatan hari rawat, peningkatan morbiditas dan mortalitas,kerusakan pada fungsi saluran pernapasan dan jantung, menurunnya fungsi imundan gangguan pertumbuhan pada bayi dan anak-anak1.
Pasien yang memiliki risiko malnutrisi secara signifikan dirawat lebih lama (LOS lebih panjang), biaya pelkes lebih tinggi dan membutuhkan home care pasca hospitalisasi2.
LOS PASIEN LEBIH PANJANG BIAYA TIDAK EFISIEN MORBIDITAS MENINGKAT BERPOTENSI MENINGKATKAN
SEVERITAS PASIEN PENINGKATAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA POTENSI RE-ADMISI PASCA RAWAT INAP PASIEN BERTAMBAH
WORKLOAD RS MENINGKAT HEALTH OUTCOME RENDAH
1. Fessler, (2008).Malnutrition: A Serious Concern for Hospitalized Patients. Today’s Dietitian. Vol. 10 No. 7 P. 442. Chima et al, (1997) Relationship of nutritional status to length of stay, hospital costs, and discharge status of patients hospitalized in the medicine service. Journal of American Dietetic Association
*belum termasuk kontrol ulang
Jumlah Kasus Pelayanan Gizi di FKRTL Tahun 2015
KASUS BIAYA KASUS BIAYA
Pelayanan Konsultasi Gizi (Z713) RJTL 18 2,629,000 13 1,963,500
Kaheksia (R64) RITL 1 4,855,500 1 4,855,500
Malnutrisi (E40-E46) RITL 84 418,256,800 73 381,846,300
Total 103 425,741,300 87 388,665,300
DIVISI REGIONAL IX SULAWESI SELATAN
TAHUN 2015 TAHUN 2015PELAYANAN
OUTLINE
I. PENDAHULUANII. EVALUASI PROGRAM JKNIII. PELAYANAN GIZI DI ERA JKNIV. PENUTUP
GOTONG ROYONG DALAM KENDALI MUTU PEMBIAYAAN KESEHATAN
*Krit Pongpirul, Courtland Robinson, 2013
“Check-and-balance mechanism”
Memastikan akurasipembiayaan
Mencegah fraud dalamklaim biaya pelkes
Faskes
Sistem
Klinisi
Koder
insentif
ASOSIASI FASKES
PEMERINTAH ORGANISASI PROFESI
STAKEHOLDERS
LAIN
BPJS KESEHATAN
Peran Stake Holder dalam mengawal pembangunan sistem kesehatan yang bermutu dan pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
Dukungan dan kerja sama semua pihak dalam pembangunan sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan dalam rangka menjaga
Sustainibilitas Program JKN
42