PERAN AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN...
Transcript of PERAN AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN...
PERAN AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
Bogor, 25 November 2015
Bambang Prasetya
KOMITE AKREDITASI NASIONAL
OVERVIEW
Pengantarr
Akreditasi LPK dalam UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Tentang Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Landasan peraturan perundang-undangan
Integritas
Struktur organisasi
Skema Akreditasi
Asesmen Gabungan
LPK yang Diakreditasi sampai dengan November 2015
Pengakuan Regional/Internasional
Manfaat Akreditasi
Pengantar
3
BULAN MUTU NASIONAL :
Tema : 70 Tahun Merdeka: Standard Mempercepat
Transformasi Indonesia Lebih Baik
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
PRESIDEN JOKOWI : Mari kita rebut pasar Asean”
5
MUTU untuk Mendukung Daya Saing Produk Nasional
STANDARDISASI :
•Pengembangan
•Penerapan
METROLOGI :
• Ilmiah
• Industri/terapan
• Legal
PENILAIAN KESESUAIAN : • Akreditasi • Sertifikasi • Pengujian • Inspeksi
NILAI-NILAI LUHUR, TRADISI DAN BUDAYA
UU no 20 2014 tentang Standardisasi dan Peneliaian Kesesuaian
Standardisasi Nasional
TIGA PILAR INFRASTRUKTUR MUTU NASIONAL
FAKTA SEJARAH DUNIA : STANDARDISASI SBG WAHANA PERUBAHAN –
SENJATA UTK MEMENANGKAN KEPENTINGAN NEGARA
• Piranti handal dalam perubahan sosial-ekonomi-budaya (20 thn www; 200 thn cuci tangan)
• Piranti handal dalam mendukung regulasi (tabung gas-konversi minyak tanah ke gas)
• Piranti handal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (di berbagai negara)
• Piranti dalam forum “Technical Barrier To Trade” (TBT) WTO (kasus Ina-US rokok kretek)
Catatan: Implementasinya harus komprehensif, integral dan visioner
6
menciptakan keunggulan kompetitif
platform bagi inovasi
membuka askses pasar produk nasional ke
pasar global
2015 2017 2025 2023 2021 2019 2013
meningkatkan kepercayaan
thd produk nasional di
pasardomestik
melindungi
kepentingan
publik dan
lingkungan
mendukung
daya saing
dan kualitas
hidup bangsa indonesia
bertumpu pada
pemberlakuan
regulasi teknis
penguatan
penerapan SNI
secara
sukarela berdasarkan
kebutuhan
pasar
penguatan
kemampuan
penerapan
standar negara tujuan
ekspor
penguatan
sinergi dengan
sistem inovasi
nasional
penguatan
efisiensi sistem
produksi nasional
government driven market driven research and industry driven
Roadmap Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025
7
9
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
UU No. 20/2014
1. Standardisasi dan penilaian kesesuaian (produk, jasa, proses, sistem, personal) secara terintegrasi;
2. Harmonisasi pada tingkat regional (PASC, APLAC, PAC, APMP) dan internasional (ISO/IEC/CAC, ILAC, IAF, BIPM);
3. Memfasilitasi kerjasama lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
4. Upaya integratif dalam penguatan daya saing SDM dan industri nasional dalam penciptaan nilai tambah ekonomi bagi pembangunan berkelanjutan;
Penyelarasan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung penyelenggaraan
pembangunan berkelanjutan
Ketidak selarasan kebijakan dan fragmentasi fungsi SPK membatasi efektivitas dalam
mendukung penguatan daya saing bangsa
UU No. 20 Tahun 2014 : Integrasi SPK Produk, Jasa, Proses, Sistem, dan Personal
1. Tidak terintegrasinya standardisasi dan penilaian kesesuaian (produk, jasa, proses, sistem, personal);
2. Keterlepaskaitan standarisasi dan penilaian kesesuaian tingkat nasional dengan tingkat regional dan internasional;
3. Keterbatasan dalam kerjasama lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
4. Tidak optimalnya upaya penguatan daya saing SDM dan industri nasional dalam penciptaan nilai tambah ekonomi bagi pembangunan berkelanjutan;
Sumber: Bahan Kosultan KEMENPAN RB
Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri
10
TUJUAN STANDARDISASI dan PENILAIAN KESESUAIAN
(Undang – Undang No. 20 Tahun 2014 Pasal 3)
UU No 20 Thn 2014
perencanaan
SNI perumusan
SNI
penetapan
SNI
pemeliharaan
SNI
LPK
melakukan
KEGIATAN
PK akreditasi
LPK hasil
PK
ketertelusuan
sistem informasi KERJASAMA
LITBANG
kebijakan nasional
penerapan SNI
secara
sukarela
pemberlakuan
SNI secara
wajib
pengawasan;
evaluasi
efektifitas bukti
kesesuaian
13 Bab, 64 Pasal 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Kelembagaan 4. Standardisasi 5. Penilaian
Kesesuaian 6. Kerjasama 7. Peran Masyarakat
8. Pembinaan dan
Pengawasan
9. Larangan 10. Sanksi
Administratif 11. Ketentuan
Pidana 12. Peraturan
Peralian 13. Peraturan
Penutup
Akreditasi LPK dalam UU No. 20/2014
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa,
sistem, proses, atau personel telah memenuhi persyaratan acuan.
Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
Lembaga penilaian kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.
Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
Akreditasi LPK dalam UU No. 20/2014
PENILAIAN KESESUAIAN
Pasal 31
Pengujian merupakan kegiatan untuk menetapkan satu atau lebih karakteristik bahan atau proses berdasarkan SNI.
Dalam hal SNI belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, pengujian dapat menggunakan standar lain.
Hasil pengujian dinyatakan dalam bentuk laporan atau sertifikat pengujian.
Akreditasi LPK dalam UU No. 20/2014
PENILAIAN KESESUAIAN
Pasal 34
Kegiatan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diakui di tingkat internasional.
Pasal 36
Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.
Dalam hal terdapat perjanjian saling pengakuan antara KAN dan lembaga akreditasi internasional, kegiatan penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK di luar negeri yang telah diakreditasi di negara tersebut berdasarkan asas timbal balik.
Dalam hal Indonesia menjadi anggota organisasi internasional, kegiatan penilaian kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK yang diakui oleh organisasi tersebut.
LPK yang menjalankan kegiatan di Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah NKRI.
Akreditasi LPK dalam UU No. 20/2014
PENILAIAN KESESUAIAN
Pasal 37 LPK yang tidak diakreditasi oleh KAN atau yang akreditasinya
dibekukan sementara atau dicabut, dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN.
LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN kepada pemohon sertifikat yang barang, jasa, sistem, proses, atau personelnya tidak sesuai dengan SNI.
LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dilarang menerbitkan sertifikat berlogo KAN di luar ruang lingkup akreditasinya.
Setiap orang dilarang memalsukan sertifikat akreditasi atau membuat sertifikat akreditasi palsu.
Akreditasi LPK dalam UU No. 20/2014
PENILAIAN KESESUAIAN Pasal 39
KAN menetapkan akreditasi LPK sesuai dengan kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya.
Akreditasi LPK diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dievaluasi secara berkala. KAN dapat membekukan sementara atau mencabut akreditasi LPK jika LPK tersebut
dinilai tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya atau telah melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
KAN melaksanakan akreditasi secara efektif dan efisien paling lama satu tahun.
Pasal 40 Untuk menjamin keberterimaan hasil penilaian kesesuaian di tingkat internasional, KAN
melakukan perjanjian saling pengakuan melalui kerjasama akreditasi internasional.
KERJA SAMA Pasal 50 Untuk mengembangkan SPK serta akreditasi LPK, dapat dilakukan kerja sama internasional.
Verifikasi Kompetensi LPK
Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
APLAC, ILAC, PAC, IAF
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
Badan Akreditasi
Demonstration of competence
Demonstration of conformity
Kerjasama International/Regional
Demonstration of equivalence
Pemasok
Produk (barang & jasa)
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)
PP 102/2000 tentang Standardisasi Nasional
UU 20/2014 tentang SPK
SNI ISO/IEC 17011:2011 Penilaian kesesuaian — Persyaratan umum BA
dalam mengakreditasi LPK
• Kebijakan KAN • Sistem Manajemen
Mutu KAN
Keppres 78/2001 tentang KAN
…………………………
Keanggotaan KAN terdiri dari 30% wakil Pemerintah dan 70% dari non-Pemerintah
Pelayanan yang tidak membedakan
KAN tidak memberikan pelayanan sejenis dengan yang diberikan oleh lembaga yang diakreditasi
KAN tidak memberikan konsultasi
KAN mempunyai MoU dengan BSN sebagai related body
Ketidakberpihakan (impartiality)
Seluruh personel KAN wajib menandatangani perjanjian untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.
Kerahasiaan (confidentiality)
Integritas KAN
DEVELOPMENT TEAM
DEVELOPMENT TEAM
Manager for Inspection Body
Accreditation
Struktur Organisasi KAN
SECRETARY GENERAL
QUALITY MANAGER LEGAL FINANCE
DIRECTOR, LABORATORY AND INSPECTION BODY ACCREDITATION
ASSESSOR
Manager for Calibration Lab. Accreditation
KAN COUNCIL: • CHAIRMAN • SECRETARY • MEMBERS
Technical Committee
KAN SECRETARIAT
A B C
Accreditation Officer
D E F
Accreditation Officer
Manager for Testing Lab.
Accreditation
G H I
Accreditation Officer
Manager for Mgt. System CB Accreditation
J
J K
Accreditation Officer
L M
Accreditation Officer
Manager for Product CB
Accreditation
N O
Accreditation Officer
Manager for Env. Mgt. System CB Accreditation
DIRECTOR, CERTIFICATION BODY ACCREDITATION
ASSESSOR
SKEMA AKREDITASI KAN UNTUK LABORATORIUM DAN LEMBAGA INSPEKSI
Inspection Body Accreditation
PT Provider Accreditation
Inspection Certificate
SUPPLIERS / INDUSTRIES
KOMITE AKREDITASI NASIONAL
(SNI ISO/IEC 17011) Div. Laboratory and Inspection Body Accreditation
Testing Labs. SNI ISO/IEC 17025:2008
Medical Labs. SNI ISO
15189:2012
Laboratory Accreditation
Calibration Certificate
Testing Certificate
Medical Certificate
Calibration Labs. SNI ISO/IEC 17025:2008
Inspection Body SNI ISO/IEC 17020:2012
PT Provider SNI ISO/IEC 17043:2010
RM Producer ISO GUIDE
34:2009
Proficiency Testing Report
Reference Material Certificate
RM Producer Accreditation
ORGANIZATIONS/ INDUSTRIES
QMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC TS 17021-3
HACCP CB
SNI ISO/IEC 17021
FSMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO TS 22003
ISMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC 27006
EMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ISO/IEC TS 17021-2
SFM CB
SNI ISO/IEC 17021
P.38/Menhut-II/2009
P.68/Menhut-II/2011
P.8/VI-BPPHH/2012
PRODUCT CB
SNI ISO/IEC 17065
OF CB
KAN GUIDE 901
MDQMS CB
SNI ISO/IEC 17021
ECOLABEL CB
KAN GUIDE 800
KAN GUIDE 801
GHG V/VB
ISO 14065
ISO 14066
PERSON CB
SNI ISO/IEC 17024
TL CB
SNI ISO/IEC 17065
P.38/Menhut-II/2009
P.68/Menhut-II/2011
P.8/VI-BPPHH/2012
CERTIFICATION BODIES
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN) ISO/IEC 17011
QMS Certificate
HACCP Certificate
ISMS Certificate
EMS Certificate
SUSTAINABLE FORREST
Certificate
PRODUCT Certificate
ORGANIC FOOD
Certificate
FSMS Certificate
MDQMS Certificate
ECOLABEL Certificate
GHG Certificate
PERSON Certificate
TIMBER LEGALITY Certificate
SNI ISO 9001
SNI ISO 22000
SNI ISO 13485
SNI terkait Ekolabel
SNI ISO 14064-1 14064-2
SKKNI Perdirjen
Kemenhut
SNI 01-6729-2002
SNI for Products
Perdirjen Kemenhut
SNI ISO 14001
SNI ISO/IEC 27001
SNI 01-4852-1998
PERSON
SKEMA AKREDITASI KAN UNTUK LEMBAGA SERTIFIKASI
Accreditation
0
200
400
600
800
1000
LPLK
LILM
UP
951
177
4046
6
LABORATORIUM, LEMBAGA INSPEKSI, PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI YANG DIAKREDITASI KAN
(PER 18 November 2015)
PUP
LATAR BELAKANG
Rekomendasi Laboratorium Lingkungan
Peraturan LH
SNI ISO/IEC 17025:2008
Tidak mencakup : persyaratan keselamatan pada pengoperasian laboratorium; pengelolaan limbah laboratorium; jaminan mutu dan pengendalian mutu pengujian parameter kualitas lingkungan secara spesifik; maupun pengambilan sampel lingkungan.
28
31
951
204
88
Jumlah total laboratorium diakreditasi KAN, jumlah lab lingkup lingkungan, jumlah laboratorium parameter kualitas lingkungan (asesmen gabungan)
Per November 2015
Laboratorium diakreditasi KAN
Laboratorium lingkup lingkungan
Laboratorium parameter kualitas lingkungan (asesmen gabungan)
32
55%
45%
Data Laboratorium Penguji Terakreditasi KAN Lingkup Lingkungan Per November 2015
laboratorium lingkuplingkungan (pemerintah)
laboratorium lingkuplingkungan (swasta)
Jumlah total lab : 204
33
57%
43%
Laboratorium Lingkup Lingkungan sebagai Laboratorium Lingkungan Parameter Kualitas Lingkungan
– Asesmen Gabungan) – Per November 2015
Laboratorium lingkuplingkungan bukansebagai laboratoriumlingkungan
Laboratorium lingkuplingkungan sebagai laboratorium lingkungan
Jumlah total lab : 204
Sebaran Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Penyelengga Uji Profisiensi, Lembaga Sertifikasi Diakreditasi KAN
MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation)
APLAC MRA Signatories : NATA (Australia) 6
SCC (Canada) 7
CNAS (PR China) 5
HKAS (Hong Kong) 5
NABL (India) 7
KAN (Indonesia) 4
JAB (Japan) 4
IAJapan (Japan) 8
VLAC (Japan) 1
KOLAS (Korea) 2
PAO (Philippines) 2
CALA (Canada) 1
ACLASS (USA) 6
LAB (USA) 2
AAC Analitica (Russia) 1
Standards Malaysia (Malaysia) 7
IANZ (New Zealand) 4
SAC (Singapore) 4
TAF (Chinese Taipei) 4
DMSc (Thailand) 9
NSC ONAC (Thailand) 3
A2LA (USA) 5
IAS (USA) 3
NVLAP (USA) 2
BoA (Viet Nam) 4
ema (Mexico) 4
DSS (Thailand) 1
JAS-ANZ (Aus & NZ) 10
PJLA (USA) 2
PNAC (Pakistan) 2
• SLAB (Sri Lanka) 7
PNGLASS (Papua New Guinea) 1
1. Testing laboratory only 2. Testing laboratory and calibration laboratory 3. Testing laboratory, calibration laboratory and inspection body 4. Testing laboratory, calibration laboratory, inspection body and ISO 15189 5. Testing laboratory, calibration laboratory, inspection body, ISO 15189 and RMP
6. Testing laboratory, calibration laboratory, inspection body and RMP 7. Testing laboratory, calibration laboratory and ISO 15189 8. Testing laboratory, calibration laboratory and RMP 9. Testing laboratory and ISO 15189 10. Inspection body only
KOMPETENSI dan KINERJA laboratorium meningkat
KEPERCAYAAN pengguna jasa laboratorium meningkat
PENGAKUAN INTERNASIONAL