Peningkatan Standar Mutu dalam Industri Pangan Indonesia · • Penerap SNI Sistem Manajemen...
Transcript of Peningkatan Standar Mutu dalam Industri Pangan Indonesia · • Penerap SNI Sistem Manajemen...
Peningkatan Standar Mutudalam Industri Pangan Indonesia
Disampaikan pada:
Widyakarya Nasional Pangan dan GiziJakarta, 4 Juli 2018
2
LPK melakukanKegiatan PK
akreditasiLPK
ketertelusuran hasil PK
perencanaan SNI
perumusanSNI
penetapanSNI
pemeliharaan SNI
hasil PK
pembinaan
sistem informasi
kerjasama
penerapan SNIsecara
sukarela
pemberlakuan SNI secara
wajib
pengawasan;evaluasi
efektifitas
bukti kesesuaian
litbang
kebijakannasional
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN(UU No 20 Th 2014)
• Berdasarkan UU 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:
– Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi
– Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
– Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri
3
SISTEM MUTU NASIONALperan pemerintah untuk fasilitasi daya saing
PERLINDUNGAN (K3LH) DAYA SAING
MUTU
Kepatuhan
Kesesuaian
Kepercayaan
wilayah nasional pasar: nasional, regional, internasional
KRITERIA
INFRASTRUKTUR MUTU
5
Proses Perumusan SNI
PerencanaanDrafting/
Ratek/RakonJajak
Pendapat Penetapan
Penetapan PNPS
Usulan PNPS Drafting
KebutuhanPasar
Verifikasi
JajakPendapat
JajakPendapat
Ulang*
RancanganAkhir
SISNI
PemeliharaanBSN
STAKEHOLDER
Publikasi
Kaji Ulang
Penetapan
KT/SKT
Statistik SNI (April 2018)
No Klasifikasi SNI Berdasarkan Sektor ICS SNI berlaku
SNI Abolisi
Jumlah SNI yang ditetapkan
1 Pertanian dan teknologi pangan 1.999 438 2.437
2 Konstruksi 864 182 1.046
3 Elektronik, teknologi informasi dankomunikasi
414 9 423
4 Teknologi perekayasaan 1546 282 1828
5 Umum, infrastruktur dan ilmupengetahuan
649 62 711
6 Kesehatan, keselamatan dan lingkungan 826 128 954
7 Teknologi bahan 2.727 555 3.282
8 Teknologi khusus 262 68 330
9 Transportasi dan distribusi pangan 511 206 717
Total 9.798 1.930 11.728
6
Peran Standar pada Industri
• Bagi pihak manufaktur/ industri, standar merupakan acuan untuk:– melakukan analisis dan perencanaan proses manufaktur;– menghilangkan atau mengurangi pemborosan bahan dan tenaga;– mengurangi inventori bahan baku maupun gudang produk akhir (secara
langsung mengurangi biaya produksi);– memudahkan penyelesaian perselisihan jika memungkinkan terjadi
antara pembeli dan penjual (khususnya pada perdagangan internasional);– merupakan acuan untuk penelitian dan pengembangan
produk yang dihasilkan
7
Peran Serta Indonesia dalamPenyusunan Standar Pangan Internasional
• Indonesia tergabung dalam organisasi Codex sejak tahun 1971.
• Codex merupakan organisasi internasional yang berfungsi untuk mengembangkan standar pangan, guidelines, dan code of practices untuk: – Melindungi kesehatan konsumen, dan– Menjamin keberlangsung perdagangan yang
adil
8
Partisipasi Indonesia dalamPerumusan Standar Codex secara Optimal
− Mengusulkan penyusunan standar Codex untuk: Mi instant (CODEX STAN 249-2006) Edible Sago Flour (CODEX STAN 301R-2011) Tempe (CODEX STAN 313R-2013) Lada hitam dan putih (baru diadopsi pada CAC 40, Juli 2017) Pala (masih dalam proses perumusan) Bawang merah (masih dalam proses perumusan)
− Menjadi Ketua/Wakil Ketua Drafter, antara lain untuk: mereposisi kategori pangan Soybean Product penyusunan Pedoman Processing Aids revisi Fermented Milk Drinks (CODEX STAN 243-2003) review standar follow up Formula (CODEX STAN 156-1987) pengembangan standard for Black, White, and Green Pepper (BWG) pengembangan maximum levels for Mycotoxins in spices
9
No Pemanfaatan Uraian1 Diadopsi sebagai
peraturan di Indonesia Kategori Pangan Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam
Makanan Pengawasan Pangan Iradiasi Batas Maksimum Penggunaan BTP Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Pengawasan Pangan Olahan Organik Reference Pengawasan Formula Lanjutan
2 Diadopsi menjadi SNI SNI CAC/RCP 1:2011, Rekomendasi Nasional Kode Praktis - Prinsip umum higiene pangan
3 Menjadi referensi atau acuan penyusunan SNI
es krim; buah kering marmalade; minuman serbuk berperisa; nanas dalam kaleng; tuna kaleng; sarden dan makarel kaleng; kerupuk ikan, udang, moluska; ikan asin kering; bumbu dan rempah-rempah
Pemanfaatan Standar Codex untuk Memperkuat Sistem Regulasi Pangan Nasional, antara lain:
Pelaku Usaha Penerap SNI terkait Pangan• Penerap SNI Sistem Manajemen Keamanan Pangan = 198
Pelaku Usaha• Penerap SNI HACCP = 157 Pelaku Usaha• Penerap SNI Produk Pangan:
– SNI Wajib (AMDK, Tepung Terigu, Garam, GKP, GKR, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna, Sarden dan Makarel dalam kemasan kaleng, Biskuit, Minyak Goreng)
– SNI sukarela (Mi instan, Margarin, Teh dalam kemasan, Produk olahan perikanan, dll)
11
Teknologi dalam Pengembangan Produk Pangan• Saat ini, perkembangan teknologi serba cepat dan berlangsung setiap harinya. • Berikut adalah beberapa contoh teknologi baru yang telah digunakan pada produksi pangan
di Indonesia
12
Teknologi Standar/ Regulasi yang mengatur di Indonesia
Fortifikasi Pangan (Penambahan zat gizi pada pangan) - SNI 3751:2009, Tepung terigu sebagai bahanmakanan- Permenperin 59 tahun 2015 tentang pemberlakuanSNI tepung terigu sebagai bahan makanan secarawajib
Sterilisasi Pangan - SNI ISO 11289:2017, Pangan olahan yang diprosespanas dalam wadah terisolasi secara hermetis –pengukuran pH- Peraturan Ka BPOM Nomor 24 tahun 2016 tentangPersyaratan Pangan Steril Komersial
Radiasi Pangan SNI 8352:2017, Proses radiasi – Pangan siap sajidosis tinggi (10 kGy < dosis ≤ 65 kGy)
Tuntutan ke depan dalam era industri 4.0• Kesiapan dalam menghadapi teknologi baru dan tuntutan
baru: – keberlanjutan produksi dan konsumsi (SCP), – dietary needs, – teknologi baru-bioteknologi, biologi molekuler, – nanoteknologi, – enkapsulasi, – pangan fungsional– Isu sosial/ tenaga kerja: K3, pendapatan, human rights
• Memerlukan standar dan antisipasi dari pemangku kepentingan
15