PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP · 1 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang...
Transcript of PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP · 1 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang...
PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP
Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
Konten Isi
2
01
02
03
Pengukuran
Tingkat
Kematangan
Organisasi ULP
Latar Belakang
Teori Kematangan Organisasi
Variabel dalam Pengukuran &
Cara Pengisiannya
04 Rencana Aksi Nasional/Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
(RAN/D PPK) – Kelembagaan ULP
3
Latar Belakang
Arah dan Kebijakan Organisasi ULP
4
ULP berfungsi
melakukan
pemilihan
penyedia
UKPBJ melakukan fungsi :
pembinaan PBJP,
pelaksanaan PBJP &
pengelolaa SI PBJP
Untuk perluasan fungsi perlu diketahui tingkat kematangan organisasi agar dapat menentukan
posisi/level kematangan organisasi ULP yang ada, sehingga dapat disusun roadmap (peta jalan)
pengembangan organisasi ULP
5
Latar Belakang
3
2
1
Ketidakseragaman bentuk kelembagaan ULP di K/L/Pemda/I
Bentuk Kelembagaan ULP
Belum profesionalnya SDM organisasi ULP
Sumber Daya Manusia ULP
Diperlukan pengukuran dan pemetaan tingkat kapasitas dan kematangan organisasi ULP yang dijadikan target pengisian RAN/D PPK
Pengukuran Kematangan Organisasi
6
ULP
RAD
Teori Kematangan Organisasi ULP
Organisasi
Pengadaan
ULP
Teori Kematangan Organisasi
7
Dikutip dari Henry Mintzberg, Structure in Fives: Designing
Effective Organization, 1983, Hal 170.
Definisi
Gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi
Metode
Menggunakan Capability Maturity Model (CMM)
Tujuan
Sebagai peta jalan atau kerangka kerja yang menjadi acuan untuk mencapai suatu tujuan
Sebagai suatu ukuran pengembangan sistem
Measure
Understand
Control
Improve
If you can’t measure it, you can’t understand it If you can’t understand it, you can’t control it If you can’t control it, you can’t improve it
Pemahaman Teori Capability Maturity Model (CMM)
8
5.Optimized
4.Managed
3.Defined
2.Repeatable
1. Initial
CMM model bertingkat (stages model):
• Setiap langkah dilakukan secara berjenjang, yang artinya setiap tingkat/level dapat
dicapai (bergerak naik dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya).
• Karakteristik proses kematangan organisasi tingkat/level dibawahnya harus sudah dilakukan secara bertahap (tanpa melewati salah satu tingkatan).
9
Tingkat Kematangan Organisasi ULP
Variabel dan Sub Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP)
Sub Variabel Tata Laksana 1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 2. Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan
Penyedia 3. Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada Unit Kerja/SKPD
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Sub Variabel Manajemen 1. Manajemen Resiko 2. Manajemen Informasi 3. Perencanaan Kegiatan 4. Pengawasan Kegiatan 5. Sarana Prasarana
Sub Variabel SDM 1. Status Kepegawaian Anggota ULP 2. Pengembangan Kompetensi 3. Kinerja Pegawai 4. Kinerja Organisasi/ULP
Sub Variabel Organisasi
1. Struktur 2. Tugas & Fungsi 3. Budaya
Variabel
4 Variabel dan 16 Sub Variabel
10
Cara Penentuan Tingkat Kematangan Organisasi
11
Sub Variabel Tata Laksana 4. Pemilihan Penyedia B/J - Level : 2 5. Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan
Penyedia - Level : 3 6. Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
B/J kepada Unit Kerja/SKPD - Level : 3 7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia B/J - Level : 1
Sub Variabel Organisasi 1. Struktur - Level : 3 2. Tugas & Fungsi - Level : 3 3. Budaya - Level : 1
Sub Variabel SDM 8. Status Kepegawaian Anggota ULP - Level : 3 9. Pengembangan Kompetensi - Level : 3 10. Kinerja Pegawai - Level : 2 11. Kinerja Organisasi (ULP) - Level : 1
Organisasi
Tata Laksana
SDM
Mana
Apabila sebuah ULP A melakukan pengukuran tingkat kematangan organisasi, maka level kematangan
organisasi secara keseluruhan mengambil level kematangan terendah dari 16 sub variabel yang ada.
Contoh Kasus : ULP A, berada pada level kematangan yang beragam namun beberapa sub variabel masih berada pada level kematangan 1 (initial) sehingga secara keseluruhan level kematangan ULP A adalah pada level 1 (initial)
Penentuan Tingkat Kematangan ULP A
Sub Variabel Manajemen 12. Manajemen Resiko - Level : 1 13. Manajemen Informasi - Level : 2 14. Perencanaan Kegiatan - Level : 2 15. Pengawasan Kegiatan - Level : 2 16. Sarana Prasarana - Level : 3
LEVEL ULP A
1 (initial)
12
ULP
RAD
Variabel Dalam Pengukuran dan
Cara Pengisiannya
Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 1
13
Variabel - Organisasi
Struktur
1
Tugas dan Fungsi
2
Budaya
3
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel - Struktur Organisasi
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V)
1 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP/UKPBJ di setiap satker/SKPD atau;
SK Panitia
2 Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP/UKPBJ yang ex-officio/ad-hoc.
3 Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau;
Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural
4 • Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau;
Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural
• Laporan evaluasi struktur organisasi ULP/UKPBJ*
5 • Permen/Perka/Perkada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi K/L/Pemda/I atau;
Perda tentang Pembentukan ULP/UKPBJ yang struktural
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi struktur organisasi ULP/UKPBJ**
Belum ada
struktur
organisasi
ULP/UKPBJ
Sudah ada struktur
organisasi ULP/UKPBJ
namun belum sesuai
peraturan perundangan
Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ dan sudah sesuai
peraturan perundangan dan sudah ada evaluasi terhadap
struktur organisasi yang berbasis teknologi informasi
Sudah ada struktur organisasi ULP/UKPBJ dan sudah
sesuai peraturan perundangan dan sudah ada
evaluasi terhadap struktur organisasi
Sudah ada struktur
organisasi ULP/UKPBJ dan
sudah sesuai peraturan
perundangan
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
1
14
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Tugas dan Fungsi
15
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 SK Panitia atau Surat Tugas Panitia
2 • Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP namun belum selaras dengan peraturan perundangan
• Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP belum seimbang***
3 • Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan
• Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang.
4 • Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan
• Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang.
• Laporan monitoring dan evaluasi terkait distribusi pekerjaan (per triwulan)
5 • Permen/Perka/Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan ULP sudah selaras dengan peraturan perundangan
• Rekapitulasi pembagian paket pada personil pokja ULP di tahun berjalan yang ditandatangani kepala ULP telah seimbang.
• Screen-shoot dan/atau bukti lain terkait laporan monitoring dan evaluasi distribusi pekerjaan (per triwulan)
Belum ada struktur
dan uraian tugas
dan fungsi*
Tugas dan fungsi sudah
didefinisikan, namun belum
berbasis beban kerja dan
belum sesuai peraturan**.
Sudah ada pembagian tugas
dan fungsi antar unit kerja,
namun belum seimbang.
Tugas dan fungsi sudah didefinisikan
dan sudah berbasis beban kerja serta
sudah sesuai peraturan. Sudah ada
pembagian tugas dan fungsi antar unit
kerja secara seimbang. Pelaksanaan
distribusi pekerjaan sudah sesuai
tugas dan fungsi masing-masing.
Distribusi pekerjaan dan monitoring
evaluasi dilakukan berbasis teknologi
informasi.
Tugas dan fungsi sudah didefinisikan
dan sudah berbasis beban kerja serta
sudah sesuai peraturan. Sudah ada
pembagian tugas dan fungsi antar unit
kerja secara seimbang. Distribusi
pekerjaan sudah sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing. Distribusi
pekerjaan dan monitoring evaluasi
masih dilakukan secara manual
(belum berbasis teknologi informasi).
Tugas dan fungsi sudah
didefinisikan dan sudah
berbasis beban kerja serta
sudah sesuai peraturan. Sudah
ada pembagian tugas dan
fungsi antar unit kerja secara
seimbang.
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel - Budaya
Belum terbentuk nilai-
nilai organisasi
Sudah terbentuk nilai
organisasi namun masih belum
ada penetapan tentang nilai/
budaya organisasi
Nilai organisasi sudah ditanamkan melalui program internalisasi. Selain itu telah
dilakukan evaluasi terukur dan tindak lanjut (reward/
punishment) yang dilakukan menggunakan sistem berbasis
teknologi informasi
Nilai organisasi sudah ditanamkan melalui program internalisasi. Selain itu telah
dilakukan evaluasi terukur dan tindak lanjut (reward/
punishment) namun belum menggunakan sistem berbasis
teknologi informasi
Nilai organisasi sudah
ditetapkan dan sudah ada
program internalisasi, namun
belum ada program evaluasi
terukur dan tindak lanjut
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
16
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 Belum ada dokumen tentang nilai-nilai organisasi
2 Dokumen tentang nilai-nilai organisasi
3 • Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi
• Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll
4 • Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi
• Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll
• Laporan evaluasi dan tindak lanjut terkait implementasi budaya organisasi*
5 • Dokumen penetapan tentang nilai-nilai organisasi
• Dokumen program internalisasi, seperti pamflet/edaran/banner atau media publikasi elektronik dll
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi dan tindak lanjut terkait implementasi budaya organisasi**
17
Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 2
Variabel - Tata Laksana
Berdasarkan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedure Administrasi Pemerintahan).
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
1 Penyimpanan Dokumen Asli
Pemilihan Penyedia
2 Pelayanan
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Kepada
Unit Kerja/SKPD
3 Penyusunan
Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
4
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V)
1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang pemilihan penyedia
2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang pemilihan penyedia yang dijadikan acuan.
3 SOP tentang pemilihan penyedia
4 • SOP tentang pemilihan penyedia
• Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP Pemilihan Penyedia**
5 • SOP tentang pemilihan penyedia
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP Pemilihan Penyedia
Tidak ada rumusan
alur kerja tentang
pemilihan penyedia
Pedoman tata laksana
pemilihan penyedia
sudah disusun namun
belum mengikuti notasi
resmi*
Pedoman tata laksana pemilihan
penyedia sudah disusun menjadi
SOP sudah mengikuti notasi
resmi* dan sudah ada mekanisme
monitoring terhadap SOP yang
dilakukan menggunakan sistem
berbasis teknologi informasi
Pedoman tata laksana pemilihan penyedia sudah disusun menjadi
SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme
monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk
penanganan apabila ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan
Pedoman tata laksana pemilihan
penyedia sudah disusun menjadi
SOP sudah mengikuti notasi
resmi*
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
18
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Tidak ada rumusan
alur kerja tentang
penyimpanan
dokumen asli
pemilihan penyedia
barang/jasa
Pedoman tata laksana
penyimpanan dokumen
asli pemilihan penyedia
barang/jasa sudah
disusun namun belum
mengikuti notasi resmi*
Pedoman tata laksana
penyimpanan dokumen asli
pemilihan penyedia barang/jasa
sudah disusun menjadi SOP
sudah mengikuti notasi resmi* dan
sudah ada mekanisme monitoring
terhadap SOP yang dilakukan
menggunakan sistem berbasis
teknologi informasi
Pedoman tata laksana penyimpanan dokumen asli
pemilihan penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP
sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk penanganan apabila
ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan
Pedoman tata laksana
penyimpanan dokumen asli
pemilihan penyedia barang/jasa
sudah disusun menjadi SOP
sudah mengikuti notasi resmi*
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V)
1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
3 SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
4 • SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
• Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa**
5 • SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
19
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit/Satuan Kerja
Tidak ada rumusan
alur kerja tentang
pelayanan
pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa
Pedoman tata laksana
pelayanan pelaksanaan
pemilihan penyedia
barang/jasa sudah
disusun namun belum
mengikuti notasi resmi*
Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi*
dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem
berbasis teknologi informasi
Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi*
dan sudah ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta
mekanisme tetap untuk penanganan apabila ada bagian SOP yang tidak
dilaksanakan
Pedoman tata laksana pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti
notasi resmi*
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V)
1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
3 SOP tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
4 • SOP tentang penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
• Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa **
5 • SOP tentang pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP pelayanan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
20
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Tidak ada rumusan
alur kerja tentang
penyusunan laporan
pelaksanaan
pemilihan penyedia
barang/jasa
Pedoman tata laksana
penyusunan laporan
pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa
sudah disusun namun
belum mengikuti notasi
resmi*
Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah
ada mekanisme monitoring terhadap SOP yang dilakukan menggunakan sistem berbasis
teknologi informasi
Pedoman tata laksana penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa sudah disusun menjadi SOP sudah mengikuti notasi resmi* dan sudah
ada mekanisme monitoring terhadap SOP serta mekanisme tetap untuk penanganan apabila
ada bagian SOP yang tidak dilaksanakan
Pedoman tata laksana
penyusunan laporan
pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa
sudah disusun menjadi SOP
sudah mengikuti notasi resmi*
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V)
1 Tidak ada rumusan alur kerja tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
2 Ada Bagan alur kerja sederhana tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
3 SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
4 • SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
• Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa**
5 • SOP tentang penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring terhadap pelaksanaan SOP penyusunan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
21
Variabel Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 3
22
Variabel – Sumber Daya Manusia
Status Kepegawaian
Anggota ULP
1 Pengembangan
Kompetensi
2 Kinerja
Pegawai
3 Kinerja
Organisasi ULP
4
23
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Status Kepegawaian Anggota ULP
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 SK Panitia Pengadaan
2 SK atau Surat Tugas menjadi anggota Pokja ULP/UKPBJ
3 Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ
4 • Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ
• Perhitungan Formasi Kebutuhan Jafung PPBJ
5 • Surat Keputusan penempatan pegawai anggota pokja ULP/UKPBJ
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Perhitungan Formasi Kebutuhan Jafung PPBJ
Panitia Pengadaan
Anggota Pokja ULP/UKPBJ
masih menjadi pegawai
satker/SKPD
(belum penuh waktu)
Sebagian atau seluruh anggota
Pokja ULP/UKPBJ sudah
menjadi pegawai tetap
ULP/UKPBJ dan sudah ada
monitoring evaluasi terhadap
kebutuhan Jafung PPBJ
berbasis teknologi informasi
Sebagian atau seluruh anggota
Pokja ULP sudah menjadi
pegawai tetap ULP/UKPBJ dan
sudah ada monitoring evaluasi
terhadap kebutuhan Jafung
PPBJ*
Sebagian atau seluruh anggota
Pokja ULP/UKPBJ sudah
menjadi pegawai tetap ULP
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
24
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Pengembangan Kompetensi
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 Belum ada pengembangan kompetensi pegawai
2 Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ
3 • Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ
• Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai tahunan
4 • Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ
• Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai tahunan
• Laporan monitoring terhadap implementasi rencana pengembangan kompetensi pegawai
5 • Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dll yang ditandatangani Kepala ULP/UKPBJ
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Dokumen perencanaan pengembangan dan Laporan monitoring terhadap implementasi rencana pengembangan
kompetensi pegawai
Belum ada
pengembangan
kompetensi pegawai
Sudah ada pengembangan
kompetensi pegawai namun
tidak ada pola perencanaannya
Sudah ada pengembangan
kompetensi pegawai, pola
perencanaan dan monitoring
evaluasi pengembangan kompetensi pegawai berbasis
teknologi informasi
Sudah ada pengembangan
kompetensi pegawai, pola
perencanaan dan monitoring
evaluasi pengembangan
kompetensi pegawai
Sudah ada pengembangan
kompetensi pegawai dan pola
perencanaannya namun belum
ada monitoring evaluasi
pengembangan kompetensi
pegawai
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
Contoh Pengembangan Kompetensi ULP KPK
25
ToT PBJ Tingkat Dasar
Teknik Pembuatan Laporan
Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran
Pelatihan Audit Pengadaan
Pelatihan Keuangan Negara
Pelatihan Manajemen Perkantoran
Pelatihan Pembuatan HPS
Indonesia Procurement Management
Pelatihan Negotiation Skill
Pelatihan Perpajakan
Pelatihan Manajemen Proyek
Procurement Management Seminar
Sosialisasi yang diadakan LKPP
Penerapan Strategic Procurement/ Pengadaan Khusus Tanpa Tender
Dalam Sistem Pengadaan Nasional
Pelatihan Legal Drafting
Pelatihan Teknik Presentasi
E-Learning for E-Procurement
Sumber: Bahan Paparan ULP KPK
Jenis Diklat Pengembangan
26
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Kinerja Pegawai
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 Belum ada dokumen penetapan kinerja pegawai
2 Dokumen penetapan kinerja pegawai
3 Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar
4 • Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar
• Laporan monitoring evaluasi kinerja pegawai
5 • Dokumen penetapan kinerja pegawai yang sudah sesuai standar
• Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi kinerja pegawai
Belum ada target
kinerja pegawai
Sudah ada target kinerja
pegawai namun belum
terstandar*
Sudah ada target kinerja
pegawai yang sesuai standar
dan sudah ada monitoring
evaluasi kinerja berbasis
teknologi informasi
Sudah ada target kinerja
pegawai yang sesuai standar
dan sudah ada monitoring
evaluasi kinerja
Sudah ada target kinerja pegawai dan sudah terstandar*
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
27
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel - Kinerja Organisasi/ULP
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR (V)
1 Belum ada dokumen penetapan kinerja ULP/UKPBJ
2 Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ
3 Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar
4 • Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar
• Laporan monitoring evaluasi kinerja organisasi ULP/UKPBJ
5 • Dokumen penetapan kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang sudah sesuai standar
• Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi kinerja organisasi ULP/UKPBJ
Belum ada target
kinerja organisasi
ULP/UKPBJ/UKPBJ
Sudah ada target kinerja
organisasi ULP/UKPBJ namun
belum terstandar*
Sudah ada target kinerja
organisasi ULP/UKPBJ yang
sesuai standar dan sudah ada
monitoring evaluasi kinerja
berbasis teknologi informasi
Sudah ada target kinerja organisasi ULP/UKPBJ yang
sesuai standar dan sudah ada monitoring evaluasi kinerja
Sudah ada target kinerja
organisasi ULP/UKPBJ dan
sudah terstandar*
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
No KKO Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Total/Rata-Rata
Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan Kuantitas Satuan
I PERSPEKTIF STAKEHOLDER
A. Kepuasan Layanan Internal (Mewujudkan Layanan APIK)
1. Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan B/J - - - - - - 3.50 indeks 3,5 Indeks
B. Kepuasan Penyedia Barang dan Jasa
2. Tidak adanya sanggahan dan Penyedia B/J terkait Proses Pengadaan 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
C. Tingkat Akuntabilitas dalam Pengadaan B/J
3. Tidak ada temuan yang material (adanya kerugian negara) terhadap Pengadaan B/J 0 Temuan 0 Temuan 0 Temuan 0 Temuan 0 Temuan
II PERSPEKTIF INTERNAL/PROSES
A. Melaksanakan Pengadaan B/J yang Transaparan, Efektif dan Efiisien
1. % Terlaksananya Pemaketan & Pengumuman RUPBJ 100 % - - - - 100 % 100 %
2. % Ketepatan waktu Permrosesan Permintaan Pengadaan 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
3. % Terlaksananya dan terkoordinasinya proses pengadaan B/J (e-lelang/e-seleksi) di Bagian Pengadaan Sesuai Jadwal Pengadaan 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
4. % Terlaksananya Standarisasi Dokumen-Dokumen Pengadaan - - 80 % - - - - 80 %
5. % Terlaksananya Pembuatan Database Vendor & Lumbung HPS - - - - 80 % - - 80 %
6. Terlaksananya hasil pengadaan B/J dibawah nilai HPS (Menghasilkan penghematan minimal 9% terhadap HPS/Perkiraan Nilai Paket) 9 % 9 % 9 % 9 % 9 %
7. Tersampaikannya Laporan Pengadaan Tepat Waktu 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
8. Terlaksananya Pengadaan B/J melalui e-procurement - - - - - - 100 % 100 %
III PERSPEKTIF LEARNING AND GROWTH
A. Program Capacity Building
1. # Jumlah Pegawai yang melakukan pelanggaran berat 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2. % Penyempurnaan SOP sesuai format Perkom SOP - - - - - - 100 % 100 %
3. # Hari Pelatihan - - 5 Hari - - 5 Hari 10 Hari
4. Jumlah Pelaksanaan Sharing Session - - 1 Kali - - 1 Kali 2 Kali
5. % Pelaksanaan mitigasi risiko dalam lingkup Pengadaan di ULP - - - - - - 100 % 100 %
IV PERSPEKTIF FINANCIAL
1. % Penyerapan Anggaran - - - - - - 80 % 100 %
Sumber: Bahan Paparan ULP KPK
Contoh Target Kinerja Organisasi ULP KPK
28
Variabel dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Pengadaan (ULP) - 4
29
Variabel - Manajemen
Manajemen Resiko
1 Manajemen
Informasi
2 Perencanaan
Kegiatan
3 Pengawasan
Kegiatan
4 Sarana
Prasarana
5
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Manajemen Risiko
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 Belum ada dokumen analisis resiko
2 Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa
3 • Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa
• Rencana mitigasi risiko
4 • Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa
• Rencana mitigasi risiko, SOP mitigasi risiko, dan Laporan monitoring evaluasi mitigasi risiko
5 • Daftar risiko pemilihan penyedia barang/jasa
• Rencana mitigasi risiko, SOP mitigasi risiko, dan Screen-shoot dan/atau bukti lain laporan monitoring evaluasi
mitigasi risiko
Belum ada manajemen
risiko dalam proses
pemilihan penyedia
barang/jasa
Sudah ada identifikasi risiko
Sudah ada identifikasi risiko
dan rencana mitigasi risiko
serta monitoring evaluasi
pelaksanaan mitigasi risiko
yang sudah berbasis teknologi
informasi
Sudah ada identifikasi risiko dan rencana mitigasi risiko serta monitoring evaluasi
pelaksanaan mitigasi risiko
Sudah ada identifikasi risiko dan
rencana mitigasi risiko
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
30
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Manajemen Informasi
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 -
2 Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi
3 Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi
SOP manajemen informasi
4 • Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi
• SOP manajemen informasi dan Laporan monitoring evaluasi manajemen informasi
5 • Surat Tugas/SK tentang pembagian kewenangan pengelolaan informasi
• SOP manajemen informasi dan screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan monitoring evaluasi manajemen informasi
Informasi masih
dikelola oleh masing-
masing unit atau
personil ULP
Sudah ada pembagian
kewenangan pengelolaan
informasi
Sudah ada pembagian kewenangan pengelolaan
informasi, SOP manajemen informasi dan sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap
manajemen informasi berbasis teknologi informasi
Sudah ada pembagian
kewenangan pengelolaan
informasi, SOP manajemen
informasi dan sudah dilakukan
monitoring evaluasi terhadap
manajemen informasi.
Sudah ada pembagian
kewenangan pengelolaan
informasi dan SOP manajemen
informasi
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
31
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Perencanaan Kegiatan
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 Tidak ada dokumen perencanaan kegiatan.
2 Dokumen perencanaan kegiatan.
3 Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar
4 • Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar
• Laporan evaluasi dokumen perancanaan terhadap SIRUP dan perencanaan anggaran
5 • Screen-shoot dan/atau bukti lain Dokumen perencanaan kegiatan yang terstandar
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi dokumen perancanaan terhadap SIRUP dan perencanaan anggaran
Belum ada
perencanaan kegiatan
ULP
Sudah ada perencanaan
kegiatan ULP namun belum
terstandar*
Sudah ada perencanaan
kegiatan ULP yang terstandar*
berbasis teknologi informasi
dan sudah selaras dengan
kebutuhan
Sudah ada perencanaan
kegiatan ULP yang terstandar*
dan sudah selaras dengan
kebutuhan
Sudah ada perencanaan
kegiatan ULP dan sudah
terstandar*
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
32
33 Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator
Sub Variabel – Pengawasan Kegiatan
Belum ada
pengawasan oleh
Kepala ULP/UKPBJ
Sudah ada pengawasan oleh
Kepala ULP/UKPBJ yang
dilakukan secara insidental
Sudah ada pengawasan oleh
Kepala ULP/UKPBJ yang
sesuai dengan prosedur dan
sudah ada tindak lanjut
berbasis teknologi informasi
Sudah ada pengawasan oleh
Kepala ULP /UKPBJ yang
sesuai dengan prosedur dan
sudah ada tindak lanjut
Sudah ada pengawasan oleh
Kepala ULP/UKPBJ yang
sesuai dengan prosedur
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 Tidak ada kegiatan atau tugas pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ.
2 Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ.
3 • Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ
• Prosedur pengawasan
4 • Dokumen Hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ.
• Prosedur pengawasan dan Laporan tindak lanjut hasil pengawasan Kepala ULP/UKPBJ
5 • Dokumen hasil pengawasan oleh unsur Kepala ULP/UKPBJ.
• Prosedur pengawasan dan Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan tindak lanjut hasil pengawasan Kepala
ULP/UKPBJ
34
Pengukuran Level dan Bukti Dukung Indikator Sub Variabel – Sarana Prasarana
LEVEL BUKTI DUKUNG INDIKATOR Checklist
(V)
1 Laporan sarana dan prasarana
2 Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN)
3 Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN)
4 • Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN)
• Laporan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru
5 • Laporan sarana dan prasarana (daftar inventaris BMN)
• Screen-shoot dan/atau bukti lain pengelolaan sarana dan prasarana
• Screen-shoot dan/atau bukti lain Laporan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan terbaru
Belum memiliki
sarana dan prasarana
sendiri untuk
menunjang kegiatan
ULP/UKPBJ
Sudah memiliki sarana dan
prasarana sendiri untuk
kegiatan ULP/UKPBJ, namun
belum sesuai dengan standar
sarana dan prasarana*
Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk
kegiatan ULP/UKPBJ yang terstandar, sudah ada evaluasi
berdasarkan analisis kebutuhan terbaru dan
pengelolaannya berbasis teknologi informasi
Sudah memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk
kegiatan ULP/UKPBJ sudah sesuai dengan standar sarana dan prasarana* dan sudah ada evaluasi berdasarkan analisis
kebutuhan terbaru
Sudah memiliki sarana dan
prasarana sendiri untuk
kegiatan ULP/UKPBJ sudah
sesuai dengan standar sarana
dan prasarana*
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
Standar Spesialisasi Ruangan ULP
35
Ruang Kerja ULP terdiri dari: • Ruang penerima tamu (front office), • Ruang pertemuan dengan penyedia, • Ruang rapat internal, • Ruang pejabat ULP, • Ruang arsip, • Ruang kerja pegawai, • Ruang evaluasi kualifikasi/penawaran.
Standar peralatan (prasarana) kerja ULP: • Meja kursi pegawai, • Meja kursi rapat, • LCD Projector, • Perangkat komputer, • Printer, Scanner, Mesin Fotocopy • ATK, • Jaringan internet, • Alat komunikasi, • Lemari arsip.
36
ULP
RAD
Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) –
Kelembagaan ULP
Pengertian & Dasar Hukum
37
Aksi generik pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh LKPP dan didukung oleh K/L/I dan Pemerintah Daerah dalam hal Kelembagaan ULP
Apa itu RAN/D PPK – Kelembagaan ULP? Dasar Hukum
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017
1
Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ
tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan
Tahun 2017
2
Aksi Generik PPK Untuk K/L/I dan Pemerintah Provinsi dalam RAN/D Kelembagaan
38
AKSI PENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI
TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
(B03, B06, B09, B12) BUKTI DUKUNG
Pelaksanaan
transparansi
dan
akuntabilitas
dalam
mekanisme
pengadaan
barang dan
jasa
K/L/I dan
Pemerintah
Provinsi
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/
Jasa
Pemerintah
(LKPP)
Meningkatnya
pelaksanaan
transparansi dan
akuntabilitas
pengadaan
barang dan jasa
melalui e-
procurement
Terlaksananya
pengembangan
kelembagaan,
sumber daya
manusia dan tata
kelola Unit
Layanan
Pengadaan (ULP)
B03: Terpilihnya Program
Prioritas Peningkatan Kematangan
Organisasi ULP, sesuai roadmap
yang disusun di tahun 2016
B06 : Capaian Program Prioritas
yang terpilih di B03
B09: Capaian Program Prioritas
yang terpilih di B03
B12:
Capaian Program Prioritas
yang terpilih di B03 &
Rangkuman Capaian Tingkat
Kematangan Organisasi ULP
Tahun 2016 – 2017
B03: Laporan Daftar Program Prioritas
terpilih (Form B03)
B06 : Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel Program Prioritas yang
meningkat (Form B06)
B09: Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel Program Prioritas yang
meningkat (Form B09)
B12 :
Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel Program Prioritas
yang meningkat (Form B12.1)
Rangkuman Capaian Tingkat
Kematangan Organisasi ULP Tahun 2016
- 2017 (Form B12.2)
39
Aksi Generik PPK Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RAD Kelembagaan
AKSI PENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI
TERKAIT
KRITERIA
KEBERHASILAN
UKURAN
KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
(B03, B06, B09 B12) BUKTI DUKUNG
Pelaksanaan
transparansi
dan
akuntabilitas
dalam
mekanisme
pengadaan
barang dan
jasa
Pemerintah
Kab/Kota
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/
Jasa
Pemerintah
(LKPP)
Meningkatnya
pelaksanaan
transparansi dan
akuntabilitas
pengadaan
barang dan jasa
melalui e-
procurement
Terlaksananya
pengembangan
kelembagaan,
sumber daya
manusia dan tata
kelola Unit
Layanan
Pengadaan (ULP)
B03: Terlaksananya self
assessement tingkat kematangan
organisasi ULP & tersusunnya
roadmap peningkatan kematangan
organisasi ULP
B06 : Terpilihnya program prioritas
peningkatan kematangan organisasi
ULP, sesuai roadmap yang disusun
pada B03
B09: Capaian program prioritas
yang terpilih di B06
B12:
• Capaian program prioritas yang
terpilih di B06 dan
• Rangkuman Capaian Tingkat
Kematangan Organisasi ULP
Tahun 2017
B03: Hasil self assessement tingkat
kematangan organisasi ULP & hasil
pengisian tabel ringkasan roadmap
peningkatan kematangan organisasi ULP
(Form B03.1 & B03.2)
B06 : Laporan Daftar Program Prioritas
terpilih (Form B06)
B09: Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel program prioritas yang
meningkat (Form B09)
B12 :
Dokumen/data dukung masing-masing
variabel/sub variabel program prioritas
yang meningkat (Form B12.1)
Rangkuman Capaian Tingkat Kematangan
Organisas Tahun 2017 (Form B12.2)
Form Pengisian RAN/D Kelembagaan
40
Beberapa Form yang harus diisi sebagai Ukuran Keberhasilan & Bukti Dukung Oleh K/L/Pemda/I
Form B03 - Daftar Agenda Prioritas ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi
Lampiran 1 Form: B03
NO AGENDA PRIORITAS OUTPUT (HASIL CAPAIAN) PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA VARIABEL SUB VARIABEL Target Penyelesaian
B06 B09 B12
1
Penyusunan nilai-nilai organisasi yang
dituangkan dalam dokumen (Pamflet,
Edaran, Banner, dll)
Slogan-slogan yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus diamalkan oleh
pegawai ULP
Kepala ULP dengan dukungan/fasilitasi
dari unit kerja yang membidangi
organisasi
Organisasi Budaya √
2
3
4
5
Contoh Pengisian Form B03
41
Form B06/B09/B12.1 – Laporan Capaian Prioritas ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi
Lampiran 2 Form: B06/B09/B12.1 Contoh Pengisian Form B06/B09/B12.1
NO AGENDA PRIORITAS B06/B09/B12
(Sesuai dokumen B03)
TARGET
HASIL CAPAIAN BUKTI DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB KETERANGAN
1
Penyusunan nilai-nilai organisasi
yang dituangkan dalam dokumen
(Pamflet, Edaran, Banner, dll)
Tersusunnya slogan-slogan
yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus
diamalkan oleh pegawai ULP
Tersusunnya slogan-slogan
yang menggambarkan nilai
organisasi yang harus
diamalkan oleh pegawai ULP
Photo/copy
Standing Banner,
Surat Edaran atau
pamflet tentang
nilai-nilai organisasi
(ULP)
Kepala ULP
dengan
dukungan/fasilitasi
dari unit kerja yang
membidangi
organisasi
Kolom keterangan ini
berfungsi untuk
mejelaskan apabila hasil
capaian belum/tidak
sesuai dengan target
Agenda Prioritas atau
keterangan-keterangan
lain yang terkait
2
3
4
5
42
Form B12 – Rangkuman Laporan Capaian Tingkat Kematangan ULP K/L/I dan Pemerintah Provinsi
Lampiran 2 Form: B12.2 Contoh Pengisian Form B12.2
43
NO
KEADAAN ORGANISASI ULP
VARIABEL SUB VARIABEL
BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP
(PENCAPAIAN) LEVEL KEMATANGAN YANG DITUJU (RENCANA)
AGENDA
PRIORITAS 1 2 3 4 5
URAIAN BASIS LEVEL
KEMATANGAN 1 2 3 4 5
URAIAN LEVEL KEMATANGAN
YANG DITUJU
1 ORGANISASI
1. Struktur X
Perka LKPP No. 167 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja
LKPP telah membentuk ULP menjadi
Sub Bagian Layanan Pengadaan (Unit
Kerja Eselon IV)
X
ULP LKPP akan membentuk unit kerja struktural dan
ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri/Pimpinnan
K/L atau Perda dan struktur ULP sudah menjadi
organisasi profesional (operating core adalah pejabat
fungsional PPBJ).
2. Tugas dan Fungsi
3. Budaya
2 TATA LAKSANA
1. Pemilihan Penyedia
2. Penyimpanan dokumen asli
Pemilihan Penyedia
3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit
kerja/SKPD
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
3 SDM
1. Status Kepegawaian Anggota ULP
2. Pengembangan Kompetensi
3. Kinerja Pegawai
4. Kinerja Organisasi/ULP
4 MANAJEMEN
1. Manajemen Resiko
2. Manajemen Informasi
3. Perencanaan Kegiatan
4. Pengawasan Kegiatan
5. Sarana dan Prasarana
Form B03.1- Self Assessement Tingkat Kematangan Organisasi ULP Pemda Kabupaten & Kota
Lampiran 1.1 Form: B03.1 Contoh Pengisian Form B03.1
44
45
Form B03.2 - Ringkasan Roadmap Peningkatan Kapasitas/ Kematangan Organisasi ULP Pemerintah Kabupaten & Kota
Lampiran 1.2 Form: B03.2
NO
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS/KEMATANGAN ORGANISASI ULP
VARIABEL SUB VARIABEL KEGIATAN
KRITERIA
KEBERHASILAN
(Indikator dan Bukti
Dukung)
WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA PENANGGUNG
JAWAB /
PELAKSANA
PIHAK
TERKAIT
RENCANA
ANGGARAN 2015 2016 2017 2018 2019
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 ORGANISASI
1. Struktur
ULP LKPP akan membentuk
unit kerja struktural dan
ditetapkan berdasarkan
peraturan Menteri/Pimpinnan
K/L atau Perda dan struktur
ULP sudah menjadi organisasi
profesional (operating core
adalah pejabat fungsional
PPBJ).
Terbentuknya unit kerja struktural dan
ditetapkan berdasarkan peraturan
Menteri/Pimpinnan K/L atau Perda dan
struktur ULP sudah menjadi organisasi
profesional (operating core adalah
pejabat fungsional PPBJ).
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sekretaris ULP dan Biro
Organisasi dan Tata Laksana
serta Bagian Kepegawaian
Kemenpan RB Rp....
2. Tugas dan Fungsi
3. Budaya
2 TATA LAKSANA
1. Pemilihan Penyedia
2. Penyimpanan dokumen asli
Pemilihan Penyedia
3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit
kerja/SKPD
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
3 SDM
1. Status Kepegawaian Anggota ULP
2. Pengembangan Kompetensi
3. Kinerja Pegawai
4. Kinerja Organisasi/ULP
4 MANAJEMEN
1. Manajemen Resiko
2. Manajemen Informasi
3. Perencanaan Kegiatan
4. Pengawasan Kegiatan
5. Sarana dan Prasarana
Contoh Pengisian Form B03.2
Form B06 – Daftar Agenda Prioritas ULP Pemerintah Kabupaten & Kota
Lampiran 2 Form: B06
Contoh Pengisian Form B06
46
Form B09/B12.1 – Capaian Agenda Prioritas Organisasi ULP Pemerintah Kabupaten & Kota
Lampiran 2 Form: B09/B12.1
Contoh Pengisian Form B09/B12.1
47
Form B12.2 - Rangkuman Laporan Capaian Tingkat Kematangan Pemerintah Kabupaten& Kota
Lampiran 2 Form: B12.2
Contoh Pengisian Form B12.2
48
PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESSEMENT) & PENYUSUNAN PETA JALAN (ROAD MAP)
TINGKAT KEMATANGAN ULP MELALUI APLIKASI
SISTEM INFORMASI UNIT LAYANAN PENGADAAN
49
Tampilan Pengisian Self Assesment & Road Map
51
Hasil Pengisian Self Assesment
52
Hasil Pengisian Road Map
53
54