PER 57 PB 2013(Bendahara-Apbn.blogspot.com)
-
Upload
ahmadsupriadi -
Category
Documents
-
view
248 -
download
0
Transcript of PER 57 PB 2013(Bendahara-Apbn.blogspot.com)
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 57/PB/2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri KeuanganNomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor233/PMK.05/2011, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjutmengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan bagientitas pelaporan dan pos-pos tertentu yang memerlukanperlakuan khusus diatur dengan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu adanyapenyusunan dan penyajian Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga yang bertujuan umum;
c. bahwa berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 29 Peraturan MenteriKeuangan Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentangPenyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap padaEntitas Pemerintah Pusat, dinyatakan Aset Tetap yang seluruhnilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapatdimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkannilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sertadiungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yangdilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2013;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang PedomanPenyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-
- 2 -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentangPedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan LayananUmum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 156/PMK.07/2008tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan DanaTugas Pembantuan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentangStandar Reviu Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga danPembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011tentang Sistem Akuntansi Hibah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentangPenyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap padaEntitas Pemerintah Pusat;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan BarangMilik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas PemerintahPusat;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian InformasiPendapatan dan Belanja Secara Akrual pada LaporanKeuangan;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan PiutangTak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
-
- 3 -
MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan penggunaanggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajibmenyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuanganuntuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh KuasaPengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagiandari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembagayang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatuprogram.
4. Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi KementerianNegara/Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakanfungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiridari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
5. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnyadisebut UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukankegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
6. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yangselanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi instansiyang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baikkeuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalamwilayah kerjanya.
7. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yangselanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi instansiyang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baikkeuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada diwilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada dibawahnya.
8. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkatUAPA adalah unit akuntansi instansi pada tingkat KementerianNegara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukankegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupunbarang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
9. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnyadisingkat UAKPB adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barangyang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakanBarang Milik Negara (BMN).
-
- 4 -
10. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, yangselanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi BMNpada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkansebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabunganlaporan BMN dari UAKPB, penanggung jawabnya adalah KepalaKantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagaiUAPPB-W.
11. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yangselanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi BMNpada tingkat eselon I yang melakukan kegiatan penggabunganlaporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung beradadi bawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat eselonI.
12. Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkatUAPB adalah unit akuntansi BMN pada tingkat KementerianNegara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabunganlaporan BMN dari UAPPB-E1, yang penanggung jawabnyaadalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
13. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yangmembidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
14. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara daninstansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untukmelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-UndangDasar Tahun 1945 atau peraturan perundang-undanganlainnya.
15. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahpusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
16. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan olehGubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakupsemua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaandekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untukinstansi vertikal pusat di daerah.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusatkepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengankewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkanpelaksanaannya kepada yang menugaskan.
18. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBNyang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semuapenerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugaspembantuan.
19. Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusanpemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadikewenangan sepenuhnya pemerintah pusat, yangdiselenggarakan bersama oleh Pemerintah Pusat, PemerintahanDaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
20. Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DUB adalahdana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan denganmempertimbangkan kemampuan keuangan, indeks fiskal, dankemiskinan daerah, serta indikator teknis.
21. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnyadisingkat DDUB adalah dana yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
- 5 -
22. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalahinstansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencarikeuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkanpada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaankeuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturanpemerintah terkait.
BAB IIPELAPORAN KEUANGAN
Pasal 2(1) Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga (LKKL) dan menyampaikannya kepada MenteriKeuangan.
(2) Entitas akuntansi wajib menyampaikan Laporan Keuanganselaku kuasa pengguna anggaran/barang secara periodik danberjenjang kepada entitas pelaporan.
(3) Kementerian Negara/Lembaga membentuk struktur organisasiakuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.
(4) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada KementerianNegara/Lembaga menyusun Laporan Keuangan menurut tatacara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.
(5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)merupakan hasil penggabungan Laporan Keuangan yangberasal dari entitas akuntansi di lingkungan kementeriannegara/lembaga termasuk entitas akuntansi Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi,dana tugas pembantuan dan dana urusan bersama.
(6) Tata cara penyajian Laporan Keuangan Bagian AnggaranBendahara Umum Negara akan diatur dengan PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.
BAB IIIPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Pasal 3(1) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran wajib
menyusun laporan pertanggungjawaban berupa LaporanKeuangan Semesteran dan Tahunan.
(2) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang MilikNegara (BMN) wajib menyusun laporan pertanggungjawabanberupa Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
(3) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampaidengan tingkat UAPA.
-
- 6 -
(4) Penyusunan Laporan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pada Kementerian Negara/Lembaga berpedoman padaperaturan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal KekayaanNegara.
Bagian KesatuStruktur Organisasi Pelaporan Keuangan
Pasal 4(1) Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Kementerian
Negara/Lembaga wajib membentuk dan menunjuk UnitAkuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negaradengan ketentuan sebagai berikut:a. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi KuasaPengguna Barang (UAKPB) pada tingkat satuan kerjapenerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
b. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi PembantuPengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit AkuntansiPembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) padatingkat kantor wilayah.
c. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi PembantuPengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) dan UnitAkuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1)pada tingkat eselon I.
d. Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi PenggunaAnggaran (UAPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Barang(UAPB) pada tingkat kementerian negara/lembaga.
(2) Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai unit vertikal didaerah tetapi tidak mempunyai kantor wilayah wajibmembentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna AnggaranWilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu PenggunaBarang Wilayah (UAPPB-W) dengan menunjuk salah satusatuan kerja di wilayah sebagai UAPPA-W dan UAPPB-W.
(3) Kementerian Negara/Lembaga menetapkan DinasProvinsi/Kabupaten/ Kota sebagai UAPPA-W dan UAPPB-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama atasusulan Kepala Daerah.
(4) Koordinator UAPPA-W dan UAPPB-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama:a. Gubernur selaku wakil Pemerintah menugaskan dan
menetapkan Kepala Satuan Kerja Pengelola KeuanganDaerah Provinsi sebagai koordinator Unit AkuntansiPembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dankoordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna BarangWilayah (UAPPB-W) Dekonsentrasi berdasarkan SuratKeputusan Gubernur;
b. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerahmenugaskan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerahprovinsi/kabupaten/kota sebagai koordinator UnitAkuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tugas Pembantuan berdasarkan Surat KeputusanGubernur/Bupati/Walikota;
-
- 7 -
c. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerahmenugaskan dan menetapkan satuan kerja yangmembidangi pengelolaan barang/kekayaan daerah sebagaikoordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna BarangWilayah (UAPPB-W) Tugas Pembantuan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur/Bupati/ Walikota;
d. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah bersamaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanmenunjuk dan menetapkan koordiantor UAPPA-W danUAPPB-W Urusan Bersama.
Bagian KeduaDokumen Sumber Laporan Keuangan
Pasal 5Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah semua dokumensumber yang berguna dalam rangka penyajian dan pengungkapanLaporan Keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel.
Bagian KetigaRekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan
Pasal 6(1) Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Kementerian
Negara/Lembaga wajib melakukan rekonsiliasi denganketentuan sebagai berikut:a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dilakukan
dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)setiap bulan.
b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dilakukandengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaansetiap triwulan.
c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiapsemester.
d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPA dilakukandengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. DirektoratAkuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
(2) Proses rekonsiliasi Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 7(1) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan
anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga.
(2) Pelaksanaan reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintahmengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai Standar Reviu atas Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga.
-
- 8 -
(3) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga semesterandan tahunan wajib direviu oleh aparat pengawas internKementerian Negara/Lembaga sebelum disampaikan kepadaMenteri Keuangan.
Bagian KeempatPelaporan dan Penyajian Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
Pasal 8(1) Pelaporan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan pada
setiap tingkat unit akuntansi secara berjenjang dari tingkatUAKPA sampai dengan tingkat UAPA.
(2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari:a. Laporan Realisasi Anggaran;b. Neraca; danc. Catatan atas Laporan Keuangan.
(3) Pelaporan dan penyajian Laporan Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Sistematikayang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal ini.
(4) Ilustrasi penyajian Laporan Keuangan sebagaimana tercantumdalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(5) Dalam penyusunan Laporan Keuangan, ilustrasi sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, disesuaikandengan karakteristik entitas akuntansi dan/atau entitaspelaporan.
Bagian KelimaPenyampaian Laporan Keuangan
Pasal 9(1) Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
Tingkat Satuan Kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:a. Disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa PenggunaAnggaran.
b. Laporan Keuangan wajib disampaikan kepada UAPPA-Watau UAPPA-E1 dan KPPN.
(2) Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan TahunanTingkat UAPPA-W diatur dengan ketentuan sebagai berikut:a. Disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/KoordinatorWilayah.
b. Laporan keuangan wajib disampaikan kepada UAPPA-E1dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
-
- 9 -
c. Selain yang disebutkan dalam ayat (2) huruf b, LaporanKeuangan Tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama juga wajib disampaikankepada Gubernur /Bupati/Walikota selaku koordinatorUAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/ UrusanBersama.
(3) Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan TahunanTingkat UAPPA-E1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:a. Disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani oleh pejabat eselon I atau pejabat lain yangsetingkat.
b. Laporan keuangan wajib disampaikan kepada UAPA.(4) Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
Tingkat UAPA diatur dengan ketentuan sebagai berikut.a. Disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/PenggunaAnggaran dan pernyataan telah direviu oleh AparatPengawasan Intern Pemerintah.
b. Laporan Keuangan wajib disampaikan kepada MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharan sebanyak 3(tiga) rangkap.
c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (audited)tidak disertai pernyataan telah direviu sebagaimanadimaksud ayat (4) huruf a.
Pasal 10Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga Semesteran dan Tahunan untuk setiap unitakuntansi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal ini.
BAB IVKETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11(1) Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) wajib
dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga.
(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit organisasilainnya, yang bukan merupakan Bagian Anggaran, yangmenggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik negaraberdasarkan peraturan perundang-undangan, wajibmenyampaikan laporan barang tersebut kepada MenteriKeuangan
(3) Entitas pelaporan yang memerlukan perlakuan khusus dalampenyusunan Laporan Keuangan akan diatur secara terpisahdengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
-
- 10 -
BAB VKETENTUAN PENUTUP
Pasal 12Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Desember 2013DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
ttdMARWANTO HARJOWIRYONO
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 57/PB/2013
TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
STRUKTUR ORGANISASIUNIT AKUNTANSI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
-
- 1 -
STRUKTUR ORGANISASIUNIT AKUNTANSI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
I. PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan anggaran, setiap kementerian negara/lembaga selakupengguna anggaran/barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksikeuangan yang meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitasdana, yang berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selakuBendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Negara.
A. Unit AkuntansiDalam pelaksanaan sistem akuntansi, kementerian negara/lembaga wajibmembentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.
A.1. Unit akuntansi keuangan terdiri dari : Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
A.2. Unit akuntansi barang terdiri dari : Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
(UAPPB-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
-
- 2 -
B. Penanggung jawab Unit Akuntansi Keuangan/BarangB.1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)
UAPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat kementeriannegara/lembaga (pengguna anggaran/barang), penanggungjawabnyaadalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
B.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I(UAPPA/B-E1)UAPPA/B-E1 merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I,penanggung jawabnya adalah pejabat eselon I.
B.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah(UAPPA/B-W)B.3.1. UAPPA/B-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah
yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruhUAKPA/B instansi vertikal kementerian negara/lembaga diwilayahnya. UAPPA/B W dibentuk dengan menunjuk danmenetapkan kantor wilayah atau satuan kerja sebagaiUAPPA/B-W. Penanggungjawab UAPPA/B W adalah KepalaKantor Wilayah atau Kepala satuan kerja yang ditetapkansebagai UAPPA/B-W.
B.3.2 Koordinator UAPPA/B Wilayah Dekonsentrasi merupakan unitakuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabunganlaporan keuangan seluruh UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasidi wilayahnya, penanggungjawabnya adalah Gubernur.
B.3.3. UAPPA/B Wilayah Dekonsentrasi merupakan unit akuntansipada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporankeuangan seluruh UAKPA/B Dekonsentrasi yang berada dibawahnya. Setiap dinas pada pemerintah provinsi yangmenerima alokasi dana dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkansebagai UAPPA/B-W. Penanggungjawab UAPPA/B Wilayahadalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi sesuai denganpenugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementeriannegara/lembaga.
-
- 3 -
B.3.4 Koordinator UAPPA/B Wilayah Tugas Pembantuan/UrusanBersama merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yangmelakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan/Urusan Bersama diwilayahnya, penanggungjawabnya adalah Kepala Daerah(Gubernur/Bupati/Walikota).
B.3.5. UAPPA/B Wilayah Tugas Pembantuan/Urusan Bersamamerupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yangmelakukan pengabungan laporan keuangan seluruhUAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yangberada di bawahnya. Setiap Dinas pada pemerintah daerahprovinsi/kabupaten/kota yang menerima alokasi dana TugasPembantuan/Urusan Bersama ditunjuk dan ditetapkan sebagaiUAPPA/B Wilayah Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.Penanggungjawab UAPPA/B W Tugas Pembantuan/UrusanBersama adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah(provinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan penugasan yangdiberikan oleh pemerintah melalui kementeriannegara/lembaga.
B.4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) .UAKPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (kuasapengguna anggaran/barang) yang memiliki wewenang menguasaianggaran/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggungjawab UAKPA/B adalah Kepala Satuan Kerja. Untuk UAKPA/BDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersamapenanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD).
C. Struktur Organisasi Unit AkuntansiDengan adanya pembentukan dan penunjukan unit akuntansi keuanganmaupun barang, diperlukan adanya struktur organisasi Unit Akuntansi.Pencantuman struktur organisasi dalam Peraturan Direktur Jenderal inimerupakan pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalampembentukan dan penunjukan unit akuntansi. Pembentukan strukturorganisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi pada
-
- 4 -
kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah (dana dekonsentrasidan Tugas Pembantuan/Urusan Bersama).
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini hanyadicantumkan struktur organisasi unit akuntansi keuangan sedangkanuntuk unit akuntansi barang telah diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.
Struktur organisasi Unit Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut :
C. 1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)
KABAG. KEUANGAN/KABAG.VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGIKEUANGAN/ VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGIKEUANGAN/
PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANGMEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGASAKUNTANSI/VERIFIKASI
PEJABAT ESELON I YANGMEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/
PEJABAT YANG DITUNJUK
MENTERI /PIMPINAN LEMBAGA
PETUGASKOMPUTER
-
- 5 -
Keterangan:Penanggung JawabPetugas Akuntansi Keuangan
Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)Tugas pokok penanggung jawab UAPA adalah menyelenggarakanakuntansi keuangan pada tingkat kementerian negara/lembaga denganfungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPA melaksanakankegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.C.1.a.Penanggung jawab UAPAC.1.a.1.) Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan kegiatan sebagai
berikut: Membina dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem
akuntansi keuangan di lingkup kementerian negara/lembaga; Membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada pengguna
anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasaranayang diperlukan;
Menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana SistemAkuntansi Keuangan;
Membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkupkementerian negara/lembaga;
Menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab;; Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan ke
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaansebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
Menandatangani Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga semesteran dan tahunan yang akandisampaikan ke Menteri Keuangan.
C.1.a.2.) Pejabat eselon I dan/atau kepala biro yang membidangikeuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagaiberikut:
-
- 6 -
Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansikeuangan di lingkup kementerian negara/lembaga;
Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana danprasarana yang diperlukan;
Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengantarget yang telah ditetapkan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangandengan UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat JenderalPerbendaharaan;
Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembagayang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Perbendaharaan sebelum ditandatanganimenteri/pimpinan lembaga.
C.1.a.3.) Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau KepalaSubbagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau pejabat yangmembidangi keuangan/verifikasi dan akuntansi atau pejabatyang ditunjuk, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan di lingkupkementerian negara/lembaga;
Menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruhunit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah;
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yangdiperlukan;
Memantau pelaksanaan sistem akuntansi keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup kementerian negara/lembaga;
Memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkatpusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber dayamanusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-haladministratif lainnya;
Melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistemakuntansi keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkupkementerian negara/lembaga;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga yang akan didistribusikan;
Mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan danpendistribusiannya;
-
- 7 -
Mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi; Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
Laporan Barang dengan Laporan Keuangan; Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi danPelaporan Keuangan setiap semester;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA dan ADK ke MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telahditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga.
C.1.b.Petugas Akuntansi KeuanganPetugas akuntansi pada tingkat UAPA yang terdiri dari PetugasAkuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatansebagai berikut: Memelihara laporan keuangan dari UAPPA-E1; Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-E1; Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan
dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansibarang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat JenderalPerbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan PelaporanKeuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukankesalahan;
Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkatUAPA berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADKUAPPA-E1;
Meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dantahunan tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas LaporanKeuangan;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA; Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir
tahun anggaran.
-
- 8 -
C.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)
Keterangan:Penanggung JawabPetugas Akuntansi Keuangan
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-E1 adalah menyelenggarakanakuntansi keuangan pada tingkat Eselon I dengan fungsi sebagai berikut:
KABAG. KEUANGAN/KABAG.VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGIKEUANGAN/ VERIFIKASI DANAKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK
SEKRETARIS ESELON I(SEKDITJEN/SEKBAN)/
PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANGMEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGASAKUNTANSI/VERIFIKASI
PETUGASKOMPUTER
PEJABAT ESELON I(DIRJEN/KA.BADAN)/PEJABAT YANG
DITUNJUK
-
- 9 -
Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-E1 melaksanakankegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.C.2.a.Penanggung jawab UAPPA-E1C.2.a.1.) Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat yang ditunjuk
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan di lingkup Eselon I; Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1 sebagai
pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan; Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang diperlukan; Menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem
akuntansi keuangan di lingkup Eselon I; Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1; Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan; Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan
dengan UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat JenderalPerbendaharaan;
Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan TanggungJawab tingkat UAPPA-E1 yang akan disampaikan keMenteri/Pimpinan Lembaga;
Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-E1 keMenteri/Pimpinan Lembaga sebagai laporan pertanggungjawabanpelaksanaan anggaran.
C.2.a.2.) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat yangditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dilingkup Eselon I;
Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas padaorganisasi UAPPA-E1;
-
- 10 -
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yangdiperlukan;
Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-E1; Menyetujui laporan keuangan tingkat eselon I yang akan
disampaikan ke UAPA, sebelum ditandatangani Dirjen/KepalaBadan/pejabat eselon I.
C.2.a.3.) Kepala Bagian dan/atau Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasidan Akuntansi/pejabat yang membidangi keuangan/verifikasidan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatansebagai berikut:
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan targetyang telah ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugasyang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistemakuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1;
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihakluar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansikeuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antaraLaporan Barang dengan Laporan Keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan DirektoratJenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi danPelaporan Keuangan jika dianggap perlu;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-E1 yangakan didistribusikan;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 setelahditandatangani Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I dan ADKke UAPA.
C.2.b.Petugas Akuntansi KeuanganPetugas akuntansi pada tingkat UAPPA-E1 yang terdiri dari PetugasAkuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatansebagai berikut:
-
- 11 -
Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W dan/atauUAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersamadan/atau UAKPA Pusat dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama;
Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-W dan/atauUAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersamadan/atau UAKPA Pusat dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama;
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangandengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansibarang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat JenderalPerbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan PelaporanKeuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukankesalahan;
Menyusun laporan keuangan triwulanan, semesteran, dantahunan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan penggabungan laporankeuangan dan ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama dan/atauUAKPA Pusat;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan
Keuangan; Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-
E1; Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir
tahun anggaran.
-
- 12 -
C.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
Keterangan:Penanggung Jawab
Petugas Akuntansi Keuangan
Pada tingkat wilayah, kementerian negara/lembaga menunjuk dan menetapkansatuan kerja sebagai UAPPA-W /UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yangberada di wilayah/provinsi. Struktur organisasi unit akuntansi untuk satuan kerjayang ditunjuk sebagai UAPPA-W/ UAPPB-W disesuaikan dengan strukturorganisasi kementerian negara/lembaga.
PEJABAT ESELON I
PETUGASAKUNTANSI/VERIFIKASI
PETUGASKOMPUTER
KABAG. KEUANGAN/ KABAG.VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGIKEUANGAN/ VERIFIKASI DAN
AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA SATUAN KERJA YANG
DITETAPKAN
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSIYANG MEMBIDANGI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
-
- 13 -
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W adalah menyelenggarakanakuntansi keuangan pada tingkat Kantor Wilayah atau Unit Kerja yangditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W melaksanakankegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.D.3.a.Penanggung jawab UAPPA-WC.3.a.1.) Kepala Kantor Wilayah/Kepala satuan kerja yang ditetapkan
sebagai UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan di lingkup UAPPA-W; Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai
pelaksana sistem akuntansi keuangan; Menetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem
akuntansi keuangan di lingkup wilayahnya; Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang diperlukan; Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring
pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W; Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan
target yang telah ditetapkan; Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan
antara UAPPA-W dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim BimbinganKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan TanggungJawab tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1;
Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA-E1sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
C.3.a.2.)Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yangmembidangi Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yangditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
-
- 14 -
Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dilingkup UAPPA-W;
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yangdiperlukan;
Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W dantingkat UAKPA;
Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akandisampaikan ke UAPPA-E1 sebelum ditandatangani oleh KepalaKantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.
C.3.a.3.) Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangiKeuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkanmelaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan targetyang telah ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugasyang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistemakuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihakluar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansikeuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antaralaporan barang dengan laporan keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yangakan didistribusikan;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK keUAPPA-E1 yang telah ditandatangani oleh Kepala KantorWilayah/Pejabat yang ditetapkan.
C.3.b.Petugas Akuntansi KeuanganPetugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W yang terdiri dari PetugasAkuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatansebagai berikut:
-
- 15 -
Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA; Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA; Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan
dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansibarang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan c.q. Bidang Pembinaan Akuntansi danPelaporan serta melakukan koreksi apabila ditemukankesalahan;
Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W berdasarkanpenggabungan laporan keuangan dan ADK UAKPA;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan
Keuangan; Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-
W; Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir
tahun anggaran.
-
- 16 -
C. 4. Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna AnggaranWilayahDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama (UAPPA-WDK/TP/UB)
Keterangan:Penanggung Jawab
Petugas Akuntansi Keuangan
PEJABAT ESELON I
KEPALA SUBBAGIAN/SEKSIYANG MEMBIDANGI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
PEJABAT ESELON I YANGMEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA DAERAH(GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA)
PEJABAT ESELON IIIKABAG. KEUANGAN/ KABAG.
VERIFIKASI DANAKUNTANSI/PEJABAT YANGMEMBIDANGI KEUANGAN/
VERIFIKASI DANAKUNTANSI/PEJABAT YANG
DITUNJUK
PETUGASAKUNTANSI/VERIFIKASI
PETUGASKOMPUTER
PEJABAT ESELON II YANGMEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YANG DITUNJUK
-
- 17 -
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan BersamaTugas pokok Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama adalah menyelenggarakan akuntansikeuangan pada tingkat provinsi dengan fungsi sebagai berikut: Memastikan bahwa seluruh UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama telah melaksanakan akuntansikeuangan,
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pengunaan danadekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama untukprovinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan,
Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama adalah menyelenggarakan akuntansikeuangan pada tingkat provinsi/kota/kabupaten dengan fungsi sebagaiberikut: Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama melaksanakankegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.C.4.a.Penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan BersamaC.4.a.1.) Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Pemerintah Daerah
(provinsi/kabupaten/kota) melaksanakan kegiatan sebagaiberikut:
Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansikeuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama;
Menetapkan organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama sebagai pelaksana sistemakuntansi keuangan;
Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana, danprasarana yang diperlukan;
-
- 18 -
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoringpelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengantarget yang telah ditetapkan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuanganantara UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/UrusanBersama dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim BimbinganDirektorat Jenderal Perbendaharaan;
Menandatangani laporan keuangan dan PERNYATAANTANGGUNG JAWAB tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama;
Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama keKementerian Negara/Lembaga sebagai laporanpertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
C.4.a.2.) Pejabat Eselon III/pejabat yang membidangi keuangan/pejabatyang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dilingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/UrusanBersama;
Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas padaorganisasi UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/UrusanBersama;
Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana,dan prasarana yang diperlukan;
Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yangdi perlukan;
Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akandisampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelumditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota.
C.4.a.3.) Pejabat Eselon IV/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yangmembidangi Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yangditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
-
- 19 -
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan targetyang telah ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugasyang terlibat sistem akuntansi keuangan;
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistemakuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama;
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihakluar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansikeuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antaralaporan barang dengan laporan keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang akandidistribusikan;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang telahditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota dan ADK keKementerian Negara/Lembaga.
C.4.b.Petugas Akuntansi KeuanganPetugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama yang terdiri dari PetugasAkuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatansebagai berikut: Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan
dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansibarang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan c.q. Bidang Pembinaan Akuntansi dan
-
- 20 -
Pelaporan serta melakukan koreksi apabila ditemukankesalahan;
Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersamaberdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK UAKPADekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan
Keuangan; Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; Menyimpan arsip data keuangan dan melakukan proses tutup
buku setiap akhir tahun anggaran.
C.5. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama (UAKPA DK/UAKPA TP/UAKPA UB)
Keterangan:Penanggung Jawab
Petugas Akuntansi Keuangan
KEPALA SATUAN KERJA/KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD)
PETUGASPEREKAMANKOMPUTER
PETUGASAKUNTANSI/VERIFIKASI
KASUBAG.TU/PEJABAT YANGMENANGANI KEUANGAN/ VERIFIKASI
DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
-
- 21 -
D.5. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan BersamaTugas pokok penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama adalah menyelenggarakan akuntansiKeuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan akuntansi keuangan, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPADekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama melaksanakankegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.D.5.a.Penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan BersamaKepala SKPD, Kepala Subbagian TU/pejabat yang menanganikeuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjukmelaksanakan kegiatan sebagai berikut: Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi
keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana
sistem akuntansi keuangan di lingkungannya; Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan; Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana
sistem akuntansi keuangan; Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak
luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem; Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara
laporan barang dengan laporan keuangan; Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN; Menelaah Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama; Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan
didistribusikan; Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
-
- 22 -
Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama yang sudah ditandatangani danADK ke KPPN, UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama dan UAPPA-E1.
D.5.b.Pejabat Eselon IV/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangiKeuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjukmelaksanakan kegiatan sebagai berikut: Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target
yang telah ditetapkan; Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas
yang terlibat sistem akuntansi keuangan; Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem
akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama;
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihakluar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansikeuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antaralaporan barang dengan laporan keuangan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KantorWilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang akandidistribusikan;
Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang telahditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota dan ADK keKementerian Negara/Lembaga.
D.5.c.Petugas Akuntansi KeuanganPetugas akuntansi pada tingkat UAKPA Dekonsentrasi/TugasPembantuan/Urusan Bersama yang terdiri dari PetugasAdministrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagaiberikut: Memelihara DS dan dokumen akuntansi; Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi sistem akuntansi
keuangan;
-
- 23 -
Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang; Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan
aplikasi sistem akuntansi keuangan dengan DS; Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan
dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksiapabila ditemukan kesalahan;
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan sertamelakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan
Keuangan; Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap
akhir tahun anggaran.
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
MARWANTO HARJOWIRYONO
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 57/PB/2013
TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TATA CARA PENYUSUNANLAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
-
- 1 -
TATA CARA PENYUSUNANLAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna anggaran danbarang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan danbarang yang berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara serta mengatur PengelolaanAnggaran dan Barang Milik Negara. Menteri Keuangan jugamenghimpun Laporan Keuangan dan Laporan Barang dari seluruhKementerian Negara/Lembaga untuk menyusun Laporan KeuanganPemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawabanpemerintah dalam pengelolaan anggaran dan barang.
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yangdigunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan KementerianNegara/Lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disertai denganPernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Aparat PengawasanIntern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani olehMenteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran.
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan inimengatur:I. Jenis dan Periode PelaporanII. Prosedur Penyusunan Laporan KeuanganIII. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
I. JENIS DAN PERIODE PELAPORANJenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagaiberikut:a. Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan mengikuti sistematika laporankeuangan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran III PeraturanDirjen Perbendaharaan ini.Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan hanya untukperiode pelaporan semesteran (periode yang berakhir 30 Juni tahunanggaran berjalan) dan untuk periode tahunan (periode yang berakhir31 Desember tahun anggaran berjalan)
-
- 2 -
b. Penyajian jenis dan periode penyampaian laporan selain LaporanKeuangan diatur sebagai berikut:1. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke KPPN
a) UAKPA dengan jenis kewenangan: Kantor Pusat (KP); KantorDaerah (KD); Dekonsentrasi (DK); Tugas Pembantuan (TP); danUrusan Bersama (UB).
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
1. Januaris.d. Mei
1. Realisasi AnggaranBelanja Bulanan
2. Pengembalian Belanja Bulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Bulanan
4. PengembalianPendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
disampaikanpaling lambattanggal 10bulanberikutnyadan jikatanggal 10jatuh padahari liburdisampaikanpaling lambatpada 1 harikerjasebelumnya
2. Juni Laporan Keuangan Semesteran mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK3. Juli s.d.
Nopember1. Realisasi Anggaran
Belanja Bulanan2. Pengembalian Belanja
Bulanan3. Realisasi Anggaran
Pendapatan Bulanan4. Pengembalian
Pendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
disampaikanpaling lambattanggal 10bulanberikutnyadan jikatanggal 10jatuh padahari liburdisampaikanpaling lambatpada 1 harikerjasebelumnya
4. Desember Laporan Keuangan Tahunan mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK
Catatan: * HC/SC = Hardcopy atau Softcopy disesuaikan dengan kebutuhan (disarankan untuksoftcopy dalam bentuk file Pdf untuk mengurangi penggunaan cetakan dalam bentukkertas-hardcopy)
b) UAKPA dengan satker yang menerapkan Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) menyampaikanlaporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) danlaporan triwulanan sebagai berikut:
-
- 3 -
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
1. Triwulan I 1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Pengembalian Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. PengembalianPendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
2. TriwulanIII
1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Pengembalian Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. PengembalianPendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
Catatan: * HC/SC = Hardcopy atau Softcopy disesuaikan dengan kebutuhan (disarankan untuksoftcopy dalam bentuk file Pdf untuk mengurangi penggunaan cetakan dalam bentukkertas-hardcopy)
2. Penyampaian Laporan Tingkat UAKPA ke Tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
1. Januaris.d. Maret
1. Realisasi AnggaranBelanja Bulanan
2. Pengembalian Belanja Bulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Bulanan
4. PengembalianPendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
disampaikanpaling lambattanggal 10bulanberikutnyadan jikatanggal 10jatuh padahari liburdisampaikanpaling lambatpada 1 harikerjasebelumnya
2 Triwulan I 1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Pengembalian Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. PengembalianPendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
3. April s.d.Mei
1. Realisasi AnggaranBelanja Bulanan
2. Pengembalian Belanja Bulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Bulanan
4. PengembalianPendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
disampaikanpaling lambattanggal 10bulanberikutnyadan jikatanggal 10jatuh padahari liburdisampaikanpaling lambatpada1 harikerjasebelumnya
-
- 4 -
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
4. Juni Laporan Keuangan Semesteran mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK5. Juli s.d.
September1. Realisasi Anggaran
Belanja Bulanan2. Pengembalian Belanja
Bulanan3. Realisasi Anggaran
Pendapatan Bulanan4. Pengembalian
Pendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
disampaikanpaling lambattanggal 10bulanberikutnyadan jikatanggal 10jatuh padahari liburdisampaikanpaling lambatpada 1 harikerjasebelumnya
6. TriwulanIII
1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Pengembalian Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. PengembalianPendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
7. Oktobers.d.Nopember
1. Realisasi AnggaranBelanja Bulanan
2. Pengembalian Belanja Bulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Bulanan
4. PengembalianPendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
disampaikanpaling lambattanggal 10bulanberikutnyadan jikatanggal 10jatuh padahari liburdisampaikanpaling lambatpada 1 harikerjasebelumnya
8. Desember Laporan Keuangan Tahunan mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK
Catatan: * HC/SC = Hardcopy atau Softcopy disesuaikan dengan kebutuhan (disarankan untuksoftcopy dalam bentuk file Pdf untuk mengurangi penggunaan cetakan dalam bentukkertas-hardcopy)
3. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1 ke KanwilDitjen PerbendaharaanUAPPA-W untuk satker dengan jenis kewenangan: Kantor Pusat(KP) selain untuk kode lokasi 0199; Kantor Daerah (KD);Dekonsentrasi (DK); Tugas Pembantuan (TP); dan Urusan Bersama(UB).
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
1. Triwulan I 1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Pengembalian Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. PengembalianPendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
-
- 5 -
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
2. Juni Laporan Keuangan Semesteran mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK3. Triwulan
III1. Realisasi Anggaran
Belanja Triwulanan2. Pengembalian Belanja
Triwulanan3. Realisasi Anggaran
Pendapatan Triwulanan
4. PengembalianPendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
4. Desember Laporan Keuangan Tahunan mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK
Catatan: * HC/SC = Hardcopy atau Softcopy disesuaikan dengan kebutuhan (disarankan untuksoftcopy dalam bentuk file Pdf untuk mengurangi penggunaan cetakan dalam bentukkertas-hardcopy)
4. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-W ke Tingkat UAPPA-E1No PeriodePelaporan
Jenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan1. Januari
s.d. Maret1. Realisasi Anggaran
Belanja Bulanan2. Pengembalian Belanja
Bulanan3. Realisasi Anggaran
Pendapatan Bulanan4. Pengembalian
Pendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
2 Triwulan I 1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Kembali Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. Kembali Pendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
3. April s.d.Mei
1. Realisasi AnggaranBelanja Bulanan
2. Kembali Belanja Bulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Bulanan
4. Kembali Pendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
4. Juni Laporan Keuangan Semesteran mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK5. Juli s.d.
September1. Realisasi Anggaran
Belanja Bulanan2. Kembali Belanja
Bulanan3. Realisasi Anggaran
Pendapatan Bulanan4. Kembali Pendapatan
Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
6. TriwulanIII
1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Kembali Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. Kembali Pendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
7. Oktobers.d.Nopember
1. Realisasi AnggaranBelanja Bulanan
2. Kembali Belanja Bulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Bulanan
4. Kembali Pendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
-
- 6 -
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
8. Desember Laporan Keuangan Semesteran mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK
Catatan: * HC/SC = Hardcopy atau Softcopy disesuaikan dengan kebutuhan (disarankan untuksoftcopy dalam bentuk file Pdf untuk mengurangi penggunaan cetakan dalam bentukkertas-hardcopy)
5. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA-E1 ke Tingkat UAPA
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
1. Januaris.d.Pebruari
1. Realisasi AnggaranBelanja Bulanan
2. Kembali Belanja Bulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Bulanan
4. Kembali Pendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
2 Triwulan I 1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Kembali Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. Kembali Pendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
3. April s.d.Mei
1. Realisasi AnggaranBelanja Bulanan
2. Kembali Belanja Bulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Bulanan
4. Kembali Pendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
4. Juni Laporan Keuangan Semesteran mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK5. Juli s.d.
Agustus1. Realisasi Anggaran
Belanja Bulanan2. Kembali Belanja
Bulanan3. Realisasi Anggaran
Pendapatan Bulanan4. Kembali Pendapatan
Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
6. TriwulanIII
1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Kembali Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. Kembali Pendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
7. Oktobers.d.Nopember
1. Realisasi AnggaranBelanja Bulanan
2. Kembali Belanja Bulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Bulanan
4. Kembali Pendapatan Bulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
8. Desember Laporan Keuangan Tahunan mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK
Catatan: * HC/SC = Hardcopy atau Softcopy disesuaikan dengan kebutuhan (disarankan untuksoftcopy dalam bentuk file Pdf untuk mengurangi penggunaan cetakan dalam bentukkertas-hardcopy)
-
- 7 -
6. Penyampaian Laporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q.Ditjen Perbendaharaan (posisi Unaudited)
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
1. Triwulan I 1. Realisasi AnggaranBelanja Triwulanan
2. Kembali Belanja Triwulanan
3. Realisasi AnggaranPendapatan Triwulanan
4. Kembali Pendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
2. Juni Laporan Keuangan Semesteran mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK3. Triwulan
III1. Realisasi Anggaran
Belanja Triwulanan2. Kembali Belanja
Triwulanan3. Realisasi Anggaran
Pendapatan Triwulanan
4. Kembali Pendapatan Triwulanan
Neraca Bulanan
Neraca Percobaan Bulanan
ADK Cetakan dari
Aplikasi-HC/SC*
4. Desember Laporan Keuangan Tahunan mengikuti sistematikalaporan keuangan Lamp. III Perdirjen Perbendaharaan ini
ADK
Catatan: * HC/SC = Hardcopy atau Softcopy disesuaikan dengan kebutuhan (disarankan untuksoftcopy dalam bentuk file Pdf untuk mengurangi penggunaan cetakan dalam bentukkertas-hardcopy)
7. Penyampaian Laporan Tingkat UAPPA ke Kementerian Keuangan c.q.Ditjen Perbendaharaan (posisi asersi final)
No PeriodePelaporanJenis Laporan KeteranganLRA Neraca Neraca Percobaan
1. Desember Laporan Keuangan Tahunan mengikuti sistematika laporan keuangan Lamp.III Perdirjen Perbendaharaan ini
Keterangan:1) LRA yang disampaikan kepada KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
terdiri dari LRA Belanja Format DIPA, LRA Pengembalian Belanja, LRAPendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibahdan disampaikan pada saat rekonsiliasi.
2) LRA yang disampaikan kepada UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA meliputiLRA Satuan Kerja/Wilayah/Eselon 1/Kementerian Negara/Lembaga(semesteran dan tahunan), LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRAPendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan.
3) LRA semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antaraLRA semester I tahun berjalan dengan LRA semester I tahun sebelumnya(realisasi sampai dengan 30 Juni 2XX1 dan realisasi sampai dengan 30Juni 2XX0).
4) Neraca semesteran yang disampaikan adalah neraca perbandinganantara neraca per 30 Juni tahun berjalan dengan neraca per 31Desember tahun sebelumnya.
-
- 8 -
II. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANA. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semesteran
1. LRA Kementerian Negara/Lembaga Semesteran disusunberdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan30 Juni tahun anggaran berjalan pada lingkup KementerianNegara/Lembaga yang bersangkutan.
2. LRA UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasilpenggabungan LRA UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPA denganpola pengelolaan keuangan BLU, LRA UAPPA-W, dan LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sampaidengan 30 Juni tahun anggaran berjalan.
3. LRA UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasilpenggabungan LRA UAKPA sampai dengan 30 Juni tahunanggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
4. LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/ UrusanBersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabunganLRA UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan BersamaSemesteran sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan padalingkup wilayah yang bersangkutan.
B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan1. LRA Tahunan Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan
hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 sampai dengan 31 Desembertahun anggaran berjalan lingkup Kementerian Negara/Lembagayang bersangkutan.
2. LRA Tahunan UAPPA-E1 disusun berdasarkan hasilpenggabungan LRA Tahunan UAKPA di bawah eselon I, LRATahunan UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRATahunan UAPPA-W, dan LRA Tahunan UAPPA-WDekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sampaidengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.
3. LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabunganLRA Tahunan UAKPA sampai dengan 31 Desember tahunanggaran berjalan pada lingkup wilayah yang bersangkutan.
4. LRA Tahunan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuandisusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Tahunan UAKPADekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama sampaidengan 31 Desember tahun anggaran berjalan pada lingkupwilayah yang bersangkutan.
-
- 9 -
C. Neraca Semesteran1. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Semesteran berdasarkan
hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 per 30 Juni tahunanggaran berjalan.
2. Neraca UAPPA-E1 Semesteran disusun berdasarkan hasilpenggabungan neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPAdengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, danneraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/UrusanBersama per 30 Juni tahun anggaran berjalan.
3. Neraca UAPPA-W Semesteran disusun berdasarkan hasilpenggabungan neraca UAKPA per 30 Juni tahun anggaranberjalan.
4. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/UrusanBersama Semesteran disusun berdasarkan hasil penggabunganneraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/UrusanBersama per 30 Juni tahun anggaran berjalan.
D. Neraca Tahunan1. Neraca Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun
berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 per 31Desember tahun anggaran berjalan.
2. Neraca UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasilpenggabungan Neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPAdengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, danneraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/UrusanBersama per 31 Desember tahun anggaran berjalan.
3. Neraca UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasilpenggabungan Neraca UAKPA per 31 Desember tahun anggaranberjalan.
4. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/UrusanBersama per Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabunganNeraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/UrusanBersama per 31 Desember tahun anggaran berjalan.
-
- 10 -
III. PEREKAMAN, VERIFIKASI DAN REKONSILIASIA. Pemanfaatan dan Penggunaan Aplikasi Komputer
Pencatatan transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkanjurnal, buku besar sampai dengan penyajian laporan keuanganberupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menggunakanaplikasi komputer yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai dengan tingkatan struktur organisasiakuntansinya.1. Aplikasi Komputer SAKPA
Perekaman dokumen sumber transaksi keuangan pemerintahdirekam dan dicatat hanya pada tingkat UAKPA denganmenggunakan aplikasi komputer yaitu aplikasi SAKPA (SistemAkuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). Dengan demikian,perbaikan dokumen sumber transaksi keuangan pemerintah ataulaporan keuangan sebagai hasil verifikasi oleh entitas akuntansiatau pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi, hanya dilaksanakanpada tingkat UAKPA dengan menggunakan aplikasi SAKPA dandikirimkan kembali hasil perbaikannya berupa arsip datakomputer (ADK) secara berjenjang kepada unit akuntansi yanglebih tinggi.
2. Apliksi Komputer SAPPA-WDalam rangka menggabungkan data transaksi dan pelaporankeuangan UAKPA di tingkat wilayah, UAPPA-W menerima ADKdari hasil proses aplikasi SAKPA dari UAKPA untuk diterima dandigabungkan dengan menggunakan aplikasi komputer yaituaplikasi SAPPA-W (Sistem Akuntansi Pembantu PenggunaAnggaran Wilayah). Dalam hal proses verifikasi dan analisisdilakukan oleh UAPPA-W ditemukan hal yang harus diperbaiki,UAPPA-W memberitahukan kepada UAKPA untuk melakukanperbaikan yang dimaksud dan meminta pengiriman ADK ulanghasil perbaikan. Selanjutnya UAPPA-W mengirimkan hasilpenggabungan ADK dari UAKPA kepada UAPPA-E1.
3. Aplikasi SAPPA-E1Atas ADK kirim dari UAPPA-W, UAPPA-E1 menerima danmelakukan penggabungan ADK dengan menggunakan aplikasiSAPPA-E1 (Sistem Aplikasi Pembantu Pengguna Anggaran EselonI). Dalam hal proses verifikasi dan analisis oleh UAPPA-E1ditemukan hal yang harus diperbaiki, UAPPA-E1 memberitahukan
-
- 11 -
kepada UAPPA-W dan/atau UAKPA untuk melakukan perbaikanyang dimaksud dan meminta pengiriman ADK ulang hasilperbaikan secara berjenjang sesuai struktur unit akuntansinya.UAPPA-E1 mengirimkan hasil penggabungan ADK dari UAPPA-Wkepada UAPA.
4. Aplikasi SAPAADK kirim dari aplikasi SAPPA-E1 diterima oleh UAPA denganmenggunakan aplikasi SAPA (Sistem Aplikasi Pengguna Anggaran).Dalam hal proses verifikasi dan analisis oleh UAPA ditemukan halyang harus diperbaiki, UAPA memberitahukan kepada UAPPA-E1,UAPPA-W dan/atau UAKPA untuk melakukan perbaikan yangdimaksud dan meminta pengiriman ADK ulang hasil perbaikansecara berjenjang sesuai struktur unit akuntansinya. Hasilpenggabungan ADK yang telah diverifikasi, dan dianalisis olehUAPA menjadi dasar pencetakan dan penyusunan LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga.
B. Verifikasi dan Perekaman Transaksi Laporan KeuanganPerekaman transaksi laporan keuangan berupa data dalam
lembaran kertas menjadi data elektronik menggunakan bantuanaplikasi komputer sebagaimana dimaksud dengan penjelasan di atasdilakukan setelah kegiatan verifikasi dan analisis dokumen sumber.Kegiatan verifikasi dimaksud bertujuan:1. untuk memastikan bahwa dokumen sumber transaksi laporan
keuangan yang akan diproses telah lengkap sesuai denganketentuan;
2. untuk memastikan bahwa elemen-elemen data pada dokumensumber transaksi laporan keuangan telah diisi dengan lengkapdan benar.
Setelah perekaman dokumen sumber transaksi laporankeuangan dilakukan, verifikasi selanjutnya yang perlu dilakukanadalah:1. memastikan bahwa data elektronik hasil perekaman dan tayang di
layar aplikasi komputer sudah sesuai data informasinya dengandokumen fisiknya;
2. memastikan bahwa ADK kirim Barang Milik Negara dari UAKPBhasil proses aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara) sudah diterima di aplikasiSAKPA pada tingkat UAKPA sebagai penggabungan jurnal dan
-
- 12 -
buku besar aset tetap dan persediaan;Proses berikutnya adalah mengubah data-data elektronik
transaksi laporan keuangan menjadi data-data elektronik akuntansidengan menjalankan proses posting yang ada di program aplikasikomputer sehingga dapat membentuk buku besar sebagai dasarpembentukan Laporan Keuangan.
C. RekonsiliasiKegiatan rekonsiliasi adalah analisis terhadap hasil proses
pencatatan/perekaman transaksi laporan keuangan denganmenggunakan berbagai program aplikasi komputer yang berbedauntuk memastikan bahwa nilai yang disajikan tetap sama dan benar.Kegiatan rekonsiliasi harus dilakukan sebelum melakukan proseskirim ADK ke unit akuntansi yang lebih tinggi dan/atau ke kantorvertikal Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsimelakukan rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga.Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu:1. Rekonsiliasi Internal;
Kegiatan rekonsiliasi internal dilakukan pada tingkat UAKPAdengan UAKPB dengan menjalankan prosedur rekonsiliasi internalyang ada di program aplikasi SAKPA. Tujuannya adalah untukmemastikan bahwa nilai aset dan semua belanja terkait aset yangdilaporkan di program aplikasi SIMAK-BMN sesuai dengan yangdilaporkan di program aplikasi SAKPA.
2. Rekonsiliasi Eksternal.Kegiatan rekonsiliasi eksternal dilakukan di tiap unit akuntansidengan mitra kerjanya di Ditjen Perbendaharaan dan/atau DitjenKekayaan Negara Kementerian Keuangan. Tujuannya adalahuntuk memastikan bahwa data transaksi anggaran dan realisasipendapatan dan belanja serta aset yang dilaporkan di programaplikasi di tiap unit akuntansi mempunyai nilai dan elemeninformasi yang sama dengan program aplikasi mitra kerjanya diDitjen Perbendaharaan dan/atau Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
-
- 13 -
IV.WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGANLaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepadaMenteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, denganketentuan sebagai berikut:A. Untuk LRA dan Neraca Bulanan, disampaikan selambat-lambatnya
pada tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan pelaporan berakhir;B. Untuk LRA Triwulan I dan Neraca per 31 Maret, disampaikan
selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei tahun anggaran berjalan;C. Untuk Laporan Keuangan Semesteran disampaikan selambat-
lambatnya pada tanggal 26 Juli tahun anggaran berjalan;D. Untuk LRA Triwulan III dan Neraca per 30 September, disampaikan
pada selambat-lambatnya tanggal 9 November tahun anggaranberjalan;
E. Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:1. Laporan Keuangan Unaudited disampaikan selambat-lambatnya
pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaranberakhir;
2. Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukanwaktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah danBadan Pemeriksa Keuangan.
V. JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
A. Laporan Realisasi AnggaranTriwulan I dan Neraca Per 31 MaretUnit
OrganisasiTerima Proses danRekonsiliasi Kirim
WaktuPengiriman
UAKPA - - 12 April 2XX13 hari
UAPPA-W 15 April 2XX1 5 hari 20 April 2XX13 hari
UAPPA-E1 23 April 2XX1 3 hari 26 April 2XX12 hari
UAPA 28 April 2XX1 8 hari 07 Mei 2XX1
Menkeucq.Dirjen
PBN07 Mei 2XX1 - - -
-
- 14 -
B. Laporan Keuangan SemesteranUnit
OrganisasiTerima Proses danRekonsiliasi Kirim
WaktuPengiriman
UAKPA - - 10 Juli 2XX12 hari
UAPPA-W 12 Juli 2XX1 3 hari 15 Juli 2XX12 hari
UAPPA-E1 17 Juli 2XX1 3 hari 20 Juli 2XX12 hari
UAPA 22 Juli 2XX1 3 hari 26 Juli 2XX1--
Menkeucq.Dirjen
PBN26 Juli 2XX1 - -
C. Laporan Realisasi AnggaranTriwulan III dan Neraca Per 30September
UnitOrganisasi
Terima Proses danRekonsiliasi KirimWaktu
Pengiriman
UAKPA - - 12 Oktober 2XX13 hari
UAPPA-W 15 Oktober 2XX1 5 hari 20 Oktober 2XX13 hari
UAPPA-E1 23 Oktober 2XX1 6 hari 29 Oktober 2XX12 hari
UAPA 31 Oktober 2XX1 8 hari 09 November2XX1
--Menkeucq.Dirjen
PBN09 November
2XX1- -
-
- 15 -
D. Laporan Keuangan Tahunan (unaudited)Unit
OrganisasiTerima Proses dan
RekonsiliasiKirim Waktu
PengirimanUAKPA - - 20 Januari 2XX2
3 hariUAPPA-W 23 Januari 2XX2 6 hari 29 Januari 2XX2
3 hariUAPPA-E1 02 Februari 2XX2 6 hari 08 Februari
2XX22 hari
UAPA 10 Februari 2XX2 17 hari Tanggal terakhirFebruari 2XX2
--Menkeucq.Dirjen
PBNTanggal terakhirFebruari 2XX2
- -
Keterangan: Laporan Keuangan yang disampaikan ke Unit Akuntansi di atasnya
adalah Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN,Kanwil Ditjen PBN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Proses dan Rekonsiliasi termasuk kegiatan penggabungan, rekonsiliasidan pengiriman.
Tahun 2XX1 adalah untuk tahun anggaran berjalan. Tahun 2XX2 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berjalan.
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
MARWANTO HARJOWIRYONO
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 57/PB/2013
TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN
-
- 1 -
SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembagadiharapkan untuk memenuhi prinsip-prinsip laporan keuangan yangbertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan umumtidak dikhususkan untuk memenuhi kelompok pengguna tertentu. LaporanKeuangan yang bertujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untukmemenuhi pengguna akan informasi akuntansi yang lazim. Para penggunalaporan terdiri dari masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa,pemerintah, serta pihak-pihak lain.
Namun dalam praktek penyajian laporan keuangan terdapatkecenderungan Kementerian Negara/Lembaga yang menyajikan informasiyang berlebihan. Dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga menyajikanNeraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuanganyang disertai dengan lampiran-lampiran, catatan manajerial, kertas kerjapenyusunan laporan dan dokumen lain yang tidak relevan dengan prinsip-prinsip laporan keuangan yang bertujuan umum. Dengan demikian,penyajian informasi yang berlebihan tersebut memiliki potensi informasiyang tidak netral yaitu hanya memihak kepada pengguna tertentu. Di sisilain, penyajian informasi tambahan tersebut berguna untuk mempermudahdalam verifikasi dan analisis bagi penyusun laporan dan pemeriksainternal.
Atas hal tersebut, sistematika penyajian Laporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga dibagi menjadi dua, yaitu Laporan KeuanganPokok dan Laporan Keuangan Pendukung.
I. SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN POKOKA. Pernyataan Telah Direviu (hanya untuk penyajian Laporan Keuangan
Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran)B. Ringkasan Laporan KeuanganC. Pernyataan Tanggung JawabD. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisarsumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yangdikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antaraanggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
-
- 2 -
E. NeracaNeraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatuentitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas padatanggal tertentu
F. Catatan atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif ataurincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggarandan Neraca. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan jugamencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakanoleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dandianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar AkuntansiPemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untukmenghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.Struktur Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari:1. Gambaran Umum Entitas
a. Dasar HukumMenjelaskan tentang dasar hukum penyusunan dan penyajianlaporan keuangan, domisili dan bentuk hukum entitas.
b. Kebijakan TeknisMenjelaskan mengenai visi dan misi kebijakan entitas dantugas dan fungsi entitas.
c. Pendekatan Penyusunan Laporan KeuanganMenjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakanpenyusunan laporan keuangan entitas
d. Kebijakan AkuntansiMenjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan olehentitas dan metode-metode penerapannya yang secara materialmempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran danNeraca. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
-
- 3 -
2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi AnggaranPenjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk posPendapatan dan Belanja dengan struktur sebagai berikut:
(a) Anggaran;(b) Realisasi;(c) Prosentase pencapaian;(d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;(e) Perbandingan dengan periode yang lalu;(f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
yang lalu;(g) Rincian lebih lanjut pendapatan menurut sumber pendapatan;(h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi,
organisasi, dan fungsi;(i) Rincian lebih lanjut pembiayaan;(j) Pengungkapan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran yang
disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan; dan(k) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
3. Penjelasan atas Pos-pos NeracaPenjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, danekuitas dengan struktur sebagai berikut:(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;(b) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya,kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, danekuitas;
(c) Pengungkapan atas pos-pos Neraca yang disyaratkan olehStandar Akuntansi Pemerintahan; dan
(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
4. Pengungkapan Penting LainnyaCatatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkaninformasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagipembaca laporan.Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadiankejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:(a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
-
- 4 -
(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi olehmanajemen baru;
(c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan padaNeraca;
(d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan(e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial.
5. Lampiran dan Daftar Menyajikan informasi yang berisi rincian atas angka-angka
yang disajikan pada LRA dan Neraca Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Informasi pendapatan dan belanja secara akrual Pengungkapan lainnya yang diharuskan oleh peraturan yang
berlaku..
II. LAPORAN KEUANGAN PENDUKUNGA. Rincian laporan yang dihasilkan dari aplikasi, antara lain:
1. Laporan Realisasi Anggaran;2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN;3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melaluiKPPN dan BUN;
4. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Pendapatan Nega