PER faktur pajak
Transcript of PER faktur pajak
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK2010
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010
Tentang BENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN
FAKTUR PAJAK
1. Policy Statement2. Dasar Hukum3. Muatan Pasal4. Tanggal berlaku
2
MATERI
Ketentuan lama: PER-159/PJ./2006 dan KEP-524/PJ./2000 sebagaimana diubah dengan PER-97/PJ./2005
Ketentuan baru: PER-13/PJ./2010
1. Policy Statement
4
Ketentuan lama
a. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang PPN;
b. dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak;
c. dalam rangka mengoptimalkan kegunaan sistem faktur pajak yang dianut dalam Undang-undang PPN, dengan dukungan teknologi informasi;
Ketentuan baruUntuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010
2. Dasar HukumPasal 9 PMK Nomor 38/PMK.03/2010
5
Ketentuan lebih lanjut mengenai:a. bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak;b. tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak; c. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur
Pajak; d. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan e. tata cara pembatalan Faktur Pajak,diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
6
Definisi
EXISTING (Tidak ada)
PERUBAHAN
Menambahkan definisi untuk Pedagang Eceran
ALASAN PERUBAHAN
Memberikan penegasan tentang istilah pedagang eceran yang digunakan dalam Peraturan Dirjen Pajak ini
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
7
Jenis Faktur Pajak
EXISTING a. Faktur Pajak Standarb. Faktur Pajak Gabunganc. Faktur Pajak Sederhana
PERUBAHAN
a. Faktur Pajakb. Faktur Pajak Gabungan
ALASAN PERUBAHAN
Menyesuaikan dengan UU PPN
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
8
Saat Pembuatan Faktur Pajak
EXISTING Faktur Pajak dibuat paling lambat:• Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan• Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum sebelum akhir
bulan berikutnya setelah bulan penyerahan• Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan• Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
atau• Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai
pemungut PPN• Akhir bulan berikutnya dalam hal pembayaran terjadi setelah akhir bulan penyerahan, akhir
bulan penyerahan dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan penyerahan untuk Faktur Pajak gabungan
PERUBAHAN
Faktur Pajak harus dibuat pada:• Saat penyerahan BKP dan/atau JKP• Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan• Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau• Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut
PPN• Akhir bulan penyerahan untuk Faktur Pajak gabungan
ALASAN PERUBAHAN
Menyesuaikan dengan Pasal 13 ayat (1a) dan ayat (2) UU PPN
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal (Pelaporan oleh PKP ke KPP)(Pelaporan oleh PKP ke KPP)
9
EXISTING a. PKP telah melakukan pemusatan PPN terutang yang:sistem penerbitan FP-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan
Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
Wajib lapor paling lambat sebelum Faktur Pajak Standar diterbitkan
b. PKP melakukan penambahan dan/atau pengurangan penggunaan Kode Cabang pada Kode FP, paling lambat sebelum FP Standar diterbitkan dan/atau 1 bulan sesudah pengurangan kantor cabang
c. PKP melakukan penggunaan Nomor Urut FP dimulai lagi dari 00000001 sebelum awal tahun berikutnya, paling lambat pada saat Faktur Pajak dengan nomor urut 1 diterbitkan
d. Nama pejabat yang berhak menandatangani FP disertai dengan contoh tandatangannya, paling lambat pada saat pejabat mulai menandatangani Faktur Pajak
e. PKP Orang Pribadi tidak memiliki struktur organisasi yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani FP, paling lambat saat kuasa mulai menandatangani Faktur Pajak
f. Apabila terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani FP, paling lambat saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak
PERUBAHAN
PKP wajib lapor kepada Kepala KPP dalam hal:PKP wajib lapor kepada Kepala KPP dalam hal: :a. PKP telah melakukan pemusatan PPN terutang yang:
sistem penerbitan FP-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan
Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
b. PKP melakukan penambahan dan/atau pengurangan penggunaan Kode Cabang pada Kode FPc. PKP melakukan penggunaan Nomor Urut FP dimulai lagi dari 00000001 sebelum awal tahun berikutnyad. Nama pejabat yang berhak menandatangani FP disertai dengan contoh tandatangannyae. PKP Orang Pribadi tidak memiliki struktur organisasi yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk
menandatangani FPf. Apabila terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani FPpaling lama pada akhir bulan berikutnya
ALASAN PERUBAHAN
Memberikan kemudahan kepada PKP dan menyesuaikan dengan jangka waktu pelaporan dalam UU PPN
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
1010
Jangka Waktu Penggantian atau Pembatalan Faktur Pajak
EXISTING Penggantian atau pembatalan Faktur Pajak hanya dapat dilakukan paling lambat 2 tahun sejak Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan
PERUBAHANPenggantian atau pembatalan Faktur Pajak tidak dibatasi jangka waktu tertentu
ALASAN PERUBAHAN
Rancangan Peraturan Dirjen Pajak ini tidak boleh mengatur norma yang tidak diatur dalam peraturan diatasnya. Jangka waktu ini tidak diatur baik di UU PPN maupun peraturan pelaksanaan di bawahnya.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
11
Sanksi Administrasi
EXISTING Dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) dan menerbitkan Faktur Pajak melewati jangka waktu 3 bulan
PERUBAHANDikecualikan dari pengenaan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak dengan tidak memuat keterangan mengenai:
a. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
b.nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk PKP pedagang eceran
ALASAN PERUBAHAN
Menyesuaikan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
12
EXISTING PKP Pedagang Eceran dapat menggunakan Faktur Pajak Sederhana
PERUBAHANPKP Pedagang Eceran sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dapat menggunakan kode dan nomor seri khusus dalam Faktur Pajak berupa nomor invoice atau nomor struk
ALASAN PERUBAHAN
Memberikan kemudahan bagi PKP Pedagang Eceran
Faktur Pajak bagi PKP PE
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
13
Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
EXISTING a. Kode Transaksi nomor 05 digunakan untuk penyerahan yang Pajak Masukannya dideemed
b. Kode Transaksi 06 digunakan untuk penyerahan lainnyac. Kode Transaksi 07 digunakan untuk penyerahan dengan
fasilitas PPN tidak dipungut
PERUBAHANa. (Kode transaksi 05 tidak digunakan lagi)b. Kode Transaksi 06 ditambah dengan penyerahan
kepada turis asingc. Kode Transaksi 07 ditambah dengan penyerahan ke
Kawasan Bebas/KEK dan penyerahan yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah (DTP)
ALASAN PERUBAHAN
Menyesuaikan dengan UU PPN dan perkembangan dunia bisnis
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010
44. . Tanggal berlakuTanggal berlaku
14
TERIMA KASIH
15