penyelenggaraan sertifikasi keahlian tingkat
Transcript of penyelenggaraan sertifikasi keahlian tingkat
REPUBLIK INDONESIALEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BAMNG/JASA PEMERINTAH
KEPUTUSANDEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIALEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BAMNG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 1 TAHUN 201 1
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIANPENGADAAN BARANG/JASA PEM ERINTAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDMLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Menimbang '. d. bahwa dalam rangkq menjaga akuntabilitaspenyelenggaraan sertifikasi keahlian tingkatpertama/Dasar diperlukan suatu strategi, kebijakan dibidang sertifikasi profesi pengadaan barang dan jasapemerintah;
b. bahwa salah satu unsur penting yang diperlukan untukperumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi,kebijakan, pedoman, standar dan manual di bidangsertifikasi profesi pengadaan barang/jasa adalahterbentuknya tim komite sertifikasi;
c. bahwa pejabat dan pegawai dalam anggota tim komitesertifikasi yang namanya tercantum dalam lampiran suratkeputusan ini dianggap mampu dan memenuhipersyaratan sebagai Komite Sertifikasi Keahlian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perluuntuk menetapkan Keputusan Deputi bidangPengembangan dan Pembinaan SDM LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentangPembentukan Komite Sertifikasi Keahlian.
Mengingat
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
: 1.
2.
3.
4.
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentangLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
Keputusan Presiden Nomor 101/M Tahun 2010;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintahan Nomor Per. 001/Kep.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentangSertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DANPEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGAKEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHTENTANG PEMBENTUKAN KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Membentuk Komite Sertifikasi Keahlian PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaansebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan ini.
Komite Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyaitugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1. Memverifikasi materi ujian Sertifikasi Keahlian TingkatPeftama/Dasar berdasarkan Standar Kompetensi KerjaKhusus;
2. Menetapkan standar kelulusan;
3. Membekukan dan mencabut Sertifikat KeahlianPengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama/Dasar dalamhal pemegang Sertifikat Keahlian Barang/Jasa TingkatPertama /Dasar terbukti melakukan pelanggaran terhadapperaturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, Komite Sertifikasi KeahlianPengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawabkepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.
5.
KETIGA
Lampiran 1:KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DANSUMBER DAYA MANUSIA-LEMBAGA KEBIJAKANBAMNG/JASA PEMERINTAHNomor : I TAHUN 201 1
Tanggal : IV Januari 2011Tentang : Pembentukan Komite Sertifikasi Keahlian
Barang/Jasa pemerintahan
SUSUNAN KEANGGOTAANKOMITE SERTIFIKASI KEAHLIAN
PEMBINAANPENGADAAN
Pengadaan
DEPUTI BIDANGPENGEMBANGAN DANPEMBINAAN SUMBER DAYA
A WIBISANA
No Nama Kedudukan dalam Tim
1
2
3
4
5
Bima Haria Wibisana
Arif Rahman Hakim
Dwi Wahyuni Kartianingsih
Ria Agustina Nasution
Setyanto Putro
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
ffi
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akandiadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari2011
DEPUTI BIDANGPENGEMBANGAN DAN
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Lembaga Keb'rjakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2. Sekretaris Utama3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan4. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
NAAN SUMBER DAYA
HARIA WIBISANA