Penyuluhan bendahara
-
Upload
kp2kppacitan -
Category
Education
-
view
3.340 -
download
13
Transcript of Penyuluhan bendahara
KANWIL DJP JAWA TIMUR II2011
Mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak
Memungut/Memotong Pajak
Menyetor pajak yang telah dipungut atau dipotong
Melaporkan pajak yang telah disetor
Membuat bukti potong atas pajak yang dipotong, termasuk form. 1721-A2(tahunan)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
MAK Kegiatan Kantor Jenis Pajak Yang Dikenakan
Belanja Pegawai Pembayaran Gaji Pegawai
Pembayaran Honorarium
PPh Pasal 21
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Pengadaan Barang/Jasa PPh Pasal 21PPh Pasal 22PPh Pasal 23PPh Pasal 4(2)PPNBM
Belanja Modal Pembangunan Gedung
Pembelian Inventaris
PPh Pasal 21PPh Pasal 23PPh Pasal 4(2)PPN dan BM
PPh Pasal 22PPN, PPnBM, BM
Obyek adalah Penghasilan
Potensi pajak yang harus dikenakan adalah PPh Pasal 21
Penghasilan Yang Diterima
YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PEJABATNEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI DAN POLRI/PENSIUNAN
PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR
SELAIN PEJABATNEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI DAN POLRI/PENSIUNAN
Jenis Penghasilan
Penghasilan Yang Diterima
PNSANGGOTA
TNI & POLRI
YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
PEJABATNEGARA
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA
PPh Ps. 21 DITANGGUNGPEMERINTAH
PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR
DIPOTONG PPh Ps.21
9
PENGHASILAN BRUTO
- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUNYANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP
PENGHASILAN NETO
DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/
DAERAH
PTKP
TARIF PS.17 UU PPh
DIKURANGI
PAJAK TERUTANGDITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD
PENGHASILAN BRUTO
PENGHASILAN TIDAK TERATUR
DIPOTONG PPh Ps. 21 :15% DARI PENGH. BRUTO
(FINAL)
KECUALI DIBAYARKAN KEPADA:• PNS GOL. II/d KE BAWAH• PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH
DIUSULK
AN
PENGHASILAN KENA PAJAK
10
PTKP BARU PTKP BARU Mulai 1-1-2009Mulai 1-1-2009
SETAHUNSETAHUN(Rp)(Rp)
SEBULANSEBULAN(Rp)(Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 15.840.000,-15.840.000,- 1.320.000,-1.320.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)NIKAH (K/-)
17.160.000,-17.160.000,- 1.430.000,-1.430.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)
18.480.000,-18.480.000,- 1.540.000,-1.540.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)
19.800.000,-19.800.000,- 1.650.000,-1.650.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)
21.120.000,-21.120.000,- 1.760.000,-1.760.000,-
•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIANTAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADAAWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS
PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN
11
HANYA UTK DIRISENDIRI
STATUS KAWINSTATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
STATUS KAWINSUAMI
TDK MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
NONO Lapisan PenghasilanLapisan Penghasilan TarifTarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000
15%
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,-
25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%
13
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO
MAKS Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT
PTKP
X TARIF PS.17 UU PPh12
DIKURANGI
DIKALI 12
14
PPh Pasal 21 Masa Pajak
Terakhir
PPh Pasal 21 terutang atas seluruh
Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun
atau bagian tahun pajak
PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa
sebelumnya dalam tahun pajak ybs
15
PPh Pasal 21 Masa Pajak
Terakhir
PPh Pasal 21 Terutang atas seluruh
Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 + jumlah penghasilan
tdk teratur
PPh Pasal 21 Yg terutang atas
penghasilan teratur x 12
BERUPA :HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR,
IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN
TIDAK DIBEBANKAN Kepada KEUANGAN
NEGARA/DAERAH
TARIF Ps. 17 UU PPh
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORANPPh PASAL 21PPh PASAL 21
TDK DITANGGUNG PEMERINTAH
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SSP KE :- BANK PERSEPSI, ATAU- KANTOR POS GIRO
PALING LAMBATTGL 10 BLN BERIKUTNYA
BILA JATUH PADA HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
TDK ADAPENYETORAN
Obyek Jenis Pajak Yang Dikenakan
Pembelian Barang PPh Pasal 22 dan PPN
Pengumuman Lelang (Media Massa)Jasa Perawatan GedungJasa KeamananJasa Service (Kendaraan Bermotor roda 2/4)Jasa MedisSewa Ruangan, dll
PPh Pasal 23 dan PPN
Sewa Tanah dan BangunanJasa Pengalihan Hak atas Tanah dan BangunanHadiah Undian
PPh Pasal 4(2) dan PPN
Dokumen Perjanjian, Surat Pernyataan , Surat Kuasa, Kuitansi , dll
Bea Materei
Penghasilan yang diberikan kepada Non Pegawai PPh Pasal 21
PENYERAHANBKP/JKP
PKP BUKAN PKP
BERDASARKANSURAT PERJANJIAN
ATAUKONTRAK JUAL BELI
Ditpenpa 2001 21
PPN PPn BM
10 % 10 % 20 % 35 %
DENGAN PERATURAN PEMERINTAHDAPAT DIUBAH
5%
TARIF
10%
15% 200%
SERENDAH-RENDAHNYA
SETINGGI-TINGINYA
EKSPOR
PPN 0 %
Ditpenpa 2001 22
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 2.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA DAN PENYERAHAN BBM YG DILAKUKAN OLEH AGEN PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
KPD ORANG PRIBADI ATAU BADAN YG MENYEWAKAN RUANGAN/RUMAH TINGGAL YG NILAI SEWA SELURUHNYA TDK MELEBIHI Rp 120 JUTA SETAHUN
UTK PENYERAHAN BKP OLEH PENGUSAHA KECIL YG TDK DIDAHULUI DGN SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
UTK PENYERAHAN BKP YG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEM. KPD INSTANSI PEM. LAINNYA, SEPANJANG DANANYA BERASAL DARI APBN/APBD DAN INSTANSI PEM. YG MEMBERIKAN JASA MEMASUKKAN PEMBAYARAN YG DITERIMA KE DLM MATA ANGGARAN PENERIMAAN INSTANSI TSB.
UNTUK PEMBEBASAN TANAH
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT
DALAM HALPEMBAYARAN
DANA BOS
Atas setiap pembelian barang yang dibebankan kepada
APBN/APBD
Wajib dipungut PPh Pasal 22
Oleh : - Bendahara Pemerintah- BUMN/D- Ditjen Perbendaharaan
Sebesar1,5 % X Harga pembelian
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000.-
Pembayaran untuk pembelian : • Listrik• Bahan bakar minyak,• Air minum/PDAM• Benda-benda pos
Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh KPPN
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22 :
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
DPP nya adalah :
Rp 11.000.000,- x 100/110 = Rp 10.000.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
PPh pasal 22 terutang (rekanan punya NPWP) :
Rp 10.000.000,- x 1,5% =Rp 150.000,-
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 27
PPh PASAL 23
SEWA; JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN; DAN JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
TARIF15%
PENGHASILAN BRUTO
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DANPENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKAJIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGITARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
TARIF2%
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 28
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
ORANG PRIBADI/BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
WAJIB PAJAK
YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN
30
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan
2% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
3. Jasa Teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultan
2% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
4. Imbalan Jasa Lain
1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan
2% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
4. Jasa Perancangan (design) 2% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT
2% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas
2% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
2% Jumlah Bruto* Tg 10 bln berikutnya
Tg 20 bln berikutnya
31
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
2% Jumlah Bruto*
tgl 10 bln berikutnya
tgl 0 bln berikutnya
9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto*
tg 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto*
tg10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI
2% Jumlah Bruto*
tg10 bln berikutnya
tg20 bln berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara
*tidak termasuk PPN
…lanjutanObjek Pemotongan PPh Pasal 23
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 32
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln berikutnya
Tgl 20 bln berikutnya
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
2% Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln berikutnya
Tgl 20 bln berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2% Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln berikutnya
Tgl 20 bln berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2% Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln berikutnya
Tgl 20 bln berikutnya
20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln berikutnya
Tgl 20 bln berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto*
Tgl 10 bln berikutnya
Tgl 20 bln berikutnya
…lanjutan
*tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 34
Seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dlm bentuk apapun yg dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tidak termasuk pembayaran:•Gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dg pekerjaan oleh WP penyedia tenaga kerja kpd tenaga kerja yg melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dg pengguna jasa Bukti kontrak kerja dan daftar pembayaran.•Pengadaan/pembelian barang atau material Bukti faktur pembelian barang atau material.•Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kpd pihak ketiga Bukti faktur tagihan dari pihak ketiga disertai perjanjian tertulis.•Penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yg nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kpd pihak ketiga Bukti faktur tagihan atau bukti pembayaran yg telah dibayarkan oleh pihak kedua kpd pihak ketiga.
Perum Perhutani melakukan kontrak dengan PT Satu Sarana selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada perusahaan media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp 103.000.000,-.
a. Rincian tagihan PT Satu Sarana kepada Perum Perhutani adalah:P pembelian material untuk pembuatan iklan Rp 15.000.000,‑� jasa konsultan (terkait pembuatan dan pemasangan iklan) Rp 5.000.000,‑t fee agen Rp 3.000.000,‑t biaya pemasangan iklan ke perusahaan media Rp 80.000.000,‑
b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Satu Sarana atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah sebesar:
2% x Rp80.000.000,- = Rp 1.600.000,‑
c. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan Perum Perhutani atas pembayaran jasa konsultasi dan jasa keagenan kepada PT Satu Sarana adalah sebesar:
1) 2% x Rp 5.000.000,- = Rp 100.000,- untuk jasa konsultasi; dan
2) 2% x Rp 3.000.000,- = Rp 60.000,- untuk jasa keagenan
d. Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp103.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh Perum Perhutani atas pembayaran kepada PT Satu Sarana adalah sebesar:
2% x Rp103.000.000,00 = Rp2.060.000,‑
Kecamatan Sepudi mengikat kontrak dengan PT Garmindo untuk pembuatan seragam kantor berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Kec. Sepudi. Dalam kontrak disepakati bahwa Kecamatan Sepudi akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Garmindo akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp25.000.000,- tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Garmindo mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.000.000,- untuk bahan tambahan.
Rincian tagihan PT Garmindo kepada PT Terang: Biaya untuk bahan tambahan Rp 5.000.000,‑ Imbalan jasa maklon Rp 25.000.000,‑
Atas pembayaran yang dilakukan Kecamatan Sepudikepada PT Garmindo dipotong PPh Pasal 23 oleh Perum Perhutani sebesar:
2% x Rp 25.000.000,- = Rp 500.000,‑
Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp30.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh Perum Perhutani atas pembayaran kepada PT Garmindo adalah sebesar:
2% x Rp30.000.000.- = Rp 600.000,‑
Drs. Slamet, Bendahara SDN Pucang Sidoarjo menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka PPh 23
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 40
Penghasilan dariJasa Persewaan
Penghasilan dariJasa Pengalihan
Hak atas Tanah &/bangunan
YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO
1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO KECUALI < Rp 60 jt
2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
Penghasilan dariHadiah Undian
DIPOTONG DGN TARIF 25% DARI JUMLAH BRUTO
ORANG PRIBADI BADAN
DARI PERSEWAANTANAH DAN/ATAU BANGUNAN
* TANAH * KONDOMINIUM* RUMAH * GEDUNG PERKANTORAN/* RUMAH SUSUN PERTEMUAN/PERTOKOAN* RUMAH TOKO TERMASUK BAGIANNYA* APARTEMEN * RUMAH KANTOR* TOKO * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI
BERUPA
PENGHASILAN YGDITERIMA/DIPEROLEH
OBJEK PPh
TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH)
YG MERUPAKAN
YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK :
3. FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
4. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN
5. JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL
* BADAN PEMERINTAH* SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI* PENYELENGGARA KEGIATAN* BENTUK USAHA TETAP* KERJA SAMA OPERASI* PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA
BUKANSUBJEKPAJAK
OLEH PENYEWA
OLEH PIHAK YGMENYEWAKAN
PEMOTONGANPEMBAYARAN
SENDIRI
ORANGPRIBADI
PENYEWA
ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA
KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :- LEMBAR KE-3 SSP;- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
DENGAN
PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANRp 60 jt KEATAS
PPh 5%DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN
(BERSIFAT FINAL)
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINALKE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
SEBELUM AKTA PENGALIHANDITANDATANGANI OLEH PPAT
WAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYAMELAKUKAN MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSS
PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAH
PPh 1%DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN
(BERSIFAT FINAL)
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINALKE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
SEBELUM AKTA PENGALIHANDITANDATANGANI OLEH PPAT
NILAI TERTINGGIANTARA
NILAI BERDASARKAN
AKTAPENGALIHAN HAK
NJOP TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
CATATANJUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAH
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANKURANG DARI Rp 60 jt
PENGHASILAN LAINNYAMELEBIHI
PTKP
PENGHASILAN LAINNYA
TDK MELEBIHIPTKP
PPh 5% DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)
SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN
TIDAKTERUTANG
PPh
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK
PERSEPSI ATAU KANTOR POS
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PENGALIHAN KEPADAPIHAK PEMERINTAH YANG TDK
MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANRp 60 jt KEATAS
DIPUNGUTOLEH :- BENDAHARAWAN, ATAU- PEJABAT YG BERWENANG
SEBELUM DILAKUKANNYAPEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR
TARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS
(BERSIFAT FINAL)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANKURANG DARI Rp 60 jt
PENGHASILAN LAINNYAMELEBIHI
PTKP
PENGHASILAN LAINNYA
TIDAK MELEBIHIPTKP
SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN
TIDAKTERUTANG
PPh
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK
PERSEPSI ATAU KANTOR POS
PENGALIHAN KEPADAPIHAK PEMERINTAH YANG TDK
MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
TARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS
(BERSIFAT FINAL)
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNANMELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADI
ATAS BEBERAPA BIDANG TANAHYG JUMLAH KESELURUHANNYAMENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIH
WALAUPUN TERDAPATBIDANG TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANGNILAINYA < Rp 60 jt
WAJIB MELUNASI PPh5% DARI NILAI MENURUT
RISALAH LELANG
SEBELUM RISALAH LELANG
DITANDA TANGANI
DIPOTONG DAN DISETOROLEH KEPALA KANTOR
LELANG NEGARA
BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAKMEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN
0.000.000.0.XXX(XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP
YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL
DALAM SSP HARUS DICANTUMKAN :
TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI
- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN.- LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN- NAMA PEMBELI
Obyek Jenis Pajak Yang Dikenakan
Pembelian Barang Inventaris PPh Pasal 22 dan PPN
Jasa KonstruksiJasa Konsultansi PerencanaJasa Konsultansi Pengawasan
PPh Pasal 4(2) dan PPN
Dokumen Perjanjian, Surat Pernyataan , Surat Kuasa, Kuitansi , dll
BM
55
IMBALAN JASA KONSTRUKSI
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
FINAL
YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU
KUALIFIKASI BESAR
JASA PELAKSANAAN
2% 4% 3% 4% 6%
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
YG MEMILIKI KUALIFIKASI
USAHA KECIL
JASA PERENCANAAN &
PENGAWASAN
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
YG MEMILIKI KUALIFIKASI
USAHA
PEMOTONGAN OLEHPEMBERI HASIL
PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA
PEMBERI HASIL
PELUNASAN PPh MELALUI
• ORANG PRIBADI• BUKAN SUBJEK PAJAK
• BADAN PEMERINTAH, • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM
NEGERI,• PENYELENGGARA KEGIATAN• BUT• KERJASAMA OPERASI• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN
OLEH DIRJEN PAJAK
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL4 AYAT (2)
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DANPELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL
PEMBERI HASIL WAJIB :
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPDKPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPhATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :- LEMBAR KE-3 SSP;- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
DENGAN
MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA
MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYATGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYAIMBALAN
LAPORAN BULANAN PPh BAGIWP YANG BERGERAK DI BIDANG
USAHA JASA KONSTRUKSI DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP
TATA CARA PENYETORAN DANPELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA
KEWAJIBAN PEMBERI JASA :
59
Nilai Kontrak Rp 220.000.000,- (termasuk PPN) DPP = 100/110 X Rp 220.000.000,- = Rp 200.000.000,- PPh Pasal 4 (2)= 2% x DPP = 2% x Rp 200.000.000,-
= Rp 4.000.000,-
PPN = 10% x DPP = 10% x Rp 200.000.000,00
= Rp 20.000.000,00
Kecamatan Ra’as tanggal 6 Juni 2010 membayar CV Merdeka (memiliki sertifikasi jasa konstruksi, kualifikasi kecil) untuk kontrak pembangunan gedung aula
dengan nilai Rp 220.000.000,- (termasuk PPN) yang diselesaikan tanggal 6 Juni 2010. HITUNG pajak terutang!
Contoh Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2)
60
Nilai Kontrak Rp 440.000.000,- (termasuk PPN) DPP = 100/110 X Rp 440.000.000,- = Rp 400.000.000,- PPh Pasal 22 = 1.5% x DPP = 1.5% x Rp 400.000.000,-
= Rp 6.000.000,-
PPN = 10% x DPP = 10% x Rp 400.000.000,00
= Rp 40.000.000,00
Kecamatan Ra’as tanggal 20 Juni 2010 membayar CV Layar Terkembang (untuk kontrak pembelian 2 speed boat sebagai kendaraan dinas dengan nilai Rp
440.000.000,- (termasuk PPN) yang diselesaikan tanggal 6 Juni 2010. HITUNG pajak terutang!
Contoh Penghitungan PPh Pasal 22
Hubungi kami di:
500-200Kring Pajak
SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK )
Email : [email protected] [email protected]
Website : www.pajak.go.id