PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAHKEPENTINGAN UMUM: UU 2/2012

a. Pertahanan dan Keamanan Nasional;

b. Jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, Jalur

Kereta Api, Stasiun Kereta Api, dan Fasilitas

Operasi Kereta Api;

c. Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi,

Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan

Air Dan Sanitasi, dan Bangunan Pengairan

Lainnya;

d. Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal;

e. Infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Bumi;

f. Pembangkit, Transmisi, Gardu, Jaringan,

dan Distribusi Tenaga Listrik;

g. Jaringan Telekomunikasi dan Informatika

Pemerintah;

h. Tempat Pembuangan dan Pengolahan

Sampah;

i. Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah

Daerah;

j. Fasilitas Keselamatan Umum;

k. Tempat Pemakaman Umum

Pemerintah/Pemerintah Daerah;

l. Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Dan

Ruang Terbuka Hijau Publik;

m. Cagar Alam Dan Cagar Budaya;

n. Kantor Pemerintah/Pemerintah

Daerah/Desa;

o. Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan

Dan/Atau Konsolidasi Tanah, Serta

Perumahan Untuk Masyarakat

Berpenghasilan Rendah Dengan Status

Sewa;

p. Prasarana Pendidikan Atau Sekolah

Pemerintah/Pemerintah Daerah;

q. Prasarana Olah Raga Pemerintah

/Pemerintah Daerah; dan

r. Pasar Umum Dan Lapangan Parkir

Umum.

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH

2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajibdiselenggarakan oleh pemerintah dan selanjutnya tanahnyadimiliki pemerintah atau pemerintah daerah

3. Dalam hal instansi yang memerlukan pengadaan tanah untukkepentingan umum adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara

4. Pembangunan untuk kepentingan umum wajib diselenggarakanoleh pemerintah dan dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta

5. Dalam hal pembangunan pertahanan dan keamanan nasional, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

INSTANSI

a. Lembaga Negara

b. Kementrian Dan Lembaga Pemerintah Non-kementrian

c. Pemerintah Provinsi

d. Pemerintah Kabupaten/Kota

e. Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha MilikNegara Yang Mendapat Penugasan Khusus Dari Pemerintah

PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

PEMERINTAH PROVINSI

PRIORITAS PEMBANGUNAN

(RPJM)

TATA RUANGRENKER

INSTANSI

RENSTRASTUDI

KELAYAKANINSTANSI

INFRASTRUK-TUR MIGAS & PANAS BUMI

?

PERENCANAAN

PENETAPAN RENCANA OLEH

INSTANSI

DOKUMEN RANCANA

PERENCANAAN

STUDI KELAYAKAN

RENKER INSTANSI

RENSTRA

PERSIAPAN

Y

TPENGADAAN TANAH DLM MENDESAK?

Y

T

PENGADAAN KEPENTINGAN

UMUM MENDESAK

PERSIAPAN

KONSULTASI PUBLIK(Max. 60 HK)

PEMBERITAHUAN RENCANA PENGADAAN

TANAH KEPADA MASYARAKAT

PEMBENTUKAN TIM KAJI KEBERATAN OLEH

GUBERNUR

PENGKAJIAN KEBERATAN(Max. 14 HK)

KONSULTASI PUBLIK ULANG

(Max. 30 HK)

INSTANSI MENGAJUKAN PERMOHONAN

PENETAPAN LOKASI

GUBERNUR DAN INSTANSI

MENGUMUMKAN LOKASI PEMBANGUNAN

INSTANSI MENGAJUKAN LOKASI DI TEMPAT LAIN

MA MEMBERIKAN PUTUSAN DALAM 30 HK

SIDANG PENGADILAN(Max. 30 HK)

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN OLEH

GUBERNUR(Max. 14 HK)

LAPORAN INSTANSI KEPADA

GUBERNUR

BA. KESEPAKAN LOKASI

SK. GUBERNUR MENOLAK / MENERIMA KEBERATAN

REKOMENDASI TIM MENERIMA /

MENOLAK KEBERATAN

PUTUSAN PENGADILAN

ADA PIHAKYANG KEBE-

RATAN ?

MASIH ADA PIHAK KEBE-

RATAN ?

MASIH ADA PIHAK KEBE-

RATAN ?

KEBE-RATAN DITOLAK ?

PIHAK YG. BERHAK GUGAT

DALAM 30 HK ?

ADA KASASI DARI PIHAK YG.

KEBERATAN DALAM 14 HK?

LOKASI HARUS

PINDAH ?

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Y

Y

Y

Y

Y

Y

T

T

Y

T

T

T

T

T

PUTUSAN KASASI

PENDATAAN AWAL(Max. 30 HK Sejak Pemberitahuan)

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI

PERENCANAAN

MA MEMERIKAN PUTUSAN DALAM

30 HK

PUTUSAN MA: BENTUK & BESAR GR =

KESEPAKATAN?

PELAKSANAAN PENGADAAN

TANAH

INSTANSI MENGAJUKAN PELAKSANAAN

PENGADAAN TANAH KEPADA KANWIL BPN

PROVINSI

BPN PROVINSI MENETAPKAN

PENILAI

PENGUMUMAN PENILAI TANAH

PENILAIAN OBYEK PENGADAAN

TANAH

MUSYAWARAH TENTANG BENTUK DAN BESAR GANTI

RUGI(Max. 30 HK)

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI P4T(Max. 30 HK)

PENGUMUMAN HASIL

INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

(Max. 14 HK)

PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

KEPADA LEMBAGA

PERTANAHAN

SIDANG PENGADILAN

NEGERI(Max. 30 HK)

VERIFIKASI DAN PERBAIKAN

(Max. 14 HK)

INSTANSI WAJIB MENDAFTARKAN HAT

SESUAI KETENTUAN

PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA PERTANAHAN

INSTANSI DAPAT MULAI

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN

PELEPASAN HAK

PEMBERIAN GANTI RUGI SECARA LANGSUNG KEPADA

YANG BERHAK

HASIL INVENTARISASI

DAN IDENTIFIKASI

HASIL PENILAIAN OBYEK

PENGADAAN TANAH

BA. KESEPAKAN BENTUK DAN BESAR

GANTI RUGI

SERTIPIKAT AN. INSTANSI

ADA KEBERATAN DARI YG. BERHAK?

PIHAK YG. BERHAK GUGAT

DALAM 14 HK ?

ADA KASASI DARI PIHAK

YG. KEBERATAN

DALAM 14 HK ?

OBYEK PENGADA-AN TANAH INSTANSI ?

BENTUK DAN BESAR GANTI

RUGI DITERIMA?

GANTI RUGI DITITIPKAN

DI PN

PENETAPAN YANG BERHAK DAN OBYEK PENGADAAN TANAH

KEPENTINGAN UMUM +

SERTIPIKAT

T

T

T

T

Y

Y

Y

YY

Y

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

PN MENGABUL-

KAN GUGATAN ?

TT

INSTANSI MELAKSANAKAN

PUTUSAN MA

TANAH INSTANSI PEMERIN-

TAH

Y

T

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 40Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peratuarn PresidenNomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Ketentuan pasal 121 diubah sehingga berbunyi sbb:

“...pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.”

PENDATAANAWAL

KONSULTASIPUBLIK

PENETAPAN LOKASI

INVENTARISASI &IDENTIFIKASI ,

PENGUMUMANMUSYAWARAN

BESAR DANBENTUK

GANTI RUGI

PELEPASAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH

PENYERAHANHASIL

30 60 14

74

108

44 30

60

74

118

TUN

PN

?

90

KONSULTASIPUBLIK ULANG

TIM KAJI

104

RENTANG WAKTU PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

VERIFIKASI DAN PERBAIKAN

72

PERSIAPANPERENCANAAN PELAKSANAAN

?

? ?

?

WAKTU TERCEPAT: 104 HK (Dengan asumsi tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERLAMA: 242 HK (Dengan asumsi tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERCEPAT: 134 HK (minus penyerahan hasil dan penilaian dan tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERLAMA: 250 HK (minus penyerahan hasil dan penilaian dan tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERCEPAT: 238 HK (minus penyerahan hasil dan penilaian serta tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

WAKTU TERLAMA: 492 HK (minus penyerahan hasil dan penilaian serta tidak ada jeda waktu antar kegiatan)

KASASI

PENETAPAN PENILAIDAN PENILAIAN

KASASI

?