Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset ...
Transcript of Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset ...
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan
Pemanfaatan Aset
Dalam Rangka Likuidasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Direktorat Barang Milik Negara
Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014
tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan Pada Kementerian/Lembaga
Surat Menteri Keuangan nomor S-17/MK.6/2015 tentang
Tindak Lanjut atas Perubahan Nomenklatur Kementerian
terhadap Pengelolaan dan Penatausahaan BMN
TAHAP LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI
Penetapan penanggung jawab proses likuidasi
Penyelesaian transaksi2 sebelum Penyusunan LK Penutup
Penyusunan LK penutup
Penyelesaian sisa pagu DIPA
Penyelesaian aset dan kewajiban
3
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Likuidasi
PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN SETELAH LAPORAN
KEUANGAN PENUTUP
Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya
4
LK PENUTUP
EA Penanggungjawab/yang ditunjuk
menerima Persediaan, AT dan Aset
Lainnya.
Saldo Persediaan, AT & Aset
Lainnya diserahterimakan
(Dengan dokumen BAST) kepada
EA penanggung jawab/yang
ditunjuk. )*
LK
LIKUIDASI
EA dapat melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan atas
persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sesuai dengan ketentuan
PENYELESAIAN ASET DAN KEWAJIBAN
Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap dan Aset
Lainnya
Masih terdapat saldo persediaan, aset tetap dan aset lainnya
pada LK Penutup, segera diserahterimakan kepada EA
penanggung jawab atau EA yang ditunjuk dengan dokumen
BAST.
EA penanggung jawab atau EA yang ditunjuk dapat
melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan atas
persediaan, aset tetap dan aset lainnya sesuai ketentuan.
5
Proses Pengalihan BMN pada K/L yang
unit Eselon I Dilikuidasi
• Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan persiapan danpelaksanaan serah terima BMN.
• Unit Eselon I/Satker yang dilikuidasi menyiapkan daftar/rincianbarang.
• Unit Eselon I/Satker yang dilikuidasi melakukan pendataan atasdokumen kepemilikan dan status BMN yang sedang dilakukanusulan pengelolaan (penggunaan sementara, dioperasikan pihaklain, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, ataupenghapusan)
• Unit Eselon I/Satker yang dilikuidasi menyusun LBKP per tanggal likuidasi.
• Pengguna barang melakukan verifikasi daftar/rincian barangbeserta dokumen kelengkapannya.
Tahap Pengajuan Alih Status BMN
• BMN yang akan dialihkan harus jelas fisik, administrasi maupunhukum.
• Setelah BMN yang akan dialihkan ditentukan, Pengguna Barangmengajukan usulan alih status kepada Pengelola Barangberdasarkan ketentuan pengelolaan BMN.
Tahap Serah Terima BMN
• Berdasarkan persetujuan alih status dari Pengelola Barang, KL yang unit eselon I akan dilikuidasi melakukan serah terima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan lampirandaftar rincian barang dan LBKP per tanggal likuidasi.
• Penyerahan dimaksud termasuk didalamnya penyerahanwewenang dan tanggung jawab fisik, administrasi dan hukum.
• Berdasarkan BAST, selanjutnya BMN yang telahdiserahterimakan dihapus dari Daftar Barang Pengguna/KuasaPengguna unit yang dilikuidasi, termasuk penyusutan BMN sertadicatat dan dilaporkan dalam Daftar Barang Pengguna/KuasaPengguna unit yang menerima pengalihan.
Tindak Lanjut setelah Proses PengalihanBMN
• Dalam hal BMN yang akandialihkan belum diPSP padaKL yang dilikuidasi, makandilakukan pada KL yang menerima pengalihan.
PenggunaanBMN
• Apabila terdapat BMN yang sedangdilakukan pemanfaatan, maka tetapdilaksanakan sampai dengan jangka waktuberakhir.
• Hak, kewajiban dan tanggung jawab terkaitBMN yang sedang dimanfaatkan beralihkepada KL yang menerima penggabungan, termasuk PNBP.
PemanfaatanBMN
Tindak Lanjut setelah Proses PengalihanBMN
• Setelah dilakukan BAST, makadilaksanakan denganmenggunakan nomenklaturbaru.
PenatausahaanBMN
• KL yang menerima pengalihanbertanggung jawab mengamankandan memelihara BMN yang terima.
• Bentuk pengamanan meliputiadministrasi, fisik dan hukum.
Pengamanandan
PemeliharaanBMN
TERIMA KASIH
Direktorat Barang Milik Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 11 Utara
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710