Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
-
Upload
shellie-morton -
Category
Documents
-
view
109 -
download
1
description
Transcript of Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan BerkeadilanJakarta, 13 Desember 2012
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Outline
• Posisi Kehutanan Indonesia• Perubahan Paradigma• Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014– Pengukuhan Kawasan Hutan– Kesatuan Pengelolaan Hutan
• Pencapaian RPJMN 2010-2014• Kesimpulan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Posisi Kehutanan Indonesia
3
LUAS DARATAN KAWASAN HUTAN : 130,61 juta ha
Hutan Konservasi:
24,39 juta ha
Hutan Lindung: 32,01 juta ha
Taman Buru:
167,63 ribu ha
Hutan Produksi:77,72 juta ha
Hutan Produksi Terbatas:22,79 juta
ha
Hutan Produksi
yang Dapat Dikonversi:
20,98 juta ha
Hutan Produksi Tetap:
33,95 juta haIndonesia memiliki ‘tropical rainforest’ terluas nomor 3 di dunia setelah Federative Republic of Brazil dan
Democratic Republic of the Congo.
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Nilai nominal PDB sektor kehutanan dalam 15 tahun terakhir meningkat terus namun persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional cenderung
terus menurun.Tahun Nilai Nominal PDB Sub Sektor
Kehutanan (Rp Miliar)Kontribusi terhadap PDB
Nasional (%)1997 9.806,5 1,56
2010 48.050,5 0,75
PERLU DIKAJI KEMBALI untuk dikembangkan:1. Peran dalam penyediaan sumber daya pembangunan (sumber kayu) –
pengelolaan hasil kayu/log yang legal/bersertifikasi2. Peran dan kontribusi nilai ekonomi: jasa lingkungan (air, karbon, kehati)Dengan 1 dan 2 maka kontribusi (lama) terhadap PDB dari sektor kehutanan akan meningkat secara signifikan (dengan penilaian dan pengelolaan yang benar)
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Isu-Isu Penting Kehutanan
• Kualitas pengelolaan perlu ditingkatkan: illegal logging, perlindungan hutan konservasi, hutan lindung dan aset kehati di dalam hutan, potensi nilai karbon
• Penetapan batas kawasan dan penerapan di lapangan kejelasan kepemilikan dan penguasaan/pemanfaatan mengurangi potensi konflik pemanfaatan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PERUBAHAN PARADIGMA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Pemeliharaan dan PengembanganAsset Management of Forest
Mendefinisikan kembali dan menjaga nilai aset hutan dan seisinya untuk kehidupan seimbang pada masa kini, agar ada keberlanjutan kehidupan generasi masa depan
Menyempurnakan instrumen “penilaian” hutan dan seisinya terbuka kesempatan untuk secara komprehensif dan seimbang memposisikan nilai hutan dalam pembangunan nasional (nilai ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Instrumen Kebijakan Pemanfaatan Hutan
Menyempurnakan tata kelola hutan dan seisinya untuk pemanfaatan nilai dan peran hutan secara komprehensif, tidak hanya hutan sebagai penghasil komoditas (kayu, dan produk turunan kayu), namun juga jasa lingkungan dan nilai keanekaragaman hayati di dalamnya
Kelengkapan kebijakan dan instrumen kebijakan untuk peran dan nilai hutan terutama jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati, dan kualitas penerapannya
Pengembangan Sumber Daya Manusia (aparat, masyarakat dan pelaku usaha) sejalan dengan paradigma “nilai hutan yang baru”
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
RPJMN 2010-2015:PRIORITAS NASIONAL
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Sasaran RPJMN 2010-2014
URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009
Pertumbuhan Ekonomi
5,7 5,5 6,3 6,0 4,6
Pengangguran 11,2 10,3 9,1 8,4 7,9
Kemiskinan 16,0 17,8 16,6 15,4 14,2
URAIAN Realisasi Proyeksi
2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan Ekonomi
6,2 6,5 6,5 6,7-7,4 7,0-7,7
Pengangguran 7,1 6,5 6,4-6,6 6,0-6,6 5,0-6,0
Kemiskinan 13,3 12,4 10,5-11,5 9,5-10,5 8,0-10,0
REALISASI 2004-2009
RPJM NASIONAL 2010-2014
(%)
(%)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MEKANISME EKONOMI
(PRO GROWTH DAN PRO JOB)• Stabilitas makro ekonomi• Prioritas 5: Ketahanan Pangan• Prioritas 6: Infrastruktur• Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha• Prioritas 8: Energi• Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitasm dan
Inovasi Teknologi• Prioritas lainnya: bidang perekonomian
PRO RAKYAT (PRO POOR DAN PRO JOB)• Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan• Prioritas 10: Daerah tertinggal, Terdepan,
Terluar, dan pascakonflik;• Percepatan pembangunan Provinsi Papua
dan Papua Barat dan Percepatan Pembangunan NTT
• Prioritas lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat
KERANGKA PEMBANGUNAN
NASIONAL
PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA• Prioritas 1:
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
• Prioritas 2: Pendidikan
• Prioritas 3: Kesehatan
• Prioritas lainnya: Bidang Polhukam
PRO ENVIRONMENTPrioritas 9: Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana
Prioritas Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Tema Pembangunan Tahun 2013
Unsur-unsur pokok tema adalah:1) Daya Saing2) Daya Tahan Ekonomi
(Resilience)3) Peningkatan dan
Perluasan Kesejahteraan Rakyat
4) Stabilitas Sosial dan Politik
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI
PENINGKATAN DAN PERLUASAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2. Pendidikan3. Kesehatan4. Penanggulangan Kemiskinan5. Ketahanan Pangan6. Infrastruktur7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10. Daerah Tertinggal, Terdepan, terluar dan Pasca Konflik11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi12. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan13. Bidang Perekonomian14. Bidang Kesejahteraan Rakyat
RPJMN 2010-2014
TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
ISU STRATEGIS NASIONAL 2013
Peningkatan Daya Saing Peningkatan dan Perluasan Kesra
Pemantapan Stabilitas Sospol
Peningkatan Daya Tahan Ekonomi
Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi
Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda
Peningkatan pembangunan SDM
Percepatan pengurangan kemiskinan: sinergi klaster 1-4
Persiapan Pemilu 2014
Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi
Percepatan pembangunan Minimum Essential Force
Ketahanan pangan: menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton
Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi
Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
RKP 2013
BUKU I
BUKU II
BUKU III
PRIORITAS NASIONAL 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
Dimensi Kewilayahan (per Regional)
PRIORITAS NASIONAL
KEBIJAKANLINTAS
BIDANG
PRIORITAS BIDANG X:
SDA LH
PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Kebijakan Sektor Kehutanan dalam RKP 2013
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
RPJMN 2010-2014– Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritas
– Pengembangan Perhutanan Sosial– Pengendalian Kebakaran Hutan– Pembinaan Pengelolaan DAS
RKP 2010-2012 Penyelenggaraan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritas
Pengembangan Perhutanan Sosial
Pengendalian Kebakaran Hutan
Pembinaan Pengelolaan DAS
RKP 2013 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi
Hutan di DAS prioritas Pengembangan Perhutanan Sosial Pembinaan Penyelenggaraan pengelolaan DAS Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan
Kelembagaan dan Evaluasi DAS (UPT) Pengukuhan Kawasan Hutan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan (UPT) Pengendalian Kebakaran Hutan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional (UPT) Pengembangan dan Pengelolaan KSDA (UPT) Pengembangan Penyuluhan Kehutanan Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Kemenhut dan SDM
Kehutanan lainnya
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Tantangan Utama Sektor Kehutanan
• PENYELESAIAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN (BATAS LUAR DAN BATAS DALAM)–Tata batas yang belum selesai menyebabkan ketidakjelasan
status kawasan hutan–Rentan konflik kawasan hutan antara pemerintah dengan
swasta dan masyarakat–Tata batas yang belum definitif menghambat persetujuan
substantif untuk penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten
1
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Tantangan Utama Sektor Kehutanan
• OPERASIONALISASI KPH–Tidak adanya KPH yang operasional terutama pada kawasan hutan
yang “open access” menyebabkan kawasan ini rentan terhadap penebangan liar, perambahan hutan, dan okupasi kawasan hutan–Tanpa adanya pengelola hutan di tingkat tapak melalui KPH, maka
kerusakan hutan sulit untuk dihentikan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sulit untuk dipantau kemajuan dan akuntabilitasnya–Jika laju deforestasi terus meningkat maka akan semakin
mengganggu ekosistem kehutanan yang berdampak kepada hilir, termasuk kegiatan penyelamatan tanah dan air yang berdampak lanjut kepada ketahanan pangan
2
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Tantangan Utama Sektor Kehutanan
• SDM KEHUTANAN–Banyaknya penyuluh kehutanan yang akan pensiun
pada tahun 2013–KPH Model perlu untuk dibackup dengan penyuluh
kehutanan
3
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
RPJMN 2010-2014 Buku IIPrioritas Bidang X:
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA HUTAN
1
2
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Arah Kebijakan Sektor Kehutanan
• Terbitnya Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam primer dan Lahan Gambut, maka arah kebijakan untuk peningkatan produksi di bidang kehutanan adalah – perbaikan tata kelola hutan produksi melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP), – penerapan multi sistem silvikultur dan silvikultur intensif, – pemanfaatan hutan produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), – prioritas penanaman pada lahan kosong, serta – pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa.
• Untuk mendukung peningkatan produksi di bidang kehutanan, kebijakan akan difokuskan pula pada pengembangan penyuluhan, peningkatan pelayanan penyuluhan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia kehutanan
1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
(i) Percepatan penyelesaian persoalan dalam pengelolaan hutan konservasi percepatan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan, percepatan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan
penyediaan sumber daya manusia pengelola KPH yang profesional,
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi potensi
sumber daya hutan.
2
(ii) Peningkatan upaya konservasi dan penyelamatan hutan konservasi serta rehabilitasi sumber daya hutan
peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan,
peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta
pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan
Arah Kebijakan Sektor KehutananPeningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya
Hutan
Sasaran:1. Terselesaikannya tata batas
kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.000 km
2. Beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 30 unit
Fokus Prioritas Kegiatan
Perencanaan Makro Bidang
Kehutanan dan
Pemantapan Kawasan
Hutan
• Pengukuhan Kawasan hutan• Pembangunan Kesatuan
Pengelolaan Hutan• Penyusunan Rencana Makro
Kawasan Hutan• Inventarisasi dan Pemantauan
Sumberdaya Hutan• Pengendalian penggunaan
kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan• Penyiapan Pemantapan
Kawasan Hutan
Fokus Prioritas dan KegiatanRKP 2013
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
URAIAN SASARAN RPJMN
CAPAIAN
2010 2011 Perkiraan 2012
TOTAL
Tata batas kawasan hutan (km)
63.000 3.366 5.148,83 16.000 24.514,83
Beroperasinya KPH (unit)
120 9 12 39 60
Pencapaian RPJMN 2010-2014
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Permasalahan Pengukuhan• Dari segi kebijakan dan perencanaan, RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013
telah memprioritaskan pengukuhan kawasan hutan dan operasionalisasi KPH dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
• Pengukuhan kawasan hutan ini harus diselesaikan karena merupakan dasar dalam pemberian izin tidak saja sektor kehutanan, tetapi juga pertanian dan sumber daya energi, mineral dan pertambangan
• Permasalahan dari sisi teknis:o Pembiayaan untuk pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) yang
mencakup seluruh wilayah Indonesia o Peta dasar tidak akurat (minimal untuk peta kerja seharusnya skala 1:5.000
atau 1:10.000; sementara yang saat ini ada untuk peta RTRW Kabupaten/ Kota dalam skala 1:50.000)
o Kemampuan Kemenhut dalam percepatan pengukuhan kawasan terbatas, terutama terkait dengan konflik di lapangan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Kesimpulan
• Pengukuhan kawasan hutan sangat penting dalam kepastian pengelolaan hutan
• Pengukuhan saja tidak cukup untuk menjaga dan memelihara hutan jika tidak diikuti dengan adanya pengelola/operator yang berada di tingkat tapak
• Setiap jengkal kawasan hutan harus dikelola dengan baik melalui suatu kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang berbasis KPH
• Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan:– Kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunan– Pendanaan APBN, APBD, HLN, CSR– Sumber daya manusia (manajer, penyuluh, masyarakat)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TERIMA KASIH