Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan · hasil hutan berupa kayu, rotan, madu...
Transcript of Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan · hasil hutan berupa kayu, rotan, madu...
Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan
Hasil Hutan
KODEFIKASIRPI 25
851Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
Lembar Pengesahan
852 RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014
853Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
Daftar Isi
Lembar Pengesahan ................................................................................851
Daftar Isi .................................................................................................. 853
Daftar Tabel ............................................................................................ 855
Daftar Singkatan ..................................................................................... 857
I. ABSTRAK ........................................................................................ 859
II. LATAR BELAKANG ......................................................................... 859
III. RUMUSAN MASALAH ....................................................................864
IV. TUJUAN DAN SASARAN ...............................................................864
V. LUARAN ......................................................................................... 865
VI. RUANG LINGKUP ........................................................................... 865
VII. METODE .........................................................................................866
VIII. INSTANSI PELAKSANA, RENCANA TATA WAKTU DAN RENCANA BIAYA PENELITIAN ....................................................... 867
IX. ORGANISASI ..................................................................................868
X. DAFTAR PUSTAKA .........................................................................868
XI. KERANGKA KERJA LOGIS ..............................................................869
855Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
Table 1. Kontribusi Sektor Kehutanan dan Hasil-Hasilnya dalam Pembentukan Produk Domestik Bruto Harga Konstan 2000 ..........................................................................860
Table 2. Pertumbuhan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Harga Konstan 2000 ................................................................ 862
Table 3. Pertumbuhan Sektor Industri Kayu dan Produk-Produk Lainnya dalam Perekonomian Harga Konstan 2000 .............. 863
Table 4. Rencana lokasi penelitian ....................................................... 867
Table 5. Matriks instansi pelaksana, tata waktu dan rencana biaya penelitian ...................................................................... 867
Daftar Tabel
857Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
Daftar Singkatan
B/C : Benefit/Cost
DR : Dana Reboisasi
HHL : Hasil Hutan Lain
HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu
HR : Hutan Rakyat
HS : Harmonized System
HTI : Hutan Tanaman Industri
HTR : Hutan Tanaman Rakyat
IKBR : Industri Kayu, Bambu dan Rotan
IRR : Internal Rate of Return
KBP : Kayu Bulat dan Perburuan
LHP : Laporan Hasil Penelitian
PDB : Produk Domestik Bruto
PSDH : Provisi Sumberdaya Hutan
859Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
I. ABSTRAKKontribusi sektor kehutanan pada Produk Domestik Bruto nasional dapat
mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidakterdistorsi. Secara umum penelitian integratif ini bertujuan untuk mengaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan dan secara khusus mengaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman dikaji menggunakan indikator ekonomi: nilai tegakan (stumpage value), dan indikator kelembagaan: pengaturan penyediaan lahan hutan tanaman. Daya saing investasi industri hasil hutan (tanaman) dikaji menggunakan indikatorekonomi:benefit/costratio(B/Cratio), internalrateofreturn(IRR)serta penawaran dan permintaan kayu, dan indikator kelembagaan: perizinan usaha hutan tanaman. Daya saing perdagangan hasil hutan dikaji menggunakan indikatorekonomi:keunggulankomparatif(comparativeadvantage)danefisiensisistem tataniaga, serta indikator kelembagan: pengaturan perdagangan hasil hutandidalamdanluarnegeri,termasukharmonizedsystem(HS)dannontariffbarrier. Sasaran penelitian integratif ini adalah diperolehnya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan. Hasil penelitian integratif ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan, termasuk di dalamnya perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman.
Kata Kunci: industri, perdagangan, investasi, hasil hutan, daya saing.
II. LATAR BELAKANG
Sumberdaya hutan memiliki tiga peran. Pertama adalah sebagai penghasil barang dan jasa. Sebagai penghasil barang, sumberdaya hutan menyediakan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sebagai penghasil jasa, ekosistem hutan mempertahankan, antara lain: penyediaan sumber mata air, pembentukan iklim mikro, penyerapan karbon (carbon sequestration) dan pemandangan alam yang unik. Kedua adalah sebagai penopang sistem kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Komunitas masyarakat lokal yang hidup di sekitar hutan memandang hutan sebagai sumber mata pencaharian maupun hutan sebagai sarana peribadatan (Colfer, et al, 2001). Sebagai sumber mata pencaharian, karena hutan bisa menjadi tempat untuk mencari nafkah dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu, rotan, madu dan ikan. Sebagai sarana peribadatan,
860 RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014
karena hutan bisa menjadi tempat peribadatan tertentu. Ketiga adalah sebagai sistem penyangga kehidupan. Sebagai sistem penyangga kehidupan, sumberdaya hutan membentuk dan mempertahankan fungsi-fungsi ekologis (rantai makanan dan kehidupan beragam makhluk hidup, flora dan fauna) dalam keseimbangan dan berkelanjutan. Sehingga hutan dapat berfungsi sebagai penjaga siklus makanan beragam makhluk hidup; pengatur tata air dan pencegah banjir; pengendali erosi; pencegah intrusi air laut; pemelihara kesuburan tanah; dan pembentuk kondisi udara bersih.
Meskipun peran sumberdaya hutan sangat penting bagi kehidupan umat manusia, peran sektor kehutanan dalam perekonomian sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan bila produk-produk kayu olahan juga dimasukkan, hanya meningkat menjadi sekitar 2% dari PDB (Tabel 1). Namun kontribusi yang kecil bukan hanya milik sektor kehutanan. Sektor-sektor yang lain, seperti perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, serta perikanan juga memiliki kontribusi yang kurang lebih sama dengan sektor kehutanan, yaitu sekitar 2%. Sektor pertambangan migas juga memiliki kontribusi yang tidak besar sekitar 6%, sementara industri migas malah hanya sekitar 3%, lebih kecil dibanding tanaman bahan makanan sekitar 7%. Persoalan pokoknya bukanlah pada besaran kontribusi sektor kehutanan, melainkan dampak penggandanya (multipliereffect) dalam perekonomian dan yang lebih penting lagi, adakah sumberdaya hutan dimanfaatkan secara lestari?
Table 1. Kontribusi Sektor Kehutanan dan Hasil-Hasilnya dalam Pembentukan Produk Domestik Bruto Harga Konstan 2000
UraianMiliar Rupiah
2004 2005 2006 2007 2008* 2009**
PDB 1.656.516,8 1.750.656,1 1.846.654,9 1.963.974,30 2.082.315,9 2.176.975,5
1. Kehutanan
Persentase terhadap PDB
17.433,8
1,05%
17.176,9
0,98%
16.784,1
0,91%
16.401,40
0,84%
16.543,3
0,79%
16.793,8
0,77%
2. Industri kayu & produk-produk lainnya
Persentase Terhadap PDB
20.325,5
1,23%
20.138,5
1,15%
20.006,2
1,08%
19.657,60
1,00%
20.335,8
0.98%
20.039,2
0.92%
861Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
UraianMiliar Rupiah
2004 2005 2006 2007 2008* 2009**
PDB 1.656.516,8 1.750.656,1 1.846.654,9 1.963.974,30 2.082.315,9 2.176.975,5
3. Kehutanan & hasil-hasilnya (1+2)
Persentase Terhadap PDB
37,759.30
2,28%
37,315.40
2,13%
36,693.10
1,99%
36.059,00
1,84%
36.879,1
1.77%
36.833,0
1.69%
Sumber: BPS; * angka sementara; ** angka sangat sementara
Jika sektor kehutanan dan hasil-hasilnya didisagregasi ke dalam tiga subsektor, yaitu: industri kayu, bambu dan rotan (IKBR), kayu bulat dan perburuan (KBP), dan hasil hutan lain (HHL), hasil penelitian (Astana dkk, 2003) menunjukkan masing-masing memiliki nilai pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja yang tinggi. Nilai pengganda output subsektor IKBR adalah 1,926 - 2,664, subsektor KBP, 1,401 - 1,841 dan subsektor HHL, 1,387 - 1,907. Nilai pengganda output subsektor IKBR sebesar 1,926 memiliki arti bahwa jika output subsektor IKBR meningkat sebesar satu satuan akibat kenaikan permintaan akhir, maka output perekonomian akan meningkat sebesar 1,926 satuan. Sedangkan nilai pengganda pendapatan subsektor IKBR adalah 1,946 - 4,020, subsektor KBP, 1,406 - 2,053 dan subsektor HHL, 1,453 - 1,680. Nilai pengganda pendapatan subsektor IKBR sebesar 1,946 memiliki arti bahwa jika pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor IKBR meningkat sebesar satu satuan akibat kenaikan permintaan akhir, maka pendapatan rumah tangga dalam perekonomian akan meningkat sebesar 1,946 satuan. Nilai pengganda tenaga kerja subsektor IKBR adalah 4,961 - 8,035, sub sektor KBP, 1,140 - 1,496 dan sub sektor HHL, 1,178 - 1,186. Nilai pengganda tenaga kerja subsektor IKBR sebesar 4,961 memiliki arti bahwa bila penyerapan tenaga kerja di sektor IKBR meningkat sebanyak satu satuan akibat kenaikan permintaan akhir, maka penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian akan meningkat sebesar 4,961 satuan.
Meskipun sektor kehutanan memiliki nilai pengganda dalam perekonomian yang tinggi, namun peranan tersebut akan hilang jika hutannya tidak dimanfaatkan secara lestari. Dapat dibayangkan jika produksi kayu dan hasil hutan lainnya sama dengan nol, karena hutan (produksi) sudah habis ditebang, maka apa yang akan terjadi dalam perekonomian adalah impor kayu dan hasil hutan lain untuk memenuhi kebutuhan. Ini tentunya akan menguras devisa, dan pada gilirannya akan mengganggu neraca pembayaran (balance of payment) dan perekonomian
862 RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014
secara keseluruhan, terlebih bila cadangan devisa dalam kondisi tipis. Kenyataan menunjukkan sejak pembangunan ekonomi dimulai tahun 1970an, laju kerusakan sumberdaya hutan terus meningkat. Laju kerusakan dan pengurangan sumberdaya hutan lebih tinggi dibanding laju pemulihan dan penambahan. Luas tutupan dan potensi per ha hutan terus mengalami penurunan. Kerusakan dan pengurangan sumberdaya hutan mengganggu tiga peran sumberdaya hutan, yaitu: sebagai penghasil barang dan jasa; sebagai penopang sistem kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan sebagai sistem penyangga kehidupan.
Seiring dengan penurunan luas tutupan dan potensi per ha hutan (produksi), PDB sektor kehutanan dan hasil-hasilnya mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2004 meskipun PDB sektor kehutanan mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,28%, rataan per tahun periode 2004-2009 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0.40% (Tabel 2). Dalam periode 2004-2009, sektor industri kayu dan produk-produk lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif rataan per tahun sebesar 0.57% (Tabel 3). Pertumbuhan PDB sektor kehutanan dan hasil-hasilnya yang negatif memberikan bukti telah terjadinya pemanfaatan hutan yang tidak lestari. Ini merupakan sebuah fenomena yang ironis, karena hutan merupakan sumberdaya yang terbarukan.
Table 2. Pertumbuhan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Harga Konstan 2000
Tahun Miliar Rupiah % Pertumbuhan
2004 17.433,80 1,28
2005 17.176,90 -1,47
2006 16.686,90 -2,85
2007 16.401,40 -1,71
2008* 16.543,30 0.87
2009** 16.793,80 1,51
Rataan 16.839,35 -0.40Sumber: BPS; * angka sementara; ** angka sangat sementara
863Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
Table 3. Pertumbuhan Sektor Industri Kayu dan Produk-Produk Lainnya dalam Perekonomian Harga Konstan 2000
Tahun Miliar Rupiah % Pertumbuhan
2004 20.325,50 -2,07
2005 20.138,50 -0,92
2006 20.006,20 -0,66
2007 19.657,60 -1,74
2008* 20.335.80 3,45
2009** 20.039.20 -1,46
Rataan 20083.80 -0.57Sumber: BPS; * angka sementara; ** angka sangat sementara
Kontribusi sektor kehutanan dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdistorsi. Terkait hal ini, terdapat pandangan bahwa kegiatan investasi di bidang industri hasil hutan dipandang kurang menarik dibanding industri bukan hasil hutan (perkebunan), karena prosedur investasi yang kurang transparan dan kelayakan finansial yang relatif rendah. Di samping itu, terdapat juga pandangan bahwa kebijakan industri dan perdagangan hasil hutan belum kondusif. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan relatif kecil karena pembagian keuntungan (manfaat) secara berkeadilan belum sepenuhnya diterapkan dan cenderung menurun karena produksi kayu tidak lestari.
Dampak krisis finansial global diperkirakan semakin menekan investasi industri dan perdagangan hasil hutan namun pada tingkat tertentu dapat menguntungkan dari sisi penghematan stok hutan. Guna meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional diperlukan upaya perbaikan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan yang baik akan meningkatkan investasi industri dan perdagangan hasil hutan serta memungkinkan peningkatan perolehan pungutan bukan pajak sektor kehutanan. Meningkatnya investasi industri dan perdagangan hasil hutan pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional. Untuk itu penelitian integratif ini dilakukan.
864 RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014
III. RUMUSAN MASALAH
Kontribusi sektor kehutanan dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdistorsi. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan yang baik akan meningkatkan investasi industri dan perdagangan hasil hutan serta memungkinkan upaya peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari hasil hutan. Peningkatan investasi dan perdagangan hasil hutan pada gilirannya akan menaikkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukkan Produk Domestik Bruto nasional. Permasalahannya adalah apa saja faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan. Daya saing investasi industri hasil hutan yang dikaji meliputi: (a) investasi usaha Hutan Tanaman Industri (HTI; hasil hutan kayu HTI), (b) investasi usaha Hutan Tanaman Rakyat (HTR; hasil hutan kayu HTR), (c) investasi usaha Hutan Rakyat (HR; hasil hutan kayu HR), dan (d) investasi usaha perkebunan (sebagai pembanding). Daya saing perdagangan hasil hutan yang dikaji adalah daya saing perdagangan produk kehutanan yang berorientasi pasar ekspor (kayu dan rotan). Besaran pungutan bukan pajak yang dikaji adalah besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman (HTI; HTR).
IV. TUJUAN DAN SASARAN
Secara umum bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan dan secara khusus mengkaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan.
Sasaran yang ingin dicapai:
1. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman
2. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing investasi industri hasil hutan.
3. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing perdagangan hasil hutan.
865Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
V. LUARAN
Luaran yang diharapkan:
1. Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman.
2. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan dari sisi: (1) penawaran dan permintaan kayu, (2) kelayakan finansial usaha hutan tanaman, dan (3) perizinan usaha hutan tanaman.
3. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan yang berorientasi ekspor dari sisi: (1) keunggulan produk kehutanan, (2) efisiensi sistem tataniaga, (3) harmonized system (HS), dan (4) nontariffbarrier.
VI. RUANG LINGKUP
Jenis kegiatan untuk memberikan rekomendasi kebijakan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman terdiri dari:
1. Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman 2. Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman.
Jenis kegiatan untuk memberikan rekomendasi peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan terdiri dari:
1. Analisis penawaran dan permintaan kayu 2. Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan 3. Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
Jenis kegiatan untuk memberikan rekomendasi peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan terdiri dari:
1. Analisis keunggulan produk kehutanan2. Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan3. Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan4. Analisis non-tariffbarrier produk kehutanan
866 RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014
VII. METODE
A. Kerangka Pikir
Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional ditentukan oleh perkembangan investasi industri dan perdagangan hasil hutan. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan (DR- Dana Reboisasi dan PSDH- Provisi Sumber Daya Hutan) mempengaruhi perkembangan investasi industri dan perdagangan hasil hutan. Perkembangan investasi industri hasil hutan mempengaruhi perkembangan perdagangan hasil dan sebaliknya, perkembangan perdagangan hasil hutan mempengaruhi perkembangan investasi industri hasil hutan.
Perkembangan investasi industri hasil hutan bergantung pada seberapa jauh industri hasil hutan memiliki daya saing dalam menarik investor untuk berinvestasi di bidang industri hasil hutan. Sedangkan perkembangan perdagangan hasil hutan bergantung pada seberapa jauh hasil hutan memiliki daya saing dalam merebut pangsa pasar, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan serta daya saing investasi industri dan perdagangan hasil hutan dipengaruhi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan. Faktor-faktor ini merupakan permasalahan yang menjadi fokus kajian ini.
B. Metode Analisis
1. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman dikaji menggunakan indikator ekonomi: nilai tegakan (stumpage value) dan indikator kelembagaan: pengaturan penyediaan lahan hutan tanaman.
2. Daya saing investasi industri hasil hutan dikaji menggunakan indikator ekonomi: benefit/costratio (B/C ratio), internal rate of return (IRR), penawaran dan permintaan kayu, serta indikator kelembagaan: perizinan usaha hutan tanaman.
3. Daya saing perdagangan hasil hutan dikaji menggunakan indikator ekonomi: keunggulan komparatif (comparative advantage), efisiensi sistem tataniaga, dan indikator kelembagaan: pengaturan perdagangan hasil hutan di dalam dan luar negeri, termasuk harmonized system (HS) dan nontariffbarrier.
867Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
C. Lokasi penelitian
Rencana lokasi penelitian adalah sebagaimana tabel 4 berikut.
Table 4. Rencana lokasi penelitian
No. Kegiatan Lokasi
1. Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman
Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
2. Analisis penawaran dan permintaan kayu; Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur
3. Analisis keunggulan produk kehutanan; Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan; Analisis non-tariffbarrier produk kehutanan
Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat
VIII. INSTANSI PELAKSANA, RENCANA TATA WAKTU DAN RENCANA BIAYA PENELITIAN
Instansi pelaksana yang terlibat dalam penelitian, tata waktu penelitian serta rencana biaya yang diperlukan tersaji pada tabel 5.
Table 5. Matriks instansi pelaksana, tata waktu dan rencana biaya penelitian
Kode PROGRAM/RPI /LUARAN / KEGIATAN PELAKSANA
TAHUN PELAKSANAAN / ANGGARAN (juta Rupiah)
2010 2011 2012 2013 2014
PROGRAM KEBIJAKAN
25 RPI 25 Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
25.1 Luaran 1 : Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman
25.1.1.4 Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman
PUSLITSOSEK 150
25.1.2.4 Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman
PUSLITSOSEK 150
868 RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014
Kode PROGRAM/RPI /LUARAN / KEGIATAN PELAKSANA
TAHUN PELAKSANAAN / ANGGARAN (juta Rupiah)
2010 2011 2012 2013 2014
25.2 Luaran 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan
25.2.1.4 Analisis penawaran dan permintaan kayu
PUSLITSOSEK 150
25.2.2.4 Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan;
PUSLITSOSEK 150
25.2.3.4 Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
PUSLITSOSEK 100
25.3 Luaran 3 : Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan
25.3.1.4 Analisis keunggulan produk kehutanan;
PUSLITSOSEK 200
25.3.2.4 Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan
PUSLITSOSEK 150
25.3.3.4 Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan
PUSLITSOSEK 150
25.3.4.4 Analisis non-tariffbarrier produk kehutanan
PUSLITSOSEK 150
TOTAL ANGGARAN 300 400 650
IX. ORGANISASI
Penelitian ini akan dilaksanakan di bawah koordinasi Puslitsosek dengan melibatkan instansi lingkup Badan Litbang Kehutanan dan instansi terkait lain.
X. DAFTAR PUSTAKA
Astana S., D. Djaenudin dan M. Z. Muttaqin. 2003. Kajian Peranan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Daerah. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi 4 (1). Puslitbang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
Coelfer, C. J. P., R. L. Wadley, E. Harwell, and R. Prabhu. 2001. Assessing Intergenerational Access to Resources: Using Criteria and Indicators in West Kalimantan, Indonesia in People Managing Forests: The Links between Human Well-Being and Sustainability, ed. by Coelfer and Byron. Resources for The Future and CIFOR. Washington.
869Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
XI. KERANGKA KERJA LOGIS
NARASI INDIKATOR ALAT VERIFIKASI ASUMSI
TUJUAN:Secara umum bertujuan untuk mengaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan dan secara khusus mengaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan, (2) daya saing investasi industri hasil hutan dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan
Dihasilkan nya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan
Dokumen data/informasi/rekomendasi kebijakan terkait dengan faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan (LHP, publikasi, dan Policy Brief)
Kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian kondusif.
SASARAN:
1. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman
Telah dilaksanakan sintesa hasil penelitian: Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman.
Sintesa hasil penelitian terkait besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman. LHP, Publikasi, dan Policy Brief nilai tegakan dan kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman
Tersedia hasil-hasil penelitian sebagai bahan sistesis identifikasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman
2. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing investasi industri hasil hutan
Telah dilaksanakan sintesa hasil penelitian: Analisis penawaran dan permintaan kayu;Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
Sintesa hasil penelitian terkait daya saing daya saing investasi industri hasil hutan. LHP, Publikasi, dan Policy Brief penawaran dan permintaan kayu; kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
Tersedia hasil-hasil penelitian sebagai bahan sistesis identifikasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing investasi industri hasil hutan
870 RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014
NARASI INDIKATOR ALAT VERIFIKASI ASUMSI
3. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing perdagangan hasil hutan
Telah dilaksanakan sintesa hasil penelitian: Analisis keunggulan produk kehutanan; Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan; Analisis non-tariffbarrier produk kehutanan
Sintesa hasil penelitian terkait daya saing perdagangan hasil hutan. LHP, Publikasi, dan Policy Brief keunggulan komparatif produk kehutanan; efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; harmonized system (HS) produk kehutanan; non-tariffbarrier produk kehutanan
Tersedia hasil-hasil penelitian sebagai bahan sistesis identifikasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing perdagangan hasil hutan
LUARAN:
1. Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman
Dilaksanakannya penelitian: Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman.
Dokumen hasil penelitian terkait besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman. Dokumen LHP, Publikasi, dan Policy Brief nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman
Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan.Kendala dan hambatan dalam merumuskan luaran diatasi.
2. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan
Dilaksanakannya penelitian: Analisis penawaran dan permintaan kayu;Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
Dokumen hasil penelitian terkait daya saing investasi industri hasil hutan. LHP, Publikasi, dan Policy Brief penawaran dan permintaan kayu; kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan.Kendala dan hambatan dalam merumuskan luaran diatasi.
871Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan
NARASI INDIKATOR ALAT VERIFIKASI ASUMSI
3. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan
Dilaksanakannya penelitian:Analisis keunggulan produk kehutanan; Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan; Analisis non-tariffbarrier produk kehutanan
Dokumen hasil penelitian terkait daya saing perdagangan hasil hutan.LHP, Publikasi, dan Policy Brief keunggulan komparatif produk kehutanan; efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; harmonized system (HS) produk kehutanan; non-tariffbarrier produk kehutanan
Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan.Kendala dan hambatan dalam merumuskan luaran diatasi.
KEGIATAN:
1.1. Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman
1.2. Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman
Penelitian berhasil memperoleh informasi: 1. Nilai tegakan
hutan tanaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi
2. Kelemahan dan kelebihan alokasi dan distribusi lahan hutan, perizinan dan persyaratan penyediaan lahan hutan tanaman
Dokumen presentasi dan pembahasan hasil penelitian: Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman.
Sumberdaya (kuantitas dan kualitas) mendukung. Tidak terjadi perubahan kebijakan yang membatalkan pelaksanaan penelitian
872 RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014
NARASI INDIKATOR ALAT VERIFIKASI ASUMSI
2.1. Analisis penawaran dan permintaan kayu
2.2 Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan
2.3. Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
Penelitian berhasil memperoleh informasi:1. Penawaran dan
permintaan kayu nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi
2. Perbandingan kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan
3. Perbandingan perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
Dokumen presentasi dan pembahasan hasil penelitian: Analisis penawaran dan permintaan kayu; Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan
Sumberdaya (kuantitas dan kualitas) mendukung. Tidak terjadi perubahan kebijakan yang membatalkan pelaksanaan penelitian
3.1. Analisis keunggulan produk kehutanan
3.2. Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan
3.3. Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan
3.4. Analisis non-tariffbarrier produk kehutanan
Penelitian berhasil memperoleh informasi:1. Keunggulan
produk kehutanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk informasi mengenai keunggulan kayu dan non kayu, dampak lingkungan kayu, serta preferensi konsumen.
2. Efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan
3. Harmonized system (HS) produk kehutanan
4.Non-tariffbarrier produk kehutanan
Dokumen presentasi dan pembahasan hasil penelitian: Analisis keunggulan komparatif produk kehutanan; Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan; Analisis non-tariffbarrier produk kehutanan
Sumberdaya (kuantitas dan kualitas) mendukung. Tidak terjadi perubahan kebijakan yang membatalkan pelaksanaan penelitian