PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI OLEH KEPALA …
Transcript of PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI OLEH KEPALA …
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI OLEH KEPALA
DESA ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKSANAKAN
DI BAWAH TANGAN DI DESA PLERET KECAMATAN POHJENTREK
KABUPATEN PASURUAN
SKRIPSI
Oleh
Rohmad Supaat
21601021247
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020
i
RINGKASAN
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI OLEH KEPALA
DESA ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKSANAKAN
DI BAWAH TANGAN DI DESA PLERET KECAMATAN POHJENTREK
KABUPATEN PASURUAN
Rohmad Supaat
Universitas Islam Malang
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa
tanah yang terjadi di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten pasuruan
dengan cara mediasi oleh Kepala Desa. Hal ini menjadi menartik untuk di teliti
karena berangkat dari banyaknya sengketa tanah yang terjadi di desa Pleret karena
transaksi jual beli yang dilakukan secara dibawah tangan. Penyelesaian sengketa
dengan jalur mediasi ini dipilih oleh warga Pleret karena dengan mediasi akan
menghasilkan damai dan jalan keluar yang berkeadilan. Mediasi yang diterapkan
adalah mediasi dengan dimediatori oleh kepala desa.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah
sebagai berikut: 1. Apakah penyebab terjadinya sengketa tanah yang terjadi di desa
Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan? dan 2. Bagaimana mekanisme
mediasi ytang dilakukan oleh Kepala Desa di desa Pleret Kecamatan Pohjentrek
Kabupaten Pasuruan?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan
menggunakan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui metode
wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya data yang ada dikaji dan dianalisis
dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab
isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini, yang menjadi penyebab utama terjadinya sengketa tanah
yang terjadi di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan adalah
adanya praktik jual beli dengan objek tanah yang dilakukan dengan cara dibawah
tanya dan tidak disegerakan daftar sertifikat yang baru. Praktik jual beli yang seperti
ini rentanmenimbulkan sengketa tanah dikemudian hari yang berkaitan dengan
batas-batas wilayah tanah yang pernah menjadi objek jual beli yang dilakukan
dibawah tangan. Selanjutnya, Proses Mediasi yang dilakukan di Desa Pleret
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan mediator Kepala Desa, secara
umum dipahami sama dengan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, yaitu
dengan tiga tahap (pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi). Mediasi dilakukan
harus atas dasar kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanah yang
dialami dengan jalan mediasi dengan mediator seorang Kepala Desa. Setelah itu
masing masing diberi waktu utnuk menjelaskan keinginannya masing-masing dan
pada akhirnya mediator menawarkan solusi sebagai jalan tengah. Setelah
kesepakatan terhadap jalan kelua, maka keputusan mediator itu langsung dapat
dilaksanakan oleh para pihak.
Kata Kunci : Sengketa Tanah, Mediasi, Peralihan hak atas Tanah.
ii
SUMMARY
MEDIATION BY THE HEAD OF THE VILLAGE FOR THE TRANSFER OF
LAND RIGHTS THAT ARE IMPLEMENTED UNDER THE HANDS IN
PLERET VILLAGE, POHJENTREK DISTRICT, PASURUAN DISTRICT
Rohmad Supaat
Faculty of Law, University of Islam Malang
In this thesis, the writer raises the problem of resolving land disputes that
occur in Pleret Village, Pohjentrek District, Pasuruan Regency by means of
mediation by the Village Head. This becomes interesting to be examined because it
departs from the many land disputes that occur in the village of Pleret because of
buying and selling transactions carried out under the hand. Settlement of disputes
with this mediation route was chosen by the citizens of Pleret because mediation
would result in peace and a just solution. The mediation applied was mediated by
the village head.
Based on this background, the authors raise the problem formulation as
follows: 1. What are the causes of land disputes that occur in Pleret village,
Pohjentrek District, Pasuruan Regency? and 2. How is the mediation mechanism
carried out by the Village Head in Pleret village, Pohjentrek Sub-district of
Pasuruan Regency?
This research is an empirical legal research using a sociological approach.
Data collection through interview and literature study methods. Furthermore, the
existing data is reviewed and analyzed with approaches used in research to answer
the legal issues raised in this study.
The results of this study, which became the main cause of land disputes that
occurred in Pleret Village, Pohjentrek Subdistrict, Pasuruan Regency, were the
practice of buying and selling with land objects which were carried out in a manner
under question and were not rushed into a list of new certificates. The practice of
buying and selling like this is vulnerable to lead to land disputes in the future
relating to the boundaries of the land that was once the object of buying and selling
carried out under the hand. Furthermore, the Mediation Process carried out in
Pleret Village, Pohjentrek Subdistrict, Pasuruan Regency with the mediator of the
Village Head, is generally understood to be the same as the mediation conducted
by the mediator judge, namely in three stages (pre mediation, mediation, and post
mediation). Mediation must be done based on the agreement of the parties to
resolve the land dispute that is experienced by mediating with the mediator of a
Village Head. After that each was given time to explain their desires and in the end
the mediator offered a solution as a middle ground. After the agreement on the
second road, the mediator's decision can immediately be carried out by the parties.
Keywords : Land Dispute, Mediation, Transfer of Land Rights.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai macam jenis
kebutuhan hidup yang tidak mungkin diproduksi sendiri. Manusia selalu
berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu kebutuhan manusia
tersebut adalah tanah.
Indonesia merupakan negara agraris, hal ini dikarenakan pertanahan
merupakan unsur penyokong keberlangsungan hidup segenab masyarakat
Indonesia contohnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Masyarakat
Indonesia mayoritas masih menjadi bermata pencaharian dibidang pertanian
dan bercocok tanam. Melihat kenyataan bahwa tanah menjadi unsur penting
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka sebagai konsekuensi logisnya
tanah harus menjadi perhatian khusus terutama dalam segi pengaturan hukum
yang mengatur tentang hal tersebut, sebagai pengejawantahan dari amanat
yang diberikan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:
“bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia yang menjadi Hukum
tertinggi dari segala bentuh produk hukum yang ada di Indonesia telah
memberikan makna yang cukup mendasar dan memberikan perhatian yang
cukup luas khusus dalam bidang pertanahan.
Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijabarkan oleh Undang-
Undang sebagai Norma untuk menjalankan amanatnya, maka pada tanggal 24
2
September 1960 disahkan Undang-Undang Nomor 104 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama
singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria.1
Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, peranan
tanah akan menjadi penting sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah
penduduk yang semuanya memerlukan tanah untuk pemukiman. Dengan
semakin meningkatnya kegiatan pembangunan kebutuhan akan tanah untuk
kegiatan usaha maka semakin meningkat pula pada kebutuhan akan dukungan
berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertahanan. Sebagaimana
diungkapkan oleh Boedi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia,
pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 104 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria dibentuk dalam rangka melaksanakan
pembangunan nasional untuk mengisi mengisi kemerdekaan menuju
terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.2
Negara Indonesia adalah Negara Agraris sehingga setiap warga negaranya
yang mempunyai status tanah baik itu hak milik adat hak pakai ataupun hak
pengelolaan harus disosialisasikan untuk segera mendaftarkan haknya baik
secara sistematis maupun secara sporadic supaya hak-haknya tentang
kepemilikan tanah dapat dilindungi secara hukum.3
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 104 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini memberikan kepastian hukum
terhadap setiap warga negar dalam mengelola pertanahan dengan tidak serta
1 Boedi Harsono, (2008), Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Jakarta: Djambatan. h. 1 2 Ibid., h. 3. 3 Imam Soetiknyo, (1987), Proses Terjadinya UUPA, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
h. 59.
3
merta mengesampingkan berlakunya hukum adat yang hidup ditengah-tengah
masyarakat sepanjang nilai-nilai adat tersebut tidak bertentangan dengan
hukum nasional kita. Pengakuan tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 104 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang berbunyi: “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air
dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanajang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,
dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum
dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan peraturan lainnya, segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada Hukum
Agama”.
Sebagai negara yang mayoritas mengandalkan pertanian atau
memanfaatkan hasil tanah, maka kebutuhan terhadap tanah pun semakin
meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, akan
mendorong meningkatnya kegiatan jual beli tanah sebagai salah satu bentuk
proses peralihan hak atas tanah. Menurut ketentuan Undang-Undang Pokok
Agraria bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat
oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hal ini juga
ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas
satuan rumah susun melalui jual-beli, tuka-menukar, hibah, pemasukan
data perusahaan dan perbuatan hukum memindah hak karena lelang hanya
dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
4
Ketentuan diatas mengamanatkan bahwa setiap perbuatan pengalihan hak
atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dan setelah itu didaftarkan pada kantor pertanahan diwilayah hukum tanah
tersebut berada supaya dapat diterbitkan sertifikat hak milik baru sebagai bukti
otentik kepemilikan yang sah atas suatu objek tanah tersebut. Dengan
dilaksanakannya pendaftaran terhadap tanah tersebut, seseorang akan
mendapatkan surat bukti kepemilikan tanah yang biasa disebut dengan
sertifikat tanah. Dengan adanya sertifikat tersebut, maka seseorang dapat
terhindar dari kemungkinan terjadinya sengketa mengenai kepemilikan atas
tanah.
Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat tetap, dapat
menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang
terus meningkat.4 Oleh karena itu dibutuhkan sebuah suatu bukti otentik untuk
melindungi hak hukum seseorang sebagai pemilik sah atas suatu objek tanah
tersebut. Dengan dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak milik
tersebut akan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan masalah atau
sengketa terhadap hak kepemilikan dan batas-batas kepemilikan atas suatu
objek tanah.
Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari kerap kali kita
jumpai transaksi jual beli tanah dilakukan dengan akta bawah tangan. Penyebab
mereka lebih memilih jual beli dibawah tangan diantaranya adalah di
karenakan jual beli dibawah tangan terbilang cepat atau tidak memakan waktu
yang lama, selain itu jual beli dibawah tangan juga tidak memerlukan biaya
4 Effendi Perangin, (1991), Praktik Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta: Rajawali Press. h. 55.
5
yang banyak dan mudah. Praktik semacam ini masih mendominasi pada
masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek
Kabupaten Pasuruan praktik jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan
pembeli masih terdapat masyarakat yang tidak melibatkan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dalam transaksi jual beli tanah. Praktik jual beli tanah yang
tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut lebih dikenal
dengan istilah praktik jual beli tanah dibawah tanah.
Praktik jual beli tanah melalui akta dibawah tangan yang dilakukan
masyarakat adalah dengan menggunakan kwintansi atau kertas sebagai media
transaksi yang berisi perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani kedua belah
pihak serta beberapa saksi sebagai bukti telah terjadi jual beli. Adapula
beberapa masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan akta hanya dibuat
dihadapan kepala desa. Bahkan hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang
hanya memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang masih atas nama pemilik
yang lama. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan dibawah tangan tersebut juga
seringkali menimbulkan berbagai macam persoalan dikemudian hari, baik
tentang siapa pemilik sahnya maupun mengenai batas-batas tanah tersebut.
Pada umunya, masyarakat Indonesia terutama pada Desa Pleret
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan mengenal penyelesaian sengketa
melalui proses mediasi, langkah ini dipilih karena lebih menyelesaikan
sengketa atau permasalahan dengan baik dan tidak memerlukan biaya yang
banyak dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Kita
sadari bahwa setiap langkah yang diambil selalu memiliki sisi negatif dan
positifnya masing-masing, begitupun dengan cara penyelesaian sengketa
6
melalui mediasi. Oleh karena sengketa tanah menjadi persoalan yang sangat
sensitif, maka kerap kali dengan mediasi pun tidak serta merta terselesaikan.
Terkadang dalam proses mediasi tidak diakhiri dengan suatu perdamaian.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul
“Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Oleh Kepala Desa Atas Peralihan
Hak Atas Tanah Yang Dilaksanakan Dibawah Tangan Di Desa Pleret
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan”
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat rumuskan
masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Apakah penyebab terjadinya sengketa atas tanah di Desa Pleret Kecamatan
Pohjentrek Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh
Kepala Desa atas peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan dibawah
tangan di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalsebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa atas tanah di Desa Pleret
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi
oleh Kepala Desa atas peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan dibawah
tangan di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
D. Manfaat Penelitian
7
Berdasarkan dari uraian dan judul diatas, maka manfaat dari penelitian ini
adalah:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam
mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-
undangannya maupun dari segi teori-teori yang ada di bidang hukum Agaria
khusunya peralihak hak milik atas tanah.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Pembuat Kebijakan
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi
yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum agraria kedepannya agar
regulasi yang tercipta lebih memberikan kesederhaan khususnya
pelaksanaan transaksi jual beli tanah.
b. Dunia Usaha
Hasil penelitin ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi dunia
usaha yang bergerak dibidang pertanahan khususnya mengenai
mekanisme peralihan hak milik atas tanah dengan transaksi jual beli.
c. Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan
terhadap masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli
tanah yang lebih memiliki kekuatan hukum berlaku.
E. Orisinalitas Penelitian
8
Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya
telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa
persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan
penelitian dilakukan penulis, yakni:
Skripsi yang pertama, dengan judul “PRAKTIK JUAL BELI TANAH
DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI DESA TEGALTIRTO,
KECAMATAN BERBAH, KABUPATEN SLEMAN)”, yang disusun oleh
NISA AULIANA BR. TAMPUBOLON, mahasiwa Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis,
yakni sama-sama mengkaji transaksi jual beli atas objek tanah dan bersifat
studi kasus atau empiris, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang
dilakukan oleh Nisa Auliana BR. Tampubolon ini dilakukan di Desa Tegaltirto,
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, dan juga hanya membahas bagaimana
proses tansaksi jual beli tanah dibahwah tangan saja, sedangkan pada skripsi
ini dilakukan penelitian di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten
Pasuruan, dan skripsi ini mengkaji jual beli tanah khusus yang dilakukan secara
dibawah tangan dan proses penyelesasian sengketa dengan mediasi.
Skripsi yang kedua, yakni berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN YANG
DILAKUKAN DIHADAPAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA
SEDADI KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN)”,
yang disusuh oleh DIMAS RIZKY WIRATAMA SUWIGNYO, mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Surakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian
9
penulis, yakni sama sama mengkaji tentang transaksi jual beli tanah secara
dibawah tangan, sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh
Dimas Rizky Wiratama Suwignyo ini membahas kekuatan bukti surat
penjanjian jual beli dibawah tangan dan juga objek studi kasusnya di Desa
Sedadi Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, sedangkan penelitian
saya dilakukan di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, dan
skripsi ini mengkaji proses penyelesasian sengketa dengan mediasi.
Skripsi yang ketiga, yakni berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP
JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN
SINJAI”, yang disusun oleh NURUL RISKA AMALIA, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan
penelitian penulis adalah sama-sama membahas jual beli yang objeknya adalah
tanah, sedangkan perbedaannnya adalah skripsi yang disusun oleh Nurul Riska
Amalia mengkaji keabsahan jual beli tanah dibawah tangan, perlindungan
hukum dan faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli tanah dibawah
tanah tersebut, sedangkan penelitian yang saya lakukan mengkaji apakah
trannsaksi jual beli tanah dibawah tangan menimbulkan sengketa dan proses
penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur mediasi.
Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-
tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:
No PROFIL JUDUL
10
1. NISA AULIANA BR.
TAMPUBOLON
SKRIPSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PRAKTIK JUAL BELI TANAH
DIBAWAH TANGAN (STUDI
KASUS DI DESA TEGALTIRTO,
KECAMATAN BERBAH,
KABUPATEN SLEMAN)
ISU HUKUM
1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah dibawah tangan di Desa
Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kedudukan jual beli tanah
dibawah tangan di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten
Sleman?
HASIL PENELITIAN
1. Pada praktiknya banyak dijumpai pelaksanaan jual beli tanah secara
dibawah tang dengan mekanisme dilakukan dihadapan kepala desa
setempat dan cukup dimuat dalam kertas perjanjian dibawah tangan dan
ditandatangani masing-masing pihak beserta saksi dalam pelaksanaan
proses jual beli tersebut.
2. Pada hakikatnya praktik jual beli tanah dibawah tangan tetap dinyatakan
sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Hanya saja dikemudian hari, apabila ada sengketa terkail tanah
objek jual beli tersebut akan sulit dalam hal pembuktian tentang
kepemilikannya.
11
PERSAMAAN Mengkaji proses jual beli tanah secara dibawah tangan.
PERBEDAAN Tempat penelitian dan juga penelitian ini hanya
berbatas pada proses traksaksi jual beli tanah dibawah
tangan, sedangkan penelitian skripsi saya juga
membahas penyelesaian sengketa yang timbul dengan
cara mediasi.
KONTRIBUSI Berguna untuk menambah referensi tentang
mekanisme pelaksanaan jual beli tanah dibawah
tangan dan juga masalah-masalah yang timbul akibat
dari transaksi yang demikian itu.
No PROFIL JUDUL
2. DIMAS RIZKY WIRATAMA
SUWIGNYO
SKRIPSI
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
PERLINDUNGAN HUKUM
DALAM PRAKTEK JUAL BELI
TANAH DI BAWAH TANGAN
YANG DILAKUKAN
DIHADAPAN KEPALA DESA
(STUDI KASUS DI DESA
SEDADI KECAMATAN
PENAWANGAN KABUPATEN
GROBOGAN)
ISU HUKUM
1. Bagaimana keabsahan dalam praktek jual beli tanah dibawah tangan?
12
2. Bagaiman perlindungan dan kekuatan hukum dalam praktek jual beli
tanah dibawah tangan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa?
HASIL PENELITIAN
1. Proses jual beli tanah yang dilakukan di Desa Sedadi Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan tetaplah sah, karena sudah
terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut UUPA yaitu syarat
materil dan formil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga
jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320
syarat sahnya perjanjian.
2. Kekuatan hukum dalam praktek jual beli tanah di bawah tangan tidak
ada, karena proses jual beli tersebut dilakukan dihadapan Kepala Desa
yang bukan kewenangannya dan yang berhak adalah PPAT menurut
peraturan sesuai legalitasnya. Jika melakukan jual beli tanah di PPAT
maka tanah tersebut dapat didaftarkan dan memiliki kekuatan hukum,
serta peralihan hak atas tanah dan dapat langsung melakukan proses
balik nama dari penjual ke pembeli.
PERSAMAAN Mengkaji proses jual beli tanah secara dibawah tangan.
PERBEDAAN Tempat penelitian dan juga penelitian ini hanya
berbatas pada proses traksaksi jual beli tanah dibawah
tangan dan kekuatan pembuktiannya, sedangkan
penelitian skripsi saya juga membahas penyelesaian
sengketa yang timbul dengan cara mediasi.
13
KONTRIBUSI Berguna untuk menambah referensi tentang
mekanisme pelaksanaan jual beli tanah dibawah
tangan dan juga masalah-masalah yang timbul akibat
dari transaksi yang demikian itu.
No PROFIL JUDUL
3. NURUL RISKA AMALIA
SKRIPSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
TINJAUAN HUKUM
TERHADAP JUAL BELI TANAH
DI KECAMATAN
TELLULIMPOE KABUPATEN
SINJAI
ISU HUKUM
1. Bagaimana Keabsahan jual beli tanah dengan akta dibawah tangan di
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana Perlindungan hokum bagi para pihak dalam jual beli tanah
dengan akta di bawah tangan?
3. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual
beli tanah dengan akta di bawah tangan?
HASIL PENELITIAN
1. Jual beli tanah dengan akta di bawah tangan tidak sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, yang mengharuskan jual beli di buat dengan akta otentik, bukan
di bawah tangan.
14
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam melakukan jual beli
dengan akta di bawah tangan yaitu: a. Kedua belah pihak terutama
penjual mengakui adanya perjanjian jual beli yang dilaksanakan, b.
Apabila salah satu pihak menyangkali bahwa tidak pernah terjadi jual
beli maka kembali ke Peraturan Pemerintah yang berlaku sepanjang
tidak ada bukti lain yang membuktikan.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli
dengan akta di bawah tangan yaitu: a. Masyarakat kurang paham atau
bahkan ketidaktahuan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, b.
Saling percaya, c. Tanah yang menjadi obyek jual beli belum
bersertifikat, d. Belum mempunyai biaya untuk peralihan haknya, e.
Jenis tanahnya masih masih merupakan tanah pertanian (sawah/tegal),
f. Guna memudahkan proses peralihan haknya dikarenakan pemilik
tanah sudah meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya berjumlah
cukup banyak.
PERSAMAAN Mengkaji proses jual beli tanah secara dibawah tangan.
PERBEDAAN Tempat penelitian dan juga penelitian ini hanya
berbatas pada proses traksaksi jual beli tanah dibawah
tangan, kekuatan pembuktiaanya dan faktor penyebab
transaksi dibawah tangan sedangkan penelitian skripsi
saya juga membahas penyelesaian sengketa yang
timbul dengan cara mediasi.
15
KONTRIBUSI Berguna untuk menambah referensi tentang
mekanisme pelaksanaan jual beli tanah dibawah
tangan dan juga masalah-masalah yang timbul akibat
dari transaksi yang demikian itu.
Sedangkan penelitian ini adalah:
No PROFIL JUDUL
ROHMAD SUPAAT
SKRIPSI
UNIVERSITAS ISLAM
MALANG
PENYELESAIAN SENGKETA
SECARA MEDIASI ATAS
PERALIHAN HAK ATAS TANAH
YANG DILAKSANAKAN DI
BAWAH TANGAN DI DESA
PLERET KECAMATAN
POHJENTREK KABUPATEN
PASURUAN
ISU HUKUM
1. Penyebab-terjadinya sengketa hak atas tanah di Desa Pleret Kecamatan
Pohjentrek Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi
oleh kepala desa atas peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan
dibawah tangan di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten
Pasuruan?
NILAI KEBARUAN
1. Penyebab terjadinya sengketa atas tanah.
16
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun
cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.5
Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum,
baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun
hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.6
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu
penelitian yang memperoleh data langsung dari masyarakat sebagai sumber
pertama yang dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi,
wawancara maupun penyebaran kuisioner.7
Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum
yang berupaya untuk melihat secara nyata bagaimana pemberlakuan hukum
dalam masyarakat. Objek kajian penelitian yuridis empiris ialah mengenai
perilaku masyarakat yang timbul sebagai reaksi dari akibat berinteraksi
dengan aturan perundang-undangan maupun norma yang ada. Dalam
penelitian yuridis empiris seperti ini, peneliti memiliki tugas untuk
5 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Depok: Prenadamedia. h. 3. 6 Ibid., h. 16. 7 Ibid., h. 150.
2. Tingkat kefektifan mediasi sebagai langkah strategis penyelesaian
sengkata yang timbul akibat proses jual beli tanah secara dibawah tanah.
3. Mekanisme mediasi yang dimediatori oleh kepala desa dalam sengketa
tanah.
17
mengkaji apa yang terlihat atau timbul dari penerapan peraturan perundang-
undangan serta bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
pendekatan penelitian yuridis sosiologis dengan objek kajian perilaku atau
reaksi masyarakat yang timbul akibat ditetapkannya norma atau aturan yang
berlaku serta memberikan pandangan holistis terhadap fenomena hukum
yang terjadi di masyarakat.8 Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk
meneliti bagaimana penerapan atau bekerjanya suatu hukum di masyarakat
sebagai bentuk interaksi atas dibentuknya peraturan perundang-undangan
yang ada, ketika dilaksanakan akan berpengaruh terhadap perilaku
masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian skripsi ini akan
dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia untuk melihat secara nyata keadaan yang sesungguhnya di
masyarakat, khususnya mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi
Atas Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilaksanakan Di Bawah Tangan Di
Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi
Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Atas Peralihan Hak Atas Tanah
Yang Dilaksanakan Di Bawah Tangan Di Desa Pleret Kecamatan
8 Ibid., h. 152.
18
Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ini dilakukan di tempat yang berkaitan
dengan judul yang diangkat yaitu Di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek
Kabupaten Pasuruan, dengan tujuan untuk menjawab permasalah yang ada
dalam penelitian ini.
4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penulisan skipsi ini di antaranya:
a. Data Primer
Data primer yaitu data atau keterangan yang didapat langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Pada
penelitian ini, penulis mendapatkan data melalui wawancara kepada
responden dan informan dengan melakukan tanya jawab secara langsung.
Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang ada di Desa
Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dan informan yabg
dipilih dalam penelitian ini adalah Kapala Desa Setempat untuk
memberikan informasi mengenai hal hal ingin diungkap oleh peneliti
dalam penelitian ini.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu keterangan yang diperoleh dari literatur-literatur
hukum, artikel hukum, majalah ilmiah, dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang berkaitan dengan topik bahasan guna mendukung,
menjelaskan serta memberikan tafsiran terdahap sumber data primer.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya sebagai
berikut:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
19
2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.
4) Buku-buku tentang metode penelitian hukum, Hukum Agraria, Buku
tentang Praktik permohonan hak atas tanah, dan mediasi.
5) Jurnal nasional dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan
pembahasan dalam skripsi ini.
6) Melalui internet dengan cara mengunduh bahan hukum yang
diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari masyarakat
yang ada di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sebagai
data primer dan juga diperoleh dari literatur-literatur hukum yang ada guna
untuk menjawab persoalan yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini
antara lain:
1) Observasi, ialah pegamatan secara sistematik pada gejala yang tampak
dalam objek penelitian untuk mendeskripsikan keadaan, kegiatan yang
terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan serta
makna yang didapatkan selama melakukan pengamatan yang berkaitan
dengan hal yang bersangkutan. Observasi yang dilakukan dalam
penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke
objek-objek tanah yang merupakan tanah yang dilakukan transaksi secara
20
bawah tangan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui
keberadaan tanah yanh dijadikan objek jual beli dibawah tangan.
2) Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab secara lisan dengan
mendengarkan penjelasan atau jawaban yang diberikan atas pertanyaan
yang diberikan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini
dilakukan secara langsung antara penulis dengan pihak-pihak terkait
yang melakukan transaksi jual beli tanah secara dibawah tangan. Untuk
menjamin hasil wawancara, penulis menyiapkan handphone untuk
merekam selama proses tanya jawab berlangsung dengan meminta izin
terlebih dahulu kepada informan yang akan diwawancarai serta membuat
catatan-catatan pokok untuk mempermudah dalam proses analisis data.
Sebelum wawancara dilakukan penulis membuat daftar pertanyaan
terlebih dahulu.
3) Dokumentasi, adalah studi terhadap dokumen yang dikumpulkan oleh
penulis dari lokasi penelitian melalui data tertulis dalam bentuk arsip-
arsip, buku-buku atau catatan-catatan tentang teori maupun pendapat
hukum yang berkaitan dengan objek penelitian maupun terkair dengan
arsip bukti transaksi jual beli tanah secara dibawah tangan tersebut.
Dokumentasi dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan
mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data berupa foto pada
bagian lampiran.
6. Popolusi dan Sampling
Pupulasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pleret
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan yang pernah melakukan
21
transaksi jual beli tanah dibawah tangan. Dengan populasi yang ada, maka
peneliti memilih sampling sebagai responden untuk dalam mengungkap hal-
hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan cara memilih
orang-orang yang pernah melakukan penyelesaian sengketa lahan
sebagaimana dalam tema besar penelitian ini.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simpel
random sampling, dengan menggunakan sistem fishbowl terhadap populasi
yang ada.
7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan deskriptif kualitatif. Proses menganalisis data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu:9
a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengurus surat izin penelitian,
observasi di lapangan, melakukan wawancara dan dokumentasi;
b. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data-data yang diperoleh
penulis, baik data primer maupun data sekunder untuk diteliti kembali
bagaimana dengan kenyataan yang ada di lapangan;
c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membuat simpulan selama
penelitian berlangsung yang didasarkan pada pemahaman terhadap
datadata yang telah disajikan dalam bentuk pertanyaan yang mengacu
pada isu hukum yang dibahas.
G. Sistematika Penulisan
9 Ibid., h. 173.
22
Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi
penulisan akan disitematikan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metodelogi penelitian yang menguraikan
tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, dan teknik
analisis data.
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan
pokok bahasan yang akan diteliti, seperti mengemukakan tinjauan umum
tentang jual beli, tinjauan umum tentang tanah, dan tinjauan umum tentang
mediasi.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti
yang berupa data-data dan membahas data yang ada guna untuk menjawab
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan
pembahsan yang dijelaskan pada baba sebelumnya dan juga menguraikan
mengenai saran sebagai kontribusi dari penelitian ini baik dari segi
23
pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum pertanahan maupun
sumbangsih pemikiran dan argumentasi terhadap pembuat kebijakan.
1
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Tanah menjadi benda yang kerap kali menimbulkan masalah. Masalah yang
dimaksud dapat berupa sengketa tanah, konflik tanah, dan perkara tanah.
Istilah tersubut memiliki batasan-batasan pendefinisian sehingga kita
mampu mengidentifikasi masalah tanah yang terjadi disekitar kita. Di Desa
Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan banyak sekali dijumpai
masalah pertanahan yang dapat diidentifikasi sebagai sengketa tanah.
Sengketa tanah yang terjadi di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek
Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh proses jual beli tanah yang dilakukan
dengan cara dibaah tangan yang dikemudia hari menimbulkan penafsiran
berbeda-beda tentang tanah tersebut terutama pada batas-batas wilayah
tanah yang menjadi objek jual beli.
2. Proses Mediasi yang dilakukan di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek
Kabupaten Pasuruan dengan mediator Kepala Desa, secara umum dipahami
sama dengan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, yaitu dengan
tiga tahap (pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi). Mediasi dilakukan
harus atas dasar kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa
tanah yang dialami dengan jalan mediasi dengan mediator seorang Kepala
Desa. Setelah itu masing masing diberi waktu utnuk menjelaskan
keinginannya masing-masing dan pada akhirnya mediator menawarkan
2
solusi sebagai jalan tengah. Setelah kesepakatan terhadap jalan kelua, maka
keputusan mediator itu langsung dapat dilaksanakan oleh para pihak.
B. Saran
Dari kesimpulan yang diambil diatas, maka dapat diuraikan saran-saran
sebagai tawaran untuk pihak-pihak yang terlibat dalam hukum pertanahan
masyarakat pada umumnya, antara lain:
1. Untuk pembentuk kebijakan dibidang pertanahan untuk dapat membuat
kebijakan yang lebih mudah, cepat, dan murah agar semua masyarakat
melakukan ketentuan yang telah diatur dalam hukum dibidang pertanahan,
karena sengketa tanah banyak terjadi disebabkan oleh ketidaktundukan
masyarakat terhadap hukum administrasi dibidang pertanahan seperti
pendaftaran hak milik untuk sertifikat dan perjanjian jual beli dilakukan
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Untuk pembuat kebijakan, agar diperhatikan dengan baik bagaimana proses
mediasi yang dilakukan oleh kepala desa. Sehingga kedepannya bisa
dibuatkan payung hukumbagi kepala desa untuk bertindak sebagai mediator
pada sengketa tanah dalam wilayahnya masing-masing. Kebijakan yang
dibuat itu pula diharapkan mampu memberikan kekuatan hukum terhadap
keputusan mediasi yang dilakukan dengan dimediatori oleh Kepala Desa.
3. Untuk masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat patuh terhadap hukum
dibidang pertanahan yang berlaku di Indonesia. Hukum pertanahan dibuat
untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi orang-
orang yang melakukan perbuatan hukum dengan objek tanah.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomot 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara Dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
Buku
Abbas Syahrizal, 2011, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Bakti.
Amriani Nurnaningsih, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo.
Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Jakarta: Djambatan.
David Spencer, Michael Brogan, (2006), h. 101-103.
Effendi Perangin, 1991, Praktik Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta: Rajawali
Press.
Frans Hendra Winata, 2011, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional
Indonesia dan Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.
Imam Soetiknyo, 1987, Proses Terjadinya UUPA, Yogyakarta: Gajah Mada
Universitas Press.
Irma Dewita Purnamasari, 2010, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi
Masalah Hukum Pertnahan, Bandung: Kaifa.
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Depok: Prenadamedia.
Muhammad Saifullah, 2015, Mediasi Peradilan, Semarang: Karya Abadi Jaya.
Rusmadi Murad, 2007, Menyikap Tabir Masalah Pertanahan, Rangkaian Tulisan
Dan Materi Ceramah, Jakarta: Mandar Maju.
Urip Santoso, 2008, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada
Media Group.
Wirhanuddin, 2014, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatwa
Publishing.
Skripsi
Supriadi, Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro
Dengan Masyarakat Adat Talonang Di Sumbawa Barat, Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Hasanudin, 2017.