Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
description
Transcript of Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
![Page 1: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/1.jpg)
Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
Kepada PUPN/DJKN
![Page 2: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/2.jpg)
Pada prinsipnya PUPN melakukan pengurusan terhadap piutang negara yang:
Dikategorikan sebagai piutang negara macet;
Upaya maksimal telah ditempuh oleh penyerah
piutang;
Adanya kepastian jumlah hutang dan tersedia data dan
dokumen yang lengkap dan jelas.
![Page 3: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/3.jpg)
Kualitas Piutang
Lancar
Rp xxx
.05%
Kurang Lancar
Rp xxx
10%
Diragukan
Rp xxx
50%
Macet
Rp xxx
100%
![Page 4: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/4.jpg)
Wajib menyerahkan pengurusan piutang yang:
Kualitas Macet
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelunasan; atau
Diserahkan pengurusannya
(penagihannya) kepada Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) atau DJKN
![Page 5: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/5.jpg)
Outstanding Piutang NegaraYang pengurusannya Diserahkan ke DJKN/PUPN
Nilai total : Rp. 57.173.726,86 juta
1) BUMN (Jutaan Rupiah)
a) Perbankan 19.694.670,61
b) Non Perbankan 1.129.769,83
2) Instansi Pemerintah 36.278.311,48
3) Lembaga Negara 70.974,94
BUMN Perbankan
BUMN Non Perbankan
Instansi Pemer-intah
Lembaga Negara
BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara)Total : 148.044 BKPN
1) BUMN
a) Perbankan 84.778 BKPN
b) Non Perbankan 36.294 BKPN
2) Instansi Pemerintah 26.418 BKPN
3) Lembaga Negara 554 BKPN
BUMN Perbankan BUMN Non PerbankanInstansi Pemerin-tahLembaga Negara
![Page 6: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/6.jpg)
Prinsip
Adanya piutang macet dapat dibuktikan
secara hukum
Didukung dengan dokumen sumber
terjadinya piutang;
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh K/L dalam menagih
penyelesaian piutang
Besarannya dapat dibuktikan secara
hukum
Dapat dihitung dengan satuan mata uang;
Dapat ditelusuri, pengenaan jumlah
tagihan tersebut telah sesuai peraturan.
![Page 7: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/7.jpg)
Dokumen yang diserahkan
Surat penyerahan Pengurusan Piutang
Negara kepada PUPN Cabang;
Dokumen pendukung;
Resume dan upaya penagihan yang telah
dilakukan oleh K/L
documents
Panitia Urusan Piutang Negara
![Page 8: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/8.jpg)
Dokumen pendukungantara lain
1. fotokopi perjanjian kredit dan perubahannya, atau dokumen lain sejenis yang membuktikan adanya piutang;
2. fotokopi rekening koran, prima nota, mutasi piutang, dan/atau dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya piutang;
3. fotokopi surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya penagihan;
4. fotokopi surat pemberitahuan dari Penyerah Piutang kepada Penanggung Hutang bahwa pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada Panitia Cabang;
5. fotokopi bukti pemilikan dan pengikatan Barang Jaminan;6. fotokopi bukti penjaminan kredit oleh pihak ketiga atau bukti lain sejenis;7. fotokopi akta pendirian perusahaan, pengumuman akta pendirian perusahaan dalam
Tambahan Berita Negara beserta akta perubahannya, tanda pengenal/pendaftaran perusahaan, dan/atau identitas lainnya;
8. fotokopi izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan, dan/atau surat-surat izin lainnya;9. fotokopi kartu identitas diri Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang; 10. fotokopi daftar Harta Kekayaan Lain; dan11. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya.
![Page 9: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/9.jpg)
Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa Piutang Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, dokumen yang dilampirkan yaitu fotokopi:
Laporan Kerugian Negara oleh atasan/kepala kantor;
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
Surat pemberitahuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur/Bupati yang bersangkutan kepada pihak/pegawai negeri yang dituntut;Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur/Bupati;Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding; dan
Surat-surat hasil pemeriksaan.
TGR
![Page 10: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/10.jpg)
Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa Piutang Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara, dokumen yang dilampirkan yaitu fotokopi:
hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian negara;
Berita Acara Pemeriksaan Kas;
Daftar Pertanyaan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Kekurangan Perbendaharaan guna keperluan proses tuntutan perbendaharaan;
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
bukti angsuran kerugian negara;
Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/ Gubernur/Bupati tentang penggantian sementara;
Surat Keputusan Pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari:
Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu untuk Menjawab;
Surat Keputusan Pembebanan; dan/atau
Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding; dan
Surat kuasa untuk menjual barang.
![Page 11: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/11.jpg)
Piutang ikatan dinas/wajib kerja, dokumen yang diserahkan berupa fotokopi
• Surat perjanjian;• Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga
Negara/ Gubernur/Bupati yang terdiri dari:– Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil; dan– Surat Keputusan Pemberhentian; dan
• perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan.
![Page 12: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/12.jpg)
tunggakan Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, yaitu fotokopi:
Akta Pendirian Perusahaan pada saat memperoleh Hak Pengusahaan Hutan berikut susunan direksi dan komisarisnya;
Surat Keputusan Penunjukan selaku Pemegang Hak Konsesi Hak Pengusahaan Hutan/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu dan izin lainnya;
Surat Perintah Pembayaran Tunggakan Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi;
bukti rincian tunggakan; dan
Surat Keputusan tentang terjadinya kerugian negara;
![Page 13: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/13.jpg)
sektor pertambangan, yaitu fotokopi:
akta pendirian perusahaan;
Surat Penunjukan Kontraktor Penambang dan/atau Kontrak Karya; dan
bukti rincian perhitungan tagihan.
piutang biaya rumah sakit (BLU), yaitu fotokopi:
bukti rincian tagihan; dan
surat pernyataan penanggung jawab hutang/surat bukti berhutang
![Page 14: Penyerahan Pengurusan Piutang Negara](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022033014/56815171550346895dbfa6f5/html5/thumbnails/14.jpg)
SURAT PENYERAHAN
Work flow Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN/DJKN
PANGGILAN pertama dan terakhir dan
/atau Pengumuman panggilan
DITERIMA
ADANYA & BESARNYA
PASTI ?
T
Y
T
Y
SITA
MENGAKUI /SEPAKAT
TIDAK MENGAKUI
JUMLAH HUTANG
MENGAKUI JML HTG TAPI
MENOLAK TANDA
TANGAN
SURAT PENOLAKAN
PEMBAYARANT
SANGGUP MEMBAYAR?
T
LUNAS?Y
LELANG
TY
LUNAS?
LAKU?
YT
PEMERIKSAAN
PSBDT
MULAI
SELESAI
MEMENUHI PANGGILAN?
PENETAPAN JUMLAH PIUTANG
NEGARA (PJPN)``
SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA (SP3N)
PERNYATAAN BERSAMA (PB)
PENELITIAN KPKNL
SURAT PAKSA
Y
SPPBS