Konsep Anggaran & Penyusunan Anggaran Organisasi Sektor Publik
PENYUSUNAN NASKAH AKDEMIS TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Transcript of PENYUSUNAN NASKAH AKDEMIS TENTANG PELAYANAN PUBLIK
USULAN HUPS 2016
PENYUSUNAN MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
TENTANG PELAYANAN PUBLIK
OLEH : NI LUH GEDE ASTARIYANI & MADE NURMAWATI
BAB I PENDAHULUAN
1.Latar BelakangPelayanan publik sesungguhnya yang menjadi produk dari
organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat(publik service).
Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hakmasyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupunlayanan publik dalam bentuk pelayanan jasa dan barang.
Pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatuhak yang didasrkan pada komitmen pelayanan yangmelekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupunberkelompok (organisasi), dan dilakukan secarauniversal, “hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal,berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atashak itu, dan oleh organisasi apa pun juga yang tugasnyamenyelenggarakan pelayanan.”
Dasar Hukum
• Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Pasal 5 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Pasal 2 Peraturan Pemerintah mengatur No 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik
• Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
2. tujuan
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan penelitianPenyusunan Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Pelayanan Publikdirumuskan sebagai berikut:
1.Pemahaman tentang pengaturan pengaturan tentangpelayanan publik dan model perumusan materi muatandalam pelayanan publik sesuai dengan RIP .
2.Untuk lebih memahami sasaran yang akandiwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, danarah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pelayanan Publik
3.Keutamaan Penelitian
merupakan salah satu bentuk penelitian yang melakukan pengkajian terkait
dengan : materi muatan, peraturan daerah dan pelayanan publik .
rangkaian validitas norma hukum yang membekan antara peraturan daerah
yang satu dengan peraturan daerah yang lainnya.
Keunggulan utama dalam penelitian Penyusunan Materi Muatan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Tentang Pelayanan Publik adalah terletak pada
adanya aspek dasar kewenangan dalam bentuk delegasi kewenangan
pembentukan peraturan daerah dengan mendasarkan pada kompetensi
pembagian kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten. Dalam kaitan jenis
dan materi muatan merupakan salah satu bentuk penjabaran dalam bentuk
norma hokum dalam suatu peraturan daerah penelitian ini dapat digunakan
sebagai masukan untuk kaitannya penyusunan peraturan daerah dengan
fokus pada kajian materi muatan dan jenis peraturan perundang-undangandengan dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan terkait Materi Muatan
(1)Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik
sesuai dengan tujuan pembentukan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi:
• pelaksanaan pelayanan;
• pengelolaan pengaduan masyarakat;
• pengelolaan informasi;
• pengawasan internal;
• penyuluhan kepada masyarakat; dan
• pelayanan konsultasi.
(3)Penyelenggara dan seluruh bagian Organisasi Penyelenggara bertanggung
jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan
pelayanan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Materi muatan ……Konsep materi muatan peraturanperundang-undangan diperkenalkan oleh Addul Hamid SalehAttamimi sebagai pengganti kata belanda het onderwerp dalamungkapanThorbecke het eigenaadig onderwerp der wet. Diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dansemata-mata dimuat dalam undang-undang dan oleh karenaitu menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hakmasyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layananpublik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkutpemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baiksecara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dandilakukan secara universal.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
Moenir (1998:41) bahwa “hak atas
pelayanan itu sifatnya sudah universal,
berlaku terhadap siapa saja yang
berkepentingan atas hak itu, dan oleh
organisasi apa pun juga yang tugasnya
menyelenggarakan pelayanan
Ruang Lingkup Pelayanan Publik
PelayananPublik
BarangPublik
PelayananAdministras
i
JasaPublik
Ruang Lingkup Pelayanan Publik
ruang lingkup pelayanan publik;
sistem pelayanan terpadu;
pedoman penyusunan standar pelayanan;
proporsi akses dan kategori kelompok
masyarakat dalam pelayanan berjenjang;
dan
pengikutsertaan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
pelayanan publik atau pelayanan umum
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
Pelayanan publik atau pelayanan umum
yang diselenggarakan oleh organisasi
privat, adalah semua penyediaan barang
atau jasa publik yang diselenggarakan oleh
swasta, seperti misalnya rumah sakit
swasta, PTS, perusahaan pengangkutan
milik swasta.
* Yang bersifat sekunder, adalah segala
bentuk penyediaan barang/jasa publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi
yang di dalamnya pengguna/klien tidak
harus mempergunakannya karena adanya
beberapa penyelenggara pelayanan
Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :
* Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjaradan pelayanan perizinan.
Materi Muatan Perda :
1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Pembina dan Penanggung Jawab
4. Organisasi penanggung jawab
5. Organisasi penyelenggara
6. Kerjasama Penyelenggara
7. Hak dan Kewajiban Penyelenggara.
8. Kewajiban Pelaksana
9. Hak Dan Kewajiban Masyarakat.
10. Penyusunan
11. Penetapan
12. Maklumat dan Penerapan Standar Pelayanan
13. Pemantauan Dan Evaluasi
14. Peran Serta Masyarakat
15. Pengawasan
16. Penyelesaian Pengaduan.
BAB III METODE PENELITIAN3.1 Alur Penelitian
Masalah
3
Teori Negara
Hukum
Teori
Perjenjangan
Norma
Teori Delegasi
Perundang-
undanggan
Teori
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan
Metode. penelitian
dalam kajian ini
mempergunakan
penelitian hukum
normatif
Latar Belakang
Masalah
1
Kajian
Masalah
2
Asas
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan
Kesimpulan
3.2 Jenis Penelitian
3.3 Jenis Pendekatan
3.4 Sumber Bahan Hukum
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum
BAB IV BIAYA DAN JADWAL
PENELITIAN
4.1 BiayaNO Uraian Biaya (Rp)
1 Pengumpulan bahan hokum 7.500.000
2 Pengolahan dan analisis bahan
hukum
10.000.000
3 Pelaporan 2.500.000
4 Pengolahan Data, Laporan,
Publikasi, Seminar dan Lain-lain
5.000.000
Biaya total 25.000.000
4.2 Biaya
No Jenis Kegiatan bl bl bl bl bl bl
1 2 3 4 5 6
1 Persiapan dan personil √
2 Survei Pendahuluan √
3 Pengumpulan bahan hukum √
4 pengolahan bahan hukum √
5 Analisis bahan hukum v
6 Pengumpulan bahan hukum √
7 Pembuatan Laporan √
LUARAN
Laporan Penelitian yang berisi model
perumusan norma dan Perda Pelayanan
Publik
Publikasi pada jurnal
Terimakasih