BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Upaya pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

dewasa ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik pemerintah,

perbankan, swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga-lembaga internasional.

Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang perlu diefektifkan sebagai motor

penggerak perekonomian nasional setelah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perluasan pengertian usaha kecil dan

menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari

perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai gambaran,

kendati sumbangannya dalam output nasional (Product Domestic Regional Bruto /PDRB)

hanya 56,7% dan dalam ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi

sekitar 99% dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6% dalam

penyerapan tenaga kerja. Namun, dalam kenyataannya selama ini UKM kurang

mendapatkan perhatian. Dapat dikatakan bahwa kesadaran akan pentingnya UKM dapat

dikatakan barulah muncul belakangan ini saja.

Peran UMKM dalam perekonomian domestik semakin meningkat terutama setelah

krisis 1997. Di saat perbankan menghadapi kesulitan untuk mencari debitur yang tidak

bermasalah, UMKM menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan.

1

Hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, UMKM (kurang lebih 52 juta

unit) mendominasi lebih dari 90% total unit usaha dan menyerap angkatan kerja dengan

prosentase yang hampir sama. Data BPS juga memperkirakan 55,6% Product Domestic

Bruto (PDB) bersumber dari unit usaha ini dan menyumbang hampir 17% dari ekspor barang

Indonesia. Ditinjau dari reputasi kreditnya, UMKM juga mempunyai prestasi yang cukup

membanggakan dengan tingkat kemacetan kredit yang relatif kecil. Pada akhir 2009, kredit

bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross sebesar 3,8%, penyumbang NPL terbesar

adalah sector UMKM.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemberian kredit ke UMKM merupakan salah

satu upaya dalam rangka penyebaran risiko perbankan, sementara suku bunga kredit UMKM

sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. Sektor ini

mempunyai ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya

ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang

dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Namun demikian,

UMKM juga mempunyai karakteristik pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya ketersediaan

dana pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat, prosedur yang relatif sederhana, adanya

kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan (technical

assistance).

Salah satu jalan yang dipakai untuk melaksanakan sistem ekonomi Islam adalah

dengan diberikannya kesempatan bagi pengelola bank dan masyarakat untuk melaksanakan

sistem perbankan yang berdasatkan syariat Islam, yaitu sistem Perbankan syariah. Sistem

perbankan syariah merupakan solusi bagi umat Islam dalam menghadapi perbankan konvensional

yang dijalankan selama ini.

2

Ummat Islam merupakan umat mayoritas yang ada di Indonesia. Sistem perbankan yang

ada selama ini dianggap kurang “islami” karena masih mengandung unsur riba bagi sebagian

umat Islam. Sementara riba dianggap hal yang haram dan dilarang oleh Allah SWT. Dalam

memenuhi kebutuhannya, seseorang kadangkala tidak memiliki uang atau dana yang cukup. Untuk

itu salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan kredit. Namun secara

konvensional, bank telah menetapkan sejumlah tertentu yang harus dibayar oleh kreditur secara

berkala, misalnya 5% perbulan. Hal ini telah lama berlaku di Indonesia hingga timbulnya UU No.

10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk

melakukan kegiatan perbankan dengan sistem syariah.

BPR syariah adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di

Indonesia. Dalam sistem perbankan nasional, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Syariah adalah bank

yang didirikan untuk melayani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM ini

yang menjadikan BPR syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum atau Bank Umum

Syariah. Perkembangan industry BPRS dari tahun ke tahun menunjukkan hal yang cukup baik.

Hampir seluruh indikator keuangan menunjukan pertumbuhan positif walaupun petumbuhan di

tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang lekat dengan perbankan

syariah tetap menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah, hal ini tercermin pada alokasi

pembiayaan baik modal kerja maupun investasi ke sektor tersebut yang mencapai Rp.47,17 triliun

dengan porsi 77,37% dari total PYD bank umum dan unit usaha syariah. Dominasi pembiayaan

kepada sektor UMKM ini tidak mengherankan mengingat nature bank syariah yang dekat ke

UMKM dan potensi pasar sektor tersebut terbesar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air.

3

Gambar 1.1. Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Syariah

Sumber: Bank Indonesia

Sejalan dengan pertumbuhan PYD yang meningkat, laju pertumbuhan pembiayaan (modal

kerja dan investasi) sektor UMKM juga meningkat pesat dari 19,86% (yoy) pada September 2009

menjadi 44,81% per September 2010. Peningkatan laju pertumbuhanpembiayaan sektor UMKM

sejalan dengan program pemerintah yang semakin memberikan kemudahan pada sektor UMKM

untuk semakin berkembang.

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM dapat dilakukan secara langsung maupun

dengan cara bermitra (linkage program) dengan lembaga keuangan lain seperti BPRS dan koperasi.

Linkage program ini bisa dilakukan melalui skema channeling, executing, atau joint financing.

Disamping itu bank syariah juga menjadi agen pemerintah untuk kredit program bagi nasabah

UMKM seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), dan Kredit Usaha Rakyat

4

(KUR). Dengan demikian diharapkan potensi nasabah UMKM dapat tergarap merata.

Selain itu, dukungan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan UMKM semakin kuat seiring

dengan peningkatan jumlah BPRS yang beroperasi di sebagian wilayah nusantara. Per September

2010 jumlah BPRS telah mencapai 146 BPRS, dimana 8 BPRS diantaranya baru beroperasi tahun

ini yaitu BPRS Gunung Slamet, BPRS Amanah Insan Cita, BPRS Artha Pamenang, BPRS Mitra

Harmoni Yogyakarta, BPRS Rahmania Dana Sejahtera, BPRS Rahma Syariah, BPRS Mitra

Harmoni Kota Semarang, BPRS AR Raihan. Total pembiayaan yang disalurkan BPRS bertumbuh

24,76% dengan nilai nominal sebesar Rp.1,98 trilyun dimana 56% diantaranya merupakan

pembiayaan kepada UMKM.

Sedangkan perkembangan lain yang cukup menggembirakan adalah meningkatnya volume

usaha BPRS sebesar 18,84% sehingga total assetnya per September 2010 mencapai Rp.2,52 trilyun

dengan intermediasi yang berfungsi baik tercermin dari rasio Financing to Deposit (FDR) sampai

dengan September 2010 telah mencapai 135,82%. Selain itu kualitas pembiayaan BPRS pada

periode yang sama cenderung membaik dimana rasio NPF net sebesar 6,12%, atau lebih rendah

dibandingkan pada periode yang sama tahun 2009 sebesar 6,65%.

Tabel 1.1 Profil Keuangan BPRS

S

umber: Bank Indonesia

5

Dengan adanya produk-produk perbankan syariah ini maka dapat memberikan

kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan perekonomian serta menjalankan sistem

perekonomian Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah rasul. Berdasarkan latar belakang di

atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Peran Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat

Syariah (BPRS) Dalam Mengembangkan UMKM”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPRS dalam mengembangkan UMKM?

2. Bagaimana peran BPRS dalam pengaturan pembiayaan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BPRS dalam mengembangkan UMKM

2. Untuk mengetahui peran BPRS dalam pengaturan pembiayaan UMKM

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a) Secara teoritis

Penulisan ini sebagai bentuk penambahan literatur terhadap pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan pemberian kredit perbankan

berdasarkan prinsip syariah.

6

b) Secara praktis

Secara praktis hendaknya hasil dari penelitian ini dapat memberikan jalan keluar bagi

seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemberian kredit perbankan dengan system

syariah.

7

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Landasan Teori

A.1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

A.1.1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan

perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun

muamalah islam.

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan

Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada

pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992

tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran.

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur

menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12

Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini,

secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR

konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

8

A.1.2. Sejarah Perkembangan

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat

Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai

Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis

lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama

Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967

yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.

Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui dalam pakto tanggal

27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan.

Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank

Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga

Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK),

Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya

Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat disamakan dengan itu. Sejak

dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-

lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.

Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak

dengan menggunakan prosedur-prosedur Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta

diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR

Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec.

Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada

9

tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari

Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991.

Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam

rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket

kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.

Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku

bunga (rate of interest) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi

hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala outlet retail banking (rural bank).

UU No.10 Tahun 1998 yang merubah UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak

lebih jelas dan tegas mengenal status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam

pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi : Menyediakan

pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh BI.

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No.

32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan

SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No.

32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bamk Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip

Syariah.

Perkembangan bank syariah dari awal keberadaannya hingga November 2001 terdapat

81 BPRS. BPRS tersebut distribusi jaringan kantor tersebar pada 18 provinsi yang beradadi

Indonesia.

10

A.1.3. Pendirian BPRS

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pendirian BPRS :

Persyaratan Umum

Memperoleh izin dari Menkeu RI dengan pertimbangan BI

Bentuk badan hukum BPRS, perusahaan daerah, koperasi dan PT

Didirikan dan dimiliki oleh Pemda, koperasi dan PT

Tempat kedudukan BPRS di kecamatan di luar ibu kota negara, ibu kota Dati I

dan Dati II

Wilayah pelayanan mencakup desa – desa dan perkotaan di satu wilayah

kecamatan kedudukan BPRS

Permohonan Izin Arsip

Mengajukan permohonan tertulis ke Menkeu RI dengan melampirkan :

Rencana akte pendirian dan AD BPRS

Rencana kerja BPRS pada tahun pertama

Daftar calon direksi, dewan komisaris dan pengawas Syariah

Photocopy bukti setoran sebesar Rp 15.000.000,- pada rekening Menkeu pada

bank pemerintah

Permohonan Izin Usaha

11

Mengajukan permohonan izin usaha dan diajukan ke Menkeu RI dengan melampirkan :

Photocopy bukti setoran sebesar Rp 35.000.000,- pada rekening Menkeu pada

bank pemerintah

Copy AD BPRS yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI

Photocopy NPWP BPRS

Menyampaikan prosedur dan sisitem tata kerja BPRS disertai warkat yang akan

digunakan

Mengirimkan data pengurus BPRS

Photocopy situasi dan kondisi perkantoran dan peralatan BPRS

Persiapan Pra Operasional BPRS

BPRS yang telah memperoleh izin usaha harus ke Pemda setempat untuk

memperoleh WDP ( Wajib Daftar Perusahaan) dan SITU ( Surat Izin tempat Usaha),

serta harus telah melakukan kegiatan operasionalnya selambat – lambatnya tiga bulan

sejak dikeluarkannya izin dimaksud. BPRS pun harus melakukan market development

serta membuat brosur produk bank dan mempersiapkan logo bank.

Laporan Pembukuan

12

Laporan pembukuan BPRS pada hari pertama operasi harus dilaporkan kepada BI

setempat dengan melampirkan Neraca Awal.

A.1.4. Tujuan Pendirian BPRS

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya Bank Perkreditan Rakyat

Syariah (BPRS). Di bawah ini disampaikan tujuan-tujuan tersebut beberapa sumber

hanya menyebutkan butir-butirnya saja (Sudarsono, 2004:85; Sumitro, 1997:111)

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat

ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama dari

BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan di tingkat kecamatan.

Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya ternasuk pada

masyarakat golongan ekonomi lemah.

2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi

arus urbanisasi. Kehadiran BPRS di kecamatan-kecamatan ikut memberikan

kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki potensi perbankan, baik dalam

permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Sehingga semakin banyaknya BPRS di

kecamatan-kecamatan maka akan semakin banyak pula tenaga yang terserap disektor

perbankan. Selain itu, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan BPRS bagi

masyarakat membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas, maka pada

gilirannya kehadiran BPRS akan menjadi penghambat bagi lajunya urbanisasi.

3. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan

pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung

makna bahwa dalam BPRS ditumbuhkan nilai ta’awun (saling membantu) antara

13

pemilik modal dengan pemilik pekerjaan. Dengan nilai ta’awun inilah akan tumbuh

kebersamaan antara bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam

mewujudkan Ukhuwah Islamiyah. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang

yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh BPRS bisa

meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula

meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.

Djazuli dan Yadi Janwari menjabarkan tiga tujuan diatas menjadi lima tujuan, yaitu

(Djazuli, 2002: 108)

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan

ekonomi lemah yang pada umumya berada di daerah pedesaan.

2. Meningkatkan pendapatan per kapita

3. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan.

4. Mengurangi urbanisasi.

5. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan operasionalnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

tersebut diperlukan strategi operasional. Pertama, Bank Perkreditan Rakyat Syariah

(BPRS) tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan

bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang

berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis

yang baik. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki jenis usaha

yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala

14

menengah dan kecil. Terakhir, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mengkaji

pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi

pembiayaan.

A.1.5. Kegiatan Usaha

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah

(BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum

syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya

dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka,

sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

A.1.6. Produk-Produk BPR Syariah

Produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar adalah :

a. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti

menerima simpanan wadi’ah, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas

15

ini dapat digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji

(ONH), dll.

Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan

penerimaan titipan ini adalah wadi’ah yakni titipan yang tidak menanggung resiko.

Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan

kepada nasabah.

Tabungan wadi’ah

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan

bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni wadi’ah. Bank akan

memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap

bulan.

Deposito wadi’ah / deposito mudharabah

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad

penerimaannya wadi’ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana yang

digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12

bulan, dst. Deposan yang menggunakan akad wadi’ah mendapat nisbah bagi hasil

keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan

nasabah setiap bulan.

16

b. Penyaluran Dana

Pembiayaan mudharabah

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang

keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami

kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung

pelayanan materiil dan kehilangan imbalan kerja.

Pembiayaan musyarakah

Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak

digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan

kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

Pembiayaan bai bitsaman ajil

Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu

pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar

barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

Pembiayaan murabahah

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk

pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar

kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin

keuntungan saat jatuh tempo).

17

Pembiayaan qardhul hasan

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan,

dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk

memberikan ZIS.

Pembiayaan Istishna’

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang

kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya

kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan

jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan

kemampuan/keuangan nasabah.

Pembiayaan Al-Hiwalah

Penggambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo

oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang

seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan

prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan

ujroh/ fee dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan

kedua belah pihak.

18

c. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran

berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran

KPR, dll.

Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan

pembiayaan bai salam.

A.1.7. Badan-Badan Pengembang BPRS

Dalam rangka meningkatkan dan mengembankan kegiatam dan pelaksanaan yang ada

dalam  badan usaha BPR syariah maka suatu badan dari BPR syariah menyelengarakan

dan membentuk suatu kegiatan yang dapat meningkatkan BPR syariah yakni dengan

memberikan pelatihan, pendidikan dan tehnical asissistance untuk BPR syariah yang

akan tumbuh.

Hingga saat ini minimal sudah terbentuk 2 yayasan yang turut serta dalam

pengembangan kegiatan BPR syariah anatara lain :

1. IESD (institute for syariah economic development)

Dalam hal ini secara bebrkesinambungan IESD akan terus melakanakan

program pendirian/ pemberian bantuan teknis kepada BPR syariah di Indonesia

khsusunya daerah potensial umat islam. Dan ada beberapa program yang yang telah

19

dilaksanakan yakni berupa teknis bagi pendirian BPR syariah diberbagai tempat di

Indonesia.

2. Badan yang yang membantu dalam kegiatan yayasan pendidikan dan pengembangan

bank syariah  (YPBS)

Merupakan suatu bentuk kerja sama antara bank muamalat Indonesia dengan

ICMI. Yayasan ini dibentuk dalam rangka membantu perkembangan dan

mengembangkan BPR syariah di seluruh tanah air. Kegiatan – kegiatan YPBS antara

lain :

Pendidikan baik basic untuk para sarjana yang baru lulus dari perguruan

tinggi, maupun intermediate bagi para praktisi yang telah memiliki minimal 2

tahun pengalaman di sector perbankan.

Membantu proses pendirian.

Memberikan technical assistance.

Selain dari beberapa usaha yang telah dilakukan diatas ada hal lain yang di

usahakan untuk meningkatkan kegiatan operasional dalam BPR syariah yang

berkaitan dengan pendidikan yakni berupa pengembangan inkubasi bisnis (INBIS).

20

A.1.8. Laporan yang Wajib Dilaporkan BPRS

a) Dalam Ketentuan Umum

BPRSpelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan

Bulanan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank

Indonesia.

BPRS wajib menyampaikanlaporan BMPK kepadaBank Indonesia yang berisi:

o Fasilitas kredit kepada peminjam dan kelompok peminjam yang

melampaui BMPK

o Seluruh fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPR

Laporan tersebut wajib disampaikan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 14

setelah berakhirnya laporan yang bersangkutan.

b) Laporan Berkala

Laporan Bulanan

Adalah laporan keuangan dan hasil usaha yang terdiri dari neraca, laba

rugi, rekening-rekening administratif dan daftar rincian pos-pos neraca dimaksud.

Laporan Bulanan BPR wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 14 (empat

belas) setelah berakhirnya bulan laporan, sementara Laporan Bulanan Gabungan

bagi BPR yang memiliki Kantor Cabang selambat-lambatnya tanggal 16 (enam

belas) setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

21

Laporan Bulanan BPRS yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah

laporan keuangan yang disusun oleh BPRS untuk kepentingan Bank Indonesia,

yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam

format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-

sandi dan angka.

Laporan Bulanan yang mencakup seluruh aspek keuangan dalam BPRS

antara lain :

a. Neraca

b. Daftar Rincian Laba Rugi

c. Rekening Administratif

d. Daftar Rincian dari pos-pos dalam neraca dan pos-pos tertentu dari

rekening administratif serta rincian informasi penting lainnya.

Rencana Kerja Tahun

Adalah rencana kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun takwim yang

disusun oleh direksi atau yang setingkat serta disetujui oleh dewan komisaris.

Rencana kerja wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya

memuat:

a. Rencana penghimpunan dana

b. Rencana penyaluran dana

c. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua)

semester

d. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia

22

e. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank

dan upaya untuk menyelesaikan perrmasalahan yang ada

BPR wajib menyampaikan Rencana Kerja Tahunan kepada Bank

Indonesia, selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan

dan BPRS pelapor adalah kantor pusat BPRS.

Dalam laporan berkala ini  masih ada hal lain yang harus di parhatikan

antara lain :

1. BPRS pelapor wajib  memiliki sistem dan prosedur konvensi yang di

tuangkan dalam suatu pedoman tertulis dan wajib menunjuk petugas dan

penanggung jawab untuk, menyusun dan menyampaikan laporan bulanan.

2. BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan bulanan apabila

malampaui batas waktu yang ditetapkan sampai dengan tanggal 21 bulan

berikutnya.

3. Dalam hal BPRS dibubarkan karena merger atau konsolidasi dengan BPRS

lain sehingga tidak lagi menjadi BPRS pelapor, BPRS tetap wajib

menyampaikan laporan bulanan untuk data akhir bulan sebelum merger atau

konsolidasi.

4. Dalam hal BPRS masih dalam proses akuisisi dan sudah tidak beroperasi lagi,

BPRS pelapor tetap wajib melaporkan laporan bulanan ke Bank Indonesia.

23

A.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

A.2.1 Pengertian UMKM

Menurut Soejoedono (2004), pengertian tentang usaha kecil menengah tidak

selalu sama di setiap negara, tergantung konsep yang digunakan oleh negara tersebut.

Seperti halnya pengertian UKM jika dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki,

akan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Usaha yang termasuk

kriteria UKM di Amerika adalah yang memiliki jumlah karyawan kurang dari 500 orang.

Sementara di Negara Prancis, yang termasuk kategori usaha menengah adalah yang

memiliki jumlah karyawan 10-40 orang, dan yang termasuk kriteria usaha kecil yaitu

usaha yang jumlah karyawannya kurang dari 10 orang.

Definisi atau kriteria yang digunakan untuk usaha kecil dan menengah di

Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi dunia usaha dan kurang dapat digunakan

sebagai acuan oleh instansi atau institusi lain, sehingga setiap institusi menggunakan

definisi yang berbeda. Institusi yang menggunakan kriteria berbeda antara lain, BPS,

Deperindag, dan Bank Indonesia. Sebagai contoh BPS menggunakan kriteria jumlah

pekerja untuk mendefinisikan UKM. Menurut BPS yang termasuk kategori usaha mikro

adalah jika jumlah karyawannya kurang dari 5 orang, termasuk kategori usaha kecil jika

jumlah karyawan 5-19 orang, dan yang termasuk kategori usaha menengah adalah jika

jumlah karyawan yang dimiliki terdiri atas 20-99 karyawan.

Menurut Undang–Undang kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

24

a) Usaha Mikro

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK. 06/ 2003, usaha

mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara

Indonesia dan memiliki hasil yang penjualan mencapai angka Rp. 100.000.000,00

per tahun, dengan pengajuan kredit ke bank maksimal sebesar Rp 50.000.000.

b) Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha

produktif yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling

banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000 per tahun serta dapat

menerima kredit bank maksimal di atas Rp 50.000.000 – 500.000.000.

c) Usaha Menengah

Menurut Inpres No. 10 tahun 1998, usaha menengah adalah usaha bersifat

produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp

200.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp

500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000.

25

A.2.2 Karakteristik UMKM

Gadeke dan Tootelian dalam Soejoedono (2004), suatu komite untuk pengembangan ekonomi

(Committe of Economic Development) yang bertempat di Amerika Serikat mengajukan konsep

tentang usaha skala kecil/menengah dengan lebih menekankan pada kualitas atau mutu daripada

kriteria kuantitatif untuk membedakan perusahaan, usaha kecil menengah dan besar, ada empat

aspek yang dapat digunakan dalam konsep UMK tersebut, yaitu:

1. Kepemilikan, usaha kecil dan menengah dimiliki oleh individu atau keluarga. Selain

sebagai pemilik usaha, mereka juga bertindak sebagai pengelola usaha tersebut.

2. Operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan modal. Hal ini dikarenakan karakter

UKM bergantung pada pemasok dan pelanggan di lingkungan sekitarnya.

3. Wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitarnya, meskipun pemasaran dapat

melampaui wilayah lokalnya.

4. Ukuran dari perusahaan yang bersangkutan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan

lainnya dalam bidang yang sama. Yang dimaksud bisa jumlah pekerja/karyawan atau

satuan lainnya yang signifikan. Menurut Soejoedono (2004), kriteria umum UKM dilihat

dari ciricirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana, hanya terdiri dari pemilik dan pekerja.

2. Tanpa staf yang berlebihan (jumlah tenaga kerja yang sedikit).

26

3. Pembagian kerja yang kendur, setiap pekerja dapat mengerjakan disemua bagian

produksi.

4. Memiliki hirarki manajerial yang pendek, perintah dari pemilik secara langsung

disampaikan secara lisan, tidak melalui hierarki yang panjang.

5. Aktivitas sedikit formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.

6. Kurang membedakan asset pribadi dan asset perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang penelitian Perbankan Syariah yang

sudah diteliti oleh peneliti lain. Dengan penelusuran penelitian terdahulu maka akan dapat

dipastikan ruang yang didapat oleh peneliti ini.

Beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Luh Gede Meydianawathi (2007), melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk jurnal

dengan judul “Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM

di Indonesia (2002-2006)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh beberapa

variable terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum secara parsial

kepada sektor UMKM di Indonesia dan menguji pengaruh beberapa variabel terhadap

penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum secara serempak kepada sektor

UMKM di Indonesia. Model yang digunakan untuk menganalisis data adalah model

27

ekonometrika dengan teknik analisis data regresi berganda. Teori regresi berganda

digunakan untuk menguji adanya pengaruh variabel DPK, ROA, NPLs, danCAR terhadap

perilaku penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja yang dikeluarkan bank

umum kepada sektor UMKM di Indonesia dengan menggunakan model persamaan yang

dapat dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan:

KINV = Jumlah kredit investasi sektor UMKM pada Bank Umum (Januari 2002-

Februari 2006).

KMK = Jumlah kredit modal kerja sektor UMKM pada Bank Umum (Januari

2002- Februari 2006).

DPKt = Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum (Januari 2002- Februari 2006).

CARt = Capital Adequecy Ratio pada Bank Umum (Januari 2002- Februari 2006).

ROAt = Return on Asset pada Bank Umum (Januari 2002- Februari 2006).

NPLINVt, MKt = Non Performing Loans untuk kredit investasi, kredit modal kerja pada

Bank Umum (Januari 2002- Februari 2006).

Ui = Tingkat kesalahan atau tingkat gangguan

Hasil penelitian ini adalah:

1. Secara umum jumlah kredit investasi dan modal kerja yang disalurkan bank umum

28

kepada UMKM selama periode penelitian menunjukkan angka yang terus meningkat

meskipun dengan nilai yang cukup berfluktuatif.

2. Kebutuhan sektor UMKM akan permodalan yang bersumber dari kredit perbankan

lebih banyak diperuntukkan bagi pengembangan modal usaha produksi daripada

perluasan usaha dengan investasi baru.

3. Hasil uji signifikansi juga menunjukkan bahwa DPK, CAR, ROA, dan NPLs

berpengaruh nyata terhadap perilaku penawaran kredit bank umum, baik berupa

kredit investasi maupun kredit modal kerja kepada sektor UMKM di Indonesia.

2. Lailiatul Masturoh (2009) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan

judul “Anlisis Hubungan Total Aset dan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di

Indonesia Pada Periode (2004-2007)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

hubungan kausalitas antara total asset dengan pembiayaan pada perbankan syariah, untuk

mengetahui hubungan impulse response function dari variable total asset dengan pembiayan

pada perbankan syariah, dan untuk mengetahui hubungan variance decomposition variable

total asset dengan pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan model

ekonometrik yang sering digunakan dalam analisis kebijakan makroekonomi dinamik dan

stokastik adalah model Vector Autoregression (VAR). VAR merupakan suatu sistem

persamaan yang memperlihatkan setiap variable sebagai fungsi linier dari konstanta dan nilai

lag (lampau) dari variable itu sendiri dan nilai lag dari variable lain yang ada dalam sistem.

VAR dengan ordo p dan n buah variable tak bebas pada periode t dapat dimodelkan sebagai

berikut:

29

Dimana :

Yᵼ : Vektor variable tak bebas ( Y₁.ᵼ ,Y₂.ᵼ , Y₃.ᵼ )

A₀ : vector intersep berukuran n x 1

A₁ : matriks parameter berukuran n x 1

∑ᵼ : Vektor Residual (∑₁.ᵼ , ∑₂.ᵼ, ∑₃.ᵼ ) berukuran n x 1

Hasil penelitian, yaitu:

1. Dari hasil penelitian, didapat kesimpulan bahwa ada hubungan timbal balik antara variable

total asset dengan variable pembiayaan.

2. Secara umum, Hasil impulse response adanya shock variable pembiayaan selalu

menunjukan respon yang positif, begitu juga sebaliknya.

C. Kerangka Pemikiran

Majunya perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran masyarakat yang melakukan usaha

di bidang perekonomian atau bisnis, baik itu usaha dengan ruang lingkup usaha yang besar,

menengah dan kecil. Setiap kegiatan tersebut sebagian besar membutuhkan bantuan pemerintah

melalui jasa-jasa Bank dan Lembaga Keuangan lain seperti bantuan modal, pinjaman, kerjasama

dagang, simpanan dan sebagainya. Permasalahan yang dihadapi dalam sektor perekonomian adalah

30

upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat terutama usaha skala

kecil dan menengah sehingga bantuan permodalan dan kredit dirasakan sangat membantu

masyarakat dalam hal pengembangan perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini berarti adanya

lembaga keuangan yang dibuat pemerintah seperti BPRS dirasakan dapat membantu masyarakat

untuk mengembangkan usaha mereka baik usaha skala mikro, kecil dan menengah.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti yaitu pembiayaan yang dilakukan Bank

Perkreditan Rakyat Syariah yang diduga mempunyai pengaruh terhadap pengembangan sektor

UMKM. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan suatu uji statistik untuk menguji dan

menganalisis apakah benar-benar variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka diatas, maka secara skema

kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran:

D. Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang

disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam

31

Pengembangan

UMKM

Pembiayaan:

1.Mudharabah

2. Musyarakah

3. Murabahah

bentuk pernyataan yang menguhubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Setelah

adanya kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Besarnya jumlah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

perkembangan UMKM

H0: ,yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel Pembiayaan Mudharabah

terhadap variabel perkembangan UMKM

H1: , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel Pembiayaan

Mudharabah terhadap variabel perkembangan UMKM

2. Besarnya jumlah Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

perkembangan UMKM.

H0: , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel Pembiayaan Murabahah

terhadap variabel perkembangan UMKM

H1: , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel Pembiayaan

Murabahah terhadap variabel perkembangan UMKM

3. Besarnya jumlah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

perkembangan UMKM.

32

H0: , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel Pembiayaan Musyarakah

terhadap variabel perkembangan UMKM

H1: , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel Pembiayaan

Musyarakah terhadap variabel perkembangan UMKM

4. Secara bersama-sama besarnya jumlah Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan

Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM.

H0: , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi secara bersama-sama

variabel Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap variabel perkembangan

UMKM

H1: , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi secara bersama-sama

variabel Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah terhadap variabel perkembangan

UMKM.

33

BAB III

Metodelogi Penelitian

A. Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel

independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan yaitu Perkembangan UMKM.

Sementara tiga variabel independen yang digunakan antara lain yaitu : Pembiayaan pada BPRS,

antara lain: Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh

berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Dalam

penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank

34

Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif serta menggunakan data time series yaitu data tahun

2008 sampai 2009.

B. Jenis dan Deskripsi Data

1. Data Pembiayaan Mudharabah

2. Data Pembiayaan Murabahah

3. Data Pembiayaan Musyarakah

4. Data-data lain yang mendukung penelitian ini

C. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, serta sumber-sumber

lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Analisis

1. Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan,

akan digunakan model analisis deskriptif, analisis regresi, bentuk model penelitian melalui

pendekatan ekonometrika, serta uji linieritas.

a. Analisis Deskriptif

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data runtun waktu yang

merupakan data tahunan, dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2009. Penyajian data

mengenai perkembangan UMKM menggunakan data pembiayaan/penyaluran dana

35

oleh BPRS yang berupa mudharabah, murabahah dan musyarakah karena data ini

merupakan indikator tingkat perkembangan UMKM. Metode yang didasarkan pada

analisa ini adalah dengan pendeskripsian faktor-faktor yang berhubungan dengan

permasalahan yang dimaksud sebagai pendukung hasil dari analisis metode kuantitatif.

b. Analisis Regresi

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh antara variabel

terikat (untuk selanjutnya disebut dependen variabel) dengan satu atau lebih variabel

bebas (untuk selanjutnya disebut independen variabel). Sebagai variabel dependen

adalah perkembangan UMKM. Sedangkan variabel independennya adalah pembiayaan

Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah.

c. Model yang diusulkan

Model analisis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y = F (M₁, M₂, M₃)

ɛ

Keterangan :

36

d. Uji Linieritas

Uji linieritas ini sangat penting, karena untuk melihat apakah spesifiksi model

yang digunakan dalam penelitian ini sudah benar atau tidak. Uji linieritas dalam

penelitian ini menggunakan uji Ramsey, untuk menerapkan uji Ramsey peneliti harus

membuat suatu asumsi atau keyakinan bahwa fungsi yang benar adalah fungsi linear.

2. Alat Uji yang Digunakan

Parameter-paremeter yang diestimasi dapat dilihat melalui dua kriteria. Pertama

adalah statistik, yang meliputi uji signifikansi parameter secara individual (Uji - t), uji

signifikansi parameter secara serempak (Uji – F) dan uji kebaikan sesuai (Goodness of

Fit) atau R2. Pengujian ini disebut dengan uji orde pertama. Kedua adalah kriteria

ekonometrika, yakni untuk menguji tidak adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap

asumsi klasik, yaitu autokolerasi, hetroskedastisitas dan multikolinearitas. Penguji

terhadap kriteria kedua ini disebut dengan uji orde kedua. Uji orde kedua digunakan

untuk membuktikan bahwa model yang dijelaskan sudah tidak mengalami gangguan

asumsi klasik, yaitu : (Algifari, 1997 : 73-74)

37

a) Non Multikolinearitas, artinya antara variabel independen yang satu dengan yang lain

dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna atau mendekati

sempurna.

b) Non Autokorelasi, yaitu tidak terdapat pengaruh dari variabel dalam model melalui

tenggang waktu (time lag). Misalnya nilai suatu variabel saat ini akan berpengaruh

terhadap nilai variabel lain pada masa yang akan datang. Menurut model klasik, hal

ini tidak mungkin terjadi.

c) Homoskedasitas, artinya varians variabel independen adalah konstan (sama) untuk

setiap nilai tertentu variabel independen

3. Kriteria Statistik

a) Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) nilainya berkisar antara 0 dan 1. semakin besar R2 berarti

semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-

variabel independen. Formula untuk mencari nilai R2 adalah sebagai berikut :

(Catur Sugianto, 1995 : 54-55)

R2 = SSR/SST

atau:

R 2 = 1 - SSE/SST

Keterangan:

R2 = Koefisien determinansi berganda.

SSR = Sum of Square Regression, atau jumlah kuadrat regresi, yaitu merupakan total

variasi yang dapat dijelaskan oleh garis regresi.

38

SST = Sum of Square Total, atau jumlah kuadrat total, yaitu merupakan total variasi

Y.

SSE = Sum of Square Error, atau jumlah kuadrat error, yaitu merupakan total variasi

yang tidak dapat dijelaskan oleh garis regresi.

b) Pengujian Secara Bersama-sama (Uji – F)

Untuk mengetahui apakah variabel-variebel independen secara bersama-sama

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen digunakan uji-F.

formulamya adalah sebagai berikut :

(Catur Sugianto, 1995 : 77-78)

F = R2/(k-1)

(1-R2)/(n-k)

Keterangan:

F = nilai F-hitung

R2 = koefisien determinasi berganda

k = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel

Perumusan hipotesis :

Ho = b1 = b2 = b3 = b4 = 0, artinya variabel independen secara bersama- sama tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen

39

Ha ‚ b1‚ b2 ‚ b3 ‚ b4 ‚ 0, artinya variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh terhadap variabel dependen.

c) Pengujian Secara Parsial / Individu (Uji – t)

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel indipenden terhadap variabel

dependen secara individu dengan menganggap variabel dependen lainnya tetap

(ceteris pasribus) dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t-hitung

dengan t-tabel.

Nilai t-hitung dapat dicari dengan menggunakan formula :

t= (b1-b)

Sb1

keterangan:

t = nilai t-hitung

b1 = koefisien variabel independen ke-1

b = nilai hiposis nol

Sb1 = simpangan baku dari variabel independen ke-1

Perumusan hipotesis:

Ho = b1 = 0, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen

Ha = b1 ≠ 0, artinya variabel independen secara individu berpengaruh terhadap

variabel dependen.

Kriteria Pengujian :

Dimana b1 merupakan koefisien dari variabel independen Ke-1

40

a) H0 diterima apabila memenuhi syarat -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, artinya variabel dependen

tidak dipengaruhi oleh variabel independen.

b) H0 ditolak apabila memenuhi syarat thitung > ttabel atau thitung < -ttabel, artinya variabel

dependen dipengaruhi oleh variabel independen.

4. Asumsi Klasik

1. Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi ( hubungan ) yang terjadi antara anggota-anggota

dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkain waktu (time series).

Autokorelasi ini menunjukan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari

variabel-variabel yang sama. (Gunawan Sumodiningrat, 2001: 231)

Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan penganggu suatu periode korelasi

dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Alat penguji yang digunakan

untuk mendeteksi dan atau tidaknya adalah Durbin – Watson tes (D-W test).

Untuk menguji asumsi klasik ini, maka terlebih dulu harus menentukan besarnya

nilai kritis dari du dan dl berdasarkan jumlah observasi dan variabel independen, jika

hipotesis nol menyatakan tidak adanya autokotrelasi, maka : (Gunawan

Sumodiningrat, 2001 :248)

1) Jika d lebih kecil daripada dL atau lebih besar daripada (4 – dL), maka hipotesis nol

ditolak, dengan pilihan pada alternatif yang berarti terdapat autokorelasi.

2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak

ada autokorelasi.

41

3) Namun jika nilai d terletak antara dL dan dU atau diantara (4 – dL) dan (4 – dL),

maka uji Durbin – Watson tidak menimbulkan kesimpulan yang pasti

(inconclusive). Untuk nilai – nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi

tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi diantara faktor – faktor gangguan.

2. Pengujian Multikolinieritas

Tujuannya untuk menguji ada tidaknya hubungan yang sempurna atau tidak

sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan. Multikolinieritas

dapat dideteksi dengan melihat ciri-ciri yaitu adanya R2 yang tinggi.

Klein mengatakan bahwa multikolineritas dapat menjadi masalah bila derajat

multikolinieritasnya tinggi. Jika derajatnya rendah maka multikolinieritas yang terjadi

tidak terlalu serius dan tidak membahayakan bagi interprestasi hasil regresi. Dengan

metode yang dikemukakan oleh Klein, derajat kolinieritas dapat dilihat melalui

koefisien determinasi parsial dari regresi antara variabel independen dengan variabel

independen yang lain dipergunakan dalam metode penelitian. Jika r2 R≤2, maka

tingkat multikolinieritas yang terjadi rendah dan tidak membahayakan bagi

interprestasi hasil regresi.

Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinier adalah dengan langkah

pengujian terhadap masing –masing variabel independen untuk mengetahui seberapa

jauh korelasinya (r2 ) Produksi padi didapat kemudian dibandingkan dengan R2 yang

didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independen dengan variabel

dependen, jika ditemukan nilai melebihi nilai R2 pada model penelitian, maka dari

model persamaan tersebut terdapat multikoinieritas, dan sebaliknya jika R2 lebih besar

42

dari semua r2 maka ini menunjukan tidak terdapatnya multikolinier pada model

persamaan yang diuji.

3. Pengujian Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan

lain. Jika varians dari residual pengamatan satu ke residual ke pengamatan yang lain

tetap, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika varians berbeda, maka disebut

heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas terjadi bila variabel gangguan mempunyai variabel yang

sama untuk observasi, untuk mendeteksi ada/tidaknya heteroskedestisitas digunakan

uji White. Selanjutnya menentukan hipotesis yang menyatakan jika dari perhitungan

menghasilkan nilai t- hitung yang signifikan/ t- hitung > t- tabel, maka dapat

dikatakan terdapat heteroskedestisitas, jika t- hitung < t- tabel dapat dikatakan dalam

regresi tidak terdapat heteroskedestisitas.

43

Daftar Pustaka

www.bi.go.id

www.bps.go.id

44